Baca PDF (OCR): KPP-HAM-akan-Periksa-Wiranto

2 / / 3 n o

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan The Commission for Dissappearances and Victims of Violence

KPP HAM akan Periksa Wiranto

Pemeriksaan terhadap Wiranto dan Roesmanhadi dalam kapasitas sebagai saksi kasus TSS.

JAKARTA— Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (TSS), Selasa ini (5/3) menunggu kehadiran mantan panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto dan mantan kapolri Jenderal (Purn) Roesmanhadi. Keduanya direncanakan akan menjalani pemeriksaan dalam kasus TSS

'Pemeriksaan terhadap Pak Wiranto, kami jadwalkan mulai pukul 10.00 dan berakhir sekitar pukul 13.00 WIB,"tandas Albert Hasibuan, Ketua KPP TSS pada Republika kemarin (4/3) di Jakarta.

Setelah itu menurut Albert, pemeriksaan terhadap Roesmanhadi akan dimulai sekitar pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.'Pemeriksaan akan dilaku-

kan oleh anggota KPP dan tim asistensi," tandasnya. Menurutnya, pemeriksaan terhadap Wiranto dan Roesmanhadi dalam kapasitas sebagai saksi untuk kasus pelanggaran TSS tersebut.

Lebih lanjut Albert mengungkapkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan pada keduanya serta 16 petinggi TNI/- Polri seputar keterlibatan yang bersangkutan, beban tanggung jawab serta konfirmasi sekaligus koreksi terhadap keterangan saksisaksi sebelumnya. Namun demikian menurut Albert, sampai kemarin petang (4/3), KPP belum menerima surat pernyataan kesediaan atau penolakan dari kedua mantan petinggi TNI/Polri itu.

institusi TNI, yaitu dari Kababinkum Mayjen TNI Timor P Manurung yang menyatakan bahwa para petinggi TNI tak akan memenuhi panggilan KPP TSS karena dianggap tak sah," tandas Albert.

Juru Bicara SAMI, Azmi Hidzaki menyatakan, Komnas HAM perlu dibekukan karena telah digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu, termasuk kepentingan internasional. Itu dapat dilihat dalam

'Yang ada justru tanggapan dari

Di tempat terpisah puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Aksi Mahasiswa Indonesia (SAMI) melakukan aksi demo menuntut pembekuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di gerbang gedung DPR- /MPR.'Bekukan Komnas HAM sekarang juga," teriak mereka yang mengaku berasal dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, IAIN Syarif Hidayatullah, Bina Sarana Indonesia dan STIE Ahmad Dahlan.

sikap Komnas yang tidak adil atau memilih-milih dalam menangani kasus HAM.'Kasus Ambon, kasus Poso, tidak pernah disuarakan secara keras oleh Komnas HAM. Sebaliknya, kasus Trisakti dan Semanggi yang tidak berskala luas justru diperjuangkan dengan ngotot,"tutur Azmi.

SAMI juga menuding Komnas HAM kerap mempolitisasi kasus HAM dan hanya menangani kasuskasus HAM yang dapat mendorong kucuran dana dari luar negeri. Organisasi solidaritas itu juga menolak KPP HAM TSS bentukan Komnas HAM. Alasannya KPP HAM TSS bertentangan dengan undang-undang dan tidak obyektif dalam bertindak.

Azmi menyatakan bahwa pihaknya setuju kasus TSS ditangani secara hukum. 'Tidak ada yang kebal hukum, termasuk TNI-Polri,"ungkapnya.

Azmi menyatakan bahwa proses

hukum terhadap kasus TSS telah dilakukan sesuai rekomendasi Pansus DPR. Penilaian DPR, kasus TSS meupakan pelanggaran biasa, bukan pelanggaran HAM berat. Karena itu, SAMI menuding Komnas HAM telah melakukan kebohongan publik dengan menyatakan adanya pelanggaran HAM berat dalam kasus TSS sehingga perlu dibekukan.

Dalam aksi itu, para pendemo mengusung sejumlah spanduk dan poster, antara lain bertuliskan 'KPP HAM Melakukan Kebohongan' dan 'Bekukan Komnas HAM. Komnas HAM telah memperpanjang masa kerja KPP HAM TSS selama satu bulan dan untuk melengkapilaporannya.

Keanggotaan Komnas HAM memang sekarang sedang dibahas di Komisi II DPR. Itu karena keanggotaan Komnas HAM telah kadaluarsa sejak September tahun lalu.

osa