"Hilang"”
NDONESIA BUKAN RUMAH YANG AMAN BAGI SE tiap orang. Hari-hari ini, orang bukan cuma bisa dengan mudah dan dalam sekejap mata kehilangan pekerjaan yang sudah bertahun-tahun ia tekuni. Bahkan, ia sendiri bisa "hilang".
Hari-hari ini orang juga bisa dengan mudab dan tanpa disangka kehilangan jiwanya. Menjadi korban dari suatu perbuatan kriminal yang belakangan kian sadistis dan tak perlu lagi cukup alasan. Atau karena persangkaan rasial dan keagamaan. Bahkan, hanya karena menderita penyakit jiwa, seperti yang pernah terjadi pada waktu lalu di Ujungpandang itu. Tapi, dalam kasus-kasus seperti itu, paling tidak, pelakunya diketahuí. Karena ito, konsekuensi pertanggungjawaban hukumnya juga bisa dijalankan– meski, bisa saja, sering malah, dalam kasus-kasus tertentu hukuman sengja ditimpakan pada orang yang keliru. Jasad si korban juga masih bisa dikebumikan. dipujikan, dan dihormati untuk terakhit kali.
Tapi, mereka yang sekarang hilang itu: apakah mereka masih hidup? Kalau masih, di manakah mereka berada? Bagairnanakah keadaan mereka, sakitkah, atau terluka, atau tak kurang suatu apa? Atau Inna lillaahi wa inna ilaihi raaji un, adakah meteka sudah tiada? Kalau begitu, kepada siapa jasad mereka yang malang itu bisa diminta? Apakah mereka sudah dikebumikan secara pantas, atau disia-siakan-dibuang ke laut atau dihancurkan dan dibakar seperti cerita horor yang pernah kita dengar dalam Peristiwa 27 Juli 1996? Siapakah mereka yang melakukan perbuatan keji itu yang tidak cukup hanya dengan merasa punya kewenangan untnk merampas kebebasan orang lain, tapi juga merasa berhak atas bidup-mati orang lain? Bahkan merasa berhak atas jasad si korban?
Im semua adalah pertanyaan-pertanyaan sederhana, yang betapa pun juga, sah. Seperti pertanyaan sederhana ibunda Pius Lustrilanang yang kehilangan dan berduka itu: "Yang saya butuhkan hanya kepastian, apakah anak saya masih hidup. Karena, kalau tidak, saya akan berdoa untuk arwahnya...." Pertanyaan sederhana, namun tak dapat dijawab dengan gampang.
Dan, di manakah kita hidup di hari-hari iní? Apakah sesungguhnya yang sedang kita hadapi? Kepada siapakah sebenarnya kita mesti mempercayakan perlindungan dan keamanan diri? Bagaimanakah sebenamya hubungan kita, warga negara, dengan mereka yang mengelola kekuasaan negara?
Pius, Desmon, Andi Arief, Haryanto Taslam, dan nama-nama lain yang mungkin masih akan bertambah jelas bukan tukang peras, tukang perkosa, perampok. tukang bunuh, atau tukang suruh bunuh. Masih segar dalam ingatan, orang-orang, yang pada suatu waktu, tiba-tiba hilang dan tahu-tahu ditemukan mati membusuk dalam karung dengan dua ibu jarinya diikat (lalu diamdiam sebagian orang merasa bersyukur dan mengira dunia bakal jadi lebih baik).
Tentang korban-korban "petrus” itu, suato saat, kita yang merasa tidak setuju peroah diberitahu bahwa mereka adalah korban pertarungan antargeng kriminal. Sampai akhirnya dusta itu terkelupas oleh pengakuan dalam bukti otobiografi Pak Harto, yang kemudian jadi bumerang itu, bahwa mereka adalah korban
yang direncanakan oleh suatu operasi "shock therapy" oleh aparat negara. Itu di awal dekade tahun 1980-an. Dan. sekarang kita masih hidup di bawah pemerintahan yang sama.
Haryanto Taslam, Andi Arief, Pius, Desmon, dan semua yang sekarang "hilang” itu, pasti tidak sedang nongkrong di warung kopi. Orang tidak butah waktu berpekan-pekan hanya untuk menikmati secangkir kopi, sambil mengobrol ngalor-igidal sekalipun. Mereka juga pasti tidak sedang sembunyi. Sebab, keberanian mereka selama ini telah membuat kebijaksanaan klasik itu tak sepenuhnya benar: "When the wicked rise to power; the wise run for cover”. Mereka juga pasti tidak sedang berlibur di rumah seorang sanak dan saudara, karena di manakah tempat di dunia ini, kecuali di balik buí dan di ruang-ruang tahanan yang dirahasiakan, yang tidak terjangkau oleh koran, telepon, Internet, faksimile atau sekadar jalan setapak?
Blaming the victim: itulah persisnya yang sedang dilakukan dengan dalil-dalil yang kosong dan meremehkan itu. Sebuah cara membela diri yang kurang cerdas. Tapi, nanti dulu, bukankah kita dilarang berburuk sangka? Baiklah kalau begitu. Kita pastikan saja bahwa seluruh organ komando resmi ABRI tidak ber-
Hendardi °)
sangkut-paut dengan "hilangnya" para aktivis prodemokrasi itu. Tetap, suatu pertanyaan resmi harus diajukan: bukankah tugas resmi ABRI, persisnya polisi, adalah menjamin dan memastikan keamanan serta keselamatan setiap warga dari negara ini?
Suatu pelanggaran hak asasi manusia tidak senantiasa diakibatkan oleh intervensi paksa negara terhadap wilayah hak-hak warganya. Ia juga bisa terjadi karena justru negara tídak menjalankan kewajibannya melindungi hak-hak itu. Hak orang atas hidup, atas kebebasan, dan keselamatan dirinya, dan hak atas bebas dari penyiksaan adalah bagian dari rumpun hak-hak sipil dan politik mendasar yang harus dipastikan oleh negara untuk tidak diganggu. Jaminan itu tak sekali-kali boleh ditunda pemenuhannya untuk alasan apa pun.
Maka, bila tiba-tiba ada orang hilang tak tentu rimbanya, adalah negara yang memikul tanggung jawab untuk menemukan mereka dan mengembalikan kepada keluarganya dengan selamat. Sekali lagi, dengan selamat. Jika negara gagal melakukan itu. atau malah tidak menjalankan kewajibannya, seketika harus dikatakan bahwa suatu pelanggaran hak asasi manusia telah terjadi. Dalam terminologi hak asasi manusia, pelanggaran demikian disebut violence by omíssion. Bentuk paling keras dari pelanggaran jenis itu adalah impunity, yakni ketika negara membiarkan para pelaku pelanggaran itu bebas dari jamahan hukum-seperti apa yang dinikmati oleh para pelaku "penembakan misterius" (petrus), itu.
Jadi, adalah tugas ABRI, dan ini tak dapat disangkal dengan dalih apa pun juga, untuk mengembalikan mereka kepada keluarganya dengan selamat. Jika itu pun gagal dipenuhi, dasar pengakuan ABRI sebagai penjaga keamanan adalah kosong belaka. Bahwa seorang warga negara bisa hilang begitu saja, itu sudah merupakan pelanggaran hak asasí manusia yang serius. Apalagi jika diikuti dengan kegagalan mengembalikan korban kepada keluarganya dengan selamat.
Seluruh organ komando resmi ABRI, mungkin, memang tidak bersangkut-paut dengan hilangnya para aktivis prodemokrasi itu. Telah dinyatakan, tak seorang pun dari para aktivis itu ditemukan di jajaran kodam, korem, kodim, koramil, bahkan tidak di markas-markas kepolisian. Pernyataan resmi itu mesti ditengok sebagai sebuah upaya penjelasan dari ABR1 atas sebuah kenyataan yang keras, bahwa ada sekelompok orang bersenjata yang melakukan penculikan-terhadap Andi Arief, misalnya.
Kalau begitu, mungkinkah penculikan itu dilakukan oleh suatu operasi di luar komando resmi ABRI? Adakah suatu "super-komando" yang mungkin menggunakan suatu "superundang-undang”, yang telah mengalahkan semua jalur komando resmi ABRI dan kuasa membuatnya tak lebih dari suatu upaya campur tangan? Apakah suatu operasi shock therapy yang lain dengan sasaran yang berbeda kini tengah berlangsung?
Jika itu benat, mulai sekarang berhati-hatilah Anda. Jangan berjalan sendirian, apalagi di tengah malam. Ada kawanan serigala dilepaskan berkeliaran di jalan raya.
*) Direktur Eksekutif Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusía Indonesia