PERISTIWA&ANAL
Maaf, Sir, Kenapake DKP Dulu
PRABOWO DAN MUCHDI
DKP dibentuk, tapi untuk apa? Banyak pihak mengatakan mahkamah militer lebih cocok untuk mengusut pelaku penculikan, dari bintara sampai perwira tinggi.
LANGKAH JENDERAL Wiranto sulit ditarik sunut. la umumkan pengadilan terhadap 10 perwira dan bintara Komando Pasukan Khusus (Kopassus), pembentukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk memeriksa antara lain Letnan Jenderal
Prabowo, mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus. Soainya, pengumuman Panglima ABRI pada Senin pekan ini, 3 Agustus, itu langsung mendapat sambutan berbagai pihak. Bukan soal mahkamah militemya, tapi kepautan DKP memeriksa tiga perwira: Prabowo, Mayor Jenderal Muchdi yang juga mantan Danjen Kopassus, dan Kolonef Chairawan, Komandan Grup IV Kopassus.
DKP mengingatkan orang pada Dewan Kehormatan Militer (DKM), pemeriksa para perwira yang terlibat kasus penembakan di Santa Cruz, Dili, November 1991. Hasilnya, Mayor Jenderal Sintong (Panglirna Komando Daerah Militer Udayana kala itu) dap Brigadir Jenderal Warouw (Panglima Komando Pelaksana Opérasi Timor Timur) dianggap melanggar kode kehormatan perwira. Mereka dicopot dari tentara, tapi tak sampai dibawa ke mahmakah militer. Lalu, apa pelanggaran mereka persisnya, hanya bergaung di ruang pemeriksaan DKM yang tertutup, Padahal, undang-undang mengatakan seluruh warga negara tanpa kecuali sama di depan hukum.
Itulah yang dikhawatirkan bayak pihak bakal terjadi pada ketiga perwira tersebut. Pagipagi, dalam wawancara yang disiarkan Radio Republik Indonesia, Selasa pekan ini, Letnan Jenderal (Purnawirawan) Hasnan Habib rmenegaskan tidak pentingnya DKP Bila kadar kesalahan itu cenderung ke pidana, kata Hasnan,
ya, langsung saja ke mahkamah militer. Dewan kehormatan itu hanya untuk mengusut masalah pelanggaran etika keperwiraan, lanjutnya.
Ini sejalan dengan pendapat Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, Munir, bahwa pelanggaran berbau kriminal harus langsung berurusan dengan hukum. Dan, soal penculikan ditambah penyiksaan jelas bukan masalah pelanggaran eika.
Munir menambahkan, bila 10 anggota Kopassus yang lain dimajukan ke mahkamah militer, sedangkan yang tiga tidak, itu hal yang diskriminatif. Memang, dalam sebuah operasi milter ada pelaku dan komandan yang memberi perintah. Bila terjadi kesalahan operasional. bukan cuma pelaku yang diusut, melainkan atau lebih-lebib-atasan yang diperiksa. Apalagi, mengingat jalur komando di kemiliteran, tanggung jawab komandan jauh lebib besar daripada anak buahnya. Walhasil, seperti dikatakan baik Munir maupun Hasnan Habib. bila memang tanggung jawab ada pada anak buah, biarlah mahkamah militer yang terbuka dan adil yang memutuskan. Ini akan diterima semua orang dibandingkan dengan hanya ke putusan DKP yang tertutup.
Benar, DKP bisa memberikan rekomendasi tiga perwira itu dibawa ke mahkamah militer dan Panglima ABRI pun bisa merealisasi rekomendasi itu. Lalu, untuk apa harus ada jalan panjang lewat DKP? Di Inggris, perwira dipanggil sir, sebutan terhormat, karena itu harus diperlakukan lain, kata Wiranto menurut Munir. Tapi, sir di Inggris tak lalu menghalangi seorang perwira diadili bila kesalahan itu sudah bersifat pidana.
Apa pun alasannya, tampaknya sebuah mahkamah militer adalah tuntutan akal sehat. Seperti pernah dikutip dalam majalah ini, Kopassus bukan pasukan har. Itu pen-
dapat Letnan Jenderal Agum Gumelar, yang bukan saja mantan komandan pasukan elite itu, melainkan juga kini salah satu anggota DKP. Maksud Agum, seorang prajurit melakukan operasi pasti atas perintah atasan. Dan, bukan anggota pasukan khusus bila ia menjalankan perintah lalu "menyalahi prosedur", katanya lebih lanjut.
Sebuah sumber D&R mengatakan, untuk sebuah operasi yang melibatkan panglima
daerah, kemudian memerlukan biaya besar (korban penculikan meski disiksa dijamin kesehatan dan makannya, pulangnya dibehkan tiket sampai tujuan, dan masih diben uang saku pula), sulit tak melibatkan pimpinan teratas ABRI.
Perdebatan yang bisa muncul tentang berat-ringannya pelanggaran adalah penculikan ini, seperti kata Prabowo kepada wartawan, untuk menjaga keselamatan bangsa dan negara. Mereka yang menjadi korban penculikan disebutnya sebagai kelompok gerakan radikal, seperti terbukti mereka menggunakan bom (kasus Tanahtinggi dan rumah susun Klender, Jakarta).
Benarkah gerakan itu radikal dan kare nanya berbahaya, masih harus dibuktikan. Yang jelas, radikal atau bukan, penangkapan di luar jalur hukum dan penyiksaan itu melanggar undang-undang serta hak asasi manusia. Karena itu, pelaku harus diusut secara hukum pula. Dan. DKP bukanlah lermbaga pelaksana undang-undang.
Walhasil, Panglima ABRI Jenderal Wiranto sufit melangkah mundor. Tampaknya, kasus im akan berakhir di mahkarnah militer atau kepercayaan ke ABRI akan merosot. Cuma, membawa tiga perwira itu ke mahkamah militer pun punya konsekuensi sendiri: bila perintah awal ternyata berasal dari atasan, dia atau mereka juga harus diperlakukan sama. Ada kekhawatiran, bila itu dilakukan Panglima ABRI, bakal muncui gejolak. Tapi, demi keadilan berdasarkan hukum, itu harus dilakukan. Alasan untuk menghindarkan gejolak lalu pengadilan dihindarkan tidak menjamin tanpa pengadilan lalu tak ada gejolak. Dan, lebih penting dari itu semua, siapa pun sama di depan hukum tak bisa dielakkan—bila cita-cita sebuah masyarakat madani memang hendak direalisasi. Dan, jangan dilupakan ke-14 orang yang diduga korban penculikan yang belum pulang.
Sambang Bujono
Laporan Rachmat H. Cahyono den Eko Yulistyo