KABAR DARI GARDA DEPAN
DEMO TOLAK TAMBANG PASIR LAUT, RATUSAN NELAYAN BENTROK DENGAN POLISI
Ratusan nelayan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Rabu, (19/7/2017), bentrok dengan aparat kepolisian yang melakukan pengamanan saat mereka menggelar unjuk rasa menuntut pencabutan izin penambangan pasir laut di lepas pantai Galesong dan Sanrobone. Para nelayan memblokade jalur trans Sulawesi hingga memicu keributan dengan aparat kepolisian. Para nelayan menuntut agar pihak pemerintah setempat segera mencabut izin prinsip penambangan pasir laut lantaran telah memberikan dampak bagi para nelayan mau pun warga pesisir pantai. “Sekarang lihat sudah ada abrasi dan ikan tangkapan para nelayan telah hilang,” teriak Ridwan Tate, salah seorang pengunjukrasa dalam orasinya. Penambangan pasir laut ini sendiri dilakukan oleh provinsi Sulawesi Selatan untuk menimbun pantai Losari di Makassar, sebagai rangkaian dari proyek central point Indonesia (CPI). “Kami sudah bosan dengan dialog dengan anggota dewan dan kami hanya dijanji-janji yang kami inginkan sekarang pernyataan tertulis DPRD untuk menolak izin tambang pasir laut kalau tidak kami akan bermalam di kator ini sampai tuntutan kami dipenuhi” kata koordinator lapangan unjuk rasa.
WARGA BANTARAN KALI BEKASI TOLAK PENGGUSURAN
19 Juli 2017, Puluhan warga berunjuk rasa di depan Pemerintah Kota Bekasi. Puluhan warga yang berasal dari bantaran kali di Jalan Tanggul, Kelurahan Kaliabang Tengah, Bekasi Utara itu menolak penggusuran tanpa kompensasi yang akan dilakukan Pemkot Bekasi. Warga tidak pernah mengaku telah tinggal dilahan milik pemerintah, dan bersedia untuk pindah. Namun warga meminta kebijakan pemerintah untuk memberikan kompensasi bagi mereka untuk melanjutkan hidup setelah penggusuran. Penggusuran sudah dilakukan mulai tahun lalu di sebagian lahan Bantaran kali, warga yang digusur saat ini belum mendapatkan tempat tinggal yang layak.Warga menyayangkan tindakan pemkot yang tidak langsung menemui warga dan berbicara langsung kepada warga bukan hanya diberi sosialisasi lewat sepucuk surat peringatan. Kabid Pengawasan dan Pengendalian menjelaskan lahan hasil penggusura akan difungsikan untuk pembangunan infrastruktur berupa jalan raya.
RATUSAN BURUH SULSEL DEMO DI KANTOR GUBERNUR
Selasa 8 Agustus 2017. Ratusan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Sulawesi Selatan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Sebanyak 15 federasi yang tergabung tersebut membawa beberapa tuntutan seperti tolak penurunan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) serta meminta mengadili oknum Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sulsel untuk di adili. Korlap, Salim Samsur dalam orasinya meminta agar menaikkan upah minuman buruh dan meminta mengadili pengusaha yang melakukan Union Busting serta tindakan repsresif terhadap mogok kerja buruh. Aksi unjuk rasa ini pun sempat memanas. Karena pihak buruh memaksa masuk di kantoR. Gubernur Sulsel untuk bertemu dengan Gubernur Syahrul Yasin Limpo. Mereka bahkan mendobrak pagar pintu masuk ke kantor. Melihat aksi yang memanas, petugas yang berjaga di depan kantor Gubernur akhirnya membiarkan para peserta aksi masuk dan melakukan audiensi.
BURUH INDOCEMENT MULAI LANCARKAN PEMOGOKAN
Hingga hari ini Selasa (14/4) ratusan pekerja PT. PionirBeton Industri – sebuah anak perusahaan PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk - yang tergabung dalam Serikat Buruh PT. PionirBeton Industri (SB-PBI – KASBI) masih terus melakukan mogok kerja melawan kesewenang-wenangan pihak PT. PionirBeton Industri. Mogok kerja yang dimulai sejak tanggal 6 April 2015 ini dipusatkan di Kantor Pusat Operasional PT. PionirBeton Industri di plant Pulo Gadung Jakarta Timur. Mogok kerja ratusan buruh PT. PionirBeton Industri dipicu sikap arogan management yang menolak untuk melakukan pertemuan bipartit terkait berbagai pelanggaran ketenagakerjaan. Selama bertahun-tahun PT. PionirBeton Industri telah mempraktekkan sistem kerja kontrak dan outsourcing yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Ratusan pekerja yang rata-rata telah bekerja belasan tahun hingga hari ini masih berstatus pekerja kontrak dan ratusan pekerja lainnya bekerja dengan status outsourcing. PT PionirBeton Industri juga tidak membayarkan upah pekerja sesuai dengan upah minimum sektoral sesuai ketentuan pemerintah dan tidak mendaft arkan pekerja sebagai peserta BPJS. Lebih parah lagi, PT. PionirBeton Industri melakukan PHK dan mutasi sepihak kepada anggota serikat buruh SB PBI– KASBI untuk menakut-nakuti dan meredam tuntutan buruh.
MOGOK MENANGKAN TUNTUTAN SERIKAT BURUH DI PLTU GUNUNG RAJA
Mogok kerja berhasil membuahkan kemenangan bagi buruh dari sembilan serikat di PLTU Gunung Raja, Muara Enim, Sumatera Selatan. Buruh Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) Indonesia itu meraih kemenangan berkat kekompakan anggota dan dukungan Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indoensia (FSP2KI). Sebanyak sekitar 600 buruh menghentikan produksi untuk memperjuangkan tuntutan dengan dukungan massa aksi dari 5 serikat pekerja di FSP2KI sejak Rabu, 19 Juli 2017. Kedua federasi sama-sama berafi liasi dalam Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia. Perundingan berakhir dengan kesepakatan pemenuhan tuntuan para buruh yang berintisarikan pengangkatan karyawan kontrak menjadi tetap, memberlakukan upah minimum sektoral, menjalankan hak normatif sebagaimana diatur undang-undang. Ini berkaitan dengan upah lembur, kekurangan upah minimum, dsb. Sebelumnya, pemberitahuan mogok kerja sudah disampaikan jauh hari ke pihak perusahaan. Namun, 9 Perusahaan PLTU Gunung Raja mengabaikannya.
BURUH ADIDAS (GSBI) KEMBALI AKSI DI DEPAN KEDUTAAN BESAR JERMAN
Bulan Juli 2017, genap lima tahun perjuangan 1,300 orang buruh PT. Panarub Dwikarya (PDK) yang di PHK sejak tahun 2012. PT. PDK (Panarub Group), produsen sepatu brand Adidas dan Mizuno melakukan PHK sepihak karena buruh PDK membentuk serikat independen dan melakukan pemogokan untuk menuntut kenaikan upah serta perbaikan kondisi kerja. Perubahan sistem kerja yang dilakukan perusahaan saat itu mengakibatkan buruh harus bekerja untuk dua atau tiga jenis pekerjaan, yang berimbas pada hilangnya waktu untuk istirahat dan beribadah. Perubahan tersebut tidak dibarengi dengan kenaikan upah. Perusahaan melipatgandakan beban kerja bagi buruh untuk meningkatkan target produksi dan keuntungan, namun merampas hak-hak buruh. Selama berjuang lima tahun berbagai upaya perjuangan telah dilakukan oleh buruh PT. PDK, baik melalui aksiaksi maupun mendatangi lembaga pemerintah untuk mendapatkan dukungan atas penyelesaian kasusnya, diantaranya; aksi massa di Kedutaan Besar Jepang, Kedutaan Besar Jerman, dan kantor Adidas, melapor ke Disnaker Kota Tangerang, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perempuan dan Anak, Kementerian Luar Negeri, DPR RI Komisi IX, hingga melaporkan kasus ke International Labor Organization (ILO). Meskipun ILO telah mengeluarkan rekomendasi pada November 2016 agar pemerintah Indonesia menuntaskan kasus PDK, namun hingga saat ini hak-hak buruh masih belum dipenuhi.
RUMAH DAN TANAH WARGA DESA MULYA JAYA DI RAMPAS MENJELANG IDUL FITRI 1438 H
Perampasan tanah oleh PT. LPI (Laju Perdana Indah) di Desa Mulya Jaya (Talang Linang), Kec. Semendawai Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan selama 12 tahun ini telah menyebabkan konfl ik, memakan korban nyawa, kriminalisasi dan tindak kekerasan yang dialami petani dan warga desa. Seperti yang dilaporkan warga kepada Bina Desa, pertengahan Juli 2017 ini, bahwa sejak 2006 – 2013, PT. LPI melakukan perampasan atas lahan yang telah diolah dan ditempati warga sejak tahun 1978 dengan total ± 600 ha. Salah satu perwakilan warga menuturkan bahwa “Penggusuran diluar batas kemanusiaan, merusak kekhusukan dibulan Ramadhan dan Idul Fitri”. Betapa tidak PT. LPI dikawal Polisi, Pamswarkasa dan security perusahaan mennyerobot tanah warga H-4 hingga H-1 Idul Fitri 1438H/2017. Kebon Karet, singkong, jagung (palawija) dan rumah warga ± 200 kk rata dengan tanah. Hingga hari ini (21/07) PT. LPI masih melakukan penggusuran tanam tumbuh warga. Selama konfl ik ini, terjadi kriminalisasi atas 12 warga desa dengan hukum penjara rata rata 1,5 tahun, memakan korban nyawa 2 orang warga gantung diri di pohon karet akibat tertekan, seorang pemuda menjadi gila, dan kekerasan yang dialami oleh masyarakat (bapak, ibu, dan anak anak). Achmad Yakub dari Bina Desa menyampaikan dari kesaksian warga bahwa penyerobotan ruang hidup dan kekerasan yang dilakukan PT. LPI menyebabkan 200-an keluarga tak jelas hidupnya, terampas rasa keadilan, hilangnya kehidupan sosial ekonomi.
PULUHAN ALAT BERAT PT KJJ DIBAKAR MASSA
Akibat perampasan tanah dan perusakan rumah, warga desa Mulya Jaya berpuasa Ramadhan dan Berlebaran di tenda. (photo warga desa Mulyajaya, OKU Timur,Sumsel)
Puluhan alat berat PT Kartika Jemaja Jaya yang ingin mengelola 3.605 hektare lahan di Pulau Jemaja dibakar masyarakat yang menolak kehadiran perusahaan itu, Kamis (29/6/2017). Masyarakat menilai perusahaan akan menebang hutan yang ada di Jemaja. Sementara program perkebunan karet yang selama ini didengungkan oleh perusahaan dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang ada disana. Dimana pihak perusahaan ingin mulai melaksanakan aktivitasnya dengan mendatangkan alat berat pada 21 Juni 2017 lalu. Masyarakat langsung mengambil respon dan dengan spontanitas mendatangi lokasi meminta agar pihak perusahaan memulangkan alat berat yang ada. Keesokan harinya dilakukan rapat dengan Camat Jemaja dan Jemaja Timur beserta aparat keamanan disana. Saat itu masyarakat memberikan deadline waktu bagi perusahaan untuk memulangkan puluhan alat berat yang baru datang dari Tanjungpinang itu. Jika perusahaan tidak mengindahkan permintaan masyarakat mengancam akan membakar alat perusahaan, 15 Buldozer, 2 exavator, 2 unit dumptruck, 2 pickup 2 loader dan logging trailler 2 unit. Karena tidak ada respon dari pihak perusahaan hingga deadline yang diberikan oleh masyarakat dan sekitar 600 warga Jemaja yang menolak kehadiran perusahaan bergerak menuju lokasi alat berat yang parkir. “Kami telah bersabar sejak alat berat itu masuk kesini. Kami berikan waktu satu minggu untuk segera mengangkat alat berat dan memindahkan dari Pulau Jemaja, namun karena pihak perusahaan tidak mengindahkan permintaan warga makanya aksi itu terjadi,” ujar salah satu warga.
WARGA PENOLAK TAMBANG EMAS DI BANYUWANGI DIKRIMINALISASI DENGAN JERAT PASAL KOMUNISME
Gabungan aktivis lingkungan di Jawa Timur mendesak Kepolisian Banyuwangi menghentikan penyidikan terhadap empat warga Desa Sumberagung yang menolak tambang emas di kawasan Gunung Tumpang Pitu. Tuduhan penyebaran ajaran komunisme itu bermula dari aksi demonstrasi yang dilakukan warga Desa Sumberagung. Mereka menggelar aksi pemasangan spanduk berisi penolakan terhadap tambang emas PT Damai Suksesindo, 4 April lalu. Saat 11 spanduk rampung dibuat, warga kemudian turun ke jalan dan memasang semua spanduk di sepanjang jalan mulai dari kantor kecamatan hingga Pantai Pulau Merah. Tapi malamnya, warga dikejutkan dengan kedatangan anggota Kepolisian yang menuduh mereka menggambar logo palu-arit di spanduk-spanduk tersebut. Keempat warga desa itu telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyebaran ajaran komunisme. Penetapan tersangka itu merupakan bentuk kriminalisasi. Selain itu, kuat diduga untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan utama yang dihadapi masyarakat Sumberagung. Masyarakat di kawasan Gunung Tumpang Pitu tengah menghadapi ancaman krises ekologi yang ditimbulkan dari pertambangan di daerah tersebut. Padahal kawasan itu berfungsi memenuhi kebutuhan air minum dan pertanian warga sekitar. “Ini jelas kita duga untuk melumpuhkan gerakan-gerakan rakyat yang sedang tumbuh yang sebenarnya sedang berjuang mempertahankan lingkunganya dan keselamatan ruang hidupnya. Ini jelas satu bentuk untuk memecah belah persatuan dari perjuangan warga yang ada di komunitas tersebut,” kata seorang warga yang terlibat aksi. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur juga mendesak pemerintah setempat menghentikan kegiatan tambang di Gunung Tumpang Pitu demi keselamatan warga. Pasalnya, tambang emas yang berada di sana merupakan tambang emas terbesar di Pulau Jawa.
WARGA KORBAN PENGGUSURAN KEBON JERUK BANDUNG BENTROK DENGAN APARAT
Ratusan warga yang tergabung dari Rakyat Kebon Jeruk dan Aliansi Mahasiswa kembali berunjuk rasa di depan pintu masuk Stasiun Selatan, Stasiun Bandung, Rabu (26/7/2017). Warga Kebon Jeruk menolak penertiban bangunan di Jalan Stasiun Barat, Bandung. Warga Kebon Jeruk menilai pihak PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) tidak berhak mengintimidasi dan sudah dinyatakan kalah dalam pengadilan. Warga Kebon Jeruk menuntut agar Kepala PT KAI Daop 2, Saridal, menemui peserta aksi, warga ingin memastikan tidak ada lagi intimidasi dari PT KAI. Warga Kebon Jeruk mengancam, jika Saridal tidak menemui peserta unjuk rasa, maka peserta unjuk rasa akan memaksa masuk. Setelah dirasa sudah melewati waktu yang disepakati, Saridal tidak menemui massa aksi unjuk rasa, warga Kebon Jeruk memaksa masuk sehingga terjadi bentrokan dengan pihak Kepolisian.
HALAMAN 04 OTONOMEDIA
EDISI No.2 | AGUSTUS 2017
CATATAN DARI RUSUH MELAWAN G20 DI HAMBURG
Pagi hari 5 Juli 2017, Pesawat Kepresidenan Indonesia meninggalkan Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, menuju Eropa. Sementara Jokowi bepergian, segelintir elit politik Jakarta menghibur diri dengan gunjingan kurang bermutu tentang perlu tidaknya Jokowi membawa serta sedemikian banyak anggota keluarganya ke luar negeri. Presiden singgah dua hari di Turki, untuk kunjungan resmi dan menandatangani dua dokumen kerjasama. Memang kunjungan singkat. Dia tak akan berlama-lama, karena sudah ditunggu di Hamburg untuk pertemuan lain yang jauh lebih penting.
Pertemuan puncak G-20 resmi dibuka 7 Juli 2017 oleh Perdana Menteri Jerman, Angela Merkel. Media utama, termasuk yang di Jakarta, rupanya berusaha memberitakan pertemuan puncak ini secara manis. Dengan main tebak-tebakan soal siapa gerangan yang akan duduk di sebelah siapa pada sesi pembukaan dan photo bersama. Atau tentang pantas atau tidaknya Ivanka Trump, yang cuma anak presiden, hadir pada jamuan makan malam resmi. Pemberitaan yang sama murahannya dengan gosip elit Jakarta.
Siapapun yang mengharapkan pertemuan ini bakal berlangsung baik-baik saja, niscaya akan kecewa. Perhelatan berlangsung jauh dari tentram, malahan riuhrendah hingar-bingar. Dan bintang pertemuan bukan Merkel, bukan Putin, bukan Xi Jinping, bukan semua kepala Negara yang hadir. Bukan pula semua Trump, baik Donald yang presiden, Melania yang mantan model, ataupun Ivanka yang pebisnis fashion. Tidak pula semua anggota delegasi di pertemuan resmi. Bintangnya adalah semua orang di jalanan, yang menggalang protes untuk menggagalkan pertemuan puncak ini. Dan, jumlah mereka banyak. Ribuan.
kiri, anarkis, feminis, penolak privatisasi air, kelompok perlawanan Kurdi, kelompok kebudayaan, dan seterusnya. Sebut saja yang mana, semua ada.
Welcome to Hell.
Sejak Angela Merkel mengemukakan keinginannya, menyelenggarakan pertemuan puncak G-20 di Hamburg, polisi sebenarnya sudah dibikin sakit kepala. Membikin pertemuan di Hamburg ibarat menantang kelompok anti kemapanan. Inilah kota yang tak pernah kurang orang untuk meramaikan peringatan May Day, kandang dari para penantang kapitalisme. Seperti sudah diperhitungkan sebelumnya, mendekati pertemuan puncak, berbagai kelompok protes mengalir memasuki Hamburg. Dari berbagai kota di Jerman. Juga dari negara-negara Skandinavia, Swis, dan Italia. Mereka adalah kelompok anti kapitalisme, kelompok lingkungan,
Untuk menghadang protes, polisi mengerahkan berbagai akal. Upaya pertama adalah pakai otot, dengan menyiagakan 15.000-20.000 polisi penangkal huru-hara. Sementara di Eropa harga air bersih makin mahal, polisi menggunakan meriam air (water-cannon) untuk menghalau demonstran. Harap tahu, ini adalah meriam air canggih yang bertekanan kuat. Semoga saja polisi Jerman tak ikut-ikutan polisi dari sebuah negara sahabat, yang suka mengisi tanki meriam dengan air sembarang comberan.
Berbagai teknologi untuk memata-matai warga sendiri (surveillance) dikerahkan, termasuk pesawat drone berkamera; dan helikopter yang sibuk mondar-mandir di langit Hamburg. Selain cara canggih, ada juga cara yang terdengarnya cukup biasa. Yaitu dengan menggosok ormas lokal untuk menggelar aksi tandingan, yang dijuduli: “pawai perdamaian dan hak asasi manusia.” Aih, mengingatkan pada kejadian di tempat lain.
Mereka adalah “Think-tank 20”, para juru ukur, juru gambar, dan juru ukir seluruh permukaan bumi hingga ke dasar lautannya; yang akan memikirkan dan merenungkan wilayah bumi mana yang akan dijadikan untuk apa, dan mendaft ar kekayaan apa yang perlu dikeruk dari penjuru bumi sebelah mana.
Jauh hari sebelumnya, para demonstran sudah dituduh bukan hendak “melakukan sekedar aksi damai duduk-duduk.” Karena itu, ada laporan bahwa polisi memeriksa, menggeledah, dan menyita barang-barang milik warga yang diduga bisa digunakan sebagai senjata. Semula ada usul untuk melarang segala bentuk demonstrasi di pusat kota. Usul ini batal karena ditentang para politisi setempat. Lagipula, kalau diteruskan akan bikin malu, karena sama saja dengan memberangus kebebasan berpendapat. Padahal Jerman selalu mengecam tindakan serupa yang misalnya dilakukan oleh Rusia. Tak urung, mendekat tanggal pertemuan puncak, polisi tetap mengeluarkan larangan berkumpul di kawasan seluas 38 km persegi, dari Bandar udara internasional sampai gedung pertemuan.
Himbauan resmi untuk menghindari keramaian, penutupan dan pengamanan jalan, semua gagal mencegah kelompok-kelompok memenuhi jalanan. Bentrokan akan susah dicegah. Pemanasannya sudah terjadi hari Minggu malam, 2 Juli. Beberapa orang luka-luka dan ditangkapi. Hari berikutnya, orang-orang tetap berkeliaran di jalanan. Main kejar-kejaran, petak umpet, dan timpuk-timpukan botol air melawan polisi. Jalanan diduduki demonstran, banyak anggota delegasi tertahan di hotel, Bersambung dari halaman II
dan gagal mencapai gedung pertemuan pada waktu pembukaan pertemuan puncak. Termasuk Presiden Jokowi, yang tertahan di hotel bersama Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull.
Hingga pertemuan puncak disudahi, sudah tiga hari pula terjadi bentrok antara polisi dan massa. Kerugian yang timbul jelas besar. Entahlah, tapi pasti mencapai jutaan Euro. Sekitar 500 polisi dilaporkan luka-luka. Beberapa hari sesudah pertemuan puncak berakhir, ada desakan agar walikota Hamburg mundur saja karena dianggap gagal. Saking kesalnya, Menteri Kehakiman Heiko Mass menyatakan tak usah lagi ada pertemuan besar semacam ini lagi di Jerman. Menurut dia, para perusuh itu kebanyakan berasal dari luar Jerman. Jadi, adalah penting jika negara-negara Eropa punya database para “ekstrimis” dan mengembangkan kerjasama pertukaran data. Wah, dia marah betulan rupanya.
Begitulah, para penentang kapitalisme sekedar menepati janjinya. Untuk menyambut yang terhormat para kepala negara dan delegasi G-20; dengan cat warna-warni, dengan musik dan seni pertunjukkan. Dengan pawai, poster, blokade dan petasan. Dengan protes dan olok-olok. Welcome to Hell… Untuk tidak melebihlebihkan cerita, temukan saja photo dan videonya yang banyak bertebaran di internet.
Pertemuan Besar untuk Siapa?
Mengapa pilih di Hamburg? “Karena ini adalah pertemuan besar, yang membutuhkan infrastruktur kota besar,” begitu Merkel membela pendapatnya. Memang benar ini adalah pertemuan besar. Tapi pertemuan besar untuk siapa?
Pertemuan puncak G-20, Group of Twenty, adalah pertemuan kepala negara dari dua puluh negara dengan ekonomi kuat atau ekonomi besar. Sebenarnya tidak tepat dua puluh, hanya sembilan belas, karena tiket terakhir diberikan untuk wakil dari Uni Eropa. Tadinya pertemuan puncak hanya dihadiri oleh menteri keuangan dan gubernur bank sentral masing-masing negara anggota; mengingat bahwa cikal bakal G20 adalah negara-negara yang mengangkat dirinya sendiri sebagai panitia dunia untuk pemulihan krisis 2008. Dan karena itulah, tugas utama G20 adalah menjaga kestabilan sektor keuangan.
Kalau hanya pertemuan dua puluh orang, mustinya tidak repot-repot amat. Ketahuilah, peserta pertemuan lebih dari dua puluh orang. Masing-masing Negara tentulah membawa serta tim ekonominya. Pertemuan puncak niscaya akan dihadiri oleh petinggi dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank).
Di luar lingkaran utama G20, yakni para kepala Negara; ada lingkaran pertemuan yang lain, yakni pertemuan T-20, alias Mereka adalah “Think-tank 20”, para juru ukur, juru gambar, dan juru ukir seluruh permukaan bumi hingga ke dasar lautannya; yang akan memikirkan dan merenungkan wilayah bumi mana yang akan dijadikan untuk apa, dan mendaft ar kekayaan apa yang perlu dikeruk dari penjuru bumi
BURUH AWAK MOBIL TANGKI VS PT. PERTAMINA PATRA NIAGA
Perjuangan buruh awak mobil tanki Pertamina berlanjut setelah mogok nasional bulan lalu. Apa tuntutan mereka dan ketidakadilan apa yang melatarbelakangi aksi mogok mereka selama ini?
PERNYATAAN WARGA MENOLAK BANDARA NYIA DAN KOTA Hal. 2 Hal. 3 Hal. 4 BANDARA DI KULON PROGO
Pernyataan sikap Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP) dan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP-KP) menolak perampasan ruang hidup mereka.
KABAR DARI GARDA DEPAN
Kumpulan kabar yang kami dapat dari garda depan pertempuran melawan ekspansi kapital, penghisapan dan perampasan ruang hidup.
CATATAN DARI RUSUH MELAWAN G20 DI HAMBURG
Lanjutan dari halaman I.
sebelah mana. Selain itu ada pula ahli juru hitung manusia; yang akan merancang bagaimana anak cucu penduduk bumi kelak perlu dididik dan dipekerjakan lalu diberi uang secukupnya untuk hidup. Dan diberi hiburan sekedarnya, supaya tak merasa terlalu bernasib naas. Rombongan penting lainnya adalah B-20, Business 20. Dari namanya saja sudah jelas bahwa mereka adalah para saudagar. Di kelompok B-20, Indonesia diwakili oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Nama yang terakhir adalah organisasi yang kemarin memperkenalkan sebuah kosakata baru: upah padat karya. Tak usah dijelaskan lagi bahwa upah padatkarya adalah upah yang lebih khusus murahnya daripada upah minimum. Dengan susunan peserta seperti itu, di luar pertemuan puncak, ada banyak pertemuan bisnis penting baik formal maupun informal.
Pertemuan G-20 tahun ini memang berlangsung di tengah politik dunia yang lebih rumit; dan kerjasama para pemimpin itu tidaklah berlangsung baik-baik saja. Di tengah memudarnya kekuatan ekonomi Amerika, Trump tetap bergaya mempertahankan proteksionisme, untuk mempertahankan dukungan dari permilh di dalam negeri. Macron baru saja terpilih menjadi perdana menteri Perancis, dan para pemilh belum lupa akan janji-janji kesejahteraan masa kampanye. Cina enggan mengambil-alih kepemimpinan dari Amerika, sambil tetap mendanai pembangunan infrastruktur di luar negerinya sendiri.
Pertemuan berakhir pada Sabtu, 8 Juli 2017, dengan sedikit drama. Merkel jengkel karena Trump emoh melanjutkan kesepakatan untuk menanggulangi perubahan iklim. Namun demikian, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde boleh cukup senang, karena beberapa kata kunci tercantum dalam Komunike Bersama. Itu antara lain adalah: investasi untuk infrastruktur, reformasi sektor perburuhan. dan reformasi perdagangan. Pada Komunike Bersama, seperti biasa kita akan membaca kalimat berbunga-bunga untuk mengambil manfaat kesejahteraan sebesarbesarnya dari globalisasi Termasuk dari sektor-sektor ekonomi (dan ekploitasi) baru seperti ekonomi digital dan kesehatan.
Hamburg sudah berakhir, pesta telah usai. Dan Komunike Bersama di akhir pertemuan sama sekali tidak menghibur untuk orang-orang muda kaum pekerja yang kemarin memenuhi jalanan Hamburg. Mereka sudah tahu bahwa harga makanan dan minuman akan tetap mahal, dan pekerjaan berupah layak tetap susah dicari. Anak-anak muda London juga sudah paham bahwa mereka mustahil memperoleh apartemen harga terjangkau, sesudah ribuan hektar lahan sudah dikuasai para investor. Sama halnya dengan lorong antara Terusan Pasteur dan Gedung Sate yang akan semakin dikuasai raksasa perhotelan dan wisata. Anak keturunan dari penduduk yang dulu terusir dari kampong Cipedes, barangkali sekarang sudah terlempar ke Subang, bekerja di pabrik garment untuk membuat kaya Ivanka Trump. Bagi mereka, bola-bola semen penghias sepanjang trotoar Dago pun sama tidak menghiburnya.
Terakhir, sekedar mengingatkan, perhelatan besar berikutnya adalah pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia (IMF-World Bank) di Bali, pada Oktober 2018.
Ahmad Syuhada, dari berbagai sumber.
BURUH AWAK MOBIL TANGKI VS PT. PERTAMINA PATRA NIAGA
Sejak ditemukannya teknologi-teknologi kehidupan manusia semakin dipermudah. Munculnya kendaraan bermotor memudahkan mobilitas manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal ini memunculkan jenis-jenis pekerjaan baru serta semakin beragamnya jenis kegiatan manusia, yang hampir semuanya mengandalkan kendaraan untuk memudahkan beraktivitas. Seorang anak yang akan pergi ke sekolah, seorang ibu yang akan berbelanja hingga seorang kepala negara yang akan pergi untuk urusan negara, semua menggunakan kendaraan bermotor. Kendaraan-kendaraan itu beroperasi menggunakan bahan bakar minyak.
Walaupun kini bermunculan kendaraan-kendaraan yang menggunakan bahan bakar listrik ataupun tenaga surya, namun kendaraan berbahan bakar minyak masih mendominasi. Bisa dibayangkan, bagaimana jika BBM ini tiba-tiba tidak tersedia akibat supir mobil tangki tidak dapat sampai ketempat tujuan karena kecelakaan, kehabisan bahan bakar atau bahkan mogok kerja akibat haknya tidak dipenuhi? Bisa dipastikan seluruh kegiatan manusia akan terganggu atau bahkan lumpuh. Tapi, bagaimana jika yang terganggunya adalah kehidupan para pengantar BBM itu sendiri akibat di PHK, atau haknya tidak dipenuhi oleh perusahaan?
“KEMERDEKAAN” DI TANGAN BUMN
Hal inilah yang dialami oleh para Awak Mobil Tangki, yang hidupnya hampir semua dihabiskan dijalan untuk mengantarkan BBM dari satu tempat ke tempat lainnya. Awak mobil tangki pertamina yang sejatinya adalah kunci dari gerak ekonomi nasional, justru tak pernah sekalipun ditengok kondisi kerjanya. Jangan bicara soal kesejahteraan, posisi mereka pun selalu luput dari ingatan para pelaku ekonomi dan juga masyarakat luas. Hal ini memang nyata dan terbukti di Suku Dinas Tenaga Kerja. Bahwa mereka tidak terdaft ar sebagai pekerja di PT. Pertamina Patra Niaga, akibat vendor dan perusahaan terkait tidak mendaft arkan mereka. apa artinya ini? Bagi korporat, AMT bukanlah buruh yang kemudian memilki hak, hanya sebuah mesin yang dikuras nasib tenaga kerjanya oleh perusahaan.
Salah satu contohnya adalah apa yang dialami oleh buruh AMT yang bekerja di depot Padalarang. Waktu kerja melebihi jam kerja normal sering mereka alami. Tapi, tak ada respon sama sekali dari perusahaan terhadap perilaku vendor yang semena-mena. Mereka membiarkan hal itu terjadi sambil menikmati keuntungan yang mereka peroleh dari perlakuan vendor tersebut. Layaknya simbiosis mutualisme, mereka saling menguntungkan satu sama lain, sambil sama-sama menindas buruh AMT.
Dalam perjanjian kerja haruslah ada kesepakatan dari perusahan dan pekerja tentang bagaimana aturan main dalam bekerja serta bagaimana hak-hak keduanya di penuhi, tapi yang terjadi ini sama sekali berbeda. Bahkan hingga mereka sudah dianggap tidak menguntungkan perusahaan, AMT bisa dengan mudah dibuang oleh perusahaan. Hanya tinggal mengirim pesan singkat, perusahaan bisa memutuskan hubungan kerja dengan buruh AMT kapan pun mereka mau, walau dengan tidak adanya pemenuhan hak-hak AMT.
Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan.
Namun seperti kita tahu bahwa hukum sekali lagi tidak mempan kepada korporasi besar. PT. Pertamina Patra Niaga malah mengganti buruh AMT yang mogok dengan supir on call yang nasibnya bahkan lebih buruk dari AMT, mereka semua dipekerjakan hanya satu bulan dan setelah itu dibuang. Tak hanya disitu mereka juga melibatkan personel TNI dan POLRI untuk menggantikan AMT dan mengintimidasi AMT yang sedang mogok kerja.
Kini Awak Mobil Tangki dan elemen solidaritas lainnya dari berbagai latar belakang sedang berjuang mengawal Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk menonaktifkan vendor ilegal yang mempekerjakan mereka, serta menuntut notta pemeriksaan tindakan pelanggaran PT. Pertamina Patra Niaga terhadap AMT di semua Depot. Ayo kawan dukung dan bersolidaritaslah terhadap perjuangan Awak Mobil Tangki Pertamina agar tuntutan mereka segera dipenuhi perusahaan. Sebab perilaku sewenang-wenang perusahaan terhadap buruh adalah persoalan yang sejatinya menimpa hampir semua buruh. Maka sudah sepatutnya kita mulai bergerak bersama-sama melawan tindakan sewenang-wenang kapitalis korporasi.
Kejadian ini menimpa Awak Mobil Tangki Pertamina setelah mereka melakukan aksi mogok nasional dan demonstrasi di depan gedung Disnakertrans Jakarta untuk menuntut dipekerjakan kembali kawankawan mereka yang juga di PHK melalui SMS serta menuntut hakhak mereka dipenuhi. Padahal secara hukum mogok kerja adalah hak buruh dan diatur dalam Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Karena buruh bukanlah mesin!! LAWAN!!
Front Solidaritas Perjuangan AMT
Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, pengusaha dilarang : a. mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan, atau
Salah satu cita-cita kemerdekaan kita seperti yang tercatat dalam PEMBUKAAN UUD adalah memajukan kesejahteraan rakyat. Kemudian konstitusi kita menyatakan dalam pasal 33 ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagai salah satu implementasi dari amanat konstitusi tersebut adalah negara kita membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Alih-alih menjalankan peranannya dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, hampir semua BUMN malah menindas para pekerjanya.
BUMN sebagai presentasi dari negara seharusnya menjadi contoh bagaimana hubungan industrial yang baik berdasarkan peraturan ketenagakerjaan. Namun faktanya perusahaan-perusahaan plat merah tersebut malah menjadi contoh buruk bagi perusahaan swasta dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak pekerjanya. Berbagai
b. memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja.
Hal tersebut mendorong para buruh BUMN membentuk GEBER BUMN sebagai wadah perjuangan untuk menuntut hak-hak buruh yang dilanggar. Ketika pertama kali dibentuk, hanya 7 perusahaan di lingkungan BUMN yang teridentifi kasi melakukan pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Seiring berjalannya waktu, semakin bertambah banyak perusahaan BUMN yang teridentifi kasi melakukan pelanggaran, seperti: PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom, PT Indofarma, PT PGN, PT KAI, PT Kimia Farma, PT Jamsostek, PT Garuda Indonesia, PT Pos Indonesia, PT KS, PT Jasa Marga, PT Semen Indonesia, BRI, BANK MANDIRI, BNI, PT DI, PT ASKES, PT ASDP, PT Kertas Leces, dsb.
Berbagai upaya menuntut hak-hak pekerja telah dilakukan oleh para buruh AMT yang tergabung dalam Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI). Mulai dari perundingan, mogok nasional hingga demonstrasi di gedung Kementerian ketenagakerjaan dan Kementerian BUMN. DIRJEN PHI pun telah mengeluarkan Surat Rekomendasi yang menyatakan bahwa PERTAMINA PATRA NIAGA dan perusahaan vendornya telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja dan pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan soal penyerahan sebagian pekerjaan. Namun pihak perusahaan tidak bergeming, justru sebaliknya malah memPHK secara sewenang-wenang seperti yang terjadi pada buruh AMT depo Padalarang dan depo Gedebage. Pihak Disnaker Bandung dan Disnaker Kab. Bandung Barat serta pengawasan Disnakertrans Prov. Jabar yang seharusnya menjadi harapan para buruh untuk menegakan hukum ketenagakerjaan sesuai fungsi dan kewajibannya tidak berbuat apa-apa dan hanya saling lempar tanggung jawab.
Pasal 144
pelanggaran yang dilakukan oleh BUMN antara lain status hubungan kerja, upah lembur, waktu kerja, pengupahan, jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang melanggar hukum, PHK secara sepihak dan tidak memberikan kompensasi PHK.
Jadi apa yang kita rayakan pada 72 tahun kemerdekaan negara ini? Nasib para buruh AMT masih tidak jelas. Hak-hak konstitusi mereka atas pekerjaan dan penghidupan yang layak diinjak-injak oleh Negara.
Pasal 145
Yang baru-baru ini terkuak dan masih menghangat adalah penindasan yang dilakukan oleh PT. PERTAMINA PATRANIAGA terhadap awak mobil Tangki (AMT). Awak mobil tanki (AMT) mempunyai peranan penting dalam supply chain pasokan BBM nasional. Mereka berada di garis terdepan, mendistribusikan BBM dari depot ke SPBU-SPBU yang melayani masyarakat. Namun hal itu tidak menjamin hak-hak mereka dipenuhi oleh perusahaan sekaliber PERTAMINA. Kondisi kerja para AMT sangat tidak layak, mereka bekerja tanpa jaminan kesehatan, tanpa perlindungan K3, bekerja lebih dari 12 jam tanpa upah lembur, outsourcing dan bertahuntahun statusnya adalah buruh kontrak.
KISAH SUNYI AWAK M MOBIL TANGKI
Awak mobil tanki (AMT) adalah mereka di garis terdepan, mendistribusikan BBM ke segala penjuru. Menaklukan jalanan yang tak bisa tertebak kondisinya, di antara tenggat waktu yang ketat. Resikonya, mereka bisa bernasib nahas: tabrakan, terbakar, dan meregang nyawa. Celaka bisa mampir kapan saja. Tapi tragisnya, besarnya resiko ini tak ditanggung oleh perusahaan tempat mereka bekerja: Pertamina Patra Niaga. Pergulatan hidup AMT barangkali adalah kisah sunyi yang luput dari perhatian kita.
Berikut ini adalah kisah dari salah satu AMT Pertamina Patra Niaga.
Nama saya Komarudin. Saya sebagai AMT II yang bertugas mendistribusikan BBM dari Depo Plumpang. Bersama Riyadi, AMT I, kami mengendarai mobil tangki bernomor polisi B 9005 SFU. Saya bekerja untuk Pertamina Patra Niaga sejak bulan April 2007. Saya ingat, saat itu perusahaan saya belumlah sebesar saat ini. Tidak punya mobil tanki, sehingga harus menyewa ke perusahaan-perusahaan lain sesama rekanan Pertamina.
Setelah bekerja selama sembilan tahun, saya tak menyangka pada 21 April 2016, menjadi awal perubahan dalam hidup saya. Saat itu, pukul 12.00 WIB saya tiba di Depo Plumpang seperti biasanya. Saya tak langsung bekerja, menunggu tiga jam karena mobil sedang diperbaiki oleh bagian mekanik. Setelah mobil selesai, saya dan Riyadi sebagai sopir segera melakukan pengisian. Sekitar pukul 16.00 WIB, kami mengantar BBM ke SPBU 31-11403 daerah Grogol. Kembali ke Depot pukul 19.15 WIB, kami mengantar BBM lagi ke SPBU 34-15210 dan 34-15205 di Jalan Perancis Dadap, Tangerang.
Mengantar BBM ke tiga SPBU telah ditunaikan, kami pun kembali ke Depot menjelang tengah hari, sekitar pukul 23.30 WIB. Kami beristirahat satu jam, melepas letih sambil menunggu hari berganti. Waktu masih menunjukkan pukul 00.30 WIB, tetapi kami kembali mengirim BBM ke SPBU 34-16610 Cigudeg. Tak ada fi rasat apa-apa. Di depan kami sebuah jalan menurun dengan tikungan tajam. Riyadi tiba-tiba berteriak cemas: “Rem blong.” Kami panik luar biasa. Mobil melaju tak tentu arah, terplanting, dan menabrak keras batang pohon.
Beberapa saat saya tak ingat lagi apa yang terjadi. Riyadi langsung meninggal di sebelah saya. Saya bersyukur karena Tuhan masih memberi saya hidup.
Beberapa orang membawa saya ke puskesmas Cigudeg. Karena luka di tubuh cukup parah, saya pun dilarikan ke Rumah Sakit Kartika Husada. Benturan keras telah membuat tangan dan kaki saya patah. Hari itu juga tangan saya dioperasi. Biayanya dibayar oleh manajemen karena BPJS Kesehatan yang saya punya ternyata tak bisa untuk klaim kecelakaan.
Keesokannya saya diperbolehkan pulang. Sesampai di rumah, istri saya bercerita mendapatkan uang Rp 300.000 dari pengawas AMT. Saya menjalani rawat jalan selama 15 hari dengan biaya Rp 4.320.000. Jangan salah, saya memakai uang pribadi untuk berobat. Saya menitipkan sejumlah kwitansi pembayaran ke seorang teman agar diberikan ke perusahaan. Berharap perusahaan mengganti uang yang saya keluarkan. Tetapi harapan saya tak pernah terwujud, bahkan nasib saya berikutnya malah lebih buruk.
Pada bulan Agustus, empat bulan setelah kecelakaan itu, Komarudin terkejut rekening gajinya diblokir. Dengan kondisi masih tertatih-tatih, Komarudin datang ke perusahaan. Dia pun kecewa mendengar jawaban dari perusahaan. “Diblokir karena saya gak pernah masuk, gak ada pemberitahuan dan gak pernah absen. Padahal mereka tahu saya baru saja kecelakaan.”
Komarudin menyerah dengan kembali bekerja meski lukanya belum mengering. Empat hari setelahnya, rekening gajinya kembali dibuka. Tetapi nyeri akibat luka datang kembali, membuat Komarudin harus kembali datang ke rumah sakit. Saat di rontgen, ternyata telapak kakinya retak. Tak lupa ia menitipkan kwitansi biaya rumah sakit ke perusahaan lewat sejawatnya. Untuk memulihkan lukanya, Komarudin kembali libur bekerja. Dan lagi-lagi, rekeningnya diblokir di bulan Oktober dengan alasan serupa.
Puncaknya, Komarudin menelan pil pahit pada 27 Mei 2017. Hari pertama puasa pada bulan Ramadhan itu, dia yang sudah bekerja selama sepuluh tahun justru menerima pesan pendek: dipecat sepihak oleh vendor perusahaan. Selain pesan pendek, selembar surat pemecatan yang diantar tukang pos makin menumpukkan kecewa. Padahal luka-lukanya belum sembuh benar dan seluruh klaim pengobatan juga tak pernah ia terima.
Komarudin pun memilih menuntut hak-haknya. Ia bergabung dengan 300 sejawatnya yang mengalami nasib serupa. Pada 31 Mei lalu, mereka turun ke jalan bersama-sama memprotes Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan vendor Pertamina Patra Niaga, PT Garda Utama Nasional.
Pada bulan November 2016, sekitar 1.000 buruh transportasi di Pertamina Patra Niaga melakukan aksi mogok kerja. Mereka memprotes status alih daya dan kontrak berkepanjangan yang mengakibatkan buruh tidak mendapatkan hak-hak normatifnya yang telah diatur UU Ketenagakerjaan. Selain itu, para Awak Mobil Tangki juga mendesak penghapusan kondisi kerja yang membahayakan nyawa. Di antaranya adalah jam kerja berkepanjangan.
Jam kerja hingga 12 jam lebih membuat buruh yang membawa bahan mudah terbakar itu rentan kecelakaan, seperti yang dialami Komarudin. Federasi Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (FBTPI) mencatat, sejak bulan Desember 2015, sudah tiga kali truk tangki dari depo Plumpang tterbakar. Empat buruh tewas terpanggang dalam kecelakaan tersebut.
Ketua Umum FBTPI, Ilhamsyah, mengatakan, sekitar 1.000 buruh pengangkut BBM seharusnya sudah menjadi karyawan tetap dan tidak dapat di-PHK semena-mena. “Apalagi Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara juga telah menerbitkan nota pemeriksaan, bahwa buruh outsourcing di Pertamina Patra Niaga seharusnya menjadi karyawan tetap,” kata Ilhamsyah, saat unjuk rasa 31 Mei 2017.
PERNYATAAN WARGA MENOLAK PEMBANGUNAN BANDARA NYIA DAN KOTA BANDARA DI KAWASAN KULON PROGO
Kami Menolak Pembangunan Bandara NYIA Dan Kota Bandara Di Kawasan Kulon Progo
Pembangunan Bandara New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) atau bandara Kulon Progo di Kecamatan Temon yang dianggap menjadi solusi atas pengembangan bandara Adi Sucipto nyata telah menggusur lahan produktif dan ruang hidup warga di lima desa yakni Glagah, Kebonrejo, Palihan, Sindutan dan jangkaran.
Tahapan pembangunan bandara NYIA yang sudah dimulai sejak groundbreaking atau peletakan batu pertama oleh Presiden RI jokowi pada jumat 27 Januari 2017 lalu semakin mempersempit gerak ruang hidup warga terdampak pembangunan bandara, sebab kini banyak lahan warga sudah dikeliling pagar besi oleh PT. Angkasa Pura 1 (Persero). Warga merasa terintimidasi dan susah akses jalan menuju lahan.
Padahal pemerintah telah menyadari jika kawasan pesisir selatan kabupaten Kulon Progo khususnya kecamatan Temon merupakan daerah pertanian produktif yang dapat menghasilkan komuditas-komuditas unggulan seperti padi, cabai, semangka, terong, dan tanaman holtilkultura lainya yang dapat membantu kebutuhan bahan pangan nasional.
Katanya pembangunan bandara ini mengatasnamakan kepentingan umum, lantas kita bertanya apakah hasil pertanian di kecamatan Temon bukan untuk kepentingan umum? Apakah hasil yang kami produksi tidak untuk kepentingan umum? Padahal tidak semua masyarakat memerlukan transportasi udara, tapi semua masyarakat memerlukan nasi untuk makan.
Selain itu warga yang pro pembangunan bandara kondisinya masih terkatungkatung. Proses relokasi masih belum juga menemukan kejelasan hidup di tempat yang baru. Selain itu jaminan untuk mendapatkan sertifi kat tanah dengan status hak milik sampai sekarang belum juga mendapatkan kepastian. Gubernur belum juga memberikan izin pemanfaatan tanah kas desa untuk tempat relokasi. Padahal warga telah mengeluarkan uang banyak untuk mendapatkan ruang baru ditempat relokasi. Lebih parahnya lagi, pihak Angkasa Pura dan Pemerintah Daerah menjanjikan pekerjaan pada mereka, namun sampai detik ini hal tersebut juga tidak ada tindak lanjutnya.
Tak hanya itu, proses pembangunan bandara NYIA yang dipaksakan harus jadi pada tahun 2019 masih banyak titik janggalnya. Seperti tidak adanya izin lingkungan namun sudah menerbitkan IPL melalu SK Gubernur nomor 68/KEP/2015. Saat warga mengajukan keberatan dan gugatan hukum, warga justru dikriminalisasi. Lebih-lebih gugatan yang dimenangkan warga di PTUN sengaja digagalkan kelanjutannya oleh Mahkamah Agung (MA), selain itu tidak ada transparansi proses pengerjaan Amdal yang kabarnya saat ini sudah dalam bentuk Draft Dokumen Amdal dan melalui proses persidangan.
Konsep pembangunan NYIA yang menggunakan direncanakan akan ditunjang dengan skema kota bandara (aerotropolis) ini kami nilai sangat bersiko untuk keseimbangan pulau jawa. Sebab kawasan pesisir selatan DIY termasuk kawasan lingdung geologi yang jikalau dipaksakan pembangunanya akan bersiko pada keselamatan alam dan warga.
Meilhat lebih detail, Kota bandara ternyata akan memunculkan penggusuran baru, sebab ada upaya untuk melahirkan gedung tinggi, rel kereta, pelabuhan dan jalan bebas hambatan yang sudah bisa dipastikan akan berdiri dia atas lahan pertanian dan pemukiman warga. Tentu saja dampaknya tidak hanya di kawasan Temon. Namun mencakup wilayah pesisir pantai selatan secara keseluruhan bahkan sampai pada perbukitan Menoreh.
Ancaman ini sangat serius, tidak ada yang tidak terdampak, semua warga di Kulon Progo dan sekitarnya akan merasakan kerugian atas pembangunan NYIA. Menyadari akan hal tersebut, kami Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP) dan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP-KP) menyatakan sikap bersama dengan tegas bahwa:
• Kami menolak segala bentuk upaya pembangunan bandara New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) dan kota bandara di kawasan Kulon Progo.
• Kami menolak dengan tegas lahan kami dirampas, karena kami menyadari lahan kami adalah ruang hidup kami untuk anak cucu dan segenap warga DIY.
Narahubung :
Wiji Warga PWPP-KP (085878403441) Widodo Warga PPLP-KP (081804300811)