Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Jurnal Serikat Tahanan No. 4

32 halaman · 1 halaman diproses dengan OCR · 3.0 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. MINIMAL DONASI JURNAL RP 35.000 SERIKATTAHANAN Terbit tidak teratur.
  2. Wawancara dengan Anton Latumutuany, Tahanan Politik Maluku
  3. Apakah saudara Anton mendapat remisi?
  4. Apa tujuan perjuangan yang membuat saudara Anton ditahan?
  5. Cannabis, Kemiskinan Struktural, dan Kapitalisme Farmasi
  6. Kemiskinan Struktural: Alat Kapitalisme untuk Mengontrol
  7. Negara dan Polisi: Anjing Penjaga Kapitalisme
  8. Ketakutan Industri Farmasi terhadap Cannabis
  9. Bukan Hanya Legalisasi
  10. Catatan dari Seberang
  11. Puisi Terpilih Anggota Serikat Tahanan
  12. Bahaya Dwifungsi TNI dalam Pemberantasan Narkoba
  13. 2. Tumpang-Tindih di Perbatasan
  14. 3. Pemberantasan Tanpa Penegakan Hukum?
  15. 4. Ketidakcocokan Peran TNI dalam Reformasi Kebijakan Narkotika
  16. Referensi

MINIMAL DONASI JURNAL RP 35.000 SERIKATTAHANAN Terbit tidak teratur.

No.4/Maret 2025

Wawancara dengan Anton Latumutuany, Tahanan Politik Maluku

Update Solidaritas Tahanan Maret 2025

Cannabis, Kemiskinan Struktural, dan Kapitalisme Farmasi

Puisi-puisi Pilihan Anggota Serikat Tahanan

Bahaya Dwifungsi TNI dalam Pemberantasan Narkoba

Muhriyono (petani Pakel, Banyuwangi):

Dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pengeroyokan terhadap sekuriti PT. Bumisari Maju Sukses, Muhriyono dituntut

1,5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dan divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada 8 November 2024 dengan penjara selama 9 bulan. Pada hari Jumat, 7 Maret 2025, beliau bebas dari Lapas Banyuwangi untuk kembali berjuang bersama RTSP (Rukun Tani Sumberejo Pakel).

Sebelumnya, di lain kasus, Pak Suwarno, Pak Untung, dan Pak Mulyadi atau yang lebih akrab dikenal sebagai Trio Pakel telah mengalami kriminalisasi serupa oleh pihak yang sama. Divonis bersalah oleh PN Banyuwangi dengan pidana 5 tahun 6 bulan penjara dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tahap banding, Trio Pakel harus mendekam sekitar 14 bulan di dalam tahanan sebelum akhirnya kembali pulang pada Mei 2024 setelah permohonan kasasi dikabulkan Mahkamah Agung.

Info lebih lanjut mengenai perjuangan masyarakat Pakel, melalui Instagram: @rukunpakel

Antonius Latumutuany (masyarakat adat Maluku Tengah) Ditangkap pada 18 Maret 2023, Anton dituntut 3 tahun penjara dan divonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Masohi. Anton dijerat dengan pasal makar setelah mengikatkan sehelai bendera Republik Maluku Selatan (RMS) pada sebuah pohon di sasi adat di desa Negeri Piliana, sebuah desa di kaki gunung Binaiya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemasangan patok batas yang dilakukan oBadan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Masyarakat adat Negeri Piliana sudah semakin terdesak sejak Gunung Binaiya ditetapkan sebagai Taman Nasional Manusela, dan pemasangan patok tersebut mengancam kebun warga yang tersisa melalui program Hutan Produksi Konversi (HPK).

Meskipun pada tingkat kasasi majelis hakim menyatakan bahwa tindakan Anton juga tidak memenuhi unsur makar seperti yang diatur dalam Pasal 87 KUHP, mereka menegaskan bahwa Anton terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana mengibarkan lambang, bendera, atau simbol yang dilarang oleh pemerintah Indonesia dan memutuskan menolak permohonan kasasi Anton sebagai terdakwa.

Anton menjalani masa tahanan secara penuh dan bebas murni pada 16 Maret 2025 sekitar pukul 10:00 WIT.

Info lebih lanjut mengenai perjuangan masyarakat Maluku, lihat Instagram @thn_bamm

Wawancara dengan Anton Latumutuany, Tahanan Politik Maluku

Apakah saudara Anton masih ingat kapan ditangkap & kapan menandatangani surat penahanan?

Penangkapan waktu itu tanggal 3 Maret 2023, dibawa ke Polres Masohi (Maluku Tengah). Saya tandatangan Surat Penangkapan tanggal 16 Maret 2023, dan tanda tangan Surat Penahanan tanggal 18 Maret 2023.

Apakah saudara Anton mendapat remisi?

Tidak pernah dapat remisi. Remisi Umum 17 Agustus dan Remisi Hari-hari Besar Keagamaan tidak pernah dapat. Saya pernah tanya kenapa tidak pernah dapat, lalu pihak Rutan mengatakan nanti susul remisi, tapi saya menunggu tidak pernah ada remisi yang keluar.

Apakah saudara Anton tidak mengikuti program pembebasan bersyarat karena keinginan pribadi atau program tersebut memang tidak tersedia bagi tahanan dengan kasus makar?

Waktu putusan surat penetapan sebagai narapidana dari Kejaksaan (setelah sidang Kasasi) masuk ke Rutan Masohi, besoknya saya langsung ke bagian registrasi. Saya meminta untuk jalani masa tahanan murni saja, karena 2/3 masa tahanan sudah lewat dari tanggal 16 Juli 2024. Setelah 2 minggu petugas registrasi, yang bagian berkasberkas untuk pembebasan bersyarat, memanggil saya ke ruangannya lalu menanyakan saya; “kamu sebenarnya mau bebas murni atau bebas bersyarat?”, lalu saya jawab; “saya bebas murni saja”. Petugas tersebut menanyakan hal itu berulang kali, tapi saya tetap dengan jawaban yang sama, saya mau bebas murni. Kemudian petugas itu bilang; “Kamu senang tinggal di bui? Kamu tidak ingat anak dan istri diluar?”. Berulang kali dia bilang kata-kata seperti itu. Dari situlah langsung perasaan saya dan hati kecil saya berubah kemudian saya bilang; “Kalau begitu saya mengurus pembebasan bersyarat saja”. Kemudian saya mengurus proses administrasi Pembebasan Bersyarat, sampai kakak perempuan saya jadi penjamin. Saya menanti pembebasan bersyarat sampai beberapa bulan tidak pernah keluar. Padahal di papan informasi yang saya baca di Rutan, proses Pembebasan Bersyarat hanya akan makan waktu 15 hari. Sampai tanggal 13 Maret 2025, SK

Pembebasan Bersyarat saya baru keluar. Kemudian saya ke registrasi untuk menolak pembebasan bersyarat karena masa tahanan saya tinggal 3 hari lagi, saya membuat dan tanda tangan Surat Pernyataan untuk Bebas Murni.

Apakah saudara Anton juga mengalami perundungan/ pemerasan baik dari tahanan lain ataupun dari petugas selama menjalani hukuman di dalam rutan?

Saat baru pertama masuk tahanan di 2023, bahkan sebelum sidang dimulai, ada kekerasan dari petugas penjaga rutan. Ia memukul saya dan menodong saya dengan senjata api (pistol). Petugas itu bertanya; “kamu yang kasus RMS? Kamu kenal saya atau tidak?”, lalu saya bilang; “saya tidak kenal”. Lalu ia bertanya dengan marahmarah; “kamu dan siapa saja yang kibarkan bendera RMS?” sebanyak 3 kali, lalu saya bilang “saya sendiri”, lalu ia mengambil pistol dari sarungnya yang berada di atas meja lalu ia tanya “kamu mau jawab atau mau saya tembak?”, lalu saya bilang “kalau mau tembak, tembak saja pak, saya sendiri yang kibarkan bendera”, karena dia sudah marah, ia menyikut saya dengan sikut kanannya ke arah kepala bagian muka saya sebanyak 2 kali. Pukulan tersebut membuat saya merasa sangat pusing dan langsung membuat saya terduduk. Petugas itu membentak dan memaksa saya untuk berdiri dengan mengatakan; “Ose (red- Kamu) berdiri!”. Saat itu saya hanya bisa duduk dan bilang; “Pak, beta (redsaya) pusing, beta duduk jua (redsaja)”.

Kalau kekerasan oleh sesama tahanan di dalam Rutan, waktu pertama masuk ada tahanan yang paksa dan suruh saya memukul tembok. Ada juga sesama tahanan yang memukul tangan saya dengan gagang sapu. Menurut mereka, ini sudah jadi tradisi yang dilakukan pada narapidana yang baru masuk, sejak 2019. Mereka juga cerita kalau aksi-aksi seperti ini bahkan bisa lebih “keras” lagi ketimbang yang saya terima.

Apa tujuan perjuangan yang membuat saudara Anton ditahan?

Tujuan saya melakukan aksi penolakan pemasangan patok Taman Nasional Manusela dengan mengibarkan bendera Republik Maliku Selatan adalah untuk memprotes dan mengambil perhatian dari pemerintah Republik Indonesia. Supaya mereka bisa melihat tempat mereka pasang patok Taman Nasional ini di kebun saya, warisan bapak dan leluhur saya, yang sudah dibuat jadi kebun sejak dahulu mereka masih hidup, jauh sebelum Taman Nasional ini ada. Dan supaya pemerintah bisa menegur pihak Kehutanan, kenapa sampai mereka bisa mengambil lahan milik rakyat sebanyak itu. Saya ingin membela dan menjaga tanah adat. Saya akan tetap menolak pemasangan patok di Negeri Piliana. ★

Cannabis, Kemiskinan Struktural, dan Kapitalisme Farmasi

oleh Maria Magdalena

Trigger Warning: Tulisan ini membahas hal berat seperti penindasan, kemiskinan struktural, kriminalisasi cannabis, eksploitasi industri farmasi, dan juga kekerasan aparat. Serta stigma dan ketidakadilan yang dirasakan keluarga saat orang terdekat terjebak dalam sistem hukum karena cannabis. Jika tema ini relate denganmu, maka kemungkinan akan memicu perasaan ngga nyaman dan kenangan yang sulit.

Hari-hari kadang terasa makin sempit, seperti dinding-dinding kehidupan terus mendekat, memenjarakan. Tenggat waktu menekan tanpa ampun, berita-berita berseliweran ngga berhenti, dan beban untuk bertahan hidup rasanya begitu berat. Pada momen seperti ini, aku jadi paham kenapa ada orang yang beralih ke cannabis — bukan cuma untuk mencari kelegaan, tapi juga sebagai bentuk perlawanan sunyi terhadap dunia yang terasa begitu berisik dan kacau.

Buat sebagian orang, cannabis menjadi obat. Ia menopang tubuh ketika rasa sakit kronis menyerang, melonggarkan otot-otot yang terlalu tegang menjadi rileks, dan meredam suara bising kecemasan yang terus memekik di kepala. Sederhana namun nyata, gimana tanaman ini bisa ngelakuin hal-hal yang sering kali dijanjikan tapi gagal diberikan oleh obat-obatan farmasi. Tapi ironisnya, tanaman ini malah dihakimi dan dicap buruk di banyak tempat, manfaatnya tenggelam di bawah stigma dan ketakutan yang sudah usang.

Cannabis bukan cuma soal menyembuhkan tubuh, namun juga soal menyembuhkan pikiran. Buat beberapa orang, ini bukan sekadar pelarian, tapi cara untuk bikin realitas yang tajam dan kejam jadi sedikit lebih lembut. Bayangkan kekacauan di kepalamu tiba-tiba melambat, simpul-simpul kecemasan yang mengikatmu mulai terurai, dan untuk sesaat, dunia terasa manusiawi. Hidup jadi sedikit lebih ringan, dan waktu yang biasanya seperti arus deras mendadak terasa berhenti. Momen-momen kecil seperti itu bisa jadi penyelamat bagi orang-orang yang hampir menyerah.

Namun, yaaa ngga semuanya indah memang. Ada sisi gelap yang jarang dibahas. Buat sebagian lainnya, cannabis menjadi tali penyelamat — upaya putus asa buat nemuin sedikit kedamaian di tengah hidup yang terasa ngga mungkin dijalani. Dunia ini keras. Tingkat kecemasan terus melonjak, biaya sekadar bertahan hidup makin menghimpit dan sesak, tapi kita semua diminta terus jalan seolah-olah ngga ada yang salah. Dalam kondisi seperti ini, cannabis jadi lebih dari sekadar tanaman; ia menjadi teman, pelipur lara, membantu bertahan ketika semuanya terasa runtuh.

Kenapa ya, sesuatu yang sederhana seperti tanaman bisa jadi topik yang bikin ribet banget? Aku sering kepikiran soal ini. Kriminalisasi cannabis itu kayak gambaran kejam dari kemiskinan yang dipelihara dan dibuat kapitalisme. Kita hidup di dunia yang semuanya tuh ada harganya — bahkan hak untuk sehat atau sekadar hidup layak dijual sebagai barang mewah dan limited. Kemiskinan ini bukan kecelakaan, bukan sekadar efek samping dari sistem yang kacau. Ini dirancang, sengaja dibuat biar mereka yang di atas tetap aman di singgasana mereka.

Dan cannabis? Tanaman yang sebenarnya punya potensi besar buat kesehatan atau bahkan bantu ekonomi kecil malah dianggap ancaman. Tapi ancamannya bukan ke masyarakat, kan? Ancaman sebenarnya adalah gimana cannabis bisa ngeguncang industri farmasi yang memonopoli itu, yang cuma peduli sama cuan. Negara, industri farmasi, sampai polisi bekerja bareng untuk memastikan cannabis tetap dilarang. Mereka pakai narasi “bahaya narkotika” buat nutupin agenda mereka — buat tetap berkuasa. Hhhh…

Kemiskinan Struktural: Alat Kapitalisme untuk Mengontrol

Kemiskinan ini ngga terjadi begitu saja. Kemiskinan juga merupakan produk dari eksploitasi sistemik. Kapitalisme menciptakan dunia di mana orang dipaksa bertahan dengan upah yang rendah, kerja yang berat, atau mencari celah di luar sistem formal untuk tetap melanjutkan hidup. Di tengah tekanan itu, cannabis sering muncul sebagai pilihan terakhir — entah jadi sumber penghasilan, obat yang terjangkau, atau pelarian sederhana dari beban hidup yang terus menghimpit.

Tapi kapitalisme ngga pernah membiarkan solusi yang ngga menghasilkan keuntungan buat elitnya. Industri farmasi, salah satu pilar terbesar kapitalisme global, punya peran penting dalam mengontrol siapa yang punya akses kesehatan. Mereka menetapkan harga yang mencekik, memonopoli paten, dan memastikan bahwa kebutuhan akan kesehatan terus jadi mesin uang bagi mereka.

Cannabis, dengan manfaat medisnya yang luas menjadi ancaman bagi model bisnis ini. Sebagai obat alami yang terjangkau dan mudah diakses hanya dengan menanam sendiri, cannabis meruntuhkan narasi bahwa kesehatan harus mahal dan dikontrol oleh resep dokter.

Jika orang mulai menanam tanaman mereka sendiri untuk mengobati rasa sakit kronis atau kecemasan, industri farmasi akan kehilangan keuntungannya yang bernilai miliaran.

Negara dan Polisi: Anjing Penjaga Kapitalisme

Negara, yang seharusnya melindungi rakyatnya justru sering jadi perpanjangan tangan kapitalisme. Dengan undang-undang yang mengkriminalisasi cannabis, negara memastikan bahwa solusi ini tetap di luar jangkauan rakyat kecil. Negara ngga bertindak netral. Dalam setiap kebijakan yang dibuat, ada kepentingan kapitalisme yang tersembunyi di baliknya. Undang-undang yang mengkriminalisasi cannabis ngga benar-benar bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang mereka klaim. Polisi, sebagai eksekutor hukum menjalankan perannya dengan brutal terutama terhadap komunitas miskin yang mencoba bertahan hidup dengan menanam atau menjual cannabis.

Bayangkan, ada seorang petani kecil yang menanam cannabis untuk bayar sekolah anaknya. Di mata hukum, ia langsung dicap kriminal. Polisi datang, meratakan ladangnya, dan menyeretnya ke penjara. Di sisi lain, perusahaan farmasi besar bebas mengembangkan obat berbasis cannabis di lab mewah mereka. Bedanya? Mereka punya uang untuk memanipulasi pelanggaran hukum yang mereka lakukan.

Kemiskinan struktural bikin siklus ini makin kejam. Orang miskin ngga punya akses untuk kesehatan layak karena biayanya yang selangit. Cannabis, yang sebenarnya bisa jadi solusi terjangkau dan efektif, malah dirampas oleh sistem hukum yang lebih peduli dengan keuntungan kapitalis. Kalau orang miskin tetap bekerja dalam sistem formal, mereka hanya dapat upah rendah. Kalau mencoba alternatif seperti cannabis, mereka dihukum.

Hukum yang mengkriminalisasi cannabis ini ngga pernah benar-benar perihal moral atau melindungi masyarakat dari “bahaya.” Ini soal kontrol. Polisi ngga melindungi rakyat; mereka melindungi properti dan kekuasaan elit. Sistem ini memastikan bahwa orang miskin ngga punya pilihan kecuali tunduk pada tatanan yang ada.

Kemiskinan bukan cuma soal ngga punya uang. Tapi juga kehilangan akses, pilihan, dan peluang untuk hidup layak. Dalam dunia yang adil, cannabis bisa jadi solusi terjangkau untuk berbagai masalah kesehatan. Tapi kapitalisme farmasi ngga menginginkan masyarakat yang sehat —mereka butuh orang sakit yang terus-menerus membeli obat-obatan mahal. Karena, di bawah kapitalisme kesehatan itu bukan hak tapi komoditas.

Ketakutan Industri Farmasi terhadap Cannabis

Industri farmasi ngga cuma membenci cannabis; mereka takut dengan potensi pembebasannya. Cannabis memberikan alternatif yang ngga hanya lebih terjangkau, tapi juga memberdayakan. Ketika orang punya akses ke solusi alami, mereka ngga lagi sepenuhnya bergantung pada sistem kapitalis.

Tapi legalitas cannabis di beberapa negara ngga serta-merta mengubah semuanya. Justru, dalam banyak kasus, legalisasi malah menciptakan pasar baru yang dikuasai oleh korporasi besar. Petani kecil yang selama ini mengandalkan cannabis untuk hidup tetap terpinggirkan, sementara perusahaan farmasi yang punya modal besar menguasai pasar legal dengan produk premium berbasis cannabis yang harganya selangit. Jadi, meski cannabis legal, tetap saja yang mendapat untung besar adalah mereka yang sudah kaya, bukan orang biasa yang justru membutuhkan akses terjangkau.

Bukan Hanya Legalisasi

Kemunafikannya begitu jelas. penguasa malah mengkriminalisasi tanaman yang bisa memberikan sedikit kelegaan. Apa mereka benar-benar memikirkan kita?

Ironisnya, mereka yang berkuasa justru mendorong kita ke ambang batas, lalu menolak alat yang bisa membantu kita mundur sedikit dari jurang itu.

Legalisasi cannabis bukan hanya soal menghapus larangan, namun juga mengurai akar masalah yang lebih besar: kapitalisme, kemiskinan struktural, dan hukum yang ngga adil. Iya, legalisasi bisa jadi langkah pertama yang penting, tapi kita juga harus sadar bahwa ini hanya sebagian kecil dari perjuangan yang lebih besar. Kalau kontrol terhadap cannabis tetap ada di tangan elit dan korporasi besar, kita hanya akan melihat sistem baru yang lebih licik untuk mengeksploitasi rakyat, bukan sistem yang adil dan memberdayakan.

Legalitas cannabis harus dimaknai sebagai langkah menuju sesuatu yang lebih besar: pemberdayaan, akses yang adil, dan hak yang merata. Ini bukan hanya soal cannabis, tapi melawan sistem yang membuat orang miskin tetap terperangkap dalam lingkaran yang ngga adil, yang menghukum mereka hanya karena mereka mencoba untuk bertahan hidup. Ini juga tentang gimana sistem kesehatan yang dikendalikan oleh kapitalisme farmasi menjadikan kesehatan sebagai komoditas yang hanya dapat diakses oleh mereka yang mampu membeli, sementara banyak orang dipaksa mencari alternatif yang sering kali dianggap ilegal.

Cannabis menjadi simbol ketangguhan, bukti kebutuhan manusia akan kenyamanan dan ketenangan, sekaligus pengingat tentang gimana masyarakat sering gagal mendukung kita, namun kita tetap berjuang untuk menyembuhkan diri. Baik itu sebagai obat, momen rekreasi, atau cara untuk melarikan diri, cannabis adalah bentuk perlawanan sunyi dari dunia yang begitu brengsek ini. ★

Catatan dari Seberang

oleh Moj

Penegakan Undang-Undang Narkotika telah mengakibatkan lebih dari 60% orang yang ditahan di penjara Indonesia dirampas kebebasannya karena pelanggaran terkait narkoba.1 Hingga 31 Januari 2024, total 266.497 orang ditahan di penjara Indonesia, dibandingkan dengan kapasitas resmi sekitar 137.000; yang berarti over-kapasitas tingkat hunian 194%.2

Rezim pengendalian narkoba telah menyebabkan banyak masalah dalam sistem penjara Indonesia: mulai dari kepadatan penghuni dan penyediaan layanan kesehatan yang buruk hingga program rehabilitasi dan reintegrasi yang terbatas dan terabaikan. Kriminalisasi dan pemenjaraan mendorong kemiskinan, ketidaksetaraan, dan marginalisasi; namun bagi banyak orang dalam kemiskinan, ekonomi gelap menyediakan lapangan kerja, keamanan, dan akses ke layanan penting. Penggunaan dan kepemilikan narkoba untuk penggunaan pribadi dapat dihukum dengan denda yang sangat tinggi dan hukuman penjara yang lama, sementara perdagangan lima gram atau lebih obat-obatan tertentu dapat berujung hukuman mati.

Kemiskinan tidak hanya terkait dengan kurangnya pendapatan atau konsumsi, tetapi juga terkait dengan masalah multidimensi, seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, yang menyebabkan orang tetap berada dalam kondisi yang kurang mampu. Orang dengan catatan kriminal karena pelanggaran narkoba cenderung tidak memperoleh pekerjaan yang layak, dan akses ke pendidikan, perumahan, kesehatan, dan layanan sosial. Jadi, mereka memasuki siklus kemiskinan dengan dampak negatif pada keluarga, komunitas, dan masyarakat mereka. Penjara di Indonesia menampung banyak orang yang menggunakan narkoba dan pelanggar narkoba tingkat rendah yang tidak melakukan kekerasan, banyak di antaranya menjual narkoba untuk memenuhi ketergantungan narkoba atau kebutuhan dasar.

Saya menemukan sistem penjara sebagai pengasuh. Dengan menjadi pengasuh, pada dasarnya, otoritas menggunakan saya sebagai alat mereka. Itu berarti berurusan dengan sistem hukum, polisi, dan semua lembaga. Itu berarti datang selama penyelidikan dua kali seminggu, ke fasilitas tersebut, menyediakan pakaian, makanan, dan uang sambil juga berurusan dengan pengacara, pengadilan, dll. Itu berarti mengantre untuk dikunjungi dan melihat orang-orang di barisan yang sama dengan saya. Maksudnya adalah melihat bagaimana orang-orang yang dipenjara, kurang lebih, diperlakukan.

Selain perpisahan, frustrasi, dan ketidakpastian. Pihak berwenang terus mengharapkan segalanya dari saya sebagai pengasuh. Waktu, tenaga, dan uang tidak saya miliki. Mereka “menawarkan” rehabilitasi sebagai sesuatu yang dapat kita beli dengan harga yang sangat tinggi, padahal itu seharusnya merupakan hak dasar. Mereka menggunakan orang-orang di luar untuk membantu orang-orang yang mereka kurung, sementara pada saat yang sama mengancam dan mencoba memeras mereka. Tidak ada buku panduan tentang ini, aneh bagaimana hal seperti itu bisa begitu normal namun juga tabu, pada saat yang sama.

Saya datang ke Berlin pada bulan Februari, dan kemudian, saat itu sedang perayaan 4.20. Orang-orang merayakannya. Rasanya aneh bahwa di belahan dunia lain, banyak kehidupan hancur oleh tanaman yang sama. Menghadapi sistem penjara bisa berbeda untuk setiap orang di mana saja. Dari pengalaman saya di Indonesia, itu melalui birokrasi yang rumit, teror, penyiksaan, dan pemerasan. Tidak ada cara pasti untuk melakukan sesuatu, tidak ada pedoman. Semuanya penuh dengan ketidakpastian dan keserakahan.

Namun, ini bukan hanya tentang saya. Ada ribuan kasus seperti itu, yang terjadi begitu seringnya sampaisampai orang-orang menganggapnya sebagai hal yang lumrah. Ini adalah salah satu dari banyak alasan yang dapat menyebabkan atau digunakan untuk kriminalisasi. Bagi saya, bukan hal lumrah menerima berita begitu sering bahwa teman Anda dipenjara dalam waktu yang sangat lama karena hal semacam ini. Namun, karena hal ini sangat distigmatisasi, hal ini membuat orang ragu untuk mencari bantuan dan membela diri. Hal ini tidak hanya memengaruhi orang-orang yang dikurung, tetapi juga orang-orang yang merawat orang lain, seperti keluarga dan masyarakat.

Pada akhirnya, saya membagikan ini, berharap ini akan membantu atau setidaknya membuat seseorang (dan saya sendiri) merasa tidak terlalu kesepian dalam situasi seperti ini. Untuk orang-orang yang berada di barisan yang sama dengan saya saat itu, atau saat ini. Untuk memberi harapan dan kekuatan, yang saya harap bisa berarti bagi seseorang yang menghadapi situasi yang tidak mungkin dan tidak pasti, karena, pada akhirnya, kita hanya memiliki satu sama lain.

Dipaksa untuk melihat orang-orang dalam situasi yang tidak manusiawi sungguh menghancurkan, melihat orang-orang di fasilitas yang penuh sesak yang tidak memiliki fasilitas dasar seperti air bersih, perawatan kesehatan, dan ventilasi yang layak. Belum lagi diskriminasi gender, stigma, dan ketidakseimbangan kekuasaan.

Tidak ada seni yang dapat menggambarkan semua perasaan, dan tidak ada estetika yang dapat menjelaskan hal ini.

Bahkan pada akhirnya, cerita dan pengalaman saya bukan hal yang baru. Tapi saya pikir penting untuk berbicara bahwa tidak adil bagi siapa pun untuk menghadapi penindasan dan penahanan atas sesuatu yang bersifat non-kekerasan. Menurut pendapat saya, mereka tidak butuh lebih banyak lagi penahanan dan penindasan. Saya membuat ini untuk saya dan semua orang yang berdiri atau sedang berdiri di barisan yang sama dan berusaha menahan rasa gugup mereka. Untuk para ibu, istri, anakanak, orang tua, saudara. Untuk orang-orang yang menghadapi diskriminasi dan penindasan. Untuk orang-orang yang memperjuangkan apa yang benar.

Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah melalui komunitas dan orang lain. Sistem dan otoritas mengharapkan kita untuk menerimanya, mengisolasi dan meneror kita. Mereka ingin kita diam. Membuat kita saling bermusuhan. Memisahkan. Tapi lewat kepedulian, empati, dan pengertian bersama, setidaknya, kita punya harapan.

Aku berdoa untuk para ibu di tangga. yang cemas menunggu dan menduga ada apa selanjutnya untuk yang terpisah dan untuk yang berduka

oleh Moj

1 https://nasional.kompas.com/read/2023/03/31/23415261/ditjen-hamsebut-60-persen-tahanan-di-indonesia-terkait-kasus-narkotika

2 https://hri.global/wp-content/uploads/2024/03/LBHM-HRI-IndonesiaHRCtee-2024_FIN.pdf

Puisi Terpilih Anggota Serikat Tahanan

Berbisik pada Tanah

oleh Kawa Intifada

Hingga semua penjara!

Rata dengan tanah!

Hingga semua penjara!

Jadi lautan kata!

Hey! Selamat datang!

Engkau tiba di kandang musuh!

Kita kembali dengan distorsi garang!

Kata-kata adalah senjata yang ampuh!

Para pecundang berlalu-lalang!

Menatapmu dari jendela besi!

Dalam ruang tanpa pandangan!

Wawasan dan kepalan tangan adalah kunci!

Aku adalah senyum dan kemarahan!

Mari bermain dalam sandiwara!

Tentang dendam, kuasa dan lencana!

Hancurkan sistem dengan amukan membara!

Persetan para perwira!

Yang membual diatas kursi!

Lawanmu semakin nyata!

Kemarahan yang tanpa henti!

Jangan pernah tundukkan kepala!

Kepada selain yang Maha Kuasa!

Rapat sejajar nyatakan perang! Pada bengis yang semena-mena!

Mungkin ini sesuatu yang kau benci! Namun ini adalah baik bagimu! Penindasan datang berkali-kali! Penamu tajam menghantam bagai peluru!

Hingga semua penjara! Rata dengan tanah! Hingga semua penjara! Jadi lautan kata!

Angkat dagumu,

Terdakwa!

Pandanglah ke langit,

Harap yang retak

Menunggu hancur

Ditinggalkan

Tembok dan jeruji takkan menyakitimu

Hiduplah hari ini!

Esok, pulanglah sebagai puisi.

oleh 1808 20 Maret 2025

Aku telah berjuang bersamamu memasuki segala yang terlarang, terburuk dan terjauh. Dan apabila ada sesuatu dalam diri yang pantas disebut kebaikan, itu adalah bahwa aku tidak takut pada larangan.

Kita disini, di ruangan ini, di tempat dan kesulitan yang sama, di tujuan yang sama. Orang-orang silih berganti, datang dan pergi atau mati tak kembali. Sampai di mana kita diberikan kebebasan yg abadi(?)

Sungguh terlalu sering mengikuti kaki-kaki kebenaran, tapi kaki-kaki kebenaran itu justru menendang wajahku. Terkadang aku berniat berdusta, tapi lihatlah! Hanya saat itu aku sampai pada kebenaran..

Rindu adalah kata yang terbentuk dari serangkaian kenangan indah yang tebersit, lalu jiwa meresponnya dengan menginginkan kenangan-kenangan indah tersebut terulang kembali walau tidak seperti yang diinginkan.

Hidup adalah perjalanan yang tak selalu mudah Kadang jalannya lurus, sering pula berbelok tanpa arah Kita belajar bukan hanya dari yang indah Tapi juga dari luka yang diam-diam menguatkan langkah

Ada hari dimana langit terasa dekat

Dan ada pula malam yang sepi menjerat

Namun di tiap detik yang terasa berat

Ada bisikan halus: “Kamu sudah sejauh ini, jangan

mengeluh lelah dan jangan menoleh ke belakang.”

Makna hidup bukan tentang berlari tercepat Tapi tentang berhenti sejenak, menarik napas yang sempat tersesat Menghargai detik yang berlalu Karena waktu tak pernah memberi kita kesempatan untuk mengulang itu.

Kita jatuh bukan untuk kalah

Tapi untuk mengerti cara bangkit dengan cahaya lebih terang Karena kekuatan sejati bukan pada mereka yang tak pernah jatuh Tapi pada mereka yang tetap memilih berdiri meski hati sesak terhimpit keluh.

Merelakan yang telah terjadi Karena sekuat apapun meratap dan menyesal Waktu tak akan bisa kembali di detik yang sama. Yang pergi biarlah pergi, yang hilang biarlah menjadi kenangan Karena hidup bukan tentang mengikat masa lalu Tapi tentang melangkah dengan hati yang baru.

Hidup mengajarkan bahwa kehilangan adalah guru yang kejam. Namun justru disanalah kita paham Bahwa memiliki bukan soal menggenggam erat Tapi soal merelakan, dengan hati yang tetap lapang.

Jadi berjalanlah, meski pelan, meski tertatih Karena setiap langkahmu adalah bukti Bahwa kamu hidup bukan untuk menyerah Tapi untuk menjadi cahaya, meski di tengah gelap pekat mencekam.

22 Februari 2025

oleh Ari

530/224 CELL/0233/7/28

WILL BE FREE SOLIDARITYFOR ANARCHISTPRISONeRS

Bahaya Dwifungsi TNI dalam Pemberantasan Narkoba

Teks oleh LBH Masyarakat

Wacana perluasan kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sedang menyita perhatian publik.

Bayangin aja, Komisi I DPR mempercepat pembahasan revisi UU TNI dengan keinginan untuk menambahkan tiga tugas baru TNI untuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP), salah satunya adalah mengatasi masalah narkotika.¹

Sebagai lembaga bantuan hukum yang bergerak di bidang reformasi kebijakan narkotika, LBHM berpendapat kalo perluasan ini sungguh kebablasan, hilang arah, dan malah akan membawa banyak petaka di kemudian hari. Ada empat poin alasan mengapa kami berpendapat demikian.

1. Mengusung Kebijakan Usang “Perang terhadap Narkotika”

Penunjukkan TNI untuk menangani masalah narkotika memperkuat kebijakan perang terhadap narkotika yang sudah dimulai sejak pemerintahan Joko Widodo.

Kebijakan perang terhadap narkotika adalah kebijakan gagal karena dampaknya yang mengalienasi pengguna narkotika, menyumbang over kapasitas penjara,² dan menaikkan angka transmisi HIV.³ Bukan cuma itu, kebijakan perang terhadap narkotika juga meningkatkan angka pembunuhan ekstra yudisial, seperti yang terjadi di Filipina.⁴

Keterlibatan anggota TNI aktif yang dilatih untuk menggunakan senjata dan menembak target, berpotensi untuk meningkatkan angka pembunuhan tanpa proses hukum (extrajudicial killing). Catatan LBHM pada tahun 2017, menemukan bagaimana dalih perang terhadap narkotika memakan 99 korban nyawa dan 116 korban luka-luka dari orang-orang yang diduga ‘pelakuNarkotika’.⁵

2. Tumpang-Tindih di Perbatasan

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyatakan kalo perluasan TNI ke ranah narkotika adalah untuk menjaga wilayah perbatasan, sehingga wewenangnya gak akan tumpang tindih dengan polisi.⁶

Namun, dua institusi penegak hukum di urusan narkotika selama ini, yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) dan polisi, juga sudah bertugas menjaga wilayah perbatasan. BNN, misalnya, sudah melakukan kolaborasi penjagaan penyelundupan gelap narkotika dengan BNN Provinsi, Kepolisian, Bea Cukai, dan Imigrasi.⁷

Selain berpotensi menimbulkan tumpang-tindih wewenang koordinasi, pelibatan TNI untuk menjaga perbatasan juga berisiko menyebabkan perkara penyelundupan narkotika gak diselesaikan lewat jalur pidana, tetapi “penghalauan dan penyerangan”. Fungsi ini bukan Cuma berpotensi menghilangkan barang bukti, tetapi juga mengancam nyawa orang-orang yang gak bersalah. Dalam satu penyelundupan, seringkali yang terjaring bukan hanya bandar narkotika tetapi juga kurir yang memiliki peran minor dalam penyelundupan narkotika.

3. Pemberantasan Tanpa Penegakan Hukum?

Dalam keterangannya di hari Sabtu 15 Maret, Anggota Komisi I DPR RI, Tubagus (TB) Hasanuddin, juga menyatakan kalau kewenangan TNI akan ditambah untuk mengatasi narkotika yang akan diatur lebih ketat di

Peraturan Presiden. Namun, anehnya, ia berkata kalo keterlibatan TNI gak akan masuk ke penegakan hukum.⁸

Tanpa penegakan hukum, bagaimana kemudian masyarakat bisa mendapatkan keadilan? Proses hukum yang berkeadilan dibutuhkan untuk membedakan apa peran yang dimiliki oleh orang-orang yang ditangkap. Apakah orang itu adalah pengedar, pengguna, atau justru tidak bersalah? Jika pemberantasan narkotika gak lewat proses hukum, maka tersangka gak bisa mengakses hak atas peradilan yang adil, seperti pengacara, penerjemah, dan lain-lain.

Upaya militerisasi perkara narkotika tanpa penegakan hukum akan membuat asas praduga tidak bersalah yang diusung dalam hukum kita gak bekerja.

4. Ketidakcocokan Peran TNI dalam Reformasi Kebijakan Narkotika

Dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025, rencana revisi UU Narkotika menjadi salah satu legislasi yang ditargetkan akan selesai pada tahun ini. Revisi ini penting mengingat sudah usangnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang ini menjadi landasan atas berbagai permasalahan HAM dan gak adaptif dengan perkembangan zat dan kegunaan narkotika terbaru.

Reformasi kebijakan narkotika yang diusung mengarah ke dua hal, yakni kesehatan dan hak asasi manusia. Pertanyaannya, apakah anggota TNI memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang kesehatan dan hak asasi manusia yang berkaitan dengan narkotika? Belum tentu!

Jangan sampai reformasi kebijakan narkotika yang diupayakan selama ini diperkeruh oleh tambahan aktor yang gak ngerti apa intervensi yang perlu diberikan kepada pengguna narkotika.

Berdasarkan poin-poin di atas, kami menuntut anggota DPR dan K/L terkait untuk membatalkan revisi UU TNI. Penambahan kewenangan anggota TNI di perkara narkotika akan membuat berbagai permasalahan HAM di isu narkotika semakin banyak dan kompleks.★

Referensi

1.Chella Defa Anjelina, “Poin-poin Penting dalam Revisi UU TNI yang Perlu Dipahami Publik❞ kompas.com, 17 Maret 2025, diakses di

https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/17/080

000865/poin-poin-penting-dalam-revisi-uutni-yang-perlu-dipahami-publik?page=2

2. Rully Novian, dkk. Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya, (Jakarta: ICJR, 2018), hal 54-57.

3. Joanne Csete, dkk. “Public health and international drug policy.” Lancet vol. 387, 10026 (2016): 1427- 1480. Doi:10.1016/S0140-6736(16)00619-X.

4. Human Rights Watch, “License to Kill” Philippine Police Killing in Duterte’s “War on Drugs”, (Human Rights Watch, 2017).

5. Ma’ruf Bajammal, Menggugat Tembak Mati Narkotika, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2018)

6. Kurniawan Fadilah, “TNI Tangani Narkoba di RUU TNI, Utut Klaim Tak Tumpang Tindih dengan Polri”, news.detik.com, 15 Maret 2025, diakses di https://news. detik.com/berita/d-7825174/tni-tangani-narkoba-di-ruu-tniutut-klaim-tak-tumpang-tindih-dengan-polri

7. Humas BNN, “Border Management Consultation Meeting, Bangun Kolaborasi Jaga Perbatasan NKRI,” 15 November 2023, diakses di https://bnn.go.id/bordermanagement-consultation-meeting-bangun-kolaborasijaga-perbatasan-nkri/

8. Syakirun Ni’am, “Revisi UU TNI: Kewenangan Ditambah Urusan Narkoba-Siber, Lembaga yang Dijabat Prajurit Aktif Jadi 16”, nasional.kompas.com, 16 Maret 2025, diakses di https://nasional.kompas.com/read/2025/ 03/16/09100621/revisi-uu-tni-kewenangan-ditambahurusan-narkoba-siber-lembaga-yang-dijabat?page=all. ★

Mereka ingin membuat kita percaya Bahwa kita tidak berdaya Bahwa kita pantas mendapatkannya, dan kita harus patuh Bahwa mereka memiliki semua kendali Bahwa mereka dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan Mereka ingin kita merasa kesepian, terisolasi, Teralienasi Namun sebenarnya, kita tidak sendirian Kita sama sekali tidak sendirian.

oleh Moj

SELURUH HASIL PENJUALAN/DONASI DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI PROGRAM SOLIDARITAS SERIKAT TAHANAN.

INSTAGRAM: @SERIKATTAHANAN TWITTER: @SERIKATTAHANAN EMAIL: [email protected] MEDIUM: @SERIKATTAHANAN