anwn
SEBUAH ANALISIS: HAMAS ANARKIS DI BARAT DAN SOLIDARITAS PALESTINA
PERPUS 111
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Ketentuan Pidana :
Pasal 172
1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4 dipidana dengan pidana penjara masingmasin paling singkat I (satu bulan dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).
3. Abaikan, tidak ada hal seperti itu saat sudah seperti ini.
Perpus 111, 2024
Diterjemahan dari Hamas, Anarchists In The West And Palestine Solidarity, yang diadopsi dari theanarchistlibrary.org
Penulis : Kumpulan Anonim
Penerjemah : Muhammad Ilham
Penyunting : Perpus 111
Dipublikasikan : Perpus 111
Instagram : @perpus111
Surel : [email protected]
Produksi Pertama, Agustus 2024 | Format A5
Hak cipta bebas dan merdeka, tidak ada aturan dan anjuran yang mengucilkan setiap individu ataupun kolektif untuk menyiarkan, memamerkan, mengambil, membajak, mengutip, menggandakan maupun mengedarkan sebagian isi atau keseluruhan dari isi buku, bahkan bahan bacaan apapun!
Daftar Isi
Daftar Isi.............................................................................................. 4 Pengantar............................................................................................ 5 Melihat Hamas Sebagai Gerakan Anti-Kolonial ................................... 9 Hamas: Sebuah Gerakan................................................................. 9 Mitos Hamas Sebagai Ciptaan Israel ............................................. 11 Perdebatan Internal, Pragmatisme, dan Hudnas............................ 14 Perlawanan Tanpa Kekerasan, Perlawanan Bersenjata, dan Garis Merah ............................................................................................ 22 Islam, Piagam, dan Anti-Semitisme................................................ 26 Hamas Sebagai Partai ................................................................... 29 7 Oktober....................................................................................... 34 Kekejaman..................................................................................... 44 Masa Depan Hamas? .................................................................... 50 Bagaimana Seharusnya Kaum Komunis Libertarian di Barat Menanggapi Hal Ini?.......................................................................... 53 Tentang Perjuangan Pembebasan Nasional dan Kolonialisme Pemukim........................................................................................ 55 Solidaritas Palestina dan Organisasi Anarkis: Beberapa Poin Praktis ...................................................................................................... 63 Kesimpulan........................................................................................ 67 Daftar Pustaka :................................................................................. 69
Pengantar
Di Barat, hampir mustahil untuk berbicara tentang Hamas di depan publik tanpa secara terang-terangan mengutuknya. Di balik keterbatasan spektrum debat publik yang luar biasa tersebut, terdapat gagasan bahwa Hamas mewakili “kejahatan” yang begitu dalam sehingga tidak memiliki kompleksitas. Di parlemen, universitas, dan surat kabar, Hamas tidak pernah dibahas karena dianggap tidak ada yang perlu dibahas tentangnya. Gagasan bahwa Hamas hanyalah kelompok “teroris” yang menginginkan kematian dan kehancuran telah menjadi pengetahuan umum di kalangan elit sosial dan politik, sebuah fakta yang begitu mapan sehingga tidak perlu lagi diperdebatkan.
Sayangnya, kaum kiri radikal di Barat juga tidak kebal terhadap misinterpretasi dan sensor pemikiran ini. Baik melalui internalisasi propaganda negara, rasisme anti-Arab dan Islamofobia, atau karena dogmatisme ideologis, sebelum dan sesudah 7 Oktober banyak kaum kiri yang menolak Hamas tanpa argumen yang memadai. Hamas sering dicap sebagai “reaksioner” dan “antisemit”, serta dianggap sebagai penghalang bagi pembebasan Palestina. Penolakan ini sering disertai pernyataan tanpa dasar yang diulang-ulang, seperti anggapan bahwa Hamas tidak memiliki dukungan nyata di kalangan rakyat Palestina, atau bahwa kelompok tersebut diciptakan dan didanai oleh Israel untuk merusak perjuangan Palestina, atau bahwa Hamas tidak peduli dengan nyawa dan pembebasan Palestina, dan semua yang ingin dicapai dalam serangan 7 Oktober hanyalah untuk memprovokasi Israel agar membunuh sebanyak mungkin warga sipil Palestina.
Dalam beberapa kasus, kaum kiri bahkan melangkah lebih jauh dan sepenuhnya mencerminkan stereotipe dan isu-isu Islamofobia yang paling konyol dari propaganda negara. Salah satu contohnya adalah artikel "Capitalism's Death World” yang diterbitkan di
“Internationalist Perspective” pada bulan Oktober lalu. Artikel tersebut memulai dengan menyamakan Hamas dengan Al-Qaeda, menyatakan bahwa “Keduanya [...] dipandu oleh ideologi Islamis, berdasarkan mitos masa lalu yang gemilang dan masa depan yang lebih baik di surga”. Artikel tersebut melanjutkan dengan mengatakan bahwa Hamas memiliki “penghinaan total terhadap kehidupan manusia, termasuk terkadang nyawa mereka sendiri. Mereka adalah ekspresi jelas dari budaya kematian yang dihasilkan kapitalisme di era ini”. Frasa siap pakai ini dianggap sebagai “fakta yang mapan” yang diterima semua orang, dan oleh karena itu tidak perlu didukung dengan argumen. Fakta bahwa frasa-frasa tersebut merupakan bagian dari imajinasi kolektif kaum kanan yang paling Islamofobis, dan bahwa frasa-frasa tersebut diulang hampir setiap kata oleh para pendukung kekerasan kolonial Israel, seharusnya membuat kita semua waspada.
Tulisan ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah menyajikan beberapa elemen untuk membantu kaum kiri di Barat dalam memahami Hamas. Pada titik ini, pernyataan sanggahan perlu disampaikan: Saya tidak memiliki pengetahuan akademis tentang Hamas. Pengetahuan saya yang terbatas berasal dari literatur tentang gerakan tersebut yang telah saya baca, sumber-sumber utama yang tersedia untuk umum (pernyataan resmi dan wawancara) dan percakapan dengan beberapa kawan Palestina dan Arab. Elemenelemen yang akan saya sajikan di sini bukanlah catatan lengkap tentang sejarah, politik, dan filosofi gerakan tersebut. Mereka hanya dimaksudkan untuk menyoroti beberapa aspek penting yang sering diabaikan. Kesimpulan yang saya harap akan muncul dari artikel ini adalah jelas: “Hamas adalah gerakan pembebasan nasional”. Tujuan yang dinyatakan adalah untuk melawan proyek pemukim-kolonial Zionis dan mencapai kemerdekaan bagi Palestina. Hamas adalah partaigerakan; ia menggunakan berbagai metode seperti mobilisasi massa, partisipasi dalam demokrasi liberal, hingga perjuangan bersenjata demi mencapai tujuannya. Para pemimpin politiknya telah terbukti pragmatis dan tegas. Seperti setiap gerakan pembebasan nasional dalam sejarah,
Hamas adalah fenomena kompleks yang penuh kecenderungan opresif dan kontradiktif.
Pembaca akan melihat bahwa dalam artikel ini saya tidak banyak mengacu pada topik penting lainnya. Misalnya, artikel ini hampir tidak membahas apa-apa tentang peran Hamas dalam mereproduksi penindasan patriarkal di Palestina, atau hubungan Hamas dengan aktor regional yang represif dan otoriter seperti “rezim Iran”. Ini adalah topik yang sangat penting, namun topik tersebut bersifat sekunder untuk tujuan tulisan ini. Saya tidak mencoba memberikan nilai baik atau buruk kepada Hamas, apa pun artinya itu. Apa yang saya coba lakukan jauh lebih mendasar: menunjukkan bagaimana cara fungsi dan kerjanya Hamas, taktik dan strateginya, adalah apa yang akan kita temukan dalam gerakan pembebasan nasional lainnya. Oleh karena itu, kaum kiri harus memahaminya dan mengatasinya sebagaimana adanya. Hamas tidak layak mendapatkan pengecualian, penyederhanaan berlebihan, dan penyalahpahaman yang sering digunakan dalam pendekatannya.
Ini membawa saya ke tujuan kedua dari artikel ini, yaitu untuk menguraikan tanggapan atas pertanyaan: Apa artinya ini bagi kaum anarkis/komunis libertarian di Barat ? Jelas, tidak ada dari kita yang mungkin perlu menjawab pertanyaan tentang bagaimana secara material merespons Hamas di wilayah kita sendiri. Ini adalah pertanyaan yang harus dihadapi oleh kawan-kawan Palestina kita [1]. Namun, pemahaman yang ketat tentang Hamas sangat penting bagi kita, saya berargumen untuk alasan-alasan berikut:
1. Untuk mendorong kita maju dalam pekerjaan solidaritas kita dengan perjuangan Palestina;
2. Untuk membantu kita lebih memahami perjuangan pembebasan nasional, khususnya yang melawan proyek pemukim-kolonial, dan peran kita dalam bersolidaritas terhadap mereka;
3. Untuk mempersiapkan diri kita sendiri, secara teori dan praktek, untuk masa kini dan masa depan di mana garis nasional dan agama akan menjadi semakin sentral dalam perjuangan antara negara dengan rakyatnya.
Beberapa catatan singkat dan definisi sebelum memulai. Dalam teks ini saya sering menggunakan ungkapan "pragmatisme/dinamisme politik": yang saya maksud dengan ini adalah kemampuan suatu organisasi untuk beradaptasi dengan keadaan sulit dan fokus pada jalur terbaik untuk mencapai tujuannya. Sepanjang teks, saya menggunakan istilah "komunis libertarian" dan "anarkis" secara bergantian: yang saya maksud dengan istilah ini pada dasarnya adalah kaum revolusioner anarkis-komunis yang mendukung organisasi. Dalam konteks Palestina, saya juga menggunakan istilah “nasional” dan “(anti- )kolonial” secara agak longgar, pada dasarnya menyamakan “perjuangan pembebasan nasional” dan “perjuangan anti-kolonial” atau “penindasan nasional” dan “penindasan kolonial”. Mengingat bahwa penindasan nasional Palestina bersifat kolonial, saya tidak melihat penyamaan ini bermasalah untuk tujuan artikel ini. Semua penekanan dalam kutipan telah saya tambahkan.
Melihat Hamas Sebagai Gerakan Anti-Kolonial
“Gerakan Perlawana Islam (Hamas) adalah gerakan pembebasan nasional Palestina yang berjuang untuk membebaskan tanah Palestina yang diduduki dan untuk pengakuan hak-hak sah Palestina.”
Dari dokumen "This Is What We Struggle For" (late 1990s), tanggapan Hamas terhadap permintaan misi diplomatik Eropa di Amman untuk menjelaskan tentang tujuan, nilai, dan cita-citanya. [2]
Hamas: Sebuah Gerakan
Suka atau tidak, kita tidak bisa menyangkal fakta bahwa Hamas adalah gerakan politik dan sosial. Hamas telah mengembangkan filosofi politiknya sendiri yang sebagian besar diambil dari Ikhwanul Muslimin, yang didasarkan pada gagasan emansipasi politik dan sosial-ekonomi dari massa yang terpinggirkan serta regenerasi moral dan spiritual berdasarkan interpretasi kitab suci agama Islam. Sejak pengumuman pendiriannya kepada publik pada tahun 1987, Hamas telah menggunakan berbagai taktik dan strategi untuk mengejar tujuannya. Hamas memiliki basis massa yang luas, yang dimobilisasi melalui aksi pemogokan dan demonstrasi. Basis populer ini telah dibangun melalui strategi kekuatan ganda Hamas yang telah berlangsung selama puluhan tahun, yang mencakup pendirian sistem institusi yang terkait dengan gerakan yang melayani orang miskin: sekolah, rumah sakit, klinik, program penjangkauan komunitas, pusat wanita, pusat pemuda, panti jompo, pusat pelatihan kejuruan, dan komite Islam di kamp-kamp pengungsi Gaza. Sara Roy, penulis buku “Hamas and Civil Society in Gaza”, mengkategorikan institusi-institusi ini sebagai tradisional/nonaktivis atau pengembangan/aktivis: "yang pertama cenderung fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar individu dan keluarga, dimana inisiatif kelembagaan didefinisikan oleh kebutuhan, bukan visi.
Sementara yang kedua menekankan pemberdayaan sipil melalui partisipasi komunitas dan terinspirasi oleh pandangan yang lebih panjang dan lebih terartikulasi." [3]
Hamas juga dicirikan oleh pemahaman yang mendalam tentang peran kekerasan politik dalam perlawanan terhadap kolonialisme Israel. Sejak perubahan elektoralnya pada awal 2000-an, Hamas juga terlibat dalam pemilu sebagai alat perjuangan. Kedua aspek ini akan diuraikan dalam bagian-bagian berikut.
Gerakan ini terstruktur dalam 4 konstituen: Tepi Barat, Gaza, para tahanan di penjara pendudukan, dan kamp pengungsi di diaspora. Setiap konstituen diwakili oleh Syura, badan konsultatif yang identitas anggotanya dirahasiakan, dan setiap Syura memilih politbiro eksekutif beranggotakan 15 orang. Keempat Syura tersebut harus diajak berkonsultasi sebelum mengambil keputusan besar. Syura juga memilih Dewan Syura Nasional, sebuah organ dengan perwakilan dari 4 konstituen, yang secara berkala memilih Politbiro Nasional.
Dalam bukunya “Hamas: From Resistance To Government” [4], Paola Caridi melaporkan bahwa kemampuan bertahan organisasi Hamas terhadap kampanye penangkapan dan pembunuhan yang dilakukan Israel sebagian besar disebabkan oleh kontribusi satu orang: Musa Abu Marzouq. Lahir di kamp pengungsian Rafah pada tahun 1951, Abu Marzouq adalah presiden Politbiro Nasional pada tahun 1990, ketika ia ditugaskan untuk membangun kembali struktur gerakan pasca gelombang penangkapan besar-besaran yang membuat Hamas yang baru berdiri terpuruk selama Intifada Pertama. Sejak saat itu kemampuan Hamas untuk bertahan dari represi tampaknya bermuara pada dua elemen: Pertama, hubungan kuat antara kepemimpinan di Palestina dengan kepemimpinan di luar negeri, awalnya berbasis di Yordania, Kuwait, dan Suriah; tetapi sekarang sebagian besar berlokasi di Lebanon dan Qatar setelah memburuknya hubungan antara Hamas dengan rezim Suriah selama “Arab Spring”. Oleh karena itu para pemimpinnya di luar negeri dapat mengelola gerakan di Palestina selama periode represi keras didalam negeri. Kedua, fokus kuat pada dukungan akar rumput Hamas di Gaza , benteng gerakan tersebut sejak awal, yang telah menjamin masuknya militan dan pemimpin secara terus-menerus.
Mitos Hamas Sebagai Ciptaan Israel
Mitos umum tentang Hamas adalah bahwa gerakan ini adalah “ciptaan” Israel dan dipertahankan oleh penjajah untuk merusak perlawanan sekuler Palestina. Narasi ini populer di beberapa kelompok kiri, dengan beberapa perbandingan seperti dukungan Amerika Serikat terhadap kelompok Mujahidin (Taliban) di Afghanistan dan konsekuensi "blowback" setelah Taliban menantang kekuasaan AS. Saya melihat narasi ini sebagai upaya oleh kaum kiri untuk menyelesaikan disonansi kognitif tertentu: “Saya mendukung Palestina, tetapi bukan Hamas. Oleh karena itu, pasti Hamas bukan gerakan pembebasan Palestina yang sejati”. Sepanjang yang saya tahu, narasi Hamas sebagai ciptaan Israel sepenuhnya dibantah dalam literatur ilmiah tentang gerakan ini. Setiap orang Palestina yang pernah saya ajak bicara tentang masalah ini, termasuk mereka yang tidak mendukung Hamas, mengatakan bahwa narasi tersebut konyol.
Seperti banyak kesalahpahaman, mitos ini didasarkan pada fakta yang telah disalahartikan. Memang benar bahwa sebelum Hamas didirikan, organisasi Islamis ditoleransi dan sering kali didukung oleh penjajah Israel, yang memberi mereka izin dan dana untuk membuka lembaga amal sosial-keagamaan dan pusat komunitas. Misalnya seperti “Mujamma al-Islami”, sebuah lembaga amal yang didirikan pada tahun 1973 oleh cabang Ikhwanul Muslimin Palestina di Gaza dan sering digambarkan sebagai “pendahulu” Hamas. Hingga tahun 1980-an, organisasi Islamis yang terkait dengan Ikhwanul Muslimin tidak memiliki aspirasi untuk terlibat dalam perlawanan terhadap penjajahan: sebaliknya, mereka sepenuhnya peduli dengan bidang sosialkeagamaan. Tujuan mereka adalah menawarkan interpretasi Islam yang sadar sebagai cara untuk menyembuhkan trauma “tragedi Nakba” dan penjajahan dalam komunitas Palestina: untuk memusatkan kembali nilai-nilai Islam dalam keluarga, lingkungan pribadi, dan masyarakat; membangun kembali kohesi dan stabilitas sosial dengan lembagalembaga yang dapat membantu orang miskin, menawarkan perawatan kesehatan dan pengasuhan anak, serta menyelesaikan perselisihan hukum. Penjajah Israel menanggapi fenomena ini dengan kebijakan “non-intervensi”, yang disusun oleh Moshe Dayan: “tujuannya adalah merespons keinginan Palestina, memungkinkan mereka menikmati kebebasan lembaga-lembaga nonpolitis mereka sejauh lembagalembaga ini tetap taat dengan aturan Israel dan tidak menimbulkan ancaman baginya.” [2]
Pada saat yang sama, beberapa anggota Ikhwanul Muslimin yang melihat Palestina semata-mata sebagai masalah keagamaan, tanah yang akan menjadi bagian dari khilafah di masa depan, menentang partisipasi organisasi Islam dalam perlawanan terhadap penjajahan, mereka berpendapat bahwa “pembebasan sejati hanya bisa datang dengan regenerasi agama dan moral orang Palestina dalam lingkup pribadi dan kemasyarakatan.” Pihak berwenang Israel memandang positif pandangan tersebut. Melihat bahwa para Islamis tampaknya hanya peduli dengan program reformasi sosial daripada melawan penjajahan, Israel mendukung beberapa organisasi ini dengan harapan mereka akan merusak dukungan populer untuk kekuatan perlawanan seperti Fatah dan PFLP.
Namun, sejak 1979 anggota muda Ikhwanul Muslimin di Palestina telah mendorong upaya untuk menggeser organisasi tersebut ke jalan perlawanan. Setelah invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1982, diskusi menjadi mendesak. Ditambah dengan pembantaian Sabra dan Shatila, pengusiran PLO dari Beirut, dan pembentukan kelompok “Jihad Islam Palestina (PIJ)” yang terinspirasi oleh Khomeinisme , tekanan terhadap Ikhwanul Muslimin pun meningkat:
"Setelah berhasil mengalahkan kekuatan nasionalis dan sayap kiri dalam masyarakat Palestina, para Islamis sekarang menghadapi kritik bahwa sementara yang lain telah berkorban melawan penjajahan, mereka hanya membatasi diri pada layanan sosial dan pendidikan. Para pencela mereka bahkan menuduh mereka membuat kesepakatan dengan pihak penjajah." [2]
Setelah konultasi dan ketidaksepakatan yang panjang, terutama dari cabang Ikhwanul Muslimin di Yordania, pada tahun 1982 sebuah kelompok yang dipimpin oleh Sheikh Ahmed Yassin, Khaled Mishal, Musa Abu-Marzouq, dan Abd Al-Aziz Al-Rantisi mulai bekerja pada organisasi rahasia yang akan menjadi cabang operasional Ikhwanul Muslimin di Palestina, dengan tujuan eksplisit melawan penjajahan. Hamas (Gerakan Perlawanan Islam) diciptakan. Organisasi ini awalnya bersifat rahasia (bahkan di dalam Ikhwanul Muslimin) hingga pengumuman publiknya pada tahun 1987. Dalam periode pergerakan bawah tanah ini, mereka mulai secara konsisten berpartisipasi dan mengorganisir berbagai aksi “perlawanan sipil, termasuk aksi boikot dan bentrokan dengan tentara Israel”, seperti demonstrasi Juni 1986 yang diorganisir oleh faksi Islam dari Universitas Birzeit, yang mengakibatkan 22 korban, termasuk dua diantaranya tewas [2]. Keterlibatan Hamas dalam perlawanan populer dan upayanya untuk membentuk sayap militer memprovokasi tindakan represif segera dari Israel. Pada tahun 1984, banyak anggota Hamas yang ditangkap saat mencoba mendapatkan senjata. Tentara Israel juga berhasil memenjarakan Ahmed Yassin, mencurigainya sebagai dalang di balik gerakan perlawanan baru tersebut. Setelah pengumuman publik selama gerakan Intifada Pertama, ribuan militan ditangkap. Pada tahun 1989, setelah Ahmed Yassin ditangkap sekali lagi, sipir penjara Israel menyiksa putranya di sel yang bersebelahan dengannya selama beberapa hari, hingga akhirnya membuat Yassin mengakui perannya dalam mendirikan Hamas. [5]
Hamas tidak pernah menjadi “Taliban”nya Israel. AS mendanai dan mempersenjatai Mujahidin agar mereka melawan Uni Soviet sebagai proxy AS. Di sisi lain, Israel tidak pernah mendukung Hamas untuk melawan atau merusak perlawanan Palestina. Sebaliknya, Israel mentolerir dan kadang-kadang mendukung lembaga-lembaga sosial Islam (yang mendahului Hamas) dengan harapan organisasi agama pribumi ini akan mendorong masyarakat Palestina untuk meninggalkan jalan perlawanan, yang pada saat itu dilakukan oleh organisasi sekuler yang sebagian besar berbasis di luar Palestina. Begitu “galaxy” Islamis di Palestina menghasilkan Hamas, sebuah gerakan perlawanan yang sepenuhnya didedikasikan untuk melawan penjajahan, Israel menyerangnya sekeras mungkin.
Memang, selama bertahun-tahun Hamas telah menjadi kelompok dominan dalam politik Palestina, sementara organisasi sekuler dan kiri seperti Fatah dan PFLP telah kehilangan banyak pengaruh mereka. Ini disebabkan karena berbagai faktor yang terlalu kompleks untuk dibahas di sini, yang mencakup runtuhnya Uni Soviet, kolusi Fatah dengan perjanjian Oslo dan Otoritas Palestina yang korup, serta pengaruh Iran yang meningkat di wilayah tersebut.
Di bagian selanjutnya, saya mengacu pada pragmatisme dan dinamisme politik Hamas dalam tujuan, strategi, dan taktiknya. Saya menganggap ini sebagai bukti lebih lanjut bahwa Hamas adalah gerakan politik yang mengadopsi kerangka perjuangan pembebasan nasional.
Perdebatan Internal, Pragmatisme, dan Hudnas
Hamas dikenal karena diskusi internal yang sengit tentang semua isu, termasuk peran perlawanan bersenjata, upaya diplomatik, rekonsiliasi dengan faksi Palestina lainnya, partisipasi dalam pemilu, negosiasi dengan Israel, dan penargetan warga sipil. Diskusi-diskusi ini telah membawa gerakan ini mengambil berbagai langkah sepanjang tahun, dari penerimaan solusi dua bangsa pada garis tahun 1967 dengan “hak untuk kembali” bagi pengungsi Palestina, hingga eskalasi perlawanan bersenjata yang memaksa Israel untuk mengosongkan pemukimannya di Jalur Gaza, beberapa proposal gencatan senjata jangka panjang dengan Israel (yang selalu ditolak oleh pihak Israel), keputusan tahun 2005 untuk menghentikan praktik bom bunuh diri, dan perubahan elektoral pada awal tahun 2000-an.
Gerakan ini mengadopsi versi “Sentralisme-Demokratis”. Penentuan kebijakan dilakukan melalui proses “Collective Decision” (pengambilan keputusan bersama) yaitu, setelah konsultasi penuh dengan empat konstituen. Untuk mengatasi masalah komunikasi yang tidak teratur, satu konstituen dapat membuat kebijakan penting yang menyangkut seluruh gerakan, tetapi kebijakan tersebut harus kemudian diadopsi oleh ke empat konstituen lainnya secara keseluruhan. Setelah kebijakan dibuat, “semua orang berkomitmen untuk mematuhinya, terlepas dari posisi mereka sendiri.” [4]
Azzam Tamimi, penulis “Hamas: A History From Within” [2], melaporkan secara rinci tentang beberapa diskusi internal Hamas. Misalnya, pada Desember 1995, delegasi Hamas dari Palestina bertemu dengan sekelompok pemimpin Hamas diaspora di Khartoum untuk membahas apakah gerakan tersebut harus berpartisipasi dalam pemilu Palestina tahun 1996 dan apakah Hamas harus meninggalkan perjuangan bersenjata. Diskusi ini terjadi segera setelah perjanjian Oslo yang ditandatangani oleh Israel dan PLO yang didominasi Fatah. Seperti yang diketahui, Hamas menolak perjanjian tersebut. Gerakan ini menghadapi kampanye pembunuhan dan penangkapan oleh Israel, sementara Otoritas Palestina (PA) yang baru dibentuk, yang berdasarkan perjanjian bertanggungjawab untuk melucuti faksi-faksi bersenjata Palestina dan meredam perlawanan terhadap Israel, menindas mereka yang memprotes kolonisasi Israel yang terus berlanjut di Wilayah Pendudukan. Mengenai pertemuan di Khartoum, Tamimi menggambarkan “diskusi panas” yang berlangsung selama 4 hari - 4 malam: “Beberapa delegasi dari dalam negeri sangat mendukung penghentian kegiatan militer dan partisipasi dalam pemilu. Mereka yakin bahwa proses perdamaian akan membawa solusi bagi masalah yang ada jika diberi kesempatan, tetapi diakhirinya semua kekerasan dan kerjasama dengan Otoritas Palestina diperlukan [...]. Para penentang partisipasi berargumen pada saat itu bahwa, menurut Perjanjian Oslo, Israel tetap memegang keputusan akhir tentang apa yang termasuk dalam kewenangan PLC (Dewan Legislatif Palestina, parlemen PA).” [2]
Selama perdebatan, beberapa delegasi yang sebelumnya mendukung partisipasi dalam pemilu dan penghentian perjuangan bersenjata mengubah posisi mereka, dan para peserta sepakat “tidak secara bulat tetapi dengan mayoritas yang nyaman” untuk menolak partisipasi dalam pemilu 1996 dan bahwa “keputusan apakah akan meningkatkan, memoderasi, atau membatasi tingkat perlawanan harus tetap menjadi hak prerogatif gerakan, yang akan menilai situasi dan mengambil tindakan yang tepat.”
Di akhir pemungutan suara, Tamimi menyimpulkan, “semua menerima bahwa pertemuan telah dilakukan dengan cara yang sepenuhnya demokratis.”
Kepemimpinan Hamas selama bertahun-tahun telah menunjukkan tingkat pragmatisme politik yang tinggi dan kapasitas untuk beradaptasi dengan keadaan untuk mencapai tujuannya. Kesediaannya untuk bernegosiasi dengan Israel tentang berbagai isu menunjukkan pragmatisme ini. Meskipun kita terbiasa mendengar para komentator berita mengklaim bahwa “penolakan Hamas untuk mengakui hak Israel untuk eksis” merusak semua upaya untuk mencapai solusi konflik. Sebenarnya justru Israel yang berkali-kali menolak untuk mengakui Hamas sebagai lawan bicara. Israel juga terlibat dalam kampanye pembunuhan yang menargetkan pimpinanpimpinan Hamas dengan tujuan jelas untuk menggagalkan proposal gencatan senjata antara Hamas dan Israel, serta kesepakatan rekonsiliasi nasional antara Hamas dan rival sekulernya yakni Fatah.
Sebagai contoh, Ahmed Al-Ja’bari, seorang komandan Brigade Qassam (sayap militer Hamas), dibunuh pada 14 November 2012: sampai saat itu, Al-Ja’bari memainkan peran penting dalam negosiasi untuk mencapai gencatan senjata selama 15 tahun dengan Israel dan pencabutan pengepungan Israel di Gaza. Ini diungkapkan oleh Gershon Baskin, seorang akademisi Israel yang bekerja sebagai penghubung antara Israel dan Hamas. Setelah pembunuhan Al-Ja’bari, Baskin menulis sebuah artikel di New York Times berjudul “Israel’s Shortsighted Assassination”, yang menyatakan: “Tuan Jabari tidak hanya tertarik pada gencatan senjata jangka panjang; dia juga orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan kesepakatan gencatan senjata sebelumnya yang dimediasi oleh Mesir. Tuan Jabari menegakkan gencatan senjata tersebut hanya setelah memastikan bahwa Israel bersedia menghentikan serangannya ke Gaza. Pada pagi hari ketika dia dibunuh, Tuan Jabari menerima draf proposal untuk gencatan senjata yang diperpanjang dengan Israel, termasuk mekanisme yang akan memverifikasi niat dan memastikan kepatuhan. Draf ini disetujui oleh saya dan wakil menteri luar negeri Hamas, Tuan Hamad, ketika kami bertemu minggu lalu di Mesir.” [6]
Ini hanyalah satu dari banyak kesempatan di mana Hamas telah menyatakan kesediaannya untuk mencapai hudna, sebuah gencatan senjata dengan Israel. Hudna diakui dalam hukum Islam sebagai kesepakatan yang sah untuk menghentikan permusuhan selama periode waktu yang disepakati. Sebagai konsep hukum agama yang berasal dari kehidupan Muhammad sendiri, penghormatan terhadap ketentuan hudna dianggap sebagai kewajiban agama yang sangat serius bagi semua Muslim. Para pemimpin Hamas telah mempertimbangkan semua spektrum kemungkinan yang disetujui oleh hudna: dalam bentuk yang paling terbatas, hudna dapat berarti komitmen dari kedua belah pihak untuk melindungi warga sipil. Dalam bentuk yang paling komprehensif, itu akan berarti penghentian total permusuhan selama beberapa dekade. Tamimi melaporkan bahwa dalam visi Hamas, konsep hudna jangka panjang dapat menjadi dasar bagi resolusi permanen terhadap konflik.
“Skenario lain yang sering dipikirkan oleh beberapa intelektual Hamas adalah bahwa situasi dunia akan berubah sedemikian rupa sehingga Israel, sebagai entitas Zionis, mungkin tidak ingin atau mungkin tidak memiliki kemampuan untuk terus eksis. Pada prinsipnya, tidak ada alasan mengapa Muslim, Kristen dan Yahudi tidak bisa hidup berdampingan di wilayah tersebut di masa depan seperti yang telah mereka praktekkan selama berabad-abad sebelumnya. Skenario pascaIsrael, yang telah menjadi topik perdebatan didalam Hamas, adalah skenario yang membayangkan sebuah Palestina atau Timur Tengah yang bersatu lebih luas dengan populasi Yahudi tetapi tanpa Zionisme politik. Ini adalah visi yang terinspirasi dari model rekonsiliasi Afrika Selatan yang mengakhiri apartheid tetapi memungkinkan semua komunitas di negara tersebut untuk terus hidup bersama. Dalam pemikiran Hamas, Zionisme biasanya disamakan dengan apartheid, dan penghapusan Zionisme dilihat sebagai jalan ke depan ketika Muslim, Kristen, dan Yahudi dapat hidup berdampingan dalam damai di wilayah tersebut. Tidak mungkin skenario seperti ini dapat diwujudkan tanpa hudna jangka panjang, yang selama masa hidup satu generasi akan memberikan kesempatan kepada komunitas dan orang-orang di wilayah tersebut untuk mengembalikan kondisi normal dalam kehidupan mereka.” [2]
Perspektif ini mewakili pendapat para pejabat Hamas terkemuka. Pada tahun 2006, Sheikh Mohammed Abu Teir, kandidat nomor dua Hamas dalam pemilu, mengatakan kepada seorang jurnalis Lebanon bahwa Israel dan negara Palestina bisa hidup berdampingan “setidaknya selama satu atau dua generasi” [5]. Sepuluh tahun sebelumnya, Sheikh Ahmed Yassin telah mengatakan kepada jurnalis yang sama bahwa Hamas siap untuk bernegosiasi tentang hudna jangka panjang sebagai solusi sementara untuk konflik tersebut.
Hudna jangka panjang tersebut akan melibatkan penarikan total pasukan dan pemukim Israel dari wilayah (Palestina berdasarkan resolusi) tahun 1967 dan pembentukan negara Palestina (sementara) di dalam batas-batas tersebut. Hamas telah lama siap menerima solusi sementara ini karena, berbeda dengan perjanjian Oslo, masalah pengakuan terhadap eksistensi Israel tidak akan ada:
“Hamas secara prinsip tidak bisa menerima bahwa tanah yang direbut oleh Israel dari Palestina telah menjadi milik Israel. Hamas tidak memiliki wewenang untuk mencabut hak warga Palestina untuk kembali ke tanah dan rumah mereka dimana mereka diusir pada tahun 1948 atau pada waktu lain. Namun, Hamas dapat mengatakan bahwa dalam situasi saat ini yang terbaik yang dapat dilakukan adalah mendapatkan kembali sebagian tanah yang hilang, dan mengamankan pembebasan tahanan, sebagai imbalan atas penghentian permusuhan.” [2]
Hamas tidak pernah berhenti menegaskan komitmennya untuk pembebasan penuh Palestina, dari sungai Yordan hingga Laut Mediterania. Namun, Hamas tetap mempertahankan tingkat ambiguitas tertentu tentang solusi “Dua Bangsa”, baik dalam pernyataan maupun tindakan. Yang mendasari ambiguitas ini tampaknya adalah visi jangka panjang untuk pembebasan yang melalui tahap perantara di mana Palestina, dengan mengandalkan dukungan internasional yang luas untuk solusi dua bangsa, memperoleh negara yang sepenuhnya independen dan bersebelahan pada garis 1967, sambil menolak untuk mengakui legitimasi pendudukan Zionis atas tanah tahun 1948. Strategi politik Hamas mungkin mempertimbangkan fakta bahwa, mengingat konteks internasional saat ini dan asimetri militer yang kuat dalam konflik, pembebasan sebagian wilayah Palestina adalah satu-satunya kemenangan realistis dalam jangka menengah. Setelah pembentukan negara di Tepi Barat dan Gaza, Palestina kemudian bisa melanjutkan perjuangan untuk pembebasan total dengan mengandalkan alat canggih yang tersedia bagi negara. Bagaimanapun, pembentukan negara Palestina di samping Israel pasti tidak akan dapat menyelesaikan beberapa masalah mendesak yang diciptakan oleh Zionisme, terutama “hak untuk kembali, eksploitasi ekonomi, dan klaim atas sumber daya alam seperti sumber air”. Pada tahap kedua perjuangan ini, Palestina juga bisa berharap waktu akan bermain melawan Zionisme: pergeseran demografis di dalam Israel, dan perubahan arena internasional di mana imperialisme Barat semakin ditantang, dalam jangka panjang dapat membuat berakhirnya proyek Zionis menjadi tak terelakkan, idealnya dengan sedikit sekali pertumpahan darah.
Tentu saja, ini hanya salah satu jalan ke depan yang sedang dipertimbangkan oleh para pemimpin Hamas. Namun, seperti yang ditunjukkan di Bagian 1.5, cetak biru untuk perjuangan ini telah tertulis dalam dokumen paling penting dari gerakan tersebut, yaitu “Piagam baru tahun 2017”.
Mari kita kembali ke upaya Hamas untuk mencapai hudna jangka panjang. Upaya pertama tersebut bermula pada awal 1990-an. Pada Februari 1994, Musa Abu Marzuq, saat itu menjabat sebagai kepala Poltibiro Hamas, membuat rujukan tentang hudna dengan Israel dalam artikel yang diterbitkan di koran mingguan Yordania “Al-Sabeel” [2]. Pada April tahun yang sama, Sheikh Ahmed Yassin, salah satu pendiri Hamas dan pembimbing spiritual gerakan tersebut, dikunjungi di sel penjaranya oleh perwira intelijen Israel yang berharap ia akan secara terbuka mengutuk operasi bunuh diri yang dilakukan oleh Brigade Qassam. “Operasi Syahid" dimulai sebagai tanggapan atas pembantaian Masjid Ibrahimi pada 25 Februari 1994, di mana pemukim Amerika-Israel bernama Baruch Goldstein membuat api pada kerumunan Palestina yang sedang berdoa di masjid Hebroni, tindakan tersebut membunuh sekitar 29 orang dan melukai 125 lainnya. Praktik bom bunuh diri belum pernah digunakan oleh kelompok Sunni seperti Hamas sebelumnya, meskipun telah digunakan pada tahun 1980-an oleh orang Iran selama perang dengan Irak, dan kelompok Syiah Lebanon ketika perang melawan pasukan Barat dan Israel (dalam perang sipil Lebanon). Di Palestina, praktik bom bunuh diri menjadi alat pembalasan dan pencegahan yang paling mematikan dan mengejutkan dalam persenjataan Brigade Qassam, yang biasanya dilakukan sebagai tanggapan atas kekerasan terhadap warga sipil atau pembunuhan terhadap pimpinan Hamas.
Sheikh Yassin tidak mengutuk “Operasi Syahid” tersebut [2], tetapi mengusulkan kepada para pengunjung Israel-nya untuk memulai negosiasi mengenai hudna [2]. Dalam bukunya, Caridi melaporkan bahwa tiga tahun kemudian, pada September 1997, Raja Hussein dari Yordania secara pribadi melaporkan kepada pejabat tinggi Israel bahwa Hamas siap menawarkan gencatan senjata selama tiga puluh tahun. "Namun Israel tidak tertarik pada gencatan senjata" [4], Caridi menyimpulkan. "Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Israel pernah menganggap serius tawaran hudna tersebut" [2], tegas Tamimi.
Hamas juga telah mengumumkan gencatan senjata sepihak yang lebih pendek, seperti hudna selama 50 hari pada Juli 2003 [4]. Penolakan Israel untuk membalas gencatan senjata sepihak ini jelas membuat banyak anggota gerakan kehilangan kepercayaan pada kegunaannya..
Hamas sering digambarkan sebagai kelompok fundamentalis dan dogmatis yang dimotivasi oleh kebencian dan fanatisme agama. Kenyataannya, sejak awal kelompok ini telah dicirikan oleh pragmatisme politik yang mengesankan untuk memperjuangkan hak-hak nasional Palestina. Dalam bukunya, Caridi melaporkan wawancara tahun 2007 dengan Mahmoud A-Zahhar, saat itu Menteri Luar Negeri pemerintah Hamas di Gaza. A-Zahhar mengingat pada Maret 1988, ketika dia berada di penjara Israel, dia dipaksa untuk bertemu dengan Shimon Peres, yang saat itu adalah Menteri Luar Negeri Israel. Peres bertanya kepada A-Zahhar bagaimana "menghentikan" Intifada yang telah berlangsung selama 4 bulan. A-Zahhar menawarkan Peres sebuah proposal yang terdiri dari tiga poin:
"[Pertama] nyatakan bahwa kalian, Israel, siap untuk menarik diri dari Tepi Barat dan Gaza; [kedua] tempatkan Wilayah itu di bawah kendali otoritas netral untuk meminimalkan penderitaan kami dan mengakhiri pendudukan. Ketiga, rakyat Palestina harus memilih perwakilannya melalui pemilu [...] untuk melanjutkan negosiasi dengan Israel. Kami di Hamas, saya katakan padanya, tidak siap untuk bernegosiasi secara independen, karena apa yang akan kami bicarakan menyangkut kepentingan nasional.” [4]
A-Zahhar melaporkan bahwa Peres menyatakan kesediaan segera untuk membahas penarikan Israel dari Tepi Barat dan Gaza, tetapi menambahkan bahwa pembahasan mengenai Yerusalem Timur harus ditunda. "Dan saya katakan padanya bahwa akan sangat sulit untuk menemukan siapa pun di antara orang Palestina yang akan menerima [pengaturan] ini , [karena] Yerusalem harus didahulukan.” Dalam sindiran yang samar terhadap Fatah, A-Zahhar menyimpulkan: "Saya membuat kesalahan pada saat itu, karena orang Israel memang menemukan seseorang yang tidak hanya siap untuk menunda pembicaraan tentang Yerusalem, tetapi seseorang yang bersedia meninggalkannya selamanya.”
Hamas juga menavigasi diplomasi dengan pragmatisme khas dari gerakan anti-kolonial, yang seperti kita ketahui, terpaksa berperang dalam konflik yang sangat asimetris, di mana bahkan perubahan kecil yang positif di arena internasional bisa sangat signifikan. Misalnya, pada Juni 2009, Obama menyampaikan pidato di Universitas Kairo di mana dia mengakui bahwa Hamas mungkin memiliki “peran dalam memenuhi aspirasi Palestina [...]”. Setelah bertahun-tahun mengalami isolasi total dari Barat dan retorika Islamofobia yang kuat di era Bush, kepemimpinan Hamas merasakan peluang ini dan secara terbuka menyambut “perubahan nada dan retorika Amerika terhadap wilayah dan dunia Islam.” Pernyataan tersebut, yang disampaikan oleh pemimpin senior Khaled Mashal dua minggu setelah pidato Obama, juga memperingatkan: "Kami mengevaluasi setiap perubahan secara objektif. [...] Pengaruh retorika bersifat sementara. Kami mencari perubahan dalam kebijakan di lapangan.” [4]
Dalam beberapa bulan berikutnya, Hamas berupaya membuka saluran komunikasi langsung dengan pemerintahan AS yang baru pada beberapa kesempatan, dengan tanggapan yang sangat sedikit dari pihak Amerika, membuktikan sekali lagi bahwa pergantian presiden tidak berarti perubahan kebijakan.
Bahkan dalam sektor sosial Hamas, pekerjaan ideologis dipadukan dengan pragmatisme yang sangat dibutuhkan. Dalam bukunya tentang Hamas And Civil Society [3], Sara Roy melaporkan kunjungannya ke pusat komunitas Islam di Gaza, di mana ketua dewan pusat tersebut yang adalah “seorang pejabat Hamas terkemuka", bertanya kepadanya apakah dia memiliki kontak dengan USAID (lembaga bantuan kemanusiaan yang disponsori Pemerintah AS), secara terbuka menunjukkan minat untuk mengajukan hibah kepada lembaga bantuan pemerintah AS tersebut. Buku Roy selanjutnya menunjukkan bahwa ini bukan kasus yang terisolasi di antara lembagalembaga yang berafiliasi dengan Hamas di Gaza, yang tidak mengejutkan jika seseorang membaca tentang betapa pentingnya sektor sosial yang berfungsi dengan baik bagi gerakan tersebut.
Jelas, Hamas tidak bertindak sebagai kelompok militan fundamentalis yang tujuannya adalah untuk “menghancurkan peradaban Barat”. Faktanya, Hamas bersaing langsung dengan organisasi Salafi Palestina seperti Jaljalat dan Jund Ansar Allah, dan sering bentrok dengan mereka secara militer.
Buku Caridi melaporkan bahwa para pemimpin senior Hamas secara pribadi telah menyatakan kekhawatiran atas radikalisasi kaderkader muda terkait dengan Salafisme, yang mereka jelaskan sebagai akibat dari pendudukan yang mengubah kebiasaan masyarakat (di Gaza), dan represi Otoritas Palestina (di Tepi Barat), serta fakta bahwa hidup di bawah tanah berarti militan generasi "menengah" "dipaksa [...] menyendiri dan dihalangi [...] dari membangun hubungan sosial. Mereka dibiarkan sendirian tanpa mediasi apapun dengan komputer dan informasi radikal yang lewat di depan mereka." [4]
Generasi "menengah" mengacu pada para militan yang lahir pada 1990-an, yang hidup melalui kekerasan ekstrem Israel pada Intifada kedua dan kekecewaan terhadap jalan politik elektoral, yang terjadi setelah Hamas memenangkan mayoritas suara dalam pemilu nasional 2006. Keinginan mereka untuk diakui sebagai wakil sah Palestina oleh komunitas internasional dan sebagai bagian dari PLO, hancur seketika setelah upaya kudeta dan kampanye isolasi serta blokade ekonomi yang dipimpin oleh AS-Israel di Wilayah Pendudukan Palestina. Dalam konteks "perang global melawan teror", AS dan Israel membuat jelas bahwa tidak peduli apa yang dilakukan Hamas, mereka tidak akan pernah bisa menjadi lawan bicara. Ini berarti kekecewaan ekstrem bagi kader generasi "menengah", banyak dari mereka beralih ke perjuangan bersenjata sebagai satu-satunya cara untuk mencapai pembebasan. "Anak laki-laki lebih suka masuk ke Brigade Qassam daripada terlibat dalam politik," kata seorang anggota parlemen muda Hamas kepada Caridi pada 2010. [4]
Perlawanan Tanpa Kekerasan, Perlawanan Bersenjata, dan Garis Merah
"Strategi Hamas didasarkan pada empat prinsip:
1. Tanah air kita telah dirampas sepenuhnya, tetapi kita tidak akan menyerah sedikitpun.
2. Ada ketidakseimbangan kekuatan yang jelas menguntungkan Zionis.
3. Kami tidak memiliki persenjataan seperti yang dimiliki musuh, tetapi kami memiliki tekad yang kuat, yang tidak mengenal kekalahan atau mundur sebelum tujuan kami tercapai. Ini adalah keyakinan yang menuntut pengorbanan demi agama dan tanah air.
4. Orang Arab dan umat Islam begitu lemah, tak berdaya, dan terpecah belah, oleh karena itu tidak dapat mendukung rakyat Palestina. Masyarakat internasional memusuhi harapan dan aspirasi rakyat Palestina serta mendukung teroris Zionis
Oleh karena itu Hamas memiliki dua tujuan paralel:
1. Untuk melawan pendudukan dan menghadapi agresi Zionis,
2. Untuk menjaga persatuan rakyat Palestina dan mencegah terjadinya perselisihan internal, yang dapat menghambat perlawanan terhadap pendudukan"
Abd Al-Aziz Al-Rantisi, pemimpin politik Hamas di Gaza, 10 hari sebelum dia dibunuh oleh serangan udara Israel pada April 2004.
Sebagai gerakan anti-kolonial, Hamas memilih alat politik, mulai dari mobilisasi massa tanpa kekerasan, tekanan diplomatik, hingga operasi militer, berdasarkan pemahaman mereka tentang kondisi material dan setelah perdebatan internal yang sengit serta penerapan garis partai. Pada tahun 2018 warga Palestina di Gaza melakukan protes tanpa kekerasan yang dikenal sebagai "The March of Return", Hamas mendukung (dan menurut beberapa pihak mencoba untuk menguasai) gerakan akar rumput tersebut. Hamas mencoba menggunakan momen ini untuk memperbagus citranya sebagai gerakan perlawanan yang anti-kekerasan. Selama protes tersebut, Ismail Haniyeh yang saat itu menjadi pemimpin Hamas di Gaza, melakukan pidato di rapat umum di bawah gambar Gandhi, Martin Luther King dan Mandela, yang menganjurkan "strategi hibrida yang menggabungkan perlawanan tanpa kekerasan dan perlawanan hukum oleh para demonstran, dengan perlawanan bersenjata yang berjalan terpisah". [4]
Sejarah Hamas ditandai dengan episode-episode penting dari perlawanan damai/non-bersenjata. Pada tahun 1993, misalnya, pemerintah Israel membawa 415 warga Palestina yang ditahan di penjaranya dan "membebaskan" mereka di bawah todongan senjata di jalur perbatasan antara Israel dan Lebanon, dengan tujuan untuk mengasingkan mereka. Kelompok tahanan tersebut sebagian besar terdiri dari para pemimpin non-militer Hamas, namun tidak semuanya. Mereka yang diasingkan, banyak dari mereka adalah dokter dan insinyur, segera mulai mengorganisir diri: mereka menolak masuk ke wilayah Lebanon, sebaliknya mereka mendirikan kamp-kamp di tempat tersebut dan memastikan kebutuhan dasarnya terpenuhi. Mereka menetapkan peran administratif berdasarkan keahlian masing-masing dan mengorganisir pusat pers, dengan juru bicara yang berhubungan dengan pers internasional. Gerakan tersebut menarik perhatian lembaga-lembaga bantuan internasional, dan setelah satu tahun mobilisasi dan tekanan diplomatik yang intens, Israel akhirnya terpaksa membatalkan keputusannya dan memulangkan mereka kembali ke tempat asalnya.
Pragmatisme Hamas dipadukan dengan keteguhan pada prinsip-prinsip dasar, seperti legitimasi perjuangan bersenjata, penolakan mengakui keberadaan Israel, dan hak untuk kembali bagi para pengungsi Palestina. Ini adalah isu yang sangat penting bagi semua warga Palestina, terutama bagi gerakan yang enam dari tujuh pendirinya adalah pengungsi Nakba. Kombinasi pragmatisme dan kekakuan prinsip ini telah membawa beberapa kontradiksi yang menarik. Hamas menolak untuk secara terbuka mengkritik atau mengutuk operasi perlawanan bersenjata bahkan jika para pemimpinnya tidak menyetujui atau jika mereka dianggap kontraproduktif. Misalnya pada Juni 2014, 3 remaja Israel dari pemukiman ilegal di wilayah Hebron diculik, diduga oleh anggota Qawasameh, sebuah klan berpengaruh dalam Hamas di Hebron yang dikenal karena mencoba merusak upaya perjanjian gencatan senjata antara Hamas dengan Israel. Pemimpin senior Hamas, Khaled Meshal, "mengucapkan selamat" atas "operasi" tersebut, tetapi penculikan tersebut yang terjadi tanpa sepengetahuan dan persetujuannya sangat merugikan Hamas. Pembunuhan ketiga tawanan Israel tersebut memberikan alasan sempurna bagi pemerintah Israel untuk memulai serangan brutal di Gaza pada saat itu, dengan tujuan jelas untuk menghancurkan salah satu upaya rekonsiliasi nasional yang paling menjanjikan antara Hamas dan Fatah. Lebih dari 2.000 warga Palestina terbunuh dalam serangan tersebut.
Dalam kesempatan lain, sayap politik dan militer tidak sependapat tentang perlunya perlawanan bersenjata. Brigade Qassam, sayap militer Hamas, selalu bertindak dengan tingkat otonomi yang tinggi dan semakin berpengaruh selama tahun ke tahun, karena Israel terus menghancurkan setiap prospek perlawanan damai yang dianggap menghambat proyek kolonialnya, dan bahkan menolak kemungkinan duduk bersama di meja perundingan. Salah satu episode menarik ketidaksepakatan antara sayap politik dan militer Hamas adalah penculikan Gilad Shalit, seorang tentara Israel yang ditangkap oleh Brigade Qassam pada tahun 2006. Sayap politik gerakan tidak menyetujui operasi tersebut (tetapi tidak pernah secara terbuka mengutuknya), karena penculikan Shalit dan pembunuhan dua tentara Israel membahayakan upaya Hamas untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional dengan Fatah. Tanggapan Marwan Isa, seorang komandan Brigade Qassam dalam wawancara dengan Al-Jazeera: "sudah jelas bahwa musuh (Israel), dalam kondisi politik tersebut (negosiasi Hamas-Fatah), memberikan tekanan di lapangan, dan mendekati para pejuang perlawanan. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk melakukan operasi serangan balik tak peduli berapa harga yang harus dibayar." [4]
Akhirnya pada tahun 2011, Hamas mendapatkan pembebasan 1027 tahanan sebagai imbalan atas pembebasan Shality, yang mana di antara para tahanan tersebut terdapat militan yang berafiliasi dengan berbagai faksi perlawanan.
Islam, Piagam, dan Anti-Semitisme
"Tidak, kami tidak memerangi orang Yahudi karena mereka Yahudi. Kami memerangi mereka karena mereka mencuri tanah kami dan menggusur orang-orang kami; mereka melakukan agresi. Kami melawan proyek Zionis yang bersikap bermusuhan ini. [...] jika seorang Muslim menyerang saya dan mencuri tanah saya, saya berhak untuk melawan. Ini berlaku untuk semua orang terlepas dari ras, identitas, atau agama mereka. Ini adalah filosofi kami." [2]
– Khaled Meshal, Presiden Biro Politik Hamas hingga 2017
"Saya ingin dengan lantang menyatakan kepada dunia bahwa kami tidak memerangi orang Yahudi karena mereka adalah Yahudi! Kami memerangi mereka karena mereka menyerang kami, membunuh kami, mereka merampas tanah dan rumah kami; mereka menyerang anak-anak dan wanita kami; mereka mencerai-beraikan kami. Yang kami inginkan hanyalah hak kami. Kami tidak menginginkan lebih dari itu."
– Sheikh Ahmad Yassin, anggota pendiri Hamas yang dibunuh oleh Israel melalui serangan udara pada tahun 2004, bersama dengan dua pengawal dan 9 orang di sekitarnya. [2]
Sejak didirikan, Hamas menyebut dirinya sebagai gerakan pembebasan nasional Islam, yang tujuannya adalah "membebaskan Palestina dan menghadapi proyek Zionis". [7] Hamas tidak menyerukan perang agama melawan Israel, "Barat", "Kafir", kelompok agama atau etnis manapun. Faktanya, tidak seperti gerakan perlawanan bersenjata Palestina lainnya, Hamas tidak pernah melakukan operasi militer di luar Historis Palestina. Hamas mengklaim membela hak-hak nasional rakyat Palestina, termasuk hak-hak warga Palestina yang beragama Kristen, dan telah berulang kali menyerukan persatuan nasional untuk semua kelompok agama di Palestina. Dalam pemilu nasional dan regional, Hamas telah mencalonkan kandidat dari agama Kristen, dan secara eksplisit mengutuk invasi dan pengrusakan tempat-tempat suci agama
Kristen oleh Israel, seperti Gereja Makam Kudus, dan penghancuran warisan Kristen di Gaza saat ini. Ketika Hamas bernegosiasi dengan Israel misalnya untuk pembebasan tahanan, tidak ada episode yang menunjukkan bahwa mereka melakukan negosiasi tersebut untuk menguntungkan warga Palestina yang beragama Islam saja. Tentu saja, saya tidak memiliki keahlian untuk mengklaim bahwa Hamas tidak mendiskriminasi non-Muslim, tetapi penerimaan Hamas secara eksplisit dan publik terhadap prinsip-prinsip toleransi beragama yang ada dalam Al-Qur'an, dan yang lebih penting lagi tindakan mereka atas nama warga Palestina dari semua agama serta fakta bahwa mereka tidak menargetkan orang Yahudi di luar Israel, tidak bisa dibandingkan dengan tindakan dan retorika kelompok-kelompok seperti Al-Qaeda atau ISIS.
Piagam Hamas dari tahun 1988 [8] memang mengandung bagian yang mendefinisikan tujuan pembebasan Palestina sebagai tujuan bagi setiap Muslim, dan yang mendefinisikan Palestina sebagai Waqaf Islam, "tanah Islam yang dipercayakan kepada generasi Muslim hingga Hari Penghakiman". Oleh karena itu, "tidak ada yang boleh melepaskan seluruhnya, atau bahkan sebagian darinya." Piagam ini juga terkenal karena seruannya untuk "melawan orang Yahudi" dan referensinya pada Protokol Para Tetua Zion. Buku Tamimi memberikan kritik teologis-filosofis dan politik yang terperinci dan terkontekstualisasi terhadap Piagam tersebut dan bahasanya yang anti-Semit. Saya hanya akan menunjukkan beberapa fakta penting: teks Piagam Hamas 1988 kemungkinan besar ditulis oleh satu orang, yakni Abdel Fattah alDukhan, salah satu pemimpin generasi tua Ikhwanul Muslimin di Gaza, tanpa konsultasi luas dari anggota gerakan tersebut, dan dalam periode kekerasan Israel yang sangat brutal terhadap warga sipil dan para pejuang, yang hampir menghentikan kelompok perlawanan yang baru dibentuk tersebut untuk beroperasi. Sejak saat itu, sepanjang tahun, beberapa pemimpin Hamas telah menjelaskan bahwa Piagam 1988 adalah dokumen yang terletak pada momen waktu tertentu dan tidak memandu tindakan serta niat gerakan tersebut.
“Piagam baru Hamas tahun 2017” [7], yang merupakan hasil dari 4 tahun konsultasi dan konsensus luas dalam organisasi, adalah dokumen yang paling jelas memposisikan Hamas sebagai gerakan pembebasan nasional: Berbeda dengan nada liturgis yang digunakan dalam piagam 1988, terdapat lebih sedikit referensi kepada Islam, yang sebagian besar menyoroti pentingnya dalam menentukan metode dan prinsip Hamas, serta menekankan peran agama dalam sejarah dan budaya Palestina. Dokumen tahun 2017 secara eksplisit mengadopsi bahasa gerakan pembebasan nasional, menggunakan kata-kata seperti "kolonial" dan "kolonialisme" (4 kali), "pendudukan" (10 kali), "pemukiman" (5 kali) "hak" (19 kali), "rasis" (2 kali), "nasional" (14 kali), "penentuan nasib sendiri" (3 kali). [4]
Pasal 16 dan 17 menangani masalah anti-Zionisme dan antiSemitisme dengan menegaskan bahwa "anti-Semitisme dan penganiayaan terhadap orang Yahudi adalah fenomena yang secara fundamental terkait dengan sejarah Eropa dan bukan dengan sejarah orang Arab, Muslim atau warisan mereka". Artikel tersebut menyatakan, Hamas berkonflik dengan "proyek Zionis", yang dipandang sebagai "bentuk pendudukan pemukiman paling berbahaya yang telah menghilang dari sebagian besar dunia dan harus menghilang dari Palestina. [...] Zionislah yang terus-menerus mengidentifikasi Yudaisme dan orang Yahudi dengan proyek kolonial dan entitas ilegal mereka sendiri." Dokumen tersebut melanjutkan: "[Hamas] tidak berjuang melawan orang Yahudi karena mereka adalah Yahudi" dan "menolak penganiayaan terhadap manusia mana pun atau merusak hak-haknya atas dasar nasionalis, agama atau sektarian."
Sementara Pasal 25 memperbarui sentralitas perjuangan bersenjata bagi gerakan tersebut, pasal 2, 18, 19 dan 20 dengan jelas menegaskan kembali aspirasi gerakan tersebut untuk membebaskan seluruh Palestina, dan oleh karena itu ketidakmungkinan untuk mengakui legitimasi Israel. Tanpa bertentangan dengan prinsipprinsipnya, pasal 20 juga mencantumkan realisme politik gerakan tersebut:
"Hamas menolak alternatif apa pun untuk pembebasan penuh Palestina, dari sungai hingga laut. Namun, tanpa mengkompromikan penolakannya terhadap entitas Zionis dan tanpa melepaskan hak-hak Palestina, Hamas menganggap pembentukan negara Palestina yang sepenuhnya berdaulat dan independen, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya sesuai dengan resolusi 4 Juni 1967, dengan memulangkan para pengungsi dan mereka yang terlantar kembali ke rumahnya dimana mereka diusir, sebagai formula konsensus nasional."
Saat menyampaikan piagam tersebut, pemimpin Hamas Khaled Meshal menyatakan: "[dokumen kami] memperkenalkan model yang seimbang, kreatif, dan otentik: bagaimana melawan, memegang teguh hak-hak rakyat dan cita-cita nasionalis; tidak mencari kompromi dan tidak bermain-main dengan prinsip; pada saat yang sama tetap memiliki visi terbuka dalam konteks regional dan internasional. Ia mengetahui hukum konflik dan bagaimana mengelolanya, kapan harus maju dan kapan harus mundur.” [4]
Hamas Sebagai Partai
“Semua orang masih melihat kami tidak lebih dari sebatas kelompok bersenjata, mereka tidak tahu seperti apa sebenarnya Hamas itu… Mereka hanya fokus pada perlawanan kami, pada sarana daripada tujuan kami, yaitu untuk membentuk negara yang berdasarkan demokrasi, pluralisme dan kerjasama. Negara yang melindungi hak dan kebebasan warganya, di mana perbedaan dihadapi dengan kata-kata, bukan dengan senjata. Hamas lebih dari sekadar operasi militernya." [9]
- Yahya Sinwar, pemimpin Hamas di Gaza, dalam wawancara dengan seorang jurnalis Italia pada tahun 2018.
Penerimaan Hamas terhadap prinsip-prinsip demokrasi perlemen memiliki sejarah panjang. Pada tahun 1990, Hamas menolak tawaran untuk masuk PLO karena Dewan Nasional Palestina, parlemen
PLO yang dimaksudkan untuk mewakili orang Palestina di Palestina itu sendiri dan di luar negeri, tidak memilih anggotanya melalui pemilu tetapi melalui penunjukkan langsung dari atas. [2]
Hamas berpartisipasi dalam pemilu untuk pertama kalinya pada tahun 2004, dan yang terpenting dalam pemilu nasional 2006, di mana ia menjalankan kampanye dengan platform "Taghayyur wa al-IslaH" (Perubahan dan Reformasi). Platform tersebut menggunakan bahasa yang mirip dengan demokrasi Barat, menyerukan untuk "membangun masyarakat sipil Palestina yang maju berdasarkan pluralisme politik dan pergantian kekuasaan."
“[Ia] menyerukan pemisahan kekuasaan antara yudikatif, eksekutif, dan legislatif seperti model Eropa Barat”. Yang terpenting, dalam manifesto berjudul “Public Liberties and Citizens’ Rights” tersebut, berbicara tentang warga negara yang “sama di depan hukum” dan “warga negara yang setara dalam hak dan kewajiban”, yang harus diberikan “keamanan dan perlindungan atas kehidupan dan harta bendanya”. Oleh karena itu, kepada masyarakat umum, kebijakan “kesempatan yang sama” harus diadopsi, “memperkuat budaya dialog dan menghormati setiap perbedaan pendapat yang tidak bertentangan dengan keyakinan rakyat atau warisan peradabannya”. Didalam masyarakat umum, perlu untuk “menjamin hak-hak perempuan dan mencapai kerangka legislatif untuk mendukungnya dan berusaha untuk memungkinkan perempuan berkontribusi dalam pembangunan sosial, ekonomi dan politik,” serta “[menyoroti] peran perempuan dalam membangun masyarakat”, meskipun dalam kerangka Islam. [4]
Manifesto politik Hamas dengan jelas menunjukkan identitas Islam konservatif dari gerakan tersebut, misalnya dengan menyerukan Islam sebagai dasar pendidikan, dengan alasan bahwa Islam “memuliakan manusia dengan menyeimbangkan antara hak individu dan hak masyarakat”, dan dengan mengusulkan untuk "melindungi perempuan dengan pendidikan Islam".
Namun, analis seperti Jeroen Gunning berpendapat bahwa "sebagian besar manifesto politik Hamas terbaca seperti partai politik 'sekuler' lainnya. Fokusnya pada perumahan, kesehatan, kebijakan pertanian, meningkatkan pendidikan dan penelitian ilmiah, meningkatkan efisiensi pemerintah dan mengendalikan badan keamanan tidak secara jelas dipengaruhi oleh agama." [10]
Seperti disebutkan sebelumnya, setelah kemenangan pemilu Hamas, Palestina menyaksikan kampanye isolasi internasional dan sanksi yang dipimpin oleh AS-Israel, upaya kudeta dan pada dasarnya perang saudara antara Brigade Qassam dengan pasukan keamanan PA (Fatah-PLO). Karena keterbatasan ruang, saya hanya dapat merujuk pembaca ke sumber yang telah disebutkan sejauh ini untuk menyelami sejarah rumit pada periode ini. Bagi kita, yang penting untuk diingat adalah bahwa setelah kudeta oleh Brigade Qassam pada tahun 2007, Hamas mengambil alih Jalur Gaza dan telah mengelolanya sejak saat itu. Upaya selanjutnya untuk mencapai kesepakatan tentang pemilu baru di Tepi Barat dan Gaza telah gagal.
Narasi yang saya dengar di kalangan kiri adalah bahwa Hamas adalah kekuatan rezim yang telah dipelajari oleh warga Palestina di Gaza untuk dibenci seperti halnya pendudukan Israel. Berdasarkan sumber yang telah saya sebutkan sejauh ini, dan terutama berdasarkan apa yang saya dengar dari akademisi dan rekan-rekan Palestina, gambaran yang sebenarnya tampaknya lebih kompleks dari yang dipikirkan banyak kaum kiri. Di antara orang-orang Palestina, yang sangat mengetahui kekejaman militer Israel dan korupsi serta penindasan Pemerintahan PA, banyak yang mengakui bahwa Hamas telah berhasil mengelola wilayah di Jalur Gaza, yang telah mengalami salah satu pengepungan paling ketat dan paling tidak manusiawi dalam sejarah baru-baru ini, dengan cukup adil dan efisien. Tidak ada kebebasan bergerak, pada dasarnya tidak ada impor barang dan teknologi paling dasar yang dibutuhkan untuk layanan publik, tidak ada kemungkinan untuk membangun dan memperbarui infrastruktur vital secara berkala.
“Namun kehidupan sehari-hari di Gaza, yang tertutup seperti penjara, entah bagaimana berfungsi sebagaimana mestinya. Sampah dikumpulkan, Kementerian berfungsi, ada internet untuk penggunaan umum, aturan lalu lintas ditegakkan, dan hukuman serta denda ditetapkan. Hebatnya lagi ada pasar gelap terowongan [menghubungkan Gaza dan Mesir] bahkan dikenakan pajak dengan benar." [4]
Warga Palestina di Gaza juga dengan lantang memprotes beberapa undang-undang dan pajak Hamas, memburuknya kondisi kehidupan yang mereka anggap sebagai tanggung jawab baik Hamas maupun PA, penindasan terhadap perbedaan pendapat, dan apa yang mereka lihat sebagai manuver politik faksional dari Hamas dan Fatah.
Namun cukup salah menggambarkan protes terhadap pemerintah Hamas hanya sebagai tanda bahwa warga Palestina di Gaza melihat Hamas sebagai hambatan untuk pembebasan mereka, dan bahwa mereka benar-benar ingin gerakan itu pergi. Orang-orang Palestina sangat menyadari bahwa sumber utama penindasan mereka adalah penjajahan Israel, dan mereka mengevaluasi pemimpin politik mereka berdasarkan tingkat pengorbanan, kejujuran, dan kompetensi yang mereka miliki dalam menghadapi kolonialisme Israel dan mengejar kepentingan nasional. Sebagai contoh menarik dari dinamika ini, seorang rekan Palestina menceritakan kepada saya tentang saat dia berbicara dengan seorang pejabat serikat Buruh Gazawi yang berafiliasi dengan PFLP. Dia mengatakan kepadanya bahwa meskipun ada pembatasan (bahkan: larangan) oleh Hamas pada serikat buruh di Gaza, dia tidak akan pernah mencoba merusak gerakan tersebut, mengingat peran aktif mereka dalam menghadapi pendudukan. Sebaliknya, dia berhasil mengatasi pembatasan Hamas dengan mendirikan serikat Buruh secara resmi sebagai organisasi masyarakat sipil. Contoh lain berasal dari protes nasional pada Maret 2011. Pada puncak musim semi Arab, ketika orang-orang di seluruh dunia Arab memberontak untuk menjatuhkan rezim mereka, warga Palestina berdemonstrasi untuk mengakhiri perpecahan faksional dan agar
Hamas dan Fatah membentuk Pemerintahan Persatuan Nasional yang dapat menghadapi kolonialisme Israel. Slogan terkenal dari musim semi Arab: as-shab yurid isqaT an-nizam ("rakyat menginginkan jatuhnya rezim"), diteriakkan di jalan-jalan Palestina sebagai: as-shab yurid intaha'a al-iqtisam ("rakyat menginginkan akhir dari perpecahan").
Untuk lebih memahami ketidakpuasan terhadap Hamas, sangat penting untuk memahami alasan di balik dukungannya yang populer. Banyak orang Palestina telah mengakui kepemimpinan gerakan tersebut sangat berprinsip kuat, tidak kenal kompromi dalam mendukung perlawanan bersenjata, dan dekat dengan rakyat. Artinya, sangat bertolak belakang dengan korupsi dan watak elitis PA, yang juga sangat dibenci karena bertindak sebagai anjing penjaga kolonial Israel di wilayah tahun 1967. Penting untuk diingat bahwa banyak pemimpin Hamas tinggal di kamp-kamp pengungsi yang padat seperti warga Gaza lainnya, dan keluarga mereka juga terbunuh oleh serangan udara Israel. Misalnya, Ismail Haniyeh, mantan pemimpin Hamas di Gaza dan sekarang memimpin Biro Politik Nasional, tinggal selama bertahuntahun di rumahnya di kamp pengungsi Al-Shati tempat ia dilahirkan, bahkan saat ia menjabat sebagai perdana menteri pemerintahan Hamas, yang beresiko menjadi sasaran pembunuhan Israel. Bahkan sekarang ketika dia menjadi pemimpin politik tertinggi Hamas dan tinggal di Qatar, dia tetap merasakan konsekuensi dari kejahatan Israel. Pada 15 April tahun ini, serangan udara Israel di Gaza menargetkan dan membunuh 3 anaknya dan sejumlah cucunya saat mereka akan mengunjungi kerabat dengan mobil. Pada akhir Juni 2024, saudara perempuan Haniyeh dan 9 warga Palestina lainnya juga menjadi korban pembunuhan yang ditargetkan oleh Israel.
Oposisi terhadap Hamas tidak hanya berasal dari ketidakpuasan terhadap tindakan pemerintah di Gaza, tetapi juga dari terkikisnya persepsi kejujuran gerakan tersebut, kedekatannya dengan rakyat, dan kesediaannya untuk mengutamakan kepentingan nasional di atas politik faksional. Di sisi lain, di masa lalu Hamas juga responsif terhadap tekanan rakyat, misalnya dengan menarik kembali rancangan undang-undang dan meningkatkan upaya untuk membangun pemerintahan persatuan dengan Fatah.
7 Oktober
“Setelah 75 tahun pendudukan dan penderitaan yang tiada henti, serta kegagalan semua inisiatif untuk pembebasan dan pengembalian kepada rakyat kami, dan juga setelah hasil bencana dari apa yang disebut proses perdamaian, apa yang dunia harapkan dari rakyat Palestina untuk dilakukan [...]?”
"Narasi Kami... Operasi Banjir Al-Aqsa" - Dokumen resmi dari kantor media Hamas setelah serangan 7 Oktober.
“Jika kita harus memilih, mengapa harus memilih menjadi korban yang baik, korban yang cinta damai? Jika kita harus mati, kita harus mati dengan martabat. Berdiri, bertarung, melawan, dan berdiri sebagai martir yang bermartabat.”
- Basem Naim, anggota senior Politbiro Hamas, berbicara pada 7 Oktober.
Tentu saja, orang bisa melihat semua yang dilakukan Hamas, termasuk upayanya yang nyata untuk kepentingan Palestina dan perhatiannya terhadap persetujuan rakyat, sebagai oportunisme politik yang bertujuan untuk tetap berkuasa dengan segala cara. Mengenai 7 Oktober, saya sering mendengar kaum kiri berpendapat bahwa untuk pertama kalinya, serangan Hamas menunjukkan bahwa pemimpin gerakan ini hanya peduli mengejar tujuan politik mereka sendiri (biasanya tujuan ini tidak dijelaskan dalam argumen), tanpa memperdulikan korban jiwa di pihak Palestina.
Perspektif lain tentang motivasi Hamas, yang disuarakan secara luas oleh media arus utama dan sayap kanan pada hari-hari setelah 7 Oktober, dan yang diambil oleh sebagian kalangan kiri, hanya mengandalkan retorika "perang melawan teror" dan kiasan islamofobia: “Mereka (Hamas) membenci kehidupan, mereka hanya menginginkan kematian golongan mereka sendiri dan orang lain, mereka ingin Israel merespons dengan kekerasan sebanyak mungkin, mereka tidak peduli pada siapapun, bahkan pada orang Palestina itu sendiri, bahkan pada diri mereka sendiri, dan itu karena mereka adalah monster irasional yang hanya bercita-cita pergi ke surga dengan jihad.”
Saya tidak akan berusaha menangani interpretasi kedua ini lebih dari yang sudah saya lakukan.
Mengingat penentangan kita terhadap kepemimpinan politik, para anarkis dapat tertarik pada interpretasi pertama, yang menyatakan bahwa Hamas hanya mengikuti perhitungan untuk mempertahankan kekuasaan eksklusif. Secara struktural, kita tahu bahwa kepemimpinan politik mengasingkan kekuasaannya dari rakyat dan bertindak untuk terus mereproduksi keterasingan ini. Penentangan anarkis terhadap kepemimpinan politik didasarkan pada analisis yang dapat dipertanggungjawabkan, tetapi juga diwujudkan oleh penghinaan yang sehat dan mendalam terhadap para pemimpin. Politisi Barat mudah dijadikan bahan cemoohan ini: “oportunis, sinis, munafik,” di atas semua konsekuensi yang harus dihadapi oleh rakyat biasa. Namun kita juga harus mengakui bahwa tidak semua pemimpin sama. Tidak semua pemimpin adalah bagian dari elit oportunis yang menyerukan perang dengan mengetahui betul mereka tidak akan pernah melihat parit atau mendengar peluru. Pemimpin perlawanan Palestina adalah orang Palestina. Mereka tinggal di kamp pengungsi yang sama, dikepung dan diserbu oleh tentara kolonial, mereka dipenjara selama puluhan tahun, mereka disiksa, rumah mereka dibom, mereka melihat kerabat mereka mati di pelukan mereka, mereka menderita dan berduka ketika keluarga, teman, dan rekan senegara mereka dibunuh.
Sebagai analisis, kita harus mengakui sekali lagi kompleksitas mendalam dari cara berpikir dan tindakan Hamas. Sebagai kekuatan pemerintahan dan gerakan politik, Hamas didorong oleh dedikasi tulus pada cita-cita serta oleh keinginan untuk mempertahankan otoritasnya. Kontradiksinya hanya terlihat. Logis (dan, saya percaya, sepenuhnya konsisten dengan analisis anarkis) bahwa ketika sebuah organisasi yang sangat didorong oleh cita-cita pembebasan (nasional) menaklukkan aparatus negara, atau sesuatu yang menyerupai negara seperti dalam kasus Gaza, alih-alih menghapusnya, ia akan mulai mengidentifikasi kepentingan rakyat dan perjuangan dengan kemampuannya sendiri untuk tetap dalam posisi kekuasaan.
Menggambarkan Hamas sebagai klik oportunis dan elitis yang tidak mewakili rakyat Palestina dan yang lebih mementingkan kepentingannya sendiri tidak hanya salah secara faktual. Itu juga merugikan analisis kita sendiri, karena mencegah kita dalam memahami keputusan pimpinan Hamas dan akar sejati dari seluruh gerakan dalam masyarakat Palestina.
Selama keterkaitan ini kuat, kita harus menambahkan, tidak akan ada solusi militer bagi Israel untuk “masalah Hamas", seperti tidak ada solusi militer bagi Turki untuk “masalah PKK", dan seperti tidak ada solusi militer bagi AS untuk “masalah Vietminh":
Gagasan bahwa tentara Israel dapat menghancurkan Hamas dengan menggulung tank dan menghujani rudal mengingatkan pada komentar dingin Amerika selama Perang Vietnam: ‘Kami menghancurkan desa itu untuk menyelamatkannya.’ Strategi ini tidak berhasil di Vietnam dan tidak akan berhasil dengan Hamas. Hamas bukanlah pasukan gerilya asing. Ia adalah saudara, tetangga, atau orang yang memberi anak Anda uang untuk pendidikannya. [5]
Dalam mengambil keputusan, Hamas mempertimbangkan opsi berdasarkan pemahaman mereka tentang situasi saat ini, kepentingan Palestina, dan kepentingan perlawanan.
Jauh dari upaya putus asa untuk tetap berkuasa atau upaya untuk mencapai "bunuh diri massal oleh polisi Israel", serangan 7 Oktober pasti mengikuti pertimbangan strategis yang luas dari para pemimpin militer dan politik Hamas di Gaza.
Mengapa Hamas melakukan serangan pada 7 Oktober? Meskipun saya jelas tidak dapat memberikan jawaban yang lengkap untuk pertanyaan ini, berikut adalah beberapa elemen yang saya percaya penting untuk memahami masalah ini.
S, Seorang Palestina Gazawi yang akrab dengan pemikiran strategis faksi-faksi perlawanan bersenjata dan yang telah saya ajak bicara dalam dua kesempatan terpisah, menekankan bahwa keputusan untuk menyerang Israel pada 7 Oktober berasal dari pemahaman Hamas tentang strategi perlawanan Palestina yang didasarkan pada dua pilar pelengkap: Sumud ("keteguhan"), dan apa yang bisa kita sebut perlawanan proaktif. Sumud, bentuk perlawanan berdasarkan ketangguhan dan keteguhan hati yang aktif adalah yang memungkinkan warga Palestina untuk tetap tinggal di tanah mereka dan membatasi dampak dari proyek pemindahan dan pemusnahan Israel yang berkelanjutan. Sumud berlanjut sampai keseimbangan kekuatan berubah dan ada peluang bagi kekuatan perlawanan Palestina untuk melakukan serangan ofensif atau mempraktekkan perlawanan proaktif. K., seorang rekan Palestina, menggemakan analisis ini ketika dia menjelaskan Sumud kepada saya. Dia membandingkan Sumud dengan konsep Gramscian tentang "perang posisi". Yaitu, fase konflik kelas di mana kekuatan-kekuatan berusaha perlahan-lahan memperoleh posisi yang menguntungkan sambil membatasi kemajuan musuh, menunggu dimulainya "perang manuver", di mana kedua belah pihak saling berhadapan secara terbuka.
Dalam konteks Gaza, Sumud berarti bertahan dari pengepungan, yang dirancang untuk membuat penduduk berada dalam mode bertahan hidup konstan, dan menghadapi strategi perang gesekan Israel terhadap Gaza, yang disebut oleh jenderal Israel sebagai strategi "memotong rumput". Namun Sumud tidak hanya reaktif. Selama bertahun-tahun, Hamas telah mengembangkan persenjataan militer dan strategi yang diperlukan untuk melakukan serangan balik. Hal ini terlihat jelas dalam teknologi militer. Hamas tidak hanya mentransfer teknologi dan keahlian dengan sekutu regionalnya, terutama Iran dan Hezbollah, tetapi juga telah mengembangkan sistem universitas di dalam Gaza untuk melatih insinyurnya sendiri. Peningkatan kapasitas ini menghasilkan dua hasil besar. Pertama, sistem terowongan Gaza, mungkin yang terpanjang dan paling rumit dalam sejarah militer, dirancang untuk menghindari teknologi intelijen canggih Israel (satelit, drone, pesawat) yang memeriksa setiap centimeter area yang hanya seluas 365 km2 dan benar-benar datar, tanpa gunung dan hutan untuk melindungi pejuang dan menyimpan senjata. Kedua, karena penyelundupan senjata ke dalam Gaza menjadi lebih sulit, Hamas mengembangkan pengetahuan untuk memproduksi senjata di dalam Gaza, sebagian besar dengan memanfaatkan kembali berton-ton bom Israel yang tidak meledak yang telah menghantam Gaza selama bertahun-tahun. Kemandirian dalam produksi senjata telah menjadi salah satu prioritas yang ditetapkan oleh Mohammed Deif, komandan Brigade Qassam. Tidak tertarik pada politik dan perselisihan dengan Fatah, Deif menulis doktrin militer Hamas, yang juga menetapkan fokus Hamas pada konfrontasi militer di wilayah Palestina yang diduduki, dan ketentuan bahwa hanya warga Palestina yang bisa menjadi bagian dari Brigade Qassam.
Selama tahun-tahun Sumud, S. berpendapat, Hamas juga terlibat dalam strategi penipuan, yang membuat para pemimpin Israel percaya bahwa gerakan tersebut hanya tertarik untuk mempertahankan kekuasaan di Gaza, dan tidak bersedia mengejar konfrontasi besar. Misalnya, pada musim panas 2022 dan musim semi 2023, kelompok “Jihad Islam Palestina (PIJ)” di Gaza dan tentara Israel saling tembakmenembak, setelah serangan Israel di Tepi Barat terhadap kelompok tersebut dan kematian seorang pemimpin PIJ di tahanan dalam aksi mogok makan. Dalam kedua kesempatan itu, Hamas tidak berpartisipasi dalam permusuhan ini, yang memberi kesan pada Israel bahwa gerakan tersebut sudah puas dengan status quo dan secara efektif meninggalkan jalan perlawanan.
Apa yang meyakinkan para pemimpin Hamas di Gaza bahwa saatnya telah tiba untuk beralih dari Sumud ke perlawanan proaktif? Jelas, bukan karena pada bulan Oktober tahun lalu keseimbangan kekuatan telah bergeser ke arah perlawanan Palestina, sehingga memberi peluang untuk serangan balik yang efektif terhadap kolonialisme Israel. Sebaliknya, S. melanjutkan, Kepemimpinan Hamas menyadari bahwa Sumud telah menjadi strategi yang kalah, karena Israel perlahan-lahan memenangkan perang posisi. Israel mampu melanjutkan proyek pemurnian etnisnya secara efektif tanpa gangguan, mempertahankan pengepungan di Gaza dan melanjutkan rencana untuk mencaplok Tepi Barat, tanpa menimbulkan kecaman internasional. Ditambah kesepakatan normalisasi dengan berbagai rezim Arab dan turunnya isu Palestina ke dasar agenda internasional meyakinkan para pemimpin di Gaza bahwa hanya tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dapat memecah kebuntuan ini. [12]
Para pemimpin Hamas mungkin berharap untuk mencapai perubahan besar dan positif di lapangan dengan serangan 7 Oktober, baik dalam hal menghancurkan mitos ketidakmampuan Israel, dan mendapatkan konsesi praktis. Kepemimpinan Hamas belajar bahwa Israel sama sekali tidak responsif terhadap tekanan politik, perlawanan damai, dan tawaran negosiasi. Perlawanan bersenjata, di sisi lain, telah memaksa Israel untuk mundur dari Lebanon pada tahun 2000 dan dari Gaza pada tahun 2005, serta membongkar pemukiman di sekitar Nablus dan Jenin.
Brigade Qassam telah mengambil risiko besar ketika menculik tentara Israel: Gilat Shalit pada tahun 2006. Lima tahun kemudian, taruhan itu menghasilkan pembebasan 1027 warga Palestina. Jika satu tentara Israel bisa ditukar dengan ratusan tahanan Palestina, para pemimpin Hamas mungkin memperkirakan bahwa menahan ratusan tawanan Israel bisa menghambat proyek kolonial dan memaksa Israel serta komunitas internasional untuk akhirnya mendengarkan rakyat Palestina.
Dalam dokumen PR resmi dalam bahasa Inggris yang diterbitkan musim gugur lalu, Hamas mengulangi isu-isu utama untuk gerakan tersebut, dan alasan di balik serangan 7 Oktober: pembelaan untuk Masjid Al-Aqsa atas invasi dan penodaan Israel, blokade Gaza, pengasingan tujuh juta pengungsi Palestina, kekerasan kolonial di Tepi Barat, dan ribuan tahanan Palestina di penjara Israel. [11]
Khususnya masalah tahanan, telah menjadi pusat strategi Hamas, dan telah menjadi fokus utama komunikasi gerakan dan posisi negosiasinya sejak 7 Oktober. Tahanan menikmati status istimewa dalam perjuangan dan masyarakat Palestina, tidak mengherankan, mengingat satu dari lima warga Palestina pernah berada di penjara Israel. Mereka mewujudkan persatuan rakyat Palestina, melampaui faksi-faksi dan warna politik. Posisi moral mereka menjadikan mereka “super partes”, itulah sebabnya upaya rekonsiliasi antara faksi Palestina yang paling menjanjikan pada Mei 2006, diprakarsai oleh kepemimpinan di penjara. Nasib tahanan dan pembebasan mereka adalah prioritas konstan bagi semua orang Palestina, terlepas dari afiliasi politik.
Yahya Sinwar sendiri, pemimpin Hamas di Gaza, dibebaskan setelah 22 tahun penahanan dalam pertukaran tahanan tahun 2011, dan berulang kali berjanji untuk menjadikan pembebasan tahanan sebagai prioritas gerakan. Kesepakatan pertukaran tahanan besar-besaran antara Israel dan Hamas, yang akan melihat pembebasan semua tawanan Palestina, akan menandai kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan pasti akan menegaskan kembali peran Hamas sebagai kekuatan perlawanan utama di Palestina.
Tujuan-tujuan ini mungkin berjalan seiring dengan tujuan yang lebih jauh. Hamas berharap bahwa serangannya akan memicu pemberontakan besar di Tepi Barat, serta menarik aktor regional lainnya untuk memberikan tekanan militer signifikan pada Israel dan memulai mobilisasi massa melawan pendudukan di wilayah tersebut. Hal ini jelas terlihat dalam pesan yang disampaikan oleh Mohammed Deif, komandan Brigade Qassam, saat mengumumkan serangan pada pagi hari tanggal 7 Oktober:
"Mulai hari ini, koordinasi keamanan berakhir. Hari ini, rakyat mengambil kembali revolusinya, memperbaiki arah perjuangannya, dan melanjutkan pawai menuju kemerdekaan.
Wahai rakyat kami di Al-Quds, usirlah penjajah dan hancurkan temboknya. Wahai rakyat kami di pedalaman, Al-Naqab, Al-Jalil, dan The Triangle (Jenin, Nablus, dan Tulkarem), bakarlah tanah ini di bawah kaki penjajah.
Wahai saudara-saudara kami dalam perlawanan Islam di Lebanon, Irak, Suriah, dan Yaman, hari ini adalah hari di mana perlawanan kalian bersatu dengan perlawanan saudara-saudara kalian di Palestina. Sudah saatnya bangsa Arab bersatu dalam perlawanan.
Kami menyerukan mobilisasi menuju Palestina. Wahai saudara-saudara kami di Aljazair, Maroko, Yordania, Mesir, dan negaranegara Arab lainnya, bertindaklah dan dengarkan panggilan ini.
Era tawar-menawar telah berakhir, dan penjajahan harus diusir." [13]
Para komandan militer Hamas sangat menyadari bahwa kemenangan militer langsung melawan Israel adalah hal yang mustahil. Namun sejarah perjuangan pembebasan nasional menunjukkan bahwa kemenangan politik jangka panjang lebih penting daripada dominasi di medan perang: menghancurkan kapasitas pencegahan dan mitos ketangguhan penjajah, mempertinggi kontradiksi dalam masyarakat pemukim, mendorong isolasi internasional dan krisis ekonomi besar yang tidak dapat dihadapi proyek kolonial.
Sejarawan kelahiran Israel, Ilan Pappe [14] dan ahli ekonomi politik BDS, Shir Ever [15] berpendapat bahwa 7 Oktober menandai awal dari akhir bagi proyek Zionis. Jumlah orang Israel yang meninggalkan Palestina belum pernah terjadi sebelumnya (500.000 menurut Pappe). Tentara Israel, yang dulunya dipercaya mampu memenangkan perang apapun dengan cara "Blitzkrieg", gagal secara militer baik di Gaza melawan Hamas maupun di Utara melawan Hezbollah. Investasi asing dan investasi domestik langsung merosot tajam, sementara negara-negara seperti Kolombia dan Turki menghentikan ekspor komoditas penting seperti batu bara dan semen ke Israel. Masyarakat Israel lebih terpecah dari sebelumnya, antara apa yang disebut Pappe sebagai “Negara Israel”, pemukim Israel liberal yang sebagian besar keturunan Eropa, menginginkan Israel menjadi masyarakat Eropa "maju" dan "pluralis" yang mengecualikan wilayah Palestina (secara otomatis mendukung solusi dua bangsa dan kemerdekaan Palestina), dan "Negara Yudea", yang terdiri dari pemukim Tepi Barat yang sangat konservatif yang ingin mengubah Israel menjadi rezim teokratis yang secara terbuka menduduki seluruh Palestina.
Pappe dan Ever berpendapat bahwa indikator awal dari keruntuhan Zionisme yang cepat sudah ada, dan bahwa serangan Hamas pada 7 Oktober yang mempercepat proses tersebut:
“Serangan Hamas pada 7 Oktober bisa diibaratkan dengan gempa bumi yang menghantam sebuah bangunan tua. Retakannya sudah mulai terlihat, sekarang terlihat di fondasinya.” [14]
Apakah Hamas bermaksud agar serangannya menyebabkan gejolak semacam itu? Hal ini sepenuhnya mungkin. Dalam beberapa bulan terakhir, komunikasi dan posisi negosiasi Hamas menunjukkan bahwa gerakan tersebut sangat menyadari perpecahan dalam masyarakat Israel, terutama seputar masalah tawanan Israel dan nasib politik Netanyahu. Yahya Sinwar, pemimpin politik Hamas di Gaza yang berasal dari barisan Brigade Qassam, dikatakan sangat mengetahui politik internal Israel, berkat 22 tahun yang dihabiskannya di penjara Israel, di mana ia belajar bahasa Ibrani, mempelajari sejarah Israel, politiknya dan aparat intelijennya.
Singkatnya, sebelum 7 Oktober Israel berhasil mendapatkan kue dan memakannya juga: melakukan pembersihan etnis "intensitas rendah" terhadap warga Palestina di wilayah 1967 sambil sepenuhnya mendapatkan manfaat dari kesepakatan normalisasi yang dimediasi AS. Serangan Hamas pasti dimaksudkan untuk menghentikan proses bencana ini dan membuka kembali isu solusi bagi rakyat Palestina. Selain itu, Hamas mungkin berharap bahwa serangan tersebut akan memperburuk kontradiksi yang melekat dalam proyek Zionis dan melemahkannya secara signifikan dan tidak dapat diubah.
Orang tentu saja bertanya-tanya berapa harga untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Saat saya menulis kata-kata ini setidaknya 40.000 orang Palestina telah dibunuh di Gaza. Artinya, lebih dari tiga kali jumlah warga Palestina yang dibunuh oleh Israel antara Januari 2000 dan September 2023. Mengapa Hamas memutuskan untuk melancarkan serangan pada 7 Oktober padahal mereka tahui Israel pasti akan merespons secara tidak proporsional dan dengan kekejaman besar ? Juru bicara senior Hamas Osama Hamdan ditanya persis pertanyaan ini dalam sebuah wawancara pada 13 Oktober. Jawabannya sangat mengungkapkan, tidak hanya terkait dengan biaya manusia dari serangan tersebut (yang pada saat wawancara mencapai sekitar 8.000 korban antara tewas dan terluka), tetapi juga karena elemen utama yang muncul dari keseluruhan. Narasi: keengganan Israel untuk menghormati resolusi PBB, keniscayaan kekerasan kolonial, kegagalan kesepakatan Oslo, dan ketidakpedulian Israel terhadap perundingan.
“Ini pertanyaan yang bagus. Faktanya adalah bahwa orang Israel membunuh orang Palestina sepanjang waktu dengan berbagai cara. Misalnya di Tepi Barat dalam 10 bulan terakhir lebih dari 500 warga Palestina terbunuh, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil.
Mereka ditembak di jalanan hanya karena melakukan demonstrasi damai melawan tentara Israel. Fakta yang harus dipahami semua orang adalah bahwa pendudukan ini membunuh orang Palestina sepanjang waktu. Israel tidak memberi mereka kesempatan untuk menjalani kehidupan normal, tidak memberi mereka kesempatan untuk menjadi mandiri dan memiliki negara berdaulat mereka sendiri bahkan setelah 30 tahun penandatanganan perjanjian Oslo, tidak melaksanakan resolusi internasional apa pun, tidak peduli dengan hukum internasional, jadi kita menghadapi kenyataan ini: “orang Israel membunuh Anda jika Anda melawan mereka atau bahkan ketika Anda memperlakukan mereka dengan damai, dan pada akhirnya pendudukan masih terjadi”, jadi lebih baik melawan daripada dibantai setiap hari tanpa melawan. Sasaran atau tujuannya adalah untuk mengakhiri serangan Israel terhadap warga Palestina, untuk mengakhiri serangan Israel di Yerusalem dan di Tepi Barat, dan untuk mencabut pengepungan di Gaza.
Orang Israel merencanakan pendudukan jangka panjang di Palestina dan saya pikir mereka tidak mengerti pelajaran dari apa yang terjadi empat hari terakhir. Tentara mereka tidak akan melindungi mereka, kekerasan mereka tidak akan melindungi mereka, bahkan jika mereka didukung oleh Amerika Serikat sekalipun. Jika mereka ingin dilindungi, tanpa kompromi mereka harus mengakui hak-hak Palestina dan melaksanakan resolusi internasional yang memberikan hak-hak kepada rakyat Palestina. Itu adalah hak, tidak ada yang bisa merunding hak-hak kami.” [16]
Kekejaman
Para pemimpin Hamas sudah memperkirakan kalau serangan pembalasan Israel atas serangan 7 Oktober akan membabi buta dan tidak manusiawi, sebagaimana karakteristik proyek-proyek kolonial ketika mereka merespons kekerasan anti-kolonial. Para ahli strategi militer Hamas tentu sudah mempertimbangkan kemungkinan invasi darat dan pengebomam besar-besaran, tetapi mereka tidak mengira kalau tanggalan Israel akan menjadi genosida seperti yang dialami rakyat Palestina saat ini. [12] Hal ini karena mungkin para pemimpin Hamas tidak memperkirakan serangan 7 Oktober akan terjadi seperti yang terjadi.
Seperti yang diungkapkan oleh unit investigasi Al-Jazeera [17], niat dan rencana serangan 7 Oktober sangat dirahasiakan. Saking rahasianya, kepemimpinan politik di luar Gaza sama sekali tidak diberitahu, dan baru mengetahui serangan tersebut dari berita yang disiarkan pada pagi hari tanggal 7 Oktober. Bahkan pejuang Palestina yang berpartisipasi dalam serangan tersebut diberitahu tentang operasi hanya beberapa jam sebelum dimulainya serangan, dan menerima instruksi yang sangat terbatas. Ini dilakukan, menurut S., untuk memastikan serangan tersebut menjadi serangan mendadak, dan untuk menghindari para pejuang yang ditangkap agar tidak membocorkan informasi ketika di interogasi.
Menurut investigasi Al-Jazeera, para ahli strategi militer Hamas tidak mengantisipasi bahwa instalasi militer Israel di perbatasan Gaza akan jatuh begitu cepat karena ketidaksiapan IDF. Oleh karena itu, ribuan pejuang Hamas setelah dilatih untuk menembak dan membunuh, menemukan diri mereka di permukiman, atau di festival musik Nova yang sekarang terkenal (yang keberadaannya tidak mereka ketahui), tanpa rantai komando yang jelas dan tanpa instruksi yang jelas selain mengambil sebanyak mungkin sandera.
Tidak diragukan lagi bahwa dititik ini kekejaman telah terjadi. Banyak diantaranya dilakukan oleh pejuang Hamas dan pejuang dari kelompok perlawanan lainnya, sementara yang lainnya, termasuk beberapa yang paling mengerikan, mungkin dilakukan oleh anggota kelompok salafi dan warga sipil Palestina bersenjata yang memasuki wilayah 1948 setelah gelombang pertama pejuang Hamas menerobos pagar penghalang (pagar yang memaksa jutaan pria, wanita, dan anakanak menjalani seluruh hidup mereka ditempat yang disebut oleh sosiolog Israel “Baruch Kimmerling” sebagai "kamp konsentrasi terbesar di dunia"). Meskipun ada beberapa bukti bahwa pejuang Hamas jelas membedakan antara warga sipil dan tentara, dan dalam beberapa kasus bahkan meyakinkan warga Israel yang tidak bersenjata, namun beberapa pejuang tidak mengambil tindakan pencegahan untuk memastikan keselamatan warga sipil, atau dengan jelas menargetkan mereka. Dokumenter Al-Jazeera menunjukkan rekaman ekstensif serangan terhadap warga sipil. Selama serangan di festival Nova misalnya, para pejuang terlihat melemparkan granat ke dalam tempat perlindungan yang penuh dengan peserta festival, menembak ke arah kerumunan yang tidak bersenjata, dan kemudian membawa beberapa penyintas sebagai tawanan. Total korban tewas pada serangan 7 Oktober adalah 782 warga sipil, setidaknya 18 di antaranya, menurut unit investigasi Al-Jazeera, terbunuh oleh tembakan nyasar tentara Israel.
Hamas sejauh ini menggunakan dua pendekatan berbeda untuk menjelaskan kematian warga sipil di Israel pada 7 Oktober. Pendekatan pertama, yang disampaikan dalam wawancara dengan juru bicara senior Hamas: Osama Hamdan, segera setelah penyerangan, mengklaim bahwa dalam sudut pandang Hamas mengenai hukum perang, pemukim dewasa tidak bisa diklasifikasikan sebagai warga sipil, bahkan ketika tidak mengenakan seragam, karena peran mereka dalam perampasan dan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina dan status mereka sebagai tentara cadangan. Argumen ini telah dibuat oleh Hamas (dan organisasi perlawanan bersenjata Palestina lainnya) untuk membenarkan bom bunuh diri dan pembunuhan terhadap pemukim di wilayah yang diduduki. Dalam komunikasi resmi, Hamas juga sering menekankan bahwa di masa lalu Israel telah mengabaikan inisiatif Hamas untuk mencapai kesepakatan bagi semua pihak untuk melindungi warga sipil dalam konflik, dan selama Israel terus menargetkan warga sipil Palestina yang tidak bersenjata, kematian warga sipil Israel tidak dapat terhindarkan.
Pendekatan kedua untuk menjelaskan kematian warga sipil pada 7 Oktober ditunjukkan dalam dokumen PR resmi Hamas dalam bahasa Inggris yang diterbitkan musim gugur lalu:
"Menghindari kerugian terhadap warga sipil, terutama anakanak, perempuan, dan lansia adalah komitmen agama dan moral yang dimiliki semua pejuang Brigade Al-Qassam. Kami menegaskan kembali bahwa perlawanan Palestina sepenuhnya disiplin dan berkomitmen pada nilai-nilai Islam selama operasi berlangsung dan bahwa para pejuang Palestina hanya menargetkan tentara pendudukan dan mereka yang membawa senjata melawan rakyat kami. Sementara itu, para pejuang Palestina berusaha untuk menghindari melukai warga sipil meskipun kami tidak memiliki senjata yang se-presisi itu. Selain itu, jika ada kasus penargetan warga sipil, hal itu terjadi secara tidak sengaja dan selama konfrontasi dengan pasukan pendudukan. [...] Mungkin ada beberapa kesalahan yang terjadi selama pelaksanaan Operasi Banjir AlAqsa karena keruntuhan cepat dari sistem keamanan dan militer Israel, dan kekacauan yang disebabkan di sepanjang daerah perbatasan dengan Gaza." [11]
Jika kita melihat komunikasi dan komitmen publik Hamas di masa lalu, serta tujuan yang mungkin mereka miliki untuk serangan 7 Oktober, tampaknya pengambilan tawanan jelas merupakan bagian dari instruksi yang diberikan kepada pejuang. Sedangkan kekejaman yang dilakukan oleh pejuang Hamas, khsusunya yang menargetkan warga sipil, mungkin bukan bagian dari rencana operasional. Sebaliknya, mereka dapat dipahami sebagai hasil dari beberapa faktor, terutama karena kurangnya rantai komando yang jelas, sifat serangan yang kacau, keruntuhan tak terduga pertahanan Israel di sekitar Jalur Gaza, dan inisiatif pribadi dari para pejuang.
Setelah kita membahas tingkat fakta pada 7 Oktober, kita dapat membahas tingkat moral dan politik.
Poin awal yang penting adalah, saya percaya, untuk mengakui bahwa dalam perjuangan pembebasan nasional, terutama yang melawan proyek kolonial pemukim, selalu mencakup pembunuhan warga sipil yang tidak bersenjata secara (sengaja). Hal ini secara langsung mengikuti sifat dari konflik kolonial, di mana para pemukim memainkan peran penting dalam proyek kolonial bahkan ketika mereka tidak bersenjata. Penargetan warga sipil oleh karena itu sangat sering menjadi taktik yang disengaja dari gerakan anti-kolonial. Dalam artikelnya yang berjudul "The False Equivalence of The Colonized and The Colonizer" [18], Hamza Hamouchene melihat pada kasus FLN di Aljazair:
"Kepemimpinan [FLN] memiliki penilaian realistis tentang keseimbangan kekuatan militer, yang sangat condong ke pihak Prancis, [...]. Strategi FLN terinspirasi oleh diktum pemimpin nasionalis Vietnam, Ho Chin Minh: 'Untuk setiap sembilan orang kami yang kalian bunuh, kami akan membunuh satu orang (kalian) dan pada akhirnya kalian akan pergi.' FLN ingin menciptakan iklim kekerasan dan ketidakamanan yang pada akhirnya tidak dapat ditoleransi oleh pihak Prancis, menginternasionalisasi konflik, dan menarik perhatian dunia kepada perjuangan Aljazair." [18]
Pertempuran Algiers dimulai dengan perintah untuk "menembak mati semua orang Eropa dari usia 18 hingga 54 tahun. Tidak ada wanita, anak-anak atau lansia.” [19] FLN kemudian menggunakan taktik terror bom yang menargetkan sebuah pertemuan publik para pemukim Prancis. Ketika memotivasi penggunaan bom, sebuah arahan FLN menyatakan: "Sebuah bom yang menyebabkan kematian sepuluh orang dan melukai lima puluh lainnya setara dengan hilangnya satu batalion Prancis secara psikologis." [19]
Pertempuran Algiers menjadi inspirasi bagi para revolusioner di seluruh dunia. Pengaruh revolusi Aljazair bergema dalam komunike gerakan-gerakan seperti Kongres Nasional Afrika dan Black Panthers
Party. Setelah pembunuhan Marthin Luther King, pemimpin Black Panther Party: Eldridge Cleaver, menyatakan:
"Perang telah dimulai. Fase kekerasan dari perjuangan pembebasan kaum kulit hitam telah tiba, dan akan menyebar. Dari tembakan itu, dari darah itu. Amerika akan dicat merah. Mayat-mayat akan berserakan di jalan-jalan dan pemandangannya akan mengingatkan kita pada berita-berita yang menjijikkan dan mengerikan yang datang dari Aljazair pada puncak kekerasan umum, tepat sebelum runtuhnya rezim kolonial Prancis." [17]
Akademisi AS “Norman Finkelstein” [20] membandingkan serangan 7 Oktober dengan pemberontakan Nat Turner tahun 1831, sebuah pemberontakan budak yang dipimpin oleh seorang budak terdidik bernama Nat Turner, yang digambarkan Finkelstein sebagai seorang "fanatik agama". Selama pemberontakan, para pemberontak dengan sengaja membantai seluruh keluarga orang kulit putih Virginia, termasuk anak-anak. Dalam artikelnya yang berjudul "The Unthinkability of The Slave Revolt" [21], penulis Palestina “Zubayr Alikhan” menarik persamaan antara 7 Oktober dengan pecahnya revolusi Haiti, bukan hanya dalam hal tingkat kekerasan, tetapi juga dalam hal reaksi penjajah. Di Haiti dan di Gaza, yang dijajah dianggap begitu tidak manusiawi sehingga kekerasan mereka dijelaskan sebagai konspirasi orang lain, atau tindakan yang tidak masuk akal yang ditentang oleh populasi yang lebih luas:
“Jadi, revolusi [Haiti] adalah 'reaksi yang tidak diinginkan dari kesalahan perhitungan para pemilik tanah perkebunan.’ Operasi Banjir Al-Aqsa adalah hasil dari ‘serangkaian kesalahan langkah Israel selama bertahun-tahun.’ 'Itu tidak bertujuan untuk perubahan revolusioner,' tidak bertujuan untuk dekolonisasi, ‘tidak didukung oleh mayoritas populasi budak,' itu hanya Hamas yang bertindak sendiri sedangkan orang-orang Palestina tidak mendukung mereka. 'Itu karena agitator luar, yaitu Iran yang menghasutnya,’ itu adalah.. konsekuensi dari berbagai konspirasi yang direncanakan oleh orang-orang non-budak [...]” [21]
Kembali ke tingkat moral, saya secara pribadi mendukung perspektif Norman Finkelstein sebagai pandangan yang paling mendasar untuk dipegang: Anda tidak mengutuk pemberontakan budak, tidak peduli seberapa mengerikan dan tidak tertahankannya. Anda tidak mengutuk kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang yang telah mencoba segalanya, mulai dari pemilu, demonstrasi damai, hingga mempercayai tekanan diplomatik, namun yang mereka terima hanya lebih banyak bom, lebih banyak kelaparan, lebih banyak pembunuhan, lebih banyak penyiksaan, lebih banyak pengepungan, lebih banyak penjara, lebih banyak dehumanisasi, lebih banyak keterlibatan. Sementara itu, hanya beberapa kilometer jauhnya, para pemukim hidup di atas reruntuhan desa Anda, tempat masa kecil kakek-nenek Anda, tempat makam leluhur Anda. [22]
Masa Depan Hamas?
Sembilan bulan dalam genosida ini, Hamas telah menunjukkan ketangguhan yang mengejutkan. S. menunjukkan bahwa bahkan dengan kehancuran, Hamas mampu mempertahankan kontrol yang signifikan atas pemerintahan lokal: para administrator Hamas berhasil mengendalikan tingkat penjarahan dan kenaikan harga. "Setiap tempat yang diserang dan ditinggalkan oleh Israel, keesokan harinya pemerintah akan datang kembali untuk mengatur distribusi layanan."
Hamas menghadapi tiga tantangan besar terhadap otoritas pemerintahannya selama perang. Tantangan pertama datang pada bulan Januari, ketika Israel mencoba membuat kesepakatan dengan para pemimpin suku di Gaza untuk mengelola wilayah mereka, dengan menyingkirkan Hamas. Hal ini dengan jelas ditolak dalam sebuah pernyataan dari Otoritas Tertinggi untuk suku-suku Palestina, yang memberi tahu Israel bahwa kesepakatan apa pun tentang pemerintahan Gaza pasca-perang harus melalui Hamas. Upaya kedua untuk menggulingkan Hamas dirancang oleh Yordania, Mesir, Arab Saudi, Shin Bet (Badan Keamanan dan Intelijen Dalam Negeri Israel) dan
Majed Faraj, kepala intelijen PA. Pada Maret 2024, agen intelijen PA memasuki Jalur Gaza dengan menyamar sebagai keamanan untuk konvoi bantuan. Beberapa dari mereka tiba di rumah sakit Al-Shifa, dan memberikan informasi intelijen kepada Israel untuk menyerang rumah sakit tersebut. Sebagian besar kelompok tersebut tetap tinggal di Rafah dan mencoba mendirikan markas di gedung Bulan Sabit Merah Palestina, diduga untuk membangun angkatan bersenjata di Gaza Selatan yang terdiri dari orang-orang yang tidak mendukung Hamas. Rencana ini terungkap dan Hamas menangkap 10 agen PA tersebut.
Akhirnya, pada bulan Mei Mesir mengundang delegasi dari kelompok PFLP dan Jihad Islam Palestina (PIJ) ke Kairo untuk konsultasi terpisah, kemungkinan besar dengan tujuan untuk menabur perpecahan antara pasukan perlawanan dan menekan Hamas untuk menerima kesepakatan pembebasan tawanan Israel tanpa gencatan senjata permanen. Di Gaza, sejauh ini para pejuang dari berbagai faksi telah beroperasi bersama di bawah apa yang disebut "Komando Gabungan". Komando Gabungan ini dibentuk setelah pimpinan militer Hamas (Yahya Sinwar) dibebaskan dalam pertukaran tawanan pada tahun 2011 dan kembali ke Gaza. Yahya Sinwar kemudian bekerja untuk meyakinkan sayap militer dari berbagai faksi-faksi di Gaza untuk beroperasi di bawah satu komando, bukan sebagai unit yang terpisah. Kerjasama antara berbagai sayap perlawanan bersenjata seperti: Hamas, PFLP, DFLP, Fatah, PIJ dan lainnya bukan hanya prestasi militer yang besar, tetapi juga mendorong persatuan antara sayap politik perlawanan. Waktu akan menunjukkan apakah persatuan tersebut dapat bertahan dari upaya terbaru untuk merongrongnya. Secara keseluruhan, ketangguhan Hamas di Gaza menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun, gerakan ini telah membangun kontrol kuat atas masyarakat Gaza tidak hanya melalui tindak represif, namun juga melalui pemerintahan yang terampil dan jaringan aliansi yang membuatnya menjadi aktor yang paling dapat diandalkan di Jalur Gaza.
Ini jelas merupakan awal dari fase baru bagi Hamas, di mana gerakan ini telah kehilangan kendali atas satu-satunya wilayah yang diperintahnya, yakni Jalur Gaza, tetapi telah kembali menegaskan perannya sebagai kekuatan perlawanan utama di Palestina, dengan dukungan dari rakyat Palestina yang meningkat pesat. Jelas bahwa sayap militer Hamas masih mampu bertempur di seluruh Jalur Gaza, meskipun Israel mengklaim bahwa mereka telah menghancurkan 20 dari 24 brigade Hamas di Gaza, namun para analis militer, termasuk yang berasal dari Amerika Serikat dan Israel, mengakui bahwa tidak ada harapan bagi Israel untuk mencapai solusi militer yang nyata untuk konflik ini, tidak ada skenario di mana Israel mencapai tujuannya untuk "menghancurkan Hamas". Bahkan kemungkinan mengeliminasi kepemimpinan di Gaza mungkin hanya akan menjadi kemunduran sementara. Kepemimpinan politik gerakan ini relatif aman di luar negeri, dan sejarah Hamas menunjukkan bahwa mereka mampu dengan cepat menggantikan pemimpin yang menjadi martir.
Hamas mungkin berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, kepemimpinan politik terus mengisyaratkan aspirasinya untuk mencapai solusi “dua bangsa” sementara, yang sejalan dengan resolusi PBB dan hukum internasional. Sebuah proposal yang berulang kali tidak pernah dipertimbangkan oleh Israel.
Eskalasi proyek kolonial tidak diragukan lagi membuat prospek solusi sementara yang melibatkan negara Palestina semakin tidak mungkin tercapai. Ada kemungkinan bahwa Hamas, setelah terpaksa meninggalkan peran sebagai administrator di Gaza dan pragmatisme politik yang menyertainya, akan lebih cenderung untuk mengutamakan tekanan militer sebagai cara untuk mencapai pembebasan penuh Palestina, tanpa langkah "solusi dua bangsa" sementara, dan mungkin meninggalkan jalan untuk bergabung dengan PLO dan upayanya untuk menghilangkan status "pariah" bagi Barat. Sebaliknya, Hamas mungkin akan fokus untuk menarik sekutu regionalnya ke dalam konfrontasi jangka panjang yang lebih langsung dengan Israel.
Bagaimana Seharusnya Kaum Komunis Libertarian di Barat Menanggapi Hal Ini?
“Imperialisme telah membentangkan tubuhnya di seluruh dunia, kepalanya di Asia Timur, jantungnya di Timur Tengah, urat nadinya mencapai Afrika dan Amerika Latin. Di mana pun anda menyerangnya, maka anda merusaknya, dan anda melayani Revolusi Dunia.. Perjuangan Palestina bukan hanya perjuangan untuk orang Palestina saja, tetapi juga perjuangan untuk setiap revolusioner, di mana pun dia berada, sebagai perjuangan bagi massa yang tereksploitasi dan tertindas di era kita.”
- Ghassan Kanafani, revolusioner Palestina dan juru bicara PFLP.
Bagian sebelumnya diharapkan telah menetapkan bahwa:
1. Hamas adalah gerakan anti-kolonial dan gerakan pembebasan nasional. Gerakan ini dengan tulus percaya pada mobilisasi massa, perjuangan bersenjata, partisipasi politik dalam demokrasi liberal, dan diplomasi. Gerakan ini juga dicirikan oleh perdebatan internal dan pragmatisme politik.
2. Hamas saat ini memegang peran utama dalam perjuangan Palestina.
3. Signifikansinya kemungkinan tidak akan berkurang dalam waktu dekat.
Hamas bukanlah kelompok militan fundamentalis seperti ISIS atau Al-Qaeda. Mereka juga bukan elit politik oportunis yang mengkhianati dan mengorbankan aspirasi rakyat Palestina hanya demi keuntungan pribadi, dan bukan "pion" Israel atau Barat yang diciptakan untuk merusak perjuangan Palestina.
Pada titik ini, yang dibutuhkan adalah kerangka kerja untuk mendefinisikan bagaimana kaum anarkis harus merespons fakta-fakta ini. Lebih tepatnya, yang saya coba jawab dalam bagian ini adalah pertanyaan-pertanyaan berikut: bagaimana seharusnya kaum anarkis di Barat menanggapi poin 1., 2., dan 3.? Bagaimana seharusnya poin 1., 2., dan 3. membentuk pendekatan kita terhadap perjuangan pembebasan nasional Palestina, dan terutama gerakan solidaritas di negara kita?
Beberapa anarkis mungkin menanggapi poin 1., 2., dan 3. dengan suara "lalu kenapa?" Anarkis-anarkis ini mungkin menjelaskan, dengan menyatakan bahwa apa pun jenis organisasi Hamas, itu tidak sesuai dengan prinsip dan metode anarkis dan oleh karena itu termasuk dalam kelompok yang kita tolak.
Dengan mempertimbangkan hal ini, strategi keterlibatan kaum anarkis dengan gerakan solidaritas Palestina dapat dirangkum sebagai berikut: "Front pembebasan nasional Palestina saat ini dipimpin oleh kekuatan yang kita tolak. Namun, ini adalah perjuangan melawan penindasan. Selain itu, gerakan solidaritas Palestina di Barat memobilisasi orang-orang yang berjuang melawan berbagai bentuk penindasan, seperti “komunitas diaspora, orang-orang yang terdiskriminasi rasial, buruh dan mahasiswa yang terpolitisasi”. Oleh karena itu, peran organisasi anarkis di Barat harus berpartisipasi dalam gerakan solidaritas tersebut untuk menarik mereka pada ide-ide kita. Kita perlu menunjukkan jebakan gerakan pembebasan nasional, seperti: “kurangnya fokus pada perjuangan kelas, dominannya metode perjuangan bersenjata yang mengorbankan mobilisasi massa yang demokratis, peran identitas nasional dan agama, dan aspirasi untuk mencapai sebuah negara”. Kita perlu menawarkan alternatif kita, misalnya, persatuan kelas antara rakyat Palestina dan Israel, AntiStatisme dan Anti-Nasionalisme, dan memastikan bahwa gerakan solidaritas menolak kekuatan Islamis seperti Hamas dan mengakui bahwa kekuatan semacam itu merusak perjuangan Palestina."
Pendekatan spekulatif ini mungkin terdengar klise dan tentu saja terlalu disederhanakan, tetapi didasarkan pada pandangan yang telah saya lihat diungkapkan oleh organisasi dan rekan anarkis.
Dalam bagian-bagian selanjutnya, saya mencoba untuk menguraikan posisi yang berbeda dari pendekatan ini, dan menawarkan beberapa elemen untuk mengembangkan alternatif.
Tentang Perjuangan Pembebasan Nasional dan Kolonialisme Pemukim
Dalam bagian ini, saya ingin fokus pada karakteristik kolonialisme pemukim dan kesulitan bagi anarkis Barat dalam memahami fenomena ini.
Saya memulai dari pandangan yang diungkapkan oleh Wayne Price dalam artikelnya "National Self-Determination, Internationalism, and Libertarian Socialism" [23]. Artikel ini berargumen bahwa penindasan nasional adalah bentuk penindasan yang nyata yang tidak sama dengan penindasan kelas. Sosialis libertarian harus mendukung perjuangan pembebasan nasional sebagai tuntutan demokratis, dan dukungan kita tidak harus bergantung pada penerimaan rakyat tertindas terhadap program kita, yaitu “masyarakat tanpa kelas dan negara.”
Seperti yang ditunjukkan oleh Price, posisi ini secara jelas mengikuti arahan dari kaum anarkis klasik, seperti Kropotkin, Malatesta, dan Bakhunin, yang mengidentifikasi penindasan nasional sebagai bentuk hierarki yang menjijikkan, dan menunjukkan bahwa kaum anarkis harus berpartisipasi dalam perjuangan pembebasan nasional. Bakunin sudah menyoroti betapa menjijikkannya penindasan budaya, dengan menyatakan "simpati yang kuat untuk setiap pemberontakan nasional melawan segala bentuk penindasan; setiap bangsa [memiliki hak] untuk menjadi dirinya sendiri… tidak ada yang berhak memaksakan kebiasaan, bahasa, dan hukumnya." [23]
Kropotkin mengakui kenyataan adanya kelompok bangsa dan penindasan berdasarkan kebangsaan, dan menempatkan konsepkonsep ini di pusat internasionalisme anarkis:
"Internasionalisme sejati tidak akan pernah tercapai kecuali melalui kemerdekaan setiap bangsa, tak peduli bangsa kecil atau besar.. Jika kita mengatakan tidak ada pemerintahan manusia atas manusia lain, bagaimana [kita] bisa mengizinkan pemerintahan bangsabangsa yang ditaklukkan oleh bangsa-bangsa penakluk ?” [23]
Menentukan perbedaan antara "patriotisme" yang chauvinistik dengan perjuangan yang adil untuk penentuan nasib sendiri secara nasional, Malatesta menulis:
"Kami menyesalkan perselisihan antarbangsa dan mendukung perlawanan terhadap kelas penguasa. Namun jika dengan kemalangan tertentu, terjadi konflik antara satu bangsa dan bangsa yang lain, kami berdiri bersama bangsa yang membela kemerdekaannya.” [24]
Malatesta melanjutkan, dengan mengacu pada invasi Italia ke Libya dan menyatakan dukungannya terhadap perjuangan masyarakat pribumi melawan dominasi asing:
"Sekarang Italia menyerang negara lain [...] pemberontakan bangsa Arab melawan tirani Italia adalah hal yang mulia dan suci. Demi kehormatan Italia, kami berharap agar rakyat Italia, setelah sadar, akan memaksa pemerintahnya untuk mundur dari Afrika: jika tidak, kami berharap orang-orang Arab berhasil mengusirnya." [24]
Sejak zaman anarkisme klasik, kaum komunis libertarian sudah belajar untuk mengenali dan melawan bentuk-bentuk penindasan yang bersinggungan tetapi tidak bertepatan dengan penindasan kelas, seperti rasisme, kolonialisme, patriarki, dan homofobia. Kemajuan ini pertamatama datang dari kontak dengan gerakan dan kaum revolusioner yang berada di garis depan perjuangan ini. Secara pribadi, saya dapat menunjukkan pengaruh gerakan pribumi di Abya Yala, seperti perjuangan Mapuche di Chili dan Zapatista di Meksiko, gerakan Kurdi, anarkis kulit hitam Lorenzo Kom'boa Ervin dan ikon anti-kolonial Franz Fanon.
Sehubungan dengan pembebasan nasional dan kolonialisme, saya mengambil dua pelajaran penting sebagai berikut:
1. Penindasan nasional-kolonial adalah "realitas objektif", seperti yang dikatakan Price, yang tidak dapat direduksi menjadi penindasan kelas. Jika sebuah bangsa yang tertindas memenangkan perjuangan melawan penindasan nasional-kolonial, mereka tidak akan mencapai pembebasan total, tetapi mereka tetap akan mencapai pembebasan. Pembebasan ini adalah kemenangan besar, yang biasanya membawa perbaikan substansial pada kondisi kaum tertindas, dan merongrong proyek dominasi di mana-mana (mengikuti diktum Kanafani yang dikutip di awal bab ini). Oleh karena itu, kaum anarkis harus mendukung perjuangan pembebasan nasional anti-kolonial, terlepas dari seberapa besar kemungkinan mereka mengambil karakter komunis libertarian yang ketat.
2. Perjuangan pembebasan nasional anti-kolonial kaya akan kompleksitas dan kontradiksi. Mereka juga sering melibatkan kekuatan-kekuatan yang tidak memiliki pandangan yang sama dengan kita tentang pembebasan, tetapi tetap menjadi pusat perjuangan pembebasan dari kolonialisme. Kompleksitas ini tidak dapat didekati secara produktif jika kita mempertahankan kekakuan ideologis dan bersikeras pada formula yang hampir tidak berlaku untuk konteks pembebasan nasional (jika ada).
Saya mengambil beberapa contoh berikut sebagai formula yang tidak sesuai yang dimotivasi oleh kekakuan ideologis dan kebingungan:
1. Seruan untuk solidaritas kelas antara Palestina dan Israel.
2. Mendesak agar rakyat Palestina meninggalkan perjuangan bersenjata dan sebaliknya hanya fokus pada metode perlawanan non-bersenjata, seperti mogok kerja, dan/atau membangun persatuan dengan pekerja Israel.
3. Anggapan bahwa perjuangan pembebasan nasional hanyalah pengalih isu, dan bahwa "musuh sebenarnya" dari rakyat Palestina adalah "Borjuis Palestina, Israel dan Borjuis Internasional" dan/atau "negara Israel".
4. Gagasan bahwa rakyat Israel dan Palestina adalah korban dari konflik yang diciptakan dan diatur oleh kekuatan imperialis untuk kepentingan mereka sendiri.
5. Gagasan bahwa Hamas dan Israel keduanya mewakili negara borjuis yang berperang dalam perang nasionalisme, di mana warga/pekerja Israel dan Palestina menjadi korban yang tidak terlibat. Artinya, menyamakan perjuangan antara faksi perlawanan Palestina dan Israel dengan "perang borjuis" seperti Perang Dunia Pertama.
Pemahaman yang nyata tentang kolonialisme pemukim diperlukan untuk menghindari kekurangan teoritis seperti itu. Dalam karya penting Fanon, kolonialisme pemukim digambarkan sebagai bentuk penindasan primordial yang entah bagaimana mendahului kepentingan akumulasi primer dan eksploitasi kelas:
"Kolonialisme bukanlah mesin pemikir, atau tubuh yang diberkahi dengan kemampuan penalaran. Ini adalah kekerasan dalam keadaan alaminya, dan hanya akan menyerah ketika dihadapkan dengan kekerasan yang lebih besar." [25]
Dalam artikel berjudul "The BDS Ceiling" [26], New York Students for Justice in Palestine juga berpendapat bahwa "penjajahan Palestina pada dasarnya merupakan upaya ideologis, bukan eksploitasi kapitalis-imperialis terhadap pasar."
Kolonialisme Israel tidak didorong oleh keinginan untuk mengeksploitasi kelas pekerja Palestina. Seperti halnya kolonialisme pemukim di Amerika Utara, penjajahan Palestina didorong oleh ideologi yang didasarkan pada supremasi etno-religius, yang beranggapan bahwa para pemukim memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh Tuhan atas tanah, kekayaannya, dan keamanannya, sementara kemanusiaan dan keberadaan penduduk asli secara tegas ditolak. Karakteristik ini membuat garis-garis kelas menjadi tidak penting, seperti yang dikatakan Fanon dengan fasih:
"Di dalam suatu bangsa, adalah hal yang klasik dan biasa untuk mengidentifikasi dua kekuatan yang saling bertentangan, yaitu: kelas pekerja dan kapitalisme borjuis. Di negara kolonial, perbedaan ini sama sekali tidak memadai. Yang mendefinisikan situasi kolonial adalah karakter dominasi asing yang tidak pandang bulu. Situasi kolonial pertama dan terutama adalah penaklukan militer yang berkelanjutan, yang diperkuat oleh administrasi sipil dan polisi. Di Aljazair, seperti di semua koloni, penjajah asing ditentang oleh penduduk asli sebagai batasan terhadap martabatnya, dan didefinisikan sebagai tantangan yang tidak dapat direduksi terhadap eksistensi nasional. Status orang Perancis di Aljazair adalah sebagai orang asing, penakluk dan penindas. Orang Prancis di Aljazair tidak bisa netral atau tidak bersalah. Setiap orang Prancis di Aljazair menindas, meremehkan, mendominasi." [25]
Untuk alasan ini, Fanon berargumen bahwa menyerukan solidaritas kelas antara kelas pekerja negara penjajah dan yang terjajah adalah "posisi yang paradoks." Tidak mengherankan, selama perang kemerdekaan Aljazair, Fanon mengecam aksi partai-partai sayap kiri Prancis, yang membentuk cabang partai di Aljazair yang dijajah dan tetap mempertahankan "slogan, program, dan cara perjuangan yang sama" seperti di Prancis yang metropolitan, menunjukkan ketidaksadaran total bahwa kelas pekerja Prancis dan perwakilannya dimaksudkan untuk tetap mempertahankan peran mereka sebagai bagian dari proyek kolonial.
Penindasan kolonial pemukim berbeda dari penindasan kelas, tetapi persamaan antara keduanya mungkin dapat membantu dalam memahami perbedaannya.
Dalam konflik kelas, kepentingan kelas penguasa adalah untuk mengeksploitasi tenaga kerja orang lain. Sedangkan kepentingan kelas pekerja adalah untuk mengambil kendali demokratis atas tenaga kerja. Kontradiksi ini tidak mungkin didamaikan. Ini berarti bahwa secara umum, solidaritas antara penindas dan yang tertindas tidak mungkin, bahkan tidak masuk akal. Konflik kelas, yang secara historis ditandai dengan episode berdarah dan ganas, berakhir ketika sistem yang menopang kepentingan kelas penguasa dihancurkan. Anggota kelas penindas kemudian dapat menyerah mengejar kepentingan tersebut dan menerima menjadi anggota penuh masyarakat yang bebas dan demokratis di mana kepentingan mereka dihargai sama dengan kepentingan orang lain, tidak lebih dan tidak kurang.
Sementara kepentingan yang bertentangan dalam konflik kelas adalah untuk mengendalikan tenaga kerja dan sarana-sarananya, konflik kolonial pemukim sebagian besar berkaitan dengan keberadaan orang-orang di tanah itu sendiri: kepentingan penjajah adalah, seperti yang dikatakan Ilan Pappe adalah untuk “menguasai sebanyak mungkin tanah dengan sedikit mungkin penduduk asli.” Kepentingan ini dikejar, tergantung pada tingkat pembatasan kekerasan, melalui genosida, pembersihan etnis, pengusiran, berbagai bentuk kontrol demografis, dehumanisasi, dan penghapusan budaya. Sedangkan kepentingan penduduk asli adalah untuk menghentikan dan membalikkan proses ini.
Sama seperti konflik kelas berakhir ketika sistem yang menopang kepentingan kelas penguasa (negara dan kapitalisme) dihancurkan, maka konflik kolonial pemukim berakhir dengan penghancuran sistem kepentingan yang menopang proyek kolonial (ideologinya, penguasaannya atas tanah dan kehidupan penduduk asli) atau dengan pemusnahan penduduk asli.
Dari perspektif kepentingan kolonial, kelas pekerja dari proyek kolonial pemukim dan kelas penguasanya secara struktural sejajar. Oleh karena itu, solidaritas yang didasarkan pada kesamaan kepentingan antara kelas pekerja negara kolonialis dan rakyat yang dijajah sama tidak mungkinnya dengan solidaritas antara kapitalis dan pekerja:
"Di negara kolonial, dulu dikatakan, ada kesamaan kepentingan antara rakyat yang dijajah dan kelas pekerja negara kolonialis. Sejarah perang pembebasan yang dilakukan oleh rakyat yang dijajah adalah sejarah tidak terbuktinya teori ini." [25]
Komentar Fanon tentang tidak adanya solidaritas semacam itu secara historis kembali terbukti dalam kasus Palestina. [27]
Sifat konflik kolonial pemukim, dan keunikan setiap situasi kolonial, juga menentukan alat perjuangannya. Dalam kasus Palestina misalnya, mogok kerja bisa dibilang menjadi kurang efektif sejak Intifada Pertama, mengingat ketergantungan ekonomi Israel yang semakin berkurang terhadap tenaga kerja Palestina. Ini sangat berbeda dengan kasus apartheid di Afrika Selatan, seperti yang dijelaskan oleh NYSJP:
"Ketika penduduk asli Afrika Selatan digunakan sebagai sumber tenaga kerja murah dan dapat dieksploitasi [...], Zionisme tidak membutuhkan tenaga kerja Palestina [...] Meskipun banyak warga Palestina dari Tepi Barat bekerja di wilayah Israel, Israel justru memfasilitasi peningkatan impor tenaga kerja asing dari negara-negara bekas Uni Soviet, Filipina, China, Thailand, dll."
Penulis artikel ini, yang menulis pada tahun 2015, menyimpulkan bahwa "melihat pada pembantaian terakhir di Gaza, dan proyek pemukiman yang terus tumbuh, jelas bahwa rencana Israel untuk Palestina tidak lain adalah pengusiran dan genosida." [26]
Peralihan politik Israel ke sayap kanan agama, yang disebut Pappe sebagai kemenangan Negara Yudea atas Negara Israel, serangan genosida yang sedang berlangsung di Gaza, serta proyek aneksasi dan pembersihan etnis di Tepi Barat, telah menandai eskalasi dalam konflik kolonial. Eskalasi semacam ini telah sangat mengurangi harapan bahwa perlawanan damai dan pemogokan massal akan menjadi pusat pembebasan Palestina. Ketika pekerja melakukan pemogokan, mereka mengandalkan dua faktor:
1. Kemampuan mereka untuk melumpuhkan sebagian ekonomi kapitalis.
2. Kenyataan bahwa kelas penguasa umumnya tidak mampu atau tidak mau merespons dengan kekerasan mematikan.
Kedua elemen ini semakin hilang di Palestina. Demikian pula, solidaritas dari orang-orang Israel yang anti-Zionis sangat marginal dan kemungkinan akan semakin berkurang.
Ini tidak berarti bahwa perjuangan Palestina akan menjadi semata-mata perang berdarah antara kekuatan gerilya dan kekuatan nuklir yang dipimpin oleh para fanatik agama. Diharapkan, mobilisasi massa dan kekuatan rakyat yang demokratis akan memberikan kemenangan yang signifikan bagi rakyat Palestina. Demikian pula, kita berharap semakin banyak orang Israel yang meninggalkan Zionisme dan dengan demikian secara aktif merongrong proyek kolonial. Tetapi jika ada yang bisa diambil dari hal ini oleh kita kaum anarkis di Barat, itu berarti kita harus berhenti terlibat dalam gerakan solidaritas Palestina seolah-olah kita memiliki solusi yang seharusnya diterapkan oleh rakyat Palestina, dan seolah-olah mereka bertanggung jawab atas kurangnya solidaritas dari pekerja Israel dan meningkatnya kekerasan dalam konflik tersebut. Terlibat dalam percakapan dengan rakyat Palestina dan komunitas-komunitas di garis depan gerakan solidaritas di Barat, tanpa prasyarat dan tanpa sikap paternalistik, adalah satu-satunya cara kita bisa maju dalam pemahaman kita tentang perjuangan Palestina dan relevansi formula anarkis terhadapnya.
Solidaritas Palestina dan Organisasi Anarkis: Beberapa Poin Praktis
Gambaran yang saya lukiskan sejauh ini adalah sebagai berikut:
1. Perjuangan Palestina kaya akan kontradiksi dalam kaitannya dengan praktik dan ideologi anarkis.
2. Ada alasan kuat untuk percaya bahwa setidaknya beberapa formula dan slogan yang diusulkan kaum anarkis untuk Palestina didasarkan pada kesalahpahaman tentang kolonialisme pemukim, atau tidak secara materiil berlaku pada perjuangan Palestina saat ini.
3. Ketika anarkis Barat menyoroti oposisi mereka terhadap Hamas, mereka melakukannya bukan karena keprihatinan praktis terhadap peluang keberhasilan perjuangan Palestina, tetapi karena kebutuhan untuk mempertahankan konsistensi ideologis. Perjuangan antikolonial adalah urusan yang buruk. Banyak anarkis jatuh ke dalam jebakan mengharapkan rakyat Palestina menjadi "korban yang sempurna" atau "revolusioner yang sempurna" [28]. Akhirnya, banyak dari kita yang tidak mau menghadapi ketidaknyamanan dari kontradiksi yang substansial ini. Oleh karena itu, kita mencoba menyelesaikan disonansi kognitif ini dengan menyalahartikan Hamas, berusaha untuk menyangkal bahwa itu adalah kekuatan yang sah untuk perjuangan pembebasan Palestina, dengan mengkualifikasi solidaritas kita (kita mendukung rakyat Palestina, tetapi..), atau bahkan dengan menyatakan bahwa seluruh perjuangan pembebasan nasional Palestina salah arah karena inkonsistensinya dengan ideologi anarkis.
Untuk ini kita harus menambahkan pertimbangan penting lainnya: organisasi anarkis tidak mungkin memiliki dampak signifikan dan positif dalam gerakan solidaritas Palestina jika mereka bersikeras pada poin-poin perbedaan ideologis. Di Prancis tempat saya tinggal, gerakan solidaritas Palestina diikuti dan dipimpin sebagian besar oleh komunitas diaspora. Dukungan mereka untuk Palestina sangat dimotivasi oleh kesadaran anti-kolonial dan anti-rasis, serta oleh identitas agama dan nasional. Gerakan ini dengan benar mengutamakan kenyataan material dari perjuangan pembebasan Palestina, bukan pada adu ideologi. Selama Hamas dianggap berkontribusi secara konstruktif terhadap kenyataan material tersebut, ia akan terus dihargai sebagai kekuatan anti-kolonial, baik oleh rakyat Palestina maupun orang-orang yang berdiri dalam solidaritas. Dan jika anarkis menggunakan perjuangan Palestina sebagai kesempatan untuk menyatakan dan mengukur prinsip-prinsip ideologis soal apa yang membedakan mereka dari orang lain, mereka hampir tidak akan dianggap sebagai rekan seperjuangan.
Saran saya adalah agar organisasi anarkis merekonstruksi peran mereka dalam gerakan solidaritas melalui lensa dualisme organisasi, sebuah konsep yang dikembangkan dalam teori strategi anarkis yang dikenal sebagai Especifismo [29, 30]. Dualisme organisasi adalah gagasan bahwa medan perjuangan secara luas dapat dibagi menjadi dua tingkat:
1. Tingkat populer yang diwakili oleh gerakan massa seperti serikat pekerja dan penyewa, gerakan mahasiswa dan pusat komunitas. Gerakan-gerakan ini tidak menyatukan orang berdasarkan konvergensi ideologis, tetapi berdasarkan tujuan praktis bersama, biasanya untuk memenuhi suatu kebutuhan. Dalam kasus serikat pekerja saja misalnya, tujuan bersamanya adalah untuk membela dan menaikkan upah serta meningkatkan kondisi kerja bagi para pekerja. Selama tujuan ini tercapai, para pekerja mungkin kurang peduli dengan bagaimana hal itu tercapai: entah melalui serikat anarko-sindikalis revolusioner atau melalui serikat reformis dan birokratis.
2. Tingkat politik, di sisi lain diwakili oleh “Specific Anarchist Organisation (SAO)”, yang berfokus pada proyek yang lebih luas untuk menjatuhkan kapitalisme dan negara serta membangun masyarakat revolusioner. Militan SAO memahami bahwa cara terbaik untuk melaksanakan pekerjaan ini bukan melalui diskusi ideologis, melainkan melalui partisipasi tulus dalam perjuangan gerakan, dan dengan demikian menunjukkan keuntungan dari praktek anarkis melalui contoh.
Gerakan solidaritas Palestina tentu berbeda dari serikat pekerja, tetapi beberapa pelajaran utama dari dualisme organisasi masih berlaku. Kaum anarkis harus menjadi anggota yang aktif dan terlibat dalam gerakan ini, dengan fokus pada kontribusi praktis yang ditujukan untuk mendukung perjuangan Palestina dengan tulus. Ini berarti berjalan bersama dengan kontradiksi, termasuk peran Hamas dalam perlawanan, dan menghindari terlibat dalam argumen ideologis publik dengan harapan bahwa ini mungkin meyakinkan seseorang tentang kebenaran kita, yang hampir tidak pernah berhasil. Faktanya, seperti yang saya kemukakan dalam sub-bagian sebelumnya, kaum anarkis harus menyadari bahwa ketika menyangkut Palestina, kitalah yang sangat membutuhkan kontaminasi ideologis dari perjuangan solidaritas anti-kolonial.
Kembali ke contoh Prancis, seperti yang saya katakan, partisipasi dari komunitas diaspora dibangun berdasarkan pengalaman bersama dalam perlawanan anti-kolonial. Slogan seperti "L'Algérie a vaincu, le Vietnam a vaincu, Palestine vaincra" (Aljazair telah menang, Vietnam telah menang, Palestina akan menang) dan "De Nouméa a Gaza, résistance!" (Dari Nouméa ke Gaza, perlawanan!) memobilisasi ribuan orang karena slogan-slogan tersebut membangkitkan sentimen kebanggaan nasional dan keterkaitan antara perjuangan anti-kolonial. Kaum anarkis harus belajar untuk mendukung dan merayakan sentimen-sentimen ini, daripada mengabaikan atau menyepelekannya.
Hal yang sama berlaku untuk peran identitas agama, yang tetap menjadi titik lemah bagi kaum anarkis. Saya telah berbicara dengan rekan Muslim yang mengungkapkan bahwa mereka merasa terasing oleh sikap kaum anarkis terhadap Islam dalam perjuangan Palestina. Mari kita perjelas. Menyatakan dukungan atau preferensi kita untuk "Palestina sekuler" dan "perlawanan Palestina sekuler" sekali lagi merupakan demonstrasi dari kurangnya keterhubungan kita dengan perjuangan Palestina, dan hanya mengungkapkan ketidaknyamanan kita terhadap peran Hamas di garis depan perjuangan anti-kolonial. Dalam konteks Islamofobia yang merajalela, sikap semacam ini mengisolasi organisasi kita dari komunitas-komunitas yang berada di garis depan perjuangan, dan yang lebih penting mereka berkontribusi pada narasi penindas.
Islam adalah bagian integral dari perlawanan Palestina. Seperti yang pernah dikatakan oleh K., seorang rekan Palestina yang tidak beragama kepada saya, bahwa “keimanan dan praktik Islam adalah bagian dari identitas Palestina yang coba dimusnahkan oleh Israel, dan mempertahankannya adalah cara bagi rakyat Palestina untuk melawan genosida. Jika saya memiliki seorang anak, saya akan memaksanya untuk pergi shalat di Masjid Al-Aqsa dan mempertahankannya dari invasi Israel,” katanya menegaskan.
Seperti yang ditunjukkan oleh rekan saya A., tanpa mengacu pada prinsip dan ajaran Islam, kita hampir tidak akan dapat memahami kemuliaan Sumud (keteguhan) yang terpancar dari Lembah Yordan dan Perbukitan Hebron Selatan, perayaan para Shuhada' (para martir) yang memberi kekuatan kepada pejuang kemerdekaan Palestina di kampkamp pengungsi, kesabaran, dan penyerahan diri kepada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada ribuan orang yang bertahan di penjara pendudukan.
Mari kita akhirnya mencoba mendekati fenomena kompleks yang disebut Islam dalam konteks perjuangan pembebasan nasional dengan jujur. Mari kita tinggalkan ketakutan kita terhadap agama dan Islamofobia yang tertanam dalam diri kita, dan mari kita sambut peran yang dimainkan oleh keimanan Islam dalam kehidupan dan perlawanan saudara-saudara kita di seluruh dunia.
Kesimpulan
"Kami tidak membebaskan Palestina. (Namun) Palestina lah yang membebaskan kami."
Slogan Gerakan Solidaritas Palestina
Ketika kaum anarkis berhasil mengatasi kesulitan-kesulitan ini, mereka memiliki banyak hal yang dapat ditawarkan kepada gerakan solidaritas Palestina. Kelompok-kelompok anarkis dapat menunjukkan manfaat dari pengorganisasian yang demokratis, bertindak sebagai jembatan dengan gerakan buruh dan gerakan ekologis, serta memperkuat kecenderungan anti-kapitalis dalam gerakan solidaritas. Akhirnya, setelah kita mengakui tantangan-tantangan teoretis, kita dapat menawarkan kontribusi bagi pertumbuhan ideologis bersama dalam gerakan tersebut: kita dapat mendorong diskusi internal yang konstruktif tentang kontradiksi dalam perjuangan Palestina, misalnya, dukungan Iran terhadap gerilyawan Palestina sambil pada saat yang sama menerima untuk berjalan bersama kontradiksi-kontradiksi tersebut.
Perspektif kita bahkan bisa lebih jangka panjang dan luas. Sejak 7 Oktober, perjuangan Palestina melawan kolonialisme telah mengubah arah perjuangan di negara kita. Bagi jutaan orang, tingkat kesadaran dan motivasi untuk bertindak telah meningkat. Kesadaran anti-imperialis telah menyebar luas. Hegemoni AS tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang tak terelakkan, sementara apa yang disebut peradaban Barat sekali lagi mengungkapkan apa yang sebenarnya diwakilinya, yang dapat disaksikan oleh semua orang: "perbudakan, eksploitasi, dan genosida terhadap kelompok-kelompok orang kulit berwarna dan pribumi yang tertindas diseliruh dunia" [31]. Hubungan yang tak terpisahkan antara kapitalisme global dan kolonialisme Israel telah terungkap seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tak terhitung jumlahnya orang di Barat yang telah mengembangkan kesadaran yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang legitimasi perlawanan.
Penting bagi organisasi anarkis untuk bekerja dalam mengkonsolidasikan pencapaian ini, mengorganisir momentum, dan menempatkan diri kita sebagai sekutu alami bagi siapa pun yang berjuang melawan penindasan. Dalam beberapa tahun ke depan, ketika pengaruh Barat semakin ditantang di seluruh dunia dan kontradiksi semakin meningkat, kelas penguasa kemungkinan akan mengintensifkan kekerasan (neo-)kolonial di luar negeri dan secara terbuka memeluk fasisme di dalam negeri. Garis nasional dan agama kemungkinan akan menjadi pusat konflik antara negara dan rakyatnya, dan semua tanda mengarah pada peningkatan penggunaan Islamofobia oleh elit untuk 'memecah belah dan menguasai' kelas pekerja. Tidak lama lagi, masalah tentang bagaimana kaum anarkis Barat harus mendekati perjuangan pembebasan nasional dan gerakan anti-kolonial Islam akan menjadi lebih mendesak daripada saat ini. Untuk menghindari bencana dan mencapai pembebasan bagi semua, sangat penting bagi kita untuk mengembangkan budaya anti-rasis dan antiIslamofobia yang kuat di dalam barisan kita, untuk mematangkan pemahaman yang kompleks tentang anti-kolonialisme Islam, dan untuk siap menerapkan pragmatisme dan dinamisme terbaik kita.
Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak serta merta mewakili pandangan semua anggota kolektif.
Daftar Pustaka
[1] Fauda and Black Rose - Rosa Negra: Voices from the frontline against the occupation: Interview with Palestinian Anarchists.
[2] Tamimi, Azzam. Hamas: A history from within. New York (2007).
[3] Roy, Sara. Hamas and civil society in Gaza: Engaging the Islamist social sector. Princeton University Press (2014).
[4] Caridi, Paola. Hamas: From resistance to government. Seven Stories Press, 2012.
[4] Caridi, Paola. Hamas: From resistance to government. Seven Stories Press, 2012. [4] Caridi, Paola. Hamas: From resistance to government. Seven Stories Press, 2012. [4] Caridi, Paola. Hamas: From resistance to government. Seven Stories Press, 2012. [4] Caridi, Paola. Hamas: From resistance to government. Seven Stories Press, 2012. [4] Caridi, Paola. Hamas: From resistance to government. Seven Stories Press, 2012. [4] Caridi, Paola. Hamas: From resistance to government. Seven Stories Press, 2012. [4] Caridi, Paola. Hamas: From resistance to government. Seven Stories Press, 2012. [4] Caridi, Paola. Hamas: From resistance to government. Seven Stories Press, 2012. [4] Caridi, Paola. Hamas: From resistance to government. Seven Stories Press, 2012. [4] Caridi, Paola. Hamas: From resistance to government. Seven Stories Press, 2012. [4] Caridi, Paola. Hamas: From resistance to government. Seven Stories Press, 2012. [5] Chehab, Zaki. Inside Hamas: The untold story of militants, martyrs and spies. Bloomsbury Publishing, 2007. [5] Chehab, Zaki. Inside Hamas: The untold story of militants, martyrs and spies. Bloomsbury Publishing, 2007. [5] Chehab, Zaki. Inside Hamas: The untold story of militants, martyrs and spies. Bloomsbury Publishing, 2007. [6] Opinion | Israel’s Shortsighted Assassination - The New York Times (nytimes.com) [7] Hamas's 2017 Document, commonly referred to as Hamas's "new charter": Hamas in 2017: The document in full | Middle East Eye [7] Hamas's 2017 Document, commonly referred to as Hamas's "new charter": Hamas in 2017: The document in full | Middle East Eye [8] Hamas's 1988 Covenant, commonly referred to as Hamas's "charter": The Avalon Project : Hamas Covenant 1988 (yale.edu) [9] Sinwar: 'It's time for a change, end the siege' (ynetnews.com) [10] Gunning, Jeroen. Hamas in politics: democracy, religion, violence. HURST Publishers, 2007. [11] Hamas. Our Narrative: Operation Al-Aqsa Flood [11] Hamas. Our Narrative: Operation Al-Aqsa Flood
[12] Scahill, Jeremy.On the Record with Hamas. Dropsitenews.com, 9 July 2024: [12] Scahill, Jeremy.On the Record with Hamas. Dropsitenews.com, 9 July 2024: [13] https://t.me/PalestineResist/13228 [14] Pappe, Ilan. The Collapse of Zionism. New Left Review, 21 June 2024 [14] Pappe, Ilan. The Collapse of Zionism. New Left Review, 21 June 2024 [15] How the Gaza genocide will lead to Israel's collapse, with Shir Hever. Electronic Intifada, 11 June 2024 [16] Are Israel and Hamas guilty of war crimes?, with Osama Hamdan. AlJazeera, 13 October 2023 [17] October 7. AlJazeera, 20 March 2024 [17] October 7. AlJazeera, 20 March 2024 [18] Hamouchene, Hamza. The false equivalence of the colonized and colonizer. Africa is a Country, 21 November 2023 [18] Hamouchene, Hamza. The false equivalence of the colonized and colonizer. Africa is a Country, 21 November 2023 [19] Battle of Algiers (1956–1957) - Wikipedia [19] Battle of Algiers (1956–1957) - Wikipedia [20] Finkelstein, Norman. NAT TURNER IN GAZA. normanfinkelstein.com, 26 October 2023: [21] Alikhan, Zubayr. The unthinkability of slave revolt. Mondoweiss, 8 February, 2024 [21] Alikhan, Zubayr. The unthinkability of slave revolt. Mondoweiss, 8 February, 2024 [22] Abu Sitta, Salman. I could have been one of those who broke through the siege on October 7. Mondoweiss, 4 January, 2024. [23] Price, Wayne. National Self-Determination, Internationalism, and Libertarian Socialism. The Anarchist Library, 8 November, 2017. [23] Price, Wayne. National Self-Determination, Internationalism, and Libertarian Socialism. The Anarchist Library, 8 November, 2017. [23] Price, Wayne. National Self-Determination, Internationalism, and Libertarian Socialism. The Anarchist Library, 8 November, 2017.
[24] Malatesta, Errico. The method of freedom: an Errico Malatesta reader. AK Press, 2014. [24] Malatesta, Errico. The method of freedom: an Errico Malatesta reader. AK Press, 2014. [25] Fanon, Frantz. Pour la révolution africaine. Paris: Maspero, 1969. [25] Fanon, Frantz. Pour la révolution africaine. Paris: Maspero, 1969. [25] Fanon, Frantz. Pour la révolution africaine. Paris: Maspero, 1969. [26] New York City Students for Justice in Palestine. The BDS Ceiling. nycsjp.wordpress.com, 4 October. 2015. [26] New York City Students for Justice in Palestine. The BDS Ceiling. nycsjp.wordpress.com, 4 October. 2015. [27] Awad, Sumaya and Thier, Daphna. In Israel, Zionism Prevents Working-Class Solidarity. Jacobin, 4 April 2023 [28] Goner, Ozlem. Internationalism Beyond the Geopolitics of States and Principled Solidarity in "Complex" Situations: Kurdish and Palestinian Solidarity. Jadaliyya, 24 October 2023 [31] Ervin, Lorenzo Kom'boa. Anarchism and the Black revolution - The definitive edition. Pluto Press (2021)
JALANAN 11 PERPUST m