Menunggu Mahmil Kopassus
Persidangan
SUBAGYO HS. DAN PRABOWO S. DKP bukan alat pemuas.
Meski tak puas terhadap sanksi bagi Prabowo, para aktivis bersabar menunggu persidangan 10 anggota Kopassus yang diharapkan bisa menuntaskan kasus penculikan.
EBIH DARI SEMINGGU SUDAH vonis untuk Letnan Jenderal Prabowo Subianto jatuh. Walau banyak orang tak puas, kasus ini tak menimbulkan reaksi berlebihan. Senin dua pekan lampau, 24 Agustus, sesuai dengan saran Dewan Kehormatan Perwira (DKP), Panglima ABRI Jenderal Wiranto memutuskan bahwa Prabowo "hanya" diberhentikan dengan hormat. Artinya, mantan Komandan Sekolah dan Staf ÁBRI itu cuma dijatuhi sanksi administratif dalam kasus penculikan para aktivis. Sanksi serupa juga diberikan kepada mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen Muchdi Pr. dan Komandan Grup IV Kopassus Kolonel Chairawan. Mereka dibebastugaskan dari semua tugas, jabatan, dan struktur di ABRI.
Pangab tak menutup kemungkinan bahwa menantu mantan Presiden Soeharto itu bisa dibawa ke Mahkamah Militer (Mahmil). Tapi, ada syaratnya, yaitu bila dalam proses persidangan Mahmil terhadap 10 anggota Kopassus yang kini sedang diproses terbukti bahwa mereka diperintah oleh tiga perwira di atas.
Hingga kini reaksi yang timbul hanya be rupa pernyataan. Belum ada aksi turun ke jalan seperti yang belakangan kerap dilakukan para aktivis dan mahasiswa. Kelihatannya, mereka masih menunggu persidangan 10 anggota Kopassus.
Reaksi pertama datang dari para praktisi hukum dan aktivis yang diculik, Mereka menilai putusan tersebut terlalu lembek dan Mahmil-lah tempat yang tepat untuk Prabowo. Dari sini diharapkan bisa terungkap siapa perwira tinggi yang memberi perintah BKO (bawah kendali operasi) kepada Prabowo dan bagaimana nasib 14 orang hilang yang hingga kini belum kembali itu.
Memang Tabiat Prabowo
Tapi, bukan berarti kasus ini dilupakan begitu saja. Jumat pekan lalu, 28 Agustus, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mengadakan diskusi tentang DKP dan operasi intelijen. Topik utama, apalagi, kalau bukan soal tidak tepatnya hukuman untuk Prabowo. Mayjen (purn.) Syamsuddin, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia misalnya, mengatakan bahwa sudah sepatutnya Prabowo diajukan ke Mahmil. "Bukankah sudah ada bukti berupa pengakuan kepada DKP tentang penculikan sembilan orang, kata anggota Kopassus itu.
Pendapat tersebut diamini oleh Bambang Widjojanto, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Lembaga Hukum Indonesia. Katanya, dalam konteks hukum pidana, pengakuan itu sudah mengindikasikan adanya perbuatan pidana yang melayakkan Prabowo dkk. untuk diajukan ke muka sidang. Selain itu, dengan sistem united command dalam militer, tidak ada alasan untuk menunggu kesaksian para prajurit di Mahmil untuk menyeret Prabowo dkk. ke pengadilan. "Hal lain, meski DKP tugasnya menyelesaikan persoalan internal, dalam kasus penculikan ini mengandung unsur pidana yang merugikan publik,
sehingga sangat adil ada sidang yang terbuka untuk umum," ujamya.
Dengan sidang yang terbuka ini, akan jelas soal BKO. Menurut Syamsuddin, BKO itu harus melalui Pangab. Tapi, melihat tabiat Prabowo, bukan mustahil ia ikut memerintahkan. Hal ini sudah pernah ia lakukan dalam kasus penyanderaan di Irianjaya. Walaupun pasukan Kopassus dan Kostrad sudah di-BKO-kan ke Pangdam Trikora, Prabowo masih juga ikut mengendalikan.
Tampaknya hal itulah yang terjadi. Menurut Agum Gumelar, Pangab (waktu itu) Jenderal Feisal Tanjung tak tahu-menahu soal BKO ini. "Yang jelas Pangab tidak pernah memberikan perintah penculikan. Itu sebabnya jika Pangab tidak tahu adanya suatu BKÓ, sejak awal BKO itu sudah salah." ujar anggota DKP ini.
Bagi Bambang Widjojanto, tak hanya BKO itu yang salah, tapi juga cara kerja DKP yang katanya banyak yang tak sesuai dengan aturan. Dalam Šurat Keputusan Pangab Nomor 838/III/1995 tentang Petunjuk Administrasi DKP misalnya disebutkan bahwa susunan DKP terdiri dari tujuh orang dan tiga orang di antaranya adalah perwira yang pangkatnya lebih tinggi dari perwira yang diperiksa. Padahal, dalam kasus ini hanya Jenderal Subagyo Hs. yang lebih banyak bintangnya dari Prabowo.
Bukan Alat Pemuas
Selain itu, dalam surat keputusan itu berkali-kali ditekankan bahwa DKP dibentuk untuk memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Pangab atau Kepala Staf Angkatan/Kapolri menyangkut pemberhentian tidak dengan hormat seorang perwira dari dinas keprajuritan ABRI karena melakukan pelanggaran tertentu. Nyatanya, sanksi yang diberikan kepada Prabowo seperti juga yang diterima oleh Pangdam Udayana Mayjen Sintong Panjaitan dan Panglima Komando Pelaksana Operasi Timor Timur Brigjen-Warouw adalah diberhentikan dengan hormat.
Namun, menurut Ketua DKP Jenderal Subagyo Hs. sanksi administratif untuk prajurit ABRI adalah diberhentikan masa dinasnya, baik secara terhormat maupun dengan tudak terhormat. Menanggapi ketidakpuasan masyarakat terhadap rekomendasi DKP yang dipakai oleh Pangab, Kepala Staf Angkatan Darat itu berujar singkat, "Perlu saya tegaskan bahwa DKP bukanlah alat-pemuas."
Mungkin Subagyo bisa berkata demikian, tapi kalau masyarakat melihat persidangan Mahmil untuk 10 anggota Kopassus nanti banyak menyembunyikan fakta, bukan tak mungkin ketidakpuasan itu menimbulkan reaksi yang lebih keras.
Laporan Tiarma Siboro den Rachmat H. Cahyono