EDISI 1 | GRATIS MENUJU Tuntut yang tak mungkin! MAY DAY
MEMAKNAI ULANG MAY DAY
Pemaknaan ulang proletariat merujuk pada perluasan insurgensi yang tidak lagi dibatasi oleh tembok pabrik, tapi juga mencakup mereka yang secara langsung atau tidak langsung merupakan bagian dari ekonomi uang, dan yang didominasi oleh rezim akumulasi kapital.
Abad keduapuluh satu di Indonesia, kita masih saja mendapati proyeksi dari pergerakan anti-kapitalis sebagai suatu gerakan buruh kerah biru, buruh industrial.
May Day sebagai suatu peringatan internasional perjuangan anti-kapitalis juga tidak terlepas dari imaji yang didominasi oleh imaji buruh industrial. Perjuangan anti-kapitalis menjadi sekedar perjuangan yang melibatkan antagonisme dan konflik antar subyek buruh dan majikan dalam lingkup tembok pabrik.Sementara itu, dominasi kapitalisme sendiri telah bertransformasi sedemikian jauh dari batasan-batasan tembok pabrik, mesin-mesin industri dan buruh industrialsuatu imaji perjuangan anti-kapitalis dari abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh. Dominasi kapitalisme dalam beragam bentuknya telah memasuki beragam ruang dan mensubordinasikan beragam subyek--suatu hubungan dominasi dan subordinasi yang tidak bisa lagi dimaknai dengan analisa anti-kapitalis yang hanya tertarik untuk mengunyah-ngunyah doktrindoktrin masa lampau.
Memaknai ulang perjuangan antikapitalis adalah mengembangkan suatu analisa dominasi kapitalis yang kontekstual pada zamannya. Saat ini kita mendapati rantai dan jejaring eksploitasi kapitalisme, dari wilayah di
pelosok-pelosok yang paling terpencil, (tentunya) di pabrik-pabrik sampai di wilayah-wilayah metropolis; ruang-ruang yang didominasi yang mensubordinasikan beragam subyek--masyarakat indigenous yang dipatenkan gennya, pekerja perkebunan, petani subsisten, ibu rumah tangga, pelajar, pengangguran, kaum miskin kota yang berada pada sektor informal, juga pekerja kerah putih. Eksploitasi kapitalis terus menerus memperluas reproduksi nilai lebih dan pengakumulasian modal--melalui perluasan sistem kerja [i] pada subyek-subyek dan perluasan dominasi pada ruang-ruang dan sumberdaya. Rantai reproduksi kapital yang sedemikian luas cakupannya telah menghasilkan eksplotasi pada manusia yang bukan lagi terbatas pada bentuk yang fisik dan material, tapi juga mencakup dehumanisasi melalui perusakan mental dan spiritual. Di sini kita berbicara tentang lingkup dehumanisasi yang luas--alienasi sebagian besar masyarakat dunia yang masih miskin [ii] (dari kebutuhan-kebutuhan mendasarnya), pereduksian hidup menjadi kerja, alienasi sosial (hilangnya kekerabatan dan komunitas), alienasi manusia dari lingkungan dan alam (penghancuran ekologis), alienasi manusia terhadap kemampuannya untuk mengendalikan dan menentukan hal-hal yang menyangkut eksistensinya (pereduksian hidup
menjadi mekanisme perintah untuk mengkonsumsi dan bekerja).
Monster kapitalis yang eksis saat ini merupakan kapitalisme lanjut--yang merupakan konstruksi sistem ekonomi dan pengambil kebijakan yang melibatkan rezim di tingkatan global (beragam badan multilateral dan korporasi multinasional) dan satelit-satelit lokalnya (negara sebagai institusi yang melakukan pengaturan dan kapitalis lokal yang beroperasi dalam ruang-ruang terbatas yang disebut nasion). Sistem ekonomi kapitalis global yang disebut sebagai ekonomi neoliberal ini telah memungkinkan kapitalisme untuk memperluas cakupannya terhadap pasar, tenaga kerja dan sumberdaya, melampaui batas-batas geografis.
Hubungan eksploitatif yang didasari pada pemetaan global berdasarkan pendistribusian modal, pasar, tenaga kerja, teknologi, barang dan jasa telah berkembang melampaui imajinasi para teknokrat neo liberal. Pasar Bebas telah memungkinkan konsentrasi kekayaan dan dominasi politik oleh segelintir pihak dalam taraf yang tidak terbayangkan sebelumnya [iii].
Di tengah arus kapitalisme dalam tahap yang lanjut ini, perjuangan anti-kapitalisme berada dalam suatu tranformasi, yang tidak lagi mungkin hanya bersandar pada puing-puing reruntuhan, memori, heroisme dan glorifikasi gerakan-gerakan yang telah menempati relung-relungnya dalam arsip sejarah. May Day sebagai simbolisasi dari perjuangan anti-kapitalis internasional/global harus dimaknai ulang dalam rangka merengkuh perluasan subyek yang tersubordinasi oleh kapitalisme dan subyek-subyek yang melakukan resistensi terhadapnya. Perjuangan yang tidak lagi dibatasi oleh tembok pabrik dan buruh industrial, tapi juga mencakup beragam ruang dan populasi yang didominasi oleh rezim akumulasi kapital.
Catatan :
[i] Kapitalisme merupakan suatu sistem yang terobsesi dengan kerja, dimana perkembangan kapitalisme selalu menuntut perluasan kerja. Perluasan kerja yang awalnya merupakan suatu mekanisme untuk meningkatkan produksi; saat ini semakin diperluas pada kerja untuk meningkatkan konsumsi (perluasan bidang kerja periklanan dan pemasaran). Dominasi kerja ini juga secara jelas tersirat dalam konsep pengelolaan tenaga kerja kapitalis, dimana waktu yang tidak dipenuhi oleh kerja direduksi menjadi sekedar waktu pemulihan (rekreasi), suatu tenggang waktu yang diatur sebelum subyek pekerja kembali pada aktivitas kerjanya. Perluasan kerja juga telah melampaui pabrik dan kantor, di mana seluruh aspek kehidupan bagi sebagian besar masyarakat dunia telah didominasi oleh kerja dalam rantai reproduksi kapital--yang bahkan telah menginvasi relungrelung sosial dimana aktivitas manusia tidak bersinggungan langsung dengan ekonomi uang-- contohnya adalah kehidupan domestik yang berfungsi untuk mengelola tenaga kerja dan mereproduksi tenaga kerja baru.
[ii], [iii] Data PBB menunjukkan bahwa kekayaan 200 orang terkaya di dunia adalah lebih dari kekayaan gabungan 41% penduduk dunia. Pada tahun 1998, belanja konsumsi 20% populasi dunia yang tinggal di negara-negara maju, mencapai 86% dari belanja konsumsi dunia. Sementara belanja konsumsi bagi 20% penduduk termiskin di dunia adalah 1,3 % dari belanja konsumsi dunia, proporsi yang lebih buruk dari kondisi 30 tahun lalu (sebesar 2,3%).
Proletariat, (kb): Kelas yang mendeskripsikan mereka yang harus menjual kekuatan kerjanya sebagai keharusan untuk bertahan hidup tetapi tidak mendapatkan profit dari proses perputaran kapital, dan mereka, tak memiliki kontrol atas bagaimana hidup mereka akan digunakan.
Proletariat berkembang di bawah corak produksi kerja-upahan, di mana masyarakat di bawah corak produksi tersebut menjual kapasitas kerjanya untuk memproduksi komoditi (barang yang gunanya diproduksi adalah untuk diperjualbelikan).
Proletariat berasal dari revolusi industri (yang mana) ditandai dengan ditemukannya mesin uap, berbagai mesin yang dapat berputar, perkakas tenun mekanik dan sederetan berbagai alat mekanik. Mesin-mesin ini, yang sangat mahal harganya dan yang dengan demikian hanya bisa dimiliki oleh para kapitalis besar, mentransformasikan corak produksi secara keseluruhan, dan menggantikan pekerja-pekerja pada masa tersebut, karena mesin-mesin tersebut mampu menghasilkan komoditi-komoditi yang lebih murah dan lebih baik daripada yang mampu diproduksi oleh para pekerja yang bekerja secara tidak efisien dengan menggunakan tangan. Mesin-mesin tersebut menempatkan keseluruhan industri ke tangan-tangan pada kapitalis besar dan membuat seluruh milik para pekerja menjadi tidak berguna. Hasilnya, para kapitalis dengan segera memiliki segalanya di tangan mereka dan tak ada yang tersisa bagi para pekerja. (Friederich Engels)
Menurut definisi dari Karl Marx, proletariat dicatat: (1) proletariat artinya sama dengan “kelas pekerja modern”; (2) proletarian, atau orang-orang yang termasuk dalam kategori kelas proletariat, tak memiliki cara lain untuk bertahan hidup selain dengan menjual tenaga kerjanya; (3) posisi mereka membuat mereka sangat tergantung hidupnya pada para kapitalis, pemilik kapital; (4) proletariat menjual dirinya sendiri, bukan menjual produk seperti yang dilakukan oleh borjuis-kecil dan kapitalis; (5) mereka menjual diri mereka sendiri untuk mendapatkan upah, bukan seperti budak yang diperjual-belikan oleh individu-individu lain dan menjadi harta milik bagi sang pemilik budak; (6) walaupun terminologi ‘kelas pekerja’ selalu dikonotasikan sebagai pekerja fisikal, dengan menggunakan tenaga fisiknya, Marx telah mendeskripsikan dengan tepat bahwa kerja dengan menggunakan otak pun termasuk proletariat selama ia melakukannya untuk mendapatkan upah dari kapitalis, yang dengan demikian maka (7) proletariat adalah sebuah kelas.
Satu hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya relasi ketat dari definisi proletariat dengan konteks kerja-upahan. Kerja-upahan adalah bentuk produksi di mana proletariat terlibat penuh dalam proses kerjanya, yaitu, dengan menjual tenaga-kerja mereka sesuai dengan waktu-kerja yang ditentukan.
Dengan demikian, terminologi ini yang awalnya mayoritas digunakan untuk mendeskripsikan pekerja industri kerah biru, saat ini, sesungguhnya proletariat telah berkembang termasuk ke dalamnya pekerja jasa (service), pekerja teknis, pekerja rumah tangga, pekerja kerah putih dan tenaga kerja yang miskin secara ekonomi sekaligus menganggur yang sering disebut sebagai lumpen-proletariat—yang dalam
faktanya kesemuanya telah berkembang di pusat-pusat industri dan konsumsi kawasankawasan urban. Dalam perkembangan selanjutnya, bahkan pelajar dan mahasiswa juga dapat dikategorikan ke dalam proletariat semenjak tujuan utama mereka belajar di sekolah adalah demi mempersiapkan caloncalon pekerja masa depan yang berperan penting dalam proses produksi. Atau dengan kata lain, siapapun juga yang terlibat dalam proses produksi, baik secara langsung ataupun tak langsung.
Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah relasinya dengan perannya yang bersejarah. Proletariat adalah kelas yang harus bekerja untuk bertahan hidup, yang telah lama ada dan selalu bertambah jumlahnya, terdisiplinkan dalam disiplin kerja yang ditentukan oleh kapitalis. Proletariat tak pernah mampu mengeksploitasi kelas lainnya, mereka adalah produsen sesungguhnya dari seluruh produksi yang ada di dunia dan kapitalisme telah melatih mereka dengan berbagai keahlian yang dibutuhkan dalam berbagai divisi kerja. Dalam masyarakat-masyarakat kuno, nenek-moyang proletariat adalah mereka yang tak memiliki harta milik dan tak mampu membayar pajak sehingga mau tidak mau harus menjual tenaganya dengan mengabdi pada para penguasanya sekedar agar dapat terus hidup. Dengan demikian, signifikansi dari proletariat adalah bahwa kelas tersebut bukanlah sekedar mereka yang tertindas, melainkan satu-satunya kelas yang mampu melenyapkan kelas-kelas dalam masyarakat untuk mentransformasikannya menjadi masyarakat tanpa kelas.
Dengan kesadaran kelas seperti di atas, maka mulai bermunculanlah konsep ‘proletarisasi’. Tetapi sesungguhnya para proletariat sendiri termasuk di dalamnya teoriteori revolusioner sebaiknya tidak mengglorifikasi proletariat, ‘budaya/kultur proletar’, ‘moralitas proletar’, dsb. Hal ini hanya akan mengagung-agungkan alienasi terhadap proletariat itu sendiri. Aspek positif dari proletariat adalah kemungkinan swanegasi yang telah dibuktikan sepanjang sejarah: sejak bagi proletariat, membebaskan diri adalah dengan memusnahkan definisi atas diri mereka sendiri, memusnahkan sistem Kapital, masyarakat kelas dan alienasi terhadap kerja. Hal itulah satusatunya kemenangan yang harus dicapai.
Demagogi Bahasa dan Taktik Pecah-Belah
Pemaknaan terminologi proletariat untuk mendeskripsikan pekerja ada baiknya juga dilihat dari penggunaan dalam bahasa Inggris (berhubung kata ‘proletariat’ juga bukan berasal dari kata dalam bahasa Indonesia). Dalam bahasa Inggris, kata ‘work’ dan ide yang sesuai dengannya diderivasi dari para kaum intelektual Inggris. Dalam bahasa Inggris, kerja praktikal disebut ‘work’ sedangkan kerja dalam artian ekonomi disebut ‘labour’. Karena itu kerja fisik diistilahkan dengan ‘work’ dengan begitu memustahilkan segala kekacauan dengan kerja dalam arti ekonomi. Tidak demikian halnya di Jerman, di mana telah dimungkinkan dalam berbagai literatur semi-ilmiah yang membuat berbagai aplikasi kerja dalam artian fisikal pada kondisi-kondisi ekonomis. Tetapi bagaimanapun juga, kata ‘werk’ dalam bahasa Jerman, persis seperti kata ‘work’ dalam bahasa Inggris, diadaptasi untuk menandakan kerja fisikal (walaupun kata yang lebih dikenal di sana adalah ‘arbeit’, yang mendefinisikan kerja tetapi dalam artian yang terlalu luas.
Sementara dalam bahasa Indonesia, ungkapan kerja dalam artian ekonomi, dikenai terminologi ‘buruh’, sebagai bagian kerja khusus dalam konteks kerja secara keseluruhan. [Misalnya dalam konteks petani. Seorang petani disebut bekerja saat ia membajak dan melikui sawahnya—terlepas apakah ia menggarap sawahnya sendiri ataukah bekerja untuk mendapatkan upah dengan menggarap sawah orang lainnya. Yang disebut pertama tidak dikenai terminologi buruh, sementara yang disebut terakhir dikenai terminologi ‘buruh’ karena ia melakukan kerja ekonomi di mana ia menggarap sawah untuk mendapatkan upah . ]
Maka, itu juga sebabnya mengapa terminologi ‘working-class’ dalam bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi ‘kelas pekerja’sekaligus ‘kelas buruh’atas posisi para anggota kelas ini yang harus melakukan kerja dalam arti ekonomi.
Terminologi proletariat di Indonesia seringkali diganti dengan kata ‘buruh’ (seperti dalam kalimat: “kediktatoran proletariat” diganti dengan “kediktatoran buruh”). Di Indonesia, kata ‘buruh’ di benak sebagian besar publik di Indonesia seringkali hanya berarti ‘pekerja industri kerah biru’; yang dengan demikian terminologi tersebut justru mengalienasikan dan mereduksi makna proletariat itu sendiri (dalam kenyataannya pekerja kerah putih tidak mau mendefinisikan dirinya sebagai buruh). Hal ini sebenarnya digunakan untuk memecah kesadaran dan solidaritas yang dapat muncul apabila seluruh proletariat menyadari persamaan diri mereka semua sebagai sebuah kelas—satu-satunya kelas yang mampu mengubah arah sejarah.
Dalam era masuknya ideologi Marxisme di Indonesia, para Marxis menggunakan terminologi ‘buruh’ untuk mendefinisikan proletariat dan “pemerintahan buruh tani” sebagai sebuah kediktatoran proletariat. Pada masa tersebut, proletariat di Indonesia yang terkuat dan menjadi basis massa perjuangan mereka adalah para pekerja paling rendah secara hirarki sosial di era kolonialisasi Belanda dan Jepang, karena hanya mereka yang paling signifikan untuk bangkit disebabkan oleh penindasan dan kemiskinan yang ekstrim. Tapi sejalan dengan perkembangan sistem kapitalisme internasional menjadi sistem kapitalisme lanjut, yang walaupun masih memegang pola dasar operasi kapitalisme lama, ia mengubah berbagai bentuk kerja dari awalnya yang sekedar kerja industri, menjadi bentuk-bentuk kerja dalam bentuk layanan jasa dan kerja abstrak (kerja dengan menekankan pada kemampuan otak dan kreatifitas, bukan lagi fisik) sebagai salah satu garda depan invasi mereka. Pemerintahan Suharto dengan jeli melihat hal ini dan mempopulerkan terminologi ‘pekerja’ atau ‘karyawan’ untuk menghapuskan dan memecah definisi ‘buruh’ yang dipopulerkan oleh gerakan Marxis sebelumnya.
George Orwell, seorang penulis dari Inggris, mengatakan, “Untuk menghapuskan sesuatu sampai ke akarnya, maka seseorang pada mulanya juga perlu untuk menghapuskan terminologi tersebut dari seluruh hidup keseharian. Sebuah aksi tak akan
Sementara di sisi lain, Suharto, dengan Menteri yang sangat anti-komunis Prof. Dr. Nugroho Notosusanto dalam jajaran kabinetnya, mulai mempopulerkan terminologi ‘pekerja’ dan ‘karyawan’ bagi para pekerja layanan jasa dan kerah putih, serta ‘buruh’ bagi pekerja industri kerah biru. Hasilnya, para proletariat baru, yang mendefinisikan diri mereka berbeda dengan proletariat lainnya berdasarkan cara kerja mereka, upah dan kenyamanan material yang mereka peroleh, benar-benar mulai terpisah dari kesadaran akan kelasnya yang sesungguhnya.
Memperhatikan bahwa terminologi ‘buruh’ kini hanya mendeskripsikan ‘pekerja industri kerah biru’ dan semakin mengalienasikan dan memecah kesadaran kelas proletariat, maka itu alasannya mengapa perlu ada batasan tegas antara terminologi ‘pekerja’ bukan ‘buruh’—sesuatu yang justru menjadi semakin kabur di tengah propaganda pecah-belah dari kapitalis. Hal ini dilakukan bukan untuk menyatakan bahwa rezim Suharto benar, tetapi karena terminologi ini memberi aspek penekanan pada kata ‘kerja’ itu sendiri semenjak seluruh kelas proletariat terikat dengan keharusan untuk ‘bekerja’ dan mengembalikan konteks dasar konsep Marxian bahwa kerja adalah bagian instrinsik dari perkembangan kehidupan manusia. Dan dengan penggunaan terminologi tersebut, saat di sini disebutkan tentang pekerja, maka yang dimaksudkan adalah seluruh proletariat, yang tentu saja bukan hanya sekedar pekerja industri kerah biru.
Penggunaan terminologi PSK (pekerja seks komersial) yang digunakan dan dipopulerkan kebanyakan oleh para feminis untuk menggantikan terminologi WTS (wanita tuna susila) atau ‘pelacur’ adalah sebuah contoh yang baik tentang bagaimana mereka yang menjual seksualitas tubuhnya adalah juga bagian dari kelas pekerja atau proletariat; terminologi tersebut juga mulai mengubah paradigma umum bahwa hanya perempuanlah yang bekerja menjual seksualitas tubuhnya seperti dalam kata WTS yang begitu populer di tahun-tahun 1980-an. Kesadaran bahwa bahasa sangat berpengaruh dalam pembentukan proses kesadaran akan kelas, seharusnya mulai diperhatikan semenjak demagogi bahasa telah mendominasi mayoritas benak para pekerja kerah biru atas nama ‘budaya buruh’ atau ‘kultur proletariat’.
Dengan demikian juga, mengapa istilah proletariat menjadi penting. Karena ia mampu melampaui perdebatan antara mereka yang menganggap diri buruh, karyawan, pegawai, pekerja, dan mendefinisikan mereka semua dalam satu definisi: proletariat.
Dan dengannya, maka May Day sudah selayaknya menjadi hari kita semua, hari di mana proletariat mengingatnya sebagai hari perang kelas, hari penentangan proletariat terhadap kerja-upahan, terhadap kapitalisme. Bukan hanya hari milik para Marxis dan pekerja industri kerah biru, melainkan juga pekerja kerah putih, pelajar dan mahasiswa, ibu rumah tangga, penganggur, pekerja jasa, dan siapapun juga yang merayakannya atas nama mereka sendiri, bukan lagi atas nama solidaritas terhadap pekerja industri kerah biru. Tapi atas nama diri kita sendiri, diri kita semua, demi solidaritas universal sesama proletariat, bukan hanya bagi kerah biru.
“ Untuk menghapuskan sesuatu sampai ke akarnya,
akan dapat muncul dan berkembang apabila tak ada terminologi yang mengekspresikannya.”
Ekonomi neo liberal dan korupsi di Indonesia menunjukkan hasilnya yang spektakular dalam nominal-nominal kemiskinan dan kesenjangan ekonomi; dimana kita mendapati 17,75 % penduduk berada dalam garis kemiskinan, 22,25% berada dekat ambang batas kemiskinan (dalam kategori hampir miskin dan hampir tidak miskin) (BPS, 2006). Menurut versi Bank Dunia 52.4% penduduk Indonesia hidup dengan pendapatan kurang dari US$2 per hari (data tahun 2004) (UNDP, 2006), yang merupakan standar institusi tersebut untuk mengukur tingkat kemiskinan. Situasi kesenjangan ini dapat dilihat juga dari distribusi pendapatan dimana 10% orang-orang terkaya mengkonsumsi 28% sumberdaya, sementara 10% termiskin mengkonsumsi 3,8% sumberdaya (UNDP, 2006).
Rezim neo-liberal beroperasi dengan perangkat badan multilateral, yang kita semua sudah ketahui (Bank Dunia, Organisasi Perdagangan Dunia, Dana Moneter Internasional), kapitalis internasional dan nasional serta negara-negara nasion. Perangkat-perangkat yang masingmasing mempunyai fungsinya dalam suatu rezim optimalisasi profit – melalui kebijakan-kebijakan ekonomi dan kontrol politik dan sosial.
Pemiskinan proletariat ([1]) di Indonesia saat ini merupakan suatu konsekwensi dari sistem ekonomi neo-liberal, yang sebelumnya didahului oleh kroni kapitalisme yang difasilitasi oleh birokrasi dan militer yang dikenal sebagai pemburu rente. Bentuk-bentuk pemiskinan yang sedang berlansgsung dalam sistem kapitalis saat ini telah menciptakan kondisi-kondisi yang sangat kritis bagi mayoritas masyarakat untuk sekedar mengakses kebutuhan-kebutuhan bertahan hidup, dan kondisi yang lebih kritis lagi jika kita berbicara tentang akses yang wajar bagi mayoritas penduduk terhadap sarana dan sumberdaya untuk pengembangan diri dan eksistensi manusia yang bermakna.
KRISIS PANGAN & AGRARIA
“Di gudang tersebut disimpan berkarung-karung beras yang akan dijual dalam operasi pasar. Namun jika dilihat seksama, kondisi beras-beras itu sangat memprihatinkan karena dikerubuti kutu bahkan ulat. Namun Staf Bulog, Hidayat, bersikeras bahwa beras tersebut masih layak konsumsi” (Metro TV Online, 2007)
Data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2006 menyimpulkan bahwa akses pangan, perumahan dan energi yang semakin berkurang merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan (BPS, 2006). Rendahnya akses pangan dan energi merupakan konsekwensi langsung dari kebijakan neo liberal untuk menghapus subsidi bahan bakar minyak dan pembukaan perdagangan beras pada sistem pasar bebas.
Survei Sosial Ekonomi Nasional juga menunjukkan, lebih dari 60% populasi miskin merupakan populasi pedesaan, yang merupakan populasi yang sebagian besar adalah petani; dimana kita dapat merujuk pada studi di 93 negara yang menunjukkan bahwa dua hal utama, kepemilikan tanah dan kebijakan yang menekan desa, merupakan penyebab kemiskinan populasi petani pedesaan (Coelli dan Rao, 2004). Merunut pada sejarah kebijakan, Laporan Akhir Tahun 2006, Federasi Serikat Petani Indonesia, mengungkapkan kebijakan yang menekan populasi pedesaan dan mengutamakan pemodal besar, yang termasuk kebijakan dalam perhutanan, pertambangan, perkebunan, dan konversi lahan pertanian ke lahan industri, kelautan dan pesisir (UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No.5/1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, UU No. 11/1967 tentang ketentuan Pokok Pertambangan, UU tentang ketentuan-ketentuan pokok pengairan). Kondisi saat ini sama saja buruknya, dengan kemunculan perundang-undangan seperti Keppres 34/2003, Perpres 36/2005 dan revisinya Perpres 65/2006, UU No. 7/2004 tentang Sumber daya Air, UU No. 18/2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Pertambangan, UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Migas dan undang-undang lainnya bercorak melanggengkan ketidakadilan agraria.
Sementara itu, ketimpangan yang parah juga terjadi dalam kepemilikan lahan. Pada tahun 1995, jumlah petani tunalahan di Jawa sebanyak 48,6 persen, meningkat jadi 49,5 persen (1999). Meski tak separah di Jawa, di luar Jawa cenderung sama. Pada 1995 jumlah petani tunalahan 12,7 persen, meningkat 18,7 persen (1999). Sebaliknya, 10 persen penduduk di Jawa memiliki 51,1 persen tanah (1995) dan jadi 55,3 persen (1999). Itu
menunjukkan ketimpangan distribusi pemilikan tanah kian parah. Tentunya neo liberalisme mempunyai andil dalam distribusi kepemilikan lahan, dimana dalam kurun waktu 1995-2001, Bank Dunia, lembaga sentral dalam ekonomi neo liberal, bekerja sama dengan Badan pertanahan Nasional dan AUSAid, mendorong kecenderungan petani kehilangan tanahnya dengan menyelenggarakan Land Administration Project (LAP), sebuah program yang berujung pada pasar tanah (Federasi Serikat Petani Indonesia, 2006). Program Bank Dunia/BPN ini termasuk sertifikasi lahan-lahan di pedesaan di Pulau Jawa, dan melakukan studi kemungkinan sertifikasi lahan-lahan komunal di luar Jawa. Program ini juga mendanai penyusunan UU Pendaftaran Tanah yang mencoba menerobos ketidakpastian pemilikan lahan.
Selain kebijakan-kebijakan ekonomi neo liberal, di tingkatan kelembagaan nasional, buruknya akses pangan (beras) publik dan pemginggiran ekonomi petani berskala kecil, berkaitan erat dengan monopoli, korupsi dan manipulasi yang terjadi dalam lembaga pengelola logistik nasional, Badan Usaha Logistik (BULOG):
Secara keseluruhan BULOG merupakan institusi korup: hampir semua pemimpin BULOG terkait dugaan skandal korupsi. Bustanul Arifin, kepala Bulog paling lama di era Soeharto, misalnya, pernah diperiksa Kejagung terkait kasus pemberian dana Rp 10 miliar kepada Koperasi Depkop. Kasus itu akhirnya dihentikan Kejagung. Beddu Amang dan Rahardi Ramelan, dua kepala Bulog berikutnya, harus mendekam di penjara karena kasus korupsi. Terakhir, Puspoyo Wijanarko, yang diperiksa karena kasus impor sapi fiktif.
Kebijakan impor beras BULOG yang sarat dengan korupsi dan manipulasi; Dugaan yang paling kuat adalah adanya indikasi peran BULOG untuk merancang leigitmasi impor beras dengan kartel para pedagang beras besar (Tim Koalisi Petani Menggugat, 2007). Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR, Suswono, fee dari beras impor itu memang sangat menggiurkan, bisa mencapai Rp 300 per kg. Bayangkan berapa ratus miliar rupiah bisa diraup jika ada impor satu juta ton beras di kuartal pertama tahun 2007 saja.
Impor beras yang tidak efektif - selama ini kebijakan impor beras tidak mampu menurunkan harga. Kondisi ini terjadi karena beras impor tidak langsung didistribusikan kepada masyarakat, tapi masuk Bulog terlebih dahulu (Menteri Pertanian, Anton Apriyantono, 2007).
PENDISPLINAN PROLETARIAT : HIDUPUNTUK KERJA, HIDUP UNTUK MAKSIMALISASI PROFIT
Sejalan dengan pemiskinan adalah pendisplinan neo liberal terhadap tenaga kerja, dengan pemberlakuan revisi UU 13/2003 yang mengatur 'kelenturan' tenaga kerja dengan pemberian wewenang yang sangat besar pada majikan untuk mengurangi hak-hak dasar tenaga kerja, melenturkan upah, jam kerja, jaminan sosial, prosedur pemecatan dan secara drastis mengurangi daya tawar tenaga kerja dan hak untuk berpolitik ([2]).UU 2/2004 tentang penyelesaian konflik industrial melengkapi pengaturan dalam UU 13/2003, mempersulit pekerja untuk membela hak-haknya, dengan lebih jauh mengatur pengaduan-pengaduan pekerja yang dibatasi pada pengaduan tertulis yang disampaikan lewat Pengadilan Relasi Industrial. UU ini semakin memojokan posisi pekerja, yang akan mendapatkan kesulitan mengakses pengacara untuk mengkonteskan kasusnya dalam sebuah pengadilan dimana hakim-hakim dalam pengadilan tersebut dipilih secara tidak transparan oleh pemerintah.
Disiplin neo liberal seperti ini jugalah yang dicanangkan dalam laporan tahunan "Doing Business" yang diterbitkan oleh Bank Dunia, terbitan yang melakukan studi 'iklim investasi' untuk para pemodal dan mengindikasikan 'iklim usaha yang baik' dengan beragam deregulasi pada pasar tenaga kerja, yang mencakup:
Jam kerja panjang - (jam kerja legal maksimum tidak kurang dari 12 jam per hari)
Upah minimum - yang dianggap sebagai wajar (25% dari Produk Domestik Bruto per kapita), yang artinya upah di negara-negara seperti di Afrika Sub-Sahara adalah US$30 per bulan, yang bahkan menyamai level kemiskinan absolut yang ditentukan oleh Bank Dunia, US$1 per hari.
Penghapusan - jaminan sosial penuh untuk pekerja paruh waktu; dimana sebagaian besar pekerja paruh waktu adalah perempuan, hal ini merupakan penyerangan terhadap pekerja perempuan, yang memang sudah mengalami diskriminasi upah dan hakhak ketenagakerjaan lainnya.
Penghapusan - segala bentuk proteksi terhadap pemutusan kontrak kerja, dimana ini berarti bahwa pemutusan kontrak tersebut bisa dilakukan dengan sewenang-wenang.
Pemutusan - hubungan kerja di negara-negara yang tidak memberikan jaminan sosial untuk penganggur, hanya berupa pemberitahuan PHK; sedangkan pemberlakuan pesangon, didefinisikan oleh 'Doing Business', sebagai halangan bagi investasi.
PROLETARISASI DI LUAR BATAS PABRIK
Perkembangan perkebunan-perkebunan baru pada lahan-lahan masyarakat menjadi sangat gencar dalam 5 tahun belakangan, setelah semakin langkanya bahan baku berbasis hutan dan perkebunan baik untuk kertas, furniture, dan yang paling mutakhir, perkebunan energi (WALHI, 2006).
Bakrie Group salah satu kelompok bisnis terkuat negeri ini dalam strategi usaha kelompoknya menempatkan perkebunan sebagai tulang punggung bisnis strategisnya. Selain itu, Uni Eropa pun melirik Indonesia tetap sebagai sumber produksi bahan bakar nabati (biofuel) dengan asumsi luasnya lahan di kepulauan (WALHI, 2006).
Mengembangkan perkebunan lewat inisiatif swasta bukanlah hal mudah, terutama berkaitan dengan tingginya biaya dan kompleksnya proses pembebasan tanah. Baik kapital nasional maupun internasional bekerja sama dengan pemerintah (Departemen Perhutanan&Perkebunan, Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional) mengembangkan program-program penanaman tanaman komoditi pada lahan-lahan masyarakat, yang intinya adalah memperkerjakan, dengan membeli hasil-hasilnya melalui kartel-kartel, dimana petani tidak mempunyai daya tawar yang wajar. Rakyat dipaksa sedemikian rupa agar tergantung pada pasar dan tidak punya pilihan lain untuk bertahan hidup selain menjual hasil panennya, karena tanaman komoditi tak satupun bisa dimakan.
Ekploitasi lingkungan melalui ekstraksi sumberdaya alam secara berlebihan, ekstraksi dengan skala atau proses-proses yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan proses-proses industri yang menyebabkan pencemaran lingkungan, merupakan permasalahan akut di Indonesia. Eksploitasi dan perusakan lingkungan terjadi seiring dengan proletarisasi komponen-komponen masyarakat yang terkena imbas-imbasnya. Proletarisasi terjadi seiring hilangnya kontrol mandiri dalam pengelolaan lingkungan hidup masyarakat tersebut dan kontrol terhadap sumber pendapatan/penghidupan mereka - sebagai konsekwensi dari relasi yang mensubordinasikan mereka dalam sistem kapitalis.
Maraknya industri ekstraksi (pertambangan) di Indonesia telah membawa konsekwensi-konsekwensi yang serius pada perusakkan lingkungan, pelanggaran hak-hak dasar manusia oleh militer, hilangnya mata pencharian, ataupun hak dasar untuk hidup sehat yang tidak terpenuhi akibat buruknya kesehatan lingkungan. Diantaranya kasus pengadilan kejahatan lingkungan oleh Newmont di Teluk Buyat, tuntutan renegosiasi Kontrak hingga penutupan tambang PT Freeport yang terus mengemuka, bencana lumpur LAPINDO yang terus memakan korban manusia dan properti masyarakat.
Praktek-praktek buruk beroperasinya investasi yang terutama dari Amerika dalam industri ekstraktif telah berlangsung lebih dari 30 tahun. Mulai dari pengambilalihan aset, penghancuran lingkungan, pemiskinan hingga pelanggaran hak-hak dasar manusia disekitar pertambangan Freeport, Newmont, Exxon Mobil, Unocal – Chevron dan lainnya (WALHI&JATAM, 2006).
Pengerahan dukungan modal dan negara (pemerintah dan modal AS) terhadap militer Indonesia selama ini juga berada dibalik kepentingan pemodal untuk mengamankan asetasetnya di Indonesia. Meningkatnya nilai investasi pemodal AS di Indonesia akan disertai dengan peningkatan jaminan keamanan, termasuk lewat dukungan terhadap militer Indonesia. Terbukti, prestasi pelanggaran HAM yang mengagumkan oleh Militer dan Polisi di Papua danAceh terkait erat dengan pengamanan kawasan tambang Freeport di Papua dan ExxonMobil di Aceh (WALHI&JATAM, 2006) ([3]).
TITIK TEMU ANTARA REALISASI PERJUANGAN SAAT INI & KEPENTINGAN KELAS
Dalam suatu sistem yang tidak memberikan akses bagi mayoritas masyarakat dalam pembuatan kebijakan-kebijakan penting yang menyangkut kepentingan publik, tentunya tidak mudah bagi kita untuk mengambil peran bermakna untuk merubah situasi ini. Korupsi oleh birokrat dan administrator yang ada dalam jajaran pemerintahan merupakan sebagian dari harga yang harus kita bayar, karena memang kita membiarkan diri kita diwakilkan dalam pembuatan beragam kebijakan yang menyangkut kepentingan kita sendiri. Korupsi,
merupakan permasalahan yang sangat serius yang perlu ditangani, tapi masalah tersebut merupakan sebagian dari masalah yang lebih besar, masalah dimana segelintir pihak (para politisi dan administrator) mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk menentukan dan mengelola hajat hidup mayoritas masyarakat.
Permasalahan akses pangan, kesejahteraan petani dan kemiskinan merupakan masalah-masalah yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, seperti juga keterkaitannya dengan penyerangan hakhak buruh dalam deregulasi undang-undang ketenagakerjaan. Bagaimana dominasi kekuatan kapitalisme global dan nasional, negara dan badanbadan multilateral yang memotori neo liberalisme terintegrasi dan berperan untuk kepentingan profit segelintir elit ekonomi dan birokrat, di atas kemiskinan dan dehumanisasi mayoritas masyarakat.
Sementara itu, sampai saat ini perjuanganperjuangan yang dilakukan, dalam hal ini, oleh serikat-serikat dan organisasi-organisasi petani belum dapat mencapai target-targetnya. Beragam tuntutan terhadap negara – reforma agraria, perubahan kebijakan-kebijakan yang menyangkut SDA dan penolakkan pemberlakuan pasar bebas pada produkproduk pertanian – belum menghasilkan perubahanperubahan yang dapat mengangkat taraf ekonomi mayoritas petani. Demikian juga dengan beragam tuntutan untuk merubah berbagai kebijakan ketenagakerjaan.
Perjuangan sektoral dengan fokus penuntutan pada negara telah mengalami kebutuntuan-kebuntuannya, ketika tuntutan-tuntutan tersebut menjadi bagian dari rutinitas dalam 'demokrasi yang sehat ' yang terkelola dengan baik oleh negara.
Pemecahan-pemecahan dari masalahmasalah tersebut menuntut suatu perubahan radikal yang diperlukan untuk mengguncang kekuasaan birokrasi dan kapital, walaupun secara temporer, semenjak kemampuan memprediksi datangnya insureksi besar dalam konteks saat ini hanyalah omong kosong belaka. Perubahan-perubahan radikal yang menyentuh kepentingan jangka pendek dan pada saat yang bersamaan menjadi suatu eksperimentasi pemberdayaan sosial dan politik masyarakat - semenjak seluruh masalah tersebut mempunyai akar pada ketidakberdayaan politik mayoritas; ketika kekuasaan mayoritas masyarakat yang telah dialihkan ke segelintir orang lewat sistem perwakilan (negara) dan; pada konteks-konteks tertentu - perwakilanperwakilan elitis lainnya (partai politik, LSM, organisasi kiri, serikat-serikat birokratis).
Kami tidak berpretensi bahwa ada suatu kejelasan universal tentang tahap-tahap ataupun kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk menggerakkan suatu perubahan yang radikal. Beberapa prinsip yang dapat menjadi acuan adalah mendorong letupan-letupan radikal (insureksiinsureksi popular) ke arah koordinasi konstruktif dengan tetap mempertahankan struktur popular/horisontal dari gerakan-gerakan insureksi tersebut. Kita dapat menyaksikan insureksi-insureksi popular, dimana kekuatan popular telah diartikulasikan; terlepas dari seberapa singkat dan kurangnya koherensi dari insureksi popular tersebut. Insureksi di Indonesia yang dapat memberikan gambaran tentang radikalisme popular a.l: kerusuhan buruh besar yang sebagian besar berada di luar kendali serikat-serikat buruh di Medan (1994); kerusuhan massal dan pemogokkan buruh di Bandung sebagai penolakkan terhadap undang-undang perburuhan baru, yang lepas dari kendali serikat-serikat buruh (2001); kerusuhan yang berawal dari penolakkan terhadap tempat pembuangan SAMPAH akhir di Bojong; Gerakan anti Indorayon/Toba Pulp Lestari di Porsea yang berlangsung lebih dari dua dekade, sejak 1983.
Mesikpun demikian, di Indonesia, sampai saat ini, insureksi-insureksi popular tersebut masih dianggap sebagai tidak lebih dari bentuk-bentuk reaksi atas ketidakberdayaan. Potensi dari insureksi-insureksi tersebut sebagai aksi-aksi yang dapat membawa perubahan kondisi yang radikal, yang melampuai tuntutan-tuntutan standar (TOLAK INI! TOLAK ITU! TURUNKAN SBY-KALLA), luput dari pandangan aktivis-aktivis politik Indonesia. Berlawanan dengan persepsi para aktivis, potensi untuk melakukan tuntutan-tuntutan radikal, pengambil alihan dan pendudukan pun jelas menjadi lebih terbuka dalam aksi-aksi radikal popular – yang membawa perjuangan ini pada kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar untuk mempertemukan perjuangan saat ini dan kepentingan proletariat sebagai kelas yang harus mengelola perjuangannya sendiri.
CATATAN
(Re)definisi Proletariat 1. Lihat, (artikel dalam buletin ini).
2. Lihat, Appendix 1 dalam artikel: Non au CPE! – pelajaran dari aksi penolakan CPE di Perancis 2006 (dapat diakes: http://m1-2007.blogdrive.com).
3. Sejak tahun1960, AS telah melengkapi 43 batalyon angkatan bersenjata Indonesia. Lima tahun berikutnya, AS memberikan USD 64 juta dalam bentuk bantuan militer. Setiap tahun AS melatih perwira-perwira militer Indonesia. Laporan resmi tahunannya, Freeport Mc Moran menuliskan telah memberikan sejumlah US$ 6,9 juta pada tahun 2004, lalu US$ 5,9 juta pada tahun 2003, dan US$ 5,6 juta pada tahun 2002 kepada militer (TNI). Hampir setiap tahun, perusahaan selalu melaporkan telah membiayai TNI untuk melindungi keamanan tambangnya.
RUJUKAN
BPS, 2006, Berita resmi statistik: Tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2005-2006 , No. 47 / IX / 1 September 2006
D. S. Prasada Rao & T. J. Coelli, 2004. "Catch-up and Convergence in G l o b a l A g r i c u l t u r a l Productivity", Indian Economic Review, Department of Economics , Delhi School of Economics, vol. 39(1), pages 123-148. Federasi Serikat Petani Indonesia, 2006, Catatan akhir tahun 2006 FSPI UNDP, 2006, Human development report WALHI, 2006, Bagi-bagi lahan 22 Juta Hektar, Menuju pasar tanah, tanam paksa, atau konflik horisontal? (Bagian 1) WALHI&JATAM, 2006, Waspadai Transaksi Pemerintahan Pertemuan SBY - Bush! (Siaran Pers Bersama WALHI-JATAM)
M1-2007
KONTAK LOKAL
+APOKALIPS (Bandung) [email protected] +JARINGAN OTONOMIS (Jakarta) [email protected] +AFFINITAS (Yogyakarta) [email protected] +JARINGAN AUTONOMIA KOTA (Salatiga) [email protected]
KADET-KADET CYBER Untuk bergabung kirim e-mail ke: [email protected] MILIS YAHOO M1 BLOG M1 - http://m1-2007.blogdrive.com JURNAL NEWBABYLON passion ARSIP TEKS OTONOMIS - http://pustaka.otonomis.org INDYMEDIA JAKARTA BLOG AFFINITAS YOGYA ”) - http://jakarta.indymedia.org (Jaringan Situs Berita “ - http://newbabylon.tk - http://xtanpahirarki.blogsome.com Journalism with a