PERLINVUNGAN tlAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PROSES PElv113UATAN VAN PROVUK KER-f\JINAN
GAPITWAYANG VARI TANVUK KER'BAU
VI VESA KUWEL, KLATEN,JAWA TENGAH.
(Sebagai Bahan Penyusunan Kebijakan Melindungi Hak Cipta Bangsa)
Direktorat •budayaan :::.:26
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DEPUTI BIDANG NILAI BUDAYA, SENI DAN FILM
1ll ~ C""(\ _..L ; p r if; [ ) • ') I) '0 t t<-
PFRLINVUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PROSES PEM'BUA TAN VAN PROVUK KE'RI\]INAN
GAPITWAYANG
VARI TANVUK KERBAU
VI VESA KUWEL, KLATEN,JAWA TENGAT!
(Sebagai Bahan Penyusunan Kebijakan Melindungi Hak Cipta Bangsa)
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DEPUTI BIDANG NILAI BUDAYA, SENI DAN FILM
DAFfARISI
Halaman PENDAHULUAN A. Latar B. Tujuan C. Sasaran 2 GAMBARAN UMUM KERAJINAN GAPIT DARI TANDUK KERBAU DI DESA KUWEL, KLATEN A. Kondisi Geografis Desa Kuwel, Klaten 3 B. Sejarah Perkembangan Kerajinan Gapit dari Tanduk Kerbau 3 di Desa Kuwel, Klaten C. Pembuatan Gapit dari Tanduk Kerbau di Desa Kuwel 5 1. Tahap Pembelahan 6 2. Proses Pembakaran 7 3. Proses Perendaman 7 4. Proses Pembentukan 7 5. Proses Finishing 8 DOKUMENTASI FOTO PEMBUATAN 9- 16 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HaKI DI INDONESIA A. Yang Dimaksud dengan HaKI 17 1. Hak Cipta 19 2. Paten 20 3. Merek 23 4. Desain Industri 26 5. Rahasia Dagang 26 B. Kepemilikan, Pengalihan Dan Lisensi Haki 27 1. Kepemilikan HaKl 27 2. Pengalihan Hak atas HaKl 28 3. Lisensi 28
PERLINDUNGAN HAKI BAGI PROSES PEMBUATAN DAN PRODUK KERAJINAN GAPIT WAYANG, DESA KUWEL, KLATEN 31 A. Proses Pembuatan Kerajinan Gapit Wayang dari Tanduk Kerbau di Desa Kuwel, Klaten 31 1. Tinjauan berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2001 31 tentang Paten 2. Tinjauan berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2000 32 ten tang Rahasia Dagang B. Prnduk Kerajinan Gapit Wayang dari Tanduk Kerbau di Desa Kuwel, Klaten 33 I. Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 33 2001 Ten tang Merek 2. Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 33 2000 Ten tang Desain Industri 3. Perlindungan Kerajinan Gap it dari Tanduk Kerb au di Desa 34 Kuwe1, !Gaten sebagai Hak Cipta PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL (TRADITIONAL KNOWLEDGE) 36 PENUTUP A. Kesimpulan 37 B. Saran 38
PENDAHULUAN
A. Latar
Indonesia adalah negara majemuk dengan keanekaragan1an budaya yang perlu dilindungi dan dilestarikan keberadaannya. Dalam rangka melindungi kebudayaan Indonesia baik berupa warisan budaya masa lampau maupun budaya masa kini maka perlu diberikan perlindungan yangjelas agar terpeliharanya kebudayaan itu sendiri, apalagi dalam era globalisasi sekarang ini batas wilayah dan negara semakin tidakjelas dan sangat dimungkinkan akan terjadinya bentuk pelanggaran-pelanggaran di berbagai bidang termasuk pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional.
Untuk mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Indonesia dalam rangka melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) warganya telah menerbitkan Undang-UndangHak Cipta Nomor 12 tahun 1997. Namun pelaksanaan UU tersebut banyak mengalarni kendala di dalam masyarakat terutama rendahnya pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya atas UU tersebut. Dalam upaya membantu pelaksanaan UU Hak Cipta tersebut dan membantu masyarakat agar hak-hak atas karya intelektualnya berujud Pengetahuan Tradisional terlindungi sekaligus sebagai upaya memberdayakan masyarakat maka Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata melalui Asdep Pemberdayaan Masyarakat Deputi Nilai Budaya, Seni dan Film akan menyusun naskah kebijakan di bidang hak cipta bangsa dengan memberikan Hak Atas Kekayaan Intelektual terhadap Pengetahuan Tradisional yang terdapat di daerah-daerah seluruh Indonesia.
Salah satu karya intelektual tradisional yang perlu untuk mendapatkan perlindungan adalah kerajinan gapit wayang dari tanduk kerbau di Desa Kuwel, Klaten. Ide untuk memanjangkan tanduk kerbau pada proses pembuatan gap it wayang perlu mendapatkan perlindungan sebagai karya intelektual tradisional agar tidak ditiru oleh bangsa lain.
B. Thjuan
1. Memberi motivasi kepada para pengrajin gapit wayang agar lebih kreatif dalam melakukan langkah-langkah inovatif dalam berkarya seni
2. Mengupayakan agar produk budaya bangsa yang merupakan kekayaan intelektual tradisional berupa ker<Uinan gap it wayang dari tanduk kerbau mendapatkan perlindungan dari HaKI
3. Meningkatkan taraf hidup pengrajin gapit wayang agar kehidupannya lebih sejahtera
C. Sasaran
1. Terinventarisasi dan terdokumentasikannyadata tentang kerajinan gapit wayang dari tanduk kerbau.
2. Tersusunnya naskah tentang kerajinan gapit wayang sebagai bahan penyusunan kebijakan melindungi Hak Cipta Bangsa
GAMBARAN UMUM KERAJINAN GAPIT DARI TANDUK KERBAU DI DESA KUWEL, KLATEN
A. Kondisi Geografis Desa Kuwel, Klaten
Desa Kuwel termasuk dalam Kecamatan Polanhaijo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani, karena desa ini memang dekat persawahan. Adapun pekeijaan sebagai pengrajin dilakukan untuk menambah pendapatan keluarga. Walaupun sebagai pekeijaan sampingan tetapi dikeijakan serius.
Adapun bahan dari gapit wayang yaitu tanduk kerbau, pada saat ini didatangkan dari Flores, Nusa Tenggara Timur karena kualitasnya lebih baik dan lebih panjang. Sedangkan tanduk kerbau yang ada di Desa Kuwel khususnya dan J awa pada umurnnya kurang bagus dan lebih pendek yaitu kurang lebih 50 em. Persediaan tanduk kerbau di wilayah tersebut dan sekitamya dulu memang berlimpah karena masyarakatnya banyak memelihara kerb au sebagai keperluan membaj ak di sawah, tetapi sekarang ini mulai menipis seiring dengan era industrialisasi dan berkurangnya lahan persawahan. Untuk itu tanduk kerbau lokal di daerah terse but perlu segera mendapat perhatian. Sedangkan tanduk kerbau yang didatangkan dari Florespun saat ini juga mengalami kendala karena sulitnya mendapat bahan terse but.
Jadi alam sangat mendukung usaha pengrajin tanduk di desa Kuwel, walaupun kondisi saat ini memang mulai mengkhawatirkan untuk mendapatkan tanduk kerbau sebagai bahan utamakerajinan gapit wayang dan kerajinan lainnya.
B. Sejarah Perkembangan Kerajinan Gapit dari Tanduk Kerbau di Desa Kuwel, Klaten
Salah satu unsur kebudayaan Indonesia asli yang sudah tercipta, sebelum ada pengaruh dari kultur Hindu, adalah wayang. Ilmuwan GAJ Hazu menambahkan bahwa teater wayang sudah ada di nusantara pada em pat abad Sebelum Masehi. Dalam perjalanan zaman, teaterwayang makin lama makin diperkaya dengan terciptanya berbagai jenis wayang. Salah satu diantaranya adalah wayang kulit yang sudah sangat tua tradisinya dan kemudian populer dengan wayang purwa.
Menurut Kitab Pustakaradja dan Sastra Miruda, wayang purwa ditemukan oleh raja J ayabhaya dari kerajaan Mamenang di J awa Timur kira-kira pada tahun 1069 Caka atau 1147 Sesudah Masehi. Disebutkan pula dalam pustaka Aijuna Wiwaha diperoleh petunjuk bahwa pada abad XI Masehi sudah dikenal adanya pertunjukan wayang kulit yang diukir (walulang mukir).
Pada awalnya pagelaran wayang berfungsi untuk upacara keagamaan yaitu pemujaan kepada roh leluhur. Misalnya pertunjukan di Suku Papua, Irian, pertunjukan wayang Calon Arang di Bali dan sebagainya. Kemudian pada perkembangannya wayang juga berfungsi sebagai alat komunikasi penyampaian pesan dari seorang dalang kepada pemirsanya. Cara ini terutama digunakan para wali di tanah Jawa dalam menyebarkan agama Islam ke seluruh nusantara. Sedangkan saat ini wayang lebih banyak digunakan sebagai alat hiburan terutarna akibat banyaknya perubahan fungsi yang berkembang disesuaikan dengan jaman walaupun fungsi media kultural dalam pagelaran wayang masih tetap dipertahankan.
Wayang kulit awalnya dibuat dari kertas, tetapi bahan ini mudah rusak dan tidak tahan lama, maka untuk mengatasi hal ini wayang kemudian dibuat dari kulit binatang, terutama kulit lembu. Wayang kulit berfungsi atau dapat digerakkan ( dimainkan oleh dalang) apabila sudah digapit. Jadi gapit ini san gat penting agar wayang tersebut bisa berfungsi dengan baik. Fungsi gapit yaitu agarwayang dapat tegak dan dapat digerakkan dengan leluasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1990, arti gap it adalah bilah penjepit.
Pada awalnya gap it terbuat dari kayu, bambu atau rotan, tetapi karena bahan ini tidak bisa tahan lama kemudian gapit dibuat dari tanduk kerbau, yang hasilnya lebih bagus dan awet. Selain kuat dan tahan lama, gapit inijuga terlihat indah. Pada bagian tertentu gapit dapat diukir atau dilukis disesuaikan dengan j en is wayang. Dengan demikian hal ini bisa menambah keindahan wayang yang menjadikan nilai tambah tersendiri sehingga membuat orang semakin tertarik pada wayang.
Kerajinan gapit dari tanduk kerbau ini berkembang di Desa Kuwel, Klaten. Sejarah perkembangannya memang tidak diketahui secara pasti, tetapi Desa Kuwel ini sudah dikenal dari dulu sebagai pemasok barang keraj inan kepada keraton termasuk gapit wayang dari tanduk kerbau. Hal ini menandakan bahwa memang masyarakat Desa Kuwel yang memulai dan mengembangkan kerajinan gapit dari tanduk.
Pada saat ini kerajinan ini sudah mulai menyebar ke beberapa wilayah diantaranya daerah Wonogiri, Sukoharjo dan Jakarta. Di sam ping kerajinan gapit, Desa Kuwel juga menghasilkan beberapa jenis kerajinan yang terbuat dari tanduk kerbau seperti sisir, kipas dan sebagainya.
c. Pembuatan Gapit dari Tanduk Kerb au di Desa Kuwel
Proses pembuatan gapit wayang dari tanduk kerbau ini memerlukan teknik tersendiri dan dapat dibilang unik karena tanduk kerbau yang panjangnya lebih kurang 50 em dapat dijadikan gapit wayang dengan panjang I sampai dengan I ,5 meter. Bisa dibayangkan bagaimana tanduk yang keras tersebut dapat dipanj angkan sedemikian rupa tanpa men yam bung dan disesuaikan dengan bentuk wayang. Tidaklah berlebihan apabila gagasan awal untuk memanjangkan tanduk kerbau tanpa sambungan dan mengolah menjadi kerajinan gapit tersebut perlu mendapat penghargaan dan perlindungan. Lebih-lebih gapit dari tanduk kerbau dapat memperindah wayang karena wamanya yang mengkilat dan dapat dibentuk dengan indah.
Untuk itu, teknik memanjangkan tanduk kerbau tanpa sambungan dalam proses pembuatan gapit wayang perlu mendapatkan perhatian agar di kemudian hari tradisi ini dapat dipertahankan dan tidak ditiru oleh pihak asing yang akhimya dapat merugikan kita.
Fungsi gapit disamping untuk menjepit wayang agar bisa digerakkan maupun dapat berdiri tegak,juga untuk memperindah wayang tersebut. Hal ini bisa dilihat bahwa semakin bagus gapit wayang semakin indah pula wayang tersebut. Seperti kita ketahui ada 2 (dua) macam gapit, yaitu gapit dengan sambungan dan gapit tanpa sambungan. Gapit tanpa sambungan memiliki nilai yang lebih tinggi daripada gapit dengan sambungan, karena selain proses pembuatannya yang lebih rumit juga hasil akhimya lebih bagus. Oleh karena itujenis gapit ini lebih banyak dipesan orang.
Proses pemanjangan tanduk kerbau ini memerlukan keahlian tersendiri dan prosesnya sangat rumit serta harus sabar dan berhati-hati sebab kalau tidak tanduk tersebut bisa patah dan tidak dapat diluruskan sehingga untuk mendapatkan gapit tanpa sambungan akan gagal. Oleh karena itu keahlian memanjangkan tanduk kerbau yang demikian keras dari sepanjang 50 (lima puluh) em menjadi I (satu) sampai dengan I ,5 (satu koma lima) meter dalam bentuk gapit wayang perlu dihargai sebagai suatu gagasan yang cemerlang. Oleh karena itu keahlian dan keterampilan memanjangkan tanduk perlu mendapat penghargaan dan perlindungan dari Pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk melestarikan tradisi tersebut juga melindungi eksploitasi dari pihak asing yang akhirnya akan merugikan bangsa kita. Teknik memanjangkan tanduk kerbau terse but sampai saat ini masih di laksanakan para pengrajin dari tanduk di Desa Kuwel, Klaten.
Proses pembuatan gapit wayang ada 5 (lima) tahap:
I. Pembelahan;
2. Pembakaran;
3. Perendaman;
4. Pembentukan;
5. Finishing.
1. Tahap Pembelahan
Pembelahan tanduk kerbau dilakukan dengan memakai alat gergaji. Sebelumnya tanduk ditandai dengan menggaris bagian tengah dengan menggunakan spidol. Pembelahan dilakukan dengan alat penjepit tanduk (tanggem). Waktu yang diperlukan untuk membelah tanduk sangat tergantung pada panjang pendek dan keras tidaknya tanduk. Ada 2 ( dua) cara dalam membentuk cal on gap it, yaitu gapit tanpa sambungan dan gap it dengan sambungan.
1i
Gapit tanpa sambungan dilaksanakan dengan mengebor bagian tengah pangkal tanduk sebagai tanda bagian yang akan diluruskan. Proses pelurusan tanduk itu sangat rumit dan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak patah. Gapit tanpa sambungan ini lebih istimewa karena tampak lebih indah ketika menggapit wayang dan secara ekonomis memiliki nilai lebih tinggi karena wayang yang menggunakan gapit tanpa sambungan harganyajauh lebih mahal.
Pembuatan gapit dengan sambungan diJaksanakan dengan cara membeJah Jangsung tanduk tersebut untuk kemudian disambung. Jenis ini tidak tampak istimewa karena keJihatan sambungannya, tetapi kelebihan gapit ini adalah Jebih luwes daJam penggunaannya karena dapat disesuaikan dengan ukuran wayang yang akan digapit sehingga gap it ini tidak mudah patah pada saat digunakan.
2. Proses Pembakaran
Tahap ini dimulai dari tanduk yang sudah menjadi caJon gapit kemudian dibakar dengan menggunakan kompor. Cara pembakarannya sederhana, yaitu caJon gapit itu dipanggang di atas kompor. Untukjenis gapit tanpa sambungan dimuJai dari bagian tengah yaitu bagian yang telah diluruskan, agar bagian tersebut menjadi Jebih kuat, Jurus dan Jebih matang. Sedangkanjenis gapit dengan sambungan proses dapat dilakukan dari ujung atau pinggir tanduk.
3. Proses Perendaman
Tanduk atau calon gapit yang sudah dibakar kemudian dimasukkan dalam air untuk direndam selama minimal 12 ( dua beJas) jam. Hal ini dimaksudkan agar tanduk terse but tidak terlalu keras sehingga mudah dikupas atau dibentuk. Perendaman sebaiknya dilakukan tidak terlalu lama karena tanduk yang terJalu lembek tidak bagus untuk dijadikan gap it.
4. Proses Pembentukan
Setelah proses perendaman, tanduk atau calon gapit tersebut perlu dikupas untuk mengetahui tanduk tersebut matang atau belum. BiJa bel urn matang maka perlu dipanggang atau dibakar kembali diatas kompor pada semua bagian tanduk tersebut kemudian tanduk yang sudah dibakar tersebut direndam Jagi daJam air selama 4 ( empat) hingga 5 (lima) jam. Hal ini dimaksudkan agar daJam proses pembentukannya, tanduk ini mudah dikupas. AJat yang digunakan daJam proses ini adalah tatah dan amp las. Hal terpenting untuk proses ini adalah saat pembentukan "Jukh", yaitu bentuk lengkungan yang merupakan ciri khas gapit wayang. Proses ini memerJukan ketrampiJan tersendiri karena sangat rumit dan harus berhati-hati. Alat yang dipakai adalah kikir khusus sebagai alat untuk membentuk lengkungan dan genukan. Disamping membuat lukh tersebut daJam gapit juga perJu diperhatikan dalam membuat bagian bawah atau bagian yang meruncing tersebut agar kelihatan serasi. Alat yang dipakai adalah kapak kecil. Setelah gapit terbentuk maka perlu dikupas dengan pisau khusus sehingga permukaan lebih rata, saat pengupasan akan menghasilkan siladan tanduk yang digunakan dalam proses penggilapan. Proses ini dilakukan dengan cara memberi olesan gamping pada permukaan gapit, kemudian digosok dengan siladan tanduk untuk mendapatkan gapit yang mengkilat.
5. Proses Finishing
Merupakan tahap penyelesaian akhir dari proses pembuatan gapit. Dimulai dari dari mengikat gapit tersebut agar lurus. Untuk gapit dengan sambungan perlu disambung dulu dengan paku baru diikat dengan tali rafia dan diluruskan. Setelah lurus baru disiapkan untuk dilengkungkan atau dibelokkan sesuai dengan ukuran danjenis wayang yang akan digapit. Sebelum dilaksanakan pelengkungan ini, harus diketahui dulu ukuran gapit ini sesuai dengan jenis wayang yang mana. Setelah diketahui jenisnya dapat disimpulkan bagian yang perlu dilengkungkan. Proses pelengkungan gapit tersebut dengan memanggang bagian yang dilengkungkan di atas lampu. Setelah sesuai dengan bentuk tubuh wayang, tahap selanjutnya adalah pelepasan tali rafia.
Alat-alat yang digunakan
Alat tatakan
Bahan Baku (Tanduk Kerbau)
Bahan Baku (Tanduk Kerbau)
Proses Pembelahan Tanduk
Hasil Pembelahan Tanduk Menjadi Dua Bagian
Proses Pembelahan Tanduk
Hasil Pembelahan Tanduk Menjadi Seperempat Bagian
Proses Pembersihan Kulit Tanduk
Cara Membelah Tanduk Tanpa Sambungan
Cara Merenggangkan Tanduk ..___ __ _ Tanpa Sambungan
Cara Membakar Tanduk
Proses Pembersihan dan Pembentukan Calon Gapit
Pembuatan Lukh Pada Calon Gapit
Pelurusan Calon Gapit Wayang
Hasil Gapit
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HaKI Dl INDONESIA
Tujuan dari peraturan perundang-illldangan dibidang HaKI menjadi sangat penting untuk memajukan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini terlihat dari keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade on Counterfeit Goods) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang ditandatangani pada tanggal 15 April 1994 (Undang-U ndang R.I. No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahaan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunis/Agreement Establishing the World Trade Organization). Persetujuan TRIPs merupakan Persetujuan yang mengatur ten tang Aspek -aspek Perdagangan yang mensyaratkan adanya perlindilllgan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang merupakan standar internasional yang harus dipakai berkenaan dengan HaKI. HaKI terdiri dari Hak Cipta dan Hak-Hak yang terkait (Copyright and Related Rights), Merek Dagang (Trademarks), lndikasi Geografis (Geographical Indication), Desain lndustri (Industrial Designs), Paten (Patents), Desain Tata Letak Sirkit Terpadu (Layout-Designs/Topographies of Integrated Circuits), Rahasia Dagang (Protection of Undisclosed Information) dan Pengawasan terhadap Praktek yang membatasi Konkurensi Dalam Kontrak Lisensi (Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licenses).
A. Yang Dimaksud Dengan Haki
Indonesia telah merniliki 6 ( enam) Undang-Undang dibidang HaKI, yaitu:
1. Undang-Undang No. 12 tahun 1997 tentang Perubahan atas UndangUndang No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-illldang No.7 tahun 1987.
2. Undang-Undang No. 30 tahill12000 tentang Rahasia Dagang;
3. Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;
4. Undang-Undang No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
5. Undang-Undang No. 14 tahill12001 tentang Paten;
6. Undang-Undang No. 15 tahun 2001 ten tang Merek.
Pada tanggal 7 Mei 1997, Pemerintah R.I. telah pula meratifikasi 5 (lima) petjanjian dan traktat intemasional dibidang HaKI dengan Keppres, sebagai berikut:
1. Keputusan Presiden R.I. No. 15 tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 24 tahun 1994 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.
2. Keputusan Presiden R.I. No. 16 tahun 1997 tentang Pengesahan Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations Under PCT.
3. Keputusan presiden R.I. No. 17 tahun 1997 ten tang Pengesahan Trademark Law Treaty.
4. Keputusan Presiden R.I. No. 18 tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.
5. Keputusan Presiden R.I. No. 19 tahun 1997 ten tang Pengesahan W!PO Copyright Treaty.
Peraturan perundang-undangan di bidang HaKI adalah bidang hukum yang berkaitan dengan hak-hak hukum yang berhubungan dengan upaya-upaya kreatif atau reputasi komersial dan goodwill. Pokok masalah dari HaKl sangat luas dan termasuk karya-karya literary dan artistic, film, program komputer, invensi, desain dan merek yang digunakan oleh para pedagang untuk barangbarang atau produk-produk ataujasa. Peraturan perundang-undangan HaKI melarang pihak-pihak lain untuk mengkopi atau mengambil keuntungan secara tidak jujur atau curang dari karya-karya atau reputasi dari orang lain dan memberikan ganti rugi apabila tetjadi kasus. Terdapat beberapa bentuk hakhak yang berbeda atau bidang-bidang hukum yang menimbulkan hak -hak yang bersamaan sebagai HaKI, yaitu sebagai berikut:
1. Hak Cipta
2. Paten
3. Merek
4. Desain Industri
5. Rahasia Dagang
6. Desain Tata Letak Sirkit Terpadu
1. Hak Cipta
Undang-Undang Hak Cipta mengatur clptaan-ciptaan yang di lindungi yang berupa ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Hak Cipta, misalnya karya cipta buku, karya cipta lukisan, patung, karya pertunjukan, karya siaran, dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (Neighbouring Rights) seperti pelaku karya pertunjukan, produserrekaman suara, dan lembaga penyiaran, yang masing-masing memiliki hak khusus yang dilindungi oleh Hak Cipta.
Dari segi substansi, Undang-Undang Hak Cipta menempatkan ciptaan a tau karya intelektual man usia dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sebagai obyek. Sejak Undang-Undang Hak Cipta No. 6 tahun 1982 diundangkan tahun 1982, Undang-Undang Hak Cipta tersebut telah dua kali direvisi, masing-masing dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1987 dan UndangUndang No. 12 tahun 1997. Untuk memperoleh perlindungan Hak Cipta, tidak diwajibkan melakukan pendaftaran, melainkan perlindungan hak cipta timbul secara otomatis pad a saat karya cipta diwujudkan (expression of the idea) sepanjang memenuhi unsur keaslian karya cipta.
Yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dari segi konsepsi, Undang-Undang Hak Cipta menegaskan definisi hak cipta sebagai hak yang bersifat khusus (exclusive) bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan (publication) a tau memperbanyak (reproduction) ciptaannya,· maupun memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Siapa yang dimaksud dengan pencipta, terrnasuk pemegang hak cipta yang menerima hak dari pencipta, dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Demikian pula isi dari hak eksklusif, baik yang berupa hak untuk mengumumkan maupun hak untuk memperbanyak (perbanyakan atau penggandaan) ciptaan maupun memberi ijin untuk itu memperoleh klarifikasi hukum yang memadai. Pembatasan terhadap hak cipta lazim disebut denganfair use ataufair dealing. Termasukfair use atau fair dealing adalah pengutipan ciptaan dengan menyebutkan surnbemya, pemakaian ciptaan untuk kepentingan yang bersifat non komersial atau penggunaan sebagian ciptaan orang lain sepanjang hal itu tidak menggangu kepentingan yang wajar dari pencipta. Fair dealing juga dijabarkan dalam bentuk penggunaan ciptaan untuk kepentingan pendidikan maupun penelitian dan pengembangan yang diatur dalarn mekanisme lisensi wajib (compulsory license). Tindakan eksploitasi seperti itu secara hukum dikualifikasi bukan sebagai pelanggaran hak cipta.
Karya-karya ciptaan yang dilindungi biasanya diperoleh dengan cara-cara perlindungan Hak Cipta yang terdiri dari hak-hak yang bervariasi, yang diklarifikasi sebagai "hak moral" dan "hak ekonomi" dari penciptanya. Beberapa perlindunganjuga diberikan bagi pelaku (performers), produsen rekaman suara (producers of phonogram) atau lembaga penyiaran (broadcasters},print publisher, cinematic producers dan lain-lain dengan cara melindungi "neighbouring rights " hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta) atau "derivative rights" (hak-hak pengalihwujudan). Jangka waktu utama perlindungan karya-karya cipta dalam kaitannya dengan hakhak ekonomi pencipta, umumnya adalah selama hid up pencipta dan terns berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.
Hak dan Kewenangan Negara terhadap suatu ciptaan yang sama sekali tidak diketahui siapa penciptanya
Apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu bel urn diterbitkan, maka Negara memegang hak cipta atas ciptaan terse but untuk kepentingan penciptanya (lihat ketentuan Pasal 10 A Undang-Undang Hak Cipta).
2. Paten
Paten, sebagai salah satu hak khusus di bidang HaKI yang diberikan oleh Negara kepada yang berhak atas penemuan hanya dapat diberikan apabila yang bersangkutan mengajukan permintaannya secara resmi kepada Negara (Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual). Permintaan Paten tersebut harus dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang telah diatur, baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri. "
Dalam kaitannya dengan pengajuan permintaan paten, selain aturan-aturan pokok tertulis dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten yang berlaku sejak 1 Agustus 2001 (sambil menunggu ditetapkannya peraturan pelaksanaan yang baru) perlu diperhatikan aturan lebih !an jut, sebagai berikut:
a. Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten.
b. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.06-HC.02.01 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten.
c. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M04-HC.01 .20 tahun 1991 ten tang Persyaratan, J angka Waktu dan Tata Cara Pembayaran Biaya Paten.
d. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M01-HC.02.1 0 tahun 1991 tentang Paten Sederhana.
Secara urn urn Undang-Undang Paten antara lain mengatur hak (paten), cara memperoleh dan mempertahankan hak, dan pembatasan-pembatasan untuk mewujudkan keseimbangan antarahak, dan pembatasan-pembatasan untuk mewujudkan keseirnbangan antara hak dan kewajiban pemi1ik atau pemegang paten.
Definisi Paten sebagaimana tercantum dalam Pasal1 Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, berbunyi:
"Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas has if Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melakS·anakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya".
Undang-Undang Paten membatasi lingkup perlindungarmya pada Invensi di bidang teknologi, baik yang berupa produk maupun proses yang baru, mengandung langkah inventif sertadapat diterapkan dalam industri. Klarifikasi mengenai syarat kebaruan (novelty), langkah inventif(inventiveness) dan dapat diterapkan didalam industri (industrially applicability) pada penemuan yang dapat memperoleh perlindungan Paten diatur secarajelas dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2001.
Di dalam Pasal2 dan Pasa13 Undang-Undang Paten dijabarkan penemuan yang dapat diberikan paten, yaitu:
Pasal2
1. Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.
2. Suatu Invensi mengandung langkah inventifjika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang tekn ik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.
3. Penilaian bahwa suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sehelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas.
Pasal3
1. Suatu Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.
2. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau mel a lui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:
3. Tanggaf Penerimaan; atau
4. Tanggaf prioritas.
5. Teknofogi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen Permohonan yang diajukan di Indonesia y ang dipublikasikan pada atau setelah tanggal Penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan , tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggaf Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan.
Penting pula diperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Paten yaitu mengenai penemuan-penemuan yang tidak dapat diberi paten, yaitu sebagai berikut:
Pasal7
"Paten tidak diberikan untuk lnvensi tentang:
a. proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika: a tau
d. i. semua mahkluk hidup, kecuali jasad renik;
ii. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman a tau hewan, kecuali proses non-biologis a tau proses mikrobiologis."
Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 ( dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan danjangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.
Paten Sederhana
Setiap Invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana. Jangka waktu Paten Sederhana 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan danjangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Sifat kebaruan dari Paten Sederhana bersifat universal.
3. Merek
Dalam dunia perdagangan, khususnya dalam lalu lintas perdagangan barang dan j as a, "merek" sebagai salah. satu karya intelektual mempunyai peranan yang penting. Peran "merek" disamping sebagai suatu tanda yang dikenal oleh konsumen juga dapat menj adi j aminan bagi kualitas barang a tau j as a apabila konsumen sudah terbiasa untuk menggunakan merek tertentu.
Elruitas merek adalah seperfuig.l(at asset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah barang atau jasa bagi perusahaan atau para pelanggan perusahaan. Agar aset dan liabilitas mendasari ekuitas merek, aset dan liabilitas harus berhubungan dengan nama atau simbol sebuah merek. Pemakaian suatu merek dalam praktek juga membawa pengaruh terhadap sikap penerimaan masyarakat tentang keberadaan merek. Jika suatu merek sudah cukup dikenal dalam masyarakat, maka merek tersebut dianggap telah mempunyai daya pembeda yang cukup hingga diterima sebagai merek.
Undang-Undang Merek memberikan perlindungan hukum bagi tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan wama, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang ataujasa. Tanda-tanda tersebut harus berbeda sedemikian rupa dengan tanda yang digunakan oleh perusahaa'l atau orang lain untuk membedakan barang-barang yang sejenis.
Definisi Merek tercantum dalam Pasal I ayat (I) Undang-Undang No. 15 tahun 200 I ten tang Merek yang berbunyi:
"Merek adalah tanda yang berupa gambar. nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang ataujasa".
Hak atas Merek adalah hak eksklusifyang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untukjangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberika.'l izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
Merek itu sendiri terdiri dari 3 (tiga)jenis yang definisinya tercantum dalam Pasali ayat(2),(3)dan(4),yaitu:
1. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis /ainnya.
2. Merek Jasa ada/ah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis /ainnya.
J. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barangdanl a tau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan o/eh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau }as a sejenis /ainnya.
lndlkasi-Geografis Dan lndikasi-Asal
Perlindungan lndikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek Pasal56 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:
I. Indikasi-Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasukfaktor alam,faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kua/itas tertentu pada barang yang dihasilkan.
2. lndikasi-Geograjis mendapat perlindungan setelah terdaftar at as dasar permohonan yang diajukan o/eh:
a. /embaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas:
1) pihak yang mengusahakan barang yang merupakan basil alam atau kekayaan alam;
2) produsen barang hasil pertanian;
3) pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau
4) pedagang yang menjua/ barang tersebut;
b. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu, atau
c. kelompok konsumen barang tersebut
Permohonan pendaftaran indikasi-geografis dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila: 1) tanda tersebut bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban urn urn, atau dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan, dan/atau kegunaannya dan 2) tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi-geografis seperti tercantum dalam Pasal56 ayat (4).
Perlindungan Indikasi-Asal tercantum dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi:
"/ndikasi-asal dilindungi sebagai suatu tanda yang:
a. memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1), tetapi tidak didaftarkan; a tau
b. semata-mata menunjukkan as a! suatu barang a tau }as a".
4. Desain lndustri
Definisi Desain Industri tercantum dalam Pasal1 ayat ( 1) Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri berbunyi sebagai berikut:
(1) Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk. konfigurasi, atau konfigurasi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau keraiinan tangan.
Hak ata ~ Desain Industri adalah hak eksklusifyang diberikan oleh Negara kepada Pendesain atas hasil karya kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
5. Rahasia Dagang
Perusahaan selalu menjaga infom1asi-informasi yang paling berharga milik perusahaan. Alasan sederhana adalah agar keuntungan yang diperoleh dari informasi dan inovasi yang dihasilkan dari HaKl yang bersifat komersial melebihi saingan merek yang tidak memiliki informasi dan inovasi tersebut. Dalam kontrak kerj a an tara perusahaan dengan para karyawannya, Rahasia Dagang yang merupakan salah satu hi dang HaKI dimasukkan dalam suatu klausul yang menjadi kewajiban karyawan untuk menjaga kerahasiaan, misalnya mengenai suatu metoda penemuan yang menjadi rahasia dagang (trade secret) perusahaan yang tidak boleh dibocorkan oleh karyawan. Perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang produksi maupun proses produksi hams melindtmgi rahasia dagang melalui kontrak -kontrak, misalnya perjanjian kerja, perjanjian Non-disclosure, secrecy agreement dan sebagainya.
B. Kepemilikan, Peogalihan Dan Lisensi Haki
Berbicara mengenai HaKI sebagai aset perusahaan, maka perlu disinggtmg halhal yang relevan dengan kepemilikan, pengalihan dan lisensi HaKI. UndangUndang HaKI mengatur mengenai kepemilikan atas HaKI, pengalihan serta lisensi HaKI.
Nilai ekonomi HaKI yang lain adalah sebagai satu asset yang dapat dialihkan (assignment) kepada pihak lain melalui prosedur-prosedur tertentu yang ditetapkan melalui tmdang-tmdang, yang tentunya dengan kompensasi ekonomi yang tidak sedikit. Perusahaan-perusahaan pemegang paten, merek, atau hak cipta khususnya yang memiliki paten, merek, atau ciptaan telah dikenalluas di masyarakat cendertmg tmtuk mengembangkan usahanya melalui pemanfaatan HaKI yang dimilikinya dengan menerima pembayaran royalti dari perusahaan yang diberi ijin untuk memakai HaKI-nya melalui perjanjian lisensi (license agreement).
1. Kepemilikan HaKI
Kepemilikan HaKI adalah terkait dengan perlindtmgan hukum terhadap hak kekayaan intelektual tersebut. Beberapa peraturan perundang-undangan dibidang HaK.I menganut prinsip pendaftaran sebagai dasar kepemilikan HaKI tersebut. Prinsip pendaftaran tersebut, an tara lain terkandung dalarn Undang-Undang Merek No. IS tahun 2001, Undang-Undang Paten No. 14 tahtm 2001, Undang-Undang Desain Industri No. 31 tahun 2000 dan Undang-Undang Disain Tata Letak Sirkit Terpadu No. 32 tahun 2000. Sedangkan kepemilikan hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Hak Cipta No. 6 tahtm 1982 ditmdangkan tahtm 1982 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No. 7 tahun 1987, dan kepemilikan rahasia dagang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2000 yang tidak didasarkan pada adanya pendaftaran.
2. Pengalihan Hak atas HaKI
Bahwa HaKI adalah benda bergerak yang dapat dialihkan kepemi likarmya dengan cara-cara sebagai berikut:
a. pewansan;
b. wasiat;
c. hibah;
d. peiJanJian;
e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang
Pengalihan hak kekayaan intelektual membawa dampak hukum bagi kepemilikan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan HaKI, pengalihan hak haruslah dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan lntelektual.
3. Lisensi
Secara tegas hak-hak pemegang atau pemilik HaKI telah tertuang di dalam Undang-Undang HaKl yang telah ada, yaitu Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Merek
Di bidang hak cipta pada Pasa138A Undang-Undang No. 12 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1997, menentukan bahwa Pemegang Hak Cipta berhak memberi lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat peijanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupuri memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Pasa138C.
Pencipta dan atau penerima Hak Cipta atas karya film dan program komputer memiliki hak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.
Petjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia Agar dapat mempunyai akibat hukwn terlJ.adap pihak ketiga. peljanj ian lisensi wajib dicatatkan di Kantor Hak Cipta. Ketentuan lebih !an jut mengenai peljanjian lisensi termasuk tata cara pencatatannya diatur lebih Janj ut dengan Peraturan Pemerintah.
Di bidang paten, Pasal 69 Undang-Undang Paten menentukan bahwa Pemegang Paten berhak memberi lisensi kepada orang lain berdasarkan petjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal16 Undang-UndangPaten, sebagai berikut:
a. dalam hal paten produk; membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
b. dalarn hal paten proses; menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalarn huruf a.
Kecuali jika diperjanjikan lain, maka Pemegang Paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga Jainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Paten.
Perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat merugikan perekonomian Indonesia a tau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan ban gsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan Invensi yang diberi paten tersebut pad a khususnya {Pas a I 71 ayat (1) }.
Peijanjian lisensi waj ib didaftarkan pada Direktorat Jenderal dan dicatat dalam Daftar Umum Paten. Mengenai Syarat dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Peljanjian Lisensi akan diatur lebih Janjut dengan Peraturan Pemerintah.
Di bidang merek, Pasal43 Undang-Undang Merek menentukan bahwa pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan peijanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruhjenis barangataujasa. Peijanjian lisensi berlaku untuk seluruh wilayah lndonesiakecuali biladipetjanjikan lain, dan berlaku untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan.
Pemilik merek terdaftar yang telah memberi lisensi kepada orang lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut, kecuali hila diperjanjikan lain (Pasal44 Undang-Undang Merek). Dalam perjanjian lisensi dapat ditentukan bahwa penerima lisensi dapat memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga (Pasal45 UndangUndang Merek).
Petjanjian lisensi wajib dimintakan pencatatan pada Direktorat Jenderal dan Direktorat J enderal akan melakukan pencatatan dalam Daftar Urn urn Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek. Mengenai Syarat dan Tata Cara Permintaan Pencatatan Petjanjian Lisensi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
keuntungan secara ekonomi, serta dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya dengan melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.
B. Produk Kerajinan Gapit Wayang dari Tanduk Kerbau di Desa Kuwel, Klaten
1. Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek
Produk-produk kerajinan gapit yang diproduksi dan diperdagangkan dapat pula diberikan perlindungan merek kolektif(mengingat produk tersebut dibuat secara kolektit) dengan membubuhkan tanda yang berupa gam bar, nama, kata, huruf-huruf, susunan wama, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang. Dengan demikian, produk-produk kerajinan gapit yang diperdagangkan dapat memiliki nilai jual yang lebih tinggi (merek sebagai asset penduduk Desa Kuwel, Klaten). Untuk memperoleh perlindungan merek, harus diajukan permohonan pendaftaran pada Direktorat Jenderal HaKl.
2. Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Ten tang Desain Industri
Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau wama, atau garis dan wama, atau gabungan daripada keduanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri.
Dalam pemeriksaan permohonan hak atas Desain Industri dianut asas kebaruan dan pendaftaran pertama. Asas kebaruan dalam Desain Industri ini dibedakan dari asas original yang berlaku dalam Hak Cipta. Pengertian "baru" atau "kebaruan" ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan pada saat pendaftaran diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis.
Tetapi bagi produk-produk kerajinan tangan yang dihasilkan pengrajin tanduk di Desa Kuwel, Klaten, karena merupakan hasil suatu kreasi ten tang bentuk, konfigurasi yang berbentuk tiga dimensi yang memberikan kesan estetis, diperkirakan akan memenuhi persyaratan untuk memperoleh perlindungan hukum Hak Desain Industri sesuai dengan Undang-Undang No. 3I tahun 2000 tentang Desain Industri apabila mengandung unsur kebaruan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut.
3. Perlindungan Kerajinan Gapit dari Tanduk Kerbau di Desa Kuwel, Klaten sebagai Hak Cipta
Sebagaimana telah diuraikan di atas, keunikan dari gapit wayang yang terbuat dari tanduk kerbau, dimana selain digunakan teknologi-teknologi tertentu yang dapat menghasilkan gapit wayang dengan atau tanpa sambungan, temyata pada bagian tertentu pada gap it wayang tersebut juga dapat diukir .
.Karya cipta yang dilindungi sebagaimana dirnaksud dalam Pasalli UndangUndang Hak Cipta adalah karya cipta yang memiliki sifat yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sebagaimana dimaksud dalam hurufh pada Pasal II tersebut di atas, seni ukir adalah salah satu obyek yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Seandainya seni ukir yang terdapat pada gapit wayang tersebut memenuhi kriteria "khas" dan "menunjukkan keasliannya", maka ukiran pada gap it wayang tersebut dapat diberikan perlindungan Hak Cipta.
Untuk memperoleh perlindungan Hak Cipta, tidak diwajibkan melakukan pendaftaran, melainkan hak cipta timbul secara otomatis pad a saat karya cipta diwujudkan (expression of the idea) sepanjang memenuhi unsur keaslian karya cipta.
Pada umumnya pencipta adalah juga pemegang hak cipta, kecuali ditentukan lain berdasarkan peijanjian atau berdasarkan ketentuan undang-undang. Memperhatikan perkembangan bisnis dari gapit wayang yang temyata banyak diminati oleh konsun1en, dan pada akhimya konsumen diberikan hak untuk menentukan sendiri bentuk-bentuk dari seni ukir yang terdapat pada wayang tersebut, maka perlu diperhatikan ketentuan Pasal8 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, dimana disebutkan:
"Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai
Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak".
Melihat ketentuan tersebut di atas dapat dimungkinkan adanya eksploitasi tanpa batas oleh pemesan terhadap karya cipta gapit wayang, oleh karenanya, perlu dibatasi dengan suatu perjanjian yang mengatur batasanbatasan ekploitasi dari karya cipta tersebut.
PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL (TRADITIONAL KNOWLEDGE)
Proses pembuatan gapit wayang dari tanduk kerbau tanpa sambungan maupun dengan sambungan sebagaimana diuraikan di atas mungkin akan sulit untuk memperoleh perlindungan sebagai paten sehubungan dengan syarat -syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang Paten, yaitu 1) kebaruan (novelty); 2) langkah inventif (inventiveness); dan 3) dapat diterapkan didalam industri (industrially applicability). Namun teknologi atau cara-cara pembuatan gapit wayang dari tanduk kerbau yang merupakan pengetahuan tradisional (traditional knowledge) di Desa Kuwel, Klaten, secara turun-temurun yang bahkan telah menyebar ke beberapa wilayah sekitarnya patut untuk mendapatkan perhatian dari Pemerintah sehingga dapat diberikan perlindungan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya eksploitasi yang dilakukan oleh pihak asing.
Perlindungan bagi pengetahuan tradisional (traditional knowledge) ini menjadi isu intemasional dan juga di Indonesia, yaitu bentuk perlindungan HaKI bagaimanakah yang tepat dan memadai, yang dapat diberikan bagi pengetahuan tradisional (traditional knowledge)? Atau apakah akan diberikan perlindungan sebagai sui- -'! generis?
PENUTUP
A. Kesimpulan
Bila dilihat dari bentuk-bentuk perlindungan HaKI yang ada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlak:u, ternyata tidak sernua bentuk perlindungan diberikan terhadap proses maupun produk kerajinan gapit wayang dari tanduk kerbau di Desa Kuwel. Hanya bentuk -bentuk perlindungan HaKI tertentu saj a yang dapat diberikan terhadap kerajinan gapit wayang dari tanduk kerbau ini, yaitu:
1. Dari segi proses pembuatan
Melihat dari proses pembuatannya, kerajinan gapit wayang dari tanduk kerbau di desa Kuwel, Klaten ini dapat diberikan perlindungan hak rahasia dagang, karena proses pembuatannya hanya diketahui oleh pihak tertentu, memiliki nilai ekonorni ( dapat meningkatkan keuntungan) dan dijaga kerahasiaanya oleh pemiliknya .
2. Dari segi produk
a. Perlindungan Hak Merek Kolektif
Dengan membubuhkan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, susunan warna, dan produk tersebut dibuat secara kolektif, maka kerajinan gap it wayang ini memiliki daya pembeda dalam kegiatan perdagangan barang. Sehingga kerajinan gapit wayang dari desa Kuwel, Klaten dapat diberikan Perlindungan Hak Merek Kolektif.
b. Perlin dun gao Hak Desain Industri
Sesuai dengan Undang-Undang No. 31 tahun 2000, tentang Desain Industri, kerajinan gap it wayang dari Desa Kuwel, Klaten, dapat diberikan Perlindungan Hak Desain Industri. Karena gapit wayang dari Desa Kuwel ini memiliki kreasi dengan konfigurasi berbentuk tiga demensi yang memberikan kesan estetis.
c. Perlindungan Hak Cipta
Melihat keunikan gapii wayang di Desa Kuwel, Klaten, yaitu terbuat dari tanduk kerbau, menggunakan teknologi tertentu, bentuk gap it dengan atau tanpa sambungan, dan bagian-bagian tertentu dapat diukir, maka gapit wayang dari Desa Kuwel, Klaten ini memenuhi kriteria "khas" dan "mcnunjukkan keasliannya".
Dengan demikian, sesuai Undang-Undang Nomor I 2 Tahun I 997 Pasal 11 huruf h, kerajinan gapit wayang dari Desa Kuwel, Klaten telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Perlindungan Hak Cipta.
B. Saran
Gap it wayang dari tanduk kerbau merupakan salah satu dari sekian ban yak produk keraj inan yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi tradisional (pengetahuan tradisionalltraditional knowledge) oleh penduduk di Desa Kuwel, Klaten, Jawa Tengah. Namun sampai saat ini keanekaragaman pengetahuan tradisional (traditional '" knowledge) tersebut helum terakomodasi dalam satu sistem database secara nasional yang dapat memudahkan pihak manapun yang ingin memperoleh referensi terhadap karya-karya pc.:-Jgetahuan tradisional (traditional knowledge) milik bangsa Indonesia. Pengetahuan tradisional bangsa Indonesia tetap menjadi milik bangsa Indonesia, dan oleh karenanya harus segera dilakukan inventarisasi (pendataan) agar dapat diketahui keberadaannya, serra hams ditempuh upaya-upaya untuk menjaga kelestariannya sehingga tidak mudah dieksploitasi oleh pihak asing.
Perpustak; Jenderal K 745 .. ~