Baca PDF (OCR): 1998-08-25_Panser-di-rumah-Prabowo_Berita-Buana-scaled

FORMASI MASA DEPAN Berita Buana

No. 009 Tahun ke-28

FORUM PARTAI Halaman 4 PALING EKTIF BERIKLAN 7975576 1975635 Halaman 9

25 Agustus 1998

Harga Rp 1.500

Empat Panser Jaga Rumah Prabowo

PRABOWO SUBIANTO (KIRI) DAN MUCHDI PR: DPR menilai, kasus penculikan tetap harus diungkap

Jakarta,Buana

Sedikitnya, empat kendaraan lapis baja (panser) dan puluhan petugas yang dipimpin perwira berpangkat mayor tampak berjagajaga di sekitar rumah Letjen (Purn) Prabowo Subianto di Jl Cendana, Jakarta, Senin (24/ 8) malam, tepatnya beberapa jam setelah

nkam/Pangab Jenderal TNI Wiranto mengumumkan katan' mantan Danjen Kopassus itu dari ABRI.

n itu, penjagaan ekstra ketat tampak pula di ujung Ingkal Jl Cendana serta di pertigaan Jl Tanjung, Men- Jakarta Pusat. Menurut pemantauan Buana, hingga rengah malam, sejumlah petugas berseragam ABRI yang berpakaian batik tampak mondar-mandir di ingan rumah perwira yang terlibat dalam aksi pencuktivis prodemokrasi itu. Jika ada orang datang, terwartawan, langsung dihampiri petugas dan dengan angsung mengadakan aksi penghalauan.

mi telah diintruksikan agar membubarkan setiap ada man orang di sekitar rumah ini," kata petugas jaga, yang ku langsung mendapat perintah dari Prabowo. "Sebab mpul di sekitar rumah ini," kata petugas itu lagi.

ditanya, di mana Prabowo kini, petugas itu menjangkat, "Tidak tahu."Para petugas itu tidak tahu persis, Prabowo berada di Bandung atau Jakarta. Yang jelas, yakan agar tidak terjadi kerumunan di sekitar kediammantu mantan Presiden Soeharto ini. Akhirnya, waryang sedianya hendak menunggu Prabowo di depan mya itu terpaksa pergi menjauh. Senin malam itu, tidak pun tampak masuk ke rumah jenderal bintang tiga sudah 'dipecat' itu, kecuali petugas keamanan.

mun, menjelang tengah malam, sebuah mobil Hardtop ncepat memasuki rumah Prabowo melalui pintu bela- Beberapa saat kemudian, mobil itu keluar lagi. Saat akan, apakah mobil itu milik Prabowo, petugas jaga ah tersebut mengatakan, "Bukan."Menurutnya, momilik adik kandung Prabowo, Hasyim Djojokusumo. Prabowo biasanya masuk ke rumah lewat pintu depan, pintu belakang," ujarnya.

ugas itu kemudian menambahkan, Prabowo dan istrit Hediati, saat ini tidak berada di kediaman Jl Cen- Mereka kemungkinan berada di Bandung. Rasa Keadilan

lain pihak, Kontras menilai, langkah ABRI memberinski administratif terhadap Letjen TNI Prabowo dan lainnya sama sekali mengabaikan tuntutan rasa keuntuk mengungkap kasus penculikan secara tuntas. Un- Kontras mendesak Puspom ABRI segera menjalankan nya sebagai institusi penyidik, yang wajib memeriksa Perwira Tinggi ABRI tersebut sebagai tersangka.

wan Penasihat Kontras Mulyana W Kusumah menilai, nkeputusan Pangab itu, Prabowo tidak mungkin diilkan? "Saya kira yang akan menentukan nanti bukan armekanisme prosedural, tapi arah politik sekarang akan punya pressure tersendiri terhadap ABRI untuk ukan langkah-langkah yang tepat dalam merespons

i"paparnya. gota Komnas HAM Bambang W Soeharto menilai, an itu lebih maju ketimbang yang terjadi lima tahun Utuk itu, ia berharap masyarakat mempercayai ABRI. n, ia juga berharap, ABRI menegakkan keadilan dan aran, dengan membawa permasalahan ini ke mahmiliter secara terbuka. "Ini masalah penegakan aran dan keadilan, bukan masalah segelintir jenderal. optimistis kalau memang lakukan tindak pidana,

ini pasti ke mahmil," tandasnya. dangkan, mantan Pangkostrad Letjen (Purn) Kemal ustru merasa heran terhadap keputusan Pangab yang cat Prabowo dari keanggotaan ABRI sebelum perkara salahannya jelas. "Menurut saya, Prabowo sebenararus dimahmilkan dahulu, sebelum disidik DKP, tindakannya itu mengandung unsur pidana," ujar Selasa (25/8) pagi.

ua Barisan Nasional ini menilai, Pangab bersikap piu. "Saya tidak bisa mengerti keputusan ABRI itu. u.ampaknya hanya berlaku pada bawahan saja,tidak tam. ujarnya. Untuk itu, ia mengimbau pim pinan agar bersikap adil. "Jangan mentang-mentang letjen, a saja. Kalau salah, mereka tetap harus dihukum. sab/ana/jar/han/pet/mad nya berapi-api.

Hanya Dipecat, DPR Kecewa

Jakarta, Buana

Keputusan Men- Jenderal TNI Wiranto untuk tidak memjen Kopassus Letjen

TNI Prabowo Subianto ke Mahkamah Militer (Mahmil) sama sekali tidak memuaskan kalangan DPR. Sebab itu, para wakil rakyat tersebut berpendapat bahwa karena kasus penculikan itu tergolong tindak pidana, aparat kepolisian diminta lebih proaktif untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan negeri.

"Keputusan tersebut sama sekali tidak tuntas, sehingga tidak memuaskan rakyat. Agar masalahnya

bisa dianggap tuntas, Prabowo bukan delik aduan. Polisi dapat harus dibawa ke Mahmil. Jika hanya dipecat, seperti yang diputuskan pimpinan ABRI, rakyat tetap FPP DPR RI Zarkasih Nur di DPR, Senin (24/8).

Menurutnya, jika putusannya sekadar memecat Prabowo dari kesatuan ABRI, bagaimana nasib orang-orang yang hilang, baik yang masih hidup atau sudah mati? Sebab itu, ia berharap, tindakan kriminal yang melanggar HAM (hak asasi manusia) dituntaskan di pengadilan negeri. "Jika pimpinan ABRI tidak memahmilkan Prabowo, aparat hukum bisa membawa kasus itu ke pengadilan negeri. Ini

membawa kasus itu ke penga-

Hal senada dikemukakan Wakil Ketua FKP Korbid Polkam Abu Hasan Sazili. Bahkan, ia mengatakan, tidak cukup sekadar Prabowo yang dibawa ke Mahmil, tapi atasan dan bawahannya yang ikut terlibat harus diseret pula. lik keputusan ini, sehingga membuat rakyat menjadi ragu," ujar Abu Hasan.

Dikatakannya, masyarakat masih bertanya-tanya atas keputusan Pangab tersebut. Namun, ia mengajak semua pihak menghormati keputusan itu tanpa menutup

Agum: Tak Ada Bargaining dengan Prabowo

Jakarta, Buana

Hukuman pemecatan dari ABRI yang dijatuhkan Menhankam/ Pangab Jenderal TNI Wiranto kepada mantan Danjen Kopassus Letjen (Purn) Prabowo Subianto dinilai terlalu ringan. Sehingga, hal ini melahirkan spekulasi, adanya bargaining dengan menantu mantan Presiden Soeharto itu. Namun, spekulasi ini dibantah anggota DKP Letjen TNI Agum Gumelar.

"Tidak ada bargaining antara Pangab dengan Prabowo, dalam pengambilan keputusan terhadap Prabowo," kata Agum Gumelar, yang juga Gubernur Lemhanas, saat ditemui Buana di Jakarta, Selasa (25/8) pagi.

Saat ditanya, apa tanggapannya terhadap ketatnya sistem pengamanan di rumah menantu mantan Presiden Soeharto yang terlibat dalam penculikan aktivis prodemokrasi itu, dengan singkat Agum mengatakan, "Itu bukan urusan kita".

Sedangkan saat ditanya, kenapa DKP tidak mengeluarkan rekomendasi agar Prabowo segera dimahmilkan, Agum tak langsung menjawab. Dia terdiam sejenak. "Pangab kan sudah bilang. kalau ada unsur untuk dimahmilkan, terutama adanya pengakuan 10 anggota Kopassus yang akan disidangkan, tidak menutup kemungkinan Prabowo juga akan dimahmilkan," ujar Agum.

Sebelumnya, Ny D Utomo—orang tua korban penculikan, Bimo Petrus—menilai, sudah selayaknya Prabowo dipecat. Tapi, bagi keluarganya, ini masih belum cukup setimpal dengan kesalahan yang diperbuat Prabowo. "Enak saja dia cuma dipecat. Sementara anak saya belum juga jelas, bagaimana nasibnya. ujar Ny Utomo.

"Soal pernyataan DKP yang mengatakan hanya menculik sembilan orang. Ini bukti kebohongan lain. Sebab, kalau hanya menculik sembilan orang. Lalu, siapa yang menculik aktivis yang lainnya. ABRI mestinya menjelaskan hal ini juga," ujarnya.

Lain lagi dengan korban penculikan, Andi Arief yang ditemui di Gambir Jakarta, Selasa pukul 04.45. la melihat, keputusan Prabowo dipecat dari jabatannya tanpa memasukkannya ke pengadilan mahkamah militer, sebagai upaya untuk menutupi keterlibatan para jendral dalam kasus-kasus lain. Seperti, kerusuhan 14-15 Mei. penembakan mahasiswa Trisakti, Tragedi Lampung, kasus Tanjung Priok, dan lainnya. Gejala ini sebagai bukti, gaya pemerintahan Soeharto masih sangat kuat di tangan kekuasaan Habibie.

Tradisi politik militer Orde Baru, dinilai Andi, memang selalu menghindarkan jenderal masuk Pengadilan Militer. Akhirnya, prajurit yang selalu jadi korban. Ini menunjukkan bahwa konsolidasi dalam tubuh militer masih belum selesai. Konflik masih berkecamuk. Wiranto juga tampaknya tidak ingin mengambil risiko berat dalam penajaman konflik. Kekuatan Prabowo dan dem/sab/pet

SIKSAAN BAGI KORBAN PENCULIKAN

kemungkinan terus melakukan pengungkapan terhadap seluruh kasus orang hilang.

Jika pihak kepolisian mendapat bukti adanya tindak kriminal dalam kasus tersebut, Prabowoharus mendapat perlakuan yang sama, sebagaimana warga sipil lainnya. Dalam pengertian, membawa atau melimpahkan kasus itu ke pengadilan negeri. "Dengan adanya keputusan tersebut, berarti karir mi-

liter Prabowo sudah tamat. Yang dituntut rakyat adalah keputusan itu harus didahului dengan proses peradilan di Mahkamah Militer, sehingga bisa dibuktikan salah tidaknya Prabowo," ujarnya.

"Jika dimahmilkan, menantu mantan Presiden Soeharto itupun bisa membela diri, sehingga keputusan yang dijatuhkan bisa fair. Ini baru melegakan rakyat," kata Sazili. mdi

BUANA SIANG INI

Muthia Datau dan Krisis

Datau

MUTHIA Datau main film banyak orang yang tahu Begitu pun ketika la menjadi pemain sepakbola putri. Tapi, kalau la unjuk kebolehan dalam urusan masak, mungkin baru mereka yang mampir ke Warung Goal saja yang mengetahuinya.

INDEKS LINTAS BUANA

Kontras akan ke Mahkamah Internasional

Jakarta, Buana

Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) tetap mendesak Menhankam/Pangab Jenderal TNI

Wiranto agar melepaskan ke-14 aktivis yang masih diculik oknum ABRI. Jika masalah ini tak juga diungkapkan, Kontras akan menyelesaikannya melalui mekanisme internasional, yakni lewat Mahkamah Internasional.

Sebelumnya, Ketua Dewan tan Perwira (DKP) yang

jelas. Sebab, menurut Prabowo, kesembilan orang ini telah dibebaskan.

"Prabowo mengaku menculik sembilan orang. Tapi, saya tak hafal siapa saja," ujar Subagyo, seusai pengumuman keputusan DKP di Jakarta, Senin (24/8).

Menanggapi hal ini, Koordinator Badan Pekerja Kontras Munir menilai, pernyataan itu kurang terbuka. Sebab, dari 14 aktivis hilang itu pernah berada dalam satu tempat penyekapan. Penculiknya juga sama. Sebab itu, Munir minta pihak ABRI agar menjelaskan siapa saja sembilan orang yang

Kontras meyakini ABRI mengetahui ke-14 korban.

Kontras mencatat, ada 24 aktivis korban penculikan. Mereka diculik saat Pemilu 1997, SU MPR 1998, dan sekitar Mei.

Berdasarkan laporan yang masuk ke Kontras, terlihat banyak institusi-institusi yang terlibat dalam kasus penculikan, tapi belum dimintai pertanggungjawabannya, yakni mulai dari Koramil Duren Sawit, Kodim Jakarta Timur, Kodim Jakarta Utara, Kodam Jaya, BIA, Mabes Polri, dan Polda Metro Jaya.

"Belum lagi institusi lain,

Tindakan Wiranto Dipuji

Jakarta, Buana

Keberanian Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto memberhentikan Letjen (Purn) Prabowo dari ABRI mendapat pujian dari banyak kalangan. Kusnaedi, seorang guru dari SMU Panglima Soedirman Bekasi, misalnya, menyatakan, sikap Wiranto tersebut, cermin yang terbaik dalam alam reformasi sekarang. "Keberanian Wiranto akan mengembalikan kepercayaan rakyat," kata Kusnaedi, Selasa (25/8) pagi.

Sementara itu, Masbianto, pegawai negeri sipil, menyambut baik keputusan Wiranto dengan

Perwira (DKP) tersirat bahwa Prabowo bisa saja diseret ke Pengadilan Tinggi Militer.

Dalam kesempatan terpisah, Ny Dewi Daryanto, karyawati se- Wiranto memberhentikan Prabowo bukan jalan pintas menutupi kesalahan utama mantan Danjen Kopassus itu.

Sama halnya dengan Masbianto, seorang supir bus PPD Supriyono mengatakan, keputusan Wiranto memberhentikan Prara matang. Ketegasan Wiranto dinilainya tidak berdiri sendiri. Pa-