KAMIS. 13 AGUSTUS 1998 NO. 1.746 TH. XXXI
TERBIT 8HALAMANHARGA Rp 900,
Prabowo Mengaku Bersalah
DISPEN POLDA
TANDA PENGAMAN: Kapolda Mayjen (Pol) Noegroho Djajusman dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Djaja Suparman, memperhatikan dengan serius pemasangan tanda petugas pengamanan kota, kemarin.
Jakarta, BY Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto, akhirnya mengaku bersalah dalam menganalisis perintah yang diterimanya.
"Dia siap bertanggungjawab atas segala yang telah diperbuatnya," ungkap Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo menjawab pertanyaan pers di Mabes TNI AD, Jl Medan Merdeka Utara Jakarta, Rabu (12/8) kemarin.
Soal Isu Menjelang 17 Agustus
Sejumlah wartawan yang biasa meliput kegiatan di TNI AD sejak pagi hari sudah berkumpul di halaman depan Mabes TNI AD. Sekitar pukul 8.25 mobil Land Rover Discovery berwama hijau metalik dengan nomor berplat merah 3301-01 yang di atasnya bertengger bintang tiga tampak melintas masuk ke halaman gedung utama Mabes TNI AD.
Dari balik pagar besi, terlihat mantanDanjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto keluar dari mobil tersebut didampingi ajudannya. Selain Prabowo, Rabu kemarin, Tim DKP juga kembali memeriksa Mayjen TNI Muchdi PR. Kedua perwira terperiksa ini meninggalkan Mabes TNI AD sekitar pukul 12.30 WIB dan sayangnya saat meninggalkan Mabes TNI AD kedua jenderal ini luput dari perhatian wartawan karena menggunakan jalur lain.
Hingga sore hari kemarin, sejumlah wartawan yang belum mendapat konfirmasi dari Ketua DKP terus menunggu di depan Mabes TNI AD dengan sabar. Banyak dj antaranya yang kelelahan dan pulang meninggalkan Mabes TNI AD dengan lesu dan kecewa. Kekecewaan yang mulai menggayuti wartawan itu akhirnya terobati, saat
Jenderal Subagyo berhasil dicegat beberapa menit sebelum meninggalkan Mabes TNI AD.
Menurut Subagyo, dalam sebuah sidang DKP, seorang perwira akan dilihat sampai sejauh mana tingkat kehormatannya, menyangkut bagaimana kejujurannya dan sejauh mana tingkat kesalahannya.
'Demikian pula dengan Prabowo. Prabowo pun mengakui kesalahannya. Dan dia bertanggungjawab. Seperti itulah sikapsikap keperwiraan, di mana bila ada kesalahan, siap dipertanggungjawabkan,"ujar Subagyo.
Kesalahan yang diakui Prabowo dalam sidang DKP menurut Subagyo dalam tahap menganalisis perintah Bawah Kendali Operasi (BKO)
"Yang salah itu kan Prabowo. Salahnya itu, mestinya dalam BKO ada mengeluarkan perintah yang bisa menjadikannya salah," tutur Subagyo yang juga Kepala Staf TNI AD itu.
Namun Subagyo tidak bersedia menjelaskan secara rinci siapa perwira tinggi yang telah memberi perintah BKO kepada Letjen Prabowo.
"Sebenarmya perintah BKO datang dari siapa?" tanya pers.
Jenderal Subagyo mengatakan, jelas bukan dari Pangab atau Pangti yang waktu itu dijabat Jenderal TNI Feisal Tandjung dan Soeharto.
"Bagaimana dengan Kasad?" tanya wartawan lagi.
Subagyo tidak merincinya.
"Nanti kita lihat. Nanti kita lihat. Kita jangan gampang menyalahkan, karena kita ini bu- "kan hakim," ujarnya.
Sementara itu menurut catatan Berita Yudha, jabatan Kasad antara tahun 1996-1998,dipegang oleh dua perwira tinggi yang berbeda, yakni Jenderal TNI R Hartono yang menjabat mulai bulan Februari 1995 sampai 6 Juni 1997 dan Jenderal TNI Wiranto mulai bulan Juni 1997 sampai Februari 1998. (nan)
Kapolri: Batalkan Rencana Eksodus
Jakarta, B Y
Kepala Kepolisian Republik Indonenșia Letjen (Pol) Drs Rusmanhadi minta kepada warga negara keturunan yang hendak meninggalkan Indonesia, untuk sebaiknya batalkan rencana tersebut.
"Tidak perlu eksodus, dan untuk apa? Kita telah siaga mengantisipasi semuanya, kata Kapolri, di Jakarta, Rabu
Dijelaskan, yang dikhawatirkan para calon eksodus itu, pada umumnya adalah sama. Yaitu, takut terulang kembali seperti kerusuhan 14 Mei. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan itu, para warga negara keturunan pergi ke Luar
Negeri menunggu perkem-
Pihak kepolisian bersama aparat keamanan lainnya, kata Rusmanhadi, telah siap untuk melakukan pengamanan sepenuhnya.
"Seluruh kekuatan yang ada dikerahkan untuk pengamanan dan kenyamanan kepada warga masyarakat menjelang 17 Agustus," tegas Kapolri.
Penegasan Kapolri itu berkaitan dengan makin merebak- .nya isu yang menyebutkan akan terjadi kerusuhan antara 14-16 Agustus yang dimaksudkan untuk mengacaukan Peringatan Hari Kemerdekaan RI Ke-53, 17 Agustus ini.
Bersamaan munculnya isu-isu
tersebut, permintaan visa di beberapa Kantor Kedutaan di Jakarta, meningkat sekitar 20 persen dalam beberapa hari terakhir ini.
"Hal ini tidak perlu terjadi. Masyarakat, khususnya warga keturunan, harus percaya pada pihak keamanan," tambah Kapolri Jenderal Rusmanhadi.
12.500 Pasukan
Sementara itu pagi kemarin di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Polda Metro Jaya mènggelar 12.500 pasukan dalam rangka mengamankan Ibu Kota pada peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-53.
Ibrahim Hasan, Sofyan Effendi, Bustanil Arifin Beri Kesaksian Pelaksanaan DOM Aceh
Jakarta, BY
Tiga tokoh masyarakat Aceh yaitu Ibrahim Hasan, Bustanil Arifin, dan AR Ramly serta Letjen TNI Solyan Effendi ketika menjabat Danrem, memberikan keterangan sekitar berlangsungnya Daerah Operasi Militer di daerah itu.
Kepada Tim Pencari Fakta DPR yang dipimpin Hari Sabarno di Gedung DPR, Rabu (12/ 8) kemarin, Ibrahim Hasan dan Bustanil Árifin menyatakan penghargaan atas pencabutan status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh. Namun tetap meminta agar kasus pelangg aran HAM yang dinilai sebagai ekses terlalu lamanya pendekatan militer tersebut yang kemudian melibatkan oknum ABRI itu agar ditindak.
Mereka terdiri dari 74 SSK Polri, 42 SSK Kodam dan sembilan SSK potensi masyarakat. "Cukup besar, ada yang dari masyarakat dan ABRI," ujar Kapolda Metro Jaya Mayjen (Pol) Noegroho Djajusman usai apel gelar Apel Pengamanan Ibu Kota, kemarin.
penetapan DOM di Aceh mengingat saat itu menjabat gubemur Aceh, Ibrahim menjelaskan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) generasi Il sangat kejam dan menerapkan gaya teroris dalam mempengaruhi dan menakut-nakuti masyarakat.
"Sebagal kepala daerah saya salah tidak melaporkan kondisi tersebut,"ungkapnya.
Berawal dari berbagai ancaman yang mengakibatkan terganggunya pembangunan segala bidang di Aceh, maka selaku kepala daerah, Ibrahim melaporkan situasi kepada pemerintah -saat itu, Mendagri Soepardjo Roestan dan Presiden Soeharto.
Atas pesan Pak Harto, Ibrahim diminta melakukan pendekatan agama dengan melibati dengan ada
istiadat Aceh
Kepada Panglima ABRI (Pangab) saat itu, Try Soetrisno, Ibrahim mengakui juga melaporkan kondisi di Aceh.
Ditanya bahwa tuntutan sekarang beralih ke dirinya karena meminta bantuan pasukan ke pusat, Ibrahim justru balik bertanya, "Bagaimana saya mesti mempertanggungjawabkan? Saya hanya melaporkan kejadlan di Aceh. Masa GPK sebesar itu, saya nggak melapor. Saya berangkat dari suara aspirasi rakyat," tandasnya.
Sementara itu Sofyan mengatakan penetapan DOM tidak pernah diumumkan. "Dalam terminologi militer kan lain. Tapi operasi militer itu jadi termasyarakatkan dengan tidak sengaja, saya pikir," ungkapnya.
Bagaimana dengan Operasi Jaring Merah? "Itu kan operasi millter, operasi itu kan suatu kegiatan yang harus dibiayai. Operasi itu terencana dan terblayai, ada batas waktunya. Saya waktu itu Danrem, ya komandan pelaksana," sahut mantan Gubernur Lemhanas Inl.. (ken)
Ribuan pasukan tersebut, menurut Noegroho, akan disebar di berbagai wilayah sesuai titik-titik kerawanan di Ibu Kota. "Kita akan sesuaikan dengan kerawanan," tambah Noegroho.
Sementara itu menanggapi isu-isu yang menyesatkan, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dja- Ja Suparman mengatakanpihaknya siap melakukan pengusutan bersama Polri.
"Kepada penyebar isu agar menghentikan kegiatannya. Mari kita bangun negara tercinta ini," kata Pangdam Djaja usai apel kemarin. (kus/gar)
Saling Menghormati
Besar hati dan saling menghormati harus menjadi bagian dari kerangka disiplin nasional. Karena kita harus konsisten memiliki sikap saling menghormati. Dengan demikian, semua persoalan bangsa yang sedang menumpuk saat ini, bisa diselesalkan dengan baik.
Disampakan TNi Angkatan Daral, bekerja sama dengan Berita Yudha untuk menyukseskan Gerakan Disiplin Naslonal
Sjafrie Jadi Anggota FABRI MPR
· Mantan Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddín masuk menjadi anggota FABRI MPR--untuk pergantian antar waktu (PAW)--menggantikan Mayjen TNI Deddy Sudarmadji.
Jakarta, BY
Keputusan itu sesuai kesepakatan pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi-fraksi, pergantian antar waktu (PAW) akan dituntaskan sebelum rapat-rapat Badan Pekerja (BP) MPR dimulai guna mempersiapkan agenda dan bahan-bahan Sidang Istimewa (SI) MPR November mendatang.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPR/MPR yang mengundurkan diri, alih tugas, meninggal dunia, serta yang diperkirakan terlibat KKN telah dilakukan PAW secara bertahap sejak akhir Juni lalu.
Berkaitan dengan hal tersebut, hari ini (13/8) Ketua MPR Harmoko akan memandu pengucapan sumpah/janji 16 anggota MPR dari Fraksi Utusan Daerah (FUD) dan 21 dari FABRI.
Penetapan PAW tersebut didasarkan pada Keppres No 214/M/1998 tertanggal7 Agustus 1998 bagi FUD dan KeppresNo 215/M/1998 tertanggal 10 Agustus 1998 bagi FABRI.
Selain ke-37 orang tersebut itu, terdapat anggota FKP MPR Drs PhillipsWona yang batal mengucapkan sumpah (24/7) lalu karena kesulitan transportasi. Phillips adalah wakil dan Irian Jaya menggantikan posisi Yorrys Raweyai.
Selain Sjafrie, mereka yang masuk PAW, yaitu Mayjen TNI M Noor Aman menggantikan Mayjen TNI Zacky Anwar Makarim.Letjen TNI Agum Gumelar menjadi anggota FABRI MPR menggantikan tempat Letjen TNI Sofyan Effendi, sementara tempat Agum yang kosong di FUD diisi Pangdam VIl/Wirabuana Mayjen TNI Suaidi Marasabesy. Selain itu, Mayjen TNI Sang Nyoman Suwisma pun menggantikan May- Jen TNI Muchdi Purwopranjono. (ken/aji)
TOPIK HARI INI
Hal 2
27.7 juta biaya haji tahun 1999.
Hal 6
KARYAWAN PT Freeport mogok total.
Hal 7
SEJUMLAH Kedubes Amerika ditutup.