The Raising Star Bakal Jatuh?
Kemungkinan Prabowo hanya mendapat sanksi administratif. Ia bisa dipecat, dikaryakan, atau tak mendapat jabatan.
KEKHAWATIRAN banyak orang bahwa Dewan Kehormatan Perwira (DKP) akan bekerja setengah hati temyata tak beralasan. Meski dewan yang dibentuk 3 A- gustus 1998 untuk mermerik-
sa para perwira Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dalam kasus penculikan para
aktivis itu diketuai oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Soebagyo yang pernah jadi ajudan mantan Presiden Soeharto, mereka berani mengeluarkan rekomendasi yang cukup keras terhadap mantan Komandan Jenderal Kopassus yang juga menantu Soeharto, Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Tampaknya, situasi reformasi saat ini tak memungkinkan DKP untuk mengeluarkan keputusan yang "lembek".
Jumat pekan lampau, 14 Agustus, setelah dua kali memeriksa Prabowo, DKP yang beranggotakan enam orang perwira bintang tiga itu memberikan rekomendasi pada Panglima ABRI (Pangab) menyangkut nasib putra begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo yang sudah dibe- 2 bastugaskan sebagai Komandan ALLY XESU Sekolah Komando itu. Prabowo bersama mantan Danjen Kopassus Mayjen Muchdi PR. dan Komandan Grup IV Kopassus Kolonel Chai-
rawan disarankan untuk diberikan sanksi administratif atau dibawa ke mahkamah militer.
Dengan rekomendasi sepert itu berarti karir militer Prabowo yang melejit dengan cepat ini otomatis akan terhenti atau minimal tersendat. Nyala "the raising star", julukan yang diberikan untuknya, bakal padam. Bila sanksí administratif yang dijatuhkan, ada beberapa kemungkinan menunggunya: dipecat, ditugaskaryakan di instansi pemerintah, atau bisa terus berdinas tapi tidak memiliki jabatan di lingkungan ABRI. Tiga situasi yang jelas tak bakal disukai oleh perwira yang cemerlang tersebut.
SOEBAGYO BERSAMA PRABOWO. Siapa yang memberi perintah?
akhir nasib Prabowo karena Pangab-lah yang akan memutuskan menerima atau menolak rekomendasi tersebut. Namun, menilik sikap Pangab dan situasi yang berkembang saat ini, agak sulit bagi Jenderal Wiranto untuk menolak rekomendasi seperti itu. Pilihannya hanya tinggal apakah memberi sanksí administratif atau membawa para perwira pasukan elite TNI-AD itu ke mahkamah militer.
Tapi, rekomendasi itu bukanlah penentu
Inisiatif Sendiri?
rapat-rapat dewan yang selalu tertutup dan apa sebenarnya kesalahan dua perwira itu,
Kemungkinan besar pilihan pertamalah yang diambil oleh mantan ajudan Presiden Soeharto itu. Pilihan itu pula yang dipakai oleh Dewan Kehormatan Militer yang dibentuk untuk menyelidiki keterlibatan para perwira dalam kasus penembakan di Kuburan Santa Cruz, Dili, November 1991. Deagan putusan tersebut, dua petinggi ABRI terpental, yaitu Pangdam Udayana Mayjen Sintong Panjaitan dan Panglima Komando Pelaksana Operasi Timor Timur Brigjen Warouw. Mereka dicopot dari jabatannya dan kasus ini dianggap selesai. Masyarakat tak pernah tahu apa yang diperdebatkan dalam
Jatuhnya pilihan tersebut karena kelihatannya itulah yang paling aman. Kebobrokan ABRI yang tercermin dalam soal prosedur, disiplin, kejujuran, atau tabiat keperwiraan hal-bal yang diperiksa dalam kasus itu—tak bakal terungkap. Ketidakjelasan inilah yang ditakuti banyak pihak bakal terjadi. Padahal seharusnya, kata Letjen (purnawirawan) Hasnan Habib, kadar kesalahan perwira inilah yang penting. Kalau jelas bahwa kesalahan itu cenderung ke pidana, ya, langsung saja dibawa ke maħkamah míliter.
Di mahkamah militer yang terbuka untuk umum itulah bakal jelas soal-soal yang hingga kini masih gelap dalam kasus penculikan aktivis tersebut. Soal bawah kendali operasí (BKO), misalnya. BKO, menurut definisinya, terjadi jika ada satu kesatuan mendapat tugas tertentu, misalnya komando daerah militer, kadang minta kekuatan pasukan dari kesatuan lain. Dalam hal ini Kopassus. Nah, pasukan Kopassus inilah yang dinamakan
BKO.
Termyata, dalam pemeriksaan, Prabowo tampak ingin menanggung seluruh kesalahan penculikan itu di pundaknya sendiri. "Prabowo mengaku salah dalam menganalisis perintah BKO dan ia bersedia bertanggung jawab," kata Ketua DKP Jenderal Soebagyo. Namun, hingga kini beium terjawab, siapa yang memberi perintah dan apa isi perintah tersebut. Satusatunya jawaban Soebagyo hanyalah bahwa perintah itu bukan dari Panglima Tertinggi Jenderal Besar Soeharto atau Pangab Jenderal Feisal Tanjung.
Tak jelas mengapa bapak seorang anak ini menyimpan jawaban tersebut. Apakah karena jawaban tersebut merupakan bom waktu yang akan ia lempar di saat terakhir untuk menyeret banyak petinggi ABRI lain, atau memang tak ada jawaban yang bisa ia berikan.
Soalnya, menurut Wakil Ketua DPR/MPR Letjen Hari Sabarno, penugasan BKO iní bisa datang dari atasan, bisa juga atas analisis atau inisiatif sendiri. "Dalam penugasan tempur, banyak tugas BKO yang díkembangkan dari analisis sendiri dan tak perlu perintah dari atasan," kata Hari.
Sayangnya, masalah perintah BKO ini tak bakal terungkap bila Pangab memilih rekomendasí DKP yang pertama. Bila rekomendasi itu yang dipilih, the raising star ini mungkin tak perlu masuk penjara, tapi karímya berhenti di usianya yang baru 47 tahun ini.