Mereka Sudah Dilepask
Ke mana korban penculikan yang belum pulang, padahal para tersangka mengaku ke tim pencari fakta bahwa mereka sudah dibebaskan semua?
"KALAU ANAK BAPAK mengalami hal serupa, apakah Bapak rela? Sudah berapa lama anak saya disiksa? Saya rasa sudah cukup, cukup sekali," kata wanita tua itu terbata-bata.
Dialah Nyonya Tuti, ibu Yani Afri, salah seorang korban penculikan yang belum pulang.
Entahlah, sudah berapa puluh, mungkin ratus kah, Nyonya Tuti mengatakan begitu kepada berbagai pihak, sebelum Rabu pekan lalu itu, 22 Juli, bersama sebelas keluarga dari korban penculikan yang belum kembali,
ia mendatangi Markas Pusat Polisi Militer (Puspom) ABRI. Mereka didampingi Munir dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Masing-masing membawa foto anggota keluarganya yang belum kembali: Petrus Bima Anugerah, Deddy Oemar Hamdun. Herman Hendrawan, Suyat, Yadin Muhidin, Ucok M. Siahaan, Naval Said Alkatiri, M. Yusuf, Yani Afri, Ismail, Sonny, dan Hendra Hambali. Masih dua korban lagi yang dítulis D&R edisi 25 Juli, Widji Thukul dan Triyono, entah kenapa keluarganya tak ikut hadir.
Setelah menunggu sekitar empat jam, para keluarga korban penculikan akhirmya bisa
juga bertemu Mayor Jenderal Syansu. Komandan Puspom ABRI, yang mengetuai tim pencarí fakta yang berkaitan dengan orang hilang. Dengan cara yang simpatik, Syamsu meminta para keluarga itu bersabar, menunggu proses pemeriksaan lebih lanjut.
"Kami usut dulu satu per satu, karena penculikan terhadap para aktivis itu memiliki motif yang berbeda-beda," kata komandan berbaret biru muda itu, "yang teribongkar baru kasus Andi Arief dalam kaitannya dengan ledakan bom di Klender."
Ia kemudian menjelaskan adanya "jaringan“ kerja antarkesatuan/institusi, seperti bíntara pembina desa, komando rayon militer, komando distrik militer, komando daerah militer, Badan Intelijen ABRI, kepolisian, bahkan polisi militer sendiri. "Untuk mengetahui seberapa besar keterlibatan mereka (dalam kasus penculikan imi) masih harus dibuktikan." katanya. Syamsu lalu mengu-
PARAORANGTUAKORBANPENCULIKAN YANGBELUMKEMBALI.MereKAngio kejelasan nasib sanak kelumrgamyn.
skan, Kata Tersangka
raikan pasal-pasal yang mungkin diterapkan dalam kasus penculikan ini terhadap terdakwa nanti: Pasal 233 KUHP tentang Merampas Kemerdekaan Orang Lain, Pasal 301 KUHP tentang Penganiayaan, Pasal 55 KUHP tentang Turut Serta dalam Suatu Tindak Pidana, Pasal 26 KUHP Militer tentang Melewati Batas Kewenangan, dan Pasal 330 KUHP Militer tentang Tidak Mengikuti Perintah Dinas.
Tapi, Nyonya Tuti dan lain-lain itu adakah ingin mendengarkan pasal-pasal terse but? Inginkah mereka mengetahui jaringan yang dirnaksud? Dengartah yang dikatakan orang tua Petrus Bimo, yang tak lagi bertemu anaknya itu sejak 31 Maret lalu: "Kesatuan yang terlibat sudah jelas, penculiknya sudah ditahan. Tapi, ke mana anak kami?"
Lelaki yang rambutnya mulai memutih itu mengaku sudah lelah mengadukan nasib anaknya ke berbagai instansi, dari Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia, lembaga bantuan hukum, sampai ke ABRI, "Rumah saya jauh, Pak, harus bolak-balik Jakarta-Malang. Beritahu saja sekarang di mana anak saya, ujar bapak itu dengan nada tidak sabar.
Munir, yang mendampingi mereka, cepat menengahi sebelum suasana telanjur tegang. "Kami mohon, Pak, dibuka sejelas-jelasnya saja dí mana mereka yang masih bilang itu. Kami siap menerima mereka kalaupun harus dalam keadaan terluka, cacat, atau meninggal sekalipun," katanya.
Syamsu dengan wajah serius menjawab: "Kami masih terus mengusutnya." la lalu mengingatkan dugaan Pius, korban penculikan yang sudah pulang dan korban pertama yang membeberkan kasus penculikan ini, bahwa ia menduga lima korban penculikan sudah meninggal (libat D&R edisi 25 Juli). "Saya belum bisa mengatakan apakah saya sependapat dengan Pius atau tidak. Itu harus
dibuktikan oleh saksi-saksi dan fakta yang ada," ujar Syamsu.
Di Kopassus
Bisa dipahami bila para keluarga korban seperti tak peduli soal-soal lain, misalnya siapa sebenamya yang harus bertanggung jawab dan bukti-bukti apa saja yang bisa menjerat pelaku. Kata salah seorang keluarga korban dengan mata berkaca-kaca: "Kalau tidak bisa mengatakan di mana saudara kami. katakan saja di mana mereka ditahan selama ini." Mayor Jenderal Syamsu lalu menoleh ke arah salah satu anak buahnya. Yang ditoleh menangkap isyarat itu, lalu menjawab: "Di Kopassus (Komando Pasukan Khusus)."
Tiba-tiba Luthfie, adik kandung Deddy Oemar Hamdun, suami Eva Anaz yang hilang semasa kampanye pemilihan umum tahun lalu, bicara dengan sedikit emosional: "Kami tidak membutuhkan mahkamah mili ter, tédak membutuhkan dewan kehormatan militer. Itu omong kosong. Kami membutuhkan keluarga kami pulang. Titik," katanya dengan suara bergetar, "kami ini masyarakat yang berpikiran sederhana dan pemaaf. Kami hanya butuh kembalikan anggota keluarga kami itu. Kalau masih hidup, ada di mana; kalau sudah meninggai, di mana makamnya?"
Benarkah Syamsu belum mengetahui sedikit pun tentang mereka yang belum pulang? Menjawab pertanyaan wartawan setelah pertemuan dengan orang tua korban usai, Šyamsu mengutip keterangan kesebelas anggota Kopassus yang kini ditahan dalam status tersangka. Katanya, korban penculikan itu sudah dilepaskan.
Sementara itu, kunjungan para keluarga korban tidak berhenti sampai di Puspom ABRI. Keesokan harinya, mereka datang ke
Asal-muasal penyiksaan tahanan, katanya, karena aparat keamanan tak punya cara lain untuk mendapatkan keterangan.... Yang disayangkan ahli hukum pidana itu, "penyiksaan' sepertinya lalu"diakui" sebagai"prosedur standar interogasi."
Gedung Departemen Pertahanan dan Keamanan (Hankam) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Niatnya ingin bertemu langsung dengan Menteri Hankam/Panglima ABRI Jenderal Wiranto. Tapi, pertemuan gagal, Wiranto sedang berada di Departemen Kehakiman, menandatangani rancangan undang-undang penyampaian pendapat umum menjadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
Sampai di sini, keberadaan mereka yang belum kembali, 12 atau 14 orang atau lebiħ. tampaknya sudah bisa diduga. Bila kesebelas tersangka, menurut Syamsu, bilang mereka sudah dilepaskan dan Pius mendengar ketika masih disekap ada lima orang sebelum día dilepaskan dibebaskan terlebih dahulu-dan tak ketahuan di mana mereka hingga kini--- tidakkah itu petunjuk kuat mereka sudah me ninggal? Atau kemungkinan yang tipis, ada lembaga lain yang menahan mereka. Tapi
siapa dan untuk apa? Susah dicarí alasannya bila ada orang atau lembaga yang kini menahan mereka.
Mengingat pengalaman mereka yang dilepaskan dan selamat pulang ke rumah masing-masing, sungguh aneh bila "mereka sudah dilepaskan" tak sampai di rumah. Adakah mereka tak tahan dísíksa dan tak bisa diselamatkan?
Bila mereka masih bisa sehat (menurut para korban penculikan yang sudah pulang. di tempat penyekapan bukan saja makan dan vitamín terjamin, juga ada dokter yang selalu mengecek kesehatan mereka), tentunya mereka dilepaskan dan selamat sampai ke rumah.
Lalu, bila benar mereka mengalami cedera berat ketika disiksa, bagaimana hukumnya? Bagaimana sebenanya "status" penyiksaan dalam dunia militer? Seorang mantan hakim di pengadilan militer dan seorang guru besar di sekolah tinggi hukum militer, Arifin Sari Sarungalan Tambunan, masih melihat peluang meringankan bagi tertuduh pelakunya, dilihat dari kepentingan. Katanya, "Apakah penyiksaan itu untuk kepentingan pribadi si petugas atau kepentingan umum, dalam pengertian orang tersebut memang sudah mengganggu masyarakat, itu yang jadi persoalan."
Perang atau Damai
Tapi, adakah itu berarti pelaku penyiksaan bisa dimaafkan bila memang yang disiksa orang yang benar-benar mengancam kepentingan umum? "Ya dan, sekali lagi saya tekankan, ini harus dilihat dari segi kepentingan," ujar Arifin. Menjadi sulit agaknya bila kemudian ditanyakan kriteria kepentingan umum itu siapa yang menentukan. Sebab, bisa saja kriteria itu berbeda antara pendapat satu dan yang lain. Arifín buru-buru menjelaskan bahwa sebenarnya pola penyiksaan oleh aparat keamanan untuk menginterogasi seseorang tidak pernah dibenarkan darí segi apa pun. Tapi, ia juga menambahkan, dengan sangat menyesal, pola itu toh diterapkan di negara mana pun. "Lihat saja Amerika,"katanya.
Benarkah pendapat mantan hakim militer dan dosen di sekolah tinggi hukum militer itu? Menurut pakar hukum humaniter, Haryomataram, periu dibedakan penyiksaan itu terjadi di zaman perang atau damai. Bila terjadi dalam zaman damaí seperti kasus penculikan sekarang ini, "Tinjauannya bukan darí hukum perang, tapi dari hak asasi manusia." ujarnya.
Kepada D&R, pakar hukum itu menambahkan, bahkan dalam keadaan perang pun penyiksaan tídak dibolehkan. la lalu menunjuk pada Konvensi Antipenyiksaan yang baru saja diratifikasi pemeriniah Indonesia, yang harus ditaati. Dan, hukum militer pun tidak pernah membenarkan model penye-
kapan dan interogasi yang polanya diterapkan oknum Kopassus terhadap para aktivis itu, tambahnya.
Ada pendapat yang mendukung bahwa penyíksaan dalam dunia militer pun secara formal dilarang. Sekretaris Jenderal Departemen Hankam Letnan Jenderal Soeyono mengatakan, untuk tentara Indonesia sebenarnya sudah ada batas boleh dan tidaknya penyiksaan dilakukan; batas ítu bermama Sapta Marga dan Sumpah Prajurit (lihat Hukuman (dari DKM| Bisa Lebih Berat").
Berdasarkan ketentuan hukum pidana, kata Harkristuti Harkrisnowo, pakar bukum pidana dari Universitas Indonesia, "Tak seorang pun boleh menyiksa tanpa ada sanksi hukumnya." Asal-muasal penyiksaan tahanan, katanya, karena aparat keamanan tak punya cara lain untuk mendapatkan keterangan, lalu menempuh jalan pintas. Yang disayangkan ahli hukum pidana itu, "penyiksaan” sepertinya lalu "diakui" sebagai "prosedur standar interogasi."
Bila demikian, ada keterkaitan antara kemampuan mermbuat tersangka mengaku dan penyiksaan. Bila itu benar. tepatlah yang dikatakan Soeyorio, meski dalam konteks yang agak berbeda. Soeyono bilang, diperlukan pendidikan hak asasi manusia untuk para perwira agar hal seperti penculikan kini tak terulang. Sebenarnya, sebelum ada pendidikan hak asasi manusia. Undang-Undang Hukum Pidana sudah bicara soal ini. Lebiħ tepat soal periunya pendidikan itu diterapkan pada pendidikan kemampuan membuat tersangka mengaku tanpa melakukan penyiksaan dan pendidikan mencari bukti-bukti untuk memojokkan tersangka sehingga tak dapat mengelak lagi.
Tapi, memang tidak mudah, sedangkan aparat keamanan diboru waktu: ia tak bisa melakukan penahanan tersangka lebih dari ketentuan. Maka, jalan pintas memang menggoda untuk ditermpuh: Itulah sebabnya penculikan dilakukan karena, dengan demikian, si penculik tak terikat pada ketentuan batas waktu penahanan.
Satu lagi kesalahan dalam kasus penculikan, penyekapan. dan penyiksaan ini, menurut Soeyono, adalah dalam hal interogasi. Menurut ketentuan, katanya, seorang perwira yang melakukan interogasi harus
menjelaskan identitasnya. Dalam kasus penculikan, para korban yang sudah pulang mengaku tak mengenal para interogatornya seorang pun. "Kalau harus memukul (dalam interogasi), ya, memukul, tapi ketahuan siapa yang memukul itu," ujarnya..
Menuntut ABRI
Jadi, dengan alasan apa pun, tersangka, baik itu tersangka kriminalitas biasa yang ditangani polisi maupun tersangka pelaku gerakan yang dinamakan sebagai radikal dan ditangani militer (dan im bisa dipersoalkan), semuanya saja dilindungi undang-undang: tidak boleh disiksa. Turun tangannya intelijen militer dalam menculik dan lain-lain itu terhadap mereka yang disangka melakukan gerakan radikal pun harus melalui prosedur hukum, kata Harkristuti. Kalau tidak punya alasan untuk menahan seseorang yang disangka melakukan gerakan radikał, ya, jangan ditahan. Dalarn hal ini, aparat keamanan pun harus bisa mencari alasan yang obyektif untuk menahan seorang tersangka.
Di sini, kepiawaian seseorang diuji: mampukah ia menahan seseorang dengan
"Kami tidak membutuhkan mahkamah militer, tidak membutuhkan dewan kehormatan militer. Itu omong kosong. Kami membutuhkan keluarga kami pulang. Titik."
— Salah Satu Keluarga Korban
SYAMSU. Korban penculikan sudah dipulangkan.
alasan hukum atau barus menculik begitu saja yang tentunya menyalahi prosedur hokum. Masih "mending" bila kemudian yang ditahan lalu diserahkan ke polisi, dibuatkan berita acara, dan seterusnya, sepertí yang dialami Andi Arief. Bila kemudian yang diculik dilepaskan begitu saja setelah disetrum, ditindiħ balok es, dipukuli, lalu apa sebenarnya salah tersangka itu?
Menurut Harkristuti Harkrisnowo, mereka yang mengalami sepertí itu bisa saja balik menuntut ABRI bila memang terbukti institusi itu yang melakukan penculikan, penyekapan, dan penyiksaan. Cuma, ia khawatir, seperti kasus pemerkosaan wanita tahanan di Kepolisian Sektor Pasarminggu, Jakarta Selatan, beberapa lama lalu, meski pengadilan mengabulkan tuntutan balik dan polisi harus membayar ganti rugi. "ganti rugi tak pernah dibayarkan dan tak ada yang bisa memaksa supaya itu dibayarkan."
Tapi, siapa tahu, zaman sudah berubah. Korban penculikan itu kini bisa menuntut dan memperoleh ganti rugi. Cuma, seperti yang dikatakan para keluarga korban penculikan yang belum pulang, paling penting adalah kembalinya anggota keluarga mereka. Dan kedua, pengungkapan kasus ini setuntastuntasnya dan pengadilan yang seadil-adilnya. Dari sisi politik, inilah salah satu cerminan kebobrokan di zaman penguasa menggunakan segala cara untuk mempertahankan status quo: politük kekerasan tanpa peduli pada hak-hak asasi manusia. Kita semua berniat mengakhiri zaman kekerasan itu dan memasuki zaruan masyarakat madani.
Bambeng Bujono/Laporan Tiarma Siboro, Rachmat H. Cahyono, den Bud Nugroho