Prabowo memang menerima perintah, yang kemudian ia terjemahkan sebagai penculikan dan penyiksaan.
Cara PRABOWO Menerjemahkan Perintah
"MENGAPA Letnan Jenderal Prabowo melakukan kegiatan penculikan?" Itulah fokus pemeriksaan terhadap mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen
Kopassus) oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Senin pekan ini, 10 Agustus. Dewan itu sebelumnya sudah memeriksa Kolonel Chairawan dan anggota Kopassus tersangka kasus penculikan; dan mereka mengaku hanya menjalankan perintah. Tentunya, perintah itu dari Danjen Kopassus kala itu, yang memang Letnan Jenderal Prabowo Subianto.
Kegiatan penculikan itu sendiri, sejauh ini, belum dinilai DKP sebagai hal yang salah. Bahkan, menurut seorang mantan perwira intelijen, Letnan Kolonel (Purnawirawan) Rudolf Edward Baringbing, bila saja pimpinan ABRI menyatakan kasus penculikan itu adalah operasi intelijen, semuanya selesai, tak perlu diusut (libat "Jangan Dilihat Kopassusnya...").
Yang kini diusut DKP, menurut Jenderal Soebagyo Hs. sebagai ketua dewan itu, apa
perwira dan pelaksananya.” Lalu, apa kesimpulan DKP setelah dari pukul 08.00 sampai 15.30 memeriksa Prabowo?
Belum ada. Itu baru "pengumpulan bahan sebagai pertimbangan yang akan disampaikan ke Panglima ABRI," kata Soebagyo kepada wartawan. Sore itu, Ketua DKP didampingi dua anggotanya. Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Letnan Jenderal Djamarí Chaniago dan Kepala Staf Umum (Kasum) ABRI Letnan Jenderal Fachrul Razi. Anggota yang lain, antara lain Kepala Staf Sosial-Politik ABRI Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono dan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letnan Jenderal Agum Gumelar, segera meninggalkan Markas Besar Angkatan Darat seusai pemeriksaan.
Selain Prabowo, diminta juga kesaksian dari Tim Pencari Fakta ABRI, termasuk ketuanya, Mayor Jenderal Syamsu Djalal. Masih diperlukan kesaksian-kesaksian yang lain, kata Subagyo. Yang sudah bisa dísimpulkan adalah jenis perintah yang diterima
Prabowo, yakni perintah BKO atau bawah kendali operasi. "Perintah itu untuk mem- BKO-kan, dan dia (Prabowo) menganalisis perintah itu demíkian," ujarnya.
Dalam terjemahan awam, perintah BKO adalah untuk memantau kegiatan seseorang atau sekelompok orang. Perintah itu, menurut Ketua DKP, kemudian diterjemahkan Prabowo menjadi penculikan dan penyiksaan. Seberapa benar penerjemahan perintah itu menurut DKP, masib belum dibukakan ke pers. Ketua DKP akan menyampaikan kesimpulan dewan ke Panglima ABRI terlebih dahulu.
Yang tak disinggung, perintah dari siapa yang kemudian diterjemahkan Prabowo itu. Dilihat dari struktur organisasi ABRI, perintah ke Danjen Kopassus bisa datang dari Panglima ÁBRI atau Panglima Tertinggi ABRI (presiden). Bila itu dari Panglima AB- R1. bisa perintah ini langsung, bisa juga lewat Kasum ABRI. Bila perintah datang dari panglima tertinggi, bisa langsung, bisa lewat Panglima ABRI
kah kegiatan Parbowo "menyalahi prosedur. melanggar disiplin, atau ini karena tabiat dari PRABOWODIDEPHANKAM. Kemungkinan perintah datang dari panglima tertinggi
Tak Ada Jalan Mundur
Beberapa lama lalu, ketika Prabowo mulai disebut-sebut akan diperiksa juga, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Feisal Tanjung. Panglima ABRI di masa Kopas sus melakukan penculikan, kepada pers bilang ia tak tahu-menahu soal penculikan itu. Ia mengaku baru taho ketika soal itu diramaikan pers; dan Feisal langsung minta Panglima ABRI Jenderal Wiranto mengungkapkan kasus tersebut.
Bila itu benar, terbuka kemungkinan pe rintah datang dari panglima tertinggi. Mung kin, perintah itu memang tak lewat Panglima ABŘI-—karena itu ia bisa bilang dengan ringan tak tahu-menahu soal penculikan. Tapi, bisakah diterima bahwa seorang Panglima ABR1 yang punya akses ke operasi intelijen serahasia apa pun tak mendapatkan laporan?
Seperti pernah ditulis dalam Perspektif (25 Juli), di zaman ketika kekuasaan terpusat pada Soeharto, orang tak pemah berpikir jauh bahwa Soeharto bakal diganti. Setidaknya, bila Soeharto diganti, waktu itu lazim orang menduga bahwa penggantinya akan meneruskan polítik kekuasaan di atas se-
galanya itu. Dalam suasana begini, siapa berani mengkrítik, apalagi menghentikan, perintah Soeharto?
Hari-hari ini tugas DKP secara moral akan berat. Dewan itu harus melaporkan hasil pemeriksaannya terhadap Letnan Jenderal Prabowo, Mayor Jenderal Muchdi, dan Kolonel Chairawan ke Panglima ABRI Jenderal Wiranto, yang ketika penculikan-penculian terjadi masih sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan ia pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto. Masuk akal bila ada yang mencemaskan DKP akan bekerja setengah tuntas. Munir, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, misalnya, berharap kasus ini dibuka setuntas-tuntasnya; dan itu hanya bisa dilakukan dalam sidang mahkamah militer terbuka.
Benar, mahkamah militer bukan satusatunya jalan, sebagaimana dikatakan Ketua DKPJenderal Soebagyo. Yang penting, apa pun jalannya, duduk perkara penculikan dan penganiayaan itu diungkapkan transparan dan síapa pun yang bisa dikenai tindak pidana diajukan ke pengadilan.
dakan Kopassus atas nama tugas intelijen dan karena itu tak bisa diadili begitu saja. Tapi, kasus ini telanjur terbuka meski belum tuntas; dan penyelesaian ala intelijen---sebagaimana disinggung mantan instruktur intelijen ito-—tentunya tak lagi bisa dilakukan: mereka yang terlibat diberhentikan atau dihilangkan.
Memang, bisa saja dikatakan semua tin-
Tak ada jalan mundur buat siapa pun kini--buat DKP atau bahkan Pangab. Akan ada saja yang siap menggugat bila pengungkapan penculikan dan penyiksaan tak tuntas dibuka, apalagi bila korban penculikan yang belum pulang tak jelas nasibnya, Juga, kasus ini bisa semakin kompleks bila saja ada juga peran Prabowo dan Kopassus dalam kerusuhan pertengahan Mei lalu.
Dan yang tak boleh diabaikan, sementara kita belum punya undang-undang intelijen, seberapa jauh tugas intelijen boleh mengorbankan hukum, hak asasi manusia, dan hakhak sipil yang lain? Bukankah selalu dibilang kita bangsa beradab?
Bambang Bujono/ Laporan Rachmat H. Cahyono den Tiarma Siboro
Agum Gumelar:
"Perintah dari Mana?"
APA KATA SALAH SEORANG ANGGOTA DKP. Letnan Jenderal Agum Gumelar, mantan Ko mandan Kopassus diawal 1990-an? Berikut petik an wawancara Rachmat H. Cahyono dan Tiarma Siboro dari D&R dengan Guberiur Lembaga Keta hanan Nasional itu, pekan lalu.
Apakah model penculikan dan penganiayaan memang bagian dari tugas Kopassus?
Itu bisa ada melalui suatu proses yang sangat-sangat cermat terhadap apa yang disebut sebagai musuh negara; dan kriteria niusuh negara itu jelas sekali, Dan, itu pun harus ditugaskan dalam suatu perintah yang betul-betul dari komando atas, tidak bisa kita melakükan itu sendiri-scndıri berdasarkan penilaian kita sendiri. Itu namanya urakan.
Seberapa jauh tanggung jawab seorang komandan dalam kasus ini?
Besar sekali; anak buah tahunya itu perintah. Sekarang tinggal dilihat, komandan ini mengeluarkan perintah ini dari mana da tangnya. Kalau perintah itu dari atas, masih harus dilihat apakah perintahnya seperti itu atau bagaimana bunyinya. Jadi, tidak bisa seoang komandan mengambil misiatif untuk melakukannya.
Menurut Prabowo, operasi penculikan dilakukan terhadap mereka yang dianggap mengancam keselamatan negara. Apa kriteria ABRI tentang yang mengancam negara itu?
Yang mengancam bangsa dan negara adalah mereka yang imelakukan kegiatan-kegiatan fisik dengan kekuatan berscnjata. Katakanlah, di Timor Timur itu ada kekuatan berscnjata, kemudian mereka melakukan kegiatan pengacauan terhadap masyarakat di sana sehingga menimbulkan ketidakstabilan dan meng hambat pembangunan. Maka, di siti dilakukan operasi yang bersifarmilifer karena ancamannya itu jelas.
Tampaknya, sejak terbukanya kasus penculikan ini, masyarakat semakin berani mengungkap kesalahan oknum Kopassus, misalnya di Aceh....
Begini, janganlah dikatakan itu kesalahan Kopassus; itu keliru. Kcsalahan di daerah operasi bukan herarti semata-mata kesalahan Kopassus. Mungkin, itu kesalahan unsur pelaksana operasi yang di antaranya ada satuan Kopassus. Jadi, masyarakat jangan terialu emosional, tergesa-gesa menuduh ABRI tidak akan tinggal diam kalau memang (kesalahan) itu suatu kenyataan. Panglima ABRI bersama stafnya scdang melakukan konsolidasi ke dalam tertiadap segala sesuatu yang selama ini dinilai kurang baik.
Begini, pada masa-masa lalu, keadaan kita memang seperti itu, Kondisi keamanan kita pada waktu itu memang seperti itu, banyak terjadi gangguan terhadap stabilitas keamanan. Diperlukan terapi seperti itu, ibarat orang sakit naungkin perlu tiga pil sehan, Kini, kondisi kita tidak seperti yang lalu, sudah sehat, mungkin, ya, hanya perlu sotu pil sehari atau bahkan tidak perlu minum pil lagi.
Nah, kulau itu (operasi militer yang kini digugat) dilakakan pada saat sckarang ini, itu tidak boleh. Tapi, baħwa pada saat itu ierjadi seperti itu. ini harus bisa dimengerti, jangan kemudian masa masa seperti itu diungkit-ungkit lagi. Kalau itu dilakukan sekarang ini, inilah yang salah.
Kalau para tersangka hanya menjalankan perintah, apakah mcreka bisa terlepas darisemua tanggung jawab?
Perintah dari mana? Siapa itu yang melaksanakan perintah? Operasi seperti ini harus jelas, bagaimana bentuk perintahnya. Bentuk perintah harus tertulis.
Jadi, tidak tertutup kemungkinan DKP bisa memeriksa sampai ke tingkat yang lebih atas?
Kalau mcmang ada yang kasihperintah, ya, kami juga bisa menelusuri siapa yang memberi perinah, Tetapi, sampai saat sekarang imi kami tidak menemukan itu ada perińtah dari atas.
Apakah kasus ini bisa mengakhiri karir militer Prabowo juga?
Itu tergantung keputusan pimpinan.
LIPUTANUTAMA
Rudolf Edward Baringbing, S.H.:
"Jangan Dilihat Kopassusnya...
ADA YANG MELIHAT KASUS PENCULIKAN dari sisi lain: dari sisí intelijen. Itulah Letnan Kolonel (Purnawirawan) Rudolf Edward Baringbing, S.H., yang pernah menjadi instruktur Prabowo Subianto di bidang intelijen. Bagi mantan instruktur intelijen di Pusat Pendidikan Intelijen ABRI di Bogor. Jawa
Barai, ini, tak sedikit pun Komando Pasukan Khusus (Kopassus) bersalah dalamrkasus penculikan dan penganiayaan itu.
Tugas intelijen, kata orang yang lebih dan 20 tahun berada dalam dunia intehijen ABRI ini, memang seperti itu. Bila terjadi "kesalahan prosedur", tutur lulusan Akademi Militer Nasional tahun 1968 ini, yang terberat kesalahannya bukan pelaksana, melainkan yang memberi perintah.
Jadi, pengusutan terbadap 10 bintara dan perwira Kopassus serta tiga perwira tingginya tak layak dilakukan? Bukan itu soalnya, tapi siapa dan kenapa kasus ini kok terbongkat, padahal iní tugas intelijen. Lalu. kata Baringbing-—yang sempat meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung, dan kini memimpin kantor koasultan hukum---yang diperlukan Indonesia adalah undang-undang intelijen.
Bagaimana sebenarnya guru Prabowo ketika masih kapten ini melihat upaya pengungkapan kasus ita, wartawan D&R Rachmat H. Cahyono mewawancarainya di kantornya di bilangan Harmoni, Jakarta Pusat, Jumat pekan lalu, 7 Agustus
Apa sebetulnya yang disebut operasi intelijen itu?
Intelijen selamanya dilakukan untuk tujuan kepentingan negara. Itu harus digarisbawahi: Keberadaannya sah. Badan intelijen di negara mana pun ada. Kalau tidak ada, bisa bubar itu negara. Sebefum seseorang diberikan pendidikan intelijen, dia harus terlebih dulu mengucapkan sumpah dan janji. Salah satunya: tidak boleh menyalahgunakan ilmu intelijen yang diterimanya. Seleksi juga diberlakukan. Kalau intelijen menyalahgunakan ilmunya, dia memeras juga bisa, mengkhianati negara juga bisa. Untuk tujuan tertentu, seperti kup pada pemerintah, bisa. Itu bahaya intelijen.
Äda kesan intelijen kita tidak dikembangkan secara serius, sampaí ada istilah intel Melayu....
Biaya mencetak (tenaga) intelijen tídak murah. Lalu, peralatan kita masih sangat terbelakang dan intelijen tidak di bawah korps tersendin, sehingga pembinaannya sangat sulit. Kalau dibuat korps intelijen, pembinaannya menjadi spesíal. Ada adagium, kemampuan seorang intelijen sama dengan satu divisi. Tabun 1985 sudah diusulkan intelijen di bawah satu korps tersendiri, seperti Central Intelligence Agency, juga Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnoti. Sangat sulit pembinaan intelijen kalau tidak tersendiri, karena sifat dan ciriciri tugasnya berbeda sekali. Makanya, dalam kasus ini (pencufikan aktivis) sekarang tercoreng nama ABRI keselurnhan karena susah mermbedakannya. (Kasus sekarang ini), tindakan penculikan itu sakah atao tidak. kalau dilihat dari kacamata prajurit umum, ya, memang (salah). Harus dilihat, tugas intelijen itu ada legal, ada ilegal. Di negara mana pun itu begite.
Maksudnya?
Misalnya, dalam teori mengenai tahap keempat kontraintelijen ada yang namanya negasi, artinya penggulungan. Ada penetralisasi, yaitu pengeliminasian kemampuan lawan. Dalam mengeliminasi bisa dengan penculikan, pembunuban dengan berbagai cara, atau intimidasi dengan segala macam carà. Ketika kamí mengajar teori, perbuatan yang ilegal, yang pastí melanggar hukum, melanggar hak asasi, itu dibenarkan.
Operasi íntelijen boleh melakukan pembunuhan dan penyiksaan?
Boleh. Yang penting untuk digarisbawati: (ito) untuk kepcn tingan negara.
Sebagai perwira intelijen, nuraní Anda pernah terganggu ketika harus melakukan hal-hal yang ilegal, seperti menyiksa atau bahkan membunuh?
Ob, tidak boleh. Ketika ito sudah menjadi pekerjaan kita, sebagaimana tercermin dalam sumpah kita, barus ditiadakan keraguan semacam itu. Kawan sendiri pun, ruisalnya yang gagal melakukan operasi intelijen, kalau perlu harus dibunuh. Bagi orang intelijen, jenis hukuman curma ada dua: dikeluarkan dari badan intelijen atau dibunuh.
Tapí, kan, sekarang zamannya sudah berbeda, ada hak asasí manusia....
Sampai kiarnat, tugas intelíjea ada dua: legal dan ilegal. Di negara mana pun itu ada. Tujuan operasi intelijen harus rahasia dan untuk kepentingan negara. Dalam pelaksanaaninya, operasi intelijen ada tiga macam: terbuka, setengah terbuka atan setengah tertutup, dan tertutup. Yang terbuka misalnya tugas atase militer. Mereka legal. Kegiatan intelijen boleh terbuka, tapi orang tidak boleh tabu tujuannya. Yang setengah tertutup misalnya operasi intelijen yang dilakukan Grup 4 Kopassus. Dia bisa menggunakan satuan intel teritorial (komando daerah militer atau komando distrik
militer), tapi dia sendiri tertutup, supaya tidak ketahuan siapa yang "mengambil".
Siapa yang mengontrol operasi agar tak terjadi ’"kesalahan prosedur"?
Makanya perlu dibuat undang-undang intelijen. Di tahun 1985 dulu pernah dibuat rancangan undang-undang intelijen. Mengaça idak diteruskan? Saya tidak tahu.
Andai dalam kasus penculikan sekarang ini 14 orang yang masih hilang ditemukan sudah meninggal, bisakah itu dipermasalahkan oleh publik dan pihak keluarga?
Sepanjang itu dilakukan dalam konteks atau lingkup intelijen, tidak bisa. Tugas intelijen dalam
ada sponsor, ada pengguña (aser), dan ada pelaksana operasí. Sponsornya itu pemerintah, dalam hal ini dulu Pak Harto. Lalu, ada pengguna. Panglima ABRI saat itu (Feisal Tanjung). Kopassus ini pelaksana. Jadi, kalau dilihat dari segi tanggung jawab, Feisal Tanjung udak bisa lepas. Panglima Tertinggì ABRI (presiden) saat itu juga tidak bisa. Ini kan untuk kepentingan negara. Perlu dicatat, tindakan intelijen itu bukan tindakan bukum, juga bukan tindakan po- Iisional. Pengusutan itu ada dua macam. Pengusutan polisional namanya penyidikan. Tapi, kalau pengusutan intelijen ita namanya interogasi. Dalam interogasi itu. cara apa pun bisa dilakukan. Tapi, sekali lagi ingat, tujuannya adalah untuk negara dan tidak ada batas waktu.
Jadi, mereka yang merasa dirugikan karena operasi intelijen tak bisa menggugat karena tak ada dasar hukumnya?
Yang kini diusut disebut oknum-oknum....
Buat saya tidak masuk akał jika dikatakan yang mełakukan itu oknum. Mengapa? Kopassus itu kan lembaga yang sangat besar da lam tubub ABRÍ dan diakui kemampuannya. Dalam operasi intelijen.
Memang. Örang selama ini hanya melihat dari segi hukum, dan dari segi disiplin dan etíka ABRI Tak ada yang melihatnya dari kacamata intelijen sendiri. Dalam disiplin militer, seorang prajurit tidak boleh mendatangi tempat pelacuran, tidak boleh-melakukan perjudian, tidak boleh beristri dua. Di (operasi) intelijen, biasa itu. Kalau sasarannyá ada di rumah pelacuran, ya, harus masuk. Kalau mau membongkar jaringan narkotik, dia harus menyamar jadi pengedar.
bentuk kegiatan operasí tidak terjangkau hukum mana pun. baik dari hukum positif maupun pembuktian. Perbuatan intelijen, membunuh misalnya, kan untuk kepentingan negara. Ini dijamin oleh Pasal 50 dan 51 KUHP Perbuatan yang dilakukan berdasarkan undang-undang tidak boleh dihukum, itu pasal 51 ayat 1. Tentara bertempur, membumuh orang, kan tidak bisa dituntut.
Itu dari segi bukum. Dari segi pembuktiannya, semua kegiatan intelijen disamarkan. Ada penyamaran nama, identitas, biografi, aksi, dan sasarannya. Motonya: "Tidak ada sato pun orang yang bisa dipercaya di dunía, termasuk istri sekalipun." Moto yang lain: "Kama bethasil, tidak akan mendapat pujian. Kamu gagal, akan dicaci-maki selaruh umat manusia. Kamu mati, mayatmu tidak akan dicari." Itu moto dan selalu kita pompakan itu.
Tapi, ini kan bukan kondisi darurat perang, tidak bisa operasi intelijen menculik dan menginterogasi orang begitu saja....
Intelijen tidak mengenal situasi aman atan situasi perang. Justru, keadaan tenang itu sangat berbahaya bagi kacamata intelijen. Yang kedua, mobon digarisbawahi, dalam intelijen internasional tidak ada satu lembaga internasional mana pun. baik ito tembaga kemanusiaan, hak asasi manusia, lembaga agama, yang lupat dari perhatian dan kegiatan intelijen. Semua dimanfaatkan.
Saya tak bisa sebut nama, ya. Tapi dulu, di tahun 1970-an ketka saya ikui dalam operasi mengejar gembong Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak/Pasukan Rakyat Kalimantan Utara di Kalimantan Barat, S.A.
"Kamu berhasil, tidak akan mendapat pujian. Kamu gagal, akan dicacimaki seluruh umat manusia. Kamu mati, mayatmu tidak akan dicari."
Sofyan, seorang kawan yang sekarang sudah jadi pejabat tinggi sampai ditugaskan untuk memikat anak atau istri Sofyan. untuk mengetahui di mana persembunyiannya. Dan, ia berhasil. Ini legal perbuatan intelijen. Jadi, tidak bisa disamakan dengan disiplin prajurit.
Untuk kasus penculikan ini, dua bulan lalu, saya sudah mengatakan kepada seorang kawan yang kini sudah jadi perwira tinggi ABRI, sebaiknya diakui saja ini operasi intelijen, selesai. Luar negeri pun akan dapat memahaminya. Negara mereka juga punya, kok, operasi semacam ini. Tidak akan banyak komentat dan serangan seperti sekarang.
Munculnya operasi intelijen Kopassus menculik aktivis ini dari mana?
Tidak ada tindakan intelijen yang gegabah. Semua sudah didasarkan perkiraan intelijen yang didapat dari lapangan. Yang berfungsi mengumpulkan keterangan dari lapangan iti Badan Intelijen ABRI. Dari situ, setelah diolah dan digodok, diserahkan ke user, pengguna, yaitu Panglima ABRI. Panglima ABRI lalu mengambil kebijaksanaan untuk keputusan operasinya. Pelaksananya bisa siapa saja, bukan lagi Badan Intelijen ABRí. Misalaya, untuk pelaksana adalah Grup 4 Kopassus yang dilatih untuk itu.
Jadi, keterlibatan Kopassus itu tidak bisa disalahkan?
Oh, tidak. Tidak salah Memang tugasnya begitu, dibentuk pun untuk itu. Jangan dilihat Kopassus-nya, memang di situ ada grup intelijen.
Mengapa Kopassus ikut terlibat dalam operasi itu, menurut Prabowo, untuk menangkal kelompok radikal. Apa pengertian radikal menurut kalangan intelijen?
Konsep yang dikembangkan intelijen, apa pun yang mengganggo, berupa hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan, sekecil apa pun harus terkena deteksi dini.
Kesan bahwa operasi semacam iní untuk kepentingan mengamankan posisi Soeharto sebagai presiden juga tidak bísa disalabkan?
Ya, sah-sah saja. Makanya, dalam kasus ini jangan disatukan kesan bahwa itu perbuatan ABRI. Karena itu, sudab seharusnya intelijen menjadh satu badan tersendiri, tidak di bawah Panglima ABRI, tapi langsung di bawah presiden Kedua. segera dibuatkan undang-
MENCULIK ORANG Sama dengon MENYAKITNA! IBUNYA
PROTES PENCULIKAN AKTIFIS. Diakui saja itu operasi Intelijen.
undang intelijen karena lembaga ini tidak bisa dijangkau hukum.
Mengapa kasus penculikan ini bisa diketaħui masyarakat?
Yang salah siapa? Yang membongkar kan Feisal Tanjung sendiri, lewat kata-katanya sendiri. Ia, selaku Menko Polkam (Menteri Koordinator Polítik dan Keamanan), mengaku baru tahu itu penculikan. Saya ingat betul, saya pegang kata-katanya ketika ia mengatakan "saya akan meminta Panglima ABRI mengungkap tuntas kasus itu." Padahal, dirinya sendiri kan aser, pengguna, kok suruh (orang lain) mengungkap. Ya, terbuka. Sampai kermudian, Komandan Pusat Polisi Militer ABRI sendiri disuruh mengungkap kasus itu.
Apakah pernyataan Feisal Tanjung itu dapat dipertanggungjawabkan?
Menurut saya, (mantan) orang intelijen, sebetulnya ia tidak boleh mengatakan begitu. Dia kan (dulu) Panglima ABRI, sebagai pengguna. Dan, dia tahu itu.
Jadi, tidak boleh dia mengatakan tidak tahu-menahu operasi itu?
Tidak bisa. Dalam operasi intelijen itu ada prosedur adminístrasi, ada laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan khusus. Lengkap itu. Makanya, waktu Partai Rakyat Demokratik dulu terungkap baru tiga hari, langsung Pak Soesilo Soedarman (Menko Polkam saat itu) mengekspose organisasi itu secara lengkap. Dari mana Menko Polkam tahu?Laporannya dari Panglima ABRI. dong, Feisal Tanjung.
Saya kecewa dengan pemyataan Feisal. Dia kan sebetulnya bisa mengatakan "saya yang bertanggung jawab karena rmemang itu bagian tugas saya menurut undang-undang, harus mengamankan kepemimpinan nasional." Kalau terus seperti sekarang, nanti enak saja Panglima ABRI bisa bolak-balik cuci-tangan. Ini yang membuat saya terusik selaku purnawirawan. Saya kecewa betul.
Anda kan pernah menjadi instruktur intelijen Prabowo. Bagaimana penilaian Anda mengenai dia?
Dia dulu fulus nomor satu dalam pendidikan intelijen di tahun, kalan tak salah, 1981. Lama pendidikan enam bulan. Pangkatnya wakto itu masih kapten. Dia memang cerdas: Ini semacam kursus, misalnya kursus dasar intelijen, karsus psywar, ada kursus lain pula.
Seandainya terbukti Prabowo yang memberi komando
penculikan itu, apakah ini masih bagian dari tugas utamanya? Masih, masih. Saya masih berpegang pada teori. Sumpah dia tidak boleh menyalahgunakan ilmu yang dia terima.
Apakah dia menyalahgunakan ilmunya?
Tidak. Karena, yang diungkap adalah kelompok-kelompok (radikal).
Soal kesalahan prosedur atau "di luar batas kepatutan”?
Itu mengada-ada. Dilihat dari kacamata mana? Kalau dari kacamata intelijen, saya katakan operasi itu berhasil. Lalu, kenapa bisa terbuka seperti ini? Yang harus disalahkan itu yang membuka.
Apakah Dewan Kehormatan Perwira harus mengakomodasi kemungkinan Prabowo sekadar menjalankan tugas?
Itu harus diperhitungkan. Itu tugas negara, kok. Kalau dilihat secara obyektif, apa gunanya buat Prabowo menangkap Pius dan yang lain-lain? Apa (Pius) mau diperas? Apa keuntungannya buat dia? Untuk negara. Iya, kan? Baru setelah ada perintah Menko Polkam Feisal Tanjung ke Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, ungkap tuntas (ya, diungkapkan). Kalau dilihat dari segi kepentingan politik dan kepentingan nasional, bukan begitu caranya. Caranya: bentuk tim untuk meng-counter opini. Tim lengkap, pasti bisa. Tidak akan seperti ini, hancur nama Indonesia dan ABRÍ.
Sebagai pengguna, dia (Panglima ABRI) punya akses sampai ke kamar sandi, sedangkan yang lain dilarang keras masuk. Bahkan, sampai menanyakan kunci pun boleh. Jadi, kalau dikatakan dia tidak tahu-menahu, salah itu. Itu sudah prosedur intelijen.
Kasus penculikan yang sekarang jangan disamakan dengan Peristiwa Santa Cruz di Dili. tahun 1991. Itu tindakan tentara. Dalam kasus yang sekarang, Prabowo berhak membela diri kalau ia merasa dikorbankan. Karena, untuk jangka panjang, ini sangat berbahaya. Hal ini bisa menjadi preseden. Siapa lagi nanti yang berani menerima tugas-tugas intelijen? Kalau sudah begitu, bisa bubar negara. Menurut saya, masih banyak cara lain untuk menangani kasus Prabowo. Banyak cara. Dia tak perlu dihukum, tapi disingkirkan saja dengan cara-cara lain yang bisa dicari. Sayangnya, orang semoa cenderung cari selamat. Semua opini sudah menuding Prabowo.
Menunggu Jawaban Cephalometri
Pekan depan barangkali sudah bisa dijawab: apakah ketiga mayat yang terdampar di Pulau Untungjawa sebagian dari 14 korban penculikan yang masih hilang.
SAMPAI PEKAN LALU, 14 korban penculikan yang belum pulang tetap tak jelas nasibnya. Munculnya tiga mayat di Pulau Untungjawa di Kepulauan Seribu dan ma-
yat-mayat di Lampung belum menjawab pertanyaan: adakah itu mayat-mayat korban penculikan.
Yang pasti, mayat-mayat tersebut memang sengaja dikaburkan identitasnya. Menurut dr. Ábdul Mun'im Idries, ahli forensik senior di Laboratorium Fo-
rensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, telapak tangan ketiga mayat di Pulau Untungjawa dikelupas sehingga tak ada sidik jarinya.
Senin pekan ini, 10 A- gustus, Mun’im dan timnya—dr. Djaja Surya Atmadja, dr. Sidhi, dr. Zulhasmar Syamsu, dr. Tjejep D.S., dr. Darby Tombokan, dr. Andreas A.E. Lala, dr. Herkutanto—melakukan pemeriksaan lanjutan lewat cephalometri: pencocokan lekuk-liku tulang tengkorak. Maksudnya, tengkorak ketiga mayat itu dicocokkan dengan tengkorak 14 korban penculikan. Caranya, dicari pasfoto korban penculikan yang paling jelas, yang paling mutakhir,
oleh anggota keluarga? Cara ini mustahil memperoleh jawaban. Sebab, kepala mayat tinggal tengkorak, tak mungkin dikenafi. Memang, ditemukan pakaian dan beberapa benda lain. Cuma, siapa menjamin itu adalah benda milik mayat sebenarnya? Bisa saja benda itu sengaja ditaruh untuk mengaburkan upaya mengenali mayat-mayat itu--bukankah sidik jari sudah dihilangkan.
Tiga kerangka itu diarmbil dari dalam satu lubang di satu tempat di Pulau Untungjawa di gugus Kepulauan Seribu. Kesemua mayat
lalu tengkorak ketiga mayat difoto sesuai pemotretan pasfoto korban penculikan yang digunakan untuk pencocokan itu. Dua foto foto tengkorak dan pasfoto-dimasukkan ke dalam komputer, lalu dicocokkan.
lah menghitam.
Jelas, ini bukan pekerjaan cepat. Ada tiga mayat yang harus dicocokkan dengan 14 korban penculikan. Jadi, harus dlakukan tiga kali 14 kerja alias 42 pencocokan. Dan, tiap pencocokan ada beberapa pekerjaan: pencocokan gigidan kemudian tulang-tulang tengkorak yang lain. Sampai sore hari Senin pekan ini, tim belum memperoleh kesimpulan apa pun.
Kerangka kedua, juga laki-laki, ras Mo ngoloid, berusia antara 23 dan 27 tahun dengan tinggi badan 165-170 sentimeter. Pakaian yang melekat pada kerangka ini hanya celana pendek "Bossini" yang sudah setengah hancur. Juga ditemukan potongan celana bermerek "Gionina" ukuran 28, serta karet pinggang dari celana dalam bermerek "Kimtong".
Bagaimana dengan upaya identifikasi
Kerangka terakhir pun laki-laki, ras Mongoloid, berusia 20-23 tahun dengan tinggi badan 155-160 sentimeter. Jasad im hanya bercelana pendek compang-camping wama cokelat yang telah pudar.
Harmonika Diminta Puspom
Barang-barang yang ditemukan bersama mayat itu: dua jam tangan ukuran kecil, dua dompet warna biru dan cokelat, serta sebuah hanmonika kecil warna merah pada kantung salah satu mayat. "Entah mengapa dan saya juga sangat heran, harmonika kecil yang sebetulnya sungguh penting untuk bisa dikenali oleh keluarga korban diminta oleh
MAYATYANG DITEMUKAN DI PULAU UNTUNGJAWA. Identitasnya dikaburkan.
tersebut dibungkus dalam satu kantung. Demikian pula dengan barang-barang yang ditemukan bersama mayat. Ketiga mayat yang sebagian besar telah menjadi tulang-belulang itn sampai di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Selasa malam pekan lalu. 4 Agustus.
Menurut pemeriksaan, kerangka pertama laki-laki, ras Mongoloid, berusia antara 20 dan 23 tahun, tinggi badan 60-165 sentimeter. Jenazah ini mengenakan kaus lengan pendek putih; berkerah hijau merah dengan merek "Karen". celana dalam pola jaringjaring birn tua merek "Sony", celana jins yang wamanya tidak lagi dikenali karena te-
puspom (pusat polisi militer) tanpa kami sempat memboat berita acaranya," ujar Munin
Untuk mencocokkan apakah mayat-mayat itu adalah korban penculikan, tim dokter forensik Universitas Indonesia itu meminta data dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Sejauh ini, ada tiga ternuan yang diperoleh dari pemeriksaan tim forensik sepanjang Kamis hingga Jumat pekan lalu.
Pertama, sudah disebutkan, tiga kerangka semuanya ditemukan tanpa telapak tangan. Kedua, pada tulang leher kerangka pertama ditemukan bekas jeratan-di le her—tulang leher patah. Ketiga, pada salah satu ke-
rangka di tulang keringnya ditemukan bekas patah tulang yang sudah berusia dua-tiga bulan. Korban hilang Noval Alkatiri menurut catatan Kontras pernah mengalami patah tulang paba pada dua-tiga bulan silam.
Tentu, tiga hal itu belum bicara apa-apa. Kini, tim dokter berharap jawaban dari uji cephalometri—menurut teori, akurasinya lebih dari 90 persen. Kalaupun ini gagal, masih ada satu lagi tes, yakni tes asam deoksí nukleat (DNA). Tapi, ini mahal biayanya.
Jadi? Bersabariah, dalam satu-dua minggu ini akan ada jawaban dari cephalometri.