Baca PDF (OCR): Tafsir Anarkis atas Islam

Tafsir Anarkis atas Islam

Tafsir Anarkis atas Islam

Penulis: Abu Baiq

Diambil dari Medium Pustaka Catut

(yang pertama kali dipublikasikan pada April 16, 2025)

Diarsipkan oleh Archipelago Anarchist Archive

Perkenalkan, saya adalah Abu Baiq. Saya mengklaim diri sebagai seorang anarkis. Di dalam kartu tanda penduduk, secara formal saya dilahirkan untuk memeluk agama Kristen Protestan; tetapi sesungguhnya saya seorang atheis, tidak percaya keberadaan Tuhan, dosa dan surga-neraka. Saya menjadi atheis sejak amat belia, dari usia 0 tahun; sewaktu kecil saya tidak tahu istilah yang tepat untuk mendeskripsikan ke(tidak)percayaan saya dengan apapun yang dikhotbahkan pendeta dan yang tertulis di Alkitab. Dalam beberapa momen keterpurukan hidup saya memaksakan diri ingin percaya Tuhan, tetapi sungguh tidak dapat. Meski begitu, saya seorang murid yang tekun, yang gemar mengamati, terbuka untuk diskusi, dan meluangkan waktu untuk membaca. Di samping tempat saya merebahkan kepala dan terlelap, terdapat AlQur’an dan Alkitab yang berjejer bersama buku-buku anarkis. Saya seorang pengagum Yesus sejak beberapa tahun lalu, dan sekarang tengah berkenalan dengan nabi Muhammad Saw.

Walau demikian, harapannya bobot pendapat saya ditimbang dari kebenarannya dan bukan dari latar belakang saya. Seperti yang saya baca, konon nabi pernah berdebat dengan berbagai imam dan pemuka dari berbagai kepercayaan, termasuk atheis, dalam buku hadis al-Ihtajaj, vol. 1, hlm. 27- 44, yang ditulis oleh al-Allama Abu Mansur Ahmed Ibn Ali alTabarsi. D. 599 A.H. Selain itu ada diriwayatkan tentang utusan kaum Kristen dari Najran yang mencoba mengajak Muhammad untuk memeluk agama Kristen dan kedua belah pihak terlibat dalam perdebatan. Muhammad menyimpulkan bahwa beberapa ajaran Kristen tidak sesuai dengan Islam dan bahwa Islam adalah agama yang benar. Meskipun kedua belah pihak gagal meyakinkan pihak lain, mereka tetap menjalin hubungan yang dapat diterima kedua belah pihak, dan menandatangani perjanjian damai.

Saya mengajak untuk menghidupkan kembali tradisi perdebatan dari dua pihak yang tidak bersepakat, tapi kali ini bukan soal persoalan teologis, tetapi terutama perkara politik; sebenarnya apa dan bagaimana usulan Islam tentang kelembagaan atau tata cara manusia mengatur dirinya dan sesamanya? Aditya Abdurrahman, melalui unggahan Instagram berjudul “Anarkisme Bukan Bagian dari Iman”, pada 28 Februari 2025 dan “Antara Anarkisme, Islam dan Punk” pada 4 Maret 2025, telah membuat serangkaian pernyataan yang menolak hubungan antara anarkisme dengan Islam. Tulisan ini mencoba merespon berbagai pernyataan Aditya Abdurrahman dengan menyatakan dua argumen tanding yang diringkas:

Dibandingkan dengan seluruh ideologi politik, Islam paling selaras dengan anarkisme dan seorang Muslim sejati sepatutnya menjadi anarkis; dan

Islam telah berkembang ke dalam berbagai tradisi, tetapi anarkisme paling selaras dengan “Islam awal/mula”, yakni suatu periode singkat perkembangan Islam yang berakhir dengan wafatnya Rasulullah. Islam yang berkembang setelah itu adalah Islam yang bernegara.

Dalam kesempatan ini, saya membuat empat tanggapan dari pernyataan Aditya Abdurrahman. Meski saya bukan seorang Muslim dan bukan seorang yang beriman, tetapi saya mengikuti perintah perdana dalam Al-Qur’an: iqra’ (bacalah)! Jadi, silahkan masing-masing dari kita memegang kebenarannya dengan lapang dada dan pikiran terbuka, berdebat dengan sehat dan membangun, seperti firman yang diperintahkan kepadamu dalam Al-Qur’an, Surah An-Nahl, 16:125:

َّ ْ ْ ْ ْ ٰ اَ اِ َّن ْح َس ُن ِه َي ب ِت ِال َو َج ْي اِدل ُهْم ال َح َسَن ِة َوال َم ب ْو ِع َظ ِة ِال ِح ْكَمِة َر ب َسب ِ َك ِ ْي ِل اِل ا ى ُدْعُ ْ هُ اَ ْعلَ ُم ِبا َو اَ ْعلَ ل ُمْهتَِدْي َن َر َو َّب َك َم ْن َض َّل َع ْن َسِبْيِل ه َوهُ ُم ِب

Artinya: “Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.”

Tanggapan #1: Tentang Bakunin dan Iman

Aditya Abdurrahman menulis:

“Kalo jadi anarkis yang kaffah sekalian. Jangan bikin Bakunin ketawa dengan mengaitkan anarkisme dengan iman.”

Islam adalah kepercayaan dogmatis, berdalil, tidak dapat diganggu gugat, karena mengklaim kesucian teks yang turun langsung dari yang ilahi. Sifat dogmatis ini kami temui juga dalam Marxisme (dari Marx), Leninisme (dari Lenin), atau Maoisme (dari Mao), yang hingga taraf tertentu para penganutnya telah memperlakukan pandangan politik sebagai agama dan tokohnya semacam nabi. Sebaliknya, anarkisme punya kecenderungan anti-dogmatis yang besar dan mengakui bahwa anarkisme adalah gagasan manusia, dibentuk dan diperdebatkan oleh ratusan ribu manusia, dari filsuf di menara gading hingga buruh tukang cuci baju. Anarkisme bukanlah Bakunin-isme, Kropotkin-isme, Proudhon-isme; meski semua itu adalah bagian dari riwayat anarkisme. Ketiadaan aliran tanpa nama tokoh+isme adalah salah satu sifat anarkis untuk tidak memuja dan berani bersifat kritis terhadap tokoh anarkis. Sebaliknya, tradisi yang terbangun selalu berpusat pada sifat (otonomis, individualis, kolektifis), nilai (anarkis-feminis, anarkis hijau, anarkis Kristen), atau praktik/metode (sindikalis, insureksioner).

Para anarkis klasik, terutama Bakunin, mengembangkan atheisme yang garang, karena dalam konteks awal Eropa modern, mereka hidup di bawah penindasan Gereja. Tapi ini tidak menghalangi banyak pemikir anarkis yang setelah kajian lebih mendalam merasa bahwa agamanya bersifat anarkistik. Misal: Leo Tolstoy, Dorothy Day, Simone Weil, Jacques Ellul untuk Kristen-anarkis; Nico Armin dan Gary Snyder untuk anarkis Buddha; hingga Peter Lamborn Wilson, Yakub Islam dan Mohamed Abdou untuk Muslim anarkis.

Sementara Bakunin memegang pandangan anti-agama yang kuat dan menentang segala bentuk otoritas hierarkis, termasuk Gereja, jelas ia memiliki beberapa kenalan atau bahkan teman yang beragama Kristen. Sewaktu masih muda, dalam surat yang ditujukan pada saudarinya, Bakunin menasehati: “Tetapi jika agama dan kehidupan batin muncul dalam diri kita, maka kita menjadi sadar akan kekuatan kita, karena kita merasa bahwa Tuhan ada di dalam diri kita, Tuhan yang sama yang menciptakan dunia baru, dunia kebebasan mutlak dan cinta mutlak.” Akhirnya, sikap Bakunin terhadap agama itu sendiri bersifat ambivalen. Di satu tempat, ia menyebut agama sebagai “kegilaan kolektif”; tetapi di tempat lain ia memuji Yesus sebagai “pengkhotbah orang miskin, sahabat dan penghibur orang tertindas, orang bodoh, budak, dan wanita...” dan ia menyebut Gereja mula-mula sebagai “kebangkitan pertama, pemberontakan intelektual pertama kaum proletar.”1

Bakunin anti-iman tapi tidak pernah saya bisa membayangkan Bakunin akan menertawakan iman seseorang. Kami kadang berdebat hebat sesama anarkis tentang banyak hal, tetapi kami juga tidak berniat memancung kepala orang lain karena mereka beriman atau tidak; hal tersebut akan bertentangan dengan prinsip kebebasan individu yang kami pegang. Sementara untuk menjadi seorang Muslim wajib mengikuti nabi Muhammad, seorang anarkis tidak diwajibkan mengikuti atheisme Bakunin.

Tanggapan #2: Tentang Hierarki, Otoritas dan Tuhan

Aditya Abdurrahman menulis:

“Jadi, musuh utama anarkis adalah HIRARKI. Lalu bagaimana dengan Islam? Islam tidak menentang hirarki dan otoritas. Bahkan otoritas dan kepemimpinan sangat diperlukan dalam menjalankan misi manusia di muka bumi sebagai khalifah, yaitu memperbaiki dan menjaga bumi dari kerusakan. Apalagi arti kata Islam adalah tunduk, patuh, kepada Allah Sang Pencipta, sebagai otoritas tertinggi di alam semesta. Ketika diperintah Allah, harus sami’na wa atho’na. Gak pakai babibu. [...] Makanya, anarkisme tidak mungkin berjalan seiring dengan Islam. Karena dari dasar pemikirannya saja sudah sangat bertentangan.”

Aditya Abdurrahman mengatakan bahwa anarkisme menentang otoritas. Tergantung. Otoritas semacam apa? Saya perlu kutip seluruh tulisan Mikhail Bakunin, dalam God and the State (yang juga telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia):

“Apakah ini berarti saya menolak semua otoritas? Jauh dari pikiran saya. Dalam hal sepatu bot, saya mengacu pada otoritas pembuat sepatu bot; mengenai rumah, kanal, atau rel kereta api, saya merujuk pada otoritas arsitek atau insinyur. Untuk pengetahuan khusus ini atau itu saya terapkan pada orang terpelajar ini atau itu. Namun, saya tidak mengizinkan pembuat sepatu bot, arsitek, atau orang terpelajar untuk memaksakan otoritasnya kepada saya. Saya mendengarkan mereka dengan bebas dan dengan segala rasa hormat yang pantas untuk kecerdasan, karakter, dan pengetahuan mereka, dengan selalu mempertahankan hak saya untuk mengkritik dan mengecam yang tidak dapat dapat diganggu gugat. Saya tidak puas dengan berkonsultasi dengan satu otoritas di cabang khusus mana pun; saya berkonsultasi dengan beberapa orang; saya membandingkan pendapat mereka, dan memilih yang menurut saya paling masuk akal. Namun, saya menolak otoritas yang selalu benar, bahkan dalam persoalan khusus; akibatnya, apa pun rasa hormat yang mungkin saya miliki untuk kejujuran dan ketulusan orang ini atau itu, saya tidak memiliki kepercayaan mutlak pada siapa pun. Kepercayaan seperti itu akan berakibat fatal bagi akal sehat saya, kebebasan saya, dan bahkan keberhasilan usaha saya; itu akan segera mengubah saya menjadi budak bodoh, instrumen kehendak dan kepentingan orang lain.”

Sebagai seorang pendidik teori dan sejarah, saya kerap diberikan kesempatan untuk mengajar dan mengisi kelas atau diskusi. Tetapi saya tidak menguasai atau mendominasi para murid, dan kala kelas berakhir maka otoritas saya berakhir. Ketika saya ikut berburu, saya tunduk secara sadar pada warga lokal yang paham medan buruan, yang tahu memasang jerat, dan dapat memerintah saya untuk melakukan atau jangan melakukan apa. Ketika memasak di dapur umum, saya tunduk pada otoritas kepala koki. Begitu seterusnya. Dengan demikian, maka sejatinya anarkis tidak menolak keberadaan otoritas minimal, oleh yang cakap (specialist), yang sementara (temporary), yang dapat digilir (rotation), dan terutama bersifat sukarela (voluntary). Bakunin membuat ini dalam ungkapan yang indah:

“Pada saat beraksi, di tengah perjuangan, secara alamiah peran dibagi-bagi sesuai dengan kemampuan masing-masing, dinilai dan dipertimbangkan oleh keseluruhan kolektif: beberapa memberi arahan dan perintah, yang lain menjalankan perintah. Tapi tidak ada fungsi yang permanen, tidak ada seorang pun dengan jabatan kaku yang tidak dapat dicabut kembali. Tingkat dan promosi hierarkis tidak ada, sehingga yang kemarin komandan dapat saja menjadi bawahan hari ini. Tidak ada yang ditinggikan di atas yang lain, atau jika pun dinaikkan, ia hanya akan jatuh setelahnya, seperti gelombang di laut, selalu kembali ke tingkat kesetaraan yang sehat.”2

Ayat An-Nisa’:59 memang berbunyi: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.” Tapi ayat ini kerap dikutip untuk mengekalkan dominasi, memaksakan ketundukan dan kepatuhan, terutama kekuasaan agamawan dan negarawan di dalam struktur negara. Padahal, kita tidak boleh mengabaikan kalimat susulan dari ayat tersebut yang mana selalu ada kemungkinan berbeda pendapat (dengan Ulil Amri) dan bagaimana anjuran penyelesaiannya. Ketika kita mengembalikan perselisihan kita kepada Allah dan Sunnah Rasulullah, maka itu menyaratkan ketundukan kita pada para pemimpin, apapun bentuknya, mestilah bersifat sukarela. Ayat ini dengan demikian tetap sejalan dengan pendapat Bakunin:

“Saya tunduk pada otoritas orang-orang istimewa karena itu dipaksakan kepada saya oleh akal saya sendiri. Saya sadar akan ketidakmampuan saya untuk memahami, dalam semua detail dan perkembangan positifnya, sebagian besar pengetahuan manusia.... Alasan yang sama ini melarang saya, kemudian, untuk mengakui otoritas yang tetap, konstan, dan universal, karena tidak ada manusia universal, tidak ada manusia yang mampu memahami kekayaan semual rincian itu... Dan jika universalitas seperti itu dapat diwujudkan dalam satu orang, dan jika ia ingin memanfaatkannya untuk memaksakan otoritasnya kepada kita, maka kita perlu untuk mengusir orang ini dari masyarakat, karena otoritasnya pasti akan merendahkan semua orang lain menjadi perbudakan dan kebodohan.”

Jadi, kaum Muslim anarkis bisa saja mengakui dan menghormati para pemimpin agama, para ahli ini dan itu (terutama dalam keadaan tanpa negara), tetapi hal itu bukanlah ketundukan mutlak, bukan dominasi (sebagaimana di dalam negara yang mengekalkan dominasi meski penguasanya diganti). Para Muslim anarkis yang saya kenal menghayati betul Surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, “Tidak ada paksaan dalam agama.” Ini selaras dengan yang dikatakan Bakunin:

“Jika saya tunduk pada otoritas para spesialis dan menyatakan kesiapan saya untuk mengikuti, sampai batas tertentu dan sejauh yang saya pandang perlukan, petunjuk dan bahkan arahan mereka, itu karena otoritas mereka tidak dipaksakan kepada saya oleh siapa pun, baik oleh manusia maupun oleh Tuhan. Kalau tidak, saya akan mengusir mereka dengan kejam...’

Demikian soal otoritas manusia. Lalu, bagaimana dengan tanggapan anarkis tentang otoritas Tuhan? Penulis dan sarjana Muslim asal Palestina, Wael B. Hallaq, dalam kajiannya The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament, berpendapat bahwa pemerintahan Islam tidak mengizinkan adanya kedaulatan atau keinginan berdaulat selain dari yang dimiliki oleh Allah. Dengan demikian, maka satu-satunya otoritas seorang Muslim anarkis bukanlah raja, presiden, sultan, ulama, dan jenis pemimpin lainnya di dalam lembaga negara baik monarki maupun republik, tetapi hanya Allah saja. Ada tertulis:

َ ُ ْ َّطا ُغو َت َو ََّللا ا ْجتَِنبُوا ال َ أ ا ْعبُدُوا َر ُسوًل ِن أ َّم ة ُك ل َبعَ فِي ِ ث َنا َولَقَدْ

“Sungguh telah kami utus Rasul untuk setiap uumat dengan tujuan untuk mengatakan: ‘Sembahlah Allah saja dan jauhilah thagut‘” (QS. An Nahl: 36).

Thaghut adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada segala sesuatu yang disembah atau diikuti selain Allah, yang rela dengan peribadatan atau ketaatan orang yang menaatinya dalam melawan perintah Allah. Istilah ini juga bisa merujuk pada penguasa zalim atau siapa saja yang melampaui batas dan menyesatkan orang lain dari jalan yang benar. Dengan demikian, mengamalkan tauhid bukan sekedar tidak percaya kepada ilah lain, tetapi juga kepada sesuatu yang diagungkan atau mengagungkan diri, yang membangun hierarki, termasuk raja, presiden, atau ulama.

Sebaliknya, seorang Muslim yang anarkis memegang teguh tauhid tanpa kompromi, tanpa alasan tambahan, tanpa banyak babibu. Sarjana Muslim anarkis asal Mesir, Mohamed Abdou, dalam bukunya Islam and Anarchism, misalnya, menjelaskan makna tauhid: “kewajiban utama umat Islam adalah mengakui dan berjanji setia kepada otoritas absolut Allah dan bukan kepada suatu bangsa, pemimpin, suku, atau negara. ... Tauhid melarang kesetiaan kepada siapa pun kecuali Sang Pencipta, termasuk tempat lahir atau tempat tinggal seseorang, dan bahkan apakah yang disebut sebagai “figur otoritas” atau “penguasa,” dengan kedok “kepemimpinan” buta, yang disebut sebagai imam, syekh, khulafa, mullah, mufti, mutakallimūn (sarjana teologi), ‘ulama (cendekiawan agama), fuqaha (ahli hukum), qāḍī (hakim yang dianggap sebagai “ahli” yang didewakan), atau entitas serupa lainnya dalam hal ini.”3

Mengaitkan keilahian dengan sesuatu atau seseorang selainNya dianggap sebagai syirik, yakni dengan meninggikan diri sendiri di atas orang lain, termasuk di dalamnya, menurut Muhammad Abdou, adalah kekuasaan, prestise, status selebriti-influencer, dan modal budaya. Dengan menjadikan Tuhan hanya sebagai satu-satunya otoritas yang diakui, maka di saat bersamaan seorang Muslim dan seorang anarkis sesungguhnya telah meniadakan hierarki atas sesama manusia; tidak ada hierarki secara fisik dan eksternal, tetapi hanya hierarki psikis dan internal dalam jiwanya sendiri, antara dia dengan Allah-nya, satu-satunya tuan dan rajanya kaum Muslim anarkis. Hierarki yang hanya kepada Allah, pada kenyataannya dipraktikkan sebagai sifat non-hierarkis bagi sesama manusia.

Meski Mikhail Bakunin membedakan antara Hukum Allah dengan Hukum Alam, saya memperlakukan Hukum Allah setara dengan Hukum Alam. Dalam mahakarya God and the State Bakunin memandang Hukum Alam demikian:

‘Ya, kita sesungguhnya merupakan budak dari hukumhukum (alam) ini. Namun dalam perbudakan seperti itu tidak ada penghinaan, atau, lebih tepatnya, itu sama sekali bukan perbudakan. Karena perbudakan mengandaikan adanya tuan eksternal, pembuat undang-undang di luar orang yang diperintahnya, sementara hukum-hukum (alam) ini tidak berada di luar diri kita; hukum-hukum ini melekat dalam diri kita; hukum-hukum ini membentuk keberadaan kita, seluruh keberadaan kita, secara fisik, intelektual, dan moral: kita hidup, kita bernapas, kita bertindak, kita berpikir, kita berharap hanya melalui hukum-hukum ini.”

Karena Hukum Allah setara dengan Hukum Alam, maka bagi saya, tidak ada penindasan dan pemaksaan kehendak dari eksternal ke diri saya. Otoritas yang bagi saya tidak ada (yakni Tuhan) adalah otoritas yang tidak perlu saya permasalahkan atau tidak perlu saya repot-repot melawannya; saya hanya memberontak terhadap otoritas yang ada secara fisik dan eksternal saja. Saya bersedia menjadi bagian dalam kerajaannya Allah, karena dalam praktiknya Kerajaan Allah adalah anarki; tetapi saya akan melawan kerajaan manusia, termasuk para penguasa yang membangun dominasi, menciptakan hierarki di atas manusia yang lain, dengan mengklaim dirinya mendapatkan restu dari Allah.

Justru sebaliknya, adalah seorang Muslim yang propenguasa, pro-pemerintah, pro-khilafah, dan pro-negara yang akan mencoba berbagai macam babibu untuk melegitimasi kekuasaan selain Allah, untuk menduakan Allah, untuk menyembah dan mendewakan yang lain, menghamba pada yang lain, untuk menghalangi Allah menjadi satu-satunya ِلَّ penguasa (syahadat: "La ilaha illallah" ( لَ َهَل إ :artinya yang , إ للاُ ِ "tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah”).

Secara tersirat, penolakan terhadap penghambaan selain Allah bertebaran sebagai hadis. Misalnya, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi Muhammad bersabda, “Sesungguhnya panggilan/gelar yang paling hina di sisi Allah, adalah seseorang yang dipanggil/digelari “raja diraja/raja segala raja”. Tidak ada raja kecuali Allah”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Selain itu, sebagaimana dikatakan Ibnu Hazm, para ulama sepakat bahwa haram memberikan nama kepada anak yang menunjukkan penghambaan kepada selain Allah, seperti Abdul

Uzza (hamba Uzza), Abdu Hubal (hamba Hubal), Abdu Umar (hamba Umar), dan Abdul Ka’bah (hamba Ka’bah), kecuali Abdul Muththalib. Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih Muslim kitab al-Adab dan At-Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah (hamba Allah) dan Abdurrahman (hamba Yang Maha Pengasih). Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab Zadul Ma'ad turut menyebutkan hadits tersebut shahih. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

َ َ قْ ْصدَقْ لَ ا ى ْْلَ ْس َم أ ا ِء َ َب ُح َها َوأ َو َه َّما َح م ا ِر ُث َوأ َه ال َّر ْح ا َو َم ِن إ ََّللاِ َعْبدُ ََّللاِ َعْبدُ َح ب ِ َو ُمَّرةً َح ْر ُب

Artinya: "Nama yang paling disukai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman, yang paling tepat adalah Harits dan Hammam, sedang nama terjelek adalah Harb dan Murrah."

Sekarang, bagaimana seseorang Muslim bisa membolehkan dirinya menjadi serta dipanggil sebagai “abdi negara”? Kata “abdi” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab “ʿabd” (عبد (yang berarti “hamba” atau “penyembah”.

Tanggapan #3: Tentang Kedudukan Nabi Muhammad, Pemerintahan Islam dan Penguasa Muslim

Aditya Abdurrahman menulis:

“Anarkis selalu melawan otoritas, karena musuh besarnya adalah penguasa. Sedangkan dalam Islam, penguasa kalau sholih, adil, maslahatnya luar biasa, dan harus didukung. Sedangkan Anarkis ga mau itu. Karena dianggap nggak mungkin ada pemimpin adil. Lha Rasulullah dan khulafaur rasyidin dulu dianggap apa? Kholifah2 di pemerintahan setelahnya itu juga banyak yang terbukti sholih dan adil. Bukti sejarahnya ada. Kenapa nggak dipelajari?”

Dari pernyataan di atas, Aditya telah mencampuradukkan antara pemimpin (leader) dengan penguasa (ruler). Dalam naskah dan teori anarkis, definisi dan posisi soal “otoritas” dan “pemimpin” kerap diperdebatkan dan tergantung pada tradisinya masing-masing dan bahkan tergantung pada tiap anarkis. Meski begitu, semuanya sepakat untuk menolak “penguasa”. Kita harus memulai debat ini dengan terlebih dahulu mengurai pengertian soal “kekuasaan” (power). Penulis anarkis asal Brazil, Felipe Corea, menjelaskan bahwa “Kekuasaan beredar melalui semua hubungan sosial, baik antar kelas, antar kelompok, atau bahkan antar dua orang yang memelihara suatu hubungan. Jadi, intinya adalah bukan untuk mengakhiri kekuasaan, karena kekuasaan terkait dengan konflik, dan konflik tidak ada habisnya. Kekuasaan dapat dimodifikasi, tetapi ia tidak pernah lenyap.”4

Jadi, selalu ada kekuasaan, kapanpun dan dimanapun; anarkis tidak bermaksud meniadakan kekuasaan (hal itu mustahil), anarkis hendak meniadakan penguasa. Secara etimologis, anarki berasal dari bahasa Yunani: αναρχία, yang diromanisasi: anarchia; di mana “αν” (“an”) berarti “tanpa” dan “αρχία” (“archia”) berarti “penguasa”. Oleh karena itu, anarki pada dasarnya didefinisikan secara harfiah oleh ketiadaan penguasa, meski kemudian diartikulasikan secara beragam dan luas oleh penganutnya. Dari tradisi individualis, tujuan anarkis adalah agar tiap pribadi berdaulat dan berkuasa (misal, “kehendak untuk berkuasa” dalam istilah Friedrich Nietzsche), sementara tradisi kolektifis biasanya menyebut tujuannya untuk membangun “kuasa rakyat” (popular power).

Dengan demikian, permasalahannya bukanlah soal kekuasaan, tetapi siapa yang berkuasa? Apakah kekuasaan dimonopoli oleh satu orang atau dikelola bersama-sama?

Apakah yang berkuasa segelintir penguasa atau rakyat? Soal ini, Corea mengutip Fabio López, yang menulis: “Dominasi adalah memiliki kekuasaan sosial atas yang lain (pihak yang didominasi), yang berarti memiliki kekuasaan atas waktu mereka untuk mencapai tujuan si pendominasi […] Dominasi tidak sama dengan kekuasaan. […]”5

Penguasa sudah pasti mendominasi, tetapi anarkis percaya bahwa kekuasaan bisa disebar, didistribusikan, dan dikelola secara bersama sehingga tercipta kesetaraan. Dalam pengertian ini, Nabi Muhammad masuk ke dalam jenis pemimpin, tokoh yang dipercaya, berpengaruh dan dihormati, tapi beliau bukan penguasa, karena ia tidak mendominasi. Oleh karena itu, ketika Aditya menyamakan Nabi Muhammad dengan khulafaur rasyidin dan penguasa pemerintahan Islam, saya menganggap ini sebagai penghinaan. Emha Ainun Nadjib punya pendapat serupa, saat menulis bahwa: “Peradaban yang beliau [Nabi Muhammad] bangun di masyarakat Madinah bukanlah politik dongok, libido kekuasaan, nafsu menjadi pejabat, rendah diri kepemimpinan, apalagi penyamaran kepemimpinan yang tujuan tersembunyinya adalah penumpukan harta dan megalomania eksistensi.”6

Di dalam Al-Qur’an, Khilafah tidak menunjukkan jenis pemerintahan tertentu dan Nabi Muhammad tidak pernah menyebut dirinya Khalīfatullah. Mohamed Abdou menantang pemahaman sarjana klasik yang percaya pada Khalīfah yang tunggal, yang secara ketat ditafsirkan sebagai “pewaris” atau “penerus” perorangan. Kekhalifahan (kadang disebut “Negara Islam”) dianggap menjadi bentuk pemerintahan Islam yang tepat, meski pada kenyataan konsep tersebut sebenarnya bukan

bagian mendasar dari Islam. Abdou menyoroti bahwa Al5

Qur’an seperti dalam Ayat 2:30 dan 6:165, juga membangkitkan kata ganti jamak dari Khulafā untuk menunjukkan perlunya spesies kita mengakui tanggung jawab kolektif dan wajib kita untuk mengolah dan memelihara bumi ini bersama-sama. Umat Islam secara kolektif adalah pengurus atau pemelihara satu sama lain dan urusan mereka, dan konsep “pemelihara” bersifat jamak. Contoh, Yunus (10:73)

َّ َ ْ ْ ْ َٔ ٱل َخل َنا َ فُل ِتَنا بُوا اَيٰـ َكذَّ ِذي َن َوأ ْغ َرقْ ِئ ٰـٰٓ َو َجعَ َف ل َنٰـ ب ُهْم ٱل َّمعَهۥُ فِى ِك َو َم فَ َكذَّ فََن َّجْيَنٰـهُ ن بُوهُ ِـ ٱل ٧٣ ْ ُمنذَ ِري َن َعٰـِقَبةُ َكْي َكا َن َف فَٱن ُظ ْر

“Kemudian mereka mendustakannya (Nuh), lalu Kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal, dan Kami jadikan mereka itu khalifah dan Kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.”

Pendapat ini menarik. Sebagai istilah pluralistik, Al-Qur’an menganggap semua spesies kita sebagai Khulafā, yang dapat diterjemahkan sebagai “pengasuh” atau “wakil” yang terkunci dalam hubungan simbiosis yang dinamis dan sementara dengan Allah. Logikanya, jika kita semua adalah Khulafā, maka itu sama saja tidak ada khilafah tunggal sama sekali. Karena semua adalah khilafah, berarti semua orang setara, karena semua orang sama-sama berkuasa (mengelola kekuasaan bersamasama). Ini anarki. Penegasan soal kita semua adalah pemimpin, seperti, telah diriwayatkan kepada kami [Abdullah bin Maslamah], dari [Malik] dari [Abdullah bin Dinar], dari [Abdullah bin Umar] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata:

ُع َمَر ْب ِن ََّللا َع ِ ْبِد َع ْن َماِل ك َع ْن َم ْسلَ َمةَ ََّللا ْب ُن َع ِ ْبدُ َنا َحدَّثَ ِن ََّللا َع ِ ْبِد َع ِديَنا ْن ر ْب َ َّ َّ َع َر ِعَّيِت ِه ْن َم ْسئُو ل َو ُكل ُكل َ َعلَ ََّللا ى َر ِ أ ُسو َل َ َّن ُك َر ْم اع ُكْم أ قَا َل َل َو َسل ََّللا ْي ِه َص ُ ل م َ أ ِل َ ْه َعل َر ى اع َم ُهْم ْسئُو ل َوهُ َو َعلَ ْي َر ِهْم اع الَّن َعل ا ِس َ ال ى َّ فَا ِذي ْْلَ ِمي ُر َوال َّر ُج ُل َعْن َ ْ َعْن َم ُهْم ْسئُولَة َي لَ َه َب ا ْي ِت َعلَ َر ى ا ِعَية ةُ َمْرأ َعْن َم ُهْم ْسئُو ل َوهُ َو ِه َوَو َب ْعِل ِدِه َوال َو َبْيِت ِه ْ فَ ُكل َم ْسئُو ل َوهُ َع َر ِعَّيِت ِه ْن َم ْسئُو ل َو ُكل ُك َر ْم اع ُك َع ْم ْنهُ َس َو ي ِل ِه َ ِد َعل َما َر ى اع ْبدُ عَ َوال ِ

"Ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, seorang yang menangani urusan umat manusia adalah pemimpin bagi mereka dan ia bertanggung jawab dengan kepemimpinannya atas mereka, seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia bertanggung jawab atas mereka, seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anaknya, dan ia bertanggung jawab atas mereka. Seorang budak adalah pemimpin bagi harta tuannya, dan ia bertanggung jawab atasnya. Maka setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggung jawabannya atas kepemimpinannya."(HR Abu Dawud 2539)

Pengertian majemuk dalam Al-Qur’an tidak hanya dimaknai dari kata khulafa. Selama saya membolak-balikkan lembaran Al-Qur’an, Allah juga tidak menampilkan dirinya sebagai kata ganti tunggal (“aku”), tetapi sebagai kata ganti jamak (“kita” dan “kami”).

Lebih lanjut, Nabi Muhammad juga tidak menerangkan satu nash pun yang tegas tentang siapa yang menjadi khalifah dan imam atas kaum muslimin sepeninggal beliau. Al-Qur’an dan Sunnah tidak memberikan isyarat secara tegas dan langsung soal bentuk pemerintahan atau negara Islam. Menurut Tohir Bawazir, dalam bukunya Muhammad Sang Negarawan, ini berarti semuanya diserahkan kepada umat islam untuk mengatur sendiri, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka yang terus berkembang. Inilah yang dikenal sebagai “kehendak umat”. Mereka harus berijtihad sendiri untuk mengatur mekanisme pemilihan seorang khalifah sesuai situasi yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu dalam persepektif petunjuk global dari syariah untuk pemerintahan Islam. Muslim diperkenankan untuk berpendapat tentang siapa yang harus dipilih, bagaimana karakteristik pemerintahannya, tata cara memilih pemimpinnya.7

Akibatnya, itjihad oleh aktor ideologis yang berbeda menghasilkan solusi yang berbeda. Sarjana Muslim liberal, seperti JIL, yang dianggap moderat dan reformis, menyetujui bentuk negara republik modern demokratis saat ini yang dipandang sudah cukup mumpuni, karena toleran, pluralis dan multikultural, meski perlu perbaikan di sana-sini. Kaum fundamentalis, seperti HTI, yang lebih radikal dan konservatif (termasuk mungkin saudara Aditya adalah golongan ini?), mengklaim ada sistem yang sepenuhnya berbeda, yang disebut sebagai “Khilafah” atau terkadang disebut Negara Islam. Terakhir, ada Muslim anarkis (Jama’ah Al-anarqiyyah) yang menolak usulan keduanya, baik Muslim yang liberal dan fundamentalis. Mohamed Abdou, misalnya, berpendapat bahwa sebagian besar ulama dan gerakan Islam berawal dari kerangka tata kelola yang muncul secara historis, yang disebut sebagai “Khilafah”, yang muncul sebagai referensi politik setelah wafatnya Nabi Muhammad. Padahal, tidak satupun dari kedua golongan itu yang konsepnya, termasuk Khilafah, yang berdasarkan pada Al-Qur’an. Menurutnya, konsep Khilafah telah dieksploitasi oleh para syekh dan ulama yang menggunakannya untuk membenarkan penerapan gagasan Eurosentris tentang negara-negara modern dengan alasan menjaga Islam dan kemurnian moral masyarakat yang mayoritas penduduknya Muslim.

Jadi, ada kaum Muslim yang puas dengan negara saat ini, ada yang mengusulkan jenis negara Islam yang berbeda, dan ada yang benar-benar menolak bentuk negara sama sekali. Lantas, dari pendapat Muslim yang berbeda-beda ini, yang mana yang patut kita ikuti? Ada tertulis dalam An-Nisa’:59:

“Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Teladan nabi (sunah) kerap kali diabaikan karena umat muslim cenderung melirik pada kemegahan, kebesaran dan kejayaan negara Islam atau khilafah pasca wafatnya nabi, tetapi mengabaikan kesederhanaan, kebersahajaan dan kesetaraan dari Piagam Madinah. Hal serupa juga dikeluhkan oleh Emha Ainun Nadjib dalam kata pengantar buku Sejarah Otentik Politik Nabi Muhammad Saw, saat ia menulis: “Tidak ada kalangan Muslimin yang mempelajari dan belajar dari Negeri (bukan Negara) Madinah, di mana Rasulullah tidak menjadi Khalifah, Raja, Presiden atau Perdana Menteri. ‘Piagam Madinah’ tidak pernah menjadi bahan utama diskusi sejarah Kaum Muslimin. Kelompok-kelompok Muslimin lelah terusmenerus dikuasai dan kalah, sehingga jawabannya adalah ingin berkuasa secara Negara.”8

Piagam Madinah bukan negara, tapi anarki. Piagam Madinah telah dideskripsikan sebagai “sejenis aliansi atau federasi” dari delapan suku Madinah dan para emigran muslim dari Mekkah dan menetapkan hak dan kewajiban semua warga dan hubungan antar komunitas yang berbeda di Madinah, termasuk hubungan komunitas muslim dengan komunitas lainnya.9 Komunitas-komunitas yang tergabung dalam federasi itu memiliki otonomi masing-masing, tetapi membangun persekutuan dan perjanjian yang menghargai keberagaman, yang memungkinkan distribusi dan desentralisasi kekuasaan berdasarkan prinsip demokrasi langsung (bukan demokrasi perwakilan/parlementer). Komunitas lain dianggap setara dan berdampingan dengan saudara-saudara Muslim lainnya, masing-masing mempertahankan keyakinan, hukum, dan tradisi mereka sendiri. Semua komunitas yang tergabung dalam Piagam Madinah adalah ummah; jadi kurang tepat jika “umat” dipahami semata sebagai kaum Muslim, sebab komunitas Yahudi juga menjadi bagian dari umat Madinah.

Piagam Madinah bukanlah negara; segala urusan dikerjakan bersama dan secara urun daya. Oemar Said Tjokroaminoto, seorang aktivis Muslim dalam gerakan kemerdekaan Indonesia menyebutnya, “ummat yang merdeka” dimana “orang-orang penduduk yang di antaranya tidak terdapat perbedaan antara yang memerintah dan diperintah.”10 Meskipun piagam tersebut membahas masalah pertahanan dan perlindungan, hal itu dilakukan melalui sistem tanggung jawab dan kesetiaan bersama dalam komunitas, bukan melalui pembentukan kekuatan militer terpusat. Dengan demikian dapat dibentuk milisi rakyat, tetapi tidak terdapat tentara profesional yang hanya menjadi abdi penguasa, sebab Piagam Madinah tidak memiliki penguasa dan Nabi Muhammad bukan penguasa. Berdasarkan uraian Ilse Lichtenstadter dalam bukunya Islam and the Modern Age, “Muhammad memegang kepemimpinan dalam bidang yang sangat terbatas dan terkekang, dalam hubungan antara penduduk Yatsrib [nama kuno Madinah]; ia hanya menjadi penengah [arbitrator] antara pihak-pihak yang kepadanya konflik yang memengaruhi kehidupan bersama harus diserahkan.”11 Hal ini ditegaskan pula dalam AlGhasyiyah 21-22: ر ِك َذَف َ أ َّن ِ ُم َص ي َعل ِط ر َ ي ِه ل م َّ س ُمذَ ك ۝ َت ِر ,Maka “: ب َما إ ن َت ِ berilah peringatan karena sesungguhnya engkau (Nabi Muhammad) hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.”

Praktik anarkis sejalan dengan praktik Nabi, seperti: Shūrā (musyawarah), Ijmāʿ (konsensus), dan Maṣlaḥa (kepentingan kolektif). Untuk memahami mengapa Piagam Madinah adalah federasi yang anarkistik, silahkan saudara Aditya membaca dan mendalami tulisan “Membangun Demokrasi Tanpa Negara” oleh Jungkir Maruta, atau “Menuju Indonesia Bubar” oleh Pustaka Catut. Usulan yang lebih rinci bisa dibaca dalam buku Politik Ekologi Sosial: Munisipalisme Libertarian oleh Janet Biehl. Semuanya, syukur, bisa dibaca gratis di internet.

Tanggapan #4: Tentang Gender

Aditya Abdurrahman menulis:

“[...] menurut anarkis, laki2 dan perempuan itu harus setara, tidak boleh ada hirarki siapa yang mimpin siapa. Itu konsep adil menurut anarkis. Kalau dalam Islam beda. Menyetarakan lakiperempuan itu justru gak adil. Karena mereka diciptakan Allah berbeda. Memaksakan sama justru zalim. [...] Kalau mau adil menurut Islam, maka berikan mereka peran sebagaimana Allah memerintahkan mereka. Seperti dalam panduannya (Al-Quran, Hadits). Karena konsep keadilan dalam Islam adalah ketika kita menempatkan segala sesuatu sesuai dengan kedudukannya dan proporsi yang benar (sesuai panduan Al-Quran dan AsSunnah).”

Tergantung. Pembagian kedudukan dan proporsi bagi Aditya dianggap sebagai suatu ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Saya menantang secara terbuka supaya Aditya merujuk lebih spesifik pemahaman “ketidaksetaraan” macam apa yang dimaksudnya. Pada ayat yang mana? Sunah dan hadis yang mana dan soal apa? Perkara ini, saya hanya dapat merespon jika Aditya yang memulai terlebih dahulu dan karena itu akan berlanjut dalam pembahasan di artikel terpisah kelak (jika Aditya membalas artikel ini).

Yang jelas, saya setuju dengan para feminis Muslim yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender dalam kerangka Islam dengan mengkaji ulang penafsiran patriarki atas teks-teks dan adat-istiadat Islam yang mungkin ditafsirkan sebagai diskriminatif, yang sering kali mencerminkan praktik budaya dari suatu konteks tempat dan waktu (masyarakat Arab), dan bukannya pesan sejati AlQur’an.

Kesimpulan

Saya telah beritjihad dengan memeriksa sunah, hadis dan bahkan membaca Al-Qur’an, kemudian membaca hasil kajian para sarjana Muslim dari dalam dan luar negeri, dan tentu saja bertukar pendapat dengan sesama kaum Muslim anarkis di Indonesia. Hikmah yang saya dapat adalah:

Ada banyak jenis Islam. Anarka-Islam adalah jenis yang menawarkan untuk memfokuskan diri pada jenis dan periode Islam awal, atau Islam mula, yang berakhir dengan wafatnya nabi Muhammad Saw. Anarki Piagam Madinah mati karena kaum Muslim sesudahnya tidak menghidupi umat yang anarki, tetapi malah mengembangkan jenis Islam-Negara (berbentuk monarki pada zaman kuno, lalu republik pada masa modern).

Kaum Muslim terus berebut kekuasaan, terpecah belah (menjadi Suni dan Syiah karena berdebat soal siapa penerus Nabi Muhammad), membangun pemerintahan, dan berperang satu sama lain. Menurut saya, salah satu penjelasan mengapa Al-Qur’an tidak membahas secara rinci bentuk pemerintahan Islam adalah karena Allah tidak menganjurkan umat Islam untuk membentuk negara.

Persoalan suksesi setelah wafatnya nabi Muhammad SAW merupakan isu sentral dalam perpecahan yang memecah komunitas Muslim awal pada abad pertama sejarah Islam menjadi berbagai aliran dan cabang. Dua cabang paling menonjol yang muncul dari perpecahan ini adalah Sunni dan Syiah serta cabang Islam Ibadi. Muslim Sunni dan Muslim Ibadi menegaskan bahwa Abu Bakar berhak menggantikan Muhammad melalui proses pemilihan. Sebaliknya, Muslim Syiah berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib adalah penerus Muhammad. Posisi anarkistik diambil oleh jenis ketiga yakni Muslim Najdat (atau Najdiyya) serta Mu’tazilah (suffiyat almu’tazila) yang menentang gagasan tentang sosok otoritas pusat, yang kelak dicap khawarij, yang meniadakan penguasaan manusia dan hanya percaya pada Allah sebagai satu-satunya penguasa, secara harfiah. Muslim Anarkis, mengikuti Muslim Najdat, enggan berebut kuasa negara atau berdebat soal siapa yang harus menjadi penguasa tunggal. Semangat tersebut diwariskan oleh banyak Muslim anarkis zaman kini, banyak diantaranya merupakan teman-teman saya sendiri.

Saya hanya bisa menyarankan apa yang dikatakan oleh Emha Ainun Nadjib: “Wahai anak cucuku di hari esok, kalau memang harus kau pakai kata dan istilah Negara, Negeri Madinah itulah Negara Sejati.”12 Saya tidak begitu peduli dengan istilah, tetapi mengutamakan praktik. Silahkan jika bersikukuh sebut Piagam Madinah sebagai khilafah, kerajaan, atau negara; yang jelas, saya setuju saja untuk hidup di dalam sistem sosial-politik yang terilhami oleh Piagam Madinah, tetapi menolak usulan yang merujuk pada bentuk pemerintahan apapun yang dibangun kaum Muslim setelah wafatnya Rasulullah (Kekalifahan, Negara Islam, monarki dan Kesultanan, termasuk negara republik modern). Kaum Muslim sejati menurut saya mesti bekerjasama dengan anarkis dalam menciptakan kekuasaan dari bawah (rakyat) ketimbang merebut kekuasaan dari atas, dengan menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutannya.

Kiranya empat tanggapan saya mampu menerangi yang gelap dan meluruskan yang menyimpang. Saya juga berharap untuk belajar dan dikoreksi jika terdapat kekeliruan, karena saya belajar dari saudara dan saudara juga belajar dari saya. Pendapat dan ilmu saya semoga tidak disepelekan hanya karena saya bukan orang yang beribadah, sebagaimana Rasulullah bersabda:

ْ ْ ْ َكَوا ال َساِئ ِك ِب ِر ال على ْ َبدْ ِر لَ ْيلَةَ قَ ال َمِر َكفَ ْض ِل ال عَاب ِ ال على ِد ْ عَ فَ ْض َل اِل َّن َوإ ِم ِ

“Sesungguhnya keutamaan seorang yang berilmu dibanding ahli ibadah, seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang-bintang.” (HR.Abu Dawud (3641), Ibnu Majah (223), dari hadits Abu Darda’ Radhiallahu Anhu).

Salam.