Perang saudara yang bersifat destruktif di Suriah, yang terjadi pasca pemberontakan rakyat yang dimulai pada Maret 2011, telah meredam keluhan-keluhan yang rasional dari gerakan protes sipil – yang awalnya berjalan dengan aksi damai, berujung dengang pemberontakan bersenjata – terhadap Assad dan Ba’athisme. Perang ini semakin diperparah dengan keterlibatan AS dan Israel, bersama dengan negaranegara monarki Teluk yang reaksioner untuk mendukung para pemberontak anti-Assad di satu sisi, dan bantuan yang diberikan kepada rezim oleh Iran dan Rusia di sisi lain. Selain itu, dinamika geopolitik ini jelas memicu munculnya ISIS/Negara Islam, dan menjadi latar belakang perang baru yang dilancarkan oleh koalisi monarki Arab-NATO. Berbeda dengan otoritarianisme neoliberal Assad dan fanatisme reaksioner ISIS serta kelompok pemberontak terkait, orang-orang Kurdi di timur laut Suriah (Rojava) sedang berusaha membentuk masyarakat yang kurang lebih anti-otoritarian. Harapan mungkin dapat ditemukan dalam model sosial ini, seperti dalam aksi langsung pemberontakan.
“Lihatlah dimana kepala terkutuk si perampas kekuasaan itu berada (kepala MacBeth yang dipenggal oleh MacDuff). Waktunya kebebasan..”
- Shakespeare, MacBeth, Babak 5, adegan 8
Javier Sethness-Castro
Analisis Anti-Otoritarian atas Pemberontakan dan Perang Saudara di Suriah
Diterjemahkan oleh:
Muhammad Ilham
Analisis Anti-Otoritarian atas Pemberontakan dan Perang Saudara di Suriah
Javier Sethness-Castro
Diterjemahkan dari An Anti-Authoritarian
Penerjemah : Muhammad Ilham Penyunting : Xanaxanxax Penata isi : Muhammad Firman Desain sampul : Tim Katong Press
Analysis of Syria’s Uprising and Civil War (2016)
20x29cm, 30 Halaman.
Diterbitkan di Indonesia
oleh Katong Press, 2024.
E-mail : [email protected]
Instagram : @katong.press
Javier Sethness-Castro
Analisis Anti-Otoritarian atas Pemberontakan dan Perang Saudara di Suriah
Pemberontakan rakyat di Suriah yang telah menuntut jatuhnya rezim Bashar al-Assad dan diakhirinya dominasi kaum Ba’athis, sejak awal Maret 2011, menimbulkan sejumlah pertanyaan bagi kaum Kiri internasional, terutama kaum anti-otoritarian. Pertama, rezim Assad telah lama berusaha untuk menampilkan dirinya sebagai negara Arab yang teguh melawan rancangan AS/Israel di Timur Tengah, serta pemerintahan yang lebih mewakili opini publik Arab dibandingkan dengan berbagai negara-negara monarki Teluk seperti Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab, belum lagi Kerajaan Hashemite Yordania. Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa gelar resmi Suriah di bawah Ba’athisme adalah Republik Arab Suriah (SAR), sebuah nama yang tidak diragukan lagi diadopsi sebagai tanda pembeda antimonarkis[1]. Terlepas dari sikap progresif SAR dalam melawan monarki, namun Ba’athisme Suriah jelas bersifat diktator dan menggunakan sentralisme demokratis untuk melegitimasi kekuasaannya. Seperti yang terlihat jelas dari bagaimana tanggapan Assad terhadap pemberontakan awal, negara Ba’athis ini sangat elitis baik secara teori maupun praktik.
Kengerian mendalam dari perang saudara yang terjadi pasca mobilisasi rakyat di Suriah sangat jelas. Meskipun tidak semua kekerasan yang telah berlangsung hampir empat tahun ini dapat dikaitkan dengan rezim, namun keputusannya untuk merespons ledakan protes rakyat pada tahun 2011 dengan kekejaman, tidak diragukan lagi memicu pemberontakan bersenjata yang berkembang untuk melawannya. Perang saudara yang diakibatkan oleh konflik antara rakyat dan negara ini telah berkembang menjadi konflik internasional. Untuk memahami apa yang terjadi di Suriah, kita juga harus mempertimbangkan situasi geopolitik di mana Suriah bersekutu dengan Rusia, Iran, dan Hezbollah sebagai bagian dari “poros perlawanan” terhadap AS, Israel, Turki, Yordania, dan negara-negara Teluk, atau Dewan Kerjasama Teluk (GCC). Selain itu, jaringan jihad transnasional seperti Front al-Nusra (Jabhat al-Nusra) dan Negara Islam Irak dan Syam (ISIS), yang lahir dari api perang ini, telah memperburuk situasi secara signifikan, meskipun bukan tanpa dukungan asing yang besar.
Berbeda dengan kelompok reaksioner seperti al-Nusra dan ISIS, gerakan progresif yang lahir dari aktivis anti-Assad dan Komite Koordinasi Lokal (LCC), memberikan harapan dalam hal antiotoritarianisme, meskipun upaya mereka seringkali terhimpit oleh konflik. Di atas segalanya, tampaknya gerakan sosialis-libertarian Kurdi telah berkembang pesat di timur laut Suriah, yang dikenal sebagai Rojava, dan terkait dengan Partai Persatuan Demokratik (PYD) dan Unit Perlindungan Rakyat dan Perempuan (YPG/YPJ), menunjukkan harapan besar akan revolusi sosial, meskipun bantuan militer substansial dari AS dan NATO yang diterima kelompok ini untuk melawan ISIS di Kobanê sejak September lalu menimbulkan beberapa pertanyaan. Faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan adalah adopsi dan penerapan sebagian filosofi anarkis Murray Bookchin tentang ekologi sosial dan munisipalisme libertarian oleh PYD dan saudaranya PKK (Partai Pekerja Kurdistan). Orang Kurdi di Rojava telah menikmati otonomi dari negara Ba'ath sejak penarikan pasukan Suriah pada tahun 2012. Namun, seperti yang disampaikan oleh seorang rekan dalam sesi tanya jawab setelah presentasi perwakilan Forum Anarkis Kurdi (KAF) di London Anarchist Bookfair 2014, wilayah-wilayah sentral di Suriah mengalami penindasan dan kehancuran yang parah akibat tindakan rezim dan pemberontak.
Dari segi skala, mayoritas penganut ajaran Sunni di Suriah adalah yang paling menderita selama pemberontakan dan perang. Dengan banyaknya jumlah korban tewas dan pengungsi yang tidak proporsional dari komunitas mayoritas ini. Daerah pemukiman dan desa Sunni telah menjadi sasaran utama strategi kontra-pemberontakan brutal rezim Ba’athis, yang melibatkan penembakan artileri tanpa pandang bulu, pemboman udara, dan serangan rudal SCUD[2]. Berbagai perkiraan korban mengklaim antara 130.000 hingga 200.000 orang tewas di Suriah dalam lima tahun terakhir, dan PBB melaporkan bahwa 9 juta warga Suriah telah mengungsi akibat perang saudara, dengan 3 juta di antaranya melarikan diri melintasi perbatasan internasional. Jelas, perang di Suriah harus dianggap sebagai salah satu konflik paling destruktif yang masih berlangsung di dunia.
Sejarah Singkat Suriah Modern
Untuk memahami pemberontakan dan perang saudara di Suriah, penting untuk mempertimbangkan sejarah negara dan kawasan tersebut. Tanpa menyinggung zaman kuno klasik, munculnya Islam, dan dominasi Kekaisaran Ottoman, sejarah Suriah yang lebih singkat dimulai dari masa kolonisasi Eropa pasca Perang Dunia Pertama, ketika kekalahan Ottoman membuka peluang bagi bangsa Arab, yang sebelumnya menjadi bagian dari Istanbul, untuk menentukan nasib sendiri. Namun, kaum imperialis Prancis dan Inggris memutuskan untuk merebut wilayah bekas Ottoman di Timur Tengah, membaginya menjadi dua wilayah yang dibatasi oleh Garis Sykes-Picot yang terkenal, yang disepakati pada tahun 1916. Berkat intrik dialektis yang subversif dan kolonial dari T. E. Lawrence, Inggris mengambil alih wilayah Irak, Yordania, dan Palestina, sementara Perancis mengambil Suriah dan Lebanon. Pada tahun 1920, ketika Jenderal Perancis Henri Gouraud memasuki Damaskus setelah mengalahkan pasukan pribumi yang bersekutu dengan Faisal bin Hussein – seorang bangsawan Hashemite, yang masih ada hubungannya dengan Raja Yordania saat ini, Abdullah II – dia dilaporkan telah memperbaiki makam jenderal Kurdi yang bersejarah di dunia, Salah-ad-din (Saladin), yang terletak di Kota Tua dan berkata, “Kami kembali!”[3]Terlepas dari kesombongan Imperialis tersebut, kolonialisme Perancis tidak bertahan lama di Levant, karena pemberontakan nasionalis Arab yang dipimpin oleh Sultan Pasha alAtrash berkecamuk dari tahun 1925-1927, serta gerakan pembangkangan sipil massal yang menuntut kemerdekaan Lebanon dan
Suriah pada akhir Perang Dunia II[4]. Meskipun militer Perancis mencoba menekan kedua pemberontakan besar itu dengan kekerasan yang tidak proporsional, pada akhirnya mereka harus mengakui bahwa mereka telah kehilangan kendali atas Levant, dan memberikan kemerdekaan bagi negara-negara tersebut (Lebanon pada 1943, Suriah pada 1946) – ini merupakan gambaran awal dari kerugian lebih lanjut yang diderita Imperialis Perancis di Dienbienphu di Vietnam dan kemudian, selama Revolusi Aljazair.
Setelah meraih kemerdekaan secara resmi dan terpilihnya kelompok nasionalis Arab di Suriah ke tampuk kekuasaan, negara tersebut bergabung dengan Liga Arab dan menentang ekspansi proyek Zionis – meskipun tidak berhasil, mengingat peristiwa Mei 1948. Partai Ba'ath Arab (“Kebangkitan”) didirikan pada tahun 1946 oleh Michel Aflaq, seorang Marxis independen dan Pan-Arabis dari Damaskus, yang menikmati kesuksesan elektoral selama dekade pertama kemerdekaan Suriah[5]. Negara ini pernah bergabung dalam federasi dengan Mesir yang dipimpin Gamal Abdel Nasser di bawah naungan “Republik Arab Bersatu”, meskipun kolaborasi ini hanya berlangsung selama tiga tahun (1958–1961). Pada tahun 1963, Partai Ba'ath merebut kekuasaan melalui kudeta, mendirikan Republik Arab Suriah (SAR), tetapi baru pada tahun 1970 komandan angkatan udara Hafez al-Assad mengambil alih kekuasaan. Pada masa kebangkitan Assad inilah Partai Ba'ath Suriah dibersihkan dari elemen-elemen radikalnya[6]. Sebelum Assad berkuasa, Suriah menjalin aliansi dengan Uni Soviet, aliansi ini bertahan setelah runtuhnya Uni Soviet: hubungan yang berkelanjutan antara Rusia pasca-Soviet dan SAR adalah kunci untuk memahami “keseimbangan kekuatan” dalam konflik saat ini, yang ditandai dengan keunggulan asimetris di pihak rezim, setidaknya pada periode awal pemberontakan dan perang, sebelum munculnya ISIS. Pada tahun 2011, Suriah adalah pasar ekspor senjata terbesar kedua bagi Rusia (senilai $500 juta), dan Putin bersimpati dengan presentasi Assad bahwa konflik tersebut merupakan perjuangan melawan militan Islamis, karena narasi ini memiliki kemiripan yang jelas dengan kampanye kontra-pemberontakan yang dilakukan oleh Putin dan Yeltsin di Kaukasus, khususnya Chechnya, selama periode pasca-Soviet[7] .
Kebijakan luar negeri SAR harus mendapat perhatian khusus, karena hal ini telah membentuk keunikan historis dan geografis Ba'athisme Suriah, serta legitimasi yang didapatnya di berbagai kalangan. Assad senior dan Assad junior selalu menjaga citra sebagai bagian penting dari “barisan penolak” terhadap AS dan Israel, seperti yang terlihat pada perang tahun 1973 yang diluncurkan Hafez al-Assad bersama Mesir melawan Negara Yahudi, dan dukungan material serta finansial yang diberikan rezim kepada Hezbollah di Lebanon. Secara historis, Ba'athisme Suriah telah mendukung Front Populer Untuk Pembebasan Palestina (PFLP) yang berhaluan Marxis-Leninis, serta memberikan perlindungan bagi pejuang PKK yang melarikan diri dari represi militer Turki di sepanjang perbatasan utara Suriah[8].Selain itu, Assad menjadi tuan rumah Hamas sejak tahun 1999, ketika kelompok ini diusir oleh Kerajaan Hashemite Yordania, hingga pemberontakan terjadi, yang menyebabkan kelompok ini memutuskan hubungan dengan pemimpin Suriah, sejalan dengan posisi oposisi Ikhwanul Muslimin Internasional terhadap rezim tersebut. Khaled Meshaal dari Hamas memerintahkan kantor pusat di Damaskus untuk ditutup pada Januari 2012, dan sejak itu, kantor pusat Hamas di pengasingan telah berlokasi di Doha, Qatar[9] . Meski begitu, menurut analisis Ramzy Baroud, Hamas kini mungkin berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan poros perlawanan Syiah, mengingat kurangnya sumber dukungan alternatif, terutama terkait hubungan dengan Mesir setelah kudeta junta terhadap Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Mohammed Morsi pada musim panas 2013. Dukungan historis SAR terhadap Hamas dalam beberapa hal dapat dianggap sebagai hasil dari oposisi mereka terhadap Fatah dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), konflik yang berawal dari Perang Saudara Lebanon (1975–1990). Terkait Lebanon, aliansi Ba'ath dengan Hezbollah tidak dapat dipisahkan dari hubungan erat rezim dengan Republik Islam Iran, yang segera dijalin oleh Assad senior setelah didirikannya Iran pada tahun 1979 – meskipun gambaran seorang diktator sekuler yang merangkul rezim ulama Syiah fundamentalis tampak aneh. Sebagian, tentu saja, aliansi Assad dengan Iran didorong oleh perpecahan dalam Ba'athisme antara cabang Suriah dan Irak, yang terjadi pada tahun 1966: Assad mendukung Iran dalam perang melawan invasi Saddam Hussein tahun 1980, dan ia bahkan mengirim 1500 tentara untuk membantu pasukan koalisi melawan
Saddam selama Perang Teluk satu dekade kemudian[10]. Lebih jauh lagi, terkait dengan Lebanon, SAR mengirim pasukan invasi-pendudukan ke negara tersebut pada tahun 1976, dengan alasan untuk mengurangi ketegangan dalam perang saudara yang sedang berlangsung, meskipun puluhan ribu tentara tetap berada di sana hingga mereka dipaksa keluar setelah pembunuhan mantan Perdana Menteri Lebanon, Rafic Hariri pada tahun 2005, sebuah tindakan yang secara luas dituduhkan pada rezim Assad. Dalam konteks politik pendudukan, dukungan Assad senior terhadap milisi sayap kanan Kristen Maronit untuk melawan PLO selama Perang Saudara Lebanon, memperumit klaim Negara Ba'ath untuk melayani tujuan revolusioner, meskipun invasi Israel ke Beirut dan Lebanon selatan pada tahun 1982 sebagian besar dimotivasi oleh prospek untuk mengusir pasukan Suriah dari negara tersebut[11] .
Bashar al-Assad menggantikan ayahnya, Hafez al-Assad setelah kematiannya pada tahun 2000. Assad muda (34 tahun saat itu) disambut dengan baik oleh Parlemen Suriah, yang segera menurunkan batas usia minimum pencalonan presiden untuk mengakomodasinya, dan ia “terpilih” dengan 97% suara pada tahun tersebut. Meskipun Bashar alAssad jelas mempertahankan sifat diktatorial Negara Ba'ath, dengan melanjutkan pekerjaan ayahnya, namum di awal pemerintahannya ada harapan bahwa ia akan membawa reformasi liberal ke SAR. Harapan ini sebagian besar didorong oleh latar belakang, profesi, dan kehidupan pribadinya – ia adalah seorang dokter mata, bukan seorang militer, dan menikah dengan putri seorang dokter bedah Sunni yang dibesarkan di Inggris, sehingga ia secara pribadi akrab dengan kehidupan di Inggris[12] . Awal pemerintahan Assad muda bertepatan dengan munculnya “Musim Semi Damaskus”, sebuah gerakan yang berusaha untuk menolak transisi kekuasaan dari ayah ke anak, beserta pencabutan UndangUndang Darurat Negara (yang telah berlaku sejak 1963), pembebasan tahanan politik, dan pelaksanaan reformasi pemilu yang lebih liberal. Meskipun Assad akhirnya menangguhkan upaya reformasi politik tersebut, ia telah memberikan reformasi dalam hal neoliberal – dalam arti melayani kelas kapitalis domestik dan transnasional. Setelah mengambil alih kendali Negara Ba'ath, Assad muda membuka ekonomi Suriah, menjual perusahaan-perusahaan yang sebelumnya dimiliki negara, mengurangi subsidi untuk makanan dan energi, serta memperketat pembiayaan layanan sosial yang sebelumnya bermanfaat bagi kelas populer di bawah slogan “Sosialisme Arab”. Selain itu, pada tahun 2001 Assad memulai negosiasi untuk bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)[13]. Perlu dicatat bahwa reformasi ekonomi ini tidak diiringi dengan reformasi politik yang sejalan. Menurut Alan George, penulis Syria: Neither Bread Nor Freedom (2003), proposal reformasi Assad adalah “liberalisasi ekonomi ala China”[14] . Ironisnya, dan mencerminkan dialektika Marxis dalam beberapa hal, neoliberalisme Assad berdampak buruk pada standar hidup mayoritas warga Suriah, terutama penduduk pedesaan, banyak dari mereka kemudian bergabung dalam mobilisasi populer melawan rezim pada tahun 2011, meskipun elemen-elemen masyarakat inilah yang sebelumnya menjadi basis utama pendukung Ba'athisme Suriah selama beberapa dekade[15]. Reformasi politik di SAR baru datang pada bulan pertama pemberontakan, ketika Assad terpaksa mengumumkan penangguhan Undang-Undang Darurat dan amnesti terbatas bagi tahanan politik, selain memberikan kewarganegaraan kepada 300.000 warga Kurdi Suriah, yang sebelumnya tidak memiliki status kewarganegaraan di bawah Ba'athisme.
Sementara kebijakan ekonomi Assad bersifat neoliberal dan ortodoks, mengingat mereka memberdayakan kaum borjuis Sunni kelas atas yang menjadi pilar penting pendukung Ba'athisme – dan dalam hal ini, ada kemiripan yang jelas dengan masyarakat Rusia pasca-Soviet, dengan para oligarki dan kapitalis besar yang mendukung Vladimir Putin, salah satu sekutu terdekat Assad – ia tetap mempertahankan citra SAR sebagai perlawanan terhadap rencana AS/Israel dan monarki Teluk yang reaksioner di Timur Tengah. Assad sangat menentang invasi AS ke Irak pada tahun 2003, dan negara Suriah menampung lebih dari satu juta pengungsi dari konflik tersebut. Lebih jauh lagi, Assad memfasilitasi masuknya jihadis Sunni ke Irak barat untuk melawan pendudukan AS[16] . Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, dan mengingat dukungan SAR untuk gerakan perlawanan Palestina dan Kurdi, mungkin dapat ditarik kesimpulan yang bermanfaat antara Assad dan Mu'ammar alGadhafi, yang selama pemerintahannya memperjuangkan Pan-Afrika dan mendukung kelompok-kelompok gerilya yang melawan Israel dan Barat, baik secara finansial maupun material. Perbedaan nasib antara kedua kediktatoran Arab ini tampaknya lebih berkaitan dengan waktu daripada apa pun: perang NATO yang tidak terduga untuk menggulingkan Gadhafi menjadi preseden bagi Rusia dan China terkait kemungkinan tindakan serupa terhadap Suriah di Dewan Keamanan PBB. Setelah jatuhnya Gadhafi, Putin dan China tidak akan membiarkan otorisasi penggunaan kekuatan oleh AS/NATO terulang lagi. Faktanya, dinamika geopolitik ini dapat menjelaskan keputusan putus asa Obama pada September 2013 untuk mencoba memulai kampanye pemboman udara terbuka terhadap Assad setelah serangan gas sarin di al-Ghouta, di luar Damaskus: pertama, presiden mengklaim ia akan bertindak secara sepihak dengan kekuatan militer, tetapi kemudian mundur di tengah penolakan yang tajam di dalam negeri dan di panggung internasional. Ketika John Kerry secara tidak sengaja mengamati bahwa dorongan perang bisa dihentikan jika Assad menyerahkan senjata kimianya, diplomat-diplomat Putin segera mengambil kesempatan tersebut, menyusun kesepakatan di mana Assad akan menyerahkan persediaan senjata non-konvensionalnya – meskipun tidak menuntut hal yang sama dari tetangga Zionis Suriah. Kompromi ini sangat berkontribusi pada de-eskalasi ketegangan, sehingga menghindari operasi serupa Libya di Levant, yang bisa jadi memiliki hasil yang sama dalam hal nasib rezim dan masyarakat Suriah. Pemerintah resmi Tripoli harus melarikan diri dari militan Islam fundamentalis yang mengamuk, yang dilepaskan oleh NATO; mereka sekarang beroperasi dari sebuah kapal feri Yunani di lepas pantai kota Tobruk di timur.
Maret 2011: Awal Pemberontakan
Tidak diragukan lagi, banyak demonstrasi awal melawan rezim pada tahun 2011 mengangkat keluhan yang sah terhadap Ba'athisme: korupsi, ketidakadilan, dan otoritarianisme. Pemberontakan Suriah terjadi terlambat dibandingkan proses yang dikenal sebagai "Musim Semi Arab", beberapa bulan setelah peristiwa di Tunisia, Mesir, dan Yaman dimulai. Pemberontakan rakyat ini bermula sebagai tanggapan terhadap penangkapan beberapa anak sekolah dasar yang menulis grafiti di sekolah mereka di kota Deraa, Suriah selatan, dengan kalimat terkenal dari pemberontakan Arab: al-sha’ab yourid isqat al-nizam ("rakyat menginginkan jatuhnya rezim"). Ketika orang tua mereka dan warga lokal lainnya memobilisasi untuk menuntut pembebasan mereka, dilaporkan bahwa polisi menolak dan bahkan mengancam bahwa anakanak itu tidak akan pernah terlihat lagi. Penghinaan berat terhadap martabat rakyat ini memicu protes yang semakin besar di Deraa, yang akhirnya berhadapan dengan tembakan peluru dari otoritas negara, yang pada gilirannya memicu ledakan protes di bagian lain negara itu, dimulai di benteng-benteng tradisional anti-Assad seperti Homs dan Hama (Kota Hama, yang mayoritas penduduknya Sunni, pernah menjadi lokasi represi mengerikan yang dilakukan pasukan payung Ba'athis sebagai tanggapan terhadap pemberontakan yang diorganisir di sana oleh Ikhwanul Muslimin pada tahun 1982, dengan korban tewas antara 10.000 hingga 40.000 warga Suriah) [17]. Bahkan di Damaskus, individu dan keluarga dari kelas menengah dan miskin melakukan demonstrasi melawan rezim pada bulan-bulan awal pemberontakan, meskipun di Aleppo dan Latakia, yang dihuni lebih banyak minoritas, protes tidak begitu menonjol[18]. Dari segi kelas dan geografi, karakter gerakan protes tampaknya terbagi tajam antara warga Suriah yang miskin dari pedesaan dan perkotaan, dari kelas pekerja dan kelas menengah, yang mayoritas Sunni dan sekuler, melawan kalangan pebisnis besar (termasuk dan terutama kalangan borjuis Sunni), militer/aparat negara, kaum Alawi, dan Assad sendiri. Warga Kristen juga menjadi sasaran kelompok chauvinis dalam oposisi, dan banyak dari mereka mendukung rezim sejak awal karena khawatir akan dominasi Islamis. Faktor lain yang signifikan adalah perpecahan antara penduduk pedesaan dan perkotaan, dengan ketegangan antara penduduk kota yang lebih makmur dan dianggap "progresif" di Damaskus, dengan petani di pedesaan yang latar belakangnya konservatif dari banyak penentang rezim[19] .
Dalam periode awal konflik antara rakyat dan negara ini, penting untuk dinyatakan dengan jelas bahwa kekerasan militeristik dan penahanan paksa yang diterapkan oleh rezim Assad dari atas sangat mencolok dan tidak proporsional – dan kemungkinan dilakukan dengan sengaja – mengingat penahanan terhadap sepuluh ribu warga Suriah dalam enam bulan pertama pemberontakan, dengan total hampir enam puluh ribu orang dipenjara sejak saat itu. Terlepas dari taktik fasis ini, tentara dan polisi rezim juga diserang dan sering kali ditembak mati, kemungkinan besar oleh kelompok Islamis bersenjata yang memanfaatkan destabilisasi yang dipicu oleh protes rakyat terhadap Assad dan dominasi Ba'athis. Lebih dari 100 petugas keamanan negara tewas dalam satu setengah bulan pertama pemberontakan, dengan seratus lainnya dibantai di Jisr al-Shughour pada Juni 2011. Jumlah korban di pihak rezim ini tentu jauh lebih kecil dibandingkan jumlah korban di kalangan demonstran —dilaporkan hampir 2500 orang tewas dalam enam bulan pertama pemberontakan— tetapi hal ini dapat menjelaskan mengapa rezim merespons dengan tangan besi, yang dirasionalisasi oleh propaganda rezim sebagai bagian dari "konspirasi asing" dan "geng teroris Islamis". Assad jelas melewatkan peluang besar untuk meredakan ketegangan ketika ia gagal menghukum unsur-unsur pasukan keamanan yang bereaksi dengan brutal terhadap protes pertama di Deraa, tetapi mungkin sejak awal ia percaya bahwa hanya pendekatan otoriter yang dapat menjaga kelangsungan rezimnya[20] .
Seiring berjalannya waktu, pemberontakan rakyat beralih menjadi pemberontakan bersenjata dan perang saudara, yang didorong oleh kekerasan brutal rezim. Aparat militer dan kepolisian rezim mulai menggunakan cara-cara yang semakin kejam untuk menekan pemberontakan: mereka mulai menggunakan artileri terhadap posisi pemberontak dan daerah sipil pada musim gugur 2011, diikuti dengan pemboman udara pada musim semi 2012, bom cluster di musim panas, dan kemudian rudal di musim gugur[21]. Meskipun kota Hama dan Homs mengalami kekerasan besar dari rezim sejak awal pemberontakan, Deraa, Aleppo, Idlib, dan pinggiran Damaskus juga mengalami kehancuran besar, jika tidak lebih. Yang menarik, tampaknya komandan Assad lebih memilih menggunakan artileri dan kekuatan udara daripada divisi infanteri dan lapis baja untuk menekan pemberontakan, karena risiko pembelotan lebih besar jika menggunakan pasukan darat reguler, yang sebagian besar merupakan wajib militer Sunni[22]. Untuk memastikan kesetiaan militer dan aparat keamanan terhadap Assad, kelas perwira dan badan intelijen sebagian besar diisi oleh orang-orang Alawi[23] .
Setelah berbulan-bulan protes sipil awal melawan rezim —sebagian di antaranya awalnya hanya menuntut reformasi parlemen, tetapi kemudian diradikalisasi oleh tindakan keras rezim dan menuntut jatuhnya Assad dan Ba'athisme secara keseluruhan— gerakan aktivis rakyat tergantikan oleh perjuangan bersenjata, yang dilakukan baik oleh kaum oportunis Islamis maupun pemberontak sekuler, termasuk ribuan pembelot dari pasukan rezim, beberapa di antaranya mendirikan
Tentara Pembebasan Suriah (FSA) pada Juni 2011. Selain pembelot militer, dipahami bahwa pada awalnya barisan FSA juga diisi oleh militan sipil sukarelawan yang terdorong untuk melawan rezim dengan senjata. Dalam hal ini, awal berdirinya FSA tidak bisa disamakan dengan apa yang kemudian terjadi pada FSA, setelah pengaruh buruk CIA, GCC, dan pemberontak Islamis lainnya terhadap brigade FSA. Sejalan dengan perjuangan bersenjata FSA, perkembangan anti-otoritarian yang penting terjadi di Komite Koordinasi Lokal (LCC), yang mengelola wilayahwilayah Suriah yang telah dibebaskan dari rezim selama perang. Menurut penilaian Marxis Lebanon, Gilbert Achcar, praktek LCC menjadikan pemberontakan Suriah sebagai "yang paling terorganisir secara demokratis" di antara semua pemberontakan Arab yang dimulai pada 2011[24]. Pada kenyataannya, keputusan pasukan rezim untuk membongkar unit-unit terdesentralisasi ini dengan menangkap para pemimpin utama mereka memainkan peran penting dalam peralihan umum dari taktik sipil ke taktik bersenjata di pihak para penentang rezim yang semakin banyak jumlahnya[25] .
Berbicara mengenai gerakan oposisi terhadap Assad –selain pertimbangan kelas, yang sekali lagi dapat diringkas secara luas sebagai pertentangan antara kelas menengah dan miskin di kalangan mayoritas Sunni melawan kapitalis Sunni, Alawi, dan aparat represif rezim– identitas agama juga menjadi faktor penting dalam pemberontakan dan perang saudara. Karena keunikan Ba'athisme Suriah, terutama kebijakan neoliberal Assad muda, kaum miskin pedesaan Suriah sebagian besar berasal dari mayoritas Sunni (74% dari populasi), sementara keluarga dan anggota minoritas Alawi dan Kristen (masing-masing 12% dan 10%) menjadi kelompok yang paling diuntungkan secara ekonomi di bawah Ba'athisme, selain kalangan borjuis tinggi Sunni. Meskipun ada pengecualian yang signifikan terhadap tren dukungan kelompok Alawi dan Kristen terhadap rezim, pada umumnya hal ini tetap berlaku: seperti halnya minoritas Druze dan Syiah Suriah (4% dari populasi), Alawi dan Kristen khawatir akan dominasi interpretasi chauvinistik terhadap Islam, seperti yang diekspresikan dan dikukuhkan oleh mayoritas kelompok bersenjata yang melawan Assad[26]. Jika kita melihat sejarah dan terutama situasi saat ini, ketakutan seperti itu dapat dimengerti: lihat saja kolusi antara militer Mesir dan Wahabi untuk menyerang dan membantai orang Kristen
Koptik setelah jatuhnya Mubarak, atau operasi pembersihan etnis ISIS terhadap Kristen, Yazidi dan Syiah di Irak dan Suriah timur.
Islamisasi Oposisi Anti-Assad
Pada masa-masa awal pemberontakan Suriah, gerakan oposisi sebagian besar "dibajak" oleh kelompok Islamis dan jihad sektarian. Narasi "pro-pemberontak" tentang proses evolusi ini, yang diterima oleh sebagian kalangan kiri, menyatakan bahwa kekerasan represif rezim membuat transformasi sosial non-kekerasan di Suriah menjadi mustahil, sehingga para demonstran terpaksa mengangkat senjata. Namun, seperti yang dicatat oleh editor Angry Arab News Service, As'ad AbuKhalil, penjelasan ini tidak menjelaskan mengapa pemberontakan bersenjata dengan cepat didominasi oleh elemen jihadis, sementara unit-unit FSA yang lebih sekuler semakin tersingkir di medan perang. Ketakutan akan banyaknya perlawan rezim yang rasional tentang opsi perlawanan bersenjata telah menjadi kenyataan. Pilihan untuk melakukan perlawanan bersenjata telah membawa kekuatan baru kepada rakyat Suriah, yang sebelumnya berjuang secara legal melawan dominasi Ba'athis. Dan karenanya, kini sektarianisme dan chauvinisme Islam Sunni mulai mendominasi[27]. Selain FSA, kita tidak bisa mengabaikan pengaruh kelompok-kelompok reaksioner seperti Ahrar alSham (Free Islamic Men of the Levant), Jabhat al-Nusra, Jabhat Islamiyya (Front Islam), Jaysh al-Islam (Army of Islam), dan ISIS sendiri dalam fase kedua dari konflik Suriah ini. Semua kelompok ini sangat dipengaruhi oleh Wahhabisme, atau juga dikenal sebagai Salafisme, sebuah interpretasi Islam yang sangat intoleran dan otoritarian berdasarkan ajaran Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1703–1792 M). Sudah diketahui bahwa banyak dari kelompok ekstrimis Sunni ini didorong oleh kebenciannya terhadap sekularisme SAR dan keistimewaan yang diberikan kepada kaum Alawi, yang oleh Wahhabi dianggap sebagai “nusayris” atau Muslim palsu—dengan kata lain, kafir/sesat.
Proses militerisasi dan Islamisasi kelompok oposisi anti-Ba'athis Suriah ini bukanlah proses organik Suriah sepenuhnya, karena hal ini jelas dipicu oleh masuknya ribuan pejuang asing dari berbagai kelompok Islamis dan dukungan signifikan dalam bentuk pendanaan, senjata, dan pelatihan dari Arab Saudi, Qatar, Turki, Yordania, serta AS/Israel. Sejauh mana kepentingan imperialis asing ini telah memberikan dukungan kepada berbagai aliran dalam oposisi anti-Assad ini bervariasi, namun tetap saja cukup besar: sebuah perkiraan konservatif tentang jumlah senjata yang dipasok kepada pemberontak oleh AS/GCC mencapai setidaknya 3.500 ton, menurut temuan Stockholm International Peace Research Institute. Marxis India, Aijaz Ahmad, mengutip perkiraan bahwa Qatar telah menyediakan dana antara $2-6 miliar untuk pasukan pemberontak di Suriah. Secara resmi, AS hanya memberikan "bantuan non-mematikan" kepada unit-unit FSA dalam beberapa tahun pertama perang saudara, meskipun sejumlah besar senjata berat buatan AS serta tank dan kendaraan lapis baja telah jatuh ke tangan ISIS – konon, senjata tersebut "dirampas" oleh ISIS dari pasukan anti-rezim lainnya, serta unit Tentara Irak yang menyerahkan Mosul dengan cepat ketika dihadapkan dengan serangan ISIS pada Juni lalu. Turki dan Yordania juga menjadi tuan rumah pangkalan CIA tempat senjata "dikoordinasikan" dan “pemberontak moderat" dilatih. Selain itu, terungkap bahwa Israel memberikan bantuan medis kepada para pemberontak yang terluka akibat serangan pasukan rezim di Suriah selatan – ingat bahwa militer Israel menembak jatuh jet rezim di atas Dataran Tinggi Golan pada September 2014 yang sedang membombardir posisi al-Nusra, dan perhatikan bahwa negara Yahudi tersebut telah membom Suriah setidaknya enam kali sejak dimulainya pemberontakan dan perang saudara, dengan yang terbaru terjadi pada Desember 2014[28]. Terkait hubungan antara ISIS dan GCC, tidak benar bahwa kepentingan negara Arab Saudi dan Qatar secara langsung mendanai ISIS, tetapi bukti menunjukkan bahwa kepentingan pribadi dari negara-negara ini, serta Kuwait dan Uni Emirates Arab, memainkan peran penting dalam kebangkitan ISIS. Selain itu, apa itu ISIS kalau bukan ekspresi ekstrem dari pemberontak "moderat" yang telah didukung secara terbuka oleh Qatar dan Arab Saudi selama bertahuntahun? Tampaknya, selain Kurdi dan elemen tertentu dari FSA yang tersisa, spektrum perlawanan bersenjata terhadap Assad terbatas pada dimensi sayap kanan pemikiran politik.
Faktor Asing yang Memperpanjang dan Memperparah Perang: Imperialisme dan Bencana Iklim
Perang Saudara Suriah menjadi sangat berdarah dan berlangsung lama terutama karena dukungan material dan finansial dari berbagai kekuatan imperialis yang mendukung beberapa pihak dalam konflik tersebut[29]: Rusia dan Iran mendukung Assad di satu sisi, sementara Arab Saudi, Qatar, Turki, Yordania, dan AS/Israel mendukung berbagai faksi pemberontak di sisi lain. Shamus Cooke mencatat hal ini dalam sebuah artikel pada Juli 2013 di Truthout, meskipun dia tidak menyebutkan dukungan Rusia/Iran bagi Assad sebagai penyebab yang turut memperpanjang perang. Sampai batas tertentu, berbagai partai konstituen dipihak NATO/GCC tampaknya tidak sepenuhnya sepakat tentang kelompok oposisi mana yang harus didukung, ada spekulasi bahwa AS dan Israel sebenarnya lebih memilih Assad daripada gerakan Wahhabi atau Salafi yang mungkin muncul setelahnya, yang kemungkinan akan bersekutu dengan kekuatan seperti ISIS. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan AS/Israel terhadap pemberontak bertujuan hanya untuk menggantikan Assad dengan seorang pemimpin pro-Barat yang kuat, mungkin seseorang seperti Jenderal FSA, Salim Idris. Tujuan ini jelas akan melayani rencana AS/Israel untuk hegemoni regional, begitu juga dengan kepentingan GCC – menghilangkan atau menetralisir komponen utama dari "poros perlawanan" di Timur Tengah. Namun, tujuan ini tampaknya sangat sulit dicapai saat ini, mengingat FSA sangat melemah dalam keseimbangan kekuatan di perang sipil ini. Banyak unit FSA dilaporkan meninggalkan brigadenya untuk bergabung dengan kelompok yang lebih kuat seperti Jabhat al-Nusra dan ISIS. Selain konflik yang sedang berlangsung antara rakyat dan negara, konflik militer utama saat ini adalah antara rezim dan ISIS, dengan perang udara dari koalisi NATO – monarki Arab yang baru dibentuk untuk melawan ISIS, yang secara ironis justru mendukung tujuan strategis Assad dalam beberapa hal.
Selain bantuan senjata dan uang yang sangat nyata dari pihak NATO/GCC kepada pemberontak sejak awal pemberontakan dan perang saudara, perlu disebutkan bahwa pengaruh ideologis Saudi terhadap arus pemberontak sudah ada jauh sebelum kekacauan saat ini terjadi. Dengan kekayaan luar biasa yang diperoleh dari eksploitasi cadangan minyak bumi yang besar pada akhir abad ke-20, Arab Saudi telah lama memprioritaskan penyebaran interpretasi Islam yang sangat reaksioner, yaitu Wahhabisme di seluruh dunia Muslim, dengan dampak buruk yang sudah diketahui. Dukungan Arab Saudi terhadap mazhab Deobandi di kalangan pengungsi Pashtun di Pakistan sangat penting bagi kesuksesan Taliban dalam merebut kekuasaan di Afghanistan yang dilanda perang, sebuah masyarakat yang kelelahan pada tahun 1996 setelah lebih dari satu dekade pendudukan Soviet dan tahun-tahun perang saudara yang mengikuti penarikan pasukan Soviet. Lebih mendasar lagi, tentu saja, dukungan dana dan senjata dari Arab Saudi yang sepadan dengan bantuan CIA kepada mujahidin melalui Pakistan selama pendudukan Soviet turut memperkuat kekuatan-kekuatan reaksioner dan fundamentalis di kawasan tersebut. Kisah yang tidak jauh berbeda terjadi di Suriah, di mana sumber daya publik dan pribadi Saudi diarahkan kepada kekuatan oposisi chauvinis yang kini telah menyatu dengan ISIS. Selain itu, sektarianisme yang didorong oleh Arab Saudi dalam mendukung kaum Sunni melawan kaum Syiah dan dengan demikian mungkin Iran – lihat invasi Saudi ke Bahrain pada tahun 2011, yang bertujuan untuk menekan pemberontakan rakyat Sunni-Syiah Syiah melawan dinasti Khalifa yang berkuasa di sana, yang merupakan Sunni – telah semakin memperburuk konteks geopolitik kawasan tersebut, sehingga Sunni dan Syiah semakin berhadapan satu sama lain di garis-garis agama, seperti di Irak, alih-alih bersatu melawan kapitalis, monarki, Zionis, dan otoritarian lainnya. Warisan beracun dari Wahhabisme Arab Saudi dalam hal menekan alternatif sayap kiri dan humanis di Timur Tengah sudah sangat jelas terlihat[30]. Dalam hal ini, tidak terlalu sulit untuk melihat bagaimana aspek-aspek oposisi Suriah dan asing terhadap Assad dibingkai terutama dalam istilah-istilah keagamaan, dengan Islam politik tampaknya lebih menggema sebagai identitas perlawanan terhadap rezim daripada sentimen sayap kiri. Namun, penurunan kekuatan sayap kiri di kawasan ini tidak sepenuhnya bisa disalahkan pada Arab Saudi, karena jelas keluarga Assad, AS, Israel, dan Iran juga turut berkontribusi dalam dinamika ini[31] .
Aspek penting lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam hal kekuatan imperialis dan politik minyak adalah peran faktor lingkungan dan geografis dalam perkembangan pemberontakan dan perang saudara. Dari tahun 2006 hingga 2011, Suriah mengalami kekeringan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang kemungkinan besar disebabkan oleh penurunan curah hujan musim dingin di Mediterania selama empat dekade terakhir, sebuah perubahan yang dikaitkan oleh National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dengan pemanasan global. Kekeringan ini jauh lebih parah daripada yang dialami selama abad ke-20, bahkan digambarkan sebagai yang terburuk sejak awal peradaban pertanian itu sendiri di Timur Dekat. Seperti yang bisa dibayangkan, situasi ekologis baru ini memperburuk kemiskinan, terutama bagi para penggembala dan petani di daerah pedesaan Suriah, dan menyebabkan migrasi massal yang efektif dari para pengungsi lingkungan ini. Diperkirakan bahwa pergeseran ekologi-demografi ini, yang melibatkan sekitar 1,5 juta orang, sangat memperburuk sentimen anti-Assad, dan dianggap sebagai "pengganda ancaman" terhadap stabilitas rezim menjelang pemberontakan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa Assad sepenuhnya menjadi korban tak bersalah dari perubahan iklim – atau lebih tepatnya, akibat dari polusi karbon besar-besaran yang dilakukan oleh Barat – karena liberalisasi ekonominya sendiri jelas memberi tangan bebas bagi kapitalis monopoli untuk mengeksploitasi cadangan air secara berlebihan, yang menyebabkan penurunan signifikan dalam tingkat air tanah dan dengan demikian meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap peristiwa seperti kekeringan yang dahsyat, yang pada gilirannya diperparah oleh gangguan iklim antropogenik (ACD).
Menuju masa kini, salah satu cara untuk meredakan Perang Saudara Suriah adalah dengan memberlakukan embargo senjata untuk semua pihak yang terlibat dalam konflik, serta menghentikan sikap perang AS/Israel terhadap Iran, seperti yang direkomendasikan oleh Richard Falk, selain upaya menuju transformasi Timur Tengah menjadi zona bebas nuklir dan senjata pemusnah massal (NWFZ dan WMDFZ)[32] . Memang, sulit membayangkan bagaimana langkah-langkah seperti itu dapat diterapkan secara realistis, mengingat kepentingan hegemonik yang sudah mapan di kedua sisi konflik, baik dalam hal Suriah itu sendiri maupun terkait Iran. Hingga saat ini, tiga putaran konferensi Jenewa tentang masa depan Suriah dan prospek rekonsiliasi antara Assad dan oposisi tidak menghasilkan banyak kemajuan, seperti yang dilaporkan oleh Shamus Cooke. Dengan mengecualikan Iran dari perundingan dan terus memberikan dana baru untuk FSA sebesar $500 juta, Obama menunjukkan kurangnya minat serius pemerintahnya dalam bekerja untuk menghentikan permusuhan — sejalan dengan sikap reaksioner Gedung Putih terhadap sejumlah isu global lainnya, mulai dari dukungan terhadap Israel hingga mengabaikan rekomendasi radikal yang semakin mendesak dari para ilmuwan iklim. Dalam hal dimensi kemanusiaan dan politik dari kekeringan yang terus berlangsung di Suriah, hal ini hanya semakin menunjukkan betapa pentingnya upaya global yang terkoordinasi untuk secara radikal mengurangi emisi karbon sebagai cara untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa seperti ini di masa depan, atau yang bahkan lebih buruk lagi, yang bisa mempengaruhi kehidupan milyaran jiwa. Namun, seperti yang terlihat jelas dari pertemuan absurd di Twentieth Conference of Parties (COP20) di Lima, Peru, kekuatan kapitalis global tampaknya lebih tertarik untuk mempertahankan irasionalitas dan kekerasan mereka daripada menangani ancaman eksistensial serius seperti ACD dengan cara yang masuk akal.
Dalam hal perang itu sendiri, gencatan senjata antara rezim dan pasukan pemberontak adalah tuntutan minimum untuk kemajuan dalam pertanyaan tentang masa depan Suriah. Meskipun kesepakatan semacam itu tidak akan menyelesaikan masalah terkait nasib akhir rezim atau pentingnya demobilisasi dan perlucutan senjata –apalagi perebutan kekuasaan geopolitik– itu akan menjadi langkah dasar dalam menangani kehancuran yang dialami oleh rakyat Suriah dan kawasan tersebut akibat perang ini. Aspek penting lainnya adalah memastikan bahwa hak-hak komunitas minoritas di negara ini terlindungi di Suriah masa depan; seperti yang telah disebutkan, sektarianisme dan ketakutan terhadap dominasi mayoritas Sunni jelas mendorong banyak Alawi, Kristen, Druze, dan Syiah untuk berpihak pada rezim[33]. Memang benar, kemajuan menuju penghormatan terhadap pluralisme budaya, sebagaimana menuju penyelesaian perang saudara secara umum, kini sangat terhambat oleh kebangkitan ISIS, dengan dinamika aneh yang disimbolkan oleh fenomena tak terduga bahwa kekuatan udara NATO/GCC membom posisi di dalam wilayah Suriah yang dikuasai oleh elemen oposisi yang sebelumnya mereka dukung melawan Assad.
Janji Revolusi Rojava ?
Di tengah Perang Saudara Suriah yang penuh dengan kehancuran dan penderitaan, salah satu kemajuan yang menjanjikan adalah munculnya otonomi Kurdi di timur laut negara itu, yang dikenal sebagai Kurdistan Barat atau Rojava. Di sana, PYD dan Kelompok Komunitas Kurdi (KCK) telah mengawasi apa yang oleh beberapa pengamat disebut sebagai revolusi sosial besar-besaran – “Revolusi Rojava” – yang terinspirasi oleh anarkisme Murray Bookchin. Meskipun revolusi ini dikatakan mengikuti filosofi Bookchin tentang ekologi sosial dan munisipalisme libertarian, KCK merujuk praktik ini sebagai "konfederalisme demokratis" atau "komunalisme Kurdi". Perubahan ini diyakini mencerminkan perubahan internal Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang berafiliasi dengan PYD dan KCK, dari pandangan Marxis-Leninis-Maois yang berfokus pada pembebasan nasional Kurdi menjadi pendekatan komunal-anarkis, mirip dengan yang diterapkan oleh Zapatista di Meksiko selatan. Beberapa hasil yang dilaporkan dari komunitas KCK, terutama berkat upaya Gerakan Masyarakat Demokratik atau Tev-Dem, meliputi peningkatan demokrasi langsung, pengurangan penggunaan mata uang, dan peralihan ke produksi koperasi. Selain itu, mereka sangat menekankan pembebasan perempuan dan keseimbangan ekologi[34] .
Baru-baru ini, perhatian dunia tertuju pada Unit Perlindungan Rakyat (YPG) dan Unit Perlindungan Perempuan (YPJ), ketika pasukan ISIS secara bertahap mengepung kota Kobanê didekat perbatasan Turki selama berbulan-bulan. Pengepungan ini mengakibatkan pengungsian ratusan ribu warga Kurdi, serta kekhawatiran bahwa jika pasukan Salafi menang, mereka akan melakukan genosida. Akhirnya, koalisi AS dan negara-negara monarki Arab melakukan intervensi melalui serangan udara terhadap pasukan ISIS yang dimulai pada Agustus 2014. Diperkirakan sekitar enam ratus serangan udara yang menargetkan pasukan ISIS didalam dan sekitar Kobanê, yang secara signifikan membantu kemenangan YPG atas ISIS pada akhir Januari 2015.
Serangan ISIS terhadap afiliasi PKK di Rojava – serangan yang akhirnya berhasil dipukul mundur dengan bantuan intervensi udara NATO – bukanlah pertama kalinya kelompok Kurdi ini berkonflik dengan elemen-elemen yang menentang Assad. Pada akhir 2012 dan awal 2013, PYD dan YPG/YPJ diserang oleh unit-unit Tentara Pembebasan Suriah (FSA), seperti halnya mereka juga menghadapi serangan dari alNusra di waktu lain. Namun, beberapa brigade FSA sebenarnya mendukung YPG/YPJ dalam mempertahankan Kobanê. Hubungan antara Kurdi dan pemberontak Suriah tidak selalu harmonis. Seperti halnya dengan Alawi dan Kristen, Kurdi di Suriah – yang sebagian besar juga beragama Sunni – tidak mempercayai oposisi Suriah yang didominasi oleh nasionalis Arab, yang terbukti enggan untuk secara jelas memastikan hak-hak minoritas dalam masa depan pasca-Assad. [35] Sebuah paralel yang jelas dapat ditarik di sini dengan hubungan antara orang Arab Aljazair dan minoritas Berber atau Kabyle yang tinggal di bagian timur Aljazair, karena orang Kabyle telah menentang kecenderungan yang mencerminkan chauvinisme Arab dan sentralisasi kekuasaan dengan cara yang sangat militan selama setengah abad setelah kemerdekaan dari Prancis[36] .
Meskipun PYD, KCK, dan YPG/YPJ di Rojava telah mencapai kemajuan sosial-politik yang signifikan di bawah kondisi yang sulit, tetap ada skeptisisme dan kekhawatiran mengenai arah Revolusi Rojava. Dari perspektif anarko-sindikalis, beberapa pihak mungkin mempertanyakan kecenderungan parlementer liberal dari beberapa faksi Kurdi dibandingkan dengan konsep dewan demokrasi langsung yang dianut oleh Tev-Dem dan KCK. Anarkis harus melihat eksperimen Rojava secara objektif, tanpa mengabaikan kecenderungan ke arah demokrasi sosial parlementer dan sentralisasi dalam gerakan ini, tetapi juga tidak sepenuhnya menolaknya hanya karena alasan tersebut. Selain itu, peristiwa baru-baru ini di Kobanê, di mana pasukan udara NATO/GCC melancarkan pengeboman selama empat bulan berturut-turut terhadap posisi ISIS yang dimulai pada bulan September, tepat ketika pertahanan mereka hampir runtuh dan kota itu terancam jatuh, menimbulkan pertanyaan tentang karakter revolusioner dari gerakan radikal Kurdi ini.
Jika gerakan ini bergantung pada militer AS untuk menyelamatkan dirinya dari ISIS, seberapa anti-imperialistis mereka sebenarnya ? Namun, bisa juga diperdebatkan bahwa AS dan sekutunya memiliki tanggung jawab untuk melindungi Kobanê dari jatuh ke tangan ISIS, mengingat kekuatan hegemonik ini pada berbagai tingkatan turut berperan dalam munculnya ISIS, terutama jika melihat persenjataan yang dimiliki oleh ISIS. Meski begitu, tanpa mengabaikan perbedaan yang jelas dalam orientasi politik antara kasus Rojava dengan Libya, apakah "aliansi taktis" ini antara kaum revolusioner dan reaksioner sangat berbeda dengan dukungan militer yang diberikan Obama dan Prancis kepada pemberontak Benghazi yang menentang Gadhafi ? Jika seseorang menyambut baik intervensi Angkatan Udara AS untuk “menyelamatkan Kobanê”, dapatkah dia benar-benar menolak seruan beberapa elemen dalam oposisi anti-Assad untuk zona larangan terbang yang ditegakkan oleh AS di Suriah ? David Graeber memicu kontroversi besar di kalangan kiri ketika dia menyarankan pada awal Oktober – yaitu, pada awal kampanye serangan udara – bahwa Barat harus memberikan bantuan militer kepada Kurdi di Kobanê, atau setidaknya mendesak Perdana Menteri Turki, Tayyip Erdoğan untuk membuka perbatasan guna memasok kembali YPG/YPJ yang terkepung dan mengizinkan bala bantuan Kurdi seperti Peshmerga – yang pada akhirnya diizinkan melintasi perbatasan pada akhir Oktober. Apa pun yang dipikirkan tentang moralitas serangan udara imperialis untuk mempertahankan proses revolusi sosial, kenyataannya adalah bahwa pemerintahan Obama kini telah menjalin hubungan langsung dengan PYD, dan dilaporkan telah memulai pembicaraan langsung dengan kelompok tersebut. Memang, masalah ini adalah dilema yang kompleks, tanpa jawaban yang jelas.
Kesimpulan: Implikasi Sejarah dan Filosofis dari Pemberontakan Suriah
Untuk menutup diskusi mengenai Suriah ini, yang sejauh ini didominasi oleh geopolitik, ada baiknya mempertimbangkan beberapa aspek sejarah dan filosofis. Pemberontakan Suriah memberikan contoh lain dari pemberontakan massa yang menuntut partisipasi politik; dalam pengertian ini, pemberontakan tersebut bergabung dengan daftar panjang pemberontakan rakyat yang bermartabat yang bertujuan mendirikan Kekuasaan Rakyat, sebagaimana dicatat oleh George Katsiaficas. Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Nader Hashemi dalam The Syria Dilemma (2013) – pertanyaan yang diambil dari tradisi sejarah sayap kiri dan revolusioner – rakyat Suriah memang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, dan perjuangan mereka melawan Ba'athisme dalam banyak hal mirip dengan perjuangan melawan dominasi imperialis Prancis sebelumnya. Namun, sangat dipertanyakan apakah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah yang didukung oleh Hashemi, yaitu zona larangan terbang yang ditegakkan oleh NATO dan GCC, serta dukungan finansial dan militer yang lebih besar untuk pemberontak "moderat"[37] .
Pertanyaan lain yang perlu direnungkan adalah, apakah rakyat Suriah telah "mewarisi" sikap sumoud (keteguhan) dan perlawanan dari Ba'athisme – yang mungkin menjadi salah satu aspek positif dari rezim tersebut. Meski hasil jajak pendapat terbaru dari rakyat Suriah, baik yang tinggal di dalam maupun di luar negeri masih belum diketahui, tampaknya mereka mendukung perjuangan Palestina dan menentang rencana AS/Israel/GCC untuk kawasan tersebut. Jika diberi kesempatan, diharapkan mereka dapat membawa perlawanan ini ke tingkat dialektis yang lebih tinggi daripada yang telah ditunjukkan oleh Assad, dalam mendukung perjuangan global untuk perubahan antisistemik. Namun, kolaborasi yang diamati antara elemen-elemen oposisi anti-Assad dan revolusioner Kurdi dengan AS/Israel menambah kompleksitas situasi ini, belum lagi hubungan antara faksi sayap kanan oposisi yang terikat dengan Wahhabisme dan dukungan mereka dari GCC.
Dari perspektif filsafat politik, pemberontakan Suriah dan perang sipil menghadirkan sejumlah ideologi yang menarik untuk direnungkan. Meskipun jelas bersifat atavistik dalam keinginannya untuk membangun kembali Kekhalifahan di Levant, ISIS tidak sepenuhnya bersifat abad pertengahan dalam pendekatannya, sebagaimana terlihat dari video dan propaganda mereka yang canggih. Selain itu, seperti yang dikemukakan oleh Murtaza Hussein, ISIS dapat dianggap lebih mirip dengan Leninisme, Pengawal Merah Maois, dan Khmer Merah, daripada kaum Muslim awal, mengingat teori yang mereka klaim ikuti, yaitu “pembebasan rakyat (atau Umma)” dari atas melalui kekerasan ekstrem, seperti yang dijalankan oleh kelompok vanguard. Pendekatan ini mirip dengan yang diambil oleh Sayyid Qutb, anggota awal Ikhwanul Muslimin, yang teorinya tentang Islam revolusioner dikembangkan di atas fondasi filsafat Lenin, dengan Islam menggantikan komunisme sebagai solusi sejarah dunia terhadap perjuangan kelas dan alienasi manusia[38]. Di sisi lain, gaya organisasi dan filosofi dasar dari YPG dan YPJ dapat dibandingkan dengan tentara anarkis Ukraina Nestor Makhno, Makhnovshchina, serta brigade anarko-sindikalis CNT/FAI dalam Revolusi Spanyol. Dalam hal ini, unsur-unsur FSA juga dapat dikatakan memiliki elemen libertarian – bukan secara khusus dalam pandangan politik banyak pejuang yang terafiliasi, terutama mengingat pembelotan massal unit-unit FSA ke kelompok-kelompok seperti alNusra dan ISIS, tetapi lebih dalam gaya operasional, karena FSA awalnya terdiri dari brigade yang sebagian besar terdesentralisasi dan otonom yang menolak struktur komando pusat, hingga Komando Militer Tertinggi (SMC) didirikan pada Desember 2012. Saat ini, menurut Patrick Cockburn, komandan FSA menerima perintah langsung dari Washington, sehingga kemiripan yang didalilkan antara struktur FSA dan kelompok-kelompok pejuang anarkis dalam sejarah kini dapat dianggap telah terlampaui oleh proses sejarah. Adapun Assad dan Ba'athisme Suriah, keduanya dapat dilihat sebagai varian dari tradisi Leninist dan Jacobin, jika kita mengesampingkan neoliberalisme Assad muda untuk sementara. Seperti di Irak di bawah Saddam Hussein (dan terlepas dari konflik antara Saddam dan Assad), Ba'athisme di Suriah telah mengambil bentuk kediktatoran sekuler yang mengklaim mewakili keinginan rakyat, baik Suriah maupun Arab secara keseluruhan, melalui semacam pengamatan sentralisme demokratis terhadap "kehendak umum", sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Jean-Jacques Rousseau. Menariknya, dalam pengertian vanguard ini, Ba'athisme dan proto-Leninisme Qutb secara politik berkumpul, meskipun mereka memiliki perbedaan mendasar tentang peran agama dalam masyarakat. Menurut narasinya sendiri, Ba'athisme Suriah telah "bertahan" menghadapi sikap-sikap yang dianggap dekaden dan taat beragama dari warga Suriah biasa, khususnya penduduk pedesaan dan kaum Sunni, dan dengan cara ini melestarikan pluralisme budaya dan agama, kebebasan relatif bagi perempuan, sekulerisme, perlawanan terhadap Zionisme dan imperialisme AS/GCC, dan "kemajuan" bangsa Arab – atau, begitulah argumen yang mendukung rezim.
Saya akan menutup dengan mengutip Herbert Marcuse yang membahas Walter Benjamin: "Bagi rakyat yang terbebas, yang telah ditebus dari kekerasan represif, terdapat alam yang juga dibebaskan dan ditebus."[39] Meskipun pemberontakan Suriah dan perang saudara jelas-jelas terutama tentang dominasi sosial dan penindasan manusia, perjuangan rakyat dan penderitaan massal di negara itu dapat dilihat sebagai representasi dari zaman ini, sebuah mikrokosmos dari kekejaman yang dilakukan oleh kapitalisme akhir terhadap manusia dan alam. Selain kerugian manusia yang jelas, perang saudara ini juga pasti sangat merusak lingkungan Levant, seperti halnya perang-perang lainnya, termasuk perang Negara Turki melawan Kurdi, sebagaimana diamati oleh asosiasi lingkungan Cilo-Der Nature[40]. Perjuangan politik di Levant, yang mencakup elemen liberal, reaksioner, fundamentalis, dan revolusioner yang bersatu melawan teror negara, negara polisi, dan militerisme, menerangi perjuangan umum untuk kebebasan umat manusia, yang tampaknya masih berkembang dalam tahap embrionik. Tanpa diragukan lagi, revolusi global tidak hanya dibuat untuk umat manusia, tetapi juga untuk alam, tanpa alam manusia tidak bisa hidup, seperti yang ditunjukkan oleh kekeringan panjang di Suriah. Faktanya – dengan merujuk lagi pada konferensi COP20 baru-baru ini – pemberontakan ini menunjukkan satu-satunya cara yang tampaknya dapat menghentikan tren menuju kehancuran total: yaitu, tindakan langsung, non-kooperasi, dan pembangkangan sipil. Meskipun ditolak, dibelenggu, dan dipukul mundur, semangat humanis-insureksional yang terlihat dalam pemberontakan Suriah dan Revolusi Rojava memegang janji besar bagi politik radikal saat ini dan masa depan: “keutamaan akal budi atas tradisi dan otoritas”, sebuah akhir yang ditegaskan pada abad kesembilan oleh Ibn al-Rawandi, seorang tokoh heretik dari Baghdad. Saya akan mengakhiri dengan sebuah pepatah Kurdi terkenal, yang saya pelajari dari anarka-feminis Dilar Dirik, yang berbicara tentang "Demokrasi Tanpa Negara": "Berhodan jian-e!" ("Perlawanan adalah kehidupan!")
Versi pendek dari pembicaraan ini pertama kali disampaikan pada Boston Anarchist Bookfair November 2014.
Daftar Pustaka:
[5] Ibid 60–61. [8] Erlich 172. [9] Ibid 209. [19] Ibid 54. [21] Ibid 57. [22] Ibid 58.
[1] Firas Massouh, “Left Out? The Syrian Revolution and the Crisis of the Left,” Global Communism (2013), 52.
[2] Emile Hokayem, Syria’s Uprising and the Fracturing of the Levant (London: Routledge, 2013), 57, 192.
[3] Reese Erlich, Inside Syria: The Backstory of Their Civil War and What the World Can Expect (Amherst, Massachusetts: Prometheus Books, 2014), 48.
[4] Ibid, 50–57.
[6] Ibid 61; Gilbert Achcar, The People Want, trans. G.M. Goshgarian (Berkeley: University of California Press, 2013) 173.
[7] Hokayem 172–4.
[10] Erlich 146–149, 71.
[11] Massouh, 60; Erlich 67–68.
[12] Hokayem 22.
[13] Ibid 26–27, 43.
[14] Cited in Massouh, 63.
[15] Achcar 177.
[16] Ibid 178.
[17] Ibid 178–179.
[18] Hokayem 45–49.
[20] Ibid 40–41.
[23] Achcar 174. [24] Ibid 182. [25] Hokayem 69. [26] Stephen Starr, Revolt in Syria: Eye-Witness to the Uprising (London: Hurst and Company, 2012), 29–54. [27] Hokayem 81. [28] Erlich, 250–255. [29] The two principal sides are Assad and ISIS, though the FSA could be considered a third front (one that arguably is on the way out), with the popular civil struggle against Ba’athism a fourth. [30] Gilbert Achcar, Eastern Cauldron: Islam, Afghanistan, Palestine, and Iraq in a Marxist Mirror (New York: Monthly Review Press, 2003). [31] Massouh, 58–59. [32] Richard Falk, “What Should be Done About the Syrian Tragedy?” The Syria Dilemma, eds. Nader Hoshemi and Danny Postel (Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2013), 61– 75. [33] Hokayem 11. [35] Hokayem 80. [36] David Porter, Eyes to the South: French Anarchists and Algeria (Oakland: AK Press, 2012). [37] Nader Hashemi, “Syria, Savagery, and Self-Determination: What the AntiInterventionists are Missing,” The Syria Dilemma, 221–234. [39] Herbert Marcuse, Marxism, Revolution, and Utopia: Collected Papers. Volume 6, ed. Douglas Kellner and Clayton Pierce (London: Routledge, 2014), 126. [40] TATORT Kurdistan, 158–60.
[34] For more details on the KCK’s accomplishments in Northern Kurdistan (Turkey), please see TATORT Kurdistan, Democratic Autonomy in North Kurdistan: The Council Movement, Gender Liberation, and Ecology, trans. Janet Biehl (Porsgrunn, Norway: New Compass Press, 2013).
[38] As Adam Curtis explains in “The Power of Nightmares,” Qutb sought to apply authoritarian-socialist lines of analysis to the study of the Arab masses, who he thought had inauthentically internalized and accepted capitalist, materialist values from the West that fundamentally conflicted with the “truth” of Islam.