Baca PDF (OCR): Cancel Culture dan landasan dasar kami mencari Metode Peradilan Alternatif

17 halaman · teks PDF berhasil diekstrak tanpa OCR· 124 ms

Daftar isi
  1. Cancel Culture:
  2. dan landasan dasar kami mencari Metode Peradilan
  3. Alternatif
  4. Karena kawan kita sendiri ternyata belum berubah –
  5. kita sendiri gagal meyakinkan mereka,
  6. mereka berpihak, karena takut kepada kita.
  7. Bagian tambahan –
  8. Saya akan sedikit bercerita ..
  9. Tidak ada yang bebas sampai semua bebas!
  10. Diambil dari https://kritikdiri.wordpress.com
  11. Diarsipkan oleh Archipelago Anarchist Archive

Cancel Culture:

dan landasan dasar kami mencari Metode Peradilan

Alternatif

Tak terasa sudah hampir tiga tahun saya berupaya membangun ruang pendidikan bersama gender campuran – perkumpulan – agenda-kerja politik kami, untuk menghadirkan paradigma alternatif yang lahir dari gerakan pembebasan perempuan Kurdi di Timur Tengah, yakni Jineologi (ilmu pengetahuan tentang perempuan). Ruang ini dibangun untuk mengajak individu atau jejaring front lain, dan bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga ruang eksperimen sosial dimana kami mengajak kita bersama secara sosial dan dialektika- historis .. membongkar dan mempertanyakan ulang konsep- konsep yang selama ini dianggap sudah tidak bisa didefinisikan ulang seperti: Apa itu ruang aman? Apa itu perempuan? Apa itu laki-laki? Bagaimana keadilan dapat diterapkan tanpa mereproduksi kekerasan? – Budaya organisasi kami berakar pada kebiasaan bahwa sebuah pertanyaan harus muncul lebih dulu, bukan langsung mencari jawaban.

Di tengah perjalanan yang tidak akan pernah selesai, pertanyaan yang akan terus ada, banyaknya kekurangan – dan masih berlangsungnya kritik, kritik diri, refleksi dan evaluasi .. kami secara pertahap menemukan muara yang sama, bahwa banyak struktur berpikir kita yang ternyata masih berakar pada mentalitas penghukuman dan menilai segala masalah merupakan tanggung jawab individu. Dalam diskusi dan perdebatan yang panjang dan reflektif, kami menyadari bahwa pilihan paling cepat dan mudah menyelesaikan masalah adalah – cancel culture, yang sering kali kita gunakan sebagai alat perlawanan paling mutakhir (khususnya) terhadap permasalahan patriarki, yang justru bagi saya ini memiliki potensi berbahaya untuk mereproduksi metode yang sama

dengan sistem represif yang ingin kita lawan – bermentalitas negara – abusive of power.

Ini merupakan pengantar singkat, dan tulisan kali ini tidak akan menceritakan perjalanan kami membangun ruang pendidikan hingga akhirnya membentuk sebuah front yang mencari jalan lain dari metode cancel culture – sebagai satu-satunya jalan menyelesaikan berbagai masalah. Sebaliknya, saya ingin berbagi mengenai akar pemikiran yang membuat kolektif kami, khususnya, ketidak setujuan dengan cancel culture – sebuah refleksi tentang bagaimana keadilan seharusnya tidak sekadar menghukum, dan membuang, tetapi juga menciptakan ruang bagi perubahan sosial.

Oleh karena itu, penjara berfungsi secara ideologis sebagai tempat abstrak di mana orang-orang yang tidak diinginkan dititipkan, membebaskan kita dari tanggung jawab untuk memikirkan masalah-masalah nyata yang menimpa komunitas-komunitas yang menjadi tempat para narapidana dalam jumlah yang tidak proporsional. Ini adalah pekerjaan ideologis yang dilakukan oleh penjara – membebaskan kita dari tanggung jawab untuk secara serius terlibat dengan masalah-masalah masyarakat kita, terutama yang disebabkan oleh rasisme, dan yang semakin meningkat .. kapitalisme global. – Angela Davis

Dalam perjuangan melawan patriarki, kita sering kali tanpa sadar mengadopsi metode yang memiliki mentalitas serupa dengan sistem yang kita kritik – mentalitas – kekuasaan negara. Kita berbicara tentang melawan hegemoni modernitas kapitalis, tetapi dalam praktiknya, kita sering menggunakan mentalitas yang lahir dari hegemoni tersebut .. yaitu penghukuman yang tidak jauh berbeda dengan bagaimana negara menangani kejahatan: Langsung memberi hukuman, menyalahkan individu, mengisolasi, dan menyingkirkan, ini merupakan proses seleksi yang dilakukan oleh negara terhadap individu yang tidak sesuai dengan standar moralitas kekuasaan.

Tulisan saya ini bukan hanya kritik terhadap cancel culture sebagai fenomena sosial yang berakhir menjadi Abusive of power—dan membesar gelombangnya ketika pandemi Covid- 19 berkecamuk, tetapi juga refleksi—apakah jangan-jangan ini merupakan kemalasan kita untuk mencari metode alternatif? Atau tentang bagaimana kita memahami keadilan dalam kepentingan gerakan kita sendiri yang kecil dan insignifikan ini? .. Kita bersama mungkin setuju bahwa: Memimpikan dunia dimana kedua jenis kelamin dapat hidup berdampingan dengan bebas dan demokratis. Tapi untuk mencapai ini, kita harus membangun metode dan pendekatan yang berbeda ..

Setelah membaca artikel ini saya harap Anda mulai refleksi, kritik diri, kritik dan menjadikan ini perdebatan di dalam internal organisasi – dan dengan tegas mulai berhenti untuk bermentalitas seperti negara: Menggunakan pemenjaraan dan kekerasan hukum sebagai alat kontrol, bagi kami ini masalah serius karena masih banyak dari kita tanpa sadar menggunakan pengucilan sosial dan penghancuran reputasi sampai ke akarnya, tidak ada batasan tenggat waktu hukuman yang jelas – tidak jarang ini juga berarti membombardir sampai menghancurkan eksistensi seseorang sebagai manusia .. Apakah ini sebagai satu-satunya jalan pertama – utama untuk menyelesaikan masalah yang memang kita inginkan?

Kita perlu melihat dengan jujur bahwa banyak dari kita yang lebih nyaman dengan mengambil praksis mengabaikan— mengasingkan—menghancurkan individu daripada membangun sistem reproduksi sosial sehari-hari (dan berkolektif) sejak awal yang dapat mencegah kekerasan terus berulang. Kita cenderung memilih pendekatan instan— membuang seseorang dari ruang gerakan ..

Daripada melakukan kerja panjang (pengorganisiran) yang menuntut adanya kesabaran revolusioner dalam diri kita sendiri: membangun kesadaran, mendidik berulang-ulang—

kritik diri dan evaluasi metode pendidikan – pengorganisiran, membentuk ruang aman yang benar-benar semua orang merasa memilikinya, dan menciptakan mekanisme keadilan yang tidak hanya memberi hukuman, tetapi juga memastikan perubahan sosial, dan menjadikannya tanggung jawab bersama.

Saya menyadari bahwa mentalitas penghukuman kita ini tidak lahir begitu saja: Ini merupakan warisan dari budaya yang dibangun oleh negara dan patriarki (monster yang mengakar kuat di kepala kita), yang mengarah pada terciptanya sistem otoriter, sistem dimana kesalahan seseorang dianggap sebagai sesuatu yang harus dimusnahkan, bukan diperbaiki .. ini kerapuhan gerakan kita yang tidak pernah mendefinisikan sendiri apa itu keadilan.

Cancel culture, dalam konteks gerakan sosial dan tahapan menuju revolusi sosial, yang berdasarkan definisi organisasi kami, bukan hanya menjadi alat kritik dan sanksi yang lebih keras—dengan pengasingan berjangka waktu—terhadap individu atau kelompok tertentu yang mengulangi kesalahan serupa dalam batasan tertentu .. Tapi juga menekankan tentang bagaimana, bahwa jika Anda berkomitmen! tentu Anda akan berusaha untuk berubah dan menunjukannya dengan tindakan (praksis)—bukan mencari alasan untuk tidak mau belajar kembali dari awal—di sini menjadi jelas, dalam organisasi kami, cancel culture (berjangka waktu) adalah pilihan terakhir—bukan syarat utama penyelesaian masalah.

Tapi definisi kami tentu berbeda dengan definisi arus utama, mereka memiliki mentalitas berbeda—sering kali metode pun berubah-ubah—dan bagi saya tidak jarang disalahgunakan— menjadi mekanisme penghukuman yang lebih menyerupai “penjara terbuka.” Dalam jangka panjang, praktik dengan definisi ini tidak hanya berpotensi melemahkan individu, tetapi juga merusak kohesi sosial dan menghambat pembangunan gerakan yang berkelanjutan. Cancel culture, yang awalnya

dipopulerkan sebagai bentuk akuntabilitas sosial, (kita harus jujur) bahwa ternyata justru membuat kita mereproduksi mentalitas penghukuman seperti negara, hukuman dijatuhkan tanpa ruang refleksi atau mekanisme pertanggungjawaban yang sebenarnya—yang bisa menjamin pelaku tidak akan melakukannya lagi di tempat lain: Kita terlihat seperti membiarkan singa ganas yang telah membunuh satu perempuan di kampung A, hanya untuk berpindah ke kampung B dan berpotensi menjadi predator alami femisida di tempat baru tersebut—tanpa pengawasan.

Secara historis, akar dari cancel culture bisa ditelusuri dalam tradisi politik partai kanan yang mengandalkan strategi penghancuran karakter, pembungkaman, dan eksklusi sebagai cara mempertahankan kekuasaan. Dalam banyak rezim otoriter, termasuk fasisme Eropa dan rezim militer di Amerika Latin, strategi ini digunakan untuk menyingkirkan lawan politik dan memastikan dominasi ideologi tertentu. Mentalitas yang sama juga diterapkan dalam politik McCarthyisme di Amerika Serikat, dimana individu yang dituduh sebagai komunis langsung dikucilkan dari masyarakat, kehilangan pekerjaan, dan diperlakukan sebagai musuh tanpa melalui proses pengadilan yang adil. Cancel culture dalam gerakan sosial hari ini sering kali mencerminkan taktik serupa – menggunakan ketakutan, tekanan sosial, dan isolasi untuk mengendalikan dan memonopoli diskursus tersebut serta mematikan potensi perdebatan yang lebih luas – segala upaya diluar metode ini berpotensi dituduh sebagai musuh dari gerakan sosial itu sendiri.


Sekarang saya akan sedikit membagikan bagaimana metode tersebut memiliki alternatif, ini bisa menjadi evaluasi komparatif – metode ini (yang menjadi referensi utama kami) telah dipelopori oleh gerakan pembebasan perempuan Kurdi di

Timur Tengah .. Kongreya Star sebagai organisasi payung gerakan perempuan terbesar—membangun struktur kerja organisasi yang mereka sebut dengan Mala Jin (rumah perempuan), berfungsi sebagai lembaga keadilan—pendidikan perempuan – ruang mediasi, berdialog— konsensus .. musyawarah mufakat berbasis komunitas yang didirikan untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, konflik keluarga, dan berbagai masalah sosial lainnya dengan pendekatan restoratif .. di DAANES—Rojava. Organisasi ini menentang metode penyelesaian masalah masyarakat dengan cancel culture, mereka menyadari bahwa penghukuman yang tidak memberikan kesempatan untuk refleksi dan rehabilitasi— perbaikan diri, belajar ulang .. hanya akan mereproduksi pola berbahaya. Dalam sistem yang mereka bangun, keadilan tidak beroperasi dengan keinginan untuk penghancuran individu, tetapi dengan mekanisme relasi sosial—terlibat secara keseluruhan—interseksionalis.

Mala Jin, sebagai struktur keadilan berbasis komunitas yang dipimpin perempuan, menekankan metode peradilan restoratif dimana penyelesaian konflik tidak dilakukan dengan cara eksklusi, tetapi dengan dialog, refleksi – baik oleh pelaku maupun organisasi—kolektif di lingkungan di sekitarnya dan menekankan perdamaian—rekonsiliasi—pemulihan hubungan sosial. Mereka memahami bahwa isolasi dan eksklusi tidak menyelesaikan masalah patriarki atau kekerasan struktural, melainkan hanya menciptakan siklus dendam dan ketakutan— tidak memutus rantai kekerasan apapun.

Tujuan utama mereka adalah menyelesaikan masalah melalui dialog dan menghindari membawa kasus ke pengadilan. Jika Mala Jin tidak dapat menyelesaikan suatu kasus, mereka akan merujuknya ke Pengadilan yang merupakan pilihan terakhir. Tapi, sering kali pengadilan mengembalikan kasus tersebut kepada mereka, karena

organisasi ini lebih mampu mencapai rekonsiliasi dan konsensus.

Dalam pengorganisiran, mereka menekankan – Anda harus bersedia duduk bersama orang-orang yang tidak Anda setujui. Apa yang dilakukan Mala Jin sepanjang hari, setiap hari adalah duduk bersama laki-laki yang benar-benar patriarkis, terkadang perempuan yang memiliki gagasan tertentu yang kita tidak setujui, dan Anda hanya perlu mengobrol, mendengarkan mereka, berbicara – berdiskusi dengan mereka. Dan selama bertahun-tahun pengorganisiran, hal ini telah membuat perbedaan yang sangat besar dalam cara masyarakat (konservatif) mendekati isu-isu ini. Dalam setiap percakapan individu, Anda mungkin tidak merasakan adanya perubahan. Tetapi dalam sebuah kumpulan percakapan yang dilakukan selama bertahun-tahun di ruangan yang berbeda dengan orang-orang yang berbeda, segalanya mulai berubah.

Ada sejumlah dedikasi dan pengorbanan yang diperlukan untuk muncul setiap hari. Tapi kita juga harus menyadari bahwa tindakan ini tidak akan menjadi seksi sepanjang waktu.

Memiliki kontrol diri, disiplin diri, dan memuliakan diri sendiri sangatlah penting ketika Anda melakukan pekerjaan keadilan restoratif untuk masyarakat. Di Mala Jin, sangat sulit untuk mendengar orang-orang mengatakan hal-hal yang sangat kasar dan sulit tentang perempuan sepanjang hari. Tapi, ini bukan tentang perasaan pribadi Anda dalam situasi tersebut, ini tentang proses perubahan sosial yang lambat, dan mengakui dimana sebuah komunitas berada – memiliki karakteristik berbeda, sehingga pada akhirnya kita bisa berada (beradaptasi) di tempat lain. Orang-orang yang merasa didengar di sebuah ruangan mungkin akan perlahan-lahan mengubah keadaan, dan proses tersebut akan memberikan dampak yang bertahan lama bagi komunitas secara luas.

Ini bukan tentang Anda membuktikan dalam setiap situasi bahwa Anda adalah orang yang paling radikal dan orang yang memiliki ide yang sempurna. Ini benar-benar bukan tentang Anda membuktikan apa pun tentang diri Anda. Ketika kita melakukan pekerjaan pengorganisiran ini, kita melakukannya untuk dan tumbuh bersama komunitas, dan dari situlah rasa percaya diri Anda akan muncul. Dari situlah rasa percaya diri kita seharusnya muncul, yaitu dari menjadi bagian setiap komunitas dan melayani sambil tetap menghormati diri sendiri dan batasan-batasan Anda.

Sekarang kita akan menarik sedikit ke struktur pemerintahan di Rojava, Rojava beroperasi dengan prinsip demokrasi langsung, dimana keputusan diambil secara kolektif dan melibatkan komunitas. Ada berbagai tingkat organisasi mulai dari komune di tingkat lokal hingga Dewan Demokratik di tingkat yang lebih luas, dengan keterlibatan aktif dari berbagai kelompok agama, etnis dan gender. Dalam sistem ini, keadilan tidak boleh hanya dipahami sebagai mekanisme penghukuman, tetapi sebagai proses yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial di antara semua komunitas masyarakat yang terlibat. Oleh karena itu, penghukuman dalam bentuk cancel culture dianggap sebagai bentuk penjara terbuka yang bertentangan dengan prinsip perubahan sosial yang mereka perjuangkan.

Gerakan di Rojava juga memahami bahwa revolusi sosial bukan hanya soal menggulingkan kekuasaan yang ada, tetapi juga membangun cara baru mengorganisir—membangun hubungan masyarakat dan mengelola konflik—masalah. Jika mentalitas penghukuman negara dan eksklusi terus digunakan dalam gerakan sosial, maka yang terjadi bukanlah tujuan untuk pembebasan. Tapi sebelum itu perlu dipertegas – dalam konteks ini: Menolak cancel culture bukan berarti menoleransi kekerasan atau ketidakadilan, ini pemaknaan sempit dan berbahaya, tetapi justru metode ini menekankan pentingnya

mekanisme yang memungkinkan perubahan nyata yang terukur, baik bagi pelaku kekerasan maupun bagi komunitas secara keseluruhan – dimana semuanya saling terlibat dan mau terus belajar – tidak melepaskan tanggung jawab.


Dilar Dirik—penulis dan organizer Kurdi di Inggris, dalam kritiknya terhadap sistem penghukuman dan pemenjaraan, menyoroti bagaimana abusive of power dalam ruang gerakan sering kali mereproduksi mekanisme negara yang represif. Dirik mengutip Angela Davis, yang secara konsisten menolak sistem penghukuman negara karena tidak pernah benar-benar menyelesaikan akar masalah sosial, melainkan hanya membungkam individu yang dianggap melanggar. Dalam mentalitas ini, penghukuman lebih sering berfungsi untuk menjaga ketertiban bagi kelompok dominan—status quo— daripada membangun perubahan sosial yang mengakar.

Jika kita melihat cancel culture dalam kerangka ini, kita dapat memahami bahwa praktik eksklusi yang terjadi sering kali tidak berorientasi pada keadilan restoratif, melainkan pada pemenjaraan—dimana jejaring kolektif adalah sipir-nya. Jejaring ini tidak akan memberikan ruang bagi individu untuk bertanggung jawab atas kesalahannya dan berubah, cancel culture cenderung mengisolasi, menghapus eksistensi, dan menghukum tanpa adanya proses rehabilitasi sosial.

Individu yang terkena cancel tidak sedikit yang mengalami kondisi lebih ekstrim dari peradilan yang dilakukan oleh struktur negara (yang sangat kita benci itu)—pelaku berakhir tragis tidak memiliki ruang untuk memahami kesalahannya atau melakukan perbaikan—perubahan, melainkan hanya dikucilkan hingga kehilangan akses ke komunitas politik atau sosial—yang tanpa disadari bersifat permanen .. karena sangat sedikit metode cancel yang memberikan putusan peradilan perihal berapa lama jangka waktu hukuman terhadap pelaku—

lebih banyak kasus yang tidak selesai .. mengambang, ada juga yang dikejar terus-menerus tidak pernah puas—mungkin sampai dirinya masuk ke lubang kubur?—dia akan terus diserang oleh individu yang tidak suka secara personal terhadap dirinya: bukan lagi berdasarkan kesalahannya, bajingan yang menaiki ombak.

Bahkan ketragisan tersebut dimulai semenjak sidang. Individu yang terkena metode cancel ketika dirinya menjalani mekanisme sidang—yang katanya lebih baik dari pada negara .. mereka tidak diberikan ruang untuk membela diri, menjelaskan perspektifnya, atau berpartisipasi dalam diskusi kolektif untuk memahami masalah yang dituduhkan. Ini tidak berbeda dengan sistem peradilan yang korup, dimana keputusan dibuat berdasarkan opini publik atau kepentingan politik tertentu—bukan berdasarkan fakta.

Lebih lanjut—yang berbahaya dari tindakan ini, cancel culture, metode tersebut tidak hanya merusak individu, tetapi juga mereduksi gerakan sosial menjadi politik eksklusi yang berpusat pada (standar) moralitas, bukan prinsip—ideologis. Karena jika tindakan ini berdasarkan kepada prinsip atau ideologi, kenapa kita juga tidak meng-cancel kawan gerakan kita yang menjadi pembicara di forum—sponsornya adalah perusahaan yang menggusur warga miskin kota? atau agenda ekonomi-politik internasional, dimana negara-negara utama yang tergabung adalah mereka yang mendukung— membiarkan femisida dan ekosida? Kita harus memulai obrolan khusus tentang ini di lain tempat, apakah ini strategi- taktis atau pragmatis?

Saya menilai sering kali cancel culture yang kita prakskan tidak beroperasi berdasarkan analisis struktural— interseksionalis dan politik yang mendalam, tetapi lebih sebagai bentuk hukuman yang didorong oleh dinamika kekuasaan: Metode paling mudah, kanal strategis untuk

meluapkan kemarahan dalam budaya gerakan yang tidak demokratis, dampak dari tindakan ini menjadi konflik horizontal, dan tidak jarang mereka yang setuju .. justru karena ketakutan menjadi berbeda—yang artinya, jika Anda berbeda memiliki potensi di kemudian haru untuk di cap sebagai enabler. Kemarahan membabi-buta kita sangat totalitas kepada kawan kita sendiri ketimbang terhadap musuh!

Reproduksi praksis ini sangat riskan—karena dapat menghasilkan kondisi dimana seseorang dapat di-cancel bukan karena analisis kritis terhadap tindakannya dalam konteks perjuangan sosial-politik, tetapi karena tekanan sosial (budaya gerakan) yang menghendaki penghukuman cepat tanpa mekanisme keadilan yang transparan dan demokratis – yang juga berlaku untuk masalah di luar kasus kekerasan patriarki.

Dalam konteks ini, cancel culture berbahaya karena ia menciptakan gerakan moral yang berfokus pada penghukuman individu daripada perubahan struktural. Seperti yang sering dikritik Angela Davis, sistem penghukuman yang berorientasi pada balas dendam lebih banyak memperkuat ketidakadilan daripada menyelesaikannya. Ketika gerakan sosial mengadopsi pendekatan yang sama, mereka tidak lagi membangun strategi politik yang matang, tetapi hanya mereplikasi mekanisme penghukuman yang biasanya digunakan oleh negara untuk menekan oposisi politiknya!

Tanpa disadari, gerakan kita—melalui cancel culture telah menciptakan ketakutan dalam gerakan itu sendiri, dimana individu lebih takut untuk melakukan—mengakui kesalahan, daripada benar-benar berusaha bertanya, memahami, dan membangun—memunculkan keberanian mengorganisir reproduksi sosal baru diluar sistem modernitas kapitalis.

Mungkin hampir tidak pernah ada upaya refleksi dan mengkritik metode pengorganisiran kita sendiri, untuk mencegah masalah ini terus-berulang—seperti mulai

membangun ruang dimana diskusi kritis—saling terbuka bisa berkembang. Tapi tragisnya, justru tumbuh budaya gerakan yang terjebak dalam atmosfer penuh kehati-hatian ekstrem— bukan karena berhitung atau analisis politik yang lebih tajam, tetapi karena ketakutan akan eksklusi. Dalam kondisi seperti ini, solidaritas dan keberanian untuk bertanya serta mempertanyakan menjadi terhambat, dan gerakan kehilangan kapasitasnya untuk membangun strategi jangka panjang yang lebih luas, dan jauh dari kata demokratis – kita sekarang terjebak oleh bayang-bayang otoritarianisme—polisi moral.

Jika kita ingin membangun gerakan sosial yang benar-benar progresif, kita harus menolak mentalitas penghukuman yang hanya berfokus pada individu ini sebagai pilihan utama dan mulai membangun mekanisme keadilan yang restoratif dan transformatif. Menggantinya dengan pendekatan yang memungkinkan individu untuk bertanggung jawab dan tumbuh dalam komunitasnya.

Sebagaimana yang ditekankan oleh Angela Davis dan Dilar Dirik, kita harus memahami bahwa perubahan sosial tidak bisa terjadi dengan cara menciptakan lebih banyak penjara—baik itu penjara fisik maupun penjara sosial. Jika kita menginginkan dunia yang lebih adil, kita harus mulai dengan menciptakan mekanisme keadilan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga membangun ruang bagi pertumbuhan kolektif—evolusi sedikit demi sedikit, sebelum menjadi revolusi sosial. Jika tidak, kita hanya akan terus mereproduksi kekerasan atas nama keadilan, dan gerakan sosial yang kita bangun akan kehilangan potensinya untuk benar-benar menciptakan perubahan yang radikal dan berkelanjutan ..

Karena kawan kita sendiri ternyata belum berubah –

kita sendiri gagal meyakinkan mereka,

mereka berpihak, karena takut kepada kita.

Bagian tambahan –

Saya akan sedikit bercerita ..

Terkadang saya berpikir .. semakin dalam saya mempelajari berbagai ideologi, melihat betapa terfragmentasinya pergerakan kita yang kecil dan insignifikan ini, dan betapa kompleksnya masalah yang diciptakan oleh hegemoni modernitas kapitalis. Ada satu hal yang semakin jelas dalam: Kebuntuan kita, selain kegagalan mengkontekstualisasikan praksis dari teori-teori yang kita baca, ini juga mereproduksi kebingungan—mengaburkan kita ketika melihat lingkungan sekitar, berakhir tragis membuat kita untuk tetap tumpul—tidak semakin mempertajam dalam mengorganisir kemarahan kita pada akar persoalan. Justru, ini membuat kita depresi, semakin mudah tersulut api—sumbu pendek—sentimentil antar ideologi atau ketidakcocokan (subjektif) secara personal .. yang akhirnya, kita lebih serius dan tuntas dalam mengarahkan kemarahan itu kepada kawan kita sendiri secara horizontal.

Ironisnya juga, bukannya maju, kita justru mundur. Jika sebuah konflik (bahkan diluar kasus kekerasan patriarki) tidak kunjung menemukan jalan keluar di dalam kolektif atau antar-individu dalam gerakan, maka yang terjadi bukanlah upaya refleksi dan rekonsiliasi, tetapi perpecahan, eksklusi, dan pembungkaman. Hal ini menjadi semakin nyata ketika saya membandingkan pengalaman saya sebelum mengenal gerakan, saat saya hanyalah seorang pemuda tongkrongan ,,

Seseorang yang berada dalam kehidupan sosial biasa. Disana, saya justru menemukan bahwa segala permasalahan lebih mudah diselesaikan secara demokratis dan keberanian untuk berbicara—tidak seperti gerakan yang justru mengakumulasinya—kesalahan individu, dan menjadikan ini sebuah materi gogon aka gosip-gosip underground.

Di kampung, di tongkrongan, di ruang-ruang sosial perlawanan yang lebih organik seperti yang kami bangun di Paguyuban Lintas-Tongkrongan .. konflik tidak selalu berarti perpecahan. Individu bertengkar, berdebat, bahkan adu mulut, dan pernah ada kawan perempuan memukul laki-laki seksis terlebih dahulu .. tetapi pada akhirnya—walau ada juga yang membutuhkan waktu beberapa minggu dan bulan— membuat ruang paralel untuk kedua belah pihak: Mereka pun tetap akan kembali, mulai berbagi makanan, merokok bersama, tertawa, dan melanjutkan hidup kembali tanpa membawa dendam yang menggerogoti diri berkepanjangan. Kesalahan bisa diakui tanpa perlu rasa takut kehilangan eksistensi sosial. Ada ruang bagi orang untuk bertanggung jawab, untuk berubah, tanpa harus disingkirkan sepenuhnya (tanpa batas waktu) dari komunitasnya.

Tetapi di dalam gerakan, saya justru merasakan sesuatu yang berbeda. Konflik sering kali tidak berujung pada pemulihan, melainkan ketidakmampuan menyelesaikan masalah, tidak sedikit berujung penghancuran – atau berakhir di-cancel culture. Seolah-olah setiap kesalahan, setiap kekeliruan, adalah akhir dari segalanya. Tradisi refleksi, kritik diri, kritik dan membangun budaya kolektif yang memberi ruang bagi evaluasi menyeluruh dan bagaimana cara bertanggung jawab tidak pernah ada ..

Kita telah menciptakan atmosfer penuh ketakutan—kontrol pikiran—dimana seseorang harus selalu berhati-hati, bukan karena mereka benar-benar percaya pada sesuatu, tetapi karena

mereka takut dicap sebagai enabler, takut diasingkan, takut dicancel. Lihatlah, kawan kita sendiri dibawah teror dan keterpaksaan!

Bukankah ini ironis? Kita berbicara tentang membangun masyarakat demokratis, tetapi justru menciptakan mekanisme penghukuman yang sama represifnya dan tidak ada proses demokratisasi? Kita mengutuk kontrol sosial yang dilakukan oleh negara, tetapi kita sendiri membangun bentuk pengawasan—menjadi polisi moral yang tidak kalah menyebalkan.

Tapi tentu, di sini saya tidak ingin menceritakan ini untuk romantisasi kehidupan sebelum mengenal gerakan, karena saya tau bahwa di luar gerakan pun ada banyak masalah sosial yang tidak selesai—dan sama dengan pengalaman saya. Tetapi, saya ingin mengajukan pertanyaan:

Mengapa justru di dalam gerakan yang katanya pembebasan, kita justru merasa lebih terikat, lebih takut, lebih terkekang dibanding saat kita berada di dalam komunitas yang tidak memiliki slogan-slogan revolusioner?

Jika tujuan kita adalah pembebasan, mengapa kita masih mengadopsi mekanisme penghukuman yang tidak membebaskan? Jika kita ingin menghancurkan sistem yang menindas, mengapa kita masih menggunakan metode yang

diciptakan oleh sistem itu sendiri? Atau jangan-jangan metode peradilan kita lebih parah dari mereka?

Tidak ada yang bebas sampai semua bebas!

Bukankah itu slogan favorit saya—dan Anda? untuk menuju slogan tersebut, pertama-tama laki-laki juga perlu dibebaskan dari mentalitas patriarki mereka sendiri—tapi sebelum itu kita perlu mengingat apa yang dikatakan kawan-kawan Kurdi: Identitas laki-laki tidak bebas, tetapi tetap saja

laki-laki lebih cenderung mendukung struktur patriarki karena struktur tersebut memberi mereka kekuasaan dan karena kekuasaan tersebut adalah satu-satunya yang mereka miliki. .. Inilah mengapa laki-laki harus jujur, dan berani melakukan kritik diri baik terhadap mentalitas dirinya sendiri – maupun kritik secara keseluruhan di dalam organisasi kolektif bersama kawan laki-laki lainnya – mengorganisir diri sendiri harus dimulai dari sekarang! Tulisan ini saya tutup dengan kutipan dari Reber Apo:

Sistem ini sebenarnya mereproduksi dirinya sendiri dalam diri individu .. laki-laki dan perempuan, dan hubungan (sosial-politik) mereka. Oleh karena itu, jika kita ingin mengalahkan sistem ini, kita membutuhkan metode baru yang radikal terhadap perempuan, laki-laki, dan hubungan mereka. – Abdullah Öcalan.

Diambil dari https://kritikdiri.wordpress.com

Diarsipkan oleh Archipelago Anarchist Archive