SELASA, 4 AGUSTUS 1998 NO. 1739 TH. XXXI
Q-65- kerja DKP, Wiranto mengatakan lerhenti) tergantung besar kecil Hal 3
TERBIT 8 HALAMAN HARGA Rp 900,
Letjen TNI Prabowo Dinonaktifkan
Bersama Muchdi Dan Chairawan Diajukan Ke DKP
Searah jarum jam —Wiranto, Subagyo HS, Fachrul Razi, Chairawan, Muchdi PR dan Prabowo Subianto.
Mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR dan Komandan Grup IV Kopassus Kolonel Inf Chairawan resmi
Jakarta, BY
diajukan ke Dewan Kehormatan Perwira untuk mempertanggungjawabkan keterkaitannya dengan kasus penculikan sejumlah aktivis.
Hal ini ditegaskan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto kepada ratusan wartawan di Dephankam/Mabes ABRI Jl Medan Merdeka Baral Jakarta, Senin (3/8).
Dalam acara tersebut, Wiranto didampingi oleh Kasad Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo, Kasal Laksamana Madya TNI Widodo AS. Kasau Marsekal Madya TNI Hanafie Asnan dan Kapolri Letjen Pol Drs Roesmanhadi.
Selain itu hadir pula Sekjen Dephankam Letjen TNI Soeyono, Kasum ABRI Letjen TNI Fachrul Razi, Kassospol ABRI Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, Kepala Puspen Dephankam/ABRI Mayjen TNI Syamsul Maaril serta para kepala dinas penerangan angkatan dan Polri.
Kepada wartawan, secara resmi Wiranto mengumumkan dibentuknya Dewan Kehorma-
Reformasi ABRI
tan Perwira (DKP) sebagai bagian upaya untuk menuntaskan kasus penculikan aktivis. (Lihat boks)
Menurut Wiranto, jika dalam proses pemeriksaan DKP berkembang hingga menduga mereka melakukan tindakan berunsur pidana, tidak menutup kemungkinan diajukan ke Mahkamah Militer.
"Tidak ada seorang pun yong kebal untuk diajukan ke Mahmil," kata Wiranto.
Ia membantah spekulasi yang mengatakan diajukannya Prabowo dan Muchdi ke DKP itu bermuatan politik. Menurutnya, pernyataan yang me- "nyebutkan bahwa Prabowo adalah lawan politiknya sama sekali tidak menjadi alasan.
"Proses ini bebas dari masalah politik dan porses ini betul-betul keluar dari tekad dan niat dari ABRI untuk
Tokoh: DKP Harus Obyektif
Hendardi SH,Direktur PBHI
Pembentukan DKP walaupun sesuai dengan tertib milliter namun DKP hanya akan memberi saksi secara administrasi.
la berpendapat pengadilan terhadap para perwira yang terlibat dalam kasus penculikan tersebut hendaknya dilakukan dengan terbuka agar mayarakat luas mengetahui siapa sesuangguhnya pelaku dan otak pelaku kasus penculikan tersebut.
Bambang Triantoro, Mantan Kassospol ABRI
la mengatakan, kendati banyak orang melihal Ketua DKP Jenderal Subagyo pernah dekat dengan bekas Danjen Kopassus Letjen Prabowo Subianto, namun para perwira tinggi AD yakin Subagyo akan mampu menjalankan tugasnya.
Bambang percaya Subagyo akan melakukan pemeriksaan dengan sejujur-jujurnya, karena dasarnya berkenaan dengan citra Angkatan Darat. Jangan karena membela satu orang lalu merusak citra kesatuan.
la menyarankan masyarakat tidak buru-buru curiga terhadap Jenderal Subagyo. Hubungan dekatnya dengan Prabowo, tidak akan memaksa dia untuk bertindak kongkalingkong.
siapa pelaku penculikan terhadap para aktivis itu.
Sebagai senior AD, ia mengaku sempat merinding ketika tersiar kabar bahwa beberapa perwira tinggi AD terlibat dalam peristiwa itu.
mencapai ABRI baru dalam re formasi ini yang bisa mengemban tugas lebih komplikatif," ujarnya.
"Tapi dengan diperiksanya Prabowo dkk oleh DKP, kami para senior AD merasa plong. Kami berharap Subagyo dapat kembalikan citra AD dan Korps Baret Merah."
Bambang Triantoro berharap agar DKP dapat mengungkap
Bambang W Soeharto,Anggota Komnas HAM
la berpendapat dibentuknya DKP dalam proses pemeriksaan tiga perwira tersebut akan mampu memilah-milahkan siapa yang terlibat kasus penculikan secara obyektif.
Menurut anggota Tim Pencari Fakta Gabungan (TPFG) peristiwa 14 Mei ini, dari pemilahan itu dapat diketahui mana perwira yang diajukan ke Mahkamah Militer dan yang mana dikenakan sanksi administratif secara meliter.
la mengatakan, dibentuknya DKP sesuai dengan tertib militer. Maka penilaian dalam pemeriksaannya nanti disesuaikan pula dengan kesalahan militer.
Tetapi pembentukan Dewan kehormatan ini tidak menutup penghindaran mereka dari tuntutan pengadilan.
(izz/nul/aji/ken)
"ABRI itu satu jiwa banyak raga dan hidup bersatu mati bersama. Jadi kalau kita berbeda pendapat ketika mengaplikasikan sesuatu ilmu, itu adalah biasa saja untuk memperkaya wawasan kita, lapi kalau hati nurani berbeda, itu tunggu dulu," lanjut Wiranto.
Ia berharap itikad ABRI untuk menuntaskan kasus ini jangan sampai berkembang dengan adanya spekulasispekulasi lain yahg justru nantinya mempersulit niat ABRI untuk membersihkan diri
Dua Sistem
Dalam kesempatan ini, Menhankam/Pangab mengungkapkan dua sistem dalam upaya penyelesaikan kasus orang hilang ini. Selain membentuk DKP, ABRI juga tetap melakukannya melalui Mahkamah Militer.
Dalam tahap pertama, kata Wiranto, pengadilan Mahmil akan menggelar perkara terhadap 10 prajurit ABRI, terdiri dari 7 perwira dan 3 bíntara yang patut diduga tindakannya memenuhi tuntutan pidana terhadap kasus orang hilang.
Tetapi, Wiranto tidak merinci siapa-siapa saja ke 10 prajurit ABRI yang akan diajukan ke mahmil itu.
akan bekerja secepatnya, tergantung pada seberapa jauh bisa diungkap pelanggaran dalam proses itu.
Dinonaktifkan
Sementara itu Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo mengatakan, selama dalam pemeriksaan DKP Letjen TNI Prabowo Subianto akan dinonaktifkan dari jabatannya.
"Hal ini supaya tidak melibatkan institusinya. Jadi yang diperiksa itu sebagai Letjen TNI Prabowo bukan sebagai Dansesko ABRI-nya," katanya.
Menurul Subagyo; kemungkinan besar karir militer Prabowo akan berakhir apabila dalam pemeriksaan tim DKP nanti terbukti ia terlibat berat dalam kasus penculikan tersebut.
"Ya,kemungkinan (karirnya
dan berat ringanya perwira tersebut membuat kesalahan," ujarnya.
Apabila keterlibatannya demikian besar, kata Subagyo. bukan tidak mungkin Prabowo akan diberhentikan secara tidak hormat dari dinas militer TNI AD.
Menjawab pertanyaan, apakah memeriksa Prabowo-yang sama-sama dari kesaluan Kopassus-tidak berarti memikul tugas beral yang cukup memukul dirinya, Subagyo menggelengkan kepalanya.
"Saya bukan bertugas mengadili. Mengadili itu bukan tugas DKP. DKP dibentuk untuk membantu Pangab dalam mengambil keputusan Jadi bentuk dan hasil dari DKP itu hanya saran untuk dilaporkan kepada Pangab,"kalanya.(nan/aja)
Ginandjar Minta Pertamina Bantu 'Road Show'
Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita meminta bantuan akomodasi dan transportasi kepada Pertamina untuk kepentingan road show selama sepuluh harí ke Amerika dan Jepang.
Demikian isi surat dari Sekretaris Pribadi Menko Ekuin' kepada Direktur Umum yang diterima pers di Jakarta, kemarin (3/8).
Jakarta,BY
Dalam surat yang ditandatanganioleh Sekretaris Pribadi Menko Ekuin K Inugroho itu tertulis, "Sehubungan perjalanan dinas tersebut, maka diminta bantuan berupa asistensi, akomodasi dan transportasi kepada Pertamina."
Namun Menko Ekuin Ginandjar Kartasasnmita nampaknya membantah masalah ini.
Rakor Bidang Ekuin di Bappenas Jakarla, kemarin (3/8) siang. pihaknya tidak berbicara banyak mengenai masalah ini.
Informasi yang dihimpun BY di Bappenas, pada 2 Juli 1998 lalu, Sekrelaris Pribadi Menko Ekuin K Inugroho telah mengirimkan surat permohonan bantuan pembiayaan kepada Pertamina untuk kepentingan road show Menko Ekuin ke Amerika Serikat (7- 11 Juli) dan Jepang (11-15 Juli).
Surat tersebut ber-kop Kantor Menteri Koordinasi Bidang Ekonomi. Keuangan dan Industri dan ditandatangani langsung oleh Sekretaris Pribadi Menko Ekuin K Inugroho. Di sebelah kiri sural disebutkan bahwa surat bersifat 'segera'.
Sementara itu, di tempat sama, Mentamben Kuntoro Mangkusubroto mengatakan tidak mengetahui masalah tersebut. "Tunggu dulu, ini apa, desas-desus atau sungguhan," katanya
Tim Dewan Kehormatan Perwira (DKP)
Namun Mentamben berjanji akan meluruskan masalah ini dan menyelesaikannya.
Ketua : Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo (Kasad) Wakil : Letjen TNI Fachrul Razi (Kasum ABRI)
Anggota Tetap
1. Letjen TNI Yusuf Kartanegara (Irjen Dephankam)
2. Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono (Kassospol ABRI)
3. Letjen TNI Agum Gumelar (Gubernur Lemhanas)
4. Laksamana Madya TNI Achmad Soetjipto (Danjen Akabri)
5. Letjen TNI Djamari Chaniago (Pangkostrad)
1. Letjen TNI Arie J Kumaat (Pati Mabes ABRI)
2. Letjen TNI Sugiono (Wakasad)
Kejujuran kadang punya korelasi dengan kadisiplinan, Karena dangan jujur kepada din sendiri, maka kita akán mampu mendisiplinkan dii Sahingga saat tdak ada petugas lalu-lintas di jalanpun kita akan tetap disiplin melaksanakan aturan di jalan aya. Atau ketka kita malakukan kasalahan, maka dengan jujur kita mengakui kesalahan itu. Maka kita sudah mantartibkan din sandin. Sudahkah berdialpin pada din sandin
Kejujuran Dan Diaipiin
Ketika ditanya, apakah sinyelemen ini disebabkan karena pemerintah tidak memiliki dana untuk membiayai perjalanan dinas pejabat negara, Mentambenmengatakan, "Pemerintah memiliki dana dan biasanya dana perjalanan dinas diambil dari DIK (Daftar Isian Kegiatan)." (ikh/bin)
TOPIK HARI INI
INFLASIJuli 8.56.
Disampakan TNi Angkatan Darat, bekarja sama dangan Benha Yudha unkua menyuksaskan Gerakan Dispín Nasional
Hal 6
WAKIL.Gubermur wanita pertama.
Hal 7
42 wisatawan jadi korban keganasan banjir di Korea Selatan