Baca PDF (OCR): Perang Melawan Negara

PERANG MELAWAN NEGARA ANARKISME DALAM PEMIKIRAN GILLES DELEUZE DAN MAX STIRNER

Saul Newman

PERANG MELAWAN NEGARA: ANARKISME DALAM PEMIKIRAN MAX STIRNER DAN GILLES DELEUZE

PERANG MELAWAN NEGARA: ANARKISME DALAM PEMIKIRAN MAX STIRNER DAN GILLES DELEUZE

Saul Newman

PERANG MELAWAN NEGARA: ANARKISME DALAM PEMIKIRAN MAX STIRNER DAN GILLES DELEUZE @Saul Newman

Penerjemah: Ryvalen Pedja

Diterjemahkan dari: War on the State: Stirner and Deleuze’s Anarchism, Saul Newman.

Cetakan pertama, 2019 viii + 62 hlm 14 x 21 cm

DAFTAR ISI

INTRODUKSI 1 KRITIK TERHADAP NEGARA 6 PEMIKIRAN NEGARA 17 SUBJEK ATAS HASRAT 29 PERLAWANAN 41 KONKLUSI 52 CATATAN ISTILAH 56 REFERENSI 58

INTRODUKSI

Pengaruh Max Stirner terhadap teori politik kontemporer sering kali dilupakan. Namun dapat ditemukan pertemuan yang cukup mengejutkan antara pemikiran politik Stirner dengan teori post-strukturalis, terutama yang berkaitan dengan fungsi kekuasaan. Andrew Koch, misalnya, Ia melihat Stirner sebagai pemikir yang melampaui tradisi Hegelian –tempat dimana ia biasanya diposisikan– karena karyanya merupakan perintis ide-ide post-strukturalis mengenai dasar-dasar pengetahuan dan kebenaran (Koch 1997). Koch berpendapat bahwa penolakan individualistik Stirner terhadap landasan filosofis Negara yang melampaui batas-batas filsafat Barat tradisional, menghadirkan penolakan bagi epistemologi transendentalis. Mengingat kaitan antara pemikiran Stirner dan epistemologi post-strukturalis ini ditetapkan oleh Koch, Saya melihat adanya pertemuan antara pemikiran Stirner dengan pemikir post-strukturalis yaitu Gilles Deleuze, mengenai kekuasaan negara dan politik. Ada banyak persamaan penting antara kedua pemikir ini, dan mereka dapat dipandang dengan metode yang berbeda, sebagai pemikir anti-negara dan anti-otoritarian. Saya ingin menunjukkan bahwa kritik Stirner terhadap Negara mendahului penolakan post-strukturalis Deleuze terhadap pemikiran Negara, dan yang lebih penting, pemikiran mereka yang anti-esensialis, yakni anarkisme post-humanis yang melampaui sekaligus merefleksikan kembali batas-batas anarkisme klasik. Tulisan ini akan mencoba memperlihatkan bagaimana keterkaitan antara esensi manusia, hasrat dan kekuasaan yang membentuk dasar otoritas Negara. Jadi, apabila Koch berfokus pada penolakan Stirner terhadap dasar-dasar epistemologis Negara, penekanan tulisan ini adalah pada ontologi radikal Stirner –penyingkapan atas hubungan yang halus antara humanism (humanism), keinginan (desire) dan kekuasaan (power). Saya juga berpendapat bahwa kritik terhadap kekuatan humanis yang melibatkan Stirner dan Deleuze ini dapat memberi kita strategi kontemporer untuk melakukan perlawanan terhadap dominasi negara. Namun harus dipahami bahwa meskipun terdapat persamaan penting antara Stirner dan Deleuze, terdapat juga banyak perbedaan, dan, dalam banyak hal, terlihat seperti pendekatan yang tidak biasa untuk menyatukan kedua pemikir ini. Sebagai contoh, Stirner, bersama dengan Marx, salah satu Hegelian Muda, yang karyanya muncul sebagai kritik individualistik terhadap Idealisme Jerman, khususnya Feuerbachian dan Hegelian. Sementara Deleuze, di sisi lain, adalah seorang filsuf abad 20 yang bersama dengan Foucault dan Derrida, dianggap sebagai salah satu tetua pemikir “poststrukturalis”. Meskipun karya Deleuze juga dapat dilihat sebagai serangan terhadap Hegelianisme, ia menganut jalan yang berbeda dan lebih beragam; dari politik dan psikoanalisis, hingga teori sastra dan film. Sementara itu Stirner tidaklah dikenal sebagai seorang “post-strukturalis”, terlepas dari terobosan artikel Koch (Koch 1997) dan karya Derrida tentang Marx (Derrida 1994), Stirner hampir tidak mendapatkan perhatian dalam diskursus perkembangan teori kontemporer.

Mungkin saja masalah ini hanya perihal label seperti “post-strukturalisme”, ada beberapa pertemuan yang cukup penting di antara kedua pemikir ini –khususnya pada kritik mereka terhadap dominasi dan otoritas– bahwa ada seseorang yang bisa tergoda keluar dan yang akan menolak jika seseorang menjelaskan mengenai berbagai label seperti itu. Hal ini sangat tepat dalam penolakan terhadap tirani “label”, identitas esensial, abstraksi dan “fixed ideas” –serangan terhadap konsep-konsep otoritarian yang membatasi pemikiran– dimana pada titik ini Stirner dan Deleuze mencapai persamaan hingga level paling dalam. Tulisan ini bukan bermaksud untuk mengabaikan perbedaan-perbedaan di antara mereka, tetapi sebaliknya, justru untuk menunjukkan bagaimana perbedaan-perbedaan ini beresonansi bersama dalam caracara yang tidak terprediksi dan tidak menentu, dalam katakata Deleuze, ‘tataran konsistensi’ (plane of consistency) dimana konsep-konsep politik bisa dihasilkan.

KRITIK TERHADAP NEGARA

Baik Stirner maupun Deleuze sama-sama melihat Negara sebagai sebuah abstraksi yang melampaui perbedaan manifestasi konkretnya, namun pada saat yang bersamaan beroperasi melaluinya. Negara lebih dari sekadar institusi tertentu, yang ada dalam tahap sejarah tertentu pula. Negara adalah prinsip abstrak dari kekuasaan dan otoritas yang selalu ada dalam berbagai bentuk berbeda, kadangkala ‘lebih dari’ aktualisasi-aktualisasi khusus tersebut.

Kritik Stirner terhadap Negara menunjukkan poin yang sangat penting ini. Bagi Stirner, negara, pada dasarnya adalah institusi yang menindas. Penolakannya terhadap Negara melampaui sebuah kritik atas kenyataan di berbagau negaranegara tertentu –baik negara liberal atau sosialis. Lebih dari itu, kritik tersebut merupakan serangan terhadap Negara –kategori kekuasaan Negara, bukan hanya terhadap bentuk-bentuk lain yang diasumsikan. Menurut Stirner, apa yang harus diwaspadai adalah gagasan tentang kekuasaan negara itu sendiri– prinsip berkuasa (ruling principle) (Stirner 1993: 226). Oleh karena itu, Stirner menolak program-program “revolusioner” seperti dalam Marxisme, yang bertujuan untuk merebut kekuasaan negara ketimbang untuk menghancurkannya. Negara pekerja Marxis[1] hanya akan menjadi penegasan ulang atas Negara melalui kedok yang berbeda –“pergantian majikan” (Stirner 1993: 229). ‘Stirner kemudian menyarankan bahwa:

...perang mungkin lebih baik dideklarasikan terhadap tatanan itu sendiri; Negara, bukan saja terhadap Negara tertentu, atau pada kondisi negara saat ini; bukan juga Negara dalam bentuk lain (misalnya “negara Rakyat”) yang orang-orang inginkan… (Stirner 1993: 224)

Menurut Stirner, aksi revolusioner telah terjebak dalam paradigma Negara. Aksi itu menyisakan perangkap dalam dialektika kekuasaan, bahwa revolusi hanya berhasil mengganti satu bentuk otoritas dengan otoritas lainnya. Hal ini disebabkan karena teori revolusioner tidak pernah mempertanyakan hal mendasar, yaitu gagasan tentang otoritas negara, dan oleh karena itu teori revolusioner tetap berada dalam kekuasaannya: “Sedikit keraguan yang tersisa antara memberontak terhadap keberadaan Negara atau menjungkirbalikkan hukum yang ada, tapi untuk melawan gagasan tentang Negara, bukan menundukkan gagasan tersebut pada hukum, siapa yang berani melakukannya?” (Stirner 1993: 87). ‘Negara tidak pernah bisa direformasi karena Negara tidak pernah bisa dipercaya. Stirner menolak gagasan Bruno Bauer tentang Negara demokratis yang tumbuh dari ‘kekuatan rakyat’ dan yang selalu tunduk pada “keinginan rakyat.” Bagi Stirner, Negara tidak akan pernah bisa dikendalikan oleh rakyat. Ia selalu memiliki logika dan agendanya sendiri, yang mana hal tersebut sangatlah kejam, dan akan segera berbalik melawan keinginan orangorang yang bermaksud mewakilinya (Stirner 1993: 228).

Konsepsi Stirner tentang Negara sebagai entitas independen membuatnya bertentangan dengan Marxisme, khususnya dalam pandangannya tentang kaitan Negara dengan kekuasaan ekonomi. Stirner tertarik pada bentukbentuk dominasi non-ekonomis dalam masyarakat dan meyakini bahwa negara, jika ingin dipahami sepenuhnya, harus dianggap terpisah dari susunan ekonomi. Kekuatan birokrasi misalnya, merupakan bentuk penindasan nonekonomis: operasinya tidak dapat direduksi menjadi kerja ekonomi (Harrison 1983: 62). Ini bertentangan dengan teori Marxis, yang secara umum melihat negara direduksi sebagai kerja ekonomi kapitalis dan tunduk pada kepentingan borjuasi. Stirner mengemukakan bahwa ketika Negara melindungi kepemilikan pribadi dan kepentingan borjuasi, negara juga berdiri di atas dan mendominasi kekuatan-kekuatan tersebut (Stirner 1993: 115). Bagi Stirner, kekuasaan politik yang dipertahankan Negara memiliki keunggulan atas kekuasaan ekonomis dan hubungannya dengan kepentingan kelas. Negara adalah sumber utama dominasi dalam masyarakat.

Analisis non-ekonomi terhadap Negara ini –upaya untuk melihat kekuasaan Negara dalam spesifikasinya– mungkin terlihat sebagai perkembangan dari pemikiran para anarkis. Beberapa anarkis seperti Mikhail Bakunin dan Peter Kropotkin telah mengatakannya lebih dari satu abad yang lalu bahwa reduksionisme ekonomi Marxis mengabaikan kepentingan dari kekuasaan Negara. Negara, menurut kaum anarkis, memiliki logika penindasannya sendiri tentang pengabdian diri atau logika merawat diri yang dimana logika ini, sifatnya otonom dari hubungan ekonomi dan masalah kelas. Menurut Bakunin, Marxisme memberi terlalu banyak perhatian pada bentuk-bentuk dari kekuasaan Negara, sehingga tidak cukup memperhitungkan bagaimana kekuasaan Negara beroperasi: “Mereka (kaum Marxis) tidak tahu bahwa kekejaman Negara tidak berada dalam bentuknya tetapi pada prinsip dasar dari Negara dan kekuasaan politis” (Bakunin 1984: 221). Kropotkin juga berpendapat bahwa seseorang mestilah melihat dan melampaui bentuk Negara saat ini: “Dan mereka yang memandang Negara, seperti kita, bukan hanya bentuk aktualnya dan semua bentuk dominasi yang bisa diasumsikan, tetapi dalam hakikatnya, yang merupakan hambatan menuju revolusi sosial ... “(Kropotkin 1943: 9). Dengan kata lain, penindasan dan kekejaman yang ada dalam struktur dan simbolisme Negara –bukanlah sekedar turunan dari kekuatan kelas. Sehingga untuk mengabaikan otonomi ini dan menggunakan Negara sebagai alat kelas revolusioner seperti yang diusulkan kaum Marxis, sangatlah berbahaya. Kalangan anarkis meyakini hal tersebut hanya akan berakhir dengan melanggengkan kekuasaan negara dengan cara yang jauh lebih otoriter. Dengan demikian analisis Stirner tentang Negara yang melampaui Negara sebagai dominasi klasik ekonomi dan kelas dapat dilihat sebagai sebuah perluasan dari kritik para anarkis terhadap filosofi Negara seperti Marxisme.

Deleuze juga menekankan mengenai otonomi konseptual Negara. Meskipun gagasan Deleuze tentang Negara beroperasi dalam berbagai level konseptual yang berbeda, meskipun demikian ia sependapat dengan gagasan Stirner dan kaum anarkis mengenai ide bahwa

Negara adalah bentuk kekuasaan abstrak yang tidak sepenuhnya dapat diidentifikasi dengan realisasirealisasi partikulirnya yang nyata. Deleuze mengacu pada ‘Bentuk-negara’ –sebuah model kekuasaan abstrak:

(Deleuze 1987: 129)

Bagi Deleuze, Negara adalah sebuah mesin abstrak daripada sebuah institusi nyata, yang secara esensial “berkuasa” melalui institusi-institusi yang lebih kecil dengan praktik-praktik dominasi. Negara mengovercode dan mengatur dominasi-dominasi minor ini, lalu mengesahkannya tanpa jejak. Hal penting dari mesin abstrak ini bukanlah bentuk di mana ia muncul, namun lebih pada fungsinya dimana inilah konstitusi dimana kekuasaan politik dapat dilaksanakan. Negara dapat dilihat sebagai proses penjebakan (Deleuze dan Guattari 1988: 436-437). Sama halnya dengan Stirner, Deleuze berpisah dengan Analisa para Marxis mengenai Negara. Fungsi dan asal-usul Negara tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh analisa ekonomi. Negara adalah alat yang mengkode aliran ekonomi dan produksi, lalu mengaturnya dalam sebuah model. Alat ini tidak muncul sebagai hasil dari corak produksi agraris seperti yang dikatakan oleh Marx, tapi pada kenyataannya ia sudah ada sebelumnya bahkan mensyaratkan corak produksi ini. Untuk Deleuze dan tentu Stirner, Negara tidak dapat dikaitkan dengan corak produksi. Berbalik dari analisa Marxis tradisional ini dalam pemahaman bahwa corak produksi dapat dihasilkan dari negara. Seperti yang dikatakan Deleuze: “Bukanlah Negara yang menentukan corak produksi; justru sebaliknya, Negaralah yang menjadikan produksi sebagai sebuah ‘corak’” (Deleuze dan Guattari 1988: 429). Bagi Deleuze akan selalu ada yang namanya Negara –Urstaat, sebuah Negara abadi yang keberadaannya berasal dari satu kali penciptaan (Deleuze dan Guattari 1988: 437). Analisa non-ekonomi atas Negara ini membuka sebuah medan filosofis radikal di mana kekuasaan diteorikan berdasarkan siapa yang memegangnya.

Saat konsepsi Stirner dan Deleuze tentang Negara yang otonom dari susunan ekonomi bersebrangan dengan Marxisme, penolakan mereka terhadap teori kontrak sosial yang menjadi asal-usul pembentukan Negara juga berangkat dari teori liberal. Deleuze berpendapat bahwa dominasi Negara didasarkan pada filsafat seperti teori kontrak sosial liberal. Bentuk pemikiran negara ini melegitimasi kekuasaan negara dengan mengklaim bahwa warga secara sukarela menyerahkan sebagian dari kebebasannya kepada sebuah kekuasaan abstrak di luar mereka dengan imbalan mendapatkan keamanan, sehingga membentuk negara sebagai hal yang perlu dan tak bisa dihindari. Deleuze selanjutnya menjauhkan dirinya dari tafsir “teologis” Hegelian tentang Negara berdasarkan rekonsiliasi dialektis. Stirner pun menolak teori liberal Negara dan hukumnya. Menurutnya liberalisme adalah filosofi yang mengatasnamakan pemberian kebebasan dan otonomi kepada individu, pada kenyataanya justru lebih jauh menundukkan individu ke negara dan hukum-hukumnya. Jadi alih-alih membebaskan individu dari Negara, liberalisme justru membebaskan individu dari jeratan lain seperti agama, sehingga individu dapat lebih efektif dikuasai oleh Negara: “Kebebasan politik berarti bahwa polis, Negara, adalah bebas. Ini bukan berarti kebebasanku, melainkan kebebasan kekuasaan abstrak untuk menguasai dan menundukkan diriku; “(Stirner 1993: 107). Stirner menyerang kemunafikan liberalisme; sebuah filsafat yang memberikan segala macam kebebasan formal tetapi menyangkal kebebasan untuk menantang tatanan itu sendiri, hukum-hukumnya, dll. (Stirner 1993: 108). Penolakan terhadap teori liberal Negara dan kontrak sosial ini memiliki banyak kesamaan dengan anarkisme, yang juga menolak filsafat pembenaran Negara. Namun, seperti yang akan saya kemukakan, justru dalam kritik filsafat Negara inilah Stirner dan Deleuze melampaui batas-batas konseptual anarkisme tradisional dan mengembangkan sebuah penolakan kepada negara yang bersifat pasca-humanis, dan anti-esensialis.

PEMIKIRAN NEGARA

Bagi Stirner, wacana mengenai moralitas dan rasionalitas adalah sebuah ide tetap (fixed ideas) atau ‘Spook’. Mereka adalah hantu, abstraksi ideologis yang memiliki dampak nyata secara politis – wacana-wcana tersebut memberikan kepada negara untuk melakukan praktek dominasinya. Koch berpendapat bahwa serangan Stirner terhadap ide-ide tetap tersebut menunjukkan terobosan yang menentukan keterputusan dengan transendentalisme pemikiran Barat, yang menunjukkan kekuasaan di balik ide-ide dominan dan “bertopengkan transendental” (Koch 1997: 101). Kekuasaan ini telah diabstraksikan dari individu dan abstraksi tersebut dipertahankan melalui individu tersebut. Dominasi moralitas, misalnya, secara fundamental terhubung dengan kekuasaan politik, untuk menjaga keberlangsungan keberadaan Negara Polisi (Stirner 1993: 241).

Bagi Stirner, moralitas bukan hanya sebuah fiksi yang berasal dari idealisme Kristen, tetapi juga sebuah wacana yang menindas individu. Hal ini didasarkan pada penistaan atas kehendak individu – ego. Moralitas hanyalah sisa dari Kekristenan, hanya dalam wujud humanis yang baru. “Kepercayaan moral sama fanatiknya dengan kepercayaan agama!” (Stirner 1993: 46). Moralitas telah menjadi agama baru – sebuah agama sekuler – menuntut kepatuhan yang sama tanpa perlu dipertanyakan lagi. Bagi Stirner, Negara adalah Gereja baru – menggunakan moral baru dan otoritas rasional yang melampaui individu (Stirner 1993: 23). Dengan cara yang sama rasionalitas juga dapat dilihat sebagai wacana yang melanggengkan kekuasaan Negara. Kebenaran rasional selalu ditempatkan di atas perspektif individu dan ini adalah cara lain untuk menundukan ego individu dengan kekuasaan abstrak yang menguasainya. Sama halnya dengan moralitas, kepercayaan rasional telah menjadi sakral, absolut, dan terhapus dari pemahaman individual

(Stirner 1993: 353). Jadi bagi Stirner, moralitas dan rasionalitas adalah wacana mengenai Negara, dan fungsinya, alih-alih untuk membebaskan kita dari dominasi, justru untuk menundukan individu pada kekuasaan Negara. Oleh karena itu, menurut Stirner, dalam rangka berperang melawan Negara kita juga harus berperang dengan prinsip-prinsip yang melengkapi kekuasaan politik dengan sebuah pondasi moral dan rasional.

Deleuze juga membuka kedok berbagai bentuk dan struktur pemikiran yang menegaskan kekuasaan Negara. Sebagaimana Stirner, Deleuze percaya bahwa pemikiran memiliki keterlibatan dalam dominasi Negara, yakni menyediakan sebuah landasan dan konsensus yang sah: “Hanya pikiranlah yang mampu menciptakan fiksi mengenai Negara bahwa hal tersebut universal dengan meninggikan Negara ke universalitas secara de jure” (Deleuze dan Guattari 1988: 375). Rasionalitas adalah sebuah contoh dari pemikiran Negara, Deleuze selangkah lebih maju dari Stirner: daripada melihat bentuk-bentuk tertentu saja dari pemikiran yang sederhananya meminjamkan otoritas rasional dan moral kepada Negara, Deleuze berpendapat bahwa wacana rasional dan moral sebenarnya merupakan bagian dari Negara itu sendiri. Negara bukan hanya serangkaian institusi dan praktik politik, tetapi juga terdiri dari beragam norma-norma, teknologi, wacana, praktik, bentuk-bentuk pemikiran, dan tatanan linguistik. Ini bukan sekadar bahwa narasi-narasi ini yang memberikan pembenaran atas (keberadaan) Negara — hal-hal tersebut adalah manifetasi dari bentuk Negara dalam bentuk pemikiran. Negara tetap imanen dalam pikiran, memberikan dasar, logos —menyediakannya dengan sebuah model yang menentukan berbagai “tujuan, jalur, lorong, terusan, organ…” (Deleuze and Guattari 1988:434). Negara telah menembus dan memberi kode untuk pemikiran, khususnya, pada pemikiran rasional. Keduanya bergantung pada wacana rasional demi pelegitimasiaannya dan berfungsi sementara pada giliran selanjutnya membuat wacana akan hal ini menjadi diterima. Pemikiran rasional adalah filsafat Negara: “Akal sehat, persatuan seluruh fakultas di pusat Cogito, adalah akan konsensus Negara yang absolut — Tidak dapat dipertanyakan lagi”. (Deleuze dan Guattari 1988: 376). Hanya dengan membebaskan pikiran kita dari otoritarianisme moral dan rasional inilah kita dapat membebaskan diri kita dari Negara (Deleuze 1987: 23).

Bagi Deleuze model pemikiran tentang Negara adalah apa yang ia sebut sebagai logika Arborescent (Deleuze 1987: 25). Logika Arborescent adalah model konseptual atau ‘citra’ yang sebelummnya menentukan pikiran pada sebuah dasar rasional. Ini mengacu pada sistem akar dan pohon: terdapat sebuah kesatuan sentral, kebenaran atau esensi —seperti halnya rasionalitas— yang merupakan akar, dan menentukan perkembangan dari cabangnya. Deleuze mengatakan:

seperti hitam/putih, pria/wanita, hetero/homoseksual. Pikiran harus selalu berkembang menuruti logika dialektis dan dengan demikian terjebak dalam pembagian biner yang menolak perbedaan dan keberagaman (Deleuze 1987: 128). Bagi Deleuze, model pikiran ini juga merupakan model kekuasaan politik — sebuah otoritarianisme yang tidak bias dilepaskan dengan otoritarianisme yang lain: “Kekuasaan selalu Arborescent” (Deleuze 1987: 25).

Jadi, alih-alih model pemikiran otoritarian ini, Deleuze mengusulkan model rhizomatic yang menghindari esensi-esensi, kesatuan dan logika biner, dan mengupayakan keberagaman, pluralitas, serta wujud. Rhizomatic adalah sebuah alternatif, dengan ‘citra’ berfikir yang non-otoritarian, mengacu pada metafora rumput yang tumbuh sembarangan dan tak terprediksi, sebagai oposisi atas pertumbuhan yang rapi dan terkendali dalam sistem pohon Arborescent. Tujuan Rizom adalah untuk memungkinkan pikiran menyingkirkan model sebelumnya, lalu membuat (model) rumputnya tumbuh

— bahkan tumbuh di wilayah pinggiran” (Deleuze dan Guattari 1988: 24). Rizom, di sini berarti, menentang gagasan utama dari sebuah model: ia adalah hubungan dalam jumlah besar yang tak berujung dan serampangan, yang tidak lagi didominasi oleh satu pusat atau tempat, tetapi terdesentralisir dan majemuk. Ini melingkupi empat karakteristik: Hubungan, heterogenitas, kejamakan, dan perbedaan (Deleuze and Guattari 1988:7). Rhizoma menolak logika biner dan berbagai hirarki, serta tidak diatur berdasarkan sebuah pembentangan logika dialektis. Dengan demikian rhizoma mempertanyakan abstraksiabstraksi yang mengatur pikiran, yang membentuk dasar dari berbagai narasi pengetahuan dan rasionalitas. Dengan kata lain, pemikiran rizomatik adalah pemikiran yang menentang kekuasaan, menolak untuk dibatasi olehnya —Rizomatik “Tidak akan mengizinkan kepada siapa pun, kepada kekuasaan apa pun, untuk ‘menjawab’ pertanyaan atau untuk ‘menyelesaikan’ berbagai masalah” (Deleuze dan Guattari 1988: 24). Seseorang bisa berpendapat bahwa serangan Stirner terhadap abstraksi, esensi, dan ide-ide tetap (fixed ideas), adalah sebuah contoh dari pemikiran rhizomatik. Seperti Deleuze, Stirner mengupayakan keberagaman dan perbedaan individu, ketimbang abstraksi dan kesatuan. Abstraksi, seperti kebenaran, rasionalitas, esensi manusia, adalah kumpulan citra, yang menurut para pemikir ini, menolak pluralitas dan mengubah perbedaan menjadi kesamaan. Koch berpendapat mengenai penghinaan Stirner untuk ide-ide konkret transendental. Namun saya akan membantah bahwa Stirner di sini menciptakan bentuk pemikiran baru yang menekankan kemajemukan, pluralitas, dan individualitas melebihi universalisme dan transendentalisme. Pemikiran anti-esensalis, anti-universal ini menyongsong pendekatan Deleuze. Lagi pula gaya berpikir anti-esensialis, anti-pondasionalis ini berdampak radikal pada filsafat politik. Gelanggang politik tidak bisa lagi disusun sesuai dengan garis pertempuran lama. Negara dan otonom, subjek rasional yang melawannya. Ini dikarena sebuah revolusi mampu membentuk banyak hubungan, termasuk juga hubungan dengan kekuasaan yang dianggap berlawanan dengannya: “Garis-garis ini saling mengikat satu sama lain. Itulah sebabnya seseorang tidak pernah bias mengusulkan sebuah dualisme atau dikotomi, bahkan dalam bentuk awal dari yang baik dan yang buruk” (Deleuze dan Guattari 1988: 9). Jadi menurut kritik mereka terhadap narasi rasional dan moral, baik Stirner maupun Deleuze, keduanya memandang teori-teori politik berdasarkan sebuah kritik rasional terhadap Negara, menjadi bentuk pemikiran yang sebenarnya menegaskan kembali kekuasaan negara, bukan melawan kekuasaan Negara itu sendiri. Teori semacam itu, karena mereka tidak mempertanyakan perbedaan esensial antara rasionalitas dan irasionalitas, dan karena mereka melihat Negara pada dasarnya irasional, sehingga mengabaikan fakta bahwa Negara telah menangkap wacana rasional itu sendiri. Dengan kata lain, untuk mempertanyakan dasar rasional Negara, untuk mengatakan bahwa kekuatan Negara adalah irasional atau amoral, belum tentu hal itu sebuah subversi untuk Negara, tetapi mungkin sebaliknya hal tersebut merupakan penegasan dari kekuasaan negara itu sendiri. Hal ini membuat kekuasaan Negara tetap utuh dengan menundukkan tindakan revolusioner dalam arahan rasional dan moral yang menyalurkannya ke dalam bentuk-bentuk Negara. Jika ingin mengatasi Negara, seseorang harus menemukan bentuk-bentuk politik baru yang tidak lagi terjebak oleh rasionalitas: “Politik adalah eksperimen aktif karena kita tidak mengetahu secara pasti jalan mana yang akan membawa kita pada perubahan” (Deleuze 1987: 137). Saya akan membahas pertanyaan ini pada gerakan perlawanan nanti.

Jadi bagi Deleuze dan Stirner sebuah filsafat seperti anarkisme, yang mengemukakan kritik terhadap otoritas negara berdasarkan prinsip-prinsip moral dan rasional, hanya akan menegaskan kembali kekuasaan Negara. Anarkisme tradisional memandang Negara sebagai sesuatu yang sangat amoral dan irasional, yang kemudian membangun sebuah dikotomi manichean antara Negara dan moral secara esensial, subjek rasional yang menolak kekuasaan ini (Bakunin 1984: 212). Namun, seperti yang telah saya katakan, pemikiran antinegara Deleuze dan Stirner melampaui kategori anarkisme tradisional sebagaimana yang ditekankan dalam hal ini.

Bagi kedua pemikir ini, gagasan-gagasan dasar seperti esensi, pusat, serta landasan rasional dan moral —yakni prinsip-prinsip yang menjadi dasar kritik kalangan anarkis terhadap otoritas— adalah struktur otoritarian yang memungkinkan mereka untuk mendominasi politik. Dengan kata lain, Stirner dan Deleuze, dengan cara yang berbeda, telah melampaui titik tertinggi kritik anarkis terhadap otoritas, mengembalikannya kembali pada kritik itu sendiri. Mereka telah mengambil kritik terhadap otoritas Negara ke dalam sebuah wilayah yang para anarkis tak bisa mencapainya — yakni pemikiran rasional itu sendiri, sehingga memecah dengan kategori-kategori atas humanisme pencerahan yang mengikat anarkisme. Berbeda dengan kaum anarkis, Deleuze dan Stirner tak mengindahkan keistimewaan dari oposisi yang tegas antara irasional, amoral, negara dengan kekuasaannya yang korup, dan esensi moral, rasional dari subjek manusia. Dengan kata lain, mereka berdua tidak membiarkan titik tolak yang tidak terkontaminasi dari subjektivitas manusia yang menjadi inti dari kritik para anarkis terhadap otoritas.

SUBJEK ATAS HASRAT

Kritik Stirner dan Deleuze mengenai Humanisme Pencerahan(Enlightenment humanism) yang menerangkan anarkisme dapat dilihat dengan lebih jelas dalam dekonstruksi mereka atas gagasan mengenai subjek esensial. Karya Stirner adalah penolakan atas ide subjektivitas manusia yang esensial, yakni esensi manusia yang terbebas dari kekuasaan. Seperti yang dikemukakan oleh Koch, perpecahan Stirner dengan humanisme Pencerahan merupakan wilayah teoritis baru yang melampaui anarkisme klasik —suatu wilayah yang telah mendahului post-strukturalisme. pemikiran Stirner terbentuk sebagai kritik atas humanisme Feuerbachian. Ludwig Feuerbach meyakini bahwa agama itu mengalienasi sebab agama memerlukan manusia yang melepaskan kualitas dan kuasan atas dirinya, dengan memproyeksikannya pada figur Tuhan yang abstrak, dengan demikian, figur abstrak tersebutlah yang menggantikan esensi dari dirinya, membiarkannya dalam alienasi dan kehinaan (Feuerbach 1957: 27–28). Feuerbach memandang kehendak, kebaikan, serta pemikiran rasional sebagai karakteristik esensial yang telah diabstraksi dari manusia; predikat Tuhan sebenarnya hanyalah predikat Manusia sebagai makhluk hidup. Jadi dengan mengklaim bahwa sifat-sifat yang telah kita hubungkan dengan Tuhan atau Yang Absolut merupakan sifat-sifat manusia yang sebenarnya, Feuerbach telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang maha kuasa. Feuerbach mewujudkan proyek humanis Pencerahan dengan menempatkan manusia ke tempat yang selayaknya di pusat alam semesta — untuk menjadikan ‘manusia ilahi, yang terbatas menjadi yang tak terbatas.”

Namun upaya untuk menggantikan Tuhan dengan Manusia inilah yang sangat dikutuk oleh Stirner. Menurut Stirner, Feuerbach, Bersama seruannya untuk menggulingkan agama, semata-mata hanya membalikkan tatanan dari subjek dan predikat, dan sama sekali tidak menyerang otoritas dari agama itu sendiri (Stirner 1993: 58). Kategori yang mengalienasi tentang Tuhan tersebut semakin kokoh dengan memaksa menyatukannya ke dalam diri Manusia. Dengan kata lain, manusia menjadi tersubstitusikan dalam ilusi Kristen. Menurut Stirner, Feuerbach adalah imam besar dari sebuah agama baru — humanisme: “Agama manusia hanyalah metamorfosis terakhir dari agama Kristen” (Stirner 1993: 176). Dengan membuat semacam karakteristik dan kualitas tertentu penting bagi Manusia, Feuerbach telah mengalienasikan karakter serta kualitas esensial manusia ini ke dalam satu kualitas yang sukar untuk diteukan (abstrak). Individu menemukan dirinya menjadi subjek atas serangkaian bentuk baru dari yang absolut — Manusia dan Esensinya. Bagi Stirner, manusia sama menindasnya dengan Tuhan: “Feuerbach berpikir, bahwa jika dia memanusiakan yang ilahi, ia telah menemukan kebenaran. Tidak, jika Tuhan telah memberi kita rasa sakit, ‘Manusia’ juga mampu menyakiti kita dengan lebih menyiksa lagi” (Stirner 1993: 174). Hanya dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Tuhan yang merepresi ego individual, yang kini telah menjadi esensi manusia, maka “rasa takut manusia hanyalah perubahan bentuk dari rasa takut manusia terhadap Tuhan” (Stirner 1993: 185). Bagi Stirner, esensi manusia adalah norma baru yang mengutuk segala perbedaan. Humanisme, adalah wacana tentang dominasi — ia telah menciptakan, dalam kata-kata Stirner, “bentuk feodalisme baru di bawah kekuasaan manusia” (Stirner 1993: 341). Manusia beserta kemanusiaannya dibangun dalam wacana humanis sebagai norma-norma esensial yang harus dipatuhi setiap individu, dan yang berbeda berarti akan terpinggirkan:

Stirner telah mendefinisikan sebuah cara baru beroperasinya kekuasaan yang menghindar dari filsafat Pencerahan klasik seperti anarkisme. Dia menggambarkan suatu proses subjektivikasi di mana kekuasaan berfungsi tidak dengan menindas Manusia, melainkan dengan mengkonstruksinya sebagai subjek politik lalu menguasainya. Manusia tersusun sebagai sebuah wilayah kekuasaan, unit politik yang melaluinya Negara mendominasi setiap individu (Stirner 1993: 180). Negara menuntut agar setiap individu menyesuaikan diri dalam sebuah identitas esensial tertentu sehingga individu tersebut dapat menjadi bagian dari masyarakat Negara lalu kemudian didominasi: “Jadi Negara membuka permusuhannya sendiri kepadaku dengan menuntut saya untuk menjadi seorang Manusia ... negara membebankan kemenjadian manusia sebagai sebuah kewajiban” (Stirner 1993: 179). Stirner bersebrangan dengan ontologi humanis tradisional dalam memandang ego individu dan esensi manusia sebagai entitas yang terpisah dan berlawanan. Kemanusiaan bukanlah suatu esensi transendental yang diciptakan oleh hukum-hukum alam yang berkuasa untuk menindas, seperti yang diyakini oleh para anarkis. kemanusiaan adalah rekayasa kekuasaan atau, setidaknya, sebuah gagasan yang terpisah-pisah yang dapat dijadikan untuk melayani kepentingan kekuasaan. Kelemahan dari ontologi humanis pencerahan inilah yang memungkinkan beberapa post-strukturalis seperti Deleuze kembali melihat politik dengan cara yang sepenuhnya baru. Sebagaimana Stirner, Deleuze lebih memandang subjek manusia sebagai suatu efek dari kekuasaan disbanding sebagai identitas yang esensial dan otonom. Subjektivitas dibangun sedemikian rupa sehingga Hasrat dari individu menjadi hasrat untuk Negara. Menurut Deleuze, Negara, di mana ia beroperasi melalui massifnya alat represif, tak lagi memerlukan fungsi-sungsi aparatusnya itu yang ada melalui dominasi diri atas subjek. Subjek menjadi legislator negara:

Bagi Deleuze, hasrat disalurkan ke Negara melalui kerelaan kita bersedia patuh pada representasi Oedipal[3] . Oedipus adalah bentuk pertahanan Negara dari Hasrat yang tak terkekang (Deleuze 1987: 88). Bahkan Deleuze melihat psikoanalisanya sebagai bentuk gereja baru, sebuah altar baru yang juga menadi tempat kita berkorban, yang tidak lagi ditujukan bagi Tuhan tetapi bagi Oedipus. Psikoanalisa adalah “pendeta terakhir”-nya (Deleuze 1987: 81). Jadi, bila menurut Stirner agama dari Negara adalah humanisme dan Manusia humanis, maka bagi Deleuze agama dari Negara adalah Oedipus. Representasi Oedipal tidaklah begitu merepresi hasrat, melainkan membangunnya sedemikian rupa sehingga ia yakin bahwa dirinya sedang direpresi, berdasarkan pada negativitas, rasa bersalah dan kekurangan (Deleuze dan Guattari 1977: 116). Represi oedipal semacam itu hanyalah topeng bagi dominasi nyata atas hasrat. Hasrat ‘direpresi’ dengan cara seperti itu karena hasrat tersebut tak terkekang, ini adalah ancaman bagi Negara —inilah yang pada dasarnya revolusioner: “… sama sekali tidak ada mesin hasrat[4] yang bisa dirakit tanpa terlebih dahulu menghancurkan seluruh sektor sosial” (Deleuze dan Guattari 1977: 116). Deleuze berpendapat bahwa secara individual Oedipus membuat hasrat ini dengan memutuskannya dari segala koneksi yang mungkin tercipta dan memenjarakannya dalam subjek individual. Ini sama seperti apa yang diungkapkan oleh Stirner, baginya subjek manusia yang esensial memenjarakan ego, mencoba untuk memenjarakan segala pluralitas serta kondisinya yang terus berubah itu ke dalam dalam satu konsep tunggal.

Pertanyaan atas hasrat memainkan peranan penting dalam konsep pemikiran politik Deleuze dan Stirner, dan saya berpendapat bahwa sangatlah tidak mungkin untuk memahami pendekatan politik radikal mereka tanpa mempertimbangkan konsep ini.

Untuk pertanyaan ‘Bagaimana hasrat dapat menghendaki penindasannnn atas dirinya sendiri, bagaimana bias hasrat itu menghendaki perbudakannya? kami menjawab bahwa kekuasaan yang menghancurkan hasrat, atau yang menaklukkannya, mereka sendiri sudah menjadi bagian dari keseluruhan dai hasrat: ... (Deleuze 1987: 133)

Demikian juga yang diyakini oleh Stirner, hasrat tidaklah direpresi atau pun ditiadakan —melainkan disalurkan kepada Negara: “Negara menggunakan hasrat itu sendiri untuk menjinakkan Manusia yang berhasrat; dengan kata lain, ia berusaha mengarahkan hasrat pada dirinya sendiri, dan memuaskan hasrat itu dengan apa yang ditawarkan oleh negara” (Stirner 1993: 312). Jadi bagi Stirner, hasrat dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi hasrat untuk Negara. Dengan cara ini, dominasi negara dimungkinkan melalui keterlibatan kita – melalui hasrat kita demi yang berkuasa (Stirner 1993: 312). Seperti Deleuze, Stirner tidak begitu tertarik pada kekuasaan itu sendiri, tetapi lebih pada alasan mengapa kita membiarkan diri kita didominasi oleh kekuasaan. Dia ingin mempelajari cara-cara di mana kita berpartisipasi dalam penindasan kita sendiri, dan untuk menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya berkaitan dengan pertanyaan masalah ekonomi atau politik —tetapi juga berakar pada kebutuhan psikologis. Ia telah melekatkan dirinya, dalam bentuk gagasan abstrak seperti Negara, esensi manusia dan moralitas, jauh di dalam kesadaran kita. Dominasi Negara, menurut Stirner, bergantung pada keinginan kita dalam membiarkannya mendominasi diri kita:

“Negara tidak bisa dilaksanakan tanpa kekuasaan dan perbudakan (penundukan secara sukarela); karena Negara harus berkehendak untuk menjadi penguasa atas semua yang menganutnya, dan kehendak ini disebut ‘kehendak Negara’. ‘Dia yang untuk memiliki miliknya sendiri harus mengandalkan ketiadaan kehendak pada orang lain adalah sesuatu yang diciptakan oleh orang lain, Negara seperti tuan adalah sesuatu yang dibuat oleh pelayan. Jika ketertundukan berhenti, itu akan menjadi akhir bagi penguasaan. (Stirner 1993: 195–6)

Stirner berpendapat bahwa Negara itu sendiri pada dasarnya merupakan sebuah abstraksi: ia hanya ada karena kita membiarkannya ada dan karena kita menyerahkan otoritas kita sendiri kepada negara, dengan cara yang sama kita menciptakan Tuhan dengan melepaskan otoritas kita dan menempatkannya di luar dari diri kita. Apa yang lebih penting daripada institusi Negara adalah “prinsip berkuasa” –inilah ide dari Negara yang menindas kita (Stirner 1993: 226). Kekuasaan Negara sebenarnya didasarkan pada kekuatan kita. Apakah Negara akan berkuasa jika seseorang menolak untuk mematuhinya, dan menolak untuk menyerahkan otoritasnya pada Negara? Bukankah tak bisa dipungkiri bahwa aturan apa pun tergantung pada kesediaan kita untuk membiarkannya mengatur diri kita? Kekuatan politik tidak bisa hanya bertumpu pada kekerasan. Ia juga membutuhkan bantuan kita, serta kesediaan kita untuk patuh. Semua itu dikarenakan setiap individu tidaklah mengenali kekuasaan seperti ini, karena ia merendahkan dirinya sendiri di hadapan yang sacral dan di hadapan otoritas, itulah yang melanjutkan eksistensi Negara (Stirner 1993: 284).

Jadi bagi Stirner maupun Deleuze, Negara harus dilawan sebagai sebuah ide terlebih dahulu sebelum dapat dilawan sebagai sebuah kenyataan. Inilah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa Negara baru tidak muncul menggantikan yang lama. Ini juga merupakan pusat perhatian dari anarkisme. Namun, menurut argumen ini, anarkisme klasik gagal untuk menjelaskan secara memadai masalah kekuasaan, subjektivitas dan hasrat. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Stirner dan Deleuze, kekuasaaan Negara bukan hanya yang berhubungan dengan wacana moral dan rasional, tetapi juga secara mendasar berhubungan dengan gagasan mengenai subjek humanis yang otonom – yang menjadi landasan dari pemikiran anarkis. Apa yang tidak diketahui oleh anarkisme klasik adalah bahwa kompleksitas yang halus antara subjek yang berkehendak dan kekuasaan yang menindasnya. Inilah hantu bagi setiap teori revolusioner. Demikian Stirner dan Deleuze berusaha melampaui masalah dari anarkisme klasik dengan membuka kedok dari hubungan antara esensi manusia dan kekuasaan, serta dengan mengenali kemungkinan otoritarian dari hasrat. Maka jelaslah bahwa perlawanan terhadap kekuasaan Negara harus berfungsi melalui jalur yang berbeda dengan yang digambarkan dalam pemikiran anarkisme klasik.

PERLAWANAN

Bagi keduanya, Stirner dan Deleuze, dominasi negara tidak hanya beroperasi melalui teori kontrak social, wacana moral dan rasional, tetapi lebih mendasar lagi melalui hasrat manusia itu sendiri. Apabila kita sangat terikat pada negara, pertanyaannya haruslah, bagaimana kita melawan dominasinya? Bagi Stirner dan Deleuze, perlawanan terhadap Negara haruslah dilakukan pada level pemikiran, gagasan, dan yang paling fundamental adalah pada hasrat kita. Kita harus belajar berpikir melampaui paradigma Negara. Tindakan revolusioner di masa lalu telah mengalami kegagalan karena tetap terjebak dalam paradigma ini. Bahkan filsafat revolusioner seperti anarkisme, yang bertujuan menghancurkan kekuasaan negara, tetap terjebak dalam konsep-konsep esensialis dan struktur Manichean. Yang mana, seperti yang telah ditunjukkan oleh Stirner dan Deleuze, seringkali berakhir dengan menegaskan atau memperkokoh kembali otoritas. Mungkin, ide mengenai revolusi itu juga seharusnya ditinggalkan. Mungkin juga, politik seharusnya mengenai pelarian diri dari struktur esensialis dan identitas. Stirner berpendapat, misalnya, bahwa perlawanan terhadap negara harus mengambil bentuk, bukanlah revolusi, tetapi ‘insureksi’:

Revolusi dan insureksi haruslah tidak dianggap sebagai hal yang sama. Yang pertama terdiri dari penggulingan kondisi, dari kondisi atau status yang eksis, yakni Negara atau masyarakat, dan karenanya merupakan tindakan politik atau sosial; yang berikutnya tentu saja merupakan konsekuensi logis yang tak terhindarkan dari proses transformasi keadaan, namun proses itu tidak dimulai darinya tetapi dimulai dari kekecewaan manusia atas dirinya sendiri, bukan sebuah perlawanan bersenjata melainkan kebangkitan individuindividu, yang bangkit tanpa memperdulikan aturan yang muncul dari situasi itu. Revolusi bertujuan untuk membuat tatanan baru; sementara insureksi membuat kita untuk tidak lagi membiarkan diri kita diatur, melainkan untuk mengatur diri kita sendiri, dan tidak menggantungkan kilauan harapan kita kepada ‘institusi’. Insureksi bukan perjuangan melawan kemapanan, karena, jika berhasil, kemapanan akan hancur dengan sendirinya; ini hanya bekerja melalui diriku di luar dari kemapanan tersebut. (Stirner 1993: 316)

Insureksi, mungkin bermula dari penolakan individu atas identitasnya yang telah dibentuk yaakni sang ‘aku’, yang melaluinya kekuasaan bekerja: hal ini dimulai dari kekecewaan ‘manusia dengan diri mereka sendiri.’ Lebih dari itu Stirner mengatakan bahwa insureksi tidak bertujuan untuk menggulingkan institusi politik. Insureksi ditujukan pada individu yang menggulingkan identitasnya sendiri —yang merupakan hasil dari sebuah perubahan dalam tatanan politik. Oleh karena itu insureksi bukanlah tentang menjadi manusiakah seseorang ‘menurut’ humanisme —membentuk kemanusiaan, membentuk Manusia— melainkan tentang bukan menjadi seseorang tersebut. Gagasan Stirner mengenai pemberontakan melibatkan proses kemenjadian — yakni mengenai penciptaan kembali diri sendiri secara terus menerus. Diri bukanlah esensi, seperangkat karakteristik yang ditetapkan, melainkan sebuah ketiadaan, “Ketiadaan yang Kreatif ” dan hal ini tergantung pada individu untuk menciptakan sesuatu diluar dari hal ini dan tidak dibatasi oleh esensi (Stirner 1993: 150).

Seperti yang telah kita lihat, Deleuze juga menolak kesatuan dan esensialisme dari subjek, melihatnya sebagai struktur yang membatasi hasrat. Dia juga memandang kemenjadian (becoming) —menjadi sesuatu selain Manusia, selain insan— sebagai bentuk perlawanan. Deleuze mengusulkan gagasan mengenai subyektivitas yang mengistimewakan multiplisitas, pluralitas, dan perbedaan atas persatuan, serta perubahan terus menurus melampaui stabilitas dan esensialisme identitas. Kesatuan dari subjek melebur ke dalam serangkaian aliran, hubungan, dan kumpulan bagian-bagian yang heterogen (Bogue 1989: 94). Seseorang bahkan tidak dapat menganggap tubuh sebagai satu kesatuan: kita terdiri dari bagian-bagian berbeda yang dapat berfungsi dengan cukup independen. Yang penting bukanlah subjek atau berbagai komponen itu sendiri, melainkan apa yang terjadi antara komponen-komponen tersebut: hubungan, aliran-aliran, dll (Bogue 1989: 91).

Jadi bagi Deleuze dan Stirner, perlawanan terhadap Negara harus melibatkan unsur penolakan atas penyatuan dan identitas esensial —yakni identitas yang mengikat hasrat, bahasa dan pemikiran kepada Negara. Hancurnya kesatuan tersebut ke dalam pluralitas, perbedaan dan kemenjadian dapat dilihat sebagai latihan dalam gagasan anti-otoritarian dan antiNegara. Pun dapat dilihat sebagai upaya untuk melampaui kategori-kategori politik yang ada termasuk upaya menemukan lagi sesuatu yang baru —untuk memperluas wilayah politik melampaui batasan yang ada saat ini dengan membuka kedok hubungan yang dapat terbentuk antara perlawanan dan kekuasaan yang ditentangnya. Sebagaimana yang dikatakan Deleuze: “Anda dapat membuat pemisahan, menarik garis landasan, namun masih ada bahaya bahwa Anda akan meratifikasi ulang segalanya, formasi yang mengembalikan kekuasaan menjadi penanda (signifier), ...” (Deleuze dan Guattari 1988: 9).

Mungkin salah satu cara untuk berpikir di luar biner dan logika esensialis ini adalah dengan mengenai konsep ‘perang’. Stirner dan Deleuze, dengan cara yang berbeda, berteori bentuk-bentuk perlawanan non-esensialis terhadap Negara dalam terminologi perang. Stirner menyerukan agar perang dideklarasikan terhadap seluruh institusi dan prinsip yang melekat pada Negara. Selain itu, ia memandang masyarakat dalam terminologi secara umum sebagai perang ego, sejenis perang Hobbesian atau “semua melawan semua” di mana di dalamnya tidak ada seruan untuk gagasan apapun mengenai kolektivitas atau pun kesatuan (Clark 1976: 93). Untuk ini ia sering dituduh menganjurkan individualisme yang egois dan ekstrim di mana “yang kuatlah yang benara” dan individu berhak atas semua yang ia miliki dalam kekuatannya untuk memperoleh apa yang diinginkannya.

Namun saya berpendapat bahwa Stirner tidak berbicara tentang perang yang aktual, tetapi lebih pada perjuangan di tingkat representasi yang menciptakan celah teoritis radikal dan di mana kesatuan dari semua yang esensial dan kolektivitas itu terputus. Perang untuk Stirner bukanlah keadaan alamiah atau pun sebuah karakteristik yang esensial. Sebaliknya, merupakan pola berpikir yang merusak segala esensi.

Dalam nada yang sama Deleuze berbicara tentang “mesin perang” sebagai sebuah gambaran tentang perlawanan terhadap Negara. Mesin perang membentuk sesuatu di luar dari Negara. Apabila Negara ditandai oleh interioritas, mesin perang ditandai oleh eksterioritas penuh. Seperti yang telah kita lihat, jika negara adalah sebuah gagasan tentang pembatasan tataran konseptual berkode dalam struktur biner, maka mesin perang hanyalah gerakan nomadik, tidak beralur dan tidak dikodekan. ini adalah ruang yang ditandai oleh pluralitas, multiplisitas, dan perbedaan, yang lolos dari pengkodean negara dengan menjauhkan diri dari struktur biner (Deleuze 1987: 141). Mesin perang adalah bagian luar dari Negara — yaitu apa pun yang lolos dari jeratan Negara: “Sama seperti Hobbes melihat dengan jelas bahwa Negara itu menentang perang, maka begitu pun perang juga menentang Negara dan menjadikannya mustahil” (Deleuze dan Guattari 1988: 359). Hal tersebut merupakan ketiadaan dari esensi dan otoritas sentral secara konseptual. Sekali lagi saya berpendapat bahwa Deleuze, seperti halnya dengan Stirner, tidak berbicara di sini tentang perang yang sebenarnya, melainkan lebih pada wilayah teoritis yang ditandai oleh keterbukaan konseptual terhadap pluralitas dan perbedaan, yang menjauhkan diri dari identitas yang stabil, kesatuan esensi dan konseptual yang merupakan bagian dari keseluruhan Negara. Gagasan mengenai perang sebagai dislokasi yang radikal dan kekosongan konstitutif dapat dikembangkan dengan cara ini, sebagai alat perlawanan terhadap kekuasaan dan otoritas Negara.

Sebagaimana yang telah kita lihat, perlawanan merupakan suatu upaya yang berbahaya: ia selalu bisa dijajah oleh kekuatan yang dilawannya. Perlawanan tidak lagi dapat dilihat sebagai penggulingan kekuasaan Negara melalui subjek revolusioner yang esensial. Perlawanan mungkin sekarang dapat dipandang dalam terminologi tentang perang: sebuah hamparan dari berbagai macam perjuangan, strategi, taktik yang dilokalisir, kemunduran yang bersifat sementara dan juga pengkhianatan —pertentangan yang berlangsung terus menerus tanpa memberi harapan kemenangan akhir. Seperti yang dikatakan Deleuze: “... dunia beserta Negara-negaranya bukan lagi penguasa dalam dataran mereka, ketimbang para revolusioner yang dihukum oleh deformasinya sendiri. Segalanya dimainkan dalam permainan yang tak menentu...” (Deleuze 1987: 147).

Bagaimana bisa gagasan mengenai perlawanan sebagai perang ini, layaknya sebuah permainan yang tak menentu yang dimainkan secara individu, kolektif dan otoritas ini, berbeda dari ide anarkis mengenai revolusi? Bagi anarkis klasik, revolusi adalah suatu hal yang penting, dialektika dalam menjungkirbalikkan tatanan, di mana struktur kekuasaan dan otoritas dapat digulingkan dan rintangan terakhir untuk realisasi sepenuhnya manusia sebagai subjek, akan dihilangkan. Berbeda dengan anarkisme klasik, bagi Deleuze dan Stirner, perlawanan sama sekali tidak memiliki konklusi atau tujuan akhir. Perlawanan dipandang sebagai konfrontasi yang sedang berlangsung —perang yang terus menerus tanpa henti, dimana garis batas konfrontasi tidak akan terbatas di depan melainkan lebih pada pemberangusan kekuasaan secara konstan dan perjuangan tanpa akhir. Perlawanan terhadap Negara merupakan sebuah permainan yang tak menentu justru karena kekuasaan negara tak dapat lagi dibatasi hanya sebagai institusi tunggal melainkan sesuatu yang meliputi pabrik sosial, yang tersusun, seperti yang telah kita lihat, atas hasrat, esensi, dan prinsip-prinsip rasional. Pun gagasan tentang subyek manusia yang bermoral dan rasional yang dihadapkan melawan kekuasaan negara dalam wacana anarkis, dibangun, atau setidaknya disusupi, oleh kekuatan negara yang sebenarnya ditentang oleh para anarkis. Jadi, Perlawanan adalah permainan yang tak menentu yang dimainkan oleh berbagai individu dan kolektif yang berjuang hari demi hari melawan berbagai bentuk dominasi.

KONKLUSI

Pemikiran anti-negara dari Stirner dan Deleuze dapat memungkinkan kita untuk membuat konsep dan mengembangkan bentuk-bentuk perlawanan yang dapat menghindarkan kita dari perangkap yang telah dibuat oleh Negara — bahwa dengan kepatuhan mutlak kita pada struktur pemikiran rasional, dan cpola hasrat esensialis, pada akhirnya, alih-alih menaklukkan dominasi, kita justru akan berakhir pada sebuah bentuk penegasan kembali dominasi itu. Oleh karena itu, seseorang harus mampu berpikir melampaui pertanyaan seperti, institusi apa? Bagaimana bentuk dominasi itu? Yang kesemuanya memiliki tujuan untuk menggantikan institusi yang telah kita hancurkan sebelumnya. Pemikiran anti-negara dari Deleuze dan Stirner mungkin dapat mempersenjatai kita dengan senjata konseptual menyangkut politik kebebasan dari pertanyaan-pertanyaan abadi yang dapat mengacaukannya. Di sini saya juga berpendapat bahwa walaupun analisa Stirner dan Deleuze tentang kekuasaan Negara berbeda dalam banyak hal dari anarkisme klasik, justru pada titik inilah mereka lebih dekat dengan anarkisme. Mereka berbagi dengan anarkisme sebuah kritik keras atas bentuk anarkisme klasik, terutama terhadap semua bentuk otoritas, dan dalam penolakan terhadap gagasan bahwa bentuk-bentuk tertentu dari otoritas bisa membebaskan. Perbedaannya adalah bahwa Stirner dan Deleuze memaparkan kedudukan potensial dari dominasi di tempat-tempat yang tak pernah dilihat oleh anarkisme klasik —dalam wacana moral dan rasional, esensi dan hasrat manusia. Dengan kata lain, mereka semata-mata hanya memperluas cakupan dari kritik atas kekuasaan dan otoritas yang telah dimulai oleh anarkisme klasik. Dalam pengertian ini, kritik Deleuze dan Stirner tentang Negara dapat dilihat sebagai bentuk dari anarkisme. Tetapi ini adalah anarkisme tanpa esensi, jaminan moral maupun otoritas rasional. Mungkin dengan cara seperti inilah, filsafat anti-negara Deleuze dan Stirner dapat dianggap sebagai post-anarkisme — serangkaian strategi konseptual yang dapat memajukan anarkisme dengan membuatnya lebih relevan untuk perjuangan kontemporer melawan kekuasaan.

Saya berpendapat, kemudian, bahwa ada pertemuan yang mengejutkan dan belum dieksplorasi antara Stirner dan Deleuze pada pertanyaan mengenai Negara. Selain itu, mengeksplorasi pertemuan ini memungkinkan kita untuk berteori tentang politik perlawanan non-esensialis atas dominasi negara. Kedua pemikir melihat Negara sebagai prinsip abstrak kekuasaan dan kedaulatan yang tidak dapat direduksi ke bentuk konkretnya. Mereka mengembangkan teori Negara yang melampaui Marxisme dalam melihat Negara sebagai sesuatu yang otonom dari aturan-aturan ekonomi, dan melampaui anarkisme dalam melihat Negara yang beroperasi melalui wacana moral dan rasional yang dulunya digunakan untuk melawannya. Dalam melakukan ini mereka memutuskan relasi dengan paradigma Pencerahan — humanisme, membuka kedok hubungan antara kekuasaan dan esensi manusia dan menunjukkan bahwa hasrat kadangkala dapat menghendaki represinya sendiri. Stirner dan Deleuze, kemudian, dapat ditempatkan sejajar dengan filsuf dan politis anti-otoritarian— yang mendeklarasikan perang konseptual melawan Negara, serta siapapun yang membawa implikasi teoritisnya bagi anarkisme haruslah diperhitungkan.

CATATAN ISTILAH

1. “Negara Maris” merujuk pada konsepsi Marxis ortodoks yang mengadvokasi perebutan kekuasaan negara. Namun, perlu dipaparkan bahwa terdapat juga tendensi dalam Marxisme yang mengedepankan aspek-aspek emansipasi diri dan otonomi kelas pekerja, ketimbang perebutan kekuasaan Negara untuk membangun negara pekerja melalui partai pelopor (vanguard).

2. Overcoding merupakan proses yang dilakukan oleh negara melalui penghentian hasrat yang mengalir terus-menerus dengan bertujuan untuk menjamin bahwa tidak ada aliran hasrat yang keluar dari kekuasaan despotik, dimana pada landasan inilah konstitusi negara yang melalui hukum dan uang terbentuk. Melalui overcoding, negara dapat melacak aliran-aliran hasrat agar tetap terkontrol. Ini dilakukan berdasarkan ketakutan bahwa aliran hasrat yang tak terbendung memiliki potensi besar untuk meruntuhkan tatanan negara.

3. Istilah dalam psikoanalisa Sigmund Freud yang berkenaan dengan fase perkembangan seorang manusia di masa kanak-kanak, yang menjelaskan bagaimana hasrat seseorang untuk berhubungan seksual dengan orang tuanya ditekan. Freud meminjam kisah Oedipus dalam mitologi Yunani, seseorang yang membunuh ayahnya untuk mengawini ibunya. Dengan karakter itu, Freud ingin meggambarkan bahwa orang tua menyadari akan adanya hasrat seksual tersebut pada sang anak sehingga hasrat itu direpresi agar tidak terealisasi. Oedipus complex menjadi salah satu teori dari Freud yang terkenal dalam psikoanalisa. Kemudian, Deleuze dan Guattari memakai Oedipus ini sebagai representasi kekuasaan yang merepresi hasrat individu dalam skala luas. Yang kemudian dituangkan dalam karya mereka yang monumental “Anti-Oedipus: Capitalism and Skizophrenia”, yang diterbitkan pada tahun 1972

4. Mesin hasrat atau Desire machine adalah istilah khas dari Deleuze, juga Guattari yang menunjukkan sebuah mesin yang terhubung dengan apa yang diistilahkan sebagai “tubuh tanpa organ”, dimana dari hubungan tersebutlah hasrat produktif dipompa dan disalurkan.

REFERENSI

Bakunin, Mikhail 1984. Political Philosophy: scientific anarchism. (ed.) G.P Maximoff. London: Free Press of Glencoe.

Bogue, Ronald 1989. Deleuze & Guattari. London: Roultedge.

Clark, John 1976. Max Stirner’s Egoism. London: Freedom Press.

Deleuze, Gilles & Felix Guattari 1977. Anti-Oedipus: Capitalism & Schizophrenia. New York: Viking Press.

Deleuze, Gilles 1987. Dialogues. (trans.) Hugh Tomlinson. New York: Columbia University Press.

Deleuze, Gilles and Felix Guattari 1988. A Thousand Plateaus: Capitalism & Schizophrenia. (trans.) Brian Massumi. London: Althone Press.

Derrida, Jacques 1994. Spectres of Marx: The State of Debt, the Work of Mourning & the New International. (trans.) Peggy Kamuf, New York: Routledge.

Feuerbach, Ludwig 1957. The Essence of Christianity, (trans.) George Eliot. New York: Harper.

Harrison, Frank 1983. The Modern State: An Anarchist Analysis. Montreal: Black Rose Books.

Koch, Andrew 1997. Max Stirner: The Last Hegelian or the First Poststructuralist. Anarchist Studies 5:95–107.

Kropotkin, Peter 1943. The State: Its Historic Role. London: Freedom Press.

Stirner, Max 1993. The Ego and Its Own. (trans.) Steven Byington. London: Rebel Press.

SAUL NEWMAN

Lahir pada tanggal 22 Maret 1972, Newman kemudian menjadi ahli teori politik Inggris. Gagasan utamanya tentang post-anarkisme kemudian dipopulerkan dalam bukunya, From Bakunin to Lacan. Kini, ia menjabat sebagai profesor Teori Politik di Goldsmith College, University of London. Karya-karyanya telah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol, Turki, Jerman, Italia, dan sebagainya. Banyak yang menjadikan karya-karyanya sebagai bahan perdebatan di lingkar para ahli teori, akademisi, bahkan para anarkis.

Pemikiran anti-negara dari Stirner dan Deleuze dapat memungkinkan kita untuk membuat konsep dan mengembangkan bentuk-bentuk perlawanan yang dapat menghindarkan kita dari perangkap yang telah dibuat oleh Negara —bahwa dengan kepatuhan mutlak kita pada struktur pemikiran rasional, dan pola hasrat esensialis, pada akhirnya, alih-alih menaklukkan dominasi, kita justru akan berakhir pada sebuah bentuk penegasan kembali dominasi itu. Oleh karena itu, seseorang harus mampu berpikir melampaui pertanyaan seperti, institusi apa? Bagaimana bentuk dominasi itu? Yang kesemuanya memiliki tujuan untuk menggantikan institusi yang telah kita hancurkan sebelumnya.

emikiran anti-negara dari Deleuze dan Stirner mungkin dapat mempersenjatai kita dengan senjata konseptual menyangkut politik kebebasan dari pertanyaan-pertanyaan abadi yang dapat mengacaukannya. Di sini saya juga berpendapat bahwa walaupun analisa Stirner dan Deleuze tentang kekuasaan Negara berbeda dalam banyak hal dari anarkisme klasik, justru pada titik inilah mereka lebih dekat dengan anarkisme. Mereka berbagi dengan anarkisme sebuah kritik keras atas bentuk anarkisme klasik, terutama terhadap semua bentuk otoritas, dan dalam penolakan terhadap gagasan bahwa bentuk-bentuk tertentu dari otoritas bisa membebaskan. Perbedaannya adalah bahwa Stirner dan Deleuze memaparkan kedudukan potensial dari dominasi di tempat-tempat yang tak pernah dilihat oleh anarkisme klasik dalam wacana moral dan rasional, esensi dan hasrat manusia. Dengan kata lain, mereka semata-mata hanya memperluas cakupan dari kritik atas kekuasaan dan otoritas yang telah dimulai oleh anarkisme klasik. Dalam pengertian ini, kritik Deleuze dan Stirner tentang Negara dapat dilihat sebagai bentuk dari anarkisme. Tetapi ini adalah anarkisme tanpa esensi, jaminan moral maupun otoritas asional, Mungkin dengan cara seperti inilah, filsafat anti-negara Deleuze dan Stimer dapat dianggap sebagai post-anarkisme-serangkaian strategi konseptual yang dapat memajukan anarkisme dengan membuatnya lebih relevan untuk perjuangan kontemporer melawan kekuasaan