Konsensus adalah Kunci: Sistem Peradilan baru di Rojava
Ercan Ayboğa
Tulisan ini adalah salah satu dari dua tulisan perihal ide revolusioner keadilan restoratif revolusi rojava, pertama (Artikel - Konsensus adalah Kunci) dipublikasi pada 2014 setelah dua tahun setelah revolusi meletus, dan tulisan kedua dipublikasikan pada tahun 2021 lalu selama badai pandemi COVID-19 berkecamuk .. yang akan kami bagikan secara terbuka setelah 10 Juni 2023;
Tulisan kedua membahas lebih lanjut lompatan dari keadilan restoratif ini, yang mencakup transisi penghapusan polisi - penjara. Bagaimana mereka menangani para tahanan ISIS yang berhasil dikalahkan selama revolusi melalui konsep rehabilitasi - pendidikan ulang didalam penjara (kreatif) sebelum dikembalikan ke dalam masyarakat dan ikut terlibat dalam proyek panjang revolusi ini, dan beberapa hal lainnya yang layak untuk dibahas lebih lanjut.
Telah diPublish - Keadilan Restoratif di Timur Laut Suriah (Rojava)
Setelah revolusi di Rojava dimulai pada Juli 2012, sistem peradilan Suriah menjadi usang. Jelas rakyat, dan gerakan politik yang mendukung mereka, menolak aparat keamanan, perwakilan politik negara, dan badan intelijen, tetapi mereka juga menolak perwakilan keadilan dan memecat mereka dari jabatan.
Namun, sama pentingnya dengan menyingkirkan orangorang dari rezim diktator Baath adalah pertanyaan tentang seperti apa bentuk keadilan yang baru?
Dalam setiap masyarakat yang belum sepenuhnya bebas dari dominasi, belum sepenuhnya terbebas secara sosial dan gender, apa yang disebut kejahatan? bahkan pada tingkat yang rendah -berlangsung, terutama dengan latar belakang perangkonflik, kekerasan, pencurian, dan perampokan .. yang harus dihadapi oleh kota tersebut.
Fondasi dari sistem peradilan baru yang dibangun adalah Komite Perdamaian dan Konsensus. Beberapa di antaranya telah dibentuk pada tahun 1990-an oleh para aktivis politik Kurdi kiri di kota-kota Suriah yang memiliki mayoritas penduduk Kurdi. Bahkan sampai saat ini, mereka melakukan tugas-tugas untuk memastikan perdamaian sosial di distrik atau wilayah mereka dan mengambil tindakan terhadap kriminalitas dan ketidakadilan sosial. Di bawah rezim (Baath), komitekomite awal ini beroperasi di bawah tanah-negara melihat mereka sebagai ancaman terhadap monopoli keadilan, sehingga mereka beroperasi secara paralel dengan sistem peradilan yang ada. Meskipun terjadi peningkatan penindasan setelah tahun 2000 dan terutama setelah tahun 2004, komitekomite ini tetap eksis, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil dan tidak menjangkau sebagian besar populasi Kurdi.
Setelah daerah Rojava dibebaskan pada musim panas 2012, tempat-tempat yang telah memiliki pengalaman dengan membentuk Komite Perdamaian dan Konsensus tidak mengalami "kekacauan" atau kebingungan dalam menyelesaikan perbedaan dalam kasus-kasus perdata dan pidana. Komite-komite yang ada sekarang menjadi tempat yang dituju untuk masalah-masalah keadilan, dan ketika mereka tidak ada, mereka dengan cepat dibentuk sesuai dengan model yang sudah ada.
Struktur Sistem Peradilan
Untuk menggambarkan struktur sistem peradilan di Rojava, kita harus mempelajari struktur yang telah berkembang selama dua tahun terakhir. Setelah kota-kota dan desa-desa dibebaskan pada tanggal 19 Juli 2012, dewan-dewan peradilan regional (dalam bahasa Kurdi, diwana adalet) dibangun di berbagai wilayah. Dewan-dewan ini muncul atas prakarsa TEV-DEM (Gerakan Masyarakat Demokratis), yang mengorganisir badanbadan eksekutif Dewan Rakyat Kurdistan Barat, atau MGRK, di seluruh Rojava;
Sistem dewan rakyat MGRK adalah kekuatan penentu yang mendorong revolusi. Dewan-dewan peradilan melibatkan para hakim, pengacara, jaksa, ahli hukum, dan pihak-pihak lain yang telah memutuskan hubungan dengan sistem yang berkuasa. Selain itu, dewan-dewan rakyat juga menjadi anggota Komite Perdamaian dan Konsensus serta memilih dan menunjuk orang-orang lainnya. Dewan-dewan peradilan ini kemudian menjadi sangat penting bagi pembangunan sistem peradilan yang baru.
Tiga wilayah yang dihuni oleh mayoritas suku Kurdi barubaru ini diberi nama kanton; yang terbesar di antara ketiganya adalah Cizîre. Dewan kehakiman yang beranggotakan sebelas orang terdiri dari beberapa dewan distrik; dewan kehakiman di Afrîn dan Kobanê masing-masing beranggotakan tujuh orang. Dewan-dewan kehakiman ini berkoordinasi dengan dewandewan rakyat dan bertanggung jawab kepada mereka; setelah melalui diskusi yang luas di dewan-dewan rakyat, mereka mendirikan sistem peradilan yang baru.
Pada tingkat terendah dari sistem peradilan baru, yang dibentuk di desa-desa, distrik-distrik, dan bahkan kadangkadang di jalan-jalan, adalah Komite Perdamaian dan Konsensus. Mereka menyelesaikan kasus-kasus berdasarkan konsensus. Jika ternyata mereka tidak dapat melakukannya, kasus tersebut akan dibawa ke tingkat berikutnya. Kasus-kasus yang sulit seperti pembunuhan, harus dikatakan, tidak ditangani oleh Komite Perdamaian dan Konsensus, tetapi langsung dibawa ke tingkat yang lebih tinggi.
Di tingkat komunitas, Komite Perdamaian dan Konsensus memiliki struktur ganda. Komite bertanggung jawab atas konflik dan kejahatan;
Komite perempuan bertanggung jawab atas kasus-kasus kekerasan patriarki, kawin paksa, perkawinan plural, dan sebagainya. Mereka secara langsung melekat pada organisasi perempuan Kongreya Star (Persatuan Bintang Perempuan).
Di tingkat berikutnya, di pusat kota besar di setiap wilayah, terdapat pengadilan rakyat (dadgeha gel), yang dihidupkan oleh dewan keadilan. Anggota hakim (dadger) dapat dicalonkan oleh dewan kehakiman atau oleh siapa pun di daerah tersebut. Dewan rakyat di tingkat daerah (seperti Serê Kaniyê, Qamişlo, Amude, Dêrik, Heseke, Afrîn, Kobanê) memberikan saran mengenai pencalonan, dan dari mereka dipilih tujuh orang untuk setiap daerah.
Para calon tidak harus ahli hukum; sebaliknya, tidak seperti sistem peradilan lainnya, beberapa dari mereka yang terpilih tidak memiliki latar belakang hukum sama sekali. Hal ini dianggap jauh lebih penting bahwa orang-orang yang dicalonkan sebagai hakim adalah mereka yang dapat mewakili kepentingan masyarakat.
Tingkat lain dari sistem peradilan Rojava mirip dengan sistem peradilan di negara bagian lain.
Pada akhir persidangan di pengadilan rakyat, salah satu pihak dapat mengajukan keberatan dan membawa kasus tersebut ke pengadilan banding (dadgeha istinaf). Rojava hanya memiliki empat dari tiga pengadilan, dua di Cizîre dan masingmasing satu di Kobanê dan Afrîn. Pada tingkat ini, para hakim haruslah ahli hukum.
Pada tingkat berikutnya, mereka yang ingin mengajukan gugatan dapat menggunakan pengadilan regional (dadgeha neqit); hanya ada satu pengadilan yang mencakup ketiga kanton.
Terakhir, ada pengadilan konstitusional (dadgeha hevpeyman), yang tujuh hakimnya memutuskan bahwa kontrak sosial-yang diadopsi pada awal tahun sebagai pengganti konstitusi-dan undang-undang penting lainnya akan dipatuhi dalam proses dan keputusan pemerintah lainnya. Di setiap wilayah, pengacara pengadilan rakyat (dizgeri) serta jaksa penuntut lainnya bekerja untuk kepentingan umum.
Di puncak sistem hukum adalah parlemen kehakiman (meclisa adalet); masing-masing dari tiga kanton memiliki satu. Setiap parlemen kehakiman terdiri dari 23 orang: tiga perwakilan dari kementerian kehakiman, yang baru dibentuk pada Januari 2014; sebelas dari dewan kehakiman; tujuh dari Mahkamah Konstitusi; dan dua dari asosiasi pengacara. Satu anggota parlemen kehakiman berbicara di depan umum. Susunan ini mengandung perbedaan yang lebih penting dari sistem peradilan pada umumnya, karena dengan hanya tiga orang perwakilan, pemerintah transisi yang baru hanya memiliki pengaruh hukum yang kecil.
Parlemen keadilan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem hukum mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang berubah dengan cepat dan demokratis. Prioritas utama mereka adalah rekonstruksi sistem peradilan yang sedang berlangsung. Sistem ini masih berupa kerangka, dan banyak rincian dan praktik yang belum dibicarakan atau diputuskan. Sistem hukum menghadapi keharusan besar untuk menyusun dasar-dasar hukum yang baru (terutama kontrak sosial), tetapi juga harus mengacu pada hukum Suriah yang ada, karena undang-undang baru belum mencakup semuanya. Namun, undang-undang baru tidak harus dibuat di setiap bidang.
Setiap hukum, peraturan, dan pedoman dianalisis ulang; elemen-elemen yang tidak demokratis dihapuskan dan diganti dengan yang baru, dan bagian-bagian yang baru ditambahkan seperlunya. Ketiga kanton tersebut memahami diri mereka sebagai bagian dari negara Suriah, tetapi sebagai negara yang demokratis. Jika transformasi demokratis tidak memungkinkan, hukum yang sama sekali baru untuk daerah yang terkena dampak akan dibuat.
Selanjutnya, parlemen kehakiman memberikan saran tentang pertanyaan teknis dan administratif yang tertunda. Masalah dan tuntutan pengacara juga dibahas di sana, dan solusi bersama dikembangkan.
Sampai sekarang pekerjaan di parlemen kehakiman telah berkembang melalui banyak diskusi, tetapi para anggotanya tidak terlalu berbeda pendapat, atau paling tidak demikianlah yang mereka katakan. Karena tekanan untuk membangun sistem peradilan yang berfungsi dengan cepat, tidak ada banyak waktu untuk berdiskusi. Diskusi-diskusi mendalam yang diperlukan sebagian besar harus ditunda hingga tahun-tahun mendatang, ketika masa damai diharapkan akan terjadi.
Pendidikan Staf
Pada pertengahan tahun 2013 di Qamişlo, sebuah akademi untuk para ahli hukum dari tiga kanton Rojava didirikan. Hal ini diperlukan karena sistem peradilan yang baru membutuhkan setidaknya beberapa ratus profesional dan staf. Setiap program pendidikan dasar berlangsung selama empat bulan. Pada bulan Mei 2014, dua kelompok yang masing-masing terdiri dari tiga lusin orang telah menyelesaikan unit pertama. Setelah lulus ujian pada akhir empat bulan, para siswa dapat mulai bekerja di sistem peradilan yang baru.
Tetapi pendidikan mereka tidak berakhir di situ, mereka kembali ke akademi secara berkala untuk pendidikan lebih lanjut, selama berbulan-bulan.
Para ahli hukum junior yang lebih baik dan lebih komprehensif sementara waktu dibahas, karena periode empat bulan yang relatif singkat dilembagakan hanya karena kebutuhan yang besar untuk para profesional.
Hasil-hasil dari Sistem Hukum Baru
Tak perlu dikatakan lagi bahwa sistem yang baru menghapuskan hukuman mati. Hukuman penjara seumur hidup (jangka waktu maksimum untuk sementara ditetapkan 20 tahun) dapat dijatuhkan hanya untuk ..
Kasus-kasus pembunuhan, penyiksaan, atau teror. Hingga kini, hal itu hanya terjadi dua kali di Cizîre: untuk seorang pria yang membunuh seorang wanita dengan cara yang biadab, dan untuk seorang pria yang menyiksa dan membunuh seorang anggota pasukan keamanan (disebut Asayiş).
Di Rojava, penangkapan dianggap sebagai pilihan terakhir.
Dan menurut prinsip-prinsip sistem hukum, orang yang ditangkap tidak dipandang sebagai penjahat, tetapi sebagai seseorang yang harus direhabilitasi.
Penjara dipahami sebagai lembaga pendidikan dan setelah sarana tersedia akan diubah menjadi pusat rehabilitasi; mereka tidak akan menjadi lembaga hukuman.
Komisi hukum Rojava secara khusus memperhatikan masalah kondisi penjara, karena seperti yang dijelaskan oleh seorang anggota dewan keadilan kepada kami;
"Kami telah merampas kebebasan para tahanan; kami tidak ingin menghukum mereka lebih jauh dengan kondisi penjara."
Dalam dua tahun terakhir, sebagai hasil dari sistem peradilan yang baru dan terutama pengorganisasian diri yang lebih besar dari masyarakat dalam komune dan dewan, jumlah kejahatan telah menurun secara perlahan, meskipun angka yang dapat diandalkan masih sulit untuk ditentukan. Mereka terkonsentrasi di pinggiran kota. Di Kurdistan Selatan, apa yang disebut sebagai pembunuhan demi kehormatan masih menjadi hal yang biasa, tetapi di Rojava, terutama karena kerja keras gerakan perempuan, kejahatan-kejahatan tersebut telah menurun secara nyata.
Komite Perdamaian dan Konsensus
Perbedaan paling mendasar antara sistem peradilan Rojava dengan sistem peradilan di negara-negara lain - kapitalis, komunis, parlementer, diktator - adalah keberadaan Komite Perdamaian dan Konsensus di tingkat lokal dan peran yang mereka mainkan di dalam struktur dewan.
Anggota Komite Perdamaian dan Konsensus dicalonkan oleh dewan rakyat. Di tingkat komune (struktur organisasi terendah dalam sistem MGRK, yang terdiri dari 30 sampai 150 rumah tangga), semua warga datang ke sebuah pertemuan dan memilih anggota. Di tingkat organisasi tertinggi berikutnya, distrik atau komunitas desa (sekitar 7 sampai 10 desa), Komite Perdamaian dan Konsensus dipilih ketika dewan rakyat bertemu dengan para utusan komune. Tingkat yang lebih tinggi dalam sistem dewan tidak memiliki Komite Perdamaian dan Konsensus.
Sistem dewan di Rojava dibangun pada awal revolusi di Suriah tiga tahun yang lalu; setelah itu Komite Perdamaian dan Konsensus muncul di tingkat distrik dan masyarakat desa. Mulai tahun 2012, dengan munculnya komune-komune, Komite Perdamaian dan Konsensus dipilih di tingkat yang lebih rendah ini. Sebagian besar komune tidak memiliki wewenang atas komite tersebut.
Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, Komite Perdamaian dan Konsensus pertama dibentuk pada tahun 1990- an, yang menguntungkan struktur MGRK. Tanpa pengalaman yang sudah lama ini, akan jauh lebih sulit untuk membangun komite-komite ini dengan cepat di tempat lain. Pengalaman selama lebih dari lima belas tahun itu sangat berharga.
Setiap Komite Perdamaian dan Konsensus biasanya terdiri dari lima hingga sembilan orang, dengan kuota gender sebesar 40 persen. Orang-orang yang dipilih biasanya adalah mereka yang dianggap memiliki kemampuan untuk membawa pihakpihak yang bertikai untuk berdiskusi. Kebanyakan berusia di atas 40 tahun.
Prosedur komite tidak dijabarkan secara tertulis dalam setiap detail atau bahkan secara keseluruhan. Aturan dan prinsip telah berkembang dalam praktik selama bertahun-tahun dan sampai batas tertentu disampaikan secara lisan.
Anggota Komisi Perdamaian dan Konsensus tidak dapat dipahami sebagai hakim tradisional, karena mereka dipilih secara demokratis dan dengan kesetaraan gender. Hal ini penting, karena dewan-dewan dan gerakan politik yang mendasari pembentukan komite-komite tersebut berhubungan dengan dewan tetua masyarakat tradisional. Dewan tetua hampir tidak ada lagi saat ini, mereka dibubarkan pada tahun 1960-an dan 1970-an. Rojava mengidentifikasi lembagalembaga tradisional ini tetapi menanamkannya dengan nilainilai kontrak sosialnya: demokrasi dewan, pembebasan gender, dan hak asasi manusia. Dengan memasukkan dan menggantikan dewan tetua tradisional, mereka menjadi jembatan pemahaman antara tradisi dan revolusi.
Struktur paralel dari komisi perempuan dan Yikitiya Star harus menjamin bahwa struktur feodal tidak memiliki yurisdiksi dalam kasus-kasus kekerasan patriarki. Dalam konteks ini, perempuan adalah kekuatan pendorongnya.
Tujuan Komisi Perdamaian dan Konsensus, dalam hal yurisprudensi, bukan untuk menghukum salah satu atau kedua belah pihak dalam persidangan, melainkan untuk mencapai konsensus antara pihak-pihak yang bertikai.
Jika memungkinkan, tertuduh tidak dikucilkan melalui hukuman atau dikurung, melainkan dibuat untuk memahami bahwa perilakunya telah menyebabkan ketidakadilan, kerusakan, dan cedera.
Jika perlu, masalah ini didiskusikan dalam waktu yang lama. Mencapai konsensus di antara para pihak adalah hasil yang akan mengarah pada perdamaian yang lebih konsisten.
Dalam jangka panjang, hal ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat, karena akan meningkatkan hubungan antar kelompok dan individu serta mendorong perdamaian. Solidaritas sosial dan peleburan sosial tumbuh di tanah ini; yang telah menjadi pengalaman dua tahun revolusi di Rojava. Hari ini di komune dan daerah, jika sebagian besar orang berperilaku dalam solidaritas, mampu mendirikan koperasi, dan mampu membuat keputusan bersama, itu sebagian karena pekerjaan Komite Perdamaian dan Konsensus telah berhasil.
Bahwa komite-komite ini diterima oleh masyarakat dan sangat dihormati juga ditunjukkan oleh fakta bahwa semakin banyak orang dari kelompok-kelompok etnis lain yang datang kepada mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Tidak boleh dilupakan bahwa sejumlah besar orang Arab tinggal di beberapa kota di Rojava.
Indikator lain dari dampak positif komite-komite tersebut adalah fakta bahwa di mana mereka terorganisir dengan baik, pertengkaran dan perselisihan antar individu, keluarga, dan kelompok perlahan-lahan menurun; selain itu, kriminalitas, terutama pencurian, juga berkurang.
Diambil dari ABC+ Kontrol Pekerja
(yang dipublikasi pada Juni 2023)
Diarsipkan oleh Archipelago Anarchist Archive (2025)