Baca PDF (OCR): Jenderal-Purn.-Wiranto-Mantan-Panglima-TNI-Penolakan-Mabes-TNI-Bukan-Karena-Arogansi-Militer

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan The Commission for Dissappearances and Victims of Violence

JENDERAL PURN. WIRANTO, Mantan Panglima TNI "Penolakan Mabes TNI Bukan Karena Arogansi Militer"

ita menghormati hukum K karena negara ini adalah negara hukum. Penolakan Mabes TNI tidak sembarangan dan tidak sebodoh itu dalam mengemukakan suatu sikap atas dasar emosional dan dengan cara pandang militer. Penolakan Mabes TNI itu atas rencana pemanggilan oleh KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan II bukan karena arogansi militer dan sikap emosional, tapi melalui pendekatan hukum positif yang ada dan berdasarkan kebenaran serta keadilan.

Saya mendengar, Mabes TNI telah melakukan penelitian terhadap dasar hukum dan diperoleh daa bahwa Pengadilan HAM Ad Hoc adalah Pengadilan HAM yang dibentuk untuk memeriksa perkara-perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000. Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas usul DPR berdasarkan suatu peristiwa tertentu dan dengan Keputusan Presiden.

Sedangkan DPR telah memutuskan bahwa kasus Trisakti dan Semanggi I tidak ada ada pelanggaran HAM berat. Karena DPR memutuskan agar kasus itu diselesaikan di Mahkamah Militer yang sekarang ini sedang dilaksanakan,

sebaiknya ditunggu saja. Dengan demikian, karena kasus Trisakti dan Semanggi saat ini sedang dalam proses peradilan atau sedang berlangsung penyelesaiannya sesuai ketentuan yang ada, maka sebaiknya pemeriksaan oleh Komnas HAM menurut Pasal 91 UU No. 39/1999 harus dihentikan.

Menurut saya, Mabes TNI adalah institusi yang membina para prajurit baik di dalam mau pun yang sudah berada di luar struktur. Karena itu, masalah

yang dituduhkan karena menyangkut kegiatan institusional tentu akan mengacu pada sikap Mabes TNI. Sikap itu telah dikaji melalui pendekatan hukum.

Karena Mabes TNI melihat adanya kondisi yang tidak fair pada saat KPP HAM Timtim. Saat itu, Mabes TNI mengijinkan para prajuritnya untuk diperiksa KPP HAM Timtim, tapi ternyata pada saat pemeriksaan, KPP HAM Timtim sudah berangkat dari praduga bersalah. KPP HAM Timtim malah telah mengumumkan beberapa orang yang dianggap bersalah. Padahal tugas KPP HAM hanya melakukan pemeriksaan bukan penyidikan. Dengan dasar inilah maka Mabes TNI merasa perlu mempertimbangkan kembali agar hukum dibangun de ngan benar, jujur, dan adil. tjandra

FIRMAN DJAYA DAELI, Mantan Anggota Pansus Trisakti, Semanggi I dan II Para Jendral Bisa Dipanggil Paksa

ekomendasi DPR itu harus dilihat sebagai R proses politik. Penyelidikan politik kelembagaan. Itu bukan proses pro justicia.

Jadi menurut saya, penyidikan oleh KPP HAM adalah wewenang penuh mereka. Kalau mereka menggunakan hasil pansus, itu domain politik, bukan hukum. Ada perbedaan antara proses politik dan proses hukum. Itu hasilnya rekomendasi, bukan semacam keputusan yang bersifat hukum.

Soal pendapat Ketua DPR Akbar Tandjung itu karena tidak tahu prosesnya. Tidak tahu substansinya. Sesuai Susduk (Susunan dan Kedudukan) nomor 2 tahun 1999 tentang pembentukan Pansus dan kewenangan penvelidikan

Dan itu hasilnya rekomendasi saja. Dan dalam rekomendasi itu tidak ada yang menyebutkan tidak boleh ada proses hukum. Dalam rekomendasi itu hanya disebutkan cukup di peradilan umum atau militer. Dan hal itu tidak menutup proses hukum.

Jadi menurut saya, KPP Komnas HAM boleh memanggil paksa. Namun itu tidak bagus. Lebih bagus, sebelum dipanggil paksa mereka mau datang untuk diperiksa. Jadi masyarakat bisa melihat mereka mematuhi hukum. Jika mereka dipanggil paksa akan memberi citra yang tidak bagus nantinya.