KELUARGA HARYANTO TASLAM DI LBH. Belum banyak cerita yang terungkap.
LIPUTAN UTAMA
Cerita Wewegombel dan Orang-Orang Hilang
Sejumlah yang "hilang" mulai pulang. Hanya pengamen di Yogya yang mengadu ke LBH, selebihnya enggan bercerita. Perlu menunggu resolusi Komisi Hak-Hak Asasi Manusia PBB?
DIJAWA, DULU, KETI- ka pohon-pohon besar dan tinggi masih banyak, ada masanya orang tua bilang kepada anak-anak: "Jangan keluyuran di waktu surup, kamu naní digondol wewegombel." Surup.
itulah magrib; dan wewe adalah hantu berambut panjang, bisa terbang, dan suka menculik anak-anak yang kemudian, konon. anak itu diteroukan nongkrong di pohon tinggi. Konon, anak yang digondol wewe, setelah ditemukan. mulutnya seperti terkunci. Bila kemudian ia sadar lagi, biasanya ia lupa apa
yang terjadi.
Kisah orang hilang di Tanah Air belakangan ini seperti kisah wewe itu. Yang hilang pun adalah "anak-anak nakal" yang suka "bikin onat". Juga, seperti kisah penculikan oleh wewe yang kemudian si anak yang diculik muncul lagi "di pohon tinggi", orang-orang yang muncul lagi kini juga berada di luar Jakarta. padahal konon "hilangnya" di Jakarta. Konon, biasanya, anak yang dibawa wewe ketika ditemukan mmlutnya seolah terkunci. Barangkali, ia terteror oleh bentuk dan perilako sang wewegombel. Siapa taho, mereka yang muncul lagi dan tak mau bicara pun terteror oleh yang mereka alami
selama "hilang".
Yang jelas, para orang tua kita tampaknya tak ingin mengetahui secara persis siapa dan apa itu wewegombelmemang hantu atau suatu ide untuk membuat anak-anak patuh duduk di rumah di kala rmagrib. Juga, di Indonesia sekarang sepertinya pihak kepolisian kurang proaktif, melainkan menunggu Iaporan. Bahkan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkesan pasif. Misalnya, kenapa mereka tak menemui yang muncul lagi yang tak mau bercerita kepada wartawan sekalipun itu (Pius Lustrilanang, Haryanto Taslam. umpamanya)?
Sejauh ini, yang mencoba menemui mereka yang muncal lagi ita adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YL- BHI). Dan, memang, mereka yang ditemui YLBHI itu, menurut Bambang Widjojanto, ketuanya, belum bersedia bercerita apa pun. Pokoknya: diam.
Ada yang tertarik dan tampaknya bakal mencari tahu apa dan siapa di balik "hilang dan muncul kembalinya" sejumlah orang itu. Itulah yang bemama Komisi Tínggi Hak- Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa- Bangsa di Jenewa, Swiss. Komisi ini, Selasa. 21 Ápril pekan ini, merencanakan merapatkan perlo-tidaknya membuat resolusi anti- Indonesia sehubungan dengan orang-orang hilang dan penegakan hak asasi manusia pada umumnya. Menurut anggota Komisi Nasiónal Hak Asasi Manusia Marzuki Darusman, "Terbuka kermungkinan sidang akan menjatuhkan resolusi anti-Indonesia."
Bila itu memang terjadi, citra Indonesia
bakal buruk di mata intemasional. Dan, siapa tahu, itu bakal menghambat upaya reformasi ekonomi karena para penanam modal asing takut wewegombel.
Tapi, ada yang diberitakan hilang kemudian muncul lagì dan mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogayakarta. Itulah enam pengamen yang tergabung dalam Serikat Pengamen Indonesia- Yogyakarta. Mereka (Wawan, Subroto, Miftachul Ulum, Ferdinandus Suhardono alias Dono, Tofik Kustoro, dan Didik Setyarso Nugroho) kepada LBH bercerita yang terjadi selama mereka hilang. Mereka diciduk dari tempat mangkalnya atau di-
jemput petugas berpakaian preman dari rumah masing-masing. Dan semua penangkapan itu sama: tanpa surat tugas. "Mereka menculik klien kami tanpa surat tugas atau surat perintah penangkapan," kata Budi Hartono dari LBH tersebut, kuasa hukum enam pengamen itu.
Demonstran Bayaran?
Menurut Dono, pada awalnya, mereka dibawa ke pantí sosial milik Departemen Sosial di Bantul, dü pinggir Yogya. Menjelang tengah malam, mereka diangkut ke Markas Polisi Resor Kota (Mapolresta) Yogyakarta. Apa salah para pengamen itu?
Di mapolresta itulah mereka diinterogasi, ditanya soal keterlibatan mereka dalam demonstrasi mahasiswa. Mereka tak cuma ditanya, tapi bergantian digebukí dan ditendang, diinjak. "Ada teman kami yang mulutnya dicokol pistol sambil diancam. Jika tidak mau mengaku, mereka akan mematahkan tulang-tulang kami," tutur Dono.
Beberapa jam, mereka "diinterogasi".
Setelah itu, mereka dikembalikan ke panti sosial yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Hal ini berlangsung berulang-ulang, selama tiga hari, sampai mereka dilepas pada Selasa siang, 7 April lalu. Selama itu tak secuil pun kabar sämpai ke telinga keluarga mereka. Bahkan, ketika orang tua Dono dan Wawan mencoba mencari anaknya ke mapolresta, mereka menerima jawaban begini: polisi tak taho-menahu.
Khusus untuk Wawan tampaknya masalabnya belurm selesai. Setelah dilepaskan. kembali ia diculik dan dibawa ke sebuah tempat yang ia tak tahu di mana itu. Di sana, Wawan lagi-lagi harus mengalarni interogasi dan penyiksaan, termasuk direndam di dalam air selama berjam-jam. "Aparat keamanan telah memperlakukan mereka secara tidak manusiawi." kata Hillarius N.G. Merro, juga pengacara LBH Yogya.
Menurut Budi, penyiksaan itu dilakukan
Beberapa jam, mereka
Belum Berani
"diinterogasi". Setelah itu, mereka dikembalikan ke panti sosial yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Hal ini berlangsung berulang-ulang, selama tiga hari.... Selama itu, tak secuil pun kabar sampai ke telinga keluarga mereka.
karena petugas mendapat informasi bahwa para pengamen adalah demonstran bayaran. Mereka disangka turut dalam aksi demo karena memperoleh imbalan berupa uang. Tampaknya, para penculik ingin taha siapa yang membayar mereka. Lantaran memang tak pernab menerima imbalan, para pengamen itu pun menolak tuduhan tersebut. "Demi Tuhan, kami tidak dibayar siapa pun." ujar Dono. Akibat penyiksaan itu, seorang pengamen mengalami luka dalam serius dan dua lainnya harus dijabit di sanasin.
Departemen Sosial, "Karena, mereka tak punya identitas yang jelas.
Cerita selanjutnya belum jelas. Kepala Polresta Yogyakarta Letkol Boedhi Santoso M. tetap menganggap para pengamen itu tak termasuk mereka yang hilang. Polisì juga menampik tuduhan telah menaban mereka. "Mereka hanya kami mintai keterangan." kata Boedhi. Sebabnya: info dari seorang bocah tukang semir sepatu yang mengaku disuruh para pengamen untuk turut demo dan mendapai upah Rp 5.000. Setelah itu, polisi lantas menyerahkan mereka kepada
Boleh jadi, itu baru satu macam modus "hilangnya" para aktivis. Mungkin, ada juga modus hilang ala Maqbul Halim. Mahasiswa Jurusan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan lmu Politik Universitas Hasanuddin, Ujungpandang yang dikenal vokal itu raib selama lima hari. Belakangan, setelah berita keraibannya muncul di koran daerah, memurut Kepala Dinas Penerangan Kepolisian Daerah Sulawaesi Selatan Mayor H.R Bagus Santoso, Maqbul dikabarkan telah melapor ke Kepolisian Sektor Belawa di Kabupaten Wajo, sekitar 250 kilometer dari Ujungpandang. Kepada polisi, ia mengaku pulang ke kampung halamannya di Wajo untuk menghadiri permikahan seorang kerabatnya.
Tapi, hingga pekan lalu belum seorang
pun yang mengaku melihat lang sung keadaan Maqbui. Kakak kandungnya, Mahyudin, mengaku hanya menerima telepon dari adiknya itu. Di mana Maqbul sebenarnya masih belum jelas. Yang pasti, Panglima Komanda Daerah Militer Wirabuana Agum Gumelar telah memerintahkan jajarannya unuk mencari Maqbul.
Menurut catatan YLBHI, setidaknya masih ada 14 orang lagi (termasuk dua sopir) yang belum kembali ke rumahnya. Menurut Ketua YLBHI Bambang Widjojanto, pihaknya telah mengírim utusan untuk menjumpai langsung para aktivis yang telah pulang. Tapi, hingga kini sayangnya belum
banyak cerita yang terungkap. Desmon J. Mabesa, Direktur LBH Nusantara, misalnya, mengaku tak tahu siapa yang menangkapnya dan di mana ia disekap karena matanya terus ditutup. Akan hainya Pius, menurut YLBHI, belum bisa ditemui. YLBHl berjanji akan terus berusaha agar mereka yang "hilang dan kembali" bersedia menceritakan pengalamannya selama tak diketahui rimba belantaranya ita. "Tapi mereka belum berani," kata Bambang.
Jadi, apa yang terjadi? Sulit; dugaan bisa saja dikatakan, tapi itu belum tentu benar, dan juga belum tentu salah. Yang tampaknya masuk akal, mereka yang muncul punya komitmen dengan penculiknya agar tak menceritakan yang terjadi. Dan tentunya, bila mereka terpaksa bungkam, melanggar komitmen berat risikonya. Dengan kata lain, ada ancaman yang membuat mereka tak mau bercerita. Bisa jadi juga mereka memang tak tahu apa-apa karena matanya ditutup, misalnya.
Yang jelas, bila tetap tak ada kisah sebe-
MARZUKI DARUSMAN. Terkesan pasif.
namya tentang hilangnya Haryanto Taslam, Pius, dan Desmond setidaknya, itu berarti para penculik—satu kelompok atau lebih tak ada bedanya--berhasil membuat diri mereka tetap misterius. Dan, karena itu, bukan tak mungkin aktivitas mereka terus berjalan. Lumrab bila kemudian ketakutan meling kupi siapa saja.
Tak jelas ada kaitannya dengan mereka yang hilang—dan kembahi---atau tidak, ada sinyalemen aktivitas penculikan terus berlangsung. Aktivis Suara Ibu Peduli, Dr. Karlina Leksono-Supelli, misalnya, mengaku sempat dua kali dikanít orang-orang kekar. "Mulanya, saya pikir saya GR (gede rasa) saja," tuturnya. Tapi, setelah ada telepon dari seorang kenalannya, dosen Universitas Indonesia itu baru menyadari peristiwanya. (lihat Karlina Leksono "Nyaris" Hilang).
Cerita Dua Tahun Lalu
Orang memang lumrah kalau menduga bahwa penculikan ini berkatan dengan apa rat keamanan. Alasannya: menjalankan pencúlikan dan tetap misterius perlu latihan. Dan, latihan seperti ini agak sulit terpikirkan bisa terjadi di luar fingkungan aparat keamanan.
Tapi, pagi-pagi, Kepala Pusat Penerangan ABRi Brigjen Abdul Wahab Mokodongan membantahnya dengan jelas dan tegas. "ABRI tak ada hubtingannya dengan hilangnya sejunnlah aktivis," kata Abdul Wahab. Pimpinan ABRI bahkan telah memerin-
tahkan seluruh jajarannya untuk turut mencari para aktivis itu (lihat D&R edisi 11 April).
Menteri Dalam Negeri Hartono pun mengeluarkan pemyataan senada. ABRI, menurut Hartono, wajib turut mencari para aktivis yang bilang itu. Cuma, soal berhasiltidaknya; ito urusan lain. Artinya, ABRI tak harus bertanggung jawab atas keselamatan mereka. "La, wong ilang karepe dhewe (hilang maunya sendiri), kok, dibilang tang gung jawab ABRI. Coba ngumpet seminggu di rumah gubuk sana sambil ngopi kan menghilang." kata Hartono.
ementara itu. Mayjen Syamdu D.. S Komandan Puspom ABRI juga meng harapkan agar masyarakat tidak cepaicepat membawa masalah orang hilang ke lermbaga internasional karena akan mencoreng kredibilitas bangsa. "Seyogianya, kita selesaikan dengan aturan kita sendiri," kata Syamsu.
Baiklah, tapi apa lalu tindakannya? Polisi pun sejauh iní tak terdengar menghubungi Pius atau Desmond untuk mendapatkan cerita kedua orang yang hilang dan muncul lagi itu. Pun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mestinya bisa lebih tanggap. Andai memang ada ancaman kepada yang munçul lagi, bukankah polisi bisa memberikan perlindungan?
Walhasil, tetap merisaukan bahwa tak ada ceritasapa yang telah terjadi itu. Ada
memang beberapa catatan di YLBHI, tapi itu cerita dua tahun lalu. Misalnya, kisah bekas Ketua Umum Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, Munif Laredo. Munif sempat hilang sekitar dua bulan. seusaí peristiwa kerusuhan pengambilalihan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta, 27 Juli 1996. Kepada YLBHI, ia bercerita penderitaan yang dialaminya selamą ia hilang., Siapa membuatnya menderita? Ia tak bisa memasikan. Apakah ada hubungan antara hilangnya Munif dan orang-orang hilang belakangan ini, pun tak jelas.
Yang jelas, kecemasan tentang hilang itu mendasari berdirinya Komisi Pencegahan Tindak Kekerasan dan Orang Hilang (Kontras), Kamis, 9 April, dua pekan lalu. Kontras didukung 10 lembaga swadaya masyarakat (antara lain YLBHí, Aliansi Jurnalis Independen, Komite Independen Pemantau Pemilu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Pusat Ínformasi dan Pengkajian Hak Asasi Manusia, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, LA-Pasip, dan LP-HAM) dan tokoh-tokoh senior, seperti cendekiawan Nurcholish Madjid, pengacara Harjono Tjitrosoebeno, dan Trimoeija D. Soerjadi. Menurut Munir, pelaksana hariannya, Kontras memusatkan perhatiannya ke masyarakat yang. karena aktivitas politiknya dihilangkan atau menghilangkan diri akibat tekanan, mengalami perlakuan hukum yang tidak adil serta mengalami teror dan ancaman.
Barangkali, semakin banyak lembaga yang mengungkapkan soal orang hilang makin tak mudah seorang warga negara di negeri merdeka ini tiba-tiba raib dan tiba-tiba muncul dengan mulut terkunci. Apa kita perlu menunggo resolusi Komisi Hak Asasí Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan datangnya specíal rapporteur? Bukan cuma Dana Moneter Intermasional (IMF) di bidang ekonomi dan moneter, juga untok membuat warga negara Indonesia merasa anan dan terlindungi di negara sendírí perio lembaga asing ikut "meronda"?
Di Jawa, kisah wewegombel tak lagi dipercaya anak-anak. Pobon-pohon besar sudah berganti menjadi instalasi listrik. gedung-gedung, atau kawasan tempat pohon tumbuh sudah menjadi wadnk. Modernisasi telah mengusir takhayul dan sejenisnya. Mungkin, diperlukan modernisasi dalam menyelenggarakan negara agar orang hilang tak perlu ada lagí. Modernisasi di situ bisa diterjemahkan sebagai demokrasi, hadirnya oposisi, dan sebuah cívil society atau masyarakat madani: Kata civil atan madani mengandung makna beradab. Penghilangan orang jelas bukan sesuatu yang beradab.
Laparan Budi Nugroho, Sano Joko Suyono (Jakarta), L.N. kdayanle (Vogyakartal, Tums Lebang (Üjungpandang). Dwi Arjanto (Solo)
10==0500=00000000000==0=0000
Karlina Leksono "Nyaris"Hilang
AKTIVIS SUARA IBU PEDULI—KELOM pok perempuan yang melakukan penjualan susu murah-Karlina Leksono Supelli belum lepas dari "cobaan". Jika Februari lalo ia ditangkap dan disidang lantaran melakukan aksi protes kenaikan harga sembilan bahan pokok di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. pada Rabu pekan lalu, 15 April, ia nyaris masuk
daftar orang hilang
Berikut penuturan Karlina kepada D&R seputar peng alamannya itu.
mungkin cuma setengah meter. Setiap kali saya menengok ke belakang, mereka langsung menatap saya. Wah, ada apa ini. Semula, saya berjalan agak di pinggir trotoar Salemba. Waktu itu, banyak mobil yang diparkir dan saya pikir, kalau ada yang marik saya, enggak akan ada yang lihat, jadi saya pindah dan jalan di tengab Jalan Salemba. Ketiga orang itu masih terus mengikuti.
Di dekat persimpangan lampu merah Rumah Sakit Carolus saya lihat ada taksi kosong. Begitu taksinya lewat, tanpa menunggu berhenti, secepat kilat, saya langsung berjalan berbalik, memotong jalan ketiga orang itu. Saya buka pintu taksi dan lang sung masuk, Agak tegang saat itu, tapi saya masih mengira saya paranoid, GR (gede rasa) saja.
Setengah jam kenudian, di dalam taksi, saya terima telepon dari keluarga. Lin, kamu di mana? Kamu aman-aman saja?' Lo, kenapa?' saya balik bertanya. Katanya, mereka terima telepon dari salah seorang kenalan yang mengatakan 'tolong dicek Karlina sampai di rumah dengan selamat apa tidak; saya lihai dia diikuti
KARLINA LEKSONO. Saya pikir ini sudah enggak main-main lagi.
"Hari Rabu memang waktu mengajar saya di Pascasarjana Universitas Indonesia (UI). Siang itu~sekitar pukul 13.00 jalanan begitu macet karena ada aksi mahasiswa. Akhimya, saya turun dari taksi di depan RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo) dan berjalan ke Jalan Salemba. Saya lihat banyak polisi, termasuk di antaranya Ka polres (Kepala Kepolisian Resor) Jakarta Pusat Letnan Kolonel Iman Haryatna yang dulu memerintahkan menangkap saya. Ketika mau masuk pintu gerbang ada yang teriak, "Tolong, bukain pintu buat ibu ini karena ibu ini mau ngajar." Yang teriak sepertinya anak UI. Kemudian, saya masuk dan mengajar sampai pukul 15.00.
Setelah sclesai mengajar, suasana masih ramai, jadi saya me nunggu dulu di halaman. Setelah lima belas menit, saya berjalan ke arah pintu gerhang. Karena enggak ada kendaraan, saya ingin naik taksi. Tiba-tiba. ada orang yang mendekati dan bilang, 'Ibu perlu taksi?' Saya kira tukang parkir, tapi saya enggak
kenal wajahnya. Saya sudah bertahun-tahun di UI dan umumnya saya kenal tukang parkir.
Dalam keadaan ragu-ragu, orang tersebut sudah menyetop taksi dan membukakan pintu. 'Silahkan, Bu,' katanya. Nah. pada saat pintu terbuka dan saya mendekat tiba-tiba ada dua orang lagi datang dan melingkar di belakang saya. Badannya besar... rambutnya, wajahnya.... Saya kaget dan cepat berpikir, kalau saya masuk bisa-bisa orang tiga iri juga ikut-ikut masuk. Jadi. saya bilang enggak jadi dan langsung herjalan secepat mungkin ke arah Cipto
Tiga orang tadi masih mengikuti-saya dalam jarak dekat,
tiga orang.' Oh, kalau begitu, benar, saya enggak cuma GR. Kemudian, saya enggak langsung pulang, mampir dulu ke Kafe Cemara, minum-minum. Setelah saya lihat aman, saya pulang.
Sebenarnya, itu kejadian yang kedua. Yang pertama. mungkin tidak terlalu 'serius terjadi sckitar awal Maret sesudaħ sidang kedua. Saya janjı dengan dua wartawan di Mal Pondok Indah (Jakarta Selatan). Kemudian, saya bilang, Kalau mau ngobrol, di mobil saja karena saya mau langsung pulang." Karena sopir saya harus menjemput suami saya, akhir nya kami bertiga (Karlina dan dua wartawan) mencegat taksi, Taksi pertama tidak mau, dengan alasan daerah yang kami tuju macet. Setop taksi kedua sama juga jawabannya. Saya pikir apa benar begitu atau karena wajah saya, orang takut.
dan mendekat. 'Ibu, kok, enggak jadi naik taksinya,' kata orang yang baru datang itu, dua kali. Meskipun heran, saya wakiu itu enggak mikir apa-apa. Kemudian, wartawan itu bilang, Jangan jangan, orang tersebut sudah mengikuti kita sejak dari mal.
Kami bertiga berdiri di pinggir jalan. Tiba-tiba, out of ihe blue, enggak tabu dari mana, muncul satu orang berbadan besar, bawa HT (handy talky),
Saya sudah menceritakan semua itu kepada pengacara saya. Pengacara dan keluarga saya sudah pemäh bilang supaya ke manamana jangan pergi sendiri. Rumah saya juga pemah diawasi. Tapi, kemudian, saya pikir rasanya enggak apa-apa, kok, sendiri. Tapi, setelah kejadian Salemba kemarin, saya pikir ini sudah enggak main-main lagi. Jadi, saya usahakan, kalau pergi, enggak sendiri."
Bu8 Nvgroho
Haryanto Taslam:
Saya Tidak Berubah"
Haryanto Taslam muncul dari raibnya, tapi belum mau bercerita. Akan melapor kepada Megawati dulu, katanya.
SAMAMISTERIUSNYA: KETIKAHARYANTO Taslam, Wakil Sekjen PDI versi Musyawarah Nasional (Munas) 1993, raib 8 Maret lalu dan ketika ia tiba-tiba diketahui berada di Hotel Satelit, Surabaya, pekan lalu. Yang pertama tak jelas proses "hilang"-nya; yang kedua juga tak jelas bagaimana tiba-tiba ia berada di hotel itu. la pun merahasiakan kapan persisnya ia masuk hotel tersebut.
Yang jelas, Haryanto, 44 tahun, mengaku pertama kali mengontak keluarganya di Jakarta pada Jumat pagi, 17 April. "Saya sekarang ada di Jawa Tirmur dan dalam keadaan sehat," begitu tuturmya kepada D&R, tentang kata-katanya lewat telepon kepada istri dan ayahnya. Ayah dan ibunya, yang tinggal di Mojokerto, Jawa Timur, beberapa hari setelah ramai kabar hilangnya Haryanto, ke Jakarta untuk menemani menantunya.
Setelah mengontak keluarganya, Haryanto menelepon Megawati Soekamoputri yang Ketua DPP PDI dan Sucipto yang Ketua PDI Jawa Timur--versi Munas 1993.
Sabtu sore pekan lalu, 18 April, Nyonya Ani Agustina, istri Haryanto, beserta keluarganya langsung ke Surabaya naik kereta Argo Bromo. Minggu pagi, setelah bertemu di hotel. Haryanto dan keluarganya meluncur ke Mojokerto, tempat tinggal orang tuanya.
"Sekarang saya sudah lega. Dulu, saya gelisah sekali." ujar Taslam. 75 tahun, ayah Haryanto, kepada D&R. Sejak anaknya pulang, rumah Taslam di Kompleks Perunahan Wikarsa, Mojokerto, langsung dikunjungi banyak orang: tetangga, saudara, warga PDI, dan para wartawan.
"Saya khawatir ia hilang disekap. Sekarang kan banyak aktivis yang hilang," ujar Ny, Ridwan, Bendahara PDt Kabupaten Mojokerto. "Saya menduga, hilangnya Haryanto karena soal politik. Ada pihak yang ingin menyingkirkan dia." kata Sugimin, Wakil Ketua DPC PDI Kotamadya Mojokerto.
Benar? Haryanto, bapak dari tiga anak, memilih diam. Ia tak menolak ditemui wartawan, tapi ia tidak bersedia menceritakan bila ditanya soal hilangnya. "Teniang soal itu, sementara ini saya no comment saja," kata alumni Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya, Jakarta, itu.
Ia tampak agak kurus, lebih bersih, dan tampak letih. Yang tak berubah, di sela-sela pembicaraannya, ia suka tertawa dan terus mengisap rokok.
Berikut petikan wawancara Zed Abidin, wartawan D&R di Surabaya, yang dilakukan bersama sejumlah wartawan dengan Haryanto Taslam, Minggu sore, 19 April, di Mojokerto.
Anda, kok, tambah kurus?
Ya, susut sedikitlah. Tapi, berat tubuh saya masih di atas 80 kilogram. Tapi, saya sekarang merasa lebih fit.
Kapan Anda kontak dengan keluarga?
Saya kontak telepon dengan keluarga pada Jumat pagi. Kepada
istri dan bapak, saya bilang saya kini berada di Jawa Timur dan dalam keadaan sehat walafiat. Pagi itu sebenarnya keluarga saya man datang ke rumah Bambang (Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), tapi saya cegah sebab saya baik-baik di Jawa Timur. Saya minta mereka ke Surabaya saja. Hal yang sarma juga saya katakan kepada Ibu Megawati dan Pak Cip (Sucipto. Ketua PDI Jawa Timur) bahwa saya ada di Jawa Timur. Síangnya, Bambang Widjojanto juga mengontak saya lewat telepon. Jadi, tidak betil (berita bahwa) saya mengontak Bambang lebih dahulu.
Jadi, sejak 8 Maret itu, Anda hilang, menghilang, atau dihilangkan?
Sementara ini saya no comment. Saya juga minta tolong kepada Anda agar saya dan keluarga diberi ketenangan. Ini mernang mengagetkan. Bapak saya yang sudah tua harus ke Jakarta, sementara anak saya di siní sendirian (satu anak Taslam ikut kakeknya di Mojokerto).
Hal-hal mengenai saya, saya minta waktu dululah. Nanti, dalam waktu dekat, saya akan ke Jakarta untuk melaporkan kepada Ibu Megawati mengenai hal-ihwal saya. Yang jelas, saya gembira bisa bertemu dengan keluarga dan teman-teman. Tapi, secara prínsipil, diri saya tidak berubah. Saya rileks saja dan tak ada suasana yang tegang.
Mungkinkah kasus Anda ini dikaitkan dengan sejumlah aksi sebelum sidang umum?
Pertanyaan Anda itu aneh. Pekerjaan saya sejak dulu di belakang rmeja dan bukan di lapangan. Sebagai Wakil Sekjen PDI, pekerjaan saya adalah hal-hal yang berkaitan dengan administrasi organisasi. Sekadar contoh saya bukan orang lapangan, waktu terjadi unjuk rasa PDI di Departemen Dalam Negeri sehubungan dengan kongres di Medan, saya satu-satunya pengurus DPP PDI yang tidak turun ke jalan. Waktu ada mimbar bebas di DPP PDI sebelum Peristiwa 27 Juli 1996, semua naik panggung, kecuali saya. Bukan saya tidak punya kemampuan naik panggung, tetapi secara fungsional itu bukan wilayah saya.
Rapor Merah di Mata Dunia
SISA BENTROKAN MAHASISWA UGM DENGAN APARAT. Indonesia dikritik tajam.
KASUS 'ORANG HI lang" tampaknya cukup merepotkan pemerimtah Indonesia. Apalagi, masalah itu dikabarkan masuk agenda persidangan Komisi Hak Asasi Ma-
musia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, pekan ini. Pada akhir sidang, Selasa, 21 Ápril ini, komisi akamengeluarkan resolusi mengecam Indonesia atas perlakuan tak manusiawi itu.
Bila resolusi anti-Indonesia muncul, Tri bisa membentuk citra negatif terhadap Indonesia." kata Menteri Kehakiman Muladi. Dan, itulah pula kali kedua Indonesia terbidik resolusi di bidang pelanggaran hak asasi. Tahun lalu, resolusi Komisi Hak Asasi PBB menyangkut soal penyiksaan dan penangkapan di Timor Timur
Menurut anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Cle mentino Dos Reis Amaral, kali ini pun peluang Indonesia untuk menghambat keluarmya resolusi kecaman itu sangat kecil. Pasalnya. resolusi tahun lalo tak ditanggapi pemerintah Indonesia. Akibatnya, "Pada sidang Komisi Hak Ásasi PBB, Indonesia dikritik tajam." tutur Amaral.
Selain itu, sambung Amaral, isu pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia di sidang komisi kali ini bobotmya lebih berat ketimbang tahun lalu. Rapor kondisi hak asasi di Índonesia kini discjajarkan dengan negara-negara pelanggar berat, seperti Myanmar. Somalia, Sudan, Guetemala, dan Korea Utara.
Sidang Komisi Hak Asasi PBB berlangsung setiap tahun, membahas perkembangan pelaksanaan hak sipil dan politik di negara-negara anggota PBB. Acuannya: Perjanjian Intenasional tentang Hak Sipil dan Politik (Inernational Covenant on Civil and Political Right), yang diberlakukan sejak tabun 1976.
Pada perjanjian intenasional itu, yang dilindungi antará lain hak hidup, hak kebebasan dan keamanan diri, hak kesamaan di peradilan, hak kebebasan berpikir dan beragama, hak mempunyai pendapar tanpa gangguan. hak kebebasan berkumpul secara damai, dan hak berscrikat.
Sampai Februari 1993 sudah 115 negara-termasuk Filipi na-meratifikasi perjanjian tersebut. Konsekuensinya. negaranegara itu terikat untuk melaksanakan isi perjanjian sekaligus mengukuhkan pada hukum nasionalnya
Citra Internasional
Akan halnya Indonesia hingga kimi helum meratifikasi perjanjian intemasional tersebut. Jadi, secara formal, Indonesia tak terikat dengan perjanjian itu, demikian pula dengan resolusi Komisi Hak Asasi PBB.
Namun, soalnya. sebuah resolusi nan mengecam tentu bisa digunjingkan pada pergaulan internasional, Misalnya, Indonesia lantas dianggap sebagai negara pelanggar hak asasi. Mungkin, karena itu pula, berbagai kiat diplomasi terus diupayakan Índonesia menjelang sidang komisi hak asasi itu
Contohnya, Menteri Luar Negeri Ali Alatas kini di Jenewa. berunding dengan perwakilan Inggris di Uni-Eropa--yang mengajukan resolusi mengecam Indonesia. Maksudnya: untuk menghindari konfrontasi langsung. "Jalan keluar yang diupayakan Pak Alatas adalah memunculkan chairman statement," kata Direktur Jenderal Politik Luar Negeri, Nugroho Wisnumurti.
Menurut Nugroho, resolusi yang diajukan Uni-Eropa tak ber kaitan dengan Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Po litik, apalagi soal orang hilang. "Masalah orang hilang kan be lum pasti itu kesalahan pemerintah. Penyidikannya belurm selesai Jadi, tak ada alasan mengajukan resolusi," kata Nugroho.
Resolusi yang kini dihadapi Indonesia, sambungnya, lebih menyangkut masalah pelanggaran hak asasi di Timor Timur. Pe mrakarsanya tak lain Portugal—yang tergabung dalam Uni-Eropa Toh, "Apa pun hasilnya nanti. kita akan menolak. Karena. kita tahu itu hanya manuver politik Portugal," ujar Nugroho, tegas.
Sebagai negara yang belum meratifikasi Perjanjian Iniema sional Hak Sipil dan Politik, Indonesia berhak menolak resolusi. Hanya, rapor Indonesia akan bertambah merah. Salah satu upaya mengoreksi rapor adalah mengundang special rapporteur, semacam tim khusus penelaah fakta, dari Komisi Hak Asasi PBB
Hal itu pemaħ dua kali dilakukan pemerintah Indonesia, yakni kedatangan special rapportear on torture pada tahun 1991 dan special rapporteur on disappearances pada tahun 1994. Tahan ii, Komisi Hak Asasi PBB bermaksud mengirim special rappor tear ke Indonesia.
Akankah Indonesia menolaknya, seperti tahun lalu? "Pada prinsipnya, kita enggak takut, Cuma, waktunya masih dipertimbangkan." ujar Menteri Ali Alatas. Tapi, soalnya bukanlah takut atau berani, namun lebib pada komitmen untuk meoegakkan hak asasí manusia. Sebab iti, tak mengherankan bila mantan guru besar ilmu politik di Universitas Indonesia Prof. Miciam Bodiardjo menyatakan bahwa sudah saatnya Indonesia meratifikasi Perjanjian Internasional Hak Sipil dan Politik. "Kita perlu meratifikasi covenait yang sudah menjadi salah satu dokumen internasional yang penting itu," kata Miriam.
I.H./ Laporan Rathmat H. Cohyono dan Oody A. Sahputra