Baca PDF (OCR): PENYELIDIKAN-PELANGGARAN-HAM-BERAT-MEI-98

RINGKASAN EKSEKUTIF

PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT DALAM PERISTIWA KERUSUHAN 13-15 MEI 1998

Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998

KOMNAS HAM

Jakarta, September 2003

Ringkasan Eksekutif Daftar Isi

Hal. Bab I PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang 1 1.2. Maksud dan Tujuan Penyelidikan 3 1.3. Ruang Lingkup, Tugas dan Kewenangan Penyelidikan 4 1.4. Organisasi dan Tata Kerja 8 1.5. Penyelidikan 9 1.6. Pelaksanaan Penyelidikan i0 1.7. Kendala dan Hambatan 12 Bab II TEMUAN 16 2.1. Kejahatan Kemanusiaan Pada Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 16 2.1.1. Unsur Serangan yang bersifat Meluas 16 2.1.2. Unsur Serangan Yang Bersifat Sistimatis 18 2.1.3. Unsur Serangan Terhadap Penduduk Sipil 21 2.1.4. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Terhadap Kemanusiaan 22 2.2. Pembantuan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Pada Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 28 2.2.1. Terpenuhinya Unsur Pembantuan 28 2.2.2. Pertanggungjawaban Pidana Pembantu Kejahatan Terhadap Kemanusiaan 37 Bab III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 39 3.1. Kesimpulan 39 3.2. Rekomendasi 41

Ringkasan Eksekutif LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT DALAM KERUSUHAN MEI 1998

Jakarta, 5 September 2003

PENDAHULUAN

Báb I

1.1.Latar Belakang

Peristiwa Kerusuhan Mei tanggal 13-15 Mei 1998 sangat membekas bagi rakyat Indonesia. Peristiwa Kerusuhan ini tidak dapat dilepaskan dari konteks situasi dan dinamika politik Indonesia pada waktu itu, antara lain berbagai peristiwa sebelumnya seperti Pemilihan Umum (Pemilu) 1997, penculikan sejumlah aktivis, krisis ekonomi, Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (SU MPR RI) Tahun 1998, demonstrasi mahasiswa yang terus-menerus, serta tewas tertembaknya mahasiswa Trisakti. Semuanya berkaitan erat dengan peristiwa tanggal 13-15 Mei 1998 yang berlanjut pada pergantian kepemimpinan nasional pada tanggal 21 Mei 1998. Tragedi tersebut terjadi di beberapa kota secara bersamaan dengan memakan korban nyawa dan harta benda. Sesuatu yang tak pernah terbayangkan secara nyata dan mengejutkan.

Kerusuhan 13 -15 Mei 1998 terjadi dalam bentuk kerusuhan massal yang meliputi berbagai tindakan pembunuhan, penganiayaan, perusakan, pembakaran, penjarahan, penghilangan paksa, dan pemerkosaan. Terdapat indikasi adanya pelarggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat pada peristiwa tersebut. Kerusuhan diyakini terkait erat dengan proses pergeseran elit politik saat itu yang kemudian diikuti dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 sebagai momentum kemenangan gerakan reformasi.

Era reformasi ditandai dengan dua isu sentral, yaitu demokratisasi dan HAM. Proses demokratisasi diwujudkan dalam bentuk penataan kehidupan bernegara berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan pertanggungjawaban publik beriringan dengan upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu dan perlindungan serta pemajuan HAM.

Penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu memiliki makna strategis sebagai bagian dari proses transisi demokrasi yang harus dilalui oleh bangsa Indonesia. Hal ini untuk menegakkan hukum dan HAM, sekaligus memberikan keadilan kepada para korban dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan dengan cara menghukum para pelaku pelanggaran HAM.

Komitmen penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dituangkan dalam butir ke-10 Arah Kebijakan Bidang Hukum dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis- Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yaitu, "menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secura tuntas". Arah kebijakan ini kemudian diterjemahkan dalam Program Penuntasan Kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Pelanggaran HAM dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) berdasarkan UU No. 25 Tahun 2000. Menurut undang-undang ini, salah satu indikator kinerja program Propenas mengenai penuntasan pelanggaran HAM adalah meningkatnya jumlah penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat.

Terhadap Peristiwa Kerusuhan 13 - 15 Mei 1998 berbagai lapisan masyarakat dan dunia. internasional mendosak pemerintah Indonesia untuk mengungkap kasus tersebut. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie, dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1998 berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, dan Jaksa Agung, pada tanggal 23 Juli 1998 dengan tujuan untuk menemukan dan mengungkap fakta dan latar belakang terjadinya peristiwa 13-15 Mei 1998. Setelah menjalankan tugasnya, TGPF mengeluarkan dan mengumumkan hasil temuannya berupa Laporan Akhir TGPF yang pada intinya menyatakan bahwa kerusuhan tersebut bukanlah suatu peristiwa yang terjadi sesaat atau terisolir tetapi merupakan peristiwa yang menjadi bagian dari pergeseran-pergeseran politik. Pada kerusuhan tersebut telah terjadi serangkaian peristiwa yang mempunyai indikasi adanya pelanggaran HAM yang berat (gross violation of human rights), khususnya "kejahatan terhadap kemanusiaan" (crimes against humanity).

Laporan TGPF sebetulnya dapat menjadi salah satu alat bukti yang penting, namun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. TGPF memang bukan merupakan lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan adanya pelanggaran HAM yang berat. TGPF lebih sekadar sebagai tim untuk menemukan dan mengungkap fakta dan latarbelakang Peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Kenyataan terhentinya upaya hukum terhadap pengungkapan dan pertanggungjawaban Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 membuat korban, keluarga korban, beberapa LSM pendamping, sejumlah ormas, partai dan pers beberapa kali meminta Komnas HAM untuk menyelidiki peristiwa tersebut.

Atas dasar tuntutan masyarakat serta keyakinan perlunya pencegahan upaya impunitas dan keharusan menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk Tim Pengkajian Laporan TGPF. Berdasarkan Hasil kajiannya, tim ini menemukan adanya indikasi telah terjadi pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 jo Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000, yang dilaporkan pada Sidang Paripurna Komnas HAM. Tim ini merekomendasikan pembentukan Tim Penyelidik untuk kasus Peristiwa Kerusuhan Mei 1998.

1.2.Maksud dań Tujuan Penyélidikan

Pembentukan Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dimaksudkan sebagai perwujudan dari diberlakukannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang menempatkan Komnas HM sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat, dengan merujuk pada Laporan Akhir TGPF maupun Hasil Kajian dari Tim Pengkajian Laporan TGPF Komnas HAM. Penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM lebih jauh adalah upaya pencarian fakta untuk mengungkapkan telah terjadi atau tidaknya pelanggaran HAM yang berat pada Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 serta untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga sebagai pihak yang harus bertanggungjawab atas terjadinya Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, untuk selanjutnya dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan oleh penyidik, sehingga memang terbukti bahwa hukum dan keadilan telah ditegakkan.

Pentingnya penyelidikan terhadap Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 yang kemudian tersusun dalam sebuah laporan hasil penyelidikan, paling tidak berdampak pada dua hal penting sebagai berikut :

a. Penegasan komitmen Pemerintah RI terhadap tanggung jawab untuk melakukan perlindungan. pemajuan. penegakan dan pemenuhan HAM sesuai dengan Pasal 28 Ayat (4) UUD 1945. TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN, UU No. 25 Tahun 2000 Tentang Propenas, UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan Pasal 104 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Laporan Penyelidikan Kerusuhan Mei 1998 diharapkan dapat menjadi hasil dari tahapan penyelidikan (inquiry) yang selanjutnya akan digunakan oleh Kejaksaan Agung RI, selaku penyidik, untuk melakukan proses penyidikan dan penuntutan di pengadilan sesuai Pasal 19 dan Pasal 20 UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

c. Menunjang upaya untuk membuat jera dan mencegah terjadinya peristiwa serupa di masa mendatang (detterrence), serta mengembalikan rasa keadilan masyarakat.

1.3.Ruang Lingkup, Tugas dan Kewenangan Penyelidikan

Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 terjadi di beberapa wilayah dalam rentang waktu sekitar bulan Mei 1998. Kerusuhan dalam skala besar terjadi di beberapa wilayah, yaitu;

• Kerusuhan 4-8 Mei 1998 dan 27 Mei 1998 di Medan dan kabupaten lain di Sumatra Utara.

• Kerusuhan 13-15 Mei 1998 di Jakarta.

• Kerusuhan 14-15 Mei 1998 di Solo.

• Kerusuhan 15 Mei 1998 di Lampung.

• Kerusuhan 13-15 Mei 1998 di Palembang.

• Kerusuhan 14-15 Mei 1998 di Surabaya.

Menurut Kadispen Polri ketika itu, Bigjen. (Pol) Da'i Bachtiar, korban dalam kerusuhan di berbagai kota tersebut meliputi:

• Jakarta: 293 orang tèwas, 1.344 bangunan rusak dan dibakar, 1.009 kendaraan roda empat rusak/dibakar, 205 kendaraan roda dua rusak/dibakar.

Solo, Klaten, Boyolali: 19 tewas, 694 bangunan rusak/dibakar, 324 kendaraan bermotor rusak/dibakar.

Medan, Deli, Langkat, Simalungun: 4 tewas, 992 bangunan rusak/dibakar, 90 kendaraan bermotor rusak/dibakar.

Palembang: 1.232 bangunan rusak/dibakar, 49 kendaraan bermotor rusak/dibakar.

Surabaya: 17 toko rusak/dibakar, 3 kendaraan bermotor rusak/dibakar.

Padang: 4 bangunan rusak/dibakar, 2 kendaraan bermotor rusak/dibakar.

• Bandung: 32 toko rusak/dibakar.

Jumlah korban menurut laporan TGPF adalah 52 orang korban perkosaan, 14 orang Korban penganiayaan, 10 orang korban penyerangan seksual, dan 9 orang korban pelecehan seksual. TGPF mencatat korban tewas di peristiwa "Yogya Lautan Api" sebanyak 488 jiwa. Ini jumlah terbesar dibandingkan korban di titik kerusuhan lain. Dari hasil penyelidikannya dulu, Wakil Sekretaris TGPF Asmara Nababan pun menyimpulkan aksi brutal di pertokoan ini memang terpola dan terorganisasi. "Mereka terlatih, dan besar kemungkinannya terkait dengan militer," kata Asmara.

Tim Relawan Untuk Kemanusiaan (TRK) menyatakan bahwa korban meninggal dunia akibat dibakar/terbakar sebanyak 1.190 orang, 27 orang meninggal akibat senjata atau lainnya, dan 90 orang luka-luka, sedangkan korban pen:erkosaan dan pelecehan seksual yang melapor hingga 3 Juli 1998 sebanyak 168 orang. Di Jakarta 153 orang, 20 di antaranya meninggal dunia. Pemerkosaan terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Utara. dan kawasan lain yang ada konsentrasi warga Tionghoa.² Di Jakarta pada tanggal 13 Mei 1998 terdapat 9 orang korban pemerkosaan, 3 diantaranya meninggal dunia. Tanggal 14 Mei 1998 ada 132 orang korban pemerkosaan, 14 diantaranya meninggal dunia.3

Menurut laporan TGPF, jika dilihat dari satuan unit wilayah, maka terdapat beberapa kesamaan dan variasi pola kerusuhan sebagai berikut,

a. Di Solo terdapat petunjuk jelas adanya keterlibatan preman setempat dan aparat keamanan, terutama dari kesatuan Kopassus. Kerusuhan di Solo niengindikasikan keterkaitan antara kekerasan massa di tingkat bawah dengan pertarungan elit atas.

b. Kerusuhan di Surabaya dan Lampung dapat dikelompokkan menjadi satu klasifikasi. Kerusuhan di kedua kota ini berlangsung relatif cepat dan dapat segera diatasi. Skalanya relatif kecil dengan korban dan kerugian yang tidak begitu besar. Di kedua kota ini menunjukkan lebih menonjolnya sifat lokal, sporadis, terbatas, dan spontan.

c. Kerusuhan di Palembang lebih bersifat tidak spontan dibandingkan di Surabaya dan Lampung. Para "penumpang gratis" atau provokator lokal lebih berperan, sekalipun tidak ada indikasi yang mengarah pada indikasi kerusuhan terencana dan terorganisir dalam skala yang lebih besar. Sedangkan kerusuhan di Medan, unsur-unsur penggerak lokal lebih menonjol lagi dan terjadi sejak sebelum tanggal 13 - 15 Mei 1998.

d. Kerusuhan di Jakarta, jika dilihat dari urutan waktu, ada pola aksi yang serentak dalam skala yang luas dengan korban yang cukup besar. Indikasi terencana dan terorganisir terlihat dari adanya pelaku yang bukan warga setempat, terlihat terlatih, dan “kekosongan" aparat keamanan saat terjadi kerusuian.

Walaupun memiliki pola yang berbeda-beda, kerusuhan di semua kota telah menimbulkan korban akibat peristiwa pelanggaran hukum yang terjadi saat itu. Dalam negara hukum. setiap pelanggaran hukum harus diungkap dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula terhadap Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 di beberapa kota seharusnya dilakukan proses penyelidikan dan proses hukum demi tegaknya hukum dan HAM.

Namun karena luasnya area penyelidikan, Komnas HAM memutuskan untuk membatasi ruang lingkup penyelidikan pada kerusuhan tanggal 13 – 15 Mei 1998 di Jakarta dan sekitarnya, yaitu Tangerang, Bekasi dan Depok. Jakarta dipilih sebagai fokus penyelidikan dengan pertimbangan: (a) skala kerusuhan yang luas, (b) banyaknya korban, dan (c) kuatnya indikasi kerusuhan terencana dan terorganisasi, serta pembiaran oleh aparat keamanan.

Sesuai dengan Pasal 18 jo 19 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Komnas HAM. yang dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Ketua Komnas HAM No. 10.a/KOMNAS HAM/III/2003 Téntang Pembentukan Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998. ditentukan ruang lingkup tugas Tim Ad Hoc Penyelidikan, yaitu sebagai berikut :

a. Mengumpulkan dan mencari berbagai data, informasi dan fakta tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada peristiwa kerusuhan 13-15 Mei 1998.

b. Menyelidiki tingkat keterlibatan aparatur negara atau badan atau kelompok lain dalam pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.

c. Merumuskan hasil penyelidikan dan pengumpulan data sebagai dasar untuk menentukan tindakan selanjutnya.

Sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh Tim Ad Hoc Penyelidikan berdasarkan Keputusan Ketua KOMNAS HAM aquo, dengan merujuk pada Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 dan Pasal 19 UU No. 26 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

a. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang terjadi dan kasus-kasus yang berkaitan:

b. meminta keterangan pihak-pihak korban;

c. memanggil dan memeriksa saksi-saksi dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia;

d. mengumpulkan bukti-bukti tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia;

e. meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnnya yang dianggap perlu;

f. kegiatan lain yang dianggap perlu.

1.4.Organisasi dan Tata Kerja

Sehubungan dengan penanganan peristiwa kerusuhan Mei 1998, Komnas HAM pertama kali membentuk Tim Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, terhadap hasil temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998 dan telah menyimpulkan adanya indikasi dugaan terjadinya pelanggaran HAM yang berat. Maka untuk menindaklanjuti hal itu Komnas HAM membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dengan Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 08.a/Komnas HAM/II/2003 tentang Pembentukan Tim Ad Hoc Penyelidikan Kerusuhan Mei 1998 tertanggal 3 Februari 2003, yang beranggotakan 13 orang dengan diketuai oleh Salahuddin Wahid dan pembentukan Tim Asistensi berdasarkan Keputusan Ketua KOMNAS HAM Nomor 08.b/Komnas HAM/II/2003 tentang Pengangkatan Tim Asistensi dan Sekretariat Tim Ad Hoc tertanggal 3.Februari 2003 yang beranggotakan 16 orang.

Komnas HAM kemudian meningkatkan status tim sebagai tim penyelidik "pro justicia" untuk melakukan penyelidikan dan pengumpulan data yang lebih lengkap sehubungan dengan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, berdasarkan Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor: 10.a/Komnas/III/2003 tentang Pembentukan Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 tertanggal 6 Maret 2003 berdasarkan UU No 26 Tahun 2000 walaupun masa kerja tim terdahulu yang dibentuk berdasarkan No 08.a/Komnas HAM/II/2003 belum habis waktunya.

Untuk mendukung kerja tim tersebut dibentuk pula Tim Asistensi dan Sekretariat berdasarkan Keputusan Ketua Komnas HAM 10.b/Komnas HAM/III/2003 tertanggal 6 Maret 2003. Susunan organisasinya sama seperti tersebut dalam surat Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tertanggal 3 Februari 2003 Nomor 08.b/Komnas HAM /Il/2003. Tim tersebut memiliki masa kerja selama tiga bulan sejak tanggal 6 Maret 2003 sampai dengan tanggal 6 Juni 2003.

Namun mengingat Tim masih membutuhkan waktu untuk mengembangkan penyelidikan secara lebih mendalam, maka Komnas HAM mempertimbangkan perlu memperpanjang waktu kerja Tim. Berdasarkan keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 14/Komnas HAM/VI/2003 tentang perpanjangan Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 tertanggal 7 Juni 2003. Masa kerja baru tim adalah selama tiga bulan sejak tanggal 7 Juni 2003 sampai dengan 7 September 2003 dengan keanggotaan baru berjumlah 8 orang dengan tetap diketuai oleh Salahuddin Wahid. Demikian juga dilakukan perpanjangan masa kerja Tim Asistensi dan Tim Sekretariat berdasarkan keputusan Ketua KOMNAS HAM Nomor: 15/Komnas HAM/VI/2003 tentang perpanjangan Tim Asistensi dan Tim Sekretariat Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 tertanggal 7 Juni 2003 dengan anggota berjumlah 13 orang.

1.5.Penyelidikan

Proses kerja Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 meliputi:

Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dari berbagai organisasi, lembaga maupun instansi resmi.

o Melakukan verifikasi atas data dari berbagai sumber tersebut.

○ Mengundang narasumber.

○ Memanggil para saksi dan ahli.

○ Menganalisis temuan serta menyusun ulang gambaran alur peristiwa.

○ Menyimpulkan hasil temuan dan menyusun rekomendasi.

Prosedur penyelidikan yang dilakukan antara lain meliputi:

a. Melakukan pengumpulan data, informasi dan fakta tentang dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat pada Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dari berbagai sumber dan mengelola masukan tersebut dengan melakukan verifikasi.

b. Merumuskan hasil penyelidikan. dan mengumpulkan data sebagai dasar untuk menentukan tindakan selanjutnya.

c. Memanggil dan meminta keterangan saksi, ahli, dan pihak-pihak terkait yang bisa diduga sebagai harus bertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Pro Justicia.

d. Melaksanakan kegiatan lain yang dianggap perlu dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

e. Menganalisis hasil pemeriksaan saksi dan barang bukti.

f. Hasil dari kegiatan tersebut tersebut akan dilaporkan kepada sidang paripurna Komnas HAM.

Penyelidikan diawali pembuatan kerangka hukum, diikuti dengan penyusunan alat bukti dan penyiapan berkas perkara. Untuk menunjang penyiapan berkas perkara, dilakukan pengumpulan informasi/petunjuk, kesaksian, fakta, data lapangan yang berkaitan dengan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dari berbagai sumber yang ditindaklanjuti dengan verifikasi dan pengesahan. Data tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan kejadian lokasi, jenis unsur pelanggaran HAM yang berat, tindakan, korban/pelaku untuk direkontruksi dan disusun secara kronologis. Kemudian dilakukan analisis untuk mencari keterkaitan antar alat bukti serta menghubungkan dengan unsur-unsur hukum.

1.6.Pelaksanaan Penyelidikan

Pelaksanaan penyelidikan dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu;

1. Mengumpulkan dan menganalisis data-data tentang Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998 terutama dari laporan dan data-data TGPF, Media Massa, Internet, Laporan NGO, Laporan Perguruan Tinggi, dan sumber-sumber data lainnya.

2. Mengidentifikasi dan menentukan perangkat hukum yang digunakan dalam proses penyelidikan dan ketentuan-ketentuan hukum tentang pelanggaran HAM yang berat, terutama kejahatan terhadap kemanusiaan.

3. Mengidentifikasi dan membuat daftar saksi-saksi yang mengetahui secara langsung Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998, saksi-saksi aparat pemerintahan dan aparat keamanan yang berwenang saat kerusuhan terjadi, saksi-saksi tokoh masyarakat yang terlibat atau mengetahui dinamika elit politik saat kerusuhan terjadi, ahli-ahli, nara sumber, dan data-data lain yang dibutuhkan untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran HAM yang berat dalam kerusuhan 13-15 Mei 1998.

4. Melakukan investigasi untuk mendapatkan identitas dan kontak dengan saksisaksi yang dibutuhkan. sumber-sumber informasi dan data-data lain.

5. Memanggil saksi-saksi untuk didengar keterangannya dengan mengirimkan surat pemanggilan secara secara layak.

Saksi-saksi, ahli, dan narasumber yang dipanggil dan memberikan keterangannya kepada penyelidik berjumlah 81 orang. Dari sejumlah saksi, ahli dan nara sumber tersebut diatas, yang tidak memenuhi panggilan penyelidik adalah;

I. Riefki Muna karena sedang berada di luar negeri;

2. Abdurrahman Wahid, sudah bersedia hadir tetapi karena kesibukan saksi dan keterbatasan waktu tim penyelidik sehingga sampai saat pembuatan laporan belum dapat dimintai keterangannya.

3. Nurcholish Madjid. sudah bersedia hadir tetapi. karena kesibukan saksi dan keterbatasan waktu tim penyelidik sehingga sampai saat pembuatan laporan belum dapat dimintai keterangannya.

4. Setiawan Djodi, sudah bersedia hadir tetapi karena kesibukan saksi dan keterbatasan waktu tim penyelidik sehingga sampai saat pembuatan laporan belum dapat dimintai keterangannya.

5. Harkristuti Harkrisnowo, sudah bersedia hadir tetapi karena kesibukan saksi dan keterbatasan waktu tim penyelidik sehingga sampai saat pembuatan laporan belum dapat dimintai keterangannya secara langsung, namun telah dilakukan penyelidikan dan pemberian keterangan melalui email.

Sedangkan saksi-saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangannya dari aparat pemerintah dan aparat keamanan yang berwenang pada saat terjadinya Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998 total berjumlah 48 orang. Dari pemanggilan tersebut, yang hadir menghadap untuk didengar keterangannya adalah 3 orang. Terhadap saksisaksi lain yang tidak hadir memenuhi panggilan penyelidik, dilakukan pemanggilan II sebanyak 45 orang. Namun, saksi-saksi yang dipanggil untuk kedua kalinya tersebut juga tidak ada yang memenuhi panggilan penyelidik, sehingga dilakukan pemanggilan paksa (sub poena) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada akhirnya, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui surat nomor W7.DC.HN.5438/VII/2003/01/PNJktPst menyatakan tidak bisa memenuhi permohonan pemanggilan paksa tersebut dengan alasan bahwa proses penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terhadap Kerusuhan 13-15 Mei 1998 adalah penyelidikan pro yustisia berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 sehingga tidak relevan lagi menggunakan pemanggilan secara paksa. Pemanggilan paksa menurut surat tersebut hanya digunakan untuk proses penyelidikan dalam konteks pemantauan sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999, sedangkan untuk penyelidikan pro yustisia digunakan mekanisme dalam KUHAP. Namun ketentuan KUHAP tidak mengatur kewenangan pemanggilan paksa oleh penyelidik, sehingga kewenangan sub poena Komnas HAM tidak dapat dilaksanakan.

1.7.Kendala dan Hambatar

Penyelidikan yang dilakukan Tim Ad Hoc menghadapi beberapa kendala terutama terkait dengan perbedaan penafsiran atas ketentuan peraturan perundang-vndangan, dan beberapa hambatan teknis lainnya. Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul DPR RI berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa DPR mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc didasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM berat yang dibatasi pada lokus dan tempos delicti tertentu. Dalam proses hukum "dugaan“ suatu pelanggaran ataupun tindak pidana lain hanya bisa diperoleh melalui proses penyelidikan pro yustisia yang dilakukan oleh penyelidik yang berwenang menurut hukum.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 satu-satunya penyelidik yang berwenang melakukan penyelidikan pelanggaran HAM berat adalah Komnas HAM.

Namun ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 ditafsirkan berbeda oleh Tim Penasehat Hukum Perwira TNI. Mereka menafsirkan bahwa penyelidikan baru bisa dilakukan apabila telah terbentuk Pengadilan HAM Ad Hoc dengan Keputusan Presiden atas usulan DPR. Dengan demikian DPR yang menentukan ada tidaknya dugaan pelanggaran HAM yang berat, padahal DPR bukan lembaga hukum dan tidak memiliki kewenangan penyelidikan. Jika tidak berwenang melakukan penyelidikan, menjadi pertanyaan proses hukum apakah yang dijadikan dasar dugaan adanya pelanggaran HAM yang berat oleh DPR?. Pendapat Tim Penasehat Hukum TNI ini juga menjadi pendapat pihak POLRI yang disampaikan ketika beraudiensi dengan Tim Ad Hoc pada tanggal 3 Juli 2003.

Masalah hukum muncul berkaitan dengan proses pemanggilan paksa. Pasal 95 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini terkait dengan kewenangan penyelidik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 Ayat (3) Undang-Undang 39 Tahun 1999 junto Pasal 18 dan 19 Undang-Undang No. 26 Tahur 2000.

Undang-Undang 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 merupakan satu kesatuan yang tidak bisa ditafsirkan secara terpisah. Undang-Undang 26 Tahun 2000 merupakan pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Ketentuan Bab ke Empat tentang penyelidikan dalan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 memang tidak menyebutkan kewenangan pemanggilan secara-paksa dengan bantuan Ketua Pengadilan Negeri, namun kewenangan ini tetap melekat pada Komnas HAM berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 karena proses penyelidikan tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 saja atau Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 saja, tetapi menggunakan semua perangkat hukum yang saling melengkapi. Apabila terjadi pertentangan antar peraturan, maka digunakan asas-asas konflik hukum, seperti asas lex spesialis derogat lex generalis, yaitu peraturan hukum yang bersifat khusus mengatasi peraturan hukum yang bersifat umum jika keduanya mengatur hal yang sama, sedangkan jika peraturan hukum yang bersifat umum tidak mengatur suatu hal, maka harus dirujuk pada peraturan hukum yang bersifat umum..

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Komnas HAM, maka Komnas HAM mengajukan permohonan pemanggilan secara paksa kepada Ketua Pengadilan negeri Jakarta. Pusat dengan surat nomor 063/SK/PPP-TPPM1998/VII/2003 untuk menghadirkan beberapa orang yang sudah dua kali dipanggil secara patut tetapi menolak atau tidak menghadap. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui surat nomor W7.DC.HN.5438/VII/2003/01/PNJktPst menyatakan tidak bisa memenuhi permohonan pemanggilan paksa tersebut dengan alasan bahwa proses penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terhadap Kerusuhan 13-15 Mei 1998 adalah penyelidikan pro-yustisia berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 sehingga tidak relevan lagi menggunakan pemanggilan secara paksa. Pemanggilan paksa menurut surat tersebut hanya digunakan untuk proses penyelidikan dalam konteks pemantauan sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999, sedangkan untuk penyelidikan pro yustisia digunakan mekanisme dalam KUHAP. Pendapat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut menunjukkan adanya penafsiran secara terpisah-pisah antara ketentuan penyelidikan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 999 dan Undang-Undang N. 26 Tahu 2000.

Kendala lain muncul adalah tidak adanya mekanisme hukum perlindungan saksi yang menjamin keselamatan sehingga saksi merasa aman dan bebas memberikan keterangannya. Beberapa saksi bersedia memberikan keterangan dengan syarat dilindungi dan ada jaminan keamanan terhadap saksi dan keluarganya. Terhadap permintaan ini, Komnas HAM tidak bisa memberikan jaminan perlindungan saksi karena perangkat hukum yang ada, seperti Pasal 34 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah entang Perlindungan Korban dan Saksi, belum bisa memerikan jaminan perlindungan saksi.

a. Sulitnya melakukan investigasi untuk mendapatkan saksi-saksi, bukti-bukti, dan data-data lainnya mengingat peristiwa kerusuhan telah terjadi 5 (lima) tahun yang lalu dan banyak diantara saksi yang sudah pindah alamatnya.

Adapun hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

b. Beberapa saksi yang dimintai keterangannya sudah tidak bisa mengingat secara detail peristiwa yang terjadi saat itu.

c. Sumber informasi dari para pejabat, baik sipil maupun militer, yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terkait dengan Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998 banyak yang telah pindah tugas atau pensiun sehingga tidak diketahui alamatnya, atau sudah meninggal dunia.

d. Kendala perbedaan penafsiran menimbulkan hambatan sejumlah besar anggota atau mantan anggota TNI dan Polri tidak hadir memenuhi panggilan Komnas HAM untuk didengar keterangannya sebagai saksi atau tidak hadir untuk dapat dimintai beberapa barang bukti, seperti dokumen MANTAP JAYA, dII.

e. Adanya pejabat pemerintahan yang bersedia hadir akan tetapi tidak bersedia memberikan keterangan.

f. Adanya pihak yang menyimpan barang bukti, seperti beberapa dokumen TGPF, akan tetapi tidak menjaga barang bukti sehingga sebenarnya dapat dikualifikasi menghilangkan barang bukti, seperti yang dilakukan oleh Sekretaris TGPF.

g. Saksi yang sulit menyesuaikan waktunya untuk memenuhi panggilan pemeriksaan dengan alasan kesibukannya.

h. Saksi yang mengalami trauma akibat Peristiwa Kerusuhan Mei tersebut.

Bab II TEMUAN

Tim menggunakan analisis hukum berdasarkan fakta-fakta hasil penyelidikan dengan merujuk rumusan dan unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia maupun dalam doktrin dan praktek peradilan yang berkembang. Berdasarkan fakta-fakta hasil penyelidikan dan juga rujukan rumusan dan unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, maka analisis hukum menunjukkan telah terpenuhinya unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan pada Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 sebagai berikut:

2.1. Kejahatan Kemanusiaan Pada Peristiwa Kerusuhan Mei 1998

2.1.1. Unsur Serangan yang bersifat Meluas

Berdasarkan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan, sebagaimana dipaparkan dalam Bab III. tergambar adanya rentetan tindak kejahatan yang berlangsung secara kumulatif dan terjadi di berbagai tempat di Jakarta secara bersamaan, sehingga merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur meluas dalam Peristiwa Kerusuhan 3-13Mei 1998.Seiain itu, terpenuninya unsur meluas juga tampak dari besarnya jumlah penduduk sipil yang menjadi korban dari rentetan tindak kejahatan tersebut.

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas dalam Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, yaitu :

2.1.2. Unsur Serangan Yang Bersifat Sistimatis

Konteks sosial politik dan kebijakan diskriminasi negara yang diuraikan pada awal Bab III menunjukkan bahwa pelanggaran HAM yang berat pada Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998 memiliki hubungan dengan kebijakan negara sekaligus telah dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber publik dan privat dengan kebijakan dan kewenangan politik yang ada. Kebijakan negara yang ini adalah salah satu faktor pengondisian kebencian dan pengambinghitaman etnis Tionghoa, yang kemudian menyebabkan mayarakat Tionghoa menjadi sasaran setiap kali terjadi kerusuhan, termasuk di dalamnya Peristiwa 13 – 125 Mei 1998. Hal ini ditambah dengan adanya kesenjangan ekonomi dan kekurangharmonisan hubungan sosial antara sekelompok kecil masyarakat Tionghoa dengan masyarakat lainnya.

Kerusuhan 13-15 Mei 1998 nyata-nyata telah mengakibatkan penghancuran, penganiayaan dan melemahkan korban kelompok masyarakat sipil. Bahkan dalam Bab III telah digambarkan adanya indikasi sentimen rasial yang mengakibatkan penghancuran, penganiayaan, atau melemahkan kelompok masyarakat etnis Tionghoa dengan berbagai macam tindakan kriminal yang berulang-ulang di berbagai tempat dalam rentang waktu yang sama dengan pola yang sama, dan dipicu oleh sekelompok orang yang memiliki karakteristik sejenis pada tiap lokasi kerusuhan.

Fakta yang berhasil didapatkan menunjukkan bahwa Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998 adalah kerusuhan yang sudah terencana, apalagi jika dilihat dari ciri-ciri pelaku kerusuhan yang hampir sama. Tindakan kriminal yang meluas dan berulang-ulang yang terkait dengan penduduk sipil dapat dilihat dari banyaknya titik-titik kerusuhan mulai dari 13 sampai 15 Mei 1998.

Meluasnya kerusuhan yang terjadi tidak semua disebabkan oleh reaksi masyarakat yang mengikuti kerusuhan yang terjadi disekitarnya. Penyebaran lokasi kerusuhan disebabkan oleh beberapa pola:

1. Dilakukan oleh beberapa kelompok (baik yang berjalan bergerombol maupun diangkut dengan kendaraan) pada lokasi dan waktu yang berbeda.

2. Massa berpindah lokasi dan melakukan kerusuhan.

3. Adanya kelompok-kelompok yang memprovokasi warga di beberapa pemukiman pada waktu dan lokasi yang berbeda, kemudian mendorong massa melakukan kerusuhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerusuhan tidak bersifat spontan.

Kerusuhan yang terjadi didorong oleh sekelompok orang tertentu dan pada banyak lokasi terlihat dengan ciri-ciri tertentu. Kelompok massa ini dikenal dengan sebutan provokator atau gerombolan. Kelompok ini terlthat terlatih, terorganisir dan membawa perlatan tertentu yang dipergunakan untuk merusak atau nembakar. Pada banyak lokasi, kelompok ini terlihat diangkut dengan kendaraan tertentu seperti mikrolet, mini bus ataupun truk. Selain itu terlihat adanya sekelompok tertentu yang terpisah dari kelompok yang menjarah, memperhatikan penjarahan dan memiliki sistem komunikasi.

Ciri-ciri kelompok provokator atau orang-orang yang memiliki peran tertentu dalam kerusuhan, menunjukkan kemiripan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh aparat keamanan. Selain kemiripan fisik seperti rambut, postur tubuh, kemampuan yang terlatih. gerakan tubuh, juga pada beberapa lokasi terlihat menggunakan atribut yang dimiliki aparat keamanan seperti kendaraan angkut (truk dengan plat nomor aparat keamanan) dan sepatu lars. Sebagai catatan, pengakuan beberapa saksi di media massa (diakui sendiri oleh seorang saksi dalam verifikasi) mengatakan bahwa kelompok aparat tertentu terlibat dalam rangkaian kerusuhan dan diorganisir di Kodam Jaya.

Kerusuhan terjadi pada beberapa tempat sekaligus dengan pola tindakan yang hampir sama. Hal ini menunjukkan adanya suatu pola yang sama dan dilakukan oleh beberapa kelompok karena terjadi pada lokasi berbeda pada waktu yang hampir bersamaan, sehingga membuktikan bahwa kerusuhan terjadi melalui suatu perencanaan tertentu.

Pengamanan saat Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998, sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan pengamanan Operasi Mantap pada Bab III, menunjukkan bahwa telah ada kebijakan pengamanan tingkat tinggi secara politik ataupun militer dengan

2. Massa berpindah lokasi dan melakukan kerusuhan.

3. Adanya kelompok-kelompok yang memprovokasi warga di beberapa pemukiman pada waktu dan lokasi yang berbeda, kemudian mendorong massa melakukan kerusuhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerusuhan tidak bersifat spontan.

Kerusuhan yang terjadi didorong oleh sekelompok orang tertentu dan pada banyak lokasi terfihat dengan ciri-ciri tertentu. Kelompok massa ini dikenal dengan sebutan provokator atau gerombolan. Kelompok ini terllhat terlatih, terorganisir dan membawa perlatan tertentu yang dipergunakan untuk merusak atau nembakar. Pada banyak lokasi, kelompok ini terlihat diangkut dengan kendaraan tertentu seperti mikrolet, mini bus ataupun truk. Selain itu terlihat adanya sekelompok tertentu yang terpisah dari kelompok yang menjarah, memperhatikan penjarahan dan memiliki sistem komunikasi.

Ciri-ciri kelompok provokator atau orang-orang yang memiliki peran tertentu dalam kerusuhan, menunjukkan kemiripan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh aparat keamanan. Selain kemiripan fisik seperti rambut, postur tubuh, kemampuan yang terlatih. gerakan tubuh, juga pada beberapa lokasi terlihat menggunakan atribut yang dimiliki aparat keamanan seperti kendaraan angkut (truk dengan plat nomor aparat keamanan) dan sepatu lars. Sebagai catatan, pengakuan beberapa saksi di media massa (diakui sendiri oleh seorang saksi dalam verifikasi) mengatakan bahwa kelompok aparat tertentu terlibat dalam rangkaian kerusuhan dan diorganisir di Kodam Jaya.

Kerusuhan terjadi pada beberapa tempat sekaligus dengan pola tindakan yang hampir sama. Hal ini menunjukkan adanya suatu pola yang sama dan dilakukan oleh beberapa kelompok karena terjadi pada lokasi berbeda pada waktu yang hampir bersamaan, sehingga membuktikan bahwa kerusuhan terjadi melalui suatu perencanaan tertentu.

Pengamanan saat Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998, sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan pengamanan Operasi Mantap pada Bab III, menunjukkan bahwa telah ada kebijakan pengamanan tingkat tinggi secara politik ataupun militer dengan menggunakan sumber daya publik. Namun sebaliknya, Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998 menggambarkan adanya pembiaran terjadinya kerusuhan dan pelanggaran HAM yang berat yang bisa dilihat dari temuan fakta di mana banyak terjadi kekosongan aparat dan atau tindakan aparat yang membiarkan kerusuhan terjadi.

Fakta menunjukkan pada55 okasi tidak terlihat adanya aparat keamanan di lokasi kerusuhan. Ketidakhadiran aparat di 55 lokasi menunjukkan ketidaksiapan aparat keamanan melakukan pengamanan lokasi-lokasi kerusuhan. Aparat terlihat pada 25 lokasi kerusuhan. Pada 25 Jokasi tersebut terlihat aparat melakukan pengamanan efektif pada(12 lokasi. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan pengamanan yang dilakukan aparat pada lokasi kerusuhan tidak efektif, karena sebagian besar tindakan yang dilakukan tidak efektif.

Laporan yang ada menyebutkan bahwa pihak intelijen telah memberikan peringatan dini (early warning) kepada jajaran pimpinan keamanan akan adanya kerusuhan pada bulan Mei 1998. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan ABRI saat itu telah mengetahui akan adanya kerusuhan. Tetapi terhadap informasi ini tidak terlihat adanya kesiapan khusus yang terlihat dari ketidakhadiran aparat di banyak lokasi. Sementara itu fakta di lapangan menunjukkan adanya aparat di lokasi kerusuhan yang meninggalkan lokasi tidak lama setelah kerusuhan terjadi sehingga menyebabkan massa mendapat peluang melakukan kerusuhan dan pada 30 lokasi aparat terlihat membiarkan kerusuhan terjadi. Fakta lain menunjukkan bahwa aparat dilapangan mendapat perintah menjaga bangunan tertentu tanpa melakukan pengamanan pada wilayah disekitarnya yang berdekatan. Hal ini menunjukkan adanya perintah tertentu untuk melakukan hal tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah ada kebijakan aparat untuk membiarkan kerusuhan terjadi yang menggunakan fasilitas dan sumber-sumber publik. dengan cara; (1) tidak mengerahkan pasukan secara patut sehingga banyak daerah yang tidak diamankan, (2) pasukan yang ada dilokasi tidak melakukan tindakan apapun saat kerusuhan terjadi, (3) pasukan meninggalkan lokasi kerusuhan, dan (4) pasukan tidak bergerak ke lokasi kerusuhan yang jaraknya relatif dekat.

2.1.3. Unsur Serangan Terhadap Penduduk Sipil

Berdasarkan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan, tergambarkan adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil, yang menimbulkan korban pada penduduk sipil, dalam Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, yaitu sebagai berikut :

2.1.4. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Berdasarkan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar bahwa para komandan militer ataupun atasan dari pejabat sipil pemerintahan daerah telah lalai mengendalikan pasukannya secara efektif untuk mencegah, menghentikan, dan menindak pelanggaran HAM yang berat yang terjadi pada peristiwa kerusuhan Mei 1998, sesuai dengan hukum yang berlaku, yang rinciannya adalah sebagai berikut :

a. Sebagai suatu alat pertahanan dan keamanan negara, maka keberadaan ABRI adalah untuk mengabdi kepada seluruh rakyat Indonesia, yang selalu siap dan tanggap dalam rangka melindungi kepentingan seluruh Indonesia, sebagaimana tergambar dalam pasal 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 1982, yang menyatakan ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara bagi kesiap-siagaan dan ketanggapsegeraan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, dengan fungsi selaku penindak dan penvanggah awal terhadap setiap ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Begitu juga dengan peran dan tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta, yang bersifat khusus, sebagaimana telah diuraikan dalam Baba II butir 2.5. laporan ini.

b. Selanjutnya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tersebut, ABRI mempunyai peraturan pelaksanaan, baik dalam bentuk prosedur tetap (Protap), petunjuk pelaksanaan (Juklak) atau Petunjuk Tehnis (Juknis), yang mengatur mengenai prosedur dan langkah-langkah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan (huru hara), bahkan ABRI mempunyai pasukan yang secara khusus ditugaskan menangani huru hara, yaitu Pasukan Anti Huru Hara (PHH).

c. Bahwa sejak tanggal 1 November 1997 sampai dengan tanggal 30 Juni 1998, keadaan dan pengamanan oleh ABRI di wilayah DKI Jakarta berada dalam situasi khusus, dan bukan dalam keadaan biasa, berkaitan dengan dijalankannya Operasi Mantap Jaya III dan Operasi Mantap Brata III dan juga sifat khusus Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang menyebabkan pengamanan DKI Jakarta jauh melebihi dari keadaan biasa atau normal, baik dari keberadaan jumlah pasukan maupun kesiapan dan kewaspadaannya.

d. Bahwa juga dengan adanya perkiraan intelejen ABRI yang memprediksi sekitar pertengahan Mei akan ada kerusuhan di DKI Jakarta, maka kesiapan, kesiagaan dan kewaspadaan ABRI maupun aparat sipil pemerintahan juga seharusnya meningkat.

e. Bahwa ternyata pada tanggal 13-15 Mei 1998 terjadi kerusuhan di DKI Jakarta. Bahwa ternyata sebelum kerusuhan terjadi, para komandan tidak melakukan tindakan-tindakan preventif dalam mengantisipasi kerusuhan yang akan terjadi dan atau, dan atau pada saat kerusuhan terjadi tidak melakukan pengendalian pasukan secara patut, layak dengan melakukan penempatan pasukan secara efektif mengingat sifat meluas dari kerusuhan tersebut dan atau tidak menggunakan kewenangannya untuk melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah dan atau mengatasi kerusuhan (represi) sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan (huru hara), yaitu sebagai berikut :

f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dikualifikasi bahwa para komandan telah tidak mengendalikan pasukannya secara efektif untuk mencegah, menghentikan, dan menindak pelanggaran HAM yang berat yang terjadi pada Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, sesuai dengan hukum yang berlaku.

2.2. Pembantuan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Pada Peristiwa Kerusuhan Mei 1998

2.2.1. Terpenuhinya Unsur Pembantuan

Berdasarkan uraian dalam Bab II bagian 2.3., didapatkan pengertian mengenai membantu (medeplichtigheid) melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Pasal 41 UU No. 26 Tahun 2000 adalah pengertian membantu (medeplichtigheid) sebagaimana rumusannya terdapat dalam Pasal 56 KUHP, doktrin dan yurisprudensi, sehingga pengertian dan rumusannya adalah sebagai berikut:

2. memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dengan memperhatikan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan, sebagaimana dipaparkan dalam Bab III, dapat dikualifikasi baliwa beberapa pejabat ABRI (TNI dan P(OI.RI) pembantu (medeplichtige) Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, baik dengan tindakan membantu waktu kejahatan terhadap kemanusiaan itu dilakukan maupun dengan tindakan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, dengan rincian fakta-fakta sebagai berikut :

1. Membantu waktu kejahatan terhadap kemanusiaan itu dilakukan, yang dengan merujuk Próf. Simons dikualifikasi sebagai berikut .

1.1. Membantu secara moral, atas dasar fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Sebagai suatu alat pertahanan dan keamanan negara, maka keberadaan ABRI adalah untuk mengabdi kepada seluruh rakyat Indonesia, yang selalu siap dan tanggap dalam rangka melindungi kepentingan seluruh Indonesia, sebagaimana tergambar dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 1982, yang menyatakan ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara bagi kesiap-siagaan dan ketanggapsegeraan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, dengan fungsi selaku penindak dan penyanggah awal terhadap setiap ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Begitu juga dengan peran dan tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta, yang bersifat khusus, sebagaimana telah diuraikan dalam Baba II butir 2.5. laporan ini.

b. Selanjutnya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tersebut, ABRI mempunyai peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai prosedur dan langkah-langkah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan (huru hara), bahkan ABRI mempunyai pasukan yang secara khusus ditugaskan menangani huru hara, yaitu Pasukan Anti Huru Hara (PHH)

c. Bahwa dalam struktur kemiliteran, termasuk struktur di lingkungan ABRI, hubungan komando atasan-bawahan dalam satu kesatuan (unity of command) menciptakan rantai komando (chain of command) secara berjenjang mulai dari pembuat kebijakan sebagai pemegang komando tertinggi sampai pada komando taktis yang menjalankan fungsinya secara langsung atas pasukan yang berada di bawahnya. Berdasarkan prinsip di atas, maka pasukan hanya bisa bergerak dan atau menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban berdasarkan perintah komandannya, secara berjenjang.

d.. Bahwa sejak tanggal 1 November 1997 sampai dengan tanggal 30 Juni 1998, keadaan dan pengamanan oleh ABRI di wilayah DKI Jakarta berada dalam situasi khusus, dan bukan dalam keadaan biasa, berkaitan dengan dijalankannya Operasi Mantap Jaya III dan Operasi Mantap Brata III dan juga sifat khusus Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang menyebabkan pengamanan DKI Jakarta jauh melebihi dari keadaan biasa atau normal, baik dari keberadaan jumlah pasukan maupun kesiapan dan kewaspadaannya.

e. Bahwa juga dengan adanya perkiraan intelejen ABRI yang memprediksi sekitar pertengahan Mei akan ada kerusuhan di DKI Jakarta, maka kesiapan, kesiagaan dan kewaspadaan para komandan dengan pasukan yang dibawah kendalinya juga seharusnya meningkat.

f. Bahwa ternyata pada tanggal 13-15 Mei 1998 terjadi kerusuhan di DKI Jakarta, dengan, di satu sisi kerusuhan terjad: secara meluas dan para komandan tidak mengambil tindakan atau membiarkan huru hara terjadi, yaitu dengan tidak melakukan penempatan pasukan untuk mencegah atau mengatasi kerusuhan, atau para komandan tidak memerintahkan pasukannya yang ada ada di lokasi untuk melakukan prosedur dan langkah-langkah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan (huru-hara), sedangkan di sisi lain hampir di semua lokasi atau tempat kerusuhan ditemukan kelompok terorganisasi yang memprovokasi dan melakukan kerusuhan, yang rincian faktanya adalah sebagai berikut :

g. Bahwa tindakan dalam butir d tersebut di atas, menjadi pendorong, secara moral, bagi para perusuh untuk melakukan tindak pidana, seperti : pembunuhan, pembakaran, pencurian. penjarahan. penganiavaan. dan lainlain.

2. Selain itu juga dapat dikatagorikan telah memenuhi unsur memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dengan merujuk Prof. Simons dikualifikasi sebagai berikut:

2.1. Membantu secara intelektual, atas dasar fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Sebagai suatu alat pertahanan dan keamanan negara, maka keberadaan ABRI adalah untuk mengabdi kepada seluruh rakyat Indonesia, yang selalu siap dan tanggap dalam rangka melindungi kepentingan seluruh Indonesia, sebagaimana-tergambar dalam pasal 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 1982, yang menyatakan ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara bagi kesiap-siagaan dan ketanggapsegeraan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, dengan fungsi selaku penindak dan penyanggah awal terhadap setiap ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

b. Selanjutnya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tersebut, ABRI mempunyai peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai prosedur dan langkah-langkah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan (huru hara), bahkan ABRI mempunyai pasukan yang secara khusus ditugaskan menangani huru hara, yaitu Pasukan Anti Huru-Hara (PHH).

c. Bahwa dalam struktur kemiliteran, termasuk struktur di lingkungan ABRI, hubungan komando atasan-bawahan dalam satu kesatuan (unity of command) menciptakan rantai komando (chain of command) secara berjenjang mulai dari pembuat kebijakan sebagai pemegang komando tertinggi sampai pada komando taktis yang menjalankan fungsinya secara langsung atas pasukan yang berada di bawahnya. Berdasarkan prinsip di atas, maka pasukan hanya bisa bergerak dan atau menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban berdasarkan perintah komandannya, secara berjenjang.

d./Bahwa sejak tanggal 1 November 1997 sampai dengan tanggal 30 Juni 1998, keadaan dan pengamanan oleh ABRI di wilayah DKI Jakarta berada dalam situasi khusus, dan bukan dalam keadaan biasa, berkaitan dengan dijalankannya Operasi Mantap Jaya III dan Operasi Mantap Brata III dan juga sifat khusus Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang menyebabkan pengamanan DKI Jakarta jauh melebihi dari keadaan biasa atau normal, baik dari keberadaan jumlah pasukan maupun kesiapan dan kewaspadaannya.

Bahwa juga dengan adanya perkiraan intelejen ABRI yang memprediksi sekitar pertengahan Mei akan ada kerusuhan di DKI Jakarta, maka kesiapan, kesiagaan dan kewaspadaan para komandan dengan pasukan yang dibawah kendaiinyajuga senarusnya meningkai.

f. Bahwa ternyata pada tanggal 13-15 Mei 1998 terjadi kerusuhan di DKI Jakarta, dengan di satu sisi kerusuhan terjadi secara meluas dan para komandan tidak melakukan penempatan pasukan untuk mencegah atau mengatasi kerusuhan, atau para komandan tidak memerintahkan pasukannya yang ada ada di lokasi untuk melakukan prosedur dan langkah-langkah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan (huru-hara), sedangkan di sisi lain hampir di semua lokasi atau tempat kerusuhan ditemukan kelompok terorganisasi yang memprovokasi dan melakukan kerusuhan.

g. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dikualifikasi bahwa aparat ABRI telah memberi kesempatan kelompok terorganisasi untuk memprovokasi dan untuk melakukan kerusuhan, yang bersifat serangan terhadap penduduk sipil di Jakarta, yang sebenarnya berada di bawah pengamanannya.

Seandainya pun, dianggap tidak memenuhi unsur-unsur membantu secara aktif atau pussieve medeplichtigheid, tetap dapat dikualifikasi memenuhi unsur-unsur membantu secara pasif atau passieve medeplichtigheid, berdasarkan paham secara sempit, yaitu bahwa telah dilakukan passieve medeplichtigheid, jika kepadanya dibebankan suatu kewajiban khusus untuk mencegah kejahatan, akan tetapi tidak melakukannya. Sandaran dari kewajiban itu adalah undang-undang, sebagaimana contoh kasus ibu menyusui yang diuraikan oleh Koesparmono Irsan atau contoh kasus penjaga malam yang diuraikan oleh Utrecht, yang uraian fakta-fakta hukumnya adalah sebagai berikut :

a. Sebagai suatu alat pertahanan dan keamanan negara, maka keberadaan ABRI adalah untuk mengabdi kepada seluruh rakyat Indonesia, yang selalu siap dan tanggap dalam rangka melindungi kepentingan seluruh Indonesia, sebagaimana tergambar dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 1982, yang menyatakan ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara bagi kesiap-siagaan dan ketanggapsegeraan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, dengan fungsi selaku pénindak dan penyanggah awal terhadap setiap ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Begitu juga dengan peran dan tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta, yang bersifat khusus, sebagaimana telah diuraikan dalam Baba II butir 2.5. laporan ini.

b. Selanjutnya dalam menjalankan tugas dan kęwajibannya tersebut, ABRI mempunyai peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai prosedur dan langkah-langkah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan (huru hara), bahkan ABRI mempunyai pasukan yang secara khusus ditugaskan menangani huru hara, yaitu Pasukan Anti Huru Hara (PHH)

c. Bahwa dalam struktur kemiliteran, termasuk struktur di lingkungan ABRI, hubungan komando atasan-bawahan dalam satu kesatuan (unity of command) menciptakan rantai komando (chain of command) secara berieniang mulai dari pembuat kebijakan sebagai pemegang komando tertinggi sampai pada komando taktis yang menjalankan fungsinya secara langsung atas pasukan yang berada di bawahnya. Berdasarkan prinsip di atas, maka pasukan hanya bisa bergerak dan atau menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban berdasarkan perintah komandannya, secara berjenjang.

d. Bahwa sejak tanggal 1 November 1997 sampai dengan tanggal 30 Juni 1998, keadaan dan pengamanan oleh ABRI di wilayah DKI Jakarta berada dalam situasi khusus, dan bukan dalam keadaan biasa, berkaitan dengan dijalankannya Operasi Mantap Jaya III dan Operasi Mantap Brata III dan juga sifat khusus Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang menyebabkan pengamanan DKI Jakarta jauh melebihi dari keadaan biasa atau normal, baik dari keberadaan jumlah pasukan maupun kesiapan dan kewaspadaannya.

e. Bahwa juga dengan adanya perkiraan intelejen ABRI yang memprediksi sekitar pertengahan Mei akan ada kerusuhan di DKI Jakarta, maka kesiapan, kesiagaan dan kewaspadaan para komandan dengan pasukan yang dibawah kendalinya juga seharusnya meningkat.

f. Bahwa ternyata pada tanggal 13-15 Mei 1998 terjadi kerusuhan di DKI Jakarta, dengan di satu sisi kerusuhan terjadi secara meluas dan para komandan tidak melakukan penempatan pasukan untuk mencegah atau mengatasi kerusuhan, atau para komandan tidak memerintahkan pasukannya yang ada ada di lokasi untuk melakukan prosedur dan langkah-langkah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan (huru hara), sedangkan di sisi lain hampir di semua lokasi atau tempat kerusuhan ditemukan kelompok terorganisasi yang memprovokasi dan melakukan kerusuhan.

g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dapat dikualifikasi bahwa aparat ABRI telah tidak menjalankan kewajiban hukumnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Pertahanan dan Keamanan, dengan membiarkan dan atau tidak mengambil tindakan atau prosedur penanggulangan huru hara (kerusuhan), yang menjadi kewajibannya tersebut di atas, yang menyebabkan terjadinya serangan terhadap penduduk sipil.

Pada prinsipnya, pembantuan (medeplichtigheid) delik kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bagian ini merupakan subsidair dari delik pokoknya, yaitu delik pembiaran incasu Pasal 9 jo Pasal 42 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 dalam bagian V.2..

2.2.2. Pertanggungjawaban Pidana Pembantu Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Bahwa sebagaimana halnya dengan pertanggungjawaban pidana para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, maka pertanggungjawaban pidana para pembantu kejanatan terhadap kemanusiaan juga merupakan pertanggungjawaban secara individual (individual criminal responsibility), baik pertanggungjawaban secara langsung (direct criminal responsibility) maupun tidak langsung atau dengan melakukan pembiaran atau kelalaian (imputed criminal responsibility), yang dapat dikenakan baik kepada mereka yang berada di lapangan maupun mereka mereka yang karena kedudukannya memikul tanggung jawab komando (command responsibility).

Berdasarkan uraian dalam Bab II butir 2.2., pertanggungjawaban langsung dikenakan kepada komandan wilayah yang membantu pada waktu kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan atau sebelum kejahatan terhadap kemanusiaaan dilakukan, dengan tidak mengendalikan atau menempatkan atau memerintahkan pasukannya untuk melaksanakan fungsi ketertiban dan keamanan yang menjadi kewajibannya dan atau melaksanakan prosedur atau langkah-langkah penanggulangan huru-hara, yang menyebabkan terjadinya serangan terhadap penduduk sipil.

Sedangkan pertanggungjawaban tidak langsung atau pertangungjawaban komando, berdasarkan uraian dalam bagian Bab II butir 2.2., dikenakan kepada atasannya, sebagai pembuat atau pengambil kebijakan atas pembiaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, meliputi pembiaran atas pembantuan kejahatan terhadap kemanusiaan incasu Pasal 41 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, yang dilakukan oleh komandan bawahannya dengan tidak mencegah, menghentikan, menindak. melaporkan, dan menyerahkannya untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Bab III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1.Kesimpulan

3.1.1. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 adalah sebuah peristiwa yang tidak berdiri sendiri. Peristiwa tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari cara-cara represif yang dipergunakan oleh rezim Orde Baru dalam pengelolaan masalah bangsa yang bertujuan menghapus semua potensi perlawanan murni (genuine) dari kelompok masyarakat. Peristiwa Mei 1998 harus dilihat sebagai rangkaian panjang berbagai operasi intelijen di penghujung kekuasaan Orde Baru seperti Operasi Naga Hijau, Operasi Naga Merah (Peristiwa 27 Juli 1996), operasi penculikan aktivis dan penembakan mahasiswa Trisakti yang hingga kini masih berupa teka-teki besar.

3.1.2. Melihat sifat meluasnya dan sifat sistematisnya kejadian, urutan peristiwa dan skala waktu (simulacrum) peristiwa maka Tim Ad Hoc menarik kesimpulan bahwa peristiwa tersebut tidak berlangsung secara spontan, tapi lebih merupakan sebuah kerusuhan yang disengaja dan atau dirancang (by design).

3.1.3. Sifat meluasnya peristiwa terlihat dari kerusuhan yang terjadi setidak-tidaknya di 88 lokasi di seluruh wilayah Jakarta, Bekasi dan Tangerang.

3.1.4. Sifat sistematis peristiwa terlihat dari hal-hal seperti : adanya serangan terhadap kelompok etnis tertentu, khususnya Tionghoa ; adanya kebijakan negara yang diskriminatif ; adanya berbagai macam tindakan kriminal yang berulang-ulang di berbagai tempat dalam rentang waktu yang sama dengan pola yang sama, dan dipicu oleh sekelompok orang yang memiliki karakteristik sejenis pada tiap lokasi kerusuhan; adanya pola pembiaran terjadinya kerusuhan yang terlihat dari temuan fakta banyak terjadinya kekosongan aparat dan atau tindakan aparat yang membiarkan kerusuhan terjadi.

3.1.5. Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998 juga menunjukkan bahwa warga bangsa tak mendapat perlindungan hukum yang cukup dari aparat negara (ABRI: TNI dan Polri) yang bertugas dan berkewajiban untuk memberikan perlindungan. Terlebih lagi pada saat itu tengah dilaksanakan Operasi Mantap Jaya dan Operasi Maniap Brata yang merupakan operasi khusus keamanan dan ketertiban di Jakarta dan sekitarnya.

3.1.6. Aparat keamanan tidak bertindak secara patut dan layak, malah ada tendensi sengaja membiarkan kerusuhan terjadi. Aparat tak berupaya mengialau nassa dan memutus pergerakan massa dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan di sejumlah tempat pada saat kerusuhan tengah terjadi, aparat keamanan tidak tampak menjaga ibukota. Hal ini menunjukkan bahwa para komandan dalam Operasi Mantap tidak mengatur dan mengendalikan pasukan sebagaimana mestinya. Fakta-fakta yang ditemukan menunjukkan di satu pihak terjadi serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil dan di lain pihak terjadi tindakan pembiaran oleh aparat keamanan (ABRI: TNI dan Polri).

3.1.7. Dengan terpenuhinya unsur meluas dan sistematis dari serangan yang ditujukan terhadap penduduk sipil pada peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Tim menyimpulkan telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan pada Peristiwa tesebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7b jo Pasal 9 jo Pasal 42 ayat (1) jo Pasal 41 Undang-Undang No 26 Tahun 2000.

3.1.8. Selanjutnya Tim menyimpulkan perlunya dimintakan pertanggungjawaban pidana, baik dalam primer maupun subsidair, kepada para pihak yang patut diduga bertanggungjawab secara hukum atas terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan pada peristiwa Kerusuhan Mei 1998, yaitu aparat keamanan (TNI dan POLRI) maupun sipil.

3.2. Rekomendasi

3.2.1. Mengusulkan kepada Komnas HAM untuk segera menyerahkan hasil penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 yang telah disetujui Sidang Paripurna Komnas HAM tersebut kepada Jaksa Agung selaku penyidik untuk melakukan penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 jo Pasal 21 jo pasal 22 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

3.2.2. Mengusulkan kepada Komnas HAM agar mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk mengusulkan pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi pada Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dan agar Presiden segera menindaklanjuti usul tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc tersebut.

3.2.3. Mengusulkan kepada Komnas HAM untuk mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan perlindungan fisik dan mental para korban, saksi dan keluarga mereka dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

3.2.4. Mendesak Komnas HAM untuk meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengeluarkan fatwa atas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 43, maupun Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 95, yang memberi peluang multi-tafsir, sehingga dapat mengatasi kebuntuan dan atau kendala penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Laporan Eksekutif

Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998

Salahuddin Wahid

Ketua

Jasery Ester Indahyani Jusuf

Sekretaris

Hotma Timbul Hutapea

Anggota

Yosep Adi Prasetyo

Anggota

Enny Soeprapto Wakil Ketua

M.M. Billah Anggota

1,Ast. Phillip Yusuf Anggota

Saor Siagian Anggota