Baca PDF (OCR): Tindak Tegas Aksi Mahasiswa di Luar Kampus

1 halaman · 1 halaman diproses dengan OCR · 4.4 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. 28.! Instruksi Pangab
  2. Tindak Tegas Aksi Mahasiswa
  3. Tinggalkan kekerasan
  4. Dikecam

28.! Instruksi Pangab

Tindak Tegas Aksi Mahasiswa

di Luar Kampus

Jakarta, Kompas

Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto mengemukakan, ABRI akan menindak tegas aksi mahasiswa yang dilakukan hingga keluar kampus. Pertimbangannya, aksi-aksi seperti itu dipandang mengarah ke kegiatan yang bersifat anarkis, destruktif, mengganggu ketertiban umum, serta meresahkan dan menyengsarakan masyarakat.

"Saya tidak ingin aksi mahasiswa ini keluar kampus, karena risiko keluar kampus cukup berat. Tentu ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan aksi mahasiswa untuk sesuatu yang melanggar hukum," kata Wiranto kepada wartawan usai diterima Presiden Soeharto di Bina Graha, Jakarta, Senin (4/5).

Wiranto mengakui, keputusan itu tidak menguntungkan, karena menimbulkan benturan di sana-sini. "Ada kesalahpengertian mahasiswa, seolaholah kita mengebiri hak-hak mahasiswa untuk menyuarakan aspirasinya. Inilah yang menimbulkan benturan-benturan di sana sini yang memakan korban, ini juga tidak kita kehendaki," ujarnya.

"Bahkan lebih jauh lagi, aksi mahasiswa keluar kampus sudah menimbulkan kegiatan yang anarkis dan destruktif. Terjadi pembakaran kendaraan, perusakan gedung-gedung di

Medan. Ini membenarkan pendapat yang menyatakan, kalau mahasiswa keluar kampus, maka keadaannya tidak terkontrol. Tidak ada yang bertanggung jawab. Dan, aksi ini meluas, mengganggu ketertiban umum, menyengsarakan masyarakat, meresahkan masyarakat, merusak fasilitas-fasilitas umum. Ini sudah terbukti di Medan," ujar Menhankam/Pangab.

Ditegaskan, ia sudah memerintahkan Panglima Kodam, Kapolda untuk menindak tegas siapa pelaku, biang keladi, dari kerusakan di luar kampus yang mengatasnamakan mahasiswa.

Menjawab pertanyaan tentang kemungkinan mahasiswa akan tetap ngotot untuk keluar

kampus, Menhankam/Pangab menegaskan, ABRI akan menerapkan sanksi. Pertama, sanksi moral. Menurut dia, masalah itu sudah dibicarakan dengan pimpinan kampus, untuk tetap mengarahkan kegiatan mahasiswa tetap di dalam kampus.

Selain, melengkapi dengan upaya fisik, yaitu menempatkan prajurit ABRI di sekeliling kampus untuk mencegah mahasiswa keluar kampus secara tidak terkendali. "Maksud sebenarnya, yakni untuk mencegah mahasiswa tidak disusupi, tidak dimanipulasi oleh kegiatan lain yang bisa mencoreng keberadaan mahasiswa," ujar Wiranto.

"Tetapi, tujuan baik itu kadangkala disalahartikan oleh mahasiswa, sehingga terjadi benturan yang sudah memakan korban. Kalau sudah ada korban yang disalahkan, justru ABRI-nya. Coba dibayangkan. Karena itu kita luruskan," katanya.

Tinggalkan kekerasan

Anggota Komnas HAM, Albert Hasibuan, menegaskan, aparat keamanan seharusnya juga melakukan reformasi di dalam dirinya, atas pelayanan dan perlakuan terhadap masyarakat, khususnya terhadap mahasiswa,' dengan meninggalkan penggunaan cara-cara atau alat kekerasan.

Hal itu dikemukakan Hasibuan menanggapi pengaduan sekitar 300 mahasiswa dari 46 perguruan tinggi di Jabotabek, yang memadati ruang pengaduan Komnas HAM Jakarta, Senin (4/5). Pada pertemuan tersebut, para wakil mahasiswa melaporkan tentang berbagai pelanggaran HAM pada saat terjadinya bentrokan antara para mahasiswa dengan aparat keamanan di berbagai kampus seputar Jabotabek, Sabtu lalu. Barangbarang bukti berupa selongsong peluru dari beberapa ukuran, foto-foto dan rekaman video, diperlihatkan dan dísampaikan kepada Komnas HAM.

Kepada anggota-anggota

Komnas HAM, Albert Hasibuan, Clementino Dos Reis Amaral, Soegir dan M Salim, para mahasiswa juga meminta agar Komnas HAM memberikan perlindungan terhadap kawankawan mereka yang masih dirawat di rumah sakit, serta para aktivis mahasiswa lainnya. Kepada para mahasiswa, Hasibuan mengungkapkan, apa yang terjadi pada 2 Mei lalu merupakan manifestasi dari politik kekerasan, yaitu politik yang memakai cara-cara atau alat-alat kekerasan.

Berdasarkan laporan dan bukti-bukti yang disampaikan para mahasiswa, Hasibuan atas nama Komnas HAM menyatakan memang telah terjadi pelanggaran HAM pada kejadian bentrokan antara aparat keamanan dan para mahasiswa di berbagai tempat di Jakarta, 2 Mei lalu. "Ini akan kami tindaklanjuti dan fakta-fakta itu akan kami telusuri segera. Kami tidak bisa memberikan jaminan secara fisik. Jaminan kami adalah jaminan moral," jelasnya. Hasibuan mengharapkan agar para mahasiswa tidak memperlihatkan ketidaksabaran, karena saat ini semua pihak menghadapi bahaya yang luar biasa.

Dikecam

Empat organisasi mahasiswa ekstrakampus, yaitu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia

(GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), mengecam tindakan represi berlebihan aparat -keamanan dalam menangani aksi mahasiswa, yang terbukti menimbulkan banyak korban.

Kéempat organisasi itu menuntut supaya aparat keamanan bertindak persuasif dan simpatik dalam menangani aksi mahasiswa. Aparat juga harus mampu menciptakan rasa aman bagi setiap warga negara yang hidup di negara hukum.

Keempat organisasi mahasiswa itu juga mendesak Ketua DPR/MPR untuk mengundang seluruh anggota MPR, guna me-