"MENAKAR TANAH DINEGERISENDIRI DAN MENGGALI HARAPAN"
DIAMBIL DARIBUKU "MEMPERSENJATAIIMAJINASI" Catatan Para Anarkis Dan Egois 2003-2010
Menakar Tanah Di Negeri Sendiri Dan Menggali Harapan
Penata Letak: Anonim
Gambar Sampul: Anonim
Dipublikasikan Oleh: Burn Flamb
Makassar 2025
13 hlmn, 13x19 cm
Sumber: “Mempersenjatai Imajinasi” Catatan Para Anarkis Dan Egois 2003- 2010 (Penerbit Octopus)
Surel: [email protected]
Instagram: @burnflamb
ANTI-COPYRIGHT
MENAKAR TANAH DI NEGERI SENDIRI DAN MENGGALI HARAPAN
Orang-orang Kiri menganggap gerakan anti-otoritarian, khususnya anarkis, adalah milik mereka yang kekanak-kanakan atau ke barat-baratan, milik mereka yang belum memahami identitas mereka Orang sendiri. Alasannya mudah, karena tak ada sejarah anti-otoritarian di Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat feodal yang tak mampu bertindak tanpa komando dan kepemimpinan elite; apa pun yang diagungkan oleh para penganutnya, selalu saja berupa referensi dari negeri-negeri Barat. Karenanya, anti-otoritarian, anarkis, sama sekali tak relevan di Indonesia. Tapi, mari kita lihat sekarang bahwa lagi-lagi orangorang Kiri itu hanya pintar dalam satu hal: berbohong.
SEBAGAIMANA dunia yang merupakan konsekuensi logis dari akumulasi kekuasaan di tangan sedikit orang elite yang juga menuai resistensi di mana-mana dalam berbagai bentuknya, semua resistensi hanya sedikit diketahui, terutama karena kekuasaan dominan mengatur semuanya agar seluruh resistensi dilupakan dalam sejarah dan lenyap dari ingatan masyarakat. Kalaupun ada yang dibiarkan dikenang, maka resistensi itu akan didesain agar hanya dikenang atas kekalahannya bukan kemenangannya.
Beberapa media membahas kebangkitan popular dan resistensi di berbagai daerah, tapi tanpa memberikan banyak pemahaman atasnya.
Media-media "militan" seperti Rumah Kiri yang kini didominasi para Trotskis memang kadang-kadang mempublikasikan artikel yang terdokumentasikan dengan baik, membantu mencatat artikel tentang resistensi buruh yang terus berlangsung terhadap seluruh pengorganisasian kerja yang ditulis oleh Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), tapi juga secara tak sadar, dengan menyandingkannya bersama artikel-artikel lain yang berorientasi kekuasaan dan kestabilan sistem, hanya menjadi sebuah mekanisme untuk mengintegrasikan kembali para buruh ke dalam tatanan masyarakat saat ini.
Sebagaimana dua oposisi biner dari dunia lama kembali membuktikan ketidakefektifannya, atau dengan secara sengaja tak membahas mendalam mengenai kemiskinan hidup di tataran paling mendasar, maka yang terjadi hanyalah sebuah penguburan aspirasi terhadap kehidupan yang bebas. Sebagaimana hadirnya organisasiorganisasi informal dari resistensi klasik di era awal kemerdekaan Indonesia, dengan hadirnya sejumlah aksi "kriminal" yang dalam prosesnya menjadi kritik atas kekuasaan yang terpusat, sekarang kita juga sesungguhnya menjadi saksi dari aksi-aksi yang tak jarang berbau kekerasan, yang sering kali juga dilabeli sebagai aksi "kriminal". Signifikansi dalam dua kasus tersebut tidak terletak pada kekerasan atau kriminalitasnya, tetapi pada pemberontakannya yang secara potensial mengembangkan harapan positif pada mereka yang mendambakan kehidupan yang bisa dijalani dengan lebih maksimal.
Dengan menyingkirkan pendapat pakar-pakar sejarah dan ahli ilmu sosial, kita dapat menunjuk beberapa contoh aksi yang tak bisa dimasukkan dalam kotak kategori aksi protes standar-dimana aksi itu hanya berupa demonstrasi march sambil membawa plakat dan spanduk, mendatangi gedung pemerintah, berteriak-teriak dengan megafon, bernegosiasi dengan representatif kekuasaan, dan pulang ke rumah sambil berseru, "Kami akan datang lagi dengan massa lebih banyak!"
Pada sekitar tahun 1945, di Brebes-Tegal-Pemalang, petani-petani desa yang miskin, marah, dan kecewa, dimotori oleh tokoh-tokoh kriminal setempat, mulai menyerang elite-elite pedesaan, mempermalukan para bangsawan dan dalam beberapa kasus membunuhi mereka. Ketika beberapa tokoh mereka ditangkapi oleh TKR (militer Indonesia yang direstui pemerintah pusat Republik yang baru berdiri), mereka membentuk badan-badan komando yang bertujuan membebaskan kawan-kawan mereka. Akhirnya mereka dihancurkan oleh militer yang beraliansi dengan kelompok-kelompok moderat Islam yang didominasi kelas menengah. Tokoh-tokohnya ditangkapi, beberapa orang dihukum mati. Aksi yang meletup nyaris spontan itu, walaupun tidak terorganisir dengan baik, di sisi lain adalah sebuah pemberontakan melawan kemiskinan hidup, selain kemiskinan fisikal, dan memperlihatkan bahwa kekuasaan pusat tak relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat di daerah. Beberapa dekade ke belakang, di Sumatera Utara, di kawasan bernama Porsea, sebuah pabrik pengolahan kertas dipaksa bertekuk lutut di bawah aksi tanpa henti yang dilancarkan oleh masyarakat setempat. Aksi masyarakat itu tidak dikomandoi oleh kaum intelektual, tokoh pergerakan, atau aktivis politik, tapi justru melibatkan seluruh lapisan masyarakat setempat, termasuk ibu-ibu dan anak-anak mereka, dengan pembangunan blokade, yang kadang-kadang hanya berupa tubuh-tubuh mereka sendiri yang menghadang truk-truk pabrik. Tidak ada tuntutan moderat seperti tuntutan nasionalisasi atau apa pun, keinginan mereka hanya satu: mereka tidak ingin pabrik berdiri di sekitar tempat tinggal mereka. Setelah jatuhnya Suharto dan menggaungnya "era demokratis", pabrik berdiri lagi, tapi masyarakat tak lagi militan seperti sebelumnya. Pasalnya, beberapa tokoh pergerakan memberi pengertian pada masyarakat Porsea tentang bagaimana melakukan "protes yang baik di alam demokrasi". Hasilnya, pabrik dapat beroperasi dengan lancar sementara wakil-wakil masyarakat membuangbuang waktu di meja diplomasi yang tak berujung. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Porsea hanya mengajarkan kita satu hal, bahwa hanya aksi langsung yang dapat membuahkan hasil, bukan sebuah diplomasi yang demokratis bersama tokoh-tokoh intelektual.
Pada tahun 2001 pemerintah mengumumkan pemberlakuan UndangUndang Ketenagakerjaan yang baru, yang poin-poinnya memojokkan para buruh, demi upaya pemerintah memaksimalkan "kesehatan" ekonomi nasional. Tanpa diperhatikan oleh tokoh-tokoh intelektual yang sibuk berdebat di televisi tanpa menghasilkan apa pun, buruh-buruh di Bandung melakukan pemogokan kerja. Dengan atau tanpa restu dari serikat buruh di pabrik masing-masing, mereka turun ke jalan-jalan. Tanpa spanduk, bendera, dan megafon yang memadai, saat datang dan berkumpul di depan gedung pemerintah yang mereka lakukan bukanlah bernegoisasi tetapi mulai melempari gedung dengan batu, menjungkirbalikkan dan membakar mobil-mobil yang diparkir di pelataran gedung. Kedatangan polisi anti huru-hara dengan tembakan gas air mata direspons dengan cara pembubaran diri para buruh yang marah. Tapi, bukannya pulang dengan tenang, mereka berkelompok-kelompok lebih kecil dan tanpa komando yang memusat, meninggalkan gedung pemerintah dengan melempari kaca jendela toko-toko, merusak mobilmobil mewah di sepanjang jalan yang mereka lalui. Di hari kedua, awak transportasi merespons aksi para buruh dengan melakukan pemogokan massal. Mobil-mobil transportasi publik yang tak ikut mogok dicegat dan dilempari batu oleh para pemogok. Dihantui oleh aksi kekerasan para buruh dan ketiadaan angkutan umum, proses produksi dan transportasi kapital pun dipaksa untuk berhenti. Hari ketiga, militer dikirimkan ke terminal-terminal transportasi. Pabrik-pabrik yang menjadi titik pertemuan para buruh didatangi dan para buruh dipaksa kembali bekerja. Para pemimpin gerakan ditangkapi. Media massa yang terkejut dan tak sempat berpikir panjang, secara spontan menyiarkan berita tersebut secara nasional, sesuatu yang justru membantu menyulut aksi serupa di beberapa tempat lain. Ketika kerusuhan buruh meletup di beberapa kota tanpa dapat dipadamkan, pemerintah mengumumkan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan batal disahkan.
Pada tahun 2002, ketika pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, sebuah mobil tangki bensin di Jakarta dibajak oleh sekelompok mahasiswa dan diumumkan ditahan di dalam kampus sebagai aksi protes simbolik. Tapi, di kota kecil Cimahi, sekelompok geng kriminal bermotor mendatangi sebuah pompa pengisian bensin, memaksa para petugas untuk mengisi tangki motor mereka secara gratis, mengancam dengan kekerasan jika para petugas itu menolak. Ketika orangorang di sekitar lokasi kejadian masih terkejut atas aksi mendadak itu, anggota-anggota geng menawarkan agar mereka semua ikut mengambil bahan bakar tersebut gratis di bawah perlindungan mereka. Dalam sekejap, masyarakat sekitar membanjiri pom bensin dan mengambil bensin tanpa dapat dicegah. Tak lama kemudian geng bermotor itu meninggalkan pom bensin, berpencar, begitu juga masyarakat setempat. Polisi yang hadir di lokasi kejadian tak dapat menangkap siapa pun saat semua warga masyarakat setempat berpartisipasi dalam penjarahan. Apa yang secara tak langsung dapat diambil dari kejadian itu adalah bagaimana aksi kelompok dapat menemukan mata rantainya sendiri untuk mampu berdampingan dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Di mata masyarakat setempat, dalam kasus tersebut, tak ada yang layak dikutuk dari aksi "kriminal" para anggota geng bermotor membajak pom bensin.
Pada awal tahun 2009, sebuah kapal dagang berukuran sedang yang berlayar di Laut Jawa mendadak mengubah haluan dan berlayar menuju batas negara Indonesia. Pasalnya, di dalam kapal terjadi pergolakan. Berawal dari kemuakan yang memuncak terhadap kapten kapal yang selalu memaksa awaknya untuk bekerja lebih keras dari batas kemampuan fisik, berujung pada aksi penyerangan terhadap sang kapten secara beramai-ramai, kemudian melemparkannya keluar kapal di laut lepas tanpa pelampung. Terkejut dengan aksi spontan mereka sendiri, mereka tak memilih seorang pun untuk menjadi kapten pengganti. Bersama-sama mereka memutuskan untuk mengambil konsensus sebagai pengganti sistem pengambilan keputusan berdasar keinginan satu orang Indonesia, saat sebuah kapal patroli TNI-AL menangkap mereka di perbatasan Selat Malaka. Apa yang menarik dari kasus tersebut adalah bagaimana pengambilan keputusan berbasis konsensus diimplementasikan secara spontan tanpa secara sadar bahwa itu adalah hal paling revolusioner yang dilakukan oleh para awak kapal, setelah mereka berhasil mengenyahkan kekuasaan dominan. Dari beberapa kasus tersebut, dari aksi pembunuhan bangsawan, aksi blokade tanpa kompromi dan kehendak untuk berdamai, aksi kekerasan para buruh, pembajakan pom bensin, serta pengambilalihan sebuah kapal, tentu saja akan dengan mudah dianggap sebagai aksi kriminal yang tak patuh hukum, apabila dilepaskan dari konteks yang tepat. Tapi, apabila ditinjau lebih dalam, aksi-aksi tersebut menunjukkan hadirnya sebuah proses dekonstruksi nilai. Apa yang sebelumnya dianggap benar, terbukti tak pernah berpihak pada kehidupan harian masyarakat. Jika dikaitkan dengan kebenaran dan moralitas, bukankah sesungguhnya semua hal itu hanyalah respons dari tindakan lain yang jauh lebih tak benar, dan karenanya lebih tak bermoral?. Memberikan kejelasan konteks untuk dapat keluar dari kungkungan nilai moral dan pandangan umum tentang benar dan salah, jelas menjadi sesuatu yang penting sehingga hal tersebut akan segera dicegah oleh eliteelite kekuasaan atau golongan intelektual yang mapan, status quo, dengan memanipulasi simbol dan mencitrakan semua tindak tersebut sebagai tindak kriminal, pelanggaran hukum yang hanya akan menghasilkan kekacauan lebih luas. Keberhasilan kriminalisasi biasanya karena didukung oleh peranan tokoh-tokoh intelektual, seperti ahli ilmu sosial ataupun tokoh-tokoh gerakan, kampanye LSM, dan peranan media massa yang berusaha melepaskan setiap aksi dari konteks sosial dan hanya mengerucutkannya ke dalam sebuah pilihan benar atau salah, melanggar hukum atau taat hukum, kekerasan atau non-kekerasan. Langkah pertama yang diambil selalu demikian, yaitu berusaha membuat publik bersifat antipati. Langkah selanjutnya dan signifikan adalah dengan menghapusnya dari sejarah setidaknya sejarah tertulis.
Melucuti setiap aksi yang tak direstui dari sejarah resmi adalah langkah yang selalu diambil oleh penguasa. Sejarah resmi adalah sejarah yang hanya ditulis oleh para pemenang. Tak ada tempat bagi mereka yang kalah kalaupun ada, hanya sejarah kekalahan dan tak ada tempat bersinar bagi kemenangan mereka walau hanya setitik embun. Ketiadaan sejarah yang memadai di masa lalu akan membentuk cara berpikir dan kontrol di masa kini. Contohnya, dan yang paling kentara, adalah tiadanya sejarah resmi yang diajarkan di sekolah-sekolah tentang kehidupan manusia sebelum sebelum lahirnya kekuasaan di tangan segelintir elite, tentang kehidupan masa lalu manusia yang relatif egaliter tanpa adanya pemerintah, para spesialis, ataupun tentara dan polisi. Pemahaman tersebut pada akhirnya berujung pada pesimisme masyarakat modern, khususnya di sekitar kita, tentang kemungkinan kehidupan egaliter tanpa perlunya keberadaan pemerintah, polisi, dan para spesialis. Tak heran apabila respons yang umum didapat ketika masyarakat mendengar usulan para anarkis tentang masyarakat tanpa pemerintahan adalah: "Apabila pemerintah tidak ada, bagaimana kita bisa hidup dengan baik?" atau komentar yang lebih sarkastik: "Kalau tidak ada polisi, pasti orang-orang akan saling bunuh di jalanan." Pertanyaan-pertanyaan ini sesungguhnya merupakan ekspresi sebagai hasil dari penghapusan sejarah secara sistematis. Apabila diajukan pertanyaan lagi tentang mengapa protes masa kini selalu tak lebih dari sekadar demonstrasi dan bersama-sama menuju gedung instalasi pemerintah, serta selalu berujung dengan urusan diplomasi yang tak pernah berhasil berjalan kemana pun selain penguatan status quo itu sendiri, maka dari sekian jawaban yang muncul akan selalu juga hadir jawaban yang berkaitan dengan miskinnya sejarah: karena tak ada referensi bentuk protes lain yang pernah hadir di negeri ini. Sejarah pasca-kemerdekaan hanya mencatat bentuk-bentuk protes mahasiswa di tahun 1960-an dimana beberapa saat setelahnya, para pimpinan mahasiswa tersebut bertransformasi menjadi elite-elite politik. Maka, di benak publik, itulah satu-satunya bentuk protes yang bisa dilakukan, karena memang tak pernah ada bentuk protes yang lain.
Tak ada jalan lain yang lebih dapat dipercaya, atau lebih dapat dipahami, selain menegaskan identitas dan langkah kita hari ini dengan mengambil referensi dari apa yang pernah dilakukan oleh kawan-kawan yang berdiri di garis ini di masa lampau. Pemahaman akan masa lalu tentang siapa diri kita, dimana para pendahulu kita melangkah, berarti kita harus menyusun peta permainan kita sendiri untuk masa mendatang. Mengeksplorasi masa lalu tidak berarti kita harus terjebak di masa lalu atau sekadar mengagungkan apa yang terjadi di masa lalu tetapi justru untuk mengkongkritkannya dengan masa kini. Tujuannya untuk merasakan secara kuat keterhubungan dan mengantisipasi keterasingan dengan ranah tempat kita berpijak. Untuk melakukannya, kita perlu menemukan kembali sejarah yang hilang (atau sengaja dihilangkan) serta menilainya lagi dari sudut pandang kita. Dengan demikian kita akan mendapatkan sebuah gambaran menyeluruh dari hidup kita sehingga kebangkitan individual yang bersahutan dengan ritme kebutuhan sosial pun menemukan totalitasnya.
Sejarah yang tak tercantum dalam kamus sejarah resmi adalah alat untuk membangun struktur perang sosial yang kita kumandangkan. Naskahnya dapat kita temukan di tempat-tempat yang tak biasa, juga dalam lagu-lagu rakyat, kisah-kisah rakyat, kisah-kisah lisan yang tak tercatat. Sejarah lisan adalah metoda sejarah yang berbeda karena lebih egaliter, sebagaimana Kuntowijoyo pernah berkata bahwa sejarah lisan justru berkontribusi besar dalam pengembangan substansi sejarah. Pertama, dengan sifatnya yang kontemporer, sejarah lisan memberikan kemungkinan yang nyaris tak terbatas untuk menggali sejarah dari pelaku-pelakunya. Kedua, sejarah lisan dapat mencapai pelaku-pelaku sejarah yang tak tercantum dalam sejarah resmi sehingga sejarah lisan tak memiliki citra elitis karena siapa pun dapat menjadi pelaku sejarah. Ketiga, sejarah lisan memungkinkan perluasan sejarah karena sejarah tak lagi dibatasi oleh keberadaan dokumen tertulis. Kita hanya perlu menemukannya lagi di sekitar kita sendiri.
Mendefinisikan kemiskinan hidup kita sesungguhnya juga mendefinisikan lagi arti kemakmuran. Meredefinisi bentuk protes berarti meredefinisikan arti benar dan salah di hidup kita sendiri, tentang apa yang layak untuk kita perjuangkan. Tak ada lagi format baku yang harus kita jalani. Tak ada lagi batas-batas cetak biru khusus yang diberikan oleh tokoh-tokoh gerakan yang hanya dianggap sebagai satu-satunya kemungkinan. Tak ada lagi kemungkinan yang tertutup oleh pesimisme.
Ketika para petani Meksiko miskin di hutan-hutan Chiapas menemukan lagi akar perjuangan mereka melalui penemuan ulang makna perlawanan Emiliano Zapata di awal abad 20 dan mentransformasikannya menjadi gerakan populer Zapatista, mungkin itu adalah sebuah alarm yang mengingatkan kita, bukan untuk menjadi pengikut ataupun pengagung Zapatista, tapi untuk mulai menemukan akar kita sendiri, di tanah kita sendiri, untuk dapat menghasilkan metoda perjuangan kita sendiri. Lupakan Spanyol 1936. Lupakan Budapest 1956. Paris 1968. Yunani 2008. Mari berjuang di tanah kita sendiri. Saat ini.