Yavor Tarinski
"Ubah hidup! Ubah Masyarakat! Ide-ide ini benar-benar kehilangan maknanya tanpa menghasilkan ruang yang sesuai."
Henri Lefebvre
Pentingnya kota saat ini semakin meningkat karena, untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebagian besar populasi manusia tinggal di ruang perkotaan dan peran ekonomi kota berada pada puncaknya. Seperti yang dikemukakan Antonio Negri: “kota itu sendiri merupakan sumber produksi: wilayah yang terorganisir, dihuni, dan dilalui telah menjadi elemen produktif seperti halnya tanah yang digarap dulu. Semakin banyak, penduduk kota metropolis adalah pusat dunia yang sebenarnya…” Itulah mengapa kota berulang kali dirujuk dalam perdebatan tentang strategi politik, ekonomi, sosial, dan lainnya untuk masa depan.
Lanskap perkotaan modern sering digambarkan sebagai tempat yang “gelap” : sebagai tempat keterasingan, arsitektur abu-abu dan repetitif, dengan tingkat bunuh diri yang tinggi, gangguan psikologis yang berkembang dan kekerasan metropolitan yang meluas. Kota disajikan sebagai penjara dan penghuninya sebagai tahanan, dirampas oleh negara dan modal dari hak untuk campur tangan dalam penciptaan dan perkembangannya. Ini sebenarnya berlaku untuk sebagian besar kota kontemporer. Pembentukan kembali lanskap perkotaan sedang berlangsung, yang kadang-kadang mengarah pada pemindahan paksa orang-orang dari daerah yang nilainya telah meningkat ke daerah lain yang lebih rendah (seperti daerah kumuh yang terkenal). Dan “permainan” dengan kehidupan manusia yang nyata ini dimainkan demi modal dan akumulasi kekuatan — di tanah yang “dibersihkan” sedang dibangun pusat perbelanjaan, perkantoran, dll. atas nama pertumbuhan ekonomi. Henri Lefebvre menyebut kota jenis ini sebagai oligarki, yang dikelola untuk penduduknya oleh segelintir ahli negara dan manajer perusahaan elit, sehingga tidak lagi menjadi ruang publik.
Rakyat jelata, yang menjadi korban dalam “skema” ini, tidak mungkin untuk menolak proses yang terjadi, setidaknya jika mereka mau melawan melalui prosedur hukum yang diakui secara resmi — baik melalui sistem peradilan, maupun melalui apa yang disebut perwakilan politik, semua yang dalam posisi otoritas dan dengan demikian terkait dengan modal. Maka di kalangan akar rumput muncul berbagai bentuk perlawanan, reklamasi dan penciptaan kembali ruang publik perkotaan.
Kehilangan "Makna"
Hambatan besar bagi orang-orang untuk merebut kembali kota mereka adalah imajinasi masyarakat kontemporer, yang melihat, seperti yang dikatakan Richard Sennett, ruang publik sebagai 'tidak berarti'. Sennett menunjuk pada abad kesembilan belas, periode urbanisasi yang cepat dan bertumbuhnya ekonomi, di mana hasil dari krisis budaya publik adalah bahwa orang kehilangan kesadarannya sebagai kekuatan aktif, sebagai "publik" (Sennett, 1992: 261). Sennett menunjukkan bahwa selama periode ini peran penting dalam proses terampasnya ruang publik dari makna sesungguhnya adalah penerapan kode pakaian dan perilaku yang lebih seragam, sikap yang lebih pasif dan kurang bersosialisasi, yang semuanya dapat dilihat sebagai produk sampingan dari budaya konsumeris yang muncul dan logika keterwakilan periode itu. Seperti yang dikatakan Peter G. Goheen: “Jalanan menjadi tempat ilusi daripada pengungkapan kebenaran”. Dalam arti tertentu, manusia publik berubah menjadi penonton yang tidak begitu banyak berpartisipasi dalam kehidupan publik kota seperti yang dia amati.
Untuk mengatasi sudut pandang ini kita membutuhkan pemaknaan baru, yang memberi makna kembali pada ruang publik. Dan hal semacam itu hanya dapat muncul melalui praktik kolektivitas warga (yaitu publik), yang akan memiliki efek positif dan praktis dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Proses seperti itu sudah terjadi di pedesaan. Karena krisis, banyak yang meninggalkan kehidupan kota, kembali ke desa, yang dulu orang tua dan kakek neneknya tinggalkan. Di pedesaan, pemuda kota menemukan kembali cara hidup komunal, berbagi sumber daya bersama, praktik pertanian tradisional dan ekologi, dll. Tetapi bagi sebagian besar dari mereka yang melakukan langkah-langkah tersebut, desa adalah jalan keluar dari ketidakpastian kota, sebuah bentuk pelarian daripada bagian dari proyek politik untuk perubahan sosial.
Adapun bagi mereka yang tetap tinggal di kota, hidup dalam kondisi yang semakin genting, pengangguran dan stres, masa depan tampaknya tidak begitu cerah, dengan langkah-langkah penghematan yang keras masih di depan mata. Ketidakpuasan ini menghasilkan pemberontakan dan mobilisasi massa di daerah perkotaan, mulai dari Taman Gezi Istanbul, pemberontakan Ferguson melawan kebrutalan polisi, kerusuhan anti-Piala Dunia di kota-kota Brasil dan gerakan Occupy dan Indignados di alun-alun setiap kota besar di seluruh dunia. Dalam semua kasus ini, dengan satu atau lain cara, pertanyaan perencanaan kota diajukan: dapatkah alun-alun kota memperoleh peran sel utama musyawarah publik, atau agora (titik pertemuan dan pertukaran) dan badan pembuat keputusan dasar ; haruskah festival global konsumerisme, seperti Piala Dunia, memiliki hak untuk membentuk kembali lanskap perkotaan, terlepas dari biaya 'manusianya'; dan siapa yang harus memutuskan apakah ruang hijau perkotaan (seperti Taman Gezi) akan ditutup dengan beton dan diubah seluruhnya.
Untuk Kota Interaksi
Kami dapat mendeteksi hubungan langsung antara upaya setiap warga untuk melakukan intervensi dalam lanskap perkotaan dan proyek demokrasi langsung yang lebih luas (yaitu manajemen mandiri publik yang luas di luar negara dan modal). Sebenarnya dalam banyak pemberontakan dan gerakan, tuntutan untuk berpartisipasi dalam perencanaan kota dan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik secara umum sangat terkait, karena ketidakpercayaan yang luas terhadap otoritas, yang begitu khas pada zaman kita, dan meningkatnya minat pada otentik praktik demokrasi.
Menurut Henri Lefebvre:
Revolusi telah lama didefinisikan [...] dalam hal perubahan politik di tingkat negara [dan] kepemilikan kolektif atau negara atas alat-alat produksi [...]. Saat ini definisi terbatas seperti itu tidak lagi memadai. Transformasi masyarakat mengandaikan kepemilikan kolektif dan pengelolaan ruang yang didasarkan pada partisipasi permanen 'pihak yang berkepentingan' [penghuni atau pengguna ruang].
Tuntutan untuk intervensi publik yang luas dalam penciptaan dan rekreasi lanskap perkotaan dapat dengan mudah ditempatkan di jantung proyek demokrasi langsung, karena seperti yang dijelaskan oleh David Harvey: “Hak atas kota adalah […] hak kolektif daripada hak individu, karena menciptakan kembali kota pasti bergantung pada pelaksanaan kekuasaan kolektif atas proses urbanisasi.”
Sudah gerakan sosial yang terlibat dalam upaya yang bertujuan intervensi dalam membentuk kembali lanskap perkotaan. Di pusat kota Athena (Yunani), di Jalan Notara, individu-indivudi yang berbeda memutuskan tidak hanya untuk mengusulkan, tetapi untuk secara praktis memulai solusi alternatif untuk krisis pengungsi. Selama bertahun-tahun, sekarang para migran yang tiba, terpaksa mencari perlindungan di ruang terbuka seperti taman dan alunalun, terkena kekerasan polisi dan fasis, hujan, dingin, dll. Apa yang diputuskan oleh individuindividu ini adalah merebut kembali hak mereka atas kota. Mereka menempati gedung perkantoran yang terbengkalai, yang sebelumnya digunakan oleh birokrasi negara, dan mengubahnya menjadi perumahan bagi para migran. Dan mereka melakukannya melalui prosedur demokratis: gedung dikelola melalui majelis umum, terbuka untuk aktivis Yunani, yang memelihara ruang, dan migran, yang tinggal di dalamnya, dan melalui berbagai kelompok kerja, yang berada di bawahnya. Dan proyek ini sedang dirancang sebagai contoh untuk kemungkinan membentuk kembali lansekap kota sesuai dengan kebutuhan dan keinginan manusia.
Hal serupa terjadi di kota Manchester, di mana gedung perkantoran kosong ditempati oleh aktivis hak perumahan dan didesain ulang agar mampu menampung para tunawisma. Ini adalah jawaban mereka atas krisis perumahan kontemporer di Inggris, yang sejauh ini membuat 280.000 orang menjadi tunawisma.
Contoh lainnya adalah apa yang disebut Gerliya Berkebun. Ini adalah tindakan orang yang mengklaim ruang kota yang tidak digunakan dan mengubahnya menjadi kebun raya tempat mereka menanam makanan. Istilah gerilya berkebun digunakan untuk pertama kalinya dalam kasus Taman Liz Chirsty tetapi sebagai praktik dapat ditelusuri kembali ke The Digger. Saat ini taman seperti itu ada di banyak kota di seluruh dunia (London, New York, dll.). Biasanya makanan yang dihasilkan didistribusikan secara merata di antara para tukang kebun dan keluarga mereka dan kebun dikelola secara demokratis. Ini adalah kasus lain dari orang-orang yang secara langsung mengubah lansekap kota untuk kepuasan kebutuhan nyata manusia, di luar dan seringkali merugikan birokrasi negara dan pencatutan pasar.
Hak atas kota adalah hak warga secara langsung untuk mengelola lingkungan perkotaan mereka dengan cara yang berbeda dalam skala dan cara: dari pertemuan umum yang diadakan di lapangan umum hingga sakelar lampu jalan, sehingga penerangan dapat ditempatkan di bawah kendali publik secara langsung. Namun, bukan hanya hak untuk menempatkan kota dalam melayani kebutuhan fisik manusia tetapi untuk membuatnya mencerminkan pola pikir penghuninya, yaitu interaksi warga untuk menembus setiap bidang ruang kota: seperti arsitektur, seperti halnya kasus di negara-kota bebas Italia abad pertengahan di mana warga berpartisipasi dalam perencanaan kota melalui komite deliberatif.
Sebagai kesimpulan, kita dapat mengatakan bahwa isu perkotaan benar-benar menjadi pertanyaan sentral saat ini dan kualitas kehidupan perkotaan bergerak ke garis depan tentang protes kontemporer. Namun agar kota kembali mendapatkan makna sebagai ruang publik, maka harus dikaitkan dengan proyek demokrasi langsung, karena di dalamnya terdapat publik yang nyata, yaitu masyarakat yang terdiri dari warga yang aktif. Filsuf Yunani-Prancis Cornelius Castoriadis menunjuk pada dua tahap pra-sejarah masyarakat modern di mana ruang publik seperti itu diciptakan: polis Athena dan negara-kota abad pertengahan. Kita juga dapat melihat benihnya di Komune Paris, Barcelona tahun 1936–39, Pertemuan Kota New England, dan banyak lagi. Hanya dengan menghubungkan, baik dalam teori maupun dalam praktik, perjuangan untuk hak atas kota dengan proyek demokrasi langsung yang lebih luas, kota modern dapat memperoleh makna publik yang sebenar-benarnya, alih-alih makna yang dimilikinya saat ini sebagai kuil pertumbuhan ekonomi, konsumerisme, keterasingan dan oligarki.