Berhenti Menyuarakan Tata Ruang, Mari membangun Gerakan Alternatif dengan — Merancang Tata Kota Tandingan yang lebih Demokratis!
Disadari atau tidak, diskursus mengenai tata ruang dalam beberapa dekade terakhir cenderung terperangkap dalam pola advokasi normatif: kritik terhadap pelanggaran rencana tata ruang, tuntutan untuk menegakkan hukum, serta ajakan agar pemerintah kembali pada prinsip perencanaan yang “Sesuai aturan”. Namun Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tata ruang seringkali berfungsi sebagai instrumen kekuasaan untuk melegitimasi perampasan ruang hidup, komodifikasi kota, dan ekslusi bagi kelompok masyarakan rentan. Dalam konteks ini, sekadar menyuarakan tata ruang —
dalam pengertian legal-formal — tidak lagi memadai. Kegagalan tata ruang bukan semata persoalan teknis perencanaan atau arena politik tempat kepentingan negara dan modal saling berkelindan. Di banyak kota di Indonesia, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sering kali kekerasan struktural terhadap warga miskin kota. Advokasi tata ruang yang berkembang selama ini umumnya berfokus pada melandasinya. Kedua, advokasi semacam ini sering kali memposisikan warga sebagai objek
lemahnya pengawasan, melainkan persoalan struktural yang berakar pada relasi kuasa dalam produksi ruang perkotaan. Henri Lefebvre menegaskan bahwa ruang bukanlah entitas netral atau sekadar wadah aktivitas sosial, melainkan produk sosial yang dibentuk melalui relasi kekuasaan, ekonomi, dan ideologi. Dengan demikian, kritik terhadap tata ruang tidak cukup berhenti pada persoalan ketidaksesuaian prosedural, melainkan harus diarahkan pada pembongkaran relasi kuasa yang menjadikan ruang sebagai komoditas, bukan sebagai ruang hidup bersama — pergeseran paradigma perjuangan: dari advokasi reaktif berbasis regulasi menuju pembangunan gerakan alternatif yang secara aktif merancang tata kota secara demokratis, dengan warga sebagai subjek utama perencanaan. Dalam kerangka ini, tata ruang tidak dapat dipahami hanya sebagai dokumen teknis, tetapi sebagai
disusun dengan bahasa teknokratis yang mengklaim objektivitas dan rasionalitas. Namun, dalam praktiknya, dokumen tersebut kerap mencerminkan kepentingan investasi, akumulasi kapital, dan agenda pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi. Penggusuran kampung kota, penertiban pedagang kaki lima, hingga proyek reklamasi pesisir menunjukkan bagaimana tata ruang digunakan sebagai alat legitimasi
pelanggaran hukum dan prosedur formal: penyimpangan zonasi, cacat perizinan, atau minimnya partisipasi publik dalam proses perencanaan. Pendekatan ini memiliki keterbatasan mendasar. Pertama, ia mengandaikan bahwa keadilan spasial dapat dicapai melalui perbaikan mekanisme dalam sistem yang sama, tanpa mempertanyakan struktur politik-ekonomi yang
perlindungan hukum, bukan sebagai aktor yang memiliki kapasitas dan legitimasi untuk merancang ruangnya sendiri. Akibatnya, gerakan masyarakat kerap terjebak dalam pola reaktif: menolak proyek, menggugat kebijakan, dan menunggu putusan hukum. Sementara itu, logika pembangunan kota yang eksploitatif terus direproduksi. Maka dalam situasi hari ini, berhenti “sekadar menyuarakan” tata ruang tidak berarti menolak hukum atau kebijakan, melainkan menolak pembatasan perjuangan pada
ranah advokasi normatif semata. Perancangan tata kota secara demokratis menuntut redefinisi mendasar kebutuhan sosial warganya. Dalam praktiknya, pendekatan ini dapat diwujudkan melalui pemetaan proses sosial yang terus dinegosiasikan dan diproduksi bersama oleh warga. Partisipasi publik dalam perencanaan kota sering kali direduksi menjadi pembentukan gerakan sosial perkotaan yang terorganisir dan berkelanjutan. Manuel Castells menunjukkan bahwa gerakan sosial perkotaan memiliki seharusnya diorganisasikan. Dalam konteks ini, perancangan tata kota menjadi bagian dari strategi politik: secara demokratis menjadi kebutuhan yang mendesak. Perjuangan atas kota harus bergerak dari tuntutan normatif menuju praktik
mengenai siapa yang berhak merancang kota dan bagaimana proses tersebut dijalankan. Konsep right to the city yang diperkenalkan oleh Lefebvre dan dikembangkan lebih lanjut oleh David Harvey menegaskan bahwa hak atas kota bukan hanya hak individual untuk mengakses fasilitas perkotaan, tetapi hak kolektif untuk mengubah dan membentuk kota sesuai
partisipatif, perencanaan berbasis komunitas, hingga produksi pengetahuan tandingan (counter-knowledge) mengenai ruang kota. Inisiatif-inisiatif tersebut pun tidak perlu menunggu legitimasi negara sebagai prasyarat utama, tetapi membangun legitimasi politik melalui praktik kolektif dan solidaritas sosial antar warga. Dengan demikian, tata kota tidak lagi dipahami sebagai dokumen final yang bersifat statis, melainkan sebagai
konsultasi formal yang bersifat simbolik dan tidak mengikat. Merancang tata kota secara demokratis menuntut lompatan dari partisipasi semu menuju
potensi besar untuk menantang logika dominan pembangunan kota, terutama ketika mampu membangun jaringan solidaritas lintas sektor dan kelas sosial. Gerakan semacam ini tidak hanya memproduksi kritik terhadap kebijakan, tetapi juga visi alternatif dan praktik konkret mengenai bagaimana kota
sebagai alat pendidikan kritis, konsolidasi gerakan, serta pembentukan imajinasi kolektif tentang masa depan kota yang adil dan inklusif. Pada akhirnya, Berhenti menyuarakan tata ruang bukan berarti meninggalkan perjuangan atas ruang, melainkan menolak terjebak dalam logika advokasi yang sempit dan reaktif. Dalam menghadapi krisis perkotaan yang semakin kompleks, membangun gerakan alternatif dengan merancang tata kota
emansipatoris yang menempatkan warga sebagai perancang, pengelola, dan pemilik sah ruang hidupnya. Demokratisasi tata kota, dengan demikian, bukan sekadar tujuan akhir, melainkan proses politik yang secara aktif menantang relasi kuasa dominan dan membuka kemungkinan bagi kota yang lebih adil, inklusif, dan manusiawi.
Anti Hak Cipta siapapun dianjurkan untuk membaca, mencetak, dan membagikannya secara gratis!