WARUNO MAHDI
Melancong ke Dunia Marxisme-Leninisme
penggalan dari sebuah "memoar" yang lebih luas–yang tengah dikerjakan pertama kali dimuat pada Jurnal Kalam 17/2001: Kiri di Asia
Kacabenggala Editions
Publisher Note
Penerbit
Yayasan Kalam, Jakarta
ISSN: 0854-7866
OCLC: 30614479
Manajemen
Zulkifly Lubis
kalam adalah jurnal kebudayaan yang menjadi bagian dari Komunitas Utan Kayu. Terbit tiga kali setahun, kalam memuat karya sastra dan karya telaah dari pelbagai disiplin. Bagi kalam, esai juga berkualitas sastra, bukan sekadar “kertas kerja” atau “tulisan ilmiah”. kalam sangat menghargai cara pandang baru dan gagasan segar. Kami tak membatasi diri dengan pokok dan aliran tertentu; kami terbuka untuk pelbagai eksperimen penciptaan dan pemikiran. kalam mengundang Anda menulis. Tulisan harap dikirim dalam bentuk cetakan yang mudah dibaca, dalam bentuk disket, atau lewat surat-e. Untuk karya terjemahan, harap menyertakan fotokopi dan sumbernya. Kami mengundang juga para perupa membuat kulit depan maupun gambar (drawing) di halaman dalam. Jangan lupa menyertakan juga biodata Anda yang cukup lengkap (terutama aktivitas dan karya terbaru). Karya yang tak dapat dimuat akan dikembalikan jika disertai perangko secukupnya.
Digitizer Note
This digital edition is a faithful typeset of the printed text, preserving the original layout, spelling, punctuation, and front matter as closely as possible.
All original rights remain with their respective publishers and translators. Where copyright has expired or the material falls under fair use for preservation, the text is reproduced for historical study.
The Kacabenggala Editions are non-commercial and undertaken for study and admiration, shared purely for archival and educational purposes, without commercial intent.
Orde Baru Memaksa Saya Belajar Marxisme-Leninisme . . . . . . .2 Kesadaran Revolusioner di Lingkungan Non-Revolusioner . . . 11 Bersua dengan Induk Ilmu-Ilmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Hukum Kesatuan dan Pertentangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Jalan Berliku Menuju Tuhan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Kaum Komunis Menimbang Agama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Agama dalam Sejarah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
TERUS terang, ajakan untuk menyumbangkan tulisan tentang politik dan ideologi “kiri” dalam Kalam (“katakanlah sebagai semacam otobiografi intelektual,” seperti kata redakturnya dalam suratnya kepadasaya) mula-mula saya terima dengan penuh ragu-ragu. Walau berkat pendidikan politik di masa kepresidentan Bung Karno, mau tidak mau simpati subyektif saya condong ke sayap kiri, saya lebih sadar lagi bahwa demokrasi yang berjalan lancar harus ada sayap kirinya dan sayap kanannya. Sedangkan tugas yang paling mendesak sekarang ini kiranya bagaimana menegakkan tata aturan kehidupan politik demokratis yang kokoh dan vital, yang berarti juga lengkap dengan segala sayap yang mewujudkan pluralisme sejati.
Tetapi, kemudian makin jelas saya rasakan, betapa sayang kalau pengalaman masa lampau sampai sia-sia, tidak ditarik manfaatnya, sekalipun mungkin sebagai pelajaran negatif. Maka silakanlah mencecap “otobiografi intelektual” berkenaan dengan masalah Marxisme, sebagaimana yang pernah saya alami.
Orde Baru Memaksa Saya Belajar Marxisme-Leninisme
Sesungguhnya, selama menjadi mahasiswa ikatan dinas di Moskow selama 1960-1965, dan pada permulaan promosi menuntut gelar doktor 1965-1967 yang digagalkan, saya sangat apolitis dan lebih banyak menyekap diri dalam menara gading ilmu pengetahuan bidang eksakta. Komunisme tidak tegas-tegas saya musuhi, tetapi terhadap apa yang pernah saya lihat dan dengar tentang ideologi dan pelaksanaannya, ketika itu saya bersikap skeptis, kritis, dan bahkan bersyakwasangka.
Sudah pada awal mula, pada 1960, saya kena marah guru dalam ujian penghabisan sekolah menengah yang juga saya tempuh di Uni Soviet. (Orang tua saya di KBRI Moskow selama 1957-1960, maka sekolah menengah saya genapi di kota tersebut.) Dalam mata pelajaran “bahasa Rusia/komposisi” saya menulis bahwa saya tidak percaya rencana PKUS (Partai Komunis Uni Soviet) untuk selesai membangun “masyarakat komunis” pada 1980 itu bisa berhasil. Yang mereka maksud dengan masyarakat komunis itu satu tatanan sosial tanpa uang, di mana konon setiap orang bekerja semampunya dan mendapatkan barang kebutuhan seperlunya. Konsep itu saya anggap utopis. (Beberapa tahun kemudian, PKUS sendiri membatalkan ramalannya untuk tahun 1980 itu tanpa menunjukkan batas waktu konkrit yang baru).
Adapun, sikap yang apolitis itu tidak mengabaikan saya dari keterlibatan yang tidak sengaja. Pada 1963, dalam konferensi se-Eropa perhimpunan-perhimpunan mahasiswa Indonesia yang kebetulan diselenggarakan di Moskow, saya turut menyumbang makalali. Karena jurusan studi saya teknologi kimia, makalah saya menandaskan arti penting industri kimia bagi pembangunan ekonomi modern. Hanya satu kalimat di bagian pendahuluan yang kemudian membuat heboh. Satu cuplikan dari rencana pembangunan tujuh tahun Uni Soviet waktu itu, khususnya angka kenaikan produksi industri kimia yang mereka rancangkan, saya kutip untuk menggambarkan betapa pentingnya industri kimia bagi mereka.
Reaksi pemimpin perhimpunan pelajar Indonesia di Uni Soviet terhadap satu kalimat itu bagaikan sarang tabuh ditojok-tojok. Mereka kebetulan simpatisan Partai Murba, artinya antikomunis, dan mereka menuduh saya melakukan propaganda komunis. Mahasiswa simpatisan PKI dalam perhimpunan mahasiswa itu malah tercengang saja dengan kejadian itu, karena sekali-kali itulah ada orang kena hujat dituduh komunis walaupun bukan dari kalangan mereka, bahkan ia orang yang mereka tidak kenal sebelumnya.
Begitulah pengalaman pertama kali bersentuhan dengan politik. Tetapi dalam kenyataan, sampai pada peristiwa 11 Maret 1966, saya tetap netral saja antara kelompok antikomunis dan kelompok prokomunis dalam perhimpunan mahasiswa itu. Bahkan pernah saya berusaha memperantarai mereka mencari penyelesaian kompromistis ketika pertikaian di antara kedua kelompok itu nyaris menyebabkan perhimpunan terpecah dua. Motif saya ketika itu sederhana saja: kalau perhimpunan pecah, maka (a) itu bertentangan dengan garis persatuan Nasakom Pemerintah RI yang telah menugaskan kami belajar di luar negeri, dan (b) saya kemudian akan harus masuk pecahan mana?
Hal-hal yang sungguh remeh-temeh ini saya kemukakan agar jelas benar, betapa jauhnya saya dari masalah politik, apalagi yang “kiri”, sebelum Soeharto (lahir 1921) merebut kekuasaan. Jika kebetulan saya kesasar sampai, bersentuh sejenak dengan gelanggang politik, maka praktis itu tidak sengaja dan polos naif, pun tanpa satu preferensi ke sayap kiri atau kanan.
Ironi terbesar dalam seluruh riwayat itu ialah bahwa dalam periode berikut saya malah aktif mengurus soal-soal politik, dan giat mendalami ideologi Marxis-Leninis, justru akibat perbuatan sewenang-wenang Soeharto dengan Orde Barunya. Saya tahu cukup banyak orang yang beriwayat seperti saya. Di antaranya ada yang boleh jadi sampai sekarang masih menganut ideologi demikian.
Itulah sebab pertama mengapa mungkin berguna melukiskan peralihan kesadaran itu secara terinci. Sekarang masih banyak orang menyangka, pencabutan Tap No. XXV/MPRS/1966 akan membuka pingu untuk merajalelanya ideologi komunis di seluruh negeri. Sesungguhnya, kebalikannyalah yang benar. Malah dengan ketetapan MPRS itu, atau bahkan gara-gara itulah, sudah sejak semula banyak orang, terutama orang muda, kena pengaruh ideologi tersebut. Saya salah satu di antaranya.
Setelah penumpasan kup Gerakan 30 September 1965
(G30S), Atase Militer (kini dinamakan Atase Pertahanan) di KBRI Moskow menyiarkan berita bahwa kup itu didalangi oleh PKI untuk menjatuhkan Presiden Sukarno (1901-1970). Dengan maksud akan menelanjangi para simpatisan G30S, disusunnya surat pernyataan setia kepada Bung Karno untuk ditandatangani oleh segenap mahasiswa. Perhitungannya: yang simpatisan G30S pasti menolak menandatangani, dan akan ketahuan. Ternyata, semua mahasiswa Indonesia di Uni Soviet (termasuk diri ini) menandatangani pernyataan itu.
Kemudian datanglah apa yang dinamakan Surat Perintah 11 Maret 1966 yang sampai sekarang belum dapat diketahui bagaimana isi asli yang sesungguhnya, tetapi dijadikan pangkal mula untuk menggulingkan Presiden Sukarno secara setapak demi setapak. Maka bagaimana dengan pernyataan setia yang barusan ditandatangani? Ada yang lincah saja melupakannya, termasuk Sang Atase Militer sendiri. Tetapi, beberapa yang lain, di antaranya juga diri saya, menganggap satu perjanjian yang telah ditandatangani itu mengikat.
Artinya, yang secara langsung dan konkrit mendorong kami masuk oposisi melawan Soeharto itu bukan satu kesadaran politik yang kiri, melainkan sekadar integritas menanggung konsekuensi penerimaan saya atas prakarsa wakil resmi TNI di Moskow yang menyodorkan pernyataan setia kepada Bung Karno itu, dan kesadaran kami sebagai warganegara RI yang merasa setia kepada kepala negara yang sah. Sedangkan antipati kami terhadap Soeharto mula-mula sekadar akibat penahanan Bung Karno, pelucutan sebagian kewenangan MPRS, dan kemudian penggulingan Bung Karno. Baru kemudian, itu diperkuat oleh kabar yang kami terima dari tanah air tentang kelaliman dan kekorupan Orde Baru.
Mahasiswa oposan di Moskow bergabung mendirikan perhimpunan mahasiswa tandingan yang, selain mencakup simpatisan PKI (baik yang pro-Moskow maupun pro-Beijing) dan yang “netral”, terdiri juga dari simpatisan PNI kiri, simpatisan Partindo, dan perorangan serta kelompok kecil independen yang tidak berorientasi kepada partai politik manapun, melainkan sekadar konsekuen mempertanggungjawabkan pernyataan setia kepada Presiden Sukarno yang pernah mereka tanda tangani. Kebetulan sebagian kelompok independen ini memilih saya menjadi wakilnya dalam pimpinan pusat perhimpunan oposan yang baru dibentuk.
Sebagai tindakan pembalasan atas pembentukan perhimpunan oposan itu, Atase Militer KBRI memaksa Duta Besar menyatakan paspor kami tidak berlaku. Jadi, setelah mendorong kami menandatangani pernyataan setia kepada President yang lalu mereka gulingkan sendiri, TNI c.q. Atase Militer di KBRI Moskow itu pulalah yang kini menelantarkan kami di balik tirai besi dalam keadaan tidak punya surat perjalanan yang sah untuk mengungsi ke tempat lain. KBRI dikabarkan mengedarkan daftar nama kami serta nomor paspor yang telah dicabut keberlakuannya itu kepada semua perwakilan diplomatik lain, memastikan jangan sampai kami menyelinap ke luar sebelum berlalunya masa berlaku paspor.
Sampai pada 1977 ketika kami berhasil mengungsi ke Berlin Barat walaupun dengan paspor yang tidak berlaku, selamai satu dasawarsa kami terpaksa menyambung eksistensi fisik dan mental di tengah wilayah negara adikuasa kubu sosialis itu dalam kondisi terisolasi sepenuhnya dari tanah air.
Di satu sisi, pikiran kami melonjak kian ke mari dalam kerangkengain batok kepala serupa musang terjebak dalam perangkap, menagih keterangan yang rasional untuk realitas irasional yang sedang mengamuk di tanah air, yang telah mengucilkan kami di kejauhan negeri salju dan es. Pokok-pokok seggala wejangan dan petuah yang pernah dibekalkan pada kami itu kami “kebut” bolakbalik: Demokrasi Terpimpin, Sosialisme ala Indonesia, Pancasila, khusus lagi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dan tak lupa juga: Nas-A-Kom, Gotong-Royong, New-Energing-Forces, dan seterusnya.
Tetapi selain kosakata vivere pericoloso (hidup berbahiya) yang baru waktu itulah kami rasakan makna sepenuhnya, tak ada di antara semuanya yang dapat memberi sepercik cahaya pelita di kelam malam, menyajikan sekadar penjelasan untuk segala sesuatu yang tak mungkin dijelaskan itu: air sungai yang merah dengan darah korban pembantaian, merajalelanya teror dan intoleransi, saling menghasut, pemusatan segenap kekuasaan di satu sumber otoritas sekadar bersandar pada argumen bayonet. Maka penjulukan keadaan itu dengan nama “Demokrasi Pancasila”
rasanya hanya bermaksud mencemoohkan rasio orang saja.
Di sisi lain, kami menghadapi pihak tuan rumah di Uni Soviet itu, yang bersikeras mendesak kami masuk ke organisasi yang khusus mereka sediakan untuk menampung orang Indonesia yang ditelantarkan oleh pemerintahnya ini, yang dinamakan Organisasi Pemuda Indonesia (OPI). Saya dan teman-teman sekelompok menolak masuk, karena kami takut tidak akan independen lagi. Perlu diketahui bahwa konstitusi Uni Soviet ketika itu menjamin luk perlindungan bagi orang asing yang ditindik oleh pemerintahnya semata-mata karena orang itu dianggapnya progresif. Sambil n’enolak kerja sama politik dengan mereka, kami perlu mencegah tuduhan bahwa diri kami tidak progresif dalam pengertian mereka.
Karena segala bekal ideologi kami ternyata tidak mencukupi lagi, kami asyik melahap buku-buku ilmu kemasyarakatan dan filsafat. Dan di negeri tirai besi itu, yang tersedia untuk kami dalami adalah yang MarxisLeninis. Mula-mula, tuan rumah pun bukan main senangnya melihat kami tekun mempelajari ideologi mereka, sehingga progresif-lah kami di mata mereka.
Tetapi, kami tidak berhenti dengan tulisan-tulisan Vladimir Lenin (1870-1924). Pada kami masih tersimpan konsep yang pernah dibekalkan Bung Karno. Lalu, dengan perantaran simpatisan PKI pro-Beijing sebelum mereka terpaksa mengungsi ke Tiongkok, kami memperoleh kitabkitab ajaran Mao Zedong (1893-1976) yang tak kurang asyik kami baca, Dihadapkan kepada rezim Orde Baru yang notabene kekuasaannya benar “lahir dari laras senapan” itu, sungguh meyakinkan bagi kami ajaran Mao Zedong bahwa untuk memulihkan kembali tata aturan yang adil dan berhukum pun tidak boleh sungkan-sungkan kita mengerahkan laras senapan.
Gairah kami mendalami pustaka dari Beijing itu jelas tidak menyenangkan pihak tuan rumah, tetapi mula-mula mereka resminya masih mengakui komunisme variasi Beijing itu progresif. Kemudian, kelompok pro-Beijing terpaksa mengungsi ke Tiongkok, bersama teman-teman yang mengikuti ajakan mereka. Tinggallah segelintir orang saja yang seperti kami ini menghadapi tekanan tuan rumah. Kami dulu juga diajak serius untuk ikut “hijrah” ke Beijing, tetapi secara sopan kami mengelak (kami bilang “mau berpikir dulu”). Di lain pihak, kami juga tetap menolak masuk OPI. Akhirnya pihak Soviet mengharuskan sebagian besar di antara kami ke luar Moskow, diisolasi satu-satu atau dua-dua di kota-kota lain yang berjauhan. Saya dipencilkan di kota Voronezh, sekitar 600 km ke selatan dari Moskow.
Dalam periode ini, kami melakukan pendekatan dengan mahasiswa Vietnam di setiap tempat, dan kami diterima dengan sangat ramah. Mereka netral, tidak memihak Moskow atau Beijing, tetapi sangat dinilai progressifrevolusioner oleh pihak Soviet. Sampai sekarang masih terkenang sikap bersahabat yang tulus dan akrab benar dari teman-teman Vietnam itu. Berkat itulah legalitas kami di Uni Soviet sebagai orang progressif dapat kami pertahankan terus. Secara ideologis, temari-teman itu tidak menuntut apa-apa dari kami. Cukup solidaritas kami terhadap perjuangan bangsai mereka, yang bagi kami sudah barang lumrah yang jelas dengan sendirinya. Baru setelah meruncingnya perselisihan antara Tiongkok dengan Vietnam pada 1976, kami perlu mencari-cari jalan keluar lain.
Kesadaran Revolusioner di Lingkungan Non-Revolusioner
Militansi revolusioner yang alamiah pada seorang pejuang itu tumbuh berangsur-angsur, sebagai reaksi kesadaran subyektif terhadap rangsang kondisi-kondisi obyektif lingkungannya. Lingkungan yang sama itu pun mengujinya secara kontinu, dan mengasah terus kekuatan batinnya. Boleh jadi, militansi yang demikian itu bisa mengarah selaras dan bisa pula berlawanan dengan apa yang ia maui. Tetapi, kita perlu menaruh hormat kepada si pengemban yang jelas seseorang yang kuat iman dan pendirian, yang bersedia memikul tanggung jawab dan konsekuensi dari pendiriannya.
Lain halnya pertumbuhan kesadaran revolusioner cangkokan yang muncul dalam ruang imajinasi penghuni asrama mahasiswa yang terpisah jauh dari segala pertentangan hidup, dan yang menyerap gelora derap revolusi semata-mata dari bacaan. Boleh jadi, yang demikian ini kemudian terpaksa berkecimpung dalam situasi real, di mana dia bisa berhasil dengan segala ilmu yang pernah diperolehnya, tetapi sangat mungkin juga bisa gagal, antara lain karena praktek ib. sering lain daripada yang diramal oleh teori. Tetapi, selepas dari ujian konkrit suatu perjuangan, kalau dia tekun membaca, lambat-laun cukup sampai menjadi cendekiawan. Kalau luas lagi dan sekaligus cukup mengkhusus bacaannya itu, mungkin malah sampai menjadi pakar. Tetapi, untuk menjadi pejuang revolusioner, semata-mata dengan belajar dari buku dan rajin berdebat kusir dalam lingkungan asrama mahasiswa itu, mustahil benar bisa langsung berhasil.
Kelompok kami asyik mendalami ilmu masyarakat dan teori-teori perjuangan kiri ifu sepenuhnya dalam keadaan terisolasi dari masyarakat di tanah air, semata-mata akibat kondisi yang telah dipaksakan terhadap kami oleh perwakilan setempat Orde Baru.
Ada satu hal yang turut membedakan kami dari nasib sementara sinyo-sinyo yang asyik mendiskusikan gelora revolusi di keterampilan kampus universitas yang lepas dari segala realitas kehidupan massa. Setelah kami dipaksa hidup seorang-seorang di tengah masyarakat Soviet, berjauhan dari kawan lain setanah air, kami berusaha keras untuk diterima oleh masyarakat setempat. Khusus misalnya di pabrik tenipat saya bekerja, saya tekun menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Supaya tidak ada alasan bagi otoritas untuk mencela saya di mata rekanrekan sepokerjaan dan buruh di pabrik itu.
Walaupun sebagai insinyur, tidak sungkan-sungkan saya melakukan pekerjaan otot yang berat-berat jika diperlukan. Termasuk aksi "turba" yang berulang setiap tahun untuk menyelamatkan panen di sekitar kota, yaitu kerja fisik yang sangat membebani tulang punggung ketika cuaca sudah memburuk di musim rontok, pun saya tiruti serajin-rajinnya. Selain untuk menggagalkan usaha otoritas menggambarkan kami sebagai anak-anak borjuis perlente kepada rakyat setempat, itu juga memaksa kami berkecimpung langsung di tengah kehidupan rakyat pekerja dengan segala konsekuensi badaniah.
Perhitungan kami: kalau otoritas sampai menindak kami, akan sulitlah mereka “menjelaskan” tindakan itu kepada anak negeri mereka sendiri, rakyat setempat. Dan memang, dari pengalaman saya delapan tahun diisolasi di Voronezh, handai taulan Rusia teman bergaul di pabrik kimia itu ramah benar menerima saya sebagai rekan sekerja, dan banyak membantu mengatasi berbagai masalah kehidupan sehari-hari.
Bersamaan dengan itu, realitas hidup yang langsung kami hadapi itu adalah kondisi konkrit di Uni Soviet. Tantangan yang kami rasakan dari pihak otoritas Uni Soviet turut “menggembleng” kami sebagai orang oposan. Ironinya: bukan oposan melawan Orde Baru, melainkan oposan terhadap otoritas Soviet. Walaupun demikian, tak ada pada kami satu tujuan untuk menumbangkan negara Soviet, atau pun membantu menumbangkannya. Walaupun ada saja usaha dinas “yang berwajib” Uni Soviet untuk diam-diam memprovokasi kami ke arah itu—mungkin agar mudah menindak dan mengusir kami—tak ada seorang pun di antara kami yang sampai terjebak. Ini bukan karena kami terlalu lihai berkonspirasi, melainkan sekadar karena kami kebetulan memang tidak cenderung kepada perbuatan yang diprovokasikan itu.
Dengan demikian, situasi kami serba ganjil benar. Di satu pihak, besar hasrat kami menyumbang kepada perjuangan oposisi yang melawan Soeharto dengan Orde Barunya, tetapi kami terisolasi sepenuhnya dari tanah air. Di lain pihak, kami setiap hari menghadapi pengawasan total dan pembatasan kebebasan bergerak, tetapi kami tidak melakukan kegiatan yang langsung melawan mereka, selain melakukan satu perlawanan ideal yang terpendam di dalam kalbu kami masing-masing.
Dengan segala pembatasan itu, kami tetap leluasa membaca dan belajar, mendalami berbagai ilmu tanpa campur tangan luar. Setiap usaha pihak berkuasa untuk mempengaruhi kami secara ideologis itu terbentur pada prayudisi subyektif kami terhadap mereka.
Jadi, watak unik situasi kami itu ada lagi satu: kami bebas belajar Marxisme-Leninisme di negeri “embah” komunisme sambil kebal benar terhadap setiap pengaruh ideologis dari pihak mereka. Kami memanfaatkan segala fasilitas yang tersedia di sana untuk mempelajari itu, tetapi menolak dan mengelakkan setiap upaya mereka untuk menggurui kami secara langsung.
Sikap bebas mandiri kami terhadap pengaruh ideologis otoritas Soviet itu menjamin kemampuan kami untuk tetap obyektif menyaksikan dan menilai realitas perkembangan dalam negeri di negara adikuasa sosialis itu justru pada periode sistem ekonomi dan politiknya mendekati sekarat. Teori Marxis-Leninis yang kami pelajari itu dapat kami bandingkan terus dengan praktek konkrit di negeri itu dengan segala kekurangannya. Tak cukup dengan itu, masukan terus-menerus berupa material propagandistis dari Tiongkok membuka terus mata kami terhadap setiap cela Uni Soviet, sedangkan banjir propaganda Soviet yang siang malam menggenangi setiap ruangan kami tak hentinya mewaswaskan kami terhadap segala kekurangan variasi Tiongkok dalam pelaksanaan ideologi yang pada dasarnya sama itu.
Tetapi penelaahan yang kritis terhadap setiap gejala itu terjadi tidak saja berkat penelitian dengan teropong pihak lawan. Tidak jarang, bahan propaganda dari pihak yang bersangkutan itu sendiri yang menelanjangi diri. Karena kami sendiri dalam kehidupan sehari-hari bisa membandingkan propaganda di Uni Soviet dengan kenyataan di negeri itu, maka tentu tidak mengherankan kalau “penelanjangan diri” itu sering kami lihat dalam propaganda Soviet. Tapi, dalam propaganda dari Tiongkok pun pernah juga kami alami yang demikian. Misalnya, walaupun di dalam hati saya cukup ragu akan kebijakan penggelaran Revolusi Kebudayaan Proletar dengan teror Pengawal Merahnya di Tiongkok waktu itu, kami masih juga menghibur diri: mungkin kesan itu sebagian akibat pemalsuan propaganda Soviet. Sampai pada satu hari sebelum saya dikucilkan ke Voronezh, di Kedutaan Besar Tiongkok di mana kami diundang, dipertunjukkan film yang antara lain menunjukkan rapat raksasa di Lapangan Tien An Men, yang pembicara utamanya Lin Biao (1907-1971).
Begitu melihat tokoh ini bergerak dan berpidato, saya pun sadar: orang ini cuma gentong kosong dan penjilat. Kalau Mao Zedong mempercayainya dengan tugas memimpin Revolusi Kebudayaan Proletar, berarti Mao sudah kehilangan sifat kepemimpinan yang dulu-dulu. Hanya teman terdekat saja yang saya beri tahu kesan saya. Tetapi, mulai saat itu bulatlah tekad saya untuk mencegah kawan-kawan sekeloinipok tersedot oleh kecenderungan mengungsi ke Tiongkok. Secara politik, saya tetap mementingkan prinsip Poros Jakarta-Beijing. Tetapi, dalam hati jelaslah: kalau pada satu hari saya bisa atau harus meninggalkan Uni Soviet, maka tempat mehcari perlindungan harus bukan di Timur, melainkan di Eropa Barat, walaupun masih gelap benar gambaran bagaimana itu bisa dilakukan.
Sungguhpun tampaknya sudah begitu lengkap aneka kesempatan untuk mempelajari segala suatu dari berbagai sudut yang saling mengisi itu, ternyata belum lengkap juga. Ini baru kami sadari setelah akhirnya berhasil mengungsi ke Berlin Barat pada 1977. Rahasia yang menjadi kunci keberhasilan itu: ternyata, penumpang kereta api yang turun di stasiun Zoo di Berlin Barat ketika itu tidak diperiksa paspornya! Begitu mengetahui itu, kami mengatur pengungsian kolompok kami ke sana, untuk kemudian meminta suaka.
Lima tahun pertama di Barat, iklim liberal dunia bebas belum dapat kami cecap benar, karena kami masih dalam proses melamar surat suaka dan sibuk menanggulangi berbagai rintangan birokrasi. Secara mental kami tetap di “bawah tanah”. Selain bahwa selama proses itu kami kena tahanan kota, Berlin Barat itu pun masih kota dalam kepungan, sedangkan perspektif masa depan tetap diselubungi kabut. Jika ditolak, kami mesti siap mencari negeri lain untuk tempat berlindung, dan itu tanpa memiliki paspor yang berlaku. Mustahil bisa berhasil dengan jalan-jalan yang seratus persen legal.
Bersua dengan Induk Ilmu-Ilmu
Setelah proses pelamaran suaka selesai, barulah kami dapat bernapas agak lega dan berpikir leluasa. Bersamaan dengan itu, gambaran dunia yang semula kami sangka sudah kami kenal baik itu ternyata memapar kembali dalam wujud yang baru sama sekali, mencerahkan kemelut lipatan otak, seakan-akan alam semesta mekar kembali.
Im bukan kiasan yang dibuat-buat untuk menghibur diri, atau menghibur pembaca. Setelah berkecimpung dengan bebas dalam alam pikiran yang merajalela di dunia Barat itu, saya mencapai satu kesimpulan yang aneh benar dan tak pernah saya sangka-sangka sebelumnya. Walaupun sejak dulu saya sudah sadar bahwa materialisme dialektis sebagai dasar filosofis ajaran Marxisme-Leninisme diterapkan dengan sangat tidak konsisten dalam ajaran konkrit komunisme dan pelbagai variasi praktek politiknya di masa itu, sungguh tak terduga-duga kesimpulan yang saya peroleh di Barat ini. Lambat-laun makin gambling bagi saya bahwa pengejawantahan politik materialisme dialektis yang paling konsekuen sebenarnya adalah demokrasi liberal!
Tetapi, untuk dapat menerangkan hal ini dengan lebih jelas, perlu terlebih dahulu saya menerangkan pokok-pokok materialisme dialektis. Untuk itu saya akan kembali ke masa ketika saya belajar di Uni Soviet, ke periode sebelum Orde Baru.
Sejujurnya saya mesti bersyukur pernah belajar khusus di Uni Soviet, dan bukan hanya karena sempat dipaksa Orde
Baru bersentuhan dengan Marxis-Leninisme. Khusus di Uni Soviet, dalam dasawarsa 1960-an timbul kecenderungan tidak membatasi penerapan materialisme dialektis pada soal-soal sejarah, politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan saja; melainkan memanfaatkannya pada semua bidang ilmu pengetahuan, termasuk ilmu alam dan eksakta. Artinya, walaupun orang umumnya berkenalan dengan materialisme dialektis khusus dalam aspek sosial dan politiknya, saya mendapat kesempatan unik untuk mengenalnya dari aspek lebih universal, sebagai ajaran filsafat umum, bahkan sebelum 1965. Dalam pandangan materialisme, di kleinya
L’autin pandangan materiansme dialektis, filsafat dianggap sebagai induk semua cabang ilmu pengetahuan. Apa maksudnya, ilmu yang menjadi “induk” ilmu-ilmu lain itu? Misalkan, dalam satu bakul kita simpan dua buah mangga, kemudian kita sertakan tiga buah mangga lagi, maka isi bakul menjadi lima buah mangga. Kalau bukan mangga yang kita taruh, melainkan manggis, maka setelah kita letakkan dua buah, dan kemudian kita tambah tiga buah lagi, maka berjumlah lima juga manggis di bakul itu. Jadi, kalau perhitungan mangga dan perhitungan manggis itu bisa kita namakan hitungan primitif, maka ilmu berhitung yang mengajar bahwa 2 + 3 = 5 itu bisa kita anggap "induk" segala cara primitif itu. Karena, bagi ilmu berhitung, tak soal apakah 2 dan 3 itu menyatakan berapa mangga, manggis, duku, durian, semut, pelanduk, ataupun gajah, jumlah bersamanya akan 5 juga.
Kalau mobil Pak Ali menempuh perjalanan dari A ke B yang berjarak 700 km dalam 10 jam, maka kecepatan rata-rata mobilnya K = 700/10 = 70 km/jam. Kalau Kak Bagong menempuh perjalanan yang sama dalam 7 jam, maka kecepatan rata-rata mobilnya K = 700/7 = 100 km/jam. Dengan aljabar bisa disimpulkan bahwa kecepatan diperoleh dengan rumus K = x/y, di mana x adalah jarak yang ditempuh, dan y adalah waktu yang berselang ketika menempuh jarak itu. Tapi tidak selesai di situ. Kalau x itu kita anggap selisih potensial listrik sekian volt yang dipasang pada tahanan, dan y kita anggap sekian olun tahanan itu, maka rumus K = x/y itu pun menghasilkan jumlah amper arus listrik yang akan melalui tahanan itu. Misalnya, kalau pada tahanan 100 ohm kita pagang selisih potensial 200 volt, maka akan beralir arus listrik sebesar 200/100 = 2 amper. Jadi, ilmu aljabar selangkah lebih abstrak dibandingkan dengan ilmu berhitung, yaitu menyimpulkan hasil hitungan 700/10, 700/7, dan 200/100 itu dalam satu rumus K = x/y.
Nah, yang dimaksud dengan pengertian bahwa filsafat adalah induk segala cabang ilmu pengetahuan itu justru penempulan jalan dari yang konkrit menuju yang lebih abstrak demikian. Ilmu filsafat dipandang sebagai puncak seluruh proses abstraksi, selhingga filsafat haruslah mewujudkan “saripati” segala bidang ilmu pengetahuan yang ada.
Kalau filsafat merupakan induk segala ilmu pengetahuan, maka pada setiap bidang pengetahuan, bahkan pun yang serba baru, pengetahuan filsafat haruslah membantu sarjana peneliti bidang baru itu untuk lebih fasih menguasai bahan penelitiannya. Ada segi-segi tertentu pada sasaran penelitiannya itu yang mestinya sudah dapat diduga saling hubungannya; dan kalau pen s-tahuan tentang hal itu mengandung ketimpangan-ketimpangan tertentu, kita sudah sadar sebelumnya bahwa pengetahuan kita dalam bidang tertentu itu memang belum lengkap. Kita bisa mencari kekurangannya, dan sering bisa menaksir sebelumnya, ke arah mana kita harus mencari untuk melengkapi pengetahuan kita.
Walaupun hal ini sesungguhnya cukup gambling, tidak semua orang akan menyetujuinya. Terutama sepanjang abad ke-20 berkembang berbagai jurusan filsafat yang condong mempersempit bidang kajiannya; dan ada juga jurusan yang menganggap tujuan filsafat adalah mencari perumusan tuntas seperti dalam ilmu eksakta, sehingga akhirnya dapat menemukan rumus mutlak alam semesta. Jurusan yang disebut pertama sesungguhnya tidak menimbulkan problem, karena, dalam pandangan materialisme dialektis, segala sesuatu mempunyai banyak segi, dan tidak ada salahnya kalau orang mencurahkan perhatian khusus kepada salah satu segi konkrit. Yang dianggap keliru hanyalah kalau satu segi konkrit itu lalu dianggap satu-satunya yang benar.
Hanya jurusan filsafat yang mencari perumusan mutlaklah yang bertentangan benar dengan materialisme dialektis. Kenapa demikian halnya baru akan jelas kalau kita sudah mendapat gambaran yang lebih terinci tentang apa itu mererialisme dialektis. Tentu tidak mungkin saya memadatkan filsafat materialisme dialektis sedemikian rupa supaya muat dalam artikel ini sehingga terpaksa saya men20 cukupkan diri dengan risalah umum saja. Tetapi, kesulitannya lebih serius daripada itu. Dialektika, yang menjadi metode filosofis ajaran materialisme dialektis, tidak dapat dipelajari begitu saja dengan sekali kursus seperti halnya logika formal, yang merupakan metode lazim dalam ilmu pengetahuan umumnya. Saling hubungannya tidak konkrit seperti hubungan mekanis yang berkepastian sebagaimana kita kenal dalam logika formal. Karena itu, setelah mengenal prinsip-prinsip dasarnya, diperlukan pengalaman baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berbagai bidang pengetahuan, untuk lambat laun “menguasai” dampak prinsip-prinsip dialektika atau logika dialektis itu.
Logika dialektis mula-mula ditanggap “aneh”. Yang sering dipakai orang untuk menganalisis persoalan hidup seharihari adalah logika formal. Tetapi, kemudian tampak betapa di dunia ini ada banyak hal yang seakan-akan “tidak logis”. Sesungguhnya, hal-hal yang dirasakan tidak logis itu biasanya hal-hal yang saling berhubungan dialektis. Unsurunsur dialektis itu umumnya masuk menjadi bagian “pengalaman hidup” seseorang yang sudah cukup berusia, tanpa disadari olehnya bahwa itu adalah “dialektika”. Bahkan dalam pepatah dan pantun rakyat pun tak jarang ada benang dialektis menelusur:
Di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengah hutan jati. Di sini bingung, di sana bingung, sama-sama sejantung sehati.
Atau:
Pura-pura tidak tahu belum ditanya sudah mau ....
Memang dalam pergaulan lelaki dan perempuan, juga tua dan muda, perorangan dan kelompok, dan banyak lagi hal lain dalam kehidupan seharian, sering didapatkan gejala yang gambling tapi sekaligus kelihatan “tidak logis”. Terlebih lagi perkembangan-perkembangan yang berlangsung sebagai satu proses berangsur-angsur yang dikendalikan oleh timbang-terima di antara individu-individu yang memiliki pandangan dan kepentingan masing-masing, yang sering berupa paradoks dan melalui proses penyelesaian suatu pertentangan atau konflik, atau serangkaian transformasi dari satu pertentangan ke pertentangan lain. Tak lepas dari itu juga berbagai rupa dampak-balik seperti tergumbar dalam riwayat Abu Nawas yang bersuka-ria sewaktu sedang susah-susah mendaki gunung, karena terbayang keringanan kelak ketika menuruni lereng kembali, dan kemudian menangis tersedu sewaktu enak-enak turun ke lembah, karena niscaya nanti harus bersusah-payah naik ke atas kembali.
Tidaklah kebetulan bahwa perkembangan-perkembangan demikian juga mendapat perhatian para filsuf sejak zaman purba. Maka berkembanglah pandangan-pandangan tentang hal-hal yang paradoksal dan dialektis pada filsuf-filsuf kuno baik di Yunani, misalnya Heraklitos (540480 sM), Parmenides (515-445 sM), Zeno (490-430 sM), maupun di Tiongkok, umpamanya Hui Shi (380-300 sM), Li Zhi (1527-1602), dan filsuf-filsuf aliran Mojia dan Mingjia, dan di India, yakni filsuf-filsuf aliran Samkhya (mulai abad ke-6 atau ke-5 sM), atau filsuf Buddhis Nagarjuna (150-250).
Tidak mengherankan bahwa hubungan-hubungan dialektis juga diteliti oleh filsuf-filsuf Timur Dekat periode kekhalifahan Islam. Misalnya, Abu Yusuf Yakub al-Kindi (801- 873) yang memperhatikan bahwa untuk mengenali kebenaran yang dicari haruslah pertama-tama menemukan sebab, sedangkan sebab sesuatu dan kemantapannya terletak pada kebenarannya. Begitu juga ditelitinya pertentangan antara kejadian dan kehancuran, serta kaitan antara keduanya, yang dianggapnya sebab hakiki keadaan dan letak serta keberaturan benda-benda di alam semesta. Dalam karangan tertentu, al-Kindi bahkan menghampiri pengertian sifat dwitunggal kebenaran.
Akhirnya, di Eropa zaman industri, dalam karya para filsuf pun timbul unsur-unsur dialektis dan memantap dengan triwacana “tesis-antitesissintesis” yang muncul sebagai perincian sistematis tentang dialektika oleh filsuf Jerman Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), khususnya dalam Grundlinien der Philosophie des Rechts (Garis-Garis Besar Filsfat Hukum) dan Die phanomenologie des Geistes (Fenomenologi Ruh). Tetapi, skema tersebut sudah muncul sebelumnya dalam karya Johann Gottlieb Fichte (1762- 1814). Grundlage der gesammten Wissenschafislehre (Asas Segenap Ajaran Ilmu Pengetahuan), dan kemudian dalam karya Karl Maix, Das Elend der Philosophie (Kemiskinan Filsafat), bab ke-2, pasal 2.
Selain itu, dialektika tentu juga mendapat perhatian alimulama dan ahli teologi berbagai agama. Selain pada mereka yang menganut agama Hindu dan Buddha, unsur-unsur dialektika dapat juga kita lihat pada ulama Islam, terutama dari aliran Muktazilah, dan dalam batas tertentu juga pada penganut aliran sufi. Agama Kristen pun tidak ketinggalan, sampai-sampai dalam setengahan pertama abad ke20 di Eropa muncul aliran “teologi dialektis” dalam Kristen Protestan.
Keahlian militer pun tidak lepas dari masalah-masalah dialektis, terutama dalam hal saling-hubungan antara kualitas (mutu) dan kuantitas (jumlah). Soal tersebut menjelujuri seni berperang panglima-panglima tersohor sepanjang sejarah. Tetapi karena sudah tiga dasawarsa bersejang sejak saya membaca uralian tentang hal itu, pelbagai detailnya sudah tidak begitu segar dalam ingatan saya, dan hanya gambaran umumnya yang saya ingat. Sayang, pustaka yang saya miliki tentang pokok itu dulu hilang sewaktu saya mengungsi ke Barat.
Iskandar Agung (356-323 sM) pernah mengalahkan balatentara Persia yang berkali-kali lebih besar jumlahnya melalui pembagian kekuatan sedemikian rupa: sebagian besar kekuatan dipusatkan di satu sayap, sedangkan barisan tengah dan sayap lain cuma cukup untuk menahan posisi saja, sementara sayap kuatnya membobolkan pertahanan lawan dan mengitar ke belakang formasi mereka.
Satu contoh amat gambling tentang hubungan dialektis antara kualitas dan kuantitas dapat kita jumpai dalam penggambaran Napoleon Bonaparte (1769-1821) saat menghadapi pasukan Mamluk di Mesir, yang terkenal sebagai pasukan berkuda yang tiada taranya. Ketika ditanya bagaimana kavaleri Prancis berhasil menghadapi bahkan mengalahkan pasukan Mamluk itu, Napoleon menjawab bahwa itu berkat disiplin mempertahankan formasi tempur. Katanya: 10 Mamluk unggul terhadap 30 kavaleri Prancis, 300 Mamluk dengan 300 kavaleri Prancis kira-kira sama kuat, sedangkan 3.000 Mamluk kalah oleh 1.000 kavaleri Prancis. Dalam jumlah kecil, yang menentukan adalah keunggulan pribadi setiap anggota pasukan. Dalam jumlah besar, yang menentukan adalah disiplin masing-masing anggota pasukan untuk menjaga formasi tempur. Karena ingatan saya sudah agak remang-remang, boleh jadi angka-angka tepatnya tidak seperti yang termaktub di atas, tetapi gambaran dan kesimpulan umumnya benar begitu.
Pendek kata, dialektika bukanlah suatu hal baru, dan bukan penemuan orang komunis. Karl Marx (1818-1883) dan Friedrich Engels (18201895) pun sekadar menerapkan dialektika Hegel dalam penelaahan hubungan antara “keadaan” dan “kesadaran”, khususnya hubungan antara keadaan tenaga produksi dan kesadaran sosial, sehingga timbul pernyataan kondisi ideal sebagai cerminan dari kondisi material, kemudian pembuktian keobyetifan materialisme dengan bersandar pada praktek.
Karena orang komunis mengaku menerapkan metode dialektis secara konsekuen, maka timbullah syak wasangka di kalangan yang antikomunis terhadap dialektika. Menurut penglihatan saya, penerapan dialektika dalam doktrin komunis yang memiliki berbagai variasi itu sesungguhnya mengandung cukup banyak hal yang tidak konsekuen, sebagaimana nanti akan saya telaah secara tersendiri. Lepas
dari itu, sejauh penglihatan saya, tampaknya orang komu25 nis atau yang dulu menganut doktrin komunis itu sendiri dewasa ini mempelajari kembali pokok-pokok doktrin itu secara kritis.
Tetapi, syak wasangka terhadap materialisme dialektis yang keburu dianggap “doktran komunis” itu tidak saja mengakibatkan pelalaian terhadap aliran filsafat tersebut di dunia Barat, tetapi juga melahirkan semacam fobia terhadapnya pada rezim-rezim yang menganggap diri antikomunis. Namun, karena kami sudah memahami sejarah perkembangan metode dialektika, dapatlah dibayangkan betapa geli kami dulu sewaktu MPRS yang dikuasai Orde Baru menetapkan pelarangan atas materialisme dialektis itu.
Kejadian paling menggelikan kami waktu itu ackulah satu episode dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) yang mengadili mantan Menteri Luar Negeri Subandrio (lahir 1914). Ketika dituduh pernah menganjurkan penerapan dialektika, beliau menangkis bahwa dialektika yang dimaksudkan waktu itu bukan dialektika Marx, melainkan dialektika Hegel. Oleh hakim militer, jawaban ini ditertawakan dan ditolak. Kalau tidak salah ingat, sidang ini diberitakan secara lengkap dalam surat kabar Berita Yudha (yang waktu itu kami masih terima), yang bukan kali itu saja secara tidak sadar menelanjangi Orde Baru di mata dunia. Walaupun kami sudah maklum sebelumnya, bahwa Mahmilub itu hanya satu alat untuk mengabsahkan kesewenang-wenangan Orde Baru terhadap tokoh pemerintah sebelumnya, tetapi baru saat itulah kami mendapat pameran yang begitu terang tentang “kedunguan” Orde Baru yang benar-benar memalukan
(terlepas dari soal penerapan hukum secara retroaktif oleh Mahmilub itu—yang belakangari ini bahkan oleh pembela status quo Orde Baru sendiri dihebohkan tidak sah—karena selama Subandrio menjadi menteri luar negeri ketetapan MPRS yang melarang materialisme dialektis pun belum aca, apialagi yang meliarang sekadar dialektika saja).
Dalam situasi sekarang pun, di beberapia kalangan tampaknya ada sikap waswas terhadap cendekiawan kiri yang dikhawatirkan memiliki bekal pengetahuan yang unggul, sehingga dalam perdebatan dirasakan lebih “pintar ngomong”. Kesan demikian agaknya bersumber dari kenyataan bahwa berbagai konsep dan pikiran kiri umumnya tidak lepas dari cara penglihatan yang dialektis. Jadi, kalaupun orang kiri yang bersangkutan itu sendiri belum pernah mempelajari filsafat dialektis, tetap saja, sedikitsedikit, tanpa sadar ia memperlihatkan sikap dialektis dalam berargumentasi, karena hal itu sedikit-banyak sudah mendarah-daging dalam gagasca-gagasan kiri. Dapat dibayangkan betapa lawannya merasa “dianak-tirikan”, atau bahwa jalan perdebatan itu tidak adil baginya.
Karena itu saya pikir akan berguna sekali kalau khalayak ramai dari segala aliran politik dan agama sama-sama mendapat akses bebas kepada asas-asas materialisme dialektis, selingga tidak lagi perlu merasa kalah siasat atau “minder” menghadapi argumentisi cendekiawan kiri. Boleh jadi, asal mula pelarangan materialisme dialektis oleh Orde Baru tiadai lain karena pengalaman pahit atasan-atasan militer yang merasa kalah debat dengan politikus kiri.
Sebelum menelaah asas-asas materialisme dialektis, kita perlu memperhatikan perbedaan antara logika dialektis dan logika formal (analitis). Logika formal memberi jawabanjawaban tepat dan konkrit, sedangkan logika dialektis tidak pernah memberi jawaban yang berlaku mutlak. Untuk dapat menerapkan logika formal diperlukan keterangan awal yang dianggap benar; dari sejumlah praanggapan yang dinyatakan benar itulah, dengan memakai rumus-rumus logika formal, dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan yang bermakna mutlak pula. Tanpa praanggapan itu tidak mungkin dicapai satu kesimpulan. Sesungguhnya, logika formal tidak menciptakan pengetahuan baru, melainkan sekadar menjabarkan suatu pengetahuan yang sudah tersembunyi secara laten dalam praanggapan itu menjadi pengetahuan yang nyata.
Persis seperti dalam ilmu aljabar, kalau misalnya kita tahu bahwa 2x + 4 = 10 (si A dan si B menaruh jumlah mangga yang sama ke dalam bakul, dan setelah si C kemudian menaruh 4 buah lagi, isi bakul itu pun sebanyak 10 buah mangga; berapa buah mangga ditaruh oleh si A?). Untuk menjabarnya, kita pakai peraturan bahwa bagian kiri dan kanan satu persamaan boleh ditambahi atau dikurangi jumlah yang sama. Untuk menyederhanakan bagian kiri, dilakukan pengurangan dengan bilaingan 4, maka bagian kanan pun harus dikurangi bilangan yang sama: 2x + 4 - 4 = 10 - 4; jadi, 2x = 6. Sekarang kita tinggal memakai peraturan bahwa kiri dan kanan suatu persamaan boleh dikalihan atau dibagi dengan jumlah yang sama. Maka mari kita bagi
dengan 2: jadi, 2x 2 = 6/2; artinya, x = 3. Dari praangga28 pan yang tepat, 2x + 4 = 10, telah kita peroleh keterangan yang tepat pula: x = 3. Tetapi kepastian ini sudah terpendam dalam praanggapan semula. Jika praanggapan itu keliru. maka hasilnya pun akan keliru. Begitu juga tanpa tahu isi bakul itu persis 10 buah, dan cuma tahu bahwa isinya banyak, maka kita juga tidak akan bisa memastikan berapa tepatnya jumlah mangga yang dimasukkan oleh si A
Dalam telaah materialisme dialektis tidak ada kepastian demikian. Kalaupun diketahui bahwa si A dan si B masingmasing menaruh 3 buah mangga di bakul itu, dan si C menaruh 4 buah, maka itu belum pasti berarti bahwa bakul itu kemudian berisi 10 buah mangga. Siapa tahu, dasar bakulnya bolong, ada dua buah mangga bosok, sehingga tinggal 8Mungkin juga, selain memasukkan ke dalam bakul, si A, B, dan C itu juga mengambil barang satu-dua buah untuk dimakan. Apalagi kalau ada rekannya yang kita namakan si D, yang dating diam-diam menaruh dan atau mengambil beberapa buah.
Dalam kehidupan nyata, kita ingat riwayat kapal Titanic yang konon tak bisa tenggelam itu. Jangan terburu kita cela insinyur-insinyurnya. Menurut teori, kapal Titanic benar-benar dirancangkan dan dibangun sedemikian rupa sehingga boleh dipastikan tidak akan tenggelam oleh terpaan badai sedahsyat apa pun. Tetapi sayang, di dalam buku instruksi untuk insinyur pembangunan kapal tidak sempat diisyaratkan bahwa kapal itu oleh nakhodanya bakal berpapasan dengan gunung es terapung. Begitu juga mustahil insinyurnya bisa menerka bahwa perusahaan mungkin akan mengalami kekurangan dana, sehingga untuk lambung kapal bagian bawah yang tidak kelihatan barangkali hanya digunakan besi baja berkualitas rendah, yang kalau terkena suhu dingin akan menjadi getis sehingga mudah retak atau koyak. Siapa tahu, kalau mutu bajanya sesuai dengan proyek asli, biar menyerampangi gunung es pun lambung kanannya tidak sampai kerobak dari haluan sampai buritan, melainkan sekadar bocor terbatas pada satu-dua kompartemen, sehingga tidak sampai tenggelam. Maka, salahkah insinyur-insinyur itu? Tapi, kok ya akhirnya tenggelam juga?
Contoh-contoh itu semata-mata saya maksudkan untuk memberi gambaran betapa berbedanya satu perihal bila disoroti dengan logika formal dan bila disoroti dengan logika dialektis. Dalam sorotan logika formal, segala sesuatu bersifat pasti, atau berada dalam batas-batas yang telah ditetapkan. Kalaupun hal atau jumlah sesuatu itu tidak tegas, maka ada ukuran statistik berupa angka yang jelas. Juga kalau memperhitungkan ancang-ancangan yang menurut-sertakan faktor kebetulan, perlu taksiran konkrit mengenai besarnya faktor kebetulan itu. Orang hanya menurutkan saling-hubungan yang telah diketahui relevansinya ke dalam perhitungan, atau mengisyaratkan perkiraan dalam batas-batas konkrit untuk mencadangkan kemungkinan adanya faktor yang belum diketahui. Seluruh gejala itu seakan-akan diisolasi dari dunia selebihnya, sehingga seluruh jagad’menciut dan manunggal pada satu bakul berisi sepuluh buah mangga, atau pada pelayaran yang tak mengenai perjumpaan kapal dengan gunung es, atau pembangunan kapal yang buta akan kongkalikong perusahaan untuk menghemat dana.
Dalam sorotan logika dialektis, yang tampak adalah sebaliknya. Segala sesuatu mengalir terus, bebas berubah, dan tak lepas dari segala sesuatu di sekitarnya, yang kita kenal maupun tidak. Pada dasarnya tidak diketahui apakah tiba-tiba ada meteorit jatuh menimpa rumah tempat bakul itu diletakkan, dan mangga yang entah masih bersisa berapa itu terbakar habis, lenyap bersama bakulnya dan seluruh rumah. Demikian juga tidak dikecualikan kemungkinan pengiritan dana secara sangat ketat sehingga kualitas mesin menjadi kurang memadai, dengan akibat kapal itu sudah mogok sebelum bertemu gunung es, dan akhirnya selamatlah semua penumpang bersama awak dan nakhoda.
Tetapi yang penting kita catat dulu: walaupun kedua metode tersebut berlawanan benar, tidak berarti kita harus memilihi, mana yang “benar” dan mana yang “salah”. Kedua metode itu berjajaran satu sama lain, menetapkan syarat penerapan yang berlainan dan sasaran yang berlainan, sehingga saling mengisi. Sesungguhnya, relasi antara logika formal dan dialektika dapat kita jadikan contoh tentang saling berhubungannya dua hal yang berlawanan, sesuai dengan asas dasar materialisme dialektis sebagaimana akan saya coba terangkan nanti. Sekaligus pada contoh ini tampak pula watak metode dialektika yang tidak memutlakkan apa pun. Bahkan metode dialektika itu sendiri pun tidak mutlak, melainkan sekadar berjajaran dengan logika formal yang turut dimanfaatkan sebagai alat analitis.
Hukum Kesatuan dan Pertentangan
Materialisme dialektis pada dasarnya adalah perpaduan prinsip materialisme sebagai sendi gnoseologis (ilmu pengenalan) dengan dialektika sebagai metode filsafat (cara beranalisis). Secara lebih terinci, pokokpokok materialisme dialektis sebagaimana dikembangkan dalam karyakarya Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin dapat dirinci sebagai berikut:
Pertama-tama, materialisme mempersatukan teori tentang budi akal (pikiran) serta hukum-hukum rasio—yaitu logika formal dan logika dialektis—dengan teori pengenalan (gnoseologi) yang bersandar pada anggapan keobyektifan dunia material (artinya, anggapan bahwa dunia material bukanlah satu pembayangan subyektif) yang diuji dalam praktek. Proses pengenalan dunia material oleh satu pengetalhuan ideal yang menjadi cerminan subyektif atas dunia obyektif itu sendiri digambarkan sebagai satu proses dialektis, sehingga teori pengenalan itu sendiri merupakan penjelmaan materialisme dialektis.
Kemudian, materialisme dialektis merumuskan hukum perubahan kuantitas menjadi kualitas, saling berikatannya kedua kutub yang berlawanan itu dan pengidentikan kutub yang satu dengan kutub yang berlawanan apabila perentangannya mencapai titil. paling ekstrim; perkembangan segala hal melalui pertentangan dan pembatalan kebatalan (Jerman: Negation der Negation) yang sesungguhnya sudah diungkap secara lebih lengkap dalam karya-karya Hegel.
Prinsip dasar dialektika dapat juga dirumuskan sebagai hukum kesatuan dan pertentangan aspek-aspek yang berlawanan. Setiap hal memiliki dua aspek/segi/wajah yang berlawanan satu sama lain, yang sekaligus terpadu satu dan tak terpisahkan satu dengan yang lain, melainkan mencerminkan satu hakikat yang sama, dan saling memengaruhi sedemikian rupa sehingga interaksi di antara keduanya menyebabkan dan menentukan segala gerak atau perubahan atau “riwayat sejarah” pelbagai hal-ihwal.
Maka tidaklah mungkin materialisme dialektis merupakan ideologi ateis fundamental seperti banyak didengungkan oleh kalangan antikomunis—dan bahkan oleh sebagian orang komunis sendiri. Pada dasarnya, filsafat ini menggolongkan semua “diri zat-halus” ke dalam kelas “ide” yang sebenarnya tidak ditolak keberadaannya, namun sekadar dianggap bukan pendahulu materi melainkan didahului oleh materi. Tetapi masalahnya tidak selesai di situ. Akibat prinsip dialektis itu, maka prinsip materialis pun tidak tampil secara mutlak dalam materialisme dialektis seperti dalam aliran humanisme. Kedua kutub dalam satu perhadapan dialektis itu selain bertentangan satu sama lain sekaligus berikatan erat satu sama lain, merupakan satu kesatuan, bahkan saling bertukar tempat. Artinya, kalaupun materi mendahului ide, pasti ada titik pandangan tertentu di mana bisa ternyata bahwa ide mendahului materi. Lepas dari itu, akibat teori pencerminan yang menggambarkan ide sebagai cerminan hubungan-hubungan material, maka segala konsep "makhluk halus" dalam agama mana pun perlu diartikan sebagai cerminan kenyataan real dalam kesadaran penganut agama bersangkutan.
Dalam metode dialektis, segala sesuatu itu tidak pernah disoroti semata-mata dalam satu keadaan kejat dan terisolasi pada saat terteitu dalam situasi atau kondisi tertentu. Segala sesuatu berhubungan satu sama lain, dan saling hubungan ini bersifat universal. Artinya, kalau kita lihat ada A, B, dan C, maka itu tidak sama dengan kalau kita melihat A, lain kali melihat B, kemudian kapan-kapan melihat C. Pada kejadian di mana ketiganya tampak bersamaan, maka selain ada A, B, dan C itu sendiri ada juga saling hubungan antara masing-masing unsur itu.
Pentingnya saling hubungan itu bisa tergambar dari perumpamaan jam weker. Jika kita membuka dan membongkar sebuah jam weker, maka bertumpuklah roda-roda’ bergerigi dan sekrup-sekrup. Kalau unsur-unsur itu kemudian tidak kita susun kembali, atau kita susun segara keliru, maka mustahil esok paginya akan berdering untuk membangunkan. Jelaslah bahwa sekumpulan barang-barang loyang itu baru dapat disebut jam weker apabila tersusun dalam saling-hubungan konkrit yang tertentu.
Begitu juga, deimokrasi belum cukup dengan adanya partai kiri dan partai kanan; adanya pemerintah dan oposisi; terpisahnya kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif; adanya kejaksaan, kehakiman, kepolisian, dan pers bebas; dan seterusnya. Segala sesuatu itu baru menjadi bagianbagian suatu demokrasi kalau saling-hubuhgannya taat pada peraturan permainan yang tuntas.
Selain diperhatikan saling-hubungannya, segala sesuatu diteliti bersama dinamika perkembangannya dalam segenap lingkungan yang juga mengalami dinamika. Jadi, hal itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, dan juga tidak sebagai sesuatu yang tetap, melainkan bergerak dan/atau berubah dalam waktu dan ruang. Perubahan atau gerak adalah juga universal, tak terbatas, dan meliputi segala sesuatu.
Ketidak-terbatasan itu mencakup kuantitas dan juga kualitas. Selain untuk pasangan kategori kuantitas dan kualitas, hal yang serupa juga berlaku untuk pasangan-pasangan kategori yang lain: hakikat dan penjelmaan, isi dan bentuk, sebab dan akibat, keniscayaan dan kebetulan, kemungkinan dan kenyataan, bagian dan keseluruhan, khusus dan umum, dan lain-lain.
Misalkan pasangan kategori khusus umum. Kita bisa kian "menjelimat" menyelidiki seluk-beluk satu persoalan sampai detail yang sekecilkecilnya, dan akan bertemu terus dengan detail yang lebih kecil lagi. Kita pun bisa menyimpulkan segi-segi umum persoalan itu, membuat gambaran "makro", tetapi akan ada saja satu cakupan pandangan yang lebih luas lagi.
Satu gejala penting dalam dialektika adalah pertukaran tempat antara kutub-kutub berlawanan dalam pasangan kategori. Proses peralihan di mana masing-masing kutub bisa bertukaran tempat itu berarti juga, misalnya, bergantinya ciri kuantitatif menjadi kualitatif atau yang berbalikan dengan itu, begitu pun bergantinya ciri ruang dengan ciri waktu atau yang berbalikan dengan itu, sampai pada peralihan-peralihan yang sangat sepele; seorang manusia berukuran amat besar dibandingkan dengan tikus, dan kecil benar dibandingkan dengan gajah. Namun orang itu sendiri tidak lantas mengerut atau menjadi bongkok.
Hand satu masalah kita teliti dengan saksama, maka dapatlah kita bentuk satu gambaran lengkap yang rasional dan logis menurut kesanggupan analitis akal sehat kita. Tetapi orang lain (atau kita sendiri) bisg juga menyoroti masalahnya dari segi yang lain sama sekali, dan dengan begitu membentuk gambaran yang berlainan sama sekali, yang bahkan berlawanan dengan gambaran semula, walaupun meneliti masalah itu dengan sama jujur, ikhlas, dan saksama. Sungguhpun itu tidak (atau belum) dapat kita padukan satu sama lain, kedua gambaran itu samasama “absah” dan “ilmiah”. Tetapi pengetahuan “selengkapnya” tentang masalah yang dipersoalkan itu barulah akan kita kuasai kalau mengindahkan kedua gambaran yang berlainan tersebut itu. Misalnya dalam satu sama lain.
Misalnya, dalam satu perdebatan politik, pihak-pihak yang berlawanan sudah siap dengan argumen masing-masing, yang bagi penonton sama-sama “benar” dan “meyakinkan”. Dalam hal demikian, boleh jadi kedua gagasan tandingan itu sama-sama benar sepihak, dan kebenaran selengkapnya mencakup kedua pandangan yang berlawanan itu (dari itulah maka disebut “dialektika” yang berasal dari kata Yunani Kuno dialexis yang berarti “pembicaraan, dialog, diskusi”). Kalau semata-mata kita lihat dari satu segi, akan seperti tiga kafir buta pertama kali bertatapan dengan gajah: yang meraba ekornya yakin bahwa gajah itu semacam tali tambang; yang memeluk kakinya pun tahu benar bahwa gajah itu bagaikan pohon; yang mendapatkan belalainya sudah maklum kalau gajah itu seperti seekor ular.
Sungguhpun demikian, dalam setiap situasi konkrit, akan ada salah satu di antara kedua aspek itu yang bermakna pokok atau menentukan. Artinya, tidak ada keunggulan mutlak salah satu kutub itu, tetapi dalam setiap keadaan konkrit salah satu di antara keduanyalah yang perlu didahulukan. Dalam keadaan konkrit yang lain, bisa gagasan tandingannya yang benar. Dengan demikian tidak ada satu kebenaran yang mutlak, melainkan senantiasa konkrit, terikat pada waktu, tempat, atau kondisi dan isyarat khusus lainnya yang tertentu.
Sekiranya pada satu saat kita berhasil memadukan kedua gambaran tandingan tentang suatu hal menjadi satu gambaran yang bulat, bersamaan dengan itu pula akan terlihat satu segi baru masalah tersebut, dan akan timbul kembali konstelasi semula yang terdiri dari dua gambaran yang tiada terpadukan dan tiada terpisahkan satu sama lain. Dengan demikian, bukan saja hal alamiah yang kebetulan menjadi sasaran proses pengenalan kita itu yang mengalami perubahan atau gerak terus-menerus, tetapi pengetahuan dan gambaran kita tentang hal itu pun senantiasa berkembang atau berubah.
Dulu orang hanya mengenal permukaan bulan yang mengarah ke bumi. Kemudian, setelah ada Sputnik mengitari bulan dan memotret permukaan yang membelakangi bumi, kenallah kita dengan kedua permukaan itu, Tetapi bagaimanapun, tak mungkin orang melihat’kedua permukaan itu sekaligus, sebab ketika tampak muka sebelah, muka lainnya tidak terlihat. Sekiranya kelak orang berhasil melihat kedua permukaan itu sekaligus, akan timbul perentangan baru: dalam sorotan pandangan mutakhir yang menampakkan segenap permukaan itu, tiada akan tampak isi bola bulan yang ada di bawah permukaannya. Sedangkan jika orang mengirim pesawat Voyager dan membuat terowongan untuk melihat dalamnya, tak akan kelihatan permukaan. Dalam pada itu, pengenalan ahliahli ilmu pengetahuan tentang bulan terus bertambah dan kian sempurna, termasuk sejarah perkembangannya, maka gambaran mereka tentang bulan niscaya terus berkembang.
Dari penjelasan di atas tumpak watak “dua aspek” dari suatu hal-ihwal sebagai gambaran subyektif si pengamat dalam proses pengenalan halihwal tersebut. Sehubungan dengan ini ada masalah pembedaan antara “dialektika subyektif” yang menganggap pertentangan dan kesatuan dua aspek yang berlawanan itu sebagai ciri gambaran hal-ihwal dalam pengetahuan atau penglihatan subyektif kita di satu pihak, dan “dialektika obyektif” yang menganggap itu sebagai ciri hakiki atau obyektif halihwal, terlepas dari pengenalan kita di lain pihak.
Menurut pandangan saya, kenyataan obyektif yang terlepas dari pengetahuan kita tentangnya berkeadaan manunggal. Sedangkan watak dialektis hal-ihwal yang kita kenal itu hanyalah satu akibat khusus (produk, artefak) proses pengenalan, yang mencerminkan pertentangan antara kekonkritan serta keterbatasan pengetahuan kita dengan ketidakterbatasan sasaran pengetahuan kita. Ini teruitama menyangkut pertentangan antara gambaran kejat kondisi konkrit suatu hal dengan kesinambungan arus perkembangan atau perubahan aladi dan semesta yang mengkhasiati keadaan obyektif setiap hal.
Sesungguhnya, perbedaan itu tidak terlalu menjadi soal. Karena segala hal yang kita ketahui tidak lain adalah pengetahuan kita, maka perkara apakah watak dialektis itu merupakan ciri barang itu sendiri secara obyektif ataukah sekadar ciri barang itu sebagaimana kita mengenalnya dalam pengetahuan kita, sesungguhnya tidak berpengaruh terhadap kesimpulan yang bisa kita tarik berdasarkan pengetahuan yang kita miliki itu. Hanya kita jangan sampai meremehkan suati pertentangan dengan dalih bahwa pertentangan itu sebenarnya tidak ada dan semata-mata ciptaan subyektif penglihatan kita.
Pengetahuan kita tentang sesuatu adalah satu satuhya pedoman atau pegangan kita yang akan menuntun praktek atau tindakan kita berhubungan dengan barang itu. Kalau pada barang tertentu itu sepengetahuan kita mengandung satu pertentangan, maka kita akan memungkiri pengetahuan kita jika bertindak berdasarkan anggapan bahwa tidak ada pertentangan. Sementara itu, untuk benar-benar dialektis, kita pun tidak lupa bahwa selain pertentangan antara kedua aspek barang itu terdapat juga satu kesatuan. Sesungguhnya, pertentangan dan kesatuan kedua aspek pengetahuan kita yang dialektis tentang sesuatu hanyalah akibat pembiasan kemanunggalan hakiki barang itu dalam proses pengenalan, yang disebabkan kekhususan kesadaran subyektif kita yang misalnya membeda-bedakan antara pasangan-pasangan kategori seperti kualitas dan kuantitas, hakekat dan penjelmaan, isi dan bentuk, sebab dan akibat, keniscayaan dan kebetulan, kemungkinan dan kenyataan, khusus dan umum, bagian dan keseluruhan, dan sebagainya, dan yang hanya sanggup menyatakan gerak sesuatu sebagai sederetan keadaan sesaat yang bersusulan dari hal yang bergerak itu. Hukum dialektis tentang kesatuan hal-hal yang bertentangan itu pun kiranya sekadar memulihkan kembali kemanunggalan obyektif yang terbias dalam kedwitunggalan pasanganpasangan kategori berlawanan tersebut.
Namun, uraian lebih lanjut mengenai hal ini baru bisa diberikan lewat contoh-contoh penerapan konkrit dalam bagian berikut. Yang sementara ini sudah dapat dan perlu dicatat ialah bahwa keobyektifan atau kesubyektifan dialektika tidak bersangkut-paut langsung dengan soal apakah materialisme dialektis itu sesungguhnya “materialis” atau tidak. Namun, yang dipersoalkan di situ semata-mata apakah materi itu sendiri dialektis ataukah cerminan materi itu dalam pengetahuan kita mengenainya saja yang dialektis.
Ada satu hal yang mungkin bisa menimbulkan kebingungan. Dalam buku Friedrich Engels Dialektik der Natur (Dialektika, Alam) terdapat telaah tentang perbedaan antara dialektika obyektif dan dialektika subyektif. Sesungguhnya, yang dimaksudkan dengan kedua istilah itu dalam buku tersebut bukanlah apa yang disebut dengan istilah yang sama di atas, melainkan terapan dialektika berdasarkan anggapan bahwa materi mendahului ide (materialisme dialektis) dan terapan dialektika berdasarkan anggapan bahwa ide mendahului materi (idealisme dialektis).
Satu dari kedua dasar materialisme dialektis di atas jelas menunjukkan bahwa filsafat tersebut bercorak materialis. Ini berbeda dengan idealisme dialektis yang mempelajari dialektika semata-mata sebagai gejala rohani atau ciri kehidupan jiwa yang bertindak sebagai subyek. Sudah dengan sendirinya, alam rohani itu pun satu hal yang boleh dan balikan perlu dikenal, dan gambaran tentangnya dalam pengetahuan kita pun pasti berciri dialektis, seperti halnya gambaran kita tentang segala hal yang lain.
Bagi aliran yang mementingkan budi atau jiwa dengan alam rohaninya (Jerman: Geist ; Rusia: dukh ), dialektika dengan sendirinya dianggap sebagai ciri jiwa rohani. Tetapi prinsip dasar materialisme berdasar pada anggapan bahwa ada dunia obyektif yang tidak tergantung pada pengamatan, rabaan, atau hikmat sang subyek (si pengamat). Maka kenyataan atau realitas obyektif itulah yang dinamakan "materi", dan inilah yang menjadi sumber dari segala sesuatu, termasuk juga dari alam rohani.
Keberatan pokok yang sering dikemukakan terhadap materialisme adalah bahwa pelngamat hanya mengenal gambaran atau kesan saja, tanpa dapat mengenal barang obyektif yang dianggap menimbulkan gambar atau kesan tersebut. Karena itu, materialisme tak jarang disebut
“metafisika”: sebentuk pengetahuan yang mengandalkan “alam sana”, alam yang diduga-duga, diiming-iming, tanpa ada bukti bahwa itu real. Sesungguhnya, istilah metafisika (Yunani: metaphysika) semula dipakai untuk sebagian filsafat Aristoteles (384-322 sM) yang mengacu kepada dasar paling asasi dari segala sesuatu, baik yang real maupun yang ideal. Tetapi pemakaian istilah itu di dunia modern sudah sangat rancu, bisa mencakup apa saja, dari materialisme mekanis sampai psikologi; pemakaian oleh pengkritik materialisme tersebut berasal dari Rene Descartes (1596-1650) yang menganggap bahwa metode metafisik didasarkan atas tanggapan subyektif. Di samping itu, materialisme oleh pengkritiknya juga sering disebut “spekulativisme”, artinya mengandalkan spekulasi (dugaan) tentang sesuatu (materi, atau realitas obyektif) yang tidak dapat diketahui real atau tidaknya.
Tetapi, jawaban materialisme dialektis terhadap kritik itu sederhana sekali, dan setahu saya belum mendapat sangkalan serius: sebagaimana halnya dalam ilmu pengetahuan pada umumnya, maka untuk mengetahui apakah suatu teori benar atau tidak, haruslah teori itu diuji dalam praktek atau dengan eksperimen praktis. Misalnya, kalau kita lihat di muka kita ada kue lezat, dan kita ingin tahu apakah kue itu secara obyektif benar-benar ada ataukah sekadar fatamorgana, kita ambil saja kue itu dan kita makan. Boleh jadi, rasa manis dan rasa kenyang yang kita alami setelah memakannya itu pun cuma kesan, halusinasi atau impian. Tetapi kalau bukan hanya kue itu yang merupakan kesan subyektif, melainkan segala nasi ketela serta lauk-pauk yang kita makan, pastilah tak seberapa lama kemudian kita akan mati kelaparan. Sedangkan kalau keperluan untuk makan agar tidak mati itu pun cuma kesan subyektif, maka tidak jelaslah kenapa, meski seumur hidup makan teratur, orang akhirnya mati juga setelah lanjut usia.
Tampak di sini satu kecenderungan: kritik aliran-aliran idealisme subyektif yang menduga bahwa materialisme adalah metafisika subyektif atau spekulativisme bersumber dari penghindaran kontak dengan lingkungan slam-dan lingkungan sosial, atau pengabatian kontak dengan praktek sebagai wahana penerapan dan pengujian ide. Kesan bahwa materialisme bersifat subyektif atau spekulatif hanya dapat dipertahankan selama sang filsuf mengisolasi diri dalam pertapaan menara gading ilmu pengetahuan “murni”, dan mendasarkan diri sepenuhnya pada kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dengan pikiran abstrak.
Tetapi ini pun sesungguhnya sudah mengandung satu pertentangan. Karena, segala rumus logika dan nilai etika yang bisa mendasari penarikan kesimpulan dalam pikiran abstrak sang filsuf berdasar pada pengalaman atau praktek nenek moyang secara turun-temurun di tengah alam real, pengalaman yang telah tersimpul dalam pusaka kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang diwarisinya, dan telah dilengkapi lebih lanjut dengan pengalaman pribadi. Jadi, yang benarbenar murni itu tidak ada. Untuk itu, sang filsuf sejak lahir tidak saja harus mengisolasi diri baik dari dunia sekitar dan semua orang, tetapi bahkan tidak boleh makan, minum, bernapas, atau pun sekadar melihat atau bergerak, karena segala hal itu niscaya menghubungkannya dengan materi lingkungan alam, dan menambah pengalaman tentang realitas dunia fana.
Marx dan Engels telah membuat satu sumbangan penting dalam perkembangan filsafat materialisme dalam hal menandaskan peran praktek bagi gnoseologi materialis. Keterangan tentang memakan kue di atas berasal dari Friedrich Engels yang dalam Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft (Perkembangan Sosialisme dari Utopia ke Ilmu Pengetahuan) mengutip pepatah Inggris: The proof of the pudding is in the eating (terujinya kue puding adalah saat dimakan). Diterangkannya lebih lanjut: “Ketika suatu barang kita gunakan untuk keperluan kita sesuai dengan sifat-sifatnya yang telah kita tanggapi pada barang itu, saat itulah kita telah menguji apakah tanggapan pancaindera kita tentang barang itu benar atau tidak.”
Secara lebih umum, hal ini pernah disimpulkan oleh Karl Marx dalam Thesen uber Feuerbach (Tesis-tesis tentang Feuerbach). Tesis kedua berbunyi:
Soal apakah pikiran manusia boleh dianggap memiliki kebenaran obyektif bukanlah sebuah soal teoretis, melainkan satu soal praktis. Kebenaran pikiran, yaitu ke-real-an dan keampuhannya, kepadanan duniawi pikiran seseorang harus dibuktikan dalam praktek. Perdebatan tentang kerealan atau ke“ tidak-realan pikiran, yang berlangsung melalui isolasi diri dari praktek, hanyalah sebuah persoalan skolastik.
Peran praktek ini kemudian dikembangkan lebih lan44 jut, bukan sekadar sebagai ujian kebenaran pikiran tetapi terutama menyangkut pemanfaatan pikiran itu. Maka bunyi tesis ke-11 yang terkenal: “Oleh para filsuf dunia telah ditafsirkan dengan berbagai cara; sedangkan masalahnya adalah bagaimana mengubah dunia itu” ( Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt aber darauf an, sie zu verandern ).
Satu perumusan sederhana yang lebih gambling tentang pengujian pikiran dalam praktek kita dapati dalam tulisan Vladimir Lenin, Materializn i empiriokrititsizm (Materialisme dan empiriokritisisme):
Di luar kita ada barang-barang; rabaan dan imajinasi kita [tentangnya] sekadar gambaran barang-barang itu; pemeriksaan kebenaran gambaran-gambaran ini, pemisahan yang benar dari yang palsu, diperoleh dari praktek. Pengetahuan yang telah dibenarkan oleh praktek merupakan kebenaran obyektif, yang isinya tidak tergantung pada subyek, tidak tergantung pada orangnya, tidak tergantung pada umat manusia.
Dengan demikian pengenalan satu kebenaran dalam materialisme dialektis berlangsung melalui satu proses bolak-balik yang dialektis: pengamatan yang bersimpul dalam satu anggapan; penerapan anggapan itu dalam perbuatan; penyimpulan hasil perbuatan sebagai pengetahuan bahwa anggapan semula benar atau keliru. Sesungguhnya, ilmu alam dan ilmu pengetahuan modern pada umumnya berdasar pada cara pengenalan materialis-dialektis demikian (dan ini sama sekali tidak berarti bahwa sarjana yang bersangkutan mesti ateis). Suatu teori menyimpulkan hasil peninjauan dunia nyata, dan diuji kembali melalui penerapan praktis dalam dunia nyata pula, bisa berupa eksperimen laboratorium, percobaan klinis (dalam kedokteran), penerapan dalam proyek (sosial-budaya) atau instalasi (teknik) percobaan, dan sebagainya.
Walaupun materialisme dialektis—perpaduan materialisme dengan dialektika itu—di satu pihak merelatifkan asas materialisnya, di lain pihak memperkuat pendasaran materialisme. Karena, sebenarnya, pembuktian keobyektifan materi tidak cukup dengan menggunakan satu argumen yang telah dibentangkan di atas, melainkan memerlukan suatu telaah lebih lanjut yang juga menyertakan segenap sejarah filsafat dalam bidang ini maupun sejarah hubungan umat manusia dengan alam semesta.,
Dalam penglihatan dialektis terdapat gagasan tentang hubungan dialektis antara materi dan ide, antara materialisme dan idealisme. Artinya, kedua kutub itu selain bertentangan sekaligus juga merupakan satu kesatuan. Hubungan antara materi obyektif dan ide tentang materi itu bagaikan antara barang dengan cerminannya. Kedua kutub itu tidak terpisahkan satu sama lain: kalau ada cerminan, mestilah ada barang yang tercermin.
Namun, karena cerminan dan apa yang dicerminkan bisa bertukar tempat, berarti juga ada konstelasi sorotan tertentu yang mendahulukan ide ketimbang materi. Ini terbukti benar: memang ada aliran filasafat yang berdasar pada idealisme subyektif, dan dalam karya-karya filsuf-filsuf aliran itu bisa kita temukan tinjauan-tinjauan yang amat berharga tentang budi akal, budi susila, dan hubungannya dengan kehidupan. Tetapi, kalau hubungan antara ide dan materi disorot dari segi gnoseologi, dari teori pengenalan, kalau yang dipermasalahkan itu proses kejadian pengetahuan, maka mau tidak mau kita akan sampai pada kesimpulan bahwa pandangan materialis itulah yang pokok. Kalau tidak demikian, maka igauan setiap orang mabuk, pecandu, atau pengidap sakit jiwa bisa dianggap setaraf dengan pendapat pakar, sama-sama “ilusi subyektif”. Hanya ujian dalam prakteklah yang membedakan mana yang mencerminkan kebenaran obyektif, mana fantasi belaka.
Lepas dari ini, teori cerminan pada umumnya memiliki arti penting dalam penerapan materialisme dialektis di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknik. Hal ini akan coba saya kupas nanti.
Tentu saja, keterangan di atas hanya sebuah uraian singkat tentang materialisme dialektis sebagaimana pernah saya pelajari dan pahami. Karena filsafat bukan jurusan khusus studi saya, bahkan tidak satu kursus khusus filsafat eun pernah saya ikuti selain beberapa kali mendengar kuliah sewaktu menjadi mahasiswa, maka penelaahan yang di atas sudah tentu kurang lengkap, dan pasti tidak lepas dari berbagai kekurangan.
Tetapi sebenarnya materialisme dialektis tidak mengandung terlalu banyak hukum-hukum dasar, hanya memang sangat luas aspek penerapannya. Untuk mengenalnya tidak cukup dengan sekadar mengikuti kursus studi, apalagi cuma membaca buku pelajaran, sebab penting sekali pengalaman hidup yang menghadapkan seseorang dengan hal-hal yang memiliki hubungan dialektis. Bersamaan dengan itu, perkembangan pengetahuan materialisme dialektis sendiri pun bagaikan pengulanganpengulangan yang tak habis-habisnya. Sehingga apabila buku pelajaran yang sama dibaca berulang-ulang itu sering membantu.
Berbeda, misalnya, dengan ular yang akan menelan diri dengan jalan menggigit ujung ekornya sendiri, perkembangan materialisme dialektis tidak membentuk satu lingkaran bulat, melainkan belitan-belitan yang kian melebar atau’meluas seperti spiral. Artinya, setiap siklus pengenalan kita mendatangkan pengetahuan yang lebih luas dan pengertian yang lebih mendalam.
Karena itu, perkenalan dengan materialisme dialektis baik kita lanjutkan dalam contoh penerapannya di berbagai bidang konkrit yang akan dikemukakan dalam bagianbagian tulisan ini selanjutnya.
Jalan Berliku Menuju Tuhan
Riwayat perkembangan kesadaran saya berkenaan dengan agama dan ketuhanan berliku-liku. Sebagai murid sekolah zending di luar negeri (Beijing 1951-1954) maupun di dalam negeri (Bogor 1954-1956), saya dibesarkan dengan kesadaran harus hidup alim saleh dan beriman. Tidak lupa memanjatkan doa setiap menghadapi suatu masalah, sampai-sampai lebih fasih sembahyang Kristen dibandingkan berdoa Islam. Pada tahun pertama pisah dari keluarga sebagai mahasiswa di Uni Soviet (1961), saya pun memenuhi puasa di bulan Ramadan, begitupun rajin dalam panitia persiapan perayaan Hari Natal di KBRI Moskow.
Sejajar dengan semua itu, sebagai murid sekolah pun saya sudah banyak mendalami masalah-masalah ilmu alam, sampai jauh melampaui batas mata pelajaran sekolah, dan lebih mendalam lagi ketika di perguruan tinggi. Dari sini terbentuk dalam diri saya satu pandangan dunia yang materialis. Tradisi kebudayaan humanis warisan Zaman Pencerahan di Eropa pun sudah saya kenal secara baik. Amat berkesan juga bagi saya, betapa besar andil pemikir-pemikir Islam periode Khalifat dalam menyumbangkan ide-ide baru Zaman Renaisans dan Pencerahan di Eropa. Sejarah pertukaran nilai-nilai budaya antara Timur Dekat dan Eropa itu seakan memaparkan latar dasar bagi campuran agama Kristen dengan Islam dalam diri saya.
Dengan demikian, waktu baru menjadi malnasiswa, dalam
pikiran saya sudah terdapat penjajaran beberapa pandan49 gan terhadap dunia ini. Karena itu, gambaran ketuhanan pada diri saya waktu itu pun sudah sangat abstrak, maka saya tidak terganggu oleh gado-gado Kristen-Islam dalam keiagamaan saya, dan sikap toleransi kepada segala macam agama lain pun bagi saya merupakan hal yang lumrah.
Pada waktu itu saya sudah berpendapat bahwa Tuhan itu satu, dan bagaimana orang bertakwa kepada-Nya itu sekadar soal hati nurani orang itu sendiri, menjadi masalah antara dia clengan Tuhan yang tidak boleh diganggu-gugat oleh manusia fana lain. Benir atau salahnya takwa seseorang hanya Tuhanlah yang dapat menilai sedangkan -insan *lain, bahkan pun ulama, pendeta, biksu, atau balian, hanya dapat menasihati dan memberi bimbingan dan petuah seperlunya.
Lebih baik orang “keliru” memenuhi amal ibadah, tapi dilatukan dengan ikhlas dan jujur, daripada secara formal menuruti jalan ibadah yang telah ditunjukkan oleh satu pihak yang berwibawa, tetapi dengan tidak ikhlas, apalagi kalau semata-mata karena dipaksa. Maka yang beramal itu adalah ibadah yang dari hati, bukan yang pura-pura atau sekadar pamer asal menyenangkan otoritas duniawi yang memaksanya. Karena keagamaan yang hanya bermotif tunduk kepada paksaan itu keagamaan munafik, maka siapa yang menjadi pemaksa pun saya anggap penyebar keagamaan munafik yang hakikat perbuatannya saya anggap semata-mata bertujuan menipu Tuhan. Begitu pandangan yang telah terbentuk dalam diri saya waktu itu.
Bersyukurlah saya, bahwa sampai saat terakhir di Uni So50 viet dan sampai sekarang pun, sikap toleran saya terhadap segala agama tidak pernah luntur. Tetapi bersamaan dengan itu, dalam lingkungan perguruan tinggi di Uni Soviet, gambaran saya tentang Tuhan tidak saja makin abstrak, tetapi kemudian terbentuk kesadaran bahwa gambaran Tuhan itu hanyalah cerminan daripada semesta hukum alam. Saya pun jadi ragu-ragu: apa perlunya “Tuhan” yang demikian itu? Begitulah pikiran saya waktu mulai mendalami Marxisme-Leninisme, setelah paspor dicabut. Langkah lebih selanjutnya adalah penganutan ateisme selama mempelajari MarxismeLeninisme itu. Baru setelah berada di Barat, saya menemukan jawaban positif untuk pertanyaan tadi, yaitu untuk apa perlunya Tuhan.
Jawaban itu saya peroleh bukan dari salah satu ideologi yang ada di Barat, melainkan berkat penerapan materialisme dialektis. Selama di Uni Soviet, pendalaman teori Marxis-Leninis itu-telah menyebabkan saya lebih memperhatikan soal-soal sejarah politik dan kebudayaan, juga masalah-masalah sosiologi dan antropologi. Setelah di Barat, saya terus mempelajari hal-hal itu. Khusus dari bacaan antropologi saya menjadi sadar, bahwa keagamaan memang satu kebutuhan asasi setiap manusia, seperti halnya makan, minum, dan bernapas.
Mengapa demikian dan apa hubungannya dengan materialisme dialektis akan coba saya jelaskan di sini. Jalan saya menemukan jawaban atas pertanyaan tentang Tuhan itu melalui dua kitaran logis, satu agak pendek, dan satu lagi panjang sekali:
Kitaran pertama: Ruang hidup atau keberadaan yang dialami seorang insan tidak terbasa pada lingkungan alam saja, melainkan juga mencakup lingkungan sosial dan alam batin atau sanubari serta akal budinyasendiri. Maka, lepas dari analisis hubungan dialektis antara agama dan ilmu pengetahuan di bagian lain di bawah nanti, satu kesalahan saya dulu, ialah karena membatasi gambaran Tulhan pada cerminan hukum alam semesta yang semata-mata mencakup alam materi tak bernyawa.
Sesungguhnya, semesta dunia yang dialami seorang insan lebih rumit dari itu. Selain mencakupi dunia mati serta puspa dan satwa, masih mencakupi lingkungan sosial dan alam introspektif seseorang. Maka lebih penting daripada hukum-hukum alam di antara segala hal-ihwal yang tercermin dalam konsep “Tuhan” itu adalah tatanan lingkungan sosial dan tatanan akal budi serta sanubari setiap insan itu sendiri. Artinya, gambaran Tuhan yang sebenarnya, selain mencerminkan sekalian hukum alam, juga mencerminkan segenap santun pergaulan antarinsan dalam masyarakat dan tata kesehatan atau keterampilan rohani masingmasing warga. Bersamaan dengan itu dapat pula dimengerti, bahwa agama itu turut mewujudkan identitas kebudayaan umat yang beragama, dan menjadi faktor penting kestabilan kepribadian rohani seseorang.
Konsep abstrak ketuhanan saya itu kini bagaikan kata lain untuk segenap hukum alam, tatanan sosial serta tata susila masyarakat tertentu, dan alam batin dan sanubari seseorang. Tetapi konsep hasil kitaran pertama ini baru konsep materialis, belum dialektis.
Kitaran kedua langsung merujuk kepada masalah antropologi dan evolusi kejadian manusia. Dibandingkan dengan segala makhluk lain yang ada di dunia, manusia mempunyai satu kelainan khusus. Pada hevan yang hidup berkawan, susunan sosial kelompoknya tetap. Apakah itu jenis semut atau rusa, tata aturan sosial dalam kelompoknya tidak berbeda antara sarang dengan sarang atau antara kawanan dengan kawanan. Bahkan pada hewan yang mengenal perbedaan kebudayaan material, seperti halnya beberapa jenis kera, susunan sosial setiap gerombol kera terdiri dari jenis yang sama, tidak bebedabeda. Susunan sosial jenis hewan tertentu adalah spesifik untuk jenis itu dan diatur semata-mata oleh insting.
Pada manusia, susunan sosial berbeda-beda, tidak seragam untuk jenis manusia secara keseluruhan, melainkan spesifik untuk setiap kebudayaan. Perbedaan itu bisa sangat asasi, maka kelompok ini atau itu bisa mempraktekkan eksogami atau endogami, monogami, poligami, atau poliandri, begitupun ada yang beradat matriarhat atau patriarkat, ada masyarakat yang egaliter dan ada yang bertingkat atau berkelas, dan di antara yang ini pun ada yang mengenal perbudakan (pemilikan manusia oleh manusia), atau perincian sebagai ningrat, ulama, warga desa, dan orang merdeka, ataupun membedakan pekerja upahan, majikan yang membayar upah, dan karyawan mandiri, dan seterusnya. Selain kerfugaman itu, susunan masyarakat pada kelompok tertentu pun tidak konstan, melainkan melulusi satu riwayat perkembangan, bisa juga saling mempengaruhi, atau mencabang menjadi dua kelompok baru yang berlainan susunan sosial selanjutnya.
Artinya, pada hewan, susunan sosial kelompoknya diatur sematamata oleh faktor biologis yang khas bagi setiap jenis, sedangkan pada manusia, selain oleh faktor biologis juga ditentukan oleh faktor kebudayaan. Kalau hewan sekadar menurut insting, maka manusia dalam kehidupan sosialnya selain oleh insting juga diatur oleh kesadaran budaya, maka kesan.
Timbul pertanyaan: bagaimana manusia sejak zaman paling purba sudah bisa mengatur kehidupan sosial kelompoknya, padahal teori ilmu pengetahuan yang paling mutakhir pun baru ancar-ancarnya saja dalam memahami sosiologi umat insan?
Rupanya, manusia memiliki ciri-ciri khusus yang memungkinkannya untuk membudayakan tidak saja teknikteknik perburuan mangsa dan pendapatan keperluankeperluan hidup lainnya sedemikian rupa sehingga mendatangkan hasil optimal (dalam hal ini beberapa jenis kera piun bisa melakukannya), tetapi juga untuk membudayakan tata aturan kehidupan sosial dalam kelompoknya. Ciri-ciri yang bagaimanakah itu?
Chi yang terpenting adalah imajinasi yang membayangkan setiap benda dan gejala yang dihadapinya seakan-akan memiliki kemauan atau ikhtiar sendiri seperti halnya diri seseorang, seakan-akan benda atau gejala itu bernyawakan tenaga gaib yang berkemauan sendiri dan bisa bertindak, yang bisa kita sebut jiwa atau roh. Gambaran alam lingkungan yang penuh hantu siluman, di niana segala susuatti bernyawa, seperti itu sampai sekarang pun masih dapat dilihat pada kebudayaan-kebudayaan animis, sebagaimana dibentangkan untuk pertama kali secara tuntas oleh ahli antropologi Edward Tylor (1832-1917). Dengan demikian, kalau perbuatan seseorang itu mengalami kegagalan, atau mendatangkan kerugian, seakan-akan roh barang yang bersangkutan mirah, kurang senang dengan perbuatan orang itu. Kalau dia berhasil, atau mendapatkan sesuatu, dikiranya roh yang bersangkutan itu senang atau sedang baik hati.
Dalam mempelajari gejala ini, ahli antropologi Lucien Levy-Bruhl (1857-1939) membedakan logika takhayul dan logika rasional. Maksudnya, bahwa manusia asali belum bisa menganalisis pengalamannya secara rasional, dan pengelolaan mental atas pengalaman tertentu dilakukan secara takhayul seperti telah dilukiskan di atas. Baru setelah kemajuan kebudayaan yang amat lanjut, mulailah terbentuk gambaran dunia yang materialis dalam ilmu pengetahuan, sehingga analisis berbagai hal itu pun sudah bisa dengan rasional melacak hubungan-hubungankausal berdasarkan gambaran dunia materialis, tidak lagi semata-mata mengandalkan faktor-faktor gaib.
Sarjana negeri Bukhara (kini kota di Uzbekistan) yang tersohor, AbuAli ibn-Sina (980-1037, dikenal di Eropa dengan nama saduran Latin Avicenna) pernah mengemukakan, bahwa penularan suatu penyakit terjadi karena ada zat penyebab penyakit itu yang tersebar lewat udara atau air. Seperti apakah zat itu belum diketahuinya. Itu baru ditemukan dalam abad ke-19, ketika serjana Jerman bernama Robert Koch (1843-1910) menunjukkan bahwa ada kuman penyebab penyakit yang dinamainya bakteri, yang dapat dilihat dalam mikroskop, yang pindah dari tubuh orang sakit ke tubuh orang sehat lewat udara, air, atau perantara lain.
Sejak zaman purba saja orang animis sudah maklum bahwa penyakit itu bisa menular karena ada roh atau jin atau setan penyakit itu mencelat dari tubuh orang sakit ke tubuh orang sehat. Apakah ini suatu kesimpulan yang kurang logis dibandingkan dengan kesimpulan materialis dari IbnSina dan Robert Koch?
Bagi orang animis yang masih menganggap segala sesuatu—termasuk suatu penyakit—itu punya rohnya sendiri, adalah sangat logis untuk menganggap bahwa roh penyakit pasti pindah ke tubuh orang lain kalau orang itu ketularan penyakit tersebut. Baru dalam masyarakat modern, orang sudah sedemikian paham akan dunia alamiah, sehingga cuma penjelasan materialis saja, seperti keterangan tentang bakteri yang dapat disidik dengan mikroskop sebagai faktor penyebab penyakit, itu dianggapnya rasional, sedangkan yang mengandalkan hal-hal gaib atau takhayul dianggap tidak rasional
Tetapi, bagaimanakah tanggapan takhayul manusia asali terhadap rangsang luar memungkinkan dirinya hidup bertatanan sosial yang berbudaya?
Orang bisa melatih binatang-binatang tertentu, misalnya anjing atau kuda, untuk mematuhi perintah-perintah, atau untuk membuat hal-hal tertentu, dengan jalan misalnya memberi ganjaran berupa makanan enak kalau binatang itu melakukan apa yang disiruhkan, dan membentaknya atau menghukumnya kalau melakukan kesalahan. Dapat dibayangkan, bahwa sikap senang atau marah roh-roh dalam pembayangan manusia animis itu pun sama,efeknya terhadap istiadat manusia itu, seperti halnya bujuk atau bentak si pelatih terhadap anjing atau kudu atau hewan lain. Maka sebagaimana halnya binatang itu membolehkan dirinya “dididik” untuk tampil dalam pertunjukan sirkus, maka manusia pun,“terdidik”-lah oleh roh-roh yang dibayangkannya untuk hidup berbudaya, artinya untuk tampil dalam penggelaran kehidupan sosial manusia sesuai dengan budi pekerti yang telah “dididikkan” kepadanya oleh roh-roh hasil bayangannya sendiri itu (sebenarnya: yang optimal menjamin keselamatan dan kesejahteraan kelompok itu).
Misalnya, diketahui dalam ilmu hayat bahwa perkawinan antara kerabat dekat menghasilkan keturunan yang kurang sehat, yang sakitsakitan. Gejala ini dinamakan inbreeding , pembibitan atau pengembangbiakan ke dalam (kula kerabat), kawin kerabat. Ternyata, manusia asali pun di mana-mana telah memperhatikan gejala ini, dan menyimpulkan bahwa perbuatan mukah antara saudara membuat marah roh-roh. Maka, agar roh tidak marah, orang jangan kawin dengan saudara sendiri. Diperhatikan oleh ahli antropologi, bahwa pada/suku bangsa di seluruh dunia terdapat berbagai macam larangan atau hukum pantang terhadap apa yang dinamakan sumbang pati atau inses (kawin dengan saudara sendiri). Bagi yang melanggar umumnya ditentukan berbagai hukuman keras. Mereka tidak kenal genetika, melainkan cuma tahu bahwa perbuatan itu menyebabkan roh-roh atau deva-dewa atau Tuhan marah, sehingga dicamkannya sebagai pantangan (Inggeris; taboo , berasal dari bahasa Polinesia tapu , berarti “pantangan” dan “angker”) atau kemudian disuratkan sebagai dosa atau larangan agama.
Dengan demikian lumrahlah, bahwa manusia paling primitif, yang baru muncul dalam evolusi dari keramanusia dan pasti belum punya bayangan apa-apa tentang sosiologi, pun sampai bisa mengatur tatanan sosial kelompoknya. Sesungguhnya dia tidak mengatur secara sadar, melainkan sekadar peka terhadap dampak balik perbuatan-perbuatannya dalam lingkungan hidupnya, yang dalam bayangannya berupa upaya didik “roh-roh” terhadap dirinya. Untuk peka pada upaya mendidik yang gaib itu, dia tidak perlu lebih “inteligen” daripada anjing atau kuda. Dia sekadar perlu unggul dari hewan tersebut, pertama-tama, dalam hal cenderung membayangkan segala konsekuensi atas tindakan dan tingkahlakunya terhadap nasibnya sendiri sebagai rekayasa “roh-roh” (masih ada syarat lain, akan dilihat di bawah).
Jadi, kelebihan manusia daripada hewan dalam hal ini cuma bahwa manusia mempunyai daya imajinasi yang membuatnya berkepercayaan, membuatnya peka akan firasat takhayul. Kalau anjing dan kuda perlu ada pelatih real, maka manusia cukup dengan pelatih maya, pelatih virtual yang dibayangkannya sebagai makhluk halus. Pelatih virtual ini mengajarnya bagaimana benar dan bagaimana salah kalau akan apembuat alat dan mengejar n.@sah, kalau akan menjalankan setiap pekerjaan seharian, dan terutama bagaimana mengatur pergaulan dengan sesama warga kelompok dan bagaimana menguasai nafsu dan hasfat diri sendiri, sehingga selain berbudaya secara material (yang beberapa jenis kera pun bisa), ia pun berbudaya dalam kelakuan sosial dan budi pekerti.
Yang penting kita catat, kepekaan akan firasat takhayul itu sendiri bukan akibat hikmat rasional makhluk manusia itu. Karena, dari mana manusia asali bisa tahu perlu menginterpretasi rangsang-rangsang yang dialaminya itu sebagai rekayasa makhluk gaib? Tak bisa tidak, kepekaan akan firasat takhayul itu mesti “otomatis”, mesti bersifat insting pada makhluk jenis Homo sapiens. Bagi manusia, insting ini yang menentukan, yang merupakan hasil seleksi alamiah dalam evolusi kejadian Homo sapiens itu, yang memungkinkannya bereksistensi sebagai manusia, artinya sebagai makhluk yang tatanan sosialnya merupakan eksponen kebudayaan, sehingga bersamaan dengan itu menjadi satu-satunya makhluk fana yang kenal akan tata susila dan moral.
Jadi, maklumlah mengapa keagamaan dan kepekaan terhadap hal-hal gaib mesti merupakan ciri manusia yang sedemikian asasinya, sehingga dalam masyarakat modern pun tetap subur, bahkan dalam kalangan yang berusaha konsisten ateis. Maka baik dalam masyarakat praindustrial maupun dalam masyarakat industrial, orang secara insting cenderung menduga-duga suatu latar belakang gaib untuk segala sesuatu yang kurang dipahaminya.
Pemula jurusan fungsionalisme dalam antropologi, Bronislaw Malinowski (1884-1942) yang banyak bekerja di Kepulauan Kiriwina (bagian timur Papua-Nugini) mengemukakan teori bahwa orang cenderung mengacu kepada ketakhayulan kalau menghadapi hal-hal yang tidak dikenal, yang mengandung unsur ketidak-tentuan atau bahaya. Misalnya orang Kiriwina kalau bernelayan berjauhan dari pantai, di mana penghasilan tangkapan kurang pasti, dan bahayanya lebih besar, banyak memakai upacara takhayul berupa jimat-jimat dan mantra-mantra. Sedangkan kalau menangkap ikan berdekatan dengan pantai, tidak memakai yang demikian.
Di kalangan bangsa Anglosakson ada tradisi, bahwa tiga orang jangan boleh menyalakan rokok dengan api geretan yang sama, karena itu dianggap membawa sial. Setelah dilacak asal-usul kepercayaan ini, ternyata itu muncul dalam suasana perang parit dalam Perang Dunia Pertama. Karena perlu hemat geretan, para prajurit suka berurut menyalakan rokok dengan satu geretan. Rupanya, waktu yang diperlukan oleh prajurit musuh di waktu malam di parit yang berlawanan untuk melihat api geretan, membidikkan bedil, kemudian menembak itu kira-kira selama waktu sampai orang ketiga menyalakan rokoknya. Maka diperhatikan orang, rata-rata perokok yang ketiga itu yang tertembak luka atau bahkan mati. Karena tidak memahami kaitan kausal yang sesungguhnya, di kalangan prajurit yang-siang-malam menghadapi maut itu timbullah kepercayaan takhayul tersebut di atas. Selesai perang kepercayaan itu dibawa pulang, sehingga kemudian menyebar dalam masyarakat.
Perlu dicatat, bahwa keberhasilan penataan kelakuan sosial insaninsan berbudaya yang berdasarkan kepercayaan atau keagamaan belum cukup dengan satu syarat adanya pembayangan rekayasa gaib seperti yang dilukiskan di atas. Itu baru syarat pertama. Mari kita periksa lebih saksama.
Sebagaimana telah dijelaskan, pada hewan penataan itu semata-mata bersandar pada insting. Misalnya, kalau dua rusa jantan bertarung dan yang satu merasa kalah, cukup dia menunjukkan tanda takluk atau menyerah (dengan membeberkan bagian badan yang amat peka), maka lawannya pun pasti segera berhenti menyerang. Insting yang berlaku mutlak ini memungkinkan rusa jantan muda berani menantang jantan lain tanpa risiko cacat atau tewas. Isyarat takluk yang menghentikan serangan si petanding yang unggul seperti pada rusa ini sangat umum terdapat pada berjenis-jenis hewan. Dalam hal ini, binatang ternyata jauh lebih “manusiawi” dibandingkan dengan sementara insan yang lantang membunuh musuh yang sudah lata menyerah atau luka parah tak berdaya, tetapi ganjilnya malah dikatakan kejam bengis seperti binatang.
Memang, pada manusia, insting itu ternyata tidak berlaku mutlak. Walaupun ada insting untuk tidak membunuh lawan yang sudah takluk, tapi sering juga terjadi berbagai kebiadaban yang amat menjijikkan. Kalau tidak begitu, tidak perlu ada konvensi Jenewa tentang perlakuan terhadap tahanan perang. Apakah manusia dalam hal ini kalah sempirna dengan binatang? Sebenarnya tidak.
Kesanggupan manusia untuk menata kelakuan sosialnya menurut ketentuan budaya (kepercayaan, agama, adat, hukum) itu berarti di sinasini malah perlu menekan tuntutan insting. Misalnya, kalau kebudayaan masyarukat tertentu menetapkan pasangan laki-perempuan hanya boleh secara monogami, maka harus bisa menahan diri kalau yang laki terpikat oleh perempuan lain, atau yang perempuan menaksir lelaki lain. Jadi, selain harus membayangkan dampak balik akibat perbuatannya itu sebagai rekayasa tenaga gailb, masih ada syarat kedua untuk manusia, yaitu sanggup menekan insting-insting yang betapapun kuatnya, bahkan nafsu berahi. Artinya, apa yang tadi disangka ketiduk-sempurnaan manusia sebenarnya syarat untuk bermanusia (satu akibat yang ironis: oleh karena insting untuk berkeagamaan pun bisa ditekan, orang pun bisa ateis).
Artinya, kita telah mengenal dua syarat untuk peralilhan hewan menjadi manusia: (1) membayangkan dampak balik alamiah terhadap perbuatannya sebagai suatu rekayasa gaib dengan aikibat pembudayaan kepercayaan; dan (2) sanggup menggagalkan nafsu insting dengan kemauan yang disadari mematuhi ketentuan adat kepercayaan. Perlu diterangkan, bahwa adanya kesanggupan tersebut selain menjadi syarat terjadinya manusia itu sekaligus juga mengharuskan peralilhan menjadi manusia itu. Karena, kalau dia sudah tidak harus patuh kepada insting, maka untuk selamat dia harus belajar patuh kepada tata aturan yang disadari, yaitu adat !zpercayaan atau agama yang telah membudaya sebagai pengganti insting-insting itu.
Untuk memperkuat daya pengatur atas penataan kelakuan oleh keagamaan dan ketentuan budaya lainnya, maka pada manusia timbul juga satu insting lain, yaitu kecenderungan menyadari perbuatan yang “benar” dan yang “salah” dan perasaan wajib menaati yang “benar” itu. Kirainya, insting itu berupa kepekaan terhadap satu asais susila, sedangkan bentuk konkrit kesusilaan itu diperoleh melalui pendidikan dalam lingkungan sosial dan hasil pengalaman hidup masing-masing. Kepekaan itu kemudian umumnya kita kenal sebagai “hati nurani”, dan mempunyai peran penting dalam proses pembudayaan tata susila. Sudah dengan sendirinya, insting ini pun oleh seorang manusia dapat ditekan seperti halnya insting lain. Dampaknya ada yang negatif (petualangan pidana) dan ada yang positif (perlawanan terhadap kekuasaan lalim).
Tentu saja, dengan makin majunya ilmu pengetahuan, makin banyak orang menanggapi makin banyak hal secara rasional. Walaupun demikian, “peraturan kelakuan baik” yang berdasarkan kesadaran rasional dan realistis materialis pun harus melalui proses dialektis pembatalan kebatalan berupa pembudayaan peraturan itu sebagai sila etika.
Satu contoh: penghuni asrama menggunakan dapur yang sama untuk masak sendiri-sendiri. Sudah dengan sendirinya, semua penghuni dihimbau untuk merlcuci segala perabot yang telah dipakai dan membenahi ruangan dapur seusai masak. Pasti ada satu dua oknum yang menganggap diri lihai: diam-diam meninggalkan dapur kotor, toh yang rugi bukan dia. Pemakai yang setelah dia itulah yang runyam. Lambat laun, yang lain pun merasa “rugi” kalau rajin sendiri membenahi dapur sehabis masak. Memang kalau seorang penghuni tertib, yang enak bukan dia sendiri, melainkan pemakai dapur yang berikutnya. Hanya kalau terjadi pembudayaan aturan ketertiban itu sebagai prinsip yang sama-sama dianut oleh segenap penghuni, barulah masing-masing mereka sama-sama enak, dan baru lantaran demikian itu maka setiap penghu ni individual itu pun turut enak.
Jadi, kelakuan baik itu baru mendatangkan kebaikan bagi si pelaku kalau kelakuan ‘ individual seseorang itu menjadi kelakuan kolektif seluruh kelampok. Untuk itu, kesadaran untuk berkelakuan demikian harus menjadi prinsip atau dalil susila yang merekai akui atau mereka anut bersama. Selama itu sekadar kesadaran seorang-seorang saja, dapur itu tidak kunjung tertib. Dampak langsung kelakuan tertib seseorang itu menguntungkan orang lain. Hanya dengan dampak balik lantaran membudayanya kelakuan tertib itu dalam satu tata susila, atau kepercayaan, atau agama, barulah setiap orang menikmati keuntungan bersama sebagai dampak balik.
Konstelasi logis ini pun mengalami kitaran dialektis lebih lanjut: Kalau orang melakukan upaya tertentu (misalnya membenahi dapur) dengan perhitungan keenakannya sendiri (santai memakai dapur yang terbenahi), maka itu biasa ditanggap orang sebagai perbuatan berpamrih. Sedangkan kalau hal yang sama itu ia lakukan untuk kebaikan bersama, itu dinilai sebagai satu kebajikan, satu perbuatan berbakti kepada umum, meskipun hasilnya dia sendiri turut beruntung. Jadi, selain syarat pertama satu insting manusiawi untuk menyimpulkan pengalaman hidupnya secara takhayul, dan syarat kedua satu kesanggupan untuk menekan nafsu instingnya, begitu pun gejala peka rasa akan benar dan salah berupa hati nurani, masih perlu juga kita catat kecenderungan untuk membedakan perbuatan yang menguntungkan diri secara langsung (pamrih) dengan yang mencapai hasil yang sama bagi keuntungan umum (bakti), di mana dirinya merupakan salah satu bagian dari “umum” yang diuntungkan itu.
Adalah satu keberatan banyak orang humanis terhadap satu analisis materialis murni terhadap pokok-pokok moralitas yang membeberkan latar belakang sama-sama beruntungnya setiap warga kelompok itu, bahwa analisis demikian itu terlalu utiliter (cuma mementingkan nilai guna untuk diri si pelaku, artinya terlalu mendajhulukan pamrih). Memang, keberatan itu baru larut jika letak perkaranya dianalisis dengan kacamata dialektis, sehingga nyatalah pembatalan kebatalan dengan perkitaran dari dampak langsung ke dampak balik, dan tersamarnya suatu pamrih virtual melalui praktek real suatu kebaktian. Karena, dalam pembalikan itu terbatallah watak pamrih perbuatan itu menjadi amal terhadap satu pokok tata susila atau agama. Serupa dengan itu, maka amal ikhlas dan bahkan korban syahid penganut agama sealim-alimnya pun seakanakan berpamrihkan mendapat kedudukan layak di sisi Tuhan di alam baka kelak. Tetapi tiada seorang pun akan menuduh insan bersangkutan itu berpamrih, bukan?
Artinya, hikmiat untuk menaati kesusilaan atajh hidup berlman itu tidak langsung gambling begitu saja, pertamatama karena latar belakang perhitungan yang tersamar atau virtual itu tidak langsung nyata, melainkan baru mehghablur atau berwujud dalam dampak balik setelah satu kitaran logis di mana watak pamrihnya telah batal. Selain itu, terhadap upaya yang mencari keuntungan dari dampak langsung dan yang mendapatkannya berkat dampak balik itu terdapat penilaian sosial yang berlainan: pamrih dan bakti. Keuntungan yang diperoleh secara bakti ini pun tidak berarti bakal dinikmati langsung oleh diri yang bersangkutan. Keuntungan itu bisa tidak langsung, misalnya dinikmati oleh anak-cucu. Sampai suatu kebaktian yang demikian bisa berwujud seseorang mengorbankan diri demi keselamatan sanak-saudara atau pun nusa dan bangsanya. Oleh karena kesediaan akan bentuk kebaktian yang mengorbankan diri ini melanggengan keselamatan seluruh komunitas, maka itu pun turut membudaya dalam keagamaan, dan masuk dalam teladan perilaku yang ditanamkan dalam hati nurani warga komunitas sebagai perbuatan yang baik.
Kitaran dari dampak langsung ke dampak balik yang telah dilukiskan itu tidak selalu pendek seperti dalam contoh pemakaian dapur oleh penghuni asrama tadi. Dalam hal inbreeding akibat sumbang pati (inses), kalau seseorang bermukah dengan saudara sendiri, bukan dia yang menderita penyakit genetis, melainkan keturunannya (itu pun tidak selalu langsung pada turunan pertama).
Tetapi sekiranya dalam kebudayaan kelompok itu tidak ada pantangan atau larangan terhadap sumbang pati, maka ini menjadi biasa dan bisa berulang terus, maka akibat-akibat genetis yang merusak itu lambat laun menyebar di seluruh kelompok, dan setiap individu pun turut dirugikan. Timbullah kepentingan kolektif untuk memaksakan setiap individu agar menaati larangan itu. Dalam hal ini, kitaran dari dampak langsung sampai dampak balik itu cukup panjang, dan orang per orang pun sulit begitu saja langsung memahaminya. Perlu terlebih dulu tersimpulnya pengalaman banyak generasi.
Dalam beberapa kerajaan masa lampau, pantangan inses itu tidak berlaku untuk raja yang tidak direken sebagai manusia fana biasa. Hal itu telah menimbulkan macammacam penyakit misaliya dalam keluarga Firaun di Mesir atau kaisar Romawi. Tetapi bukan saja keluarga raja, orang ningrat pada umumnya biasanya nikah dengan ningrat lain yang sederajat, sehingga lambat laun kebanyakan berkerabat satu sama lain, dan keturunan lebih lanjut tetap bisa kena penyakit akibat inbreeding .
Perlu juga kita catat, bahwa ketentuan fungsi gejala hati nurani dan gejala pembedaan antara pamrih dengan bakti dalam proses kejadian umat manusia, itu mengalir dari tinjauan terhadap membudayanya kelakuan sosial. Artinya, hal itu sekaligus menunjukkan hubungan dialektis antara perkembangan gejala sosial dan perkembangan alam kesadaran individual umat manusia.
Setelah melulusi kitaran logis kedua yang agak panjang ini, konsep Tuhan hasil kitaran pertama tadi kini telah memperoleh komponen dialektis: tidak saja mencakup tatanan sosial serta tata susila masyarakat tertentu, dan begitu pula yang mencakup alam batin dan sanubari seseorang, tetapi juga mencakup jalan keberlakuan semuanya itu lewat dampak balik dialektis melalui suatu kesadaran bersusila yang bergejalakan hati nurani dan prinsip kebaktian sosial. Bersamaan dengan itu masih kita lihat asas dilema tunduk atau tidak tunduk kepada insting, dan tunduk atau tidak tunduk kepada peraturan adat atau agama. Maka dengan semua itu, konsep Tuhan yang tadinya masih “kering” kini penuh budi susila yang hidup. Karena, segala itu mesti menjadi bagian integral pada konsep Tuhan yang mencakup segala hukum alam material, alam hayat, alam sosial, dan alam rohani.
Dengan berbekalkan gambaran ketuhanan yang “dinamis dialektis” seperti itu, saya pun merasa akrab dengan penganut setiap agama, tidak saja dengan ikhlas turut serta dalam melangsungkan upacara ibadah agama masing-masing, tapi sampai merasa perlu turut membahui tanggung jawab bersama atas keselamatan agama dan turut membelanya bila terancam. Demikian pun, bagi saya, kebebasan melangsungkan ibadah agama sesuai dengan panggilan hati nurani seseorang itu termasuk hak asasi setiap manusia dan wajib dibela, bahkan kalau kita tidak sepaham dengan agama yang bersangkutan. Asal saja orang itu tidak menjalankan perbuatan kekerasan terhadap umat agama lain. Demikian juga, etika humanis, bahkan kalau ateis, turut saya hormati sebagai satu “agama”, selama itu tidak agresif menindas aliran agama yang bersembah kepada Tuhan yang halus (teis).
Maka makin sempurnalah penghargaan kita kepada hikmat Ayat 2 Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."
Hasil bersama kedua kitaran logis tersebut di atas, dalam perkembangan gambaran ketuhanan dalam diri saya sendiri telah terjadi satu siklus penuh dari tesis ke antitesis, kemudian ke sintesis yang menutup proses pembatalan kebatalan, di mana teisme yang mencapai fase panteisme itu dibatalkan oleh ateisme yang lantas batal kembali dengan timbulnya satu konsep ketuhanan yang lebih universal, bagaikan ketuhanan induk yang bunga-rampai jelmaan konkritnya merupakan segenap wujud ketuhanan dalam masing-masing agama. Dalam pada itu, konsep induk itu dapat ditanggap baik sebagai teisme yang diurut sampai konsekuensi paling ujung, begitu pun sebagai ateisme yang diurut seperti itu, sehingga bertemulah kedua hal yang berlawanan itu pada titik ekstrimnya. Memang, ketuhanan yang saya anut itu mempunyai aspek teisnya yang kongruen dengan agama sembarang umat sesama manusia, bersamaan dengan itu pun memiliki aspek materialis yang kongruen dengan segala bidang ilmu pengetahuan teknik, eksakta, maupun sosialbudaya. Sedangkan dasar ketuhanan itu adalah kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang sadar bertatenan.
Sehubung dengan itu perlu kiranya di sini saya sitir satu ucapan filsuf Jerman Ludwig Feuerbach (1804-1874), supaya jangan ada kesan bahwa segala sesuatu itu mau saya kemukakan sebagai hasil rembuk saya sendiri. Dalam prakata pada edisi ketiga Das Wesen des Christentums , beliau berkata bahwa tujuan karyanya itu:
Bukan pembubaran agama, melainkan penemuan hakikatnya yang sebenarnya. Tuduhan bahwa menurut tulisan saya itu agama adalah omong kosong, hampa, ilusi belaka, itu hanya akan bisa dimengerti, kalau penuduh itu juga menganggap apa yang saya ajukan sebagai dasar asali agama itu, yaitu kodrat manusia yang, sebagaimana telah saya buktikan, merupakan tema dan isi sesungguhnya agama itu, [dengan kata lain, kalau] antropologi itu pun omong kosong, hampa, semata-mata ilusi.
Dalam karya itu sendiri, Feuerbach mengemukakan pendapat bahwa intisari teologi itu sesungguhnya antropologi, dan bahwa gambaran orang tentang Tuhan itu sekadar mencerminkan kodrat manusia.
Tetapi kalau analisis Feuerbach ini telah mengungkap bahwa sumber marterialis dari keagamaan itu kodrat manusia, maka satu penelaahan materialis dialektis melangkah setapak lebih lanjut, membentangkan peran penting saling hubungan antara manusia-manusia itu. Dalam tesis ke-6 dan ke-7 dari Thesen uber Feuerbach yang sudah dikutip, Karl Marx mencatat:
6. Feuerbach meluluhkan perihal keagamaan ke dalam kodrat manusia. Tetapi kodrat manusia bukanlah satu hal abstrak yang melekat pada seorang individu tersendiri. Dalam kehadiran nyatanya kodrat tersebu: ierwujud segenap bunga-rampai hubungan-hubungan masyarakat... 7. Karena itu, Feuerbach tidak melihat, bahwa “watak orang beragama” itu sendiri suatu hasil kehidupan masyarakat dan bahwa insan abstrak yang dianalisisnya itu masuk dalam bentuk masyarakat tertentu.
Sangat saya sesalkan, bahwa dalam segala kuliah filsafat yang pernah saya ikuti di Moskow dulu, tak pernah dijelaskan asas manusiawi ataupun asas sosial atas keagamaian seperti yang diterangkan oleh Feuerbach dan Marx, selain peletakan agama di bawah perihal perjuangan kelas, sehingga saya pun terpaksa menemukan keteranganketerangan itu sendiri.
Kita tefah melihat bagaimana proses penjadian pokokpokok susila atau agama itu melalui satu dampak balik akibat penyertaan faktor sosial: di satu pihak pokok-pokok itu baru turut bermanfaat untuk si pelaku kalau itu telah “memasyarakat”, dan di lain pihak itu pun mengubah watak perbuatan itu sendiri dari kelakuan egois yang memburu pamrih menjadi kelakuan yang sosial. Tetapi anak kalimat terakhir tesis Marx yang ketujuh ini mengacu juga kepada satu hubungan lebih lanjut, yaitu bahwa masyarakat itu pun berubah, menganut bentuk-bentuk berlainan, maka watak atau mentalitas insan yang menjadi warganya pun berubah selaras dengan itu, sehingga keagamaannya pun turut berubah.
Masih ada satu kesimpulan penting atas tinjauan terhadap proses pembentukan kesadaran susila tertentu melalui penyimpulan pengalaman kolektif yang telah diulas di atas. Maksudnya proses berdampak balik yang bisa singkat, seperti pada dapur penghuni asrama, dan bisa juga agak panjang, seperti pada inbreeding dan timbulnya pantangan terhadap sumbang pati atau inses. Proses penyimpulan asas susila yang agak panjang seperti yang tersebut terakhir, atau pun yang lebih panjang lagi itu sangat khas untuk banyak prinsip-prinsip moral yang kita dapati dalam agama-agama dan dalam hukum adat, juga dalam prinsip-prinsip hukum.
Satu contoh yang banyak disentuh baik dalam sastra maupun dalam media lain (khususnya perfilman) adalah penaatan hak-hak asasi warga negara oleh pihak yang berwajib. Di semua negara beradab, ini merupakan prinslp asasi yang sangat penting. Sungguhpun demikian, karena panjangnya kitaran logis yang mendasari prinsip hukum ini, terkadang ada petugas polisi atau dinas keamanan lain yang kebetulan agak singkat akal, bahkan di negeri yang bertradisi hukum yang mantap, merasa gemas dengan adanya penjahat yang luput dari hukuman sekadar karena formalitas “remeh” yang tidak terpenuhi. Tetapi, betapa pentingnya prinsip hukum itu ditaati dapat dilihat dari pengalaman pahit di Indonesia sendiri.
Walaupun orang sudah lama menaruh syak akan iman dah kesusilaan mantan Presiden Soeharto, apalagi melihat pembantaian 1965-1967 yang begitu mengejutkan itu, tetapi yang baru benar-benar menggemparkan dunia adalah keterlibatannya dalam apa yang dinaimakan “pembunuhan misterius” (Petrus). Pembunuhan yang kejam biadab (kepala dipenggal kemudian dijadikan barang tontonan) dilakukan berulang-ulang terhadap orang yang diduga narapidana tanpa melakukan proses hukum terlebih dulu, melainkan dilakukan diam-diam ibarat perang persaingan antargerombolan kriminal. Negara menyederajatkan diri dengan narapidana! Selain terang-terangan mengaku itu idenya sendiri, Soeharto pun kemudian menganggap kebijakan itu dibenarkan karena ada hasil berkurangnya aktivitas kelompok narapidana yang bersangkutan. Ini bukan sekadar petugas bawahan yang terbawa nafsu. Ini kepala negara!
Apa benar kebijakan itu membawa hasil yang positif? Ternyata tidak. Yang paling mengejutkan dunia dalam hal ini bukan sekadar masalah hukuman mati tanpa proses hukum—itu telah dikenal sejak pembantaian 1965-1967—melainkan pengakuan terang-terangan kepala negara yang membenarkan negara melanggar hukum. Dengan pengakuan tanggung jawab Soeharto atas Petrus itu, maka aparat negara pada umumnya pun tidak lagi ambil pusing akan menaati hukum, sedangkan pelanggaran terhadap hak asasi seseorang atas nyawanya itu pun makin “memasyarakat”:
Menjelang Soeharto lengser, ada mahasiswa Universitas Trisakti dibunuh, aktivis reformasi diculik dan ada di antaranya lenyap sampai sekarang, orang-orang dihasut menjarah gedung toko yang kemudian dibakar bersama penjarah yang masih di dalamnya. Telah disinyalir oleh berbagai pengamat dan penyelidik, bahwa yang di balik semua itu oknum-oknum tertentu aparat negara. Setelah Soeharto lengser, benihbenih beracun itu kian menjalar, sehingga seluruh wilayah RI digoncang terus oleh bunuhmembunuh, dan ini pun sering disinyalir ada oknumoknum aparat yang memprovokasi bahkan menyediakan fasilitas. Akhirnya, rakyat kecil pun terbawa hanyut, kalau orang di pasar kena tuduh copet, segera’ dikeroyok orang dan dibakar hidup-hidup atau dibunuh dengan cara kejam yang lain. Ibarat pepatah: Guru kencing berdiri, murid kencing berlari.
Tentu saja, efek merusak pada beleid pemerintahan Soeharto terhadap kesusilaan masyarakat itu tidak terbatas pada hal pembunuhan. Maka seluruh bangsa pun tidak saja menderita kemelut dalam kehidupan lahiriah berupa krisis ekonomi, tetapi juga mengalami kemelut rohani. Demikianlah akibat ada kepala negara tidak kenal asas-asas kesusilaan yang merupakan unsur suatu negara hukum. Setelah lengser pun masih berekor.
Dengan pengertian yang lebih mendalam tentang pendasaran materialis dialektis unuk hikmat beriman, bersusila dan taat hukum ini, maka lengkaplah pembaruan pengertian materialis dialektis tentang ketuhanan dalam kesadaran saya. Sekaligus hal itu lebih meyakinkan saya lagi, bahwa beroposisi terhadap beleid kenegaraan Soeharto itu secara obyektif merupakan satu kebajikan moral, terlepas dari ikatan surat perjanjian setia kepada Presiden Sukarno yang dulu pernah saya tanda tangani, yang juga berkonsekuensi masuk oposisi itu.
Demikianlah aspek subyektif persoalan ini, perkembangannya dalam kesadaran pribadi sebagai seutas serat dalam pintalan tali tambang “otobiografi intelektual” saya. Sekarang perlu kita periksa perkembangannya dalam dunia obyektif.
Kaum Komunis Menimbang Agama
Khusus di Indonesia, isu saling hubungan antara materialisme dan ateisme di satu pihak dengan keagamaan di pihak lain menjadi hangat benar, terutama berkaitan dengan teror antikiri tahun-tahun 1965-1967. Dalam hal ini, adanya satu prasangka bahwa orang komunis niscaya ateis dan antiagama itu memainkan peran penting. Sungguhpun bukan orang komunis, tapi saya berpegangan kepada materialisme dialektis, maka turut kena getahnya, khusus berkaitan dengan ketetapan MPRS 1966 nomor XXV yang mengacu kepada aliran falsafah tersebut. Jadi, perlu saya usut di sini.
Adapun, sejarah hubungan antara orang komunis dengan agama di Indonesia agak rumit, dan tidak semata-mata antagonis sebagaimana sering dianggap orang. Partai komunis itu sendiri di Indonesia muncul dari fraksi Sarekat Islam yang kemudian mandiri sebagai “Sarekat Merah”. Sepanjang sejarah PKI (Partai Komunis Indonesia), banyak tokohtokohnya yang beragama, apalagi anggota biasa dan pengikut organisasi bangunan bawah (Belanda: onderbouw).
Tetapi dengan adanya perselisihan kepentingan antara petani dan buruh di satu pihak, dengan pemilik tanah dan pemilik atau pengurus perusahaan di lain pihak, maka upaya PKI untuk mengerahkan gerakan tani dan buruh selagi sebagian pemilik atau pengurus cenderung bernaung dalam wadah politik partai-partai Islam itu sudah dengan sendirinya mempertajam perselisihan antara orang komunis dengan partai-partai Islam yang bersangkutan. Satu perkembangan yang serupa dengan itu dapat diperhatikan misalnya di Italia antara partai komunis dengan gereja Katolik di negeri itu. Perselisihan yang asalnya berwatak politik ini kemudian dirambatkan ke bidang ideologis atau rohani antara komunisme dengan agama. Akhirnya sulit diuraikan, mana keyakinan ideologis, mana sekadar siasat politik.
Perkembangan syak wasangka antara komunisme dengan agama itu bukan satu gejala yang khas Indonesia, dan juga bukan satu sikap yang satu arah. Sikap orang komunis di Indonesia terhadap agama cukup ramah, jika dibandingkan dengan yang di beberapa negeri lain. Yang penting kita analisis dari sudut materialisme dialektis, saya pikir, adalah praktek poliLik konkrit masa lampau kaum komunis yang mengaku materialis dialektis. Yang telah dapat saya lihat sendiri adalah perlakuan Partai Komunis Uni Soviet (PKUS) terhadap agama di Rusia.
Rusia adalah negeri pertama yang partai komunisnya sampai dapat berkuasa, dan politik keagamaannya yang antagonis telah banyak niengeruhkan situasi di negeri lain, sehingga besar andilnya dalam membentuk kesan umum bahwa komunisme dengan agama harus bermusuhan. Salah satu ciri politik kebudayaan di Uni Soviet itu, terutama sejak Yosif Stalin (1879-1953) berkuasa, adalah politik antiagama yang gencar, yang oleh partai itu sendiri dijuluk “ateisme militan”. Selain banyak rumah ibadah diubah
menjadi museum, atau menjadi gudang perabot atau kan77 dang ternak, maka orang-orang penganut agama dikenakan diskriminasi dalam hal kesempatan bersekolah dan dalam melanjutkan karier. Kami sendiri pernah menyaksikan semua itu.
Tetapi, walaupun dikenakan represi selama puluhan tahun, agama di Rusia tidak menghilang, melainkan setelah robohnya negara Soviet ternyata sangat populer seperti semula, baik di bekas negara bagian yang mayoritas Kristen, maupun di wilayah yang mayoritas Islam. Selama masih Soviet, di kalangan penduduk yang tidak menjalankan ibadat agama pun saya perhatikan berkembangluasnya berbagai kepercayaan naif dan spontan, seperti halnya kepercayaan kepada berbagai macam jimat dan pengindahan macam-macam pantangan yang dianggap membawa sial. Di kalangan elite intelektual makin populer gejala-gejala spiritisme, begitupun keasyikan untuk menyebarluaskan berbagai desasdesus fantastis, baik tentang penyaksia piring terbang” (UFO) maupun tentang berbagai kejadian yang takhayul atau “luar-alamiah”.
Tetapi, bersamaan dengan itu, negara dan partai itu sendiri mengembangkan berbagai gejala pseudoagama atau keagimaan semu. Dalam periode Stalin saja, ketika paling gencar melawan agama, partainya makin sering mengandal kepada kategori “kesucian” sebagai ciri yang mengatur penilaian moral terhadap segala sesuatu. Banyak lamixing atau bendera yang “suci”, tanah yang “suci”, begitupin tugas dap kewangilban yang “suci”. Tak lepas dari itu, dikembangkan
juga adat berziarah ke makam tokoh-tokoh atau pahlawanpahlawan, sedangkan ziarah ke musoleun tempat pemaka78 man Lenin (sebagian waktu juga Stalin) sudah bagaikan “naik haji” saja. Tempat yang menjadi sasaran berziarah itu pun menjadi tempat upacara khidmat, misalnya tempat calon prajuri memberi sumpah kepada bendera. Sewaktu saya di Uni Soviet, mulai diadakan upacara inisiasi orang remaja (upacara penerimaan ke dalam lingkungan orang cukup-umur), pengganti upacara “komuni suci” dalam agama Kristen.
Proses ini tidak terbatas pada “pengagamaan” atau “penggaiban” masalah-masalah periferal (pinggiran) seperti itu dalam kehidupan berpatokan komunis di Uni Soviet. Ideologi Marxisme-Leninisme itu pun oleh PKUS dijadikan seperti agama. Tulisan para penuka almarhum ideologi tersebut (karya-karya klasik Marxisme-Leninisme) diperlakukan seperti kitab-kitab suci agama bersurat yang boleh dan perlu dikutip sebagai pendasar setiap pikiran dan prakarsa, seperti ayat kitab Weda, Tripitaka, Taurat, Injil,atau Qur’an. Kebenarannya tidak boleh disangsikan, bukubukunya menjadi yang paling banyak diterbitkan. Sikap khidmat pada kanonisasi teks asli, upaya penerbitan dan penyebaran seluas-luasnya serta ketelatenan penerjemahan yang mendapat perhatian khusus dengan penerapan tenaga ahli dan teknik mutakhir serta pendanaan yang sebesar-besarnya itu hanya dapat ditemukan taranya pada penerbitan Alkitab di negeri-negeri Kristen. Marx, Engels dan Lenin diandaikan rasul, nabi, resi, atau Bodhisatwa, riwayat hidupnya tak bercela, bersifat teladan, segala ucapannya berkebenaran mutlak. Gambargambarnya dipasang di mana-mana seperti gambar suci atau ikon. Tokoh hidup yang tengah menjabat sebagai ketua partai pun dianggap tidak bercela, seperti Paus dalam agama Katolik atau Dalai Lama dalam agama Buddha mazhab Lamaisme.
Praktek yang dikenal dengan istilah kultus individu macam itu diprakarsai oleh Stalin dan kemudian ditiru di negerinegeri sosialis lain baik di Eropa Timur maupun di Asia, misalnya oleh Mao Zedong di Tiongkok dan Kim Il Sung (1912-1994) di Korea Utara. Yang tampak agak mengekang perkembangan demikian di negeri masing-masing itu kiranya hanya Ho Chi Minh (1890-1969) di Vietnam dan Fidel Castro (lahir 1926) di Kuba. Setelah proses de-Stalinisasi yang dijalankan oleh Nikita Khrushchev (1894-1971), gejala kultus individu agak mereda, tetapi belum hapus sepenuhnya, sedangkan perlakuan MarxismeLeninisme sebagai semacam agama berlangsung terus. Perlakuan terhadap ketua partai sebagai pemimpin yang insan biasa di Uni Soviet kiranya baru dapat kita saksikan dalam masa berfungsinya Mikhail Gorbachev (lahir 1931), atau di Tiongkok pada masa kepimpinan Deng Xiaoping (1904-1997).
Saya pikir cukup jelas, bahwa diperlakukannya MarxismeLeninisme oleh tokoh-tokohnya sendiri sebagai semacam agama dengan pemutlakan kebenaran tulisan serta ucapan mereka itu sesungguhnya bertolakbelakang sama sekali dengan materialisme dialektis. Sangatlah munafik, bahwa sambil “mengagamakan” ideologinya sendiri, mereka menyatakan agama-agama yang sesungguhnya sebagai kepalsuan idealis yang perlu ditindak dan ditekan.
Dalam kenyataan, sambil melihat sendiri betapa awetnya segala bentuk agama dan kepercayaan di kalangan rakyat negerinya, otoritas Soviet telah ikut merinanfaatkan ciri manusiawi ini dengan penggelaran program keagamaan semunya. Tetapi, bahkan setelah de-Stalinisasi pun mereka tidak membuat analisis ilmiah yang jujur tentang keagamaan berdasarkan materialisme dialektis sebagaimana semestinya. Padahal, kalau kita perhatikan tulisan Karl Marx dalam Thesen uber Feuchach , sudah semestinya mereka mendalami masalah itu secara tuntas.
Mengapa mereka tidak sampai berbuat demikian, mungkin karena mereka sendiri setelah secara tidak sadar terbawa hanyut oleh kecenderungan manusiawi untuk berkeagamaan itu malah tidak merasa ada ketidakserasian apa-apa dalam kelakuan mereka. Ibarat pepatah Latin: Homo sum, humani nihil a me alienum puto (Manusia aku, hal manusiawi tiadalah yang bagiku asing kiraku). Sayangnya, berbeda dengan Cicero (106-43 s.M.) dan Seneca (4 s.M.-65 M.), tokoh-tokoh komunis yang berperan dalam perkembangan itu tidak sampai berkira".
Politik antiagama yang serupa dengan yang di Uni Soviet itu kemudian ditiru secara tidak kritis di negeri-negeri sosialis Eropa Timur, dan di Tiongkok. Hasilnya pun serupa: di Polandia, agama Katolik tetap subur, bahkan sempat memajukan Paus Johannes Paulus II (lahir 1920); di Jerman Timur, aktivis gereja memegang peran penting dalam “revolusi damai” yang menjurus ke pemersatuan kembali Jerman Timur dengan Jerman Barat; di Tiongkok,
otoritas tampak gelisah menghadapi aliran Falun Gong, be81 gitupun sulit menangani agama Buddha mazhab Lamaisme di Tibet. Tetapi, di sana-sini, sikap terhadap agama itu lebih luwes, misalnya di Vietnam, mengingat peran biksu Buddha dalam perlawanan terhadap pemerintahan Ngo Dinh Diem (1901-1963) di Vietnam Selatan.
Sesungguhnya, sikap antiagama orang komunis Rusia itu mula-mula didorong oleh dua faktor: Pertama, bahwa agama dikenal sebagai salah satu sokoguru susunan masyarakat dan tata kenegaratan yang mau mereka rubuhkan, sehingga dengan demikian dipandang sebagai penghalaga perombakan revolusioner. Di Eropa pada umuninya, gereja Kristen dianggap membuat rakyat patuh kepada pihak penindas dan cuma mengharapkan kebaikan dalam dunia baka di kemudian, maka Karl Marx dalam pendahuluan Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie (Suatu Kritik Filsafat Hukum Hegel) menyebutnya “candu bagi rakyat” ( Opium des Volkes ). Agama dituduhnya menjajakan satu ilusi kebahagiaan dalam dunia berikut, dalam dunia baka, supaya rakyat sabar menahan segala penderitaan dunia fana. Masalahnya kemudian tidak dikelola lebih lanjut, tidak diselidiki secara dialektis, melainkan ujaran Karl Marx itu dimutlakkan, diinterpretasi sebagai dalli yang mewajibkan menentang agama (sungguhpun di beberapa negeri, termasuk Indonesia, tidak dituruti secara mutlak).
Faktor kedua, ialah penghadapan orang komunis dengan sikap imamat yang bermusuhan. Di Rusia, imamat gereja Ortodoks Slawiani waktu itu sudah bertradisi mempertahankan kekolotan paling reaksioner sejak Tsar Petrus
Agung (1672-1725) mencoba memperbaharui ekonomi dan susunan sosial di Rusia, sehingga gereja itu oleh gerakan komunis pun kemudian dianggap musuh. Contoh di Rusia ini mencerminkan situasi di seluruh Eropa sejak lama sebelum adanya orang komunis. Eropa pun tidak unik. Bentrokan antara gerakan atau tokoh pembaharuan dengan agama lama itu terdapat dalam sejarah seluruh dunia, mulai misalnya dengan riwayat konfrontasi Firaun Amenofis IV alias Ekhnaton (memerintah 1379-1362 s.M.) dengan imamat Mesir Kunto. Di Eropa pun, yang menghadapi Gereja yang tampak kolot itu tidak saja Petrus Agung, melainkan juga segenap gerakan Pencerahan akhir Zaman Pertengahan.
| Sungguhpun demikian, banyak juga contoh berkebalikan, di mana gerakan pembaruan atau perlawanan terhadap kekuasaan yang lalim justru dipelopori atau diilhami oleh agama. Khusus di Eropa, agama Kristen mula-mula merupakan agama kaum tertindas di Kekaisaran Romawi, kemudian jaya ketika Constantinus I (273-337) naik takhta sebagai kaisar Romawi pertama yang beragama Kristen. Agama Buddha juga lahir dari perlawanan yang dipelopori Siddharta yang kemudian bernama Gautama (563-483 s.M.) terhadap tat: nan sosial lama, akhirnya mencapai kejayaan waktu Raja Asyoka (273-232 s.M.) menganut agama tersebut. Demikian pun kita kenal perjuangan yang dipimpin Nabi Muhammad (570-632) melawan tatanan jahiliah di Arabia, yang kemudian mengalami masa keemasan dalam periode Khalifat.
Perjuangan antara penganut dua agama berlainan pada bangsa yang sama kita kenal juga dari sejarah Indonesia, misalnya di Jawa antara Islam dan Hindu menjelang keruntuhan Majapahit. Tetapi perlawanan terhadap agama lama terkadang juga dilakukan oleh mazhab baru agama itu sendiri, misalnya mazhab Gereja Reformasi Martin Luther (1483-1546) di Jerman, mazhab Huguenot yang didirikan Johannes Calvin (1509-1564) di negeri Francis. Ini bukan satu kekhususan agama Kristen, melainkan pada agama-agama lain pun ada kejadian yang demikian dalam sejarahnya.
Perbedaan agama yang mewakili kelainan tatanan ekonomi itu tidak selalu harus antagonis, tidak selalu berwujud perang atau pergolakan politik. Satu contoh adalah koeksistensi damai antara agama Konghucu, agama Buddha dan agama Islam di Tiongkok periode kulawangsa Ming (1368-1644). Keadaan ini turut menyentuh sejarah Nusa Tenggara dengan adanya pelayaran armada yang dipimpin laksamana Zheng He (13711435) yang beragama Islam itu ke Laut Selatan (Nanhai), yang sebagian besar kelasinya bukan Islam.
Artinya, kalau diperiksa fakta-fakta sejarahnya, tidaklah benar bahwa agama itu reaksioner. Agama semata-mata mencerminkan hubunganhubungan dalam masyarakat, dan hubungan-hubungan inilah yang kadang-kadang retrogresif, kadang-kadang progresif. Karena itu, sikap mutlak atau prinsipil antiagama dalam beberapa kalangan komunis itu sesungguhnya tidak mengindahkan kenyataan sejarah.
Sikap yang tidak berdasar pada satu analisis materialis di84 alektis yang tuntas itu kiranya berakar pada tradisi humanisme Zaman Pencerahan di Eropa yang memang sangat mementingkan logika formal dan saling hubungan mekanis, dan kurang mengindahkan dialektika. Gejala serupa, yaitu’bentrokan antara sarjana atau pujangga dengan imamat itu dapat dilihat juga di kawasan yang beragama lain. Bersama dengan itu, sikap lebih luwes sebagian orang komunis terhadap agama (seperti misalnya di Indonesia) biasanya didorong oleh rasa perikemanusiaan yang agak malumalu, karena khawatir jangan-jangan tidak selaras dengan interpretasi ketat atas ideologi komunis. Tetapi, sekurangkurangnya dari segi ideologi materialisme dialektis, sikap mereka yang fleksibel itu menurut saya tidak keliru. Untuk memahami segala hal-ihwal itu dengan lebih baik, perlu kiranya kita urut dari asal-mulanya.
Agama dalam Sejarah
Tadi telah kita lihat, bahwa ciri untuk menyi@pulkan pengalaman hidup berdasarkan frasat atau logika takhayul tidak saja merupakan ciri yang amat manusiawi, melainkan justru berkat ciri ini maka bisa berhasillah evolusi kejadian manusia sebagai makhluk yang kenal akan kesusilaan sehingga bisa hidup bertatanan sosial yang berdasarkan kebudayaan. Prosesnya harus melalui kebatalan pembatalan: rangsangan dari pegsentuhan dengan dunia nyata mula-mula ditanggap sebagai rangsangan dari dunia gaib sebagai rekayasa suatu “roh”, yang disimpulkan menjadi pedoman kelakuan lebih lanjut.
Dari uraian’itu pula dapat ditarik dua kesimpulan’lain: yang pertama, saling-hubungan material di balik pedomanpedoman tersebut itu sering sedemikian rumit dan berliku-likunya, sehingga bahkan orang yang cerdik cendekia dan berpandangan materialis pun sulit mengusut secara rasional. Tidak kebetulan, orang humanis yang mengaku ateis saja pun suka mendasarkan pokok-pokok moralitas dengan suatu prinsip atau budi atau jiwa susila, pendek kata pada suatu “benda halus” atau semacam hal-ihwal abstrak juga (gaib tidak, materi pun bukan). Mungkin budi susila abstrak demikian itu dirasakannya lebih “halus”, dibandingkan dengan konsep “Tuhan” orang teis.
Yang kedua, bahkan kalau saling hubungannya relatif gamblang (seperti pada contoh pemakaian bersama dapur as86 rama), pengetahuan yang tersimpul itu baru bisa bermanfaat jika keperluan menaatinya menjadi kesadaran bersama segenap warga kelompok bersangkutan (misalnya penghuni asrama itu), artinya jika itu menjadi satu pokok kesusilaan kehidupan dalam kelompok itu, sehingga pelanggarannya pun menusuk hati nurani si pelanggar. Dalam hal ini, upaya yang dalam konsekuensi terakhir turut menguntungkan si pelaku sendiri itu tidak lagi dinilai sebagai upaya berpamrih, melainkan sebagai bakti atau upaya yang sosial. Uptuk dapat bargantini kang sakti atapkan.
Untuk dapat mengerti cin agama berkenaan dengan negara lama dan satu revolusi sosial, perlu kita perhatikan satu perbedaan asasi antara agama dan ilmu pengetahuan yang sudah dikenal ahli antropologi abad ke-19, khususnya Edward Tylor. Setiap teori dalam ilmu pengetahuan itu diturunkan secara rasional berdasarkan fakta-fakta dengan saling-hubungannya yang telah diketahui. Maka syaratsyarat dan batas-batas keberlakuan dalil atau teori tertentu itu pun diketahui. Tetapi, pokok-pokok kepercayaan atau agama itu bersandar pada satu penyimiulan pengalaman yang mengandaikan rekayasa faktor gaib yang tidak disadari latar belakang materialisnya. Selain itu, pokok-pokok itu biasanya warisan turun-temurun yang tidak diketahui lagi asal-usul atau pangkal mulanya. Orang yang menaati peraturan adat animis atau agama tidak tahu sebab rasional peraturan itu, hanya tahu roh atau dewa atau Tuhan marah kalau tidak ditaati.
Oleh karena riwayat kejadian peraturan itu tidak rasional, maka ditaatinya pun tidak mungkin secara rasional. Oleh karena itu, bisa timbul salah kaprah. Misalnya, sebabsebab obyektifnya sudah berubah, syaratsyarat kehidupan masyarakat itu sudah tidak seperti semula, tapi peraturan yang bersangkutan tetap ditaati. Atau sering juga kejadian karena syarat-syarat sudah berubah, orang lebih sukar memenuhi tuntutan adat lama, maka itu pun disesuaikan dengan kondisi-kondisi baru. Ternyata, orang itu luar biasa kreatifnya, sampai-sampai dalam penyesuaian itu terkadang seakan-akan mengelabui roh atau dewa yang bersangkutan.
Dengan demikian, dalam kehidupan dan perkembangan suatu kepercayaan atau agama itu sendiri terdapat dua tendensi: tehdensi konservatif, bertahan pada adat atau prinsip tertentu karena tidak padar kalau dasar material semulanya sudah berubah; dan tendensi reformis, menyesuaikan adat atau prinsip tertentu karena ada pengalaman baru yang merangsang kesadaran baru tertentu. Tetapi kedua-dua tendensi itu mempunyai motif yang sama, yaitu seperti halnya pada kepercayaan dan agama pada umumnya, masing-masing tendensi itu bermotif menjamin keselamatan kelompok atau masyarakat yang bersangkutan dan keterampilanan rohani warga-wargainya.
Sejak kemunculan Homo sapiens sapiens dalam evolusi, manusia telah melalui satu riwayat perkembangan kebudayaan, mulai dari kebudayaan masyarakat zaman batu sampai dengan kebudayaan masyarakat industri yang modern. Hasil perkembangan pertama, segala pengetahuan alias kepercayaan takhayul (kata orang Jawa: ngelmu) berangsur-angsur memantap, dan penguasaan seluruh pengetahuan lambat-laun memerlukain pelajaran dan latihan tertentu, sehingga menjadi spesialisasi orang yang dikhususkan untuk itu dalam masyarakat purba, yaitu yang dinamakian balian (Inggris: shaman ). Selain mengenal segala upacara dan pantangan serta hukuman yang perlu dikenakan terhadap seorang pelanggar, dia juga mengenal macam-macam jamu obat dan mantra (jampi). Tapi tugasnya yang terutama ialah menjamin hubungan baik antara kelompoknya dengan roh-roh, termasuk juga dengan arwah nenekmoyang yang dianggap telah menjadi roh.
Perkembangan lebih lanjut mengakibatkan merincinya masyarakat purba atas berbagai tingkatan. Oleh faktorfaktor tertentu, penduduk menjadi makin padat sehingga persediaan nafkah alamiah (binatang buruan dan makanan tumbuhan liar) sudah tidak mencukupi. Misalnya, seusai zaman es, permukaan laut naik, sehingga penduduk bekas dataran rendah yang tergenang mengungsi ke pedalaman yang sebelum itu pun sudah ada penduduknya. Atau karena perubahan iklim maka daerah tertentu berkurang suburnya, persediaan makanan alamiah tidak mencukupi lagi. Ini memaksa orang menerapkan cara pencarian nafkah yang lebih intensif agar menjamin keperluan hidupnya, khususnya berocock tanam dan memelihara ternak. Ini menimbulkan masalah pembelaanwilayah (tanah garapan, tanah angon, jalur irigasi) dan penjagaan keamanan permukiman yang sekaligus menjadi tempat simpanan peralatan serta bengkel pembuatan alat-alat, begitu pun tempat berdirinya lumbung penyimpan cadangan bibit dan makanan untuk sampai panen berikut.
Akibat perombakan ekonomi tersebut adalah juga satu perombakan sosial dan perombakan politik. Di satu pihak tugas-tugas orang makin berurai. Selain menampung segala pengetahuan yang menjadi kewajiban sang balian yang makin banyak tugasnya, timbul bunga-rampai tugastugas produksi bahan pangan (penggarapan tanah, pengangonan ternak, penangkapan ikan, pengawetan bahan pangan), produksi peralatan dan barang buatan lain (kepandaian besi, bertenun, pembuatan daluang/kain kulit pohon, penyamakan kulit hewan, pembuatan jala), administrasi dan pertahanan. Makin berkembangnya setiap macam pekerjaan itu, semakin tinggi tuntutan terhadap keahlian orang yang melakukannya, sehingga menimbulkan spesialisasi lebih lanjut. Selain perbedaan antara warga kelompok yang berdasarkan jenis kelamin dan umur, bertambah juga perbedaan dalam macam-macam mata pencaharian. Hal ini menimbulkan tidak sama-rata lagi kedudukan ekonomi masing-masing.
Dr lain pinak, kerapatan penduduk yang berlebihan itu, dan anekaragam syarat produksi di setiap tempat, menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan peperangan dan penundukan kelompok atau suku yang satu oleh yang lain. Hal ini pun menyebabkan dikuasainya satu wilayah yang agak luas oleh penguasa yang sama, hal maina menciptakan syarat baru untuk kemajuan teknik perekonomian yang lebih lanjut (misalnya untuk berladang cukup membakar hutan sepetak, tetapi untuk bersawah perlu jajahan anak sungai dikuasai untuk menjamin keamanan irigasi).
Akibat jangka panjang dari seluruh proses ini adalah hancurnya tatanan masyarakat egaliteri memantapnya hirarki masyarakat bertingkat, yang di atasnya terdapat lapisan ningrat yang dikepalai raja, didampingi pula oleh para ahli ilmu-ilmu, di mana balian yang dulu-dulu itu telah berkembang menjadi lapisan ulama. Dengan genapnya proses yang amat lama ini, masyarakat purba yang egaliter, yang seluruh “ilmu pengetahuan”-nya berupa ilmu takhayul yang dipegang oleh seorang balian telah beralih menjadi negara dengan agama bersurat dengan panteon dewadewanya, lengkap dengan imamat atau lapisan ulama. Contoh hasil perkembangan ini adalah masyarakat Hindu dengan pembagian kasta brahmana (ulama, pendeta), ksatria (ningrat, hulubalang), waisya (orang biasa, petani), sudra (orang suku jajahan atau yang telah dipencilkan dari masyarakat triwangsa oleh salah satu sebab).
Peralihan ini berarti satu perombakan yang amat mendalam pada kehidupan rohani insan-insan yang terlibat di dalamnya, sehingga pasti meninggalkan jejak yang nyata dalam pesan-pesan pujangga zaman itu yang masih sisa sampai sekarang. Yang paling mencolok dalam hal ini adalah perentangan yang mengamuk dalam kalbu orang pada zaman peralihan, yakni pertentangan antara etika manusiawi tradisional yang asali, yang berdasarkan pengalaman turun-temurun masyarakat egaliter di satu pihak, dengan etika baru masyarakat bertingkat yang berdasarkan hikmat kenegaraan (Prancis: raison d’etat ; Inggris: reason of state ) di pihak lain.
Misalnya dalam Bhagavad Gita dapat kita saksikan kebimbangan Arjuna yang kewalahan menghadapi dilema moral yang tak dapat ia pecahkan: di satu sisi dia harus mempertahankan keselamatan segenap saudara-saudara yang selain menicakupi kaum Pandawa masih termasuk juga kaum Kurawa (moral manusiawi yang tradisional); di sisi lain dia harus membasmi musuh Astinapura, termasuk kaum Kurawa yang itu-itu juga (moral kenegaraan).’Maka intisari seluruh Bhagavad Gita itu adalah riwayat Krisna membujuk Arjuna untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan hikmat kenegaraan, pertanda masyarakat Hindu masa kejadian karya tersebut telah genap peralihannya dari masyarakat egaliter ke masyarakat bernegara.
Di Barat pun tak beda dengan di Timur. Dalam sandiwara Yunani Kuno Antigone karangan Sophokles diberitakan, setelah diusir oleh saudara kandungnya, Eteokles, yang mau jadi raja Thebe, Polineikes bersekutu dengan musuhmusuh Thebe untuk menyerbu kota tersebut. Dalam pertempuran waktu Thebe dikepung, Eteokles bertarung dengan Polineikes sampai kedua-duanya luka parah dan tewas. Paman mereka, Kreon, yang kini menjadi raja, mendekritkan bahwa Polineikes dianggap pengkhianat karena mengajak musuh menyerang negerinya, dan melarang anak negeri Thebe memenuhi upacara adat penguburan terhadap jenazahnya. Tema pokok sandiwara itu adalah dilema yang dihadapi saudara perempuan kedua kakak-adik yang tewas itu, yang bernama Antigone. Di satu pihak, berdasarkan adat tradisional, dia wajib menguburkan saudara kandungnya, Polineikes. Di lain pihak dia berdasarkan peraturan negara tidak boleh menguburnya. Antigone membangkang terhadap perintah
Kreon, tetap memenuhi upacara simbolik untuk penguburan Polineikes. Sophokles yang berdiam di Athena dengan tatanan demokrasi tradisionalnya di sini mencela tatanan otokrasi di Thebe. Pada masa hidup Sophokles, proses pemantapan negara di Yunani belum genap benar seperti halnya belakangan di zaman Helenistik (sejak kejayaan pemerintahan Iskandar Agung).
Artinya, kalau dalam masyarakat egaliter zaman purba pengertian benar atau sahah itu cukup tegas maka dengan timbulnya negara, warga masyarakat dihadapkan pada dua macam kebenaran, di mana orang pun bisa serba salah. Timbullah berbagai rupa cerminan dilemma ini dalam folklor, seperti misalnya dongeng Buah Malakama. Dilema moral demikian ini dalam masyarakat purba yang egaliter tidak ada, dan baru timbul dalam kaitan hubungan antara masyarakat dengan negara. Dalam negara demokrasi modern pun, asas negara yang paling hakiki itu sesungguhnya ada dua: penjaminan keamanan negara dan perlindungan hak asasi warganegara. Yang pertama secara undang-undang membatasi peluang perorangan bertindak terhadap negara, yang kedua secara undang-undang membatasi peluang negara menindak perorangan.
Tidak bisa tidak, antara kedua kutub berlawanan itu ada hubungan dialektis: kalau negara ambruk, kehidupan segenap penduduk tenggelam dalam kelam-kabut anarki; kalau penduduknya kabur semua, negara pun kehilangan segala maknanya. Saling hubungan ini bisa cukup ironis: kalau negara menjatuhkan hukuman tertentu terhadap seorang warganya (secara sah, lewat proses peradilan yang layak), maka hukuman itu dilaksanakan atas nama seluruh penduduk, artinya, juga atas nama orang yang kena hukum.
Pada taraf historis kejadian negara, ilmu takhayul animisme yang dulu telah berkembang menjadi satu agama yang bersurat. Walaupun demikian, hakikatnya masih sama seperti sebermula, yaitu sebagai wadah seluruh pengetahuan yang berdasarkan hikmat pengalaman yang berakumulasi sepanjang zaman terdahulu, yang telah diwariskan secara turun-temurun, sambil setiap generasi menyumbangkan pengalaman masing-masingnya sendiri. Maka, sebagaimana hal bahwa peran hakiki ngelmu animis menjamin keterampilan kehidupan dalam tatanan sosial manusia purba yang bermasyarakat egaliter, agama resmi periode negara-negara baru itu pun mempunyai peran yang serupa bagi kehidupan dalam masyarakat bernegara.
Tata negara kerajaan-kerajaan itu berdasarkan konsentrasi kekuasaan pada satu pusat sehingga bisa menjamin syarat-syarat ekonomi yang memerlukan kestabilan politik dalam kawasan yang relatif luas. Artinya, hidup dengan kepadatan penduduk lebih tinggi tidak dapat dipertahankan kalau tidak dengan taraf kebudayaan yang lebili tinggi. “Taraf kebudayaan yang lebih tinggi” itu mencakup baik cara berekonomi dan teknologi produksi yang lebih efisien, maupun perombakan susunan masyarakat yang memungkinkan penggelaran cara berekohomi yang lebih efisien. Jelas dengan sendirinya, pengorganisasian diri kelompok insan dalam’masyarakat bernegara itu pun, tidak bisa tidak, perlu bersandar pada satu tata susila atau etika yang terimus secara keagamaan, maka agama dalam masyarakat bernegara itu pun menjadi eksponen hakiki daripada negara, turut menjadi sokoguru negara.
Pada taraf permulaan, raja utama hanya berdaulat atas para penghulu dan raja-raja bawahan selama dia unggul secara militer, tetapi ini setiap saat bisa berubah. Secepat ada bawahan merasa kuat, dia akan berusaha merebut kedaulatan. Jelas, keadaan labil yang bisa dinamakan struktur hierarkis yang dinamis ini (siapa jagoannya bisa gonta-ganti terus) tidak menjamin syarat-syarat sempurna untuk perkeimbangan ekonomi yang mantap. Maka dengan dipersuratkannya hukum-hukum yang diperlindungkan di bawah kekuatan gaib (dewa-dewa), khusus dengan adanya agama yang mewajibkan para bawahan agar takluk kepada raja atau maharaja, maka keadaan itu lalu beralih menjadi struktur hierarkis yang distabilisasi secara undang-undang yang bernaung dalam kepatulhan kepada agama.
Jadi, keaga:::aan negara yang baru merupakan faktor pemantap syarat-syarat politik untuk menjamin kemajuan ekonomi (artinya, juga faktor kemajuan kebudayaan) yang penting. Pendek kata, walaupun keagamaan baru itu tampaknya melanggengkan ketidak-adilan sosial dalam masyarakat berringkat (“berkelas”) yang bernegara despotis (seperti pembagian atas kasta-kasta dalam agama Hindu), tetapi, dipandang dalam perspektif sejarah, agama baru itu memegang peran progresif.
Khusus dalam kemaharajaan-kemaharajaan Melayu paling kuno, yaitu Yawadwipa (sejak paling lambat abad ke-2 sampai abad ke-7 M.) dan Sriwijaya (abad ke-7 sampai abad ke-13), kekuasaan berpusat di negerikota Melayu yang berdaulat atas suku-suku pedalaman yang membayar upeti berupa hasil pertanian, dan suku-suku Orang Laut yang armadaarmadanya menguasai laut dan membentuk kekuatan pokok pertahanan kemaharajaan. Kestabilan struktur kekuasaan ini diperkuat oleh keyakinan takhayul suku-suku yang bersangkutan, bahwa maharaja ampuh Sakti, bisa membuat panen paceklik dan mendatangkan kematian kepada barangsiapa yang membangkang.
Rumus mantra atau persumpahan sakti yang mengancam kematian dan berbagai musibah terhadap pelanggarnya dalam bahasa Melayu Kuno dinamakan mangmang. Mangmang yang demikian itu tercantum dalam prasasti Telaga Batu zaman Sriwijaya. Sampai dalam abad ke-19, masih ada komunitas-komunitas desa di Sumatra Utara dan di Semenganjung Malaka yang tunduk kepada Kerajaan Minangkabau, dan berkeyakinan bahwa “Yang Dipertuan Agung di Pagaruyung” itu ampuh sakti. Tak kurang berguna bagi negara (kalau itu bukan negara yang paling pertama dalam sejarah) adalah “meminjam” keagamaan negeri yang sudah lebih dulu bernegara. Khususnya, negara-negara yang baru timbul di Asia Tenggara sekitar awal tarikh Masehi itu “mengimpor” agama Hindu dan Buddha dari India yang sudah bernegara lebih dulu. Rajaraja setempat pun menyamakan dirinya dengan lakon “raja utama” yang harus dihormati oleh raja bawahan dalam sastra Hindu, khususnya dengan Rama dalam Ramayana, atau Yudistira dalam Mahabharata. Misalnya, Raja Mulawarman dalam salah satu prasasti di Muara Kaman sekitar tahun 400. disamakan dengan Yudistira. Dengan mengumpamakan diri dengan lakon sakti demikian, berartilah bahwa barangsiapa mau berontak itu tidak sekadar menantang daya militer sang raja, melainkan melanggar kodrat alam semesta sebagaimana tersurat dalam sastra yang delah dianggap suci dan angker.
Untuk lebih menjamin kemantapan hierarki negara yang berdasarkan kekuasaan mutlak sang raja, raja itu pun disamakan dengan dewa. Maka, dalam warisan tradisi keagamaan pribumi di Indonesia, raja digelarkan “hyang”, artinya, disederajatkan dengan arwah nenek-moyang yang telah didewakan. Misalnya, dalam prasasti Kedukan Bukit, raja Sriwijaya dinamakan “Dapunta Hiyang”, di mana “dapunta” itu gelar atau sapaan penghormatan.
Dalam keagamaan Hindu terdapat hal yang serupa. Raja Purnawarman dari Tarumanegara berkali-kali disamakan dengan dewa. Dalam prasasti Batutumbuh, dekat Tugu, perbuatan Purnawarman yang memerintahkan penggalian satu terusan itu dibandingkan dengan perbuatan Betara Guru yang mengatur alur sungai. Dalam prasasti Ciaruteun, telapak kaki Purnawarman diibaratkan telapak kaki dewa Wisynu.
Fenyamlaan raja atau kaisar dengan dewa itu cukup tersebar luas. Baik kaisar Romawi maupun kaisar negara Inka di Amerika Selatan disamakan dengan dewa. Dalam periode lebih baru, penobatan raja itulah yang dinyatakan kehendak Tuhan atau dilindungi oleh Tuhan, misalnya di Eropa dalam Zaman Pertengahan. Kenaikan takhta seorang raja itu umumnya berlangsung dalam upacara agama. Selain itu, undang-undang di negara-negara yang berbentuk republik pun dulu sering didahului dengan semacam mantra atau rumus formal yang misalnya menyatakannya diberkati oleh Tuhan. Umpamanya, teks undang-undang RI di waktu sekarang pun didahului rumus pembukaan: “Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa...”
Tetapi keadaan satu masyarakat bernegara itu puin tidak konstan, melainkan berkembang terus. Perubahan terusmenerus terjadi dalam bidang ekonomi dan sosial sehingga memerlukan penyesuaian tatanan politik. Kadang-kadang, negara menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, tetapi sering juga, negara malah mencoba mencegah perubahan itu. Dapat dimengerti jika agama resmi negara menjadi konservatif wataknya, kalau negara bersikeras menentang kemajuan. Dari itu, pada masa-masa perombakan, timbul kesan umum bahwa agama itu reaksioner. Benarkah demikian?
Yang benar adalah bahwa agama resmi dalam negara yang melawan kemajuan, mau tidak mau, mesti turut reaksioner seperti negara yang bersangkutan (ini tidak berarti agama pada satu kejadian konkrit tidak bisa “meninggalkan” ketaatannya kepada satu negara yang sudah ketinggalan benar dari perkembangan masyarakat). Tapi, bahkan dalam situasi kesejahteraian dan keterampilan saja, keagamaan satu masyarakat tidak seragam benar. Semakin luas wilayah satu negara dan aneka ragam kebudayaan penduduknya, semakin suburlah tumbuh macam-macam mazhab dan sekte yang biasanya berkoeksistensi dalam masyarakat. Tidak jarang, di wilayah negara terdapat beberapa agama. Tetapi, kalau timbul pertentangan di antara kepentingan-kepentingan ekonomi akibat sikap negara yang tidak bersedia mengakomodasi gejala ekonomi baru atau unsur-unsur sosial baru yang muncul dengan gejala ekonomi baru itu, maka berbagai agama atau mazhab itu pun dihadapkan pada dilema akan memihak mana, atau tepatnya, masing-masing pihak sama-sama butuh akan pedoman rohani, akan satu agama sendiri. Kalau belum ada, akan dicarikannya, atau agama yang ada akan disesuaikannya. Pertentangan dalam kepentingan duniawi itu pun bercermin selbagai pertentangan di antara mazhab berlainan, ataupun bahkan antara dua agama yang berlainan di dalam masyarakat.
Dengan demikian, pada kejadian seperti itu, di mana kita melihat satu agama “reaksioner”, akan kita lihat juga satu agama “progressil”. Artinya, bukan agama yang reaksioner, melainkan agama itu mempunyai fungsi hakiki menyediakan pegangan rohani bagi insan-insan yang tersangkut dalam satu pergolakan. Kebutuhan akan pegangan rohani sama besarnya di pihak reformatoris, seperti halnya di pihak konservatif, maka setiap orang akan mencari agama yang memenuhi keperluan masing-masing pihak. Dalam sejarah Indonesia kita mengenal pergolakan yang cukup dahsyat antara kebudayaan pesisiran kota-kota perniagaan yang beragama Islam dengan feodalisme sentralis Kerajaan Majapahit yang beragama Hindu. Kira-kira bersamaan waktu dengan itu, di Eropa terdapat, pergo* lakan serupa antara kota-kota perniagaan yang menganut mazhab
Protestan dengan monarki absolutis yang tetap berpegang pada Gereja Ortodoks Romawi (Katolik).
Sering juga, situasi ekonomi, politik, atau kebudayaan sedemikian rumitnya, karena sudah menampung pertentangan-pertentangan lampau yang belum mencapai penyelesaian, sehingga tidak jelas lagi, mana yang progresif, mana yang retrogresif. Misalnya, konflik antara Katolik dengan Protestan di Irlandia Utara, atau konflik segitiga antara Ortodoks Serbia, Katolik, dan Islam di bekas Yugoslavia. Tetapi, bagaimanapun juga, kalaupun sampai terjadi bentrokan antaragama seperti itu, maka sebab hakikinya adalah bentrokan antara kepentingan ekonomi, sosial, atau politik, sedangkan ketersangkutan agama mula-mula hanya akibat. Hanya kalau itu dibiarkan sampai lanjut, bisa timbul komplikasi di mana bisa ada berbagai rupa gejala dampak balik yang turut berperan. Oleh karena itu, satu pemariat, konflikan.
Oleh karena itu, satu pemerintahan bijaksana yang telaten mengikuti perubahan zaman dan bunga-rampai kekhususan ekonomi dan kebudayaan di wilayah satu negara pasti juga menjamin kerukunan di antara berbagai-bagai agama dan mazhab. Maka pengalaman sejarah pun membenarkan pemerintahan arif bijaksana yang mementingkan toleransi kepada bunga-rampai agama di negerinya sehingga membawa ketertiban dan kesejahteraan. Demikian misalnya pemerintahan Sultan Salah ad-Din (Saladin, 1137/38-1193) di Mesir, Suria, dan Palestina. Begitu pun pemerintahan Sultan Mehmed II (1432-1481) di Turki setelah merebut
dan membangun kembali kota Istanbul. Patut juga diper100 hatikan contoh pemerintahan Sultan Akbar (1542-1695) dari kulawangsa Mughal (Mogul) di India. Sebagai contoh kerajaan Kristen yang arif bijaksana dan bertoleransi, boleh dikemukakan pemerintahan Raja Roger II (1095-1154) di kerajaan bangsa Norman (Viking) di Sisilia dan Italia Selatan yang penduduknya selain orang Norman, orang Yunani, dan bumiputra Italia Selatan yang semuanya Kristen juga banyak orang Arab yang muslim.
Memang timbulnya pertentangan antara negara dan bagian masyarai kat yang bisa mengarah ke pergolakan sosial dan bahkan ke revolusi terutama karena negara tidak cakap mengakomodasi pembaharuan-pembaharuan yang mendasari perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya di negeri itu, sehingga memaksa masyarakat memperjuangkan perubahan dalam tatanan negara agar sesuai kembali dengan tuntutan zaman.
Pertentangan antaragama dalam situasi seperti itu, misalnya antara Islam dan Hindu periode keruntuhan Majapahit, nyata benar sekadar cerminan pertentangan yang sedang ada dalam nasyarakat. Sudah dengan sendirinya, satu analis yang tidak mengindahkan hubungan dialektis antara cerminan dengan apa yang dicerminkan itu bukan satu analis yang dialektis. Agama memang mewujud sebagai saripati hikmat kolektif satu masyarakat, yang menjadi pegangan rohani warganya di tengah syarat konkrit kehidupan ekonomi dan sosial yang ada. Dengan demikian ada dampak balik berupa pengaruh agama yang telah berwujud itu terhadap penganutnya yang melanggengkan norma tata susila yang bersesuaian dengan syarat ekonomi, politik, dan sosial yang mendasari ketimbulan doktrin konkrit agama tertentu.
Oleh karena proses penyimpulan pengalaman sosial satu masyarakat menjadi ajaran agama taraf tertentu menelusuri banyak generasi yang turun-temurun, maka cerminan perubahan konkrit dalam kesimpulan itu pasti agak terlambat. Maka pada saat-saat masyarakat sedang mengalami suatu perombakan ekonomi atau sosial, ajaran agama yang lama akan konservatif. Tetapi, pandangan yang memojokkan agama secara umum sebagai gejala reaksioner memisahkan dampak balik dari dampak langsung, memisah cerminan dengan apa yang dicerminkan.
Dengan perkembangan masyarakat lebih lanjut, maka di dalam masyarakat feodal yang berkasta, atau yang kewargaan dalam lapisan tertentunya diwariskan, kelompok pedagang dan juru-juru keahlian tertentu kian memegang peran penting. Akhirnya, mereka sampai membentuk lapisan tersendiri sebagai kelas menengah atau borjuasi. Lapisan ini mempunyai berbagai kepentingan terkhusus, yang akhirnya menghablur pada penegakan negara tipe baru, yaitu negara demokrasi yang kewargaan lapisanlapisan sosialnya tidak lagi diwariskan, dan akses ke pangkat-pangkat pemerintahan diatur melalui pemilihan yang pada dasarnya bebas.
Dalam perkembangan teknik yang turut menjadi bagian proses itu terjadi juga perombakan baik dalam agama maupun ilmu pengetahuan. Di Eropa, selain timbulnya mazhab-mazhab Protestan yang menjadi pedoman rohani kelas menengah dalam perjuangan melawan negara monarki absolutis, berlangsung juga upaya-filsuf-filsuf untuk menilik agama secara rasional. Proses ini dikenal dengan nama Pencerahan, dan pada garis besarnya berusaha mencari keterangan rasional untuk segala sesuatu, berusaha mengabaikan faktor-faktor gaib dalam menerangkan dunia. Latar belakang proses ini pada garis-besarnya adalah kepentingan kelas menengah usahawan akan kemajuan teknik untuk menyempurnakan jalan produksi dan mengejar keunggulan dalam persaingan antarusaha dan antar-bangsa.
Dampak kemajuan dan peluasan kegiatan perniagaan dalam lingkungan negara feodal itu banyak contohnya dalam sejarah, tapi baru di Eropa sampai menimbulkan negara tipe baru dengan tatanan demokrasi liberal. Yang lebih dahulu itu terutama berdampak pada agama atau ilmu pengetahuan. Contohnya ketimbulan aliran Daoisme (Taoisme) dari Laozi (Lao-tse, abad ke-6 s.M) yang menyejajari agama Kongfuzi (Kongfucu, 551-479 s.M) yang menjadi agama negara di Tiongkok sejak kekuasaan kulawangsa Han, kemudian pemasukan agama Buddha, lalu juga agama Islam di negeri itu. Di India timbul agama Buddha menentang agama Hindu, kemudian masuk juga agama Islam. Dalam kawasan Kalifat Bagdad dan Kalifat Kordoba, terjadi perkembangan di dalam wadah agama Islam, dengan sangat majunya teknik dan ilmu pengetahuan yang rasional, tetapi juga timbulnya perdebatan di antara pelbagai ajaran falsafah dan aliran Islam yang kadang-kadang cukup tajam. Gejala yang serupa berulang di-Eropa Selatan periode Renaissan, dengan kemajuan teknik dan ilmu pengetahuan, misalnya antara lain dengan kegiatan Leonardo da Vinci (1452-1519). Tetapi, ini lalu menuju ke pembentukan mazhab Protestan dalam algama Kristen, dan kemudian ke perubahan tatanan negara yang membuka peluang untuk revolusi industri.
Dengan demikian, pandangan tentang ketuhanan berkembang terus, menyesuaikan diri dengan perkembangan dalam masyarakat, mencerminkan taraf perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya para penganut. Menarik sekali, bahwa mantan Presiden Sukarno (kalau tidak salah ingat dalam kumpulan kuliah untuk mahasiswa) pernah juga merinci beberapa taraf dalam perkembangan ide ketuhanan yang mencerminkan tingkattingkat perkembangan kebudayaan yang berlainan. Mulai dengan pembayangan animis dalam masyarakat egaliter, kemudian penghabluran konsep remang-remang “roh-roh” animis itu menjadi gambaran dewadewa masyarakat kuno bernegara, lalu penunggalan personifikasi satu Tuhan dalam masyarakat bernegara yang lebih lanjut, akhirnya sampai pada gambaran Tuhan yang abstrak dalam masyarakat berindustri yang bahkan bisa memberi peluang untuk timbulnya aliran ateis (saya minta maaf kalau perumusannya tidak tepat seperti asli, karena mengutip berdasarkan ingatan lebih dari tiga dasawarsa yang lalu).
Dampak proses itu bisa macam-macam, baik dilihat dari perkembangan agama tertentu, begitu pun dari hal situasi keagamaan di satu negeri. Tidak terkecuali, aliran kerohanian baru itu kelihatannya tidak bertuhan, artinya ateis.
Misal demikian dapat dilihat dalam gerakan Pencerahan di Eropa. Tetapi kalau dipelajari dengan lebih teliti, ternyata gerakan yang secara nominal “ateis” itu tidak benar-benar bebas-kepercayaan, melainkan semata-mata merumuskannya sedemikian rupa sehingga tidak menyertakan konsep Tuhan yang terpersonifikasi. Sebagai gantinya, prinsipprinsip susila dalam aliran demikian itu merujuk kepada otorikas satu jiwa keadihan atau kebajikan yang abstrak, artinya, kepada semacam teladan rohani yang “halus” juga.
Sangat jarang terjadi gerakan yang benar-benar tidak bertuhan, yaitu gerakan ateis yang nihilis, artinya yang menolak segala asas susila. Yang demikian ini tidak pernah berhasil menjadi gerakan massa yang konstruktif, melainkan, kalaupun sempat menarik massa banyak untuk satu saat, cepat sekali akan menyusut kembali menjadi sekte terpencil yang tidak memiliki dampak sosial yang berarti. Tanpa satu “keagamaan” (termasuk yang berketuhanan abstrak teramat “halus”), gerakan yang demikian tidak punya bekal pedoman rohani bagi massa yang hendak mereka tarik itu. Yang sempat tertarik karena atraksi sekejap mata itu pun lambat-laun menyadari kehampaan rohani gerakan itu dan cepat rontok kembali. Lain halnya gerakan dengan “ketuhanan tersamar” yang merumuskan asas-asas rohani dan susilanya sedemikian rupa sehingga berwujud formal ateis, seperti misalnya gerakan humanis atau komunis. Maka seperti halnya orang komunis di Indonesia, warga gerakan demikian itu sering juga secara individual memeluk agama konvensional ini atau itu.
Dalam proses perkembangan keagamaan, satu agama bisa berurai dengan timbulnya beberapa mazhab, dan bisa juga terjadi berbagai macam variasi yang tidak tegas atau tidak secara resmi dinyatakan mazhab tersendiri. Walaupun agama-agama itu bersurat, sehingga bisa diperkirakan terbatas sekali peluang untuk bervariasi, dalam kenyataan kreativitas kaum beragama itu tidak kenal batas, dan di mana ada niat atau keperluan, ada pula akal dan jalan untuk mencapai tujuan. Sebagaimana sudah diterangkan di atas, agama itu cerminan, maka jelas bahwa kalau kehidupan nyata menimbulkan keperluan, itu akan bisa mengikuti setiap perubahan yang djalami gerakan sosial yang dicerminkannya.
Misalnya, agama Hindu konon kolot sekali karena memiliki pembagian kasta seperti dalam masyarakat feodal. Tetapi, di Bali yang sudah mengalami lebih dari setengah abad berepublik dalam wadah negara kesatuan RI, hukum kasta itu tidak lagi dipraktekkan secara ketat seperti sebermula, dan dalam kehidupan seharian pun orang jarang memperhatikan perbedaan kasta. Di India sendiri pun, orang dari kasta sudra bisa menjadi pakar atau anggota parlemen.
Begitu pun, agama Islam sebagaimana dipraktekkan oleh golongan Taliban di Afganistan kelihatan kolot benar, mencerminkan tatanan sosial yang patriarkat kolot pada suku bangsa yang secara militer sedang unggul di negeri itu, sampai-sampai perempuan dilarang menjalankan banyak jenis pekerjaan. Di lain pihak, pada awal abad ke-20 saja pun, di Timur Dekait sudah terjadi gerakan reformasi agama Islam, mencerminkan kemajuan masyarakat di Turki dan di Mesir. Sampai-sampai, sebagai hasil revolusi di Turki yang dipimpin Mustafa Kemal Ataturk (1881- 1938), di negeri itu diterapkan prinsip pemisahan negara dan agama (satu ciri peralihan’supremasi politik dari kelas ningrat ke kelas menengah, karena maklum: penobatan raja didasari berkat Tuhan, pengangkatan president didasari pemilihan umum), yang kemudian diwujudkan juga di negerinegeri lain, seperti misalnya di Mesir dan Aljazair.
Namanya sama-sama “Islam”, tapi lain benar penampilannya. Nyatanya, kalau syarat-syarat sosial dan kebudayaannya lebih kolot, maka turut kolot (Taliban di Afganistan), kalau syarat itu lebih maju, maka turut maju (Ataturk di Turki). Tak beda dengan itu keadaan dalam agamaagama besar lainnya.
Di Indonesia masa sekarang, akibat riwayat sejarah daerahdaerah yang berbeda-beda baik dalam periode jajahan maupun setelah merdeka, maka interpretasi agama Islam itu pun tidak seragam. Selain adanya Nadlatul Ulama dan Muhammadiyah, masih terdapat perincian variasi lebih halus. Selain itu kini disinyalir juga pengaruh asing yang didanai dengan uang dari luar negeri, yang akan menabur benih variasi “Islam” yang amat kolot dan radikal yang bercondong pada kekerasan. Demi keselamatan bangsa Indonesia yang masih saja menderita akibat ekorekor rezim korup Orde Baru dan krisis moneter, moga-mogakanlah umat Islam yang telah kokoh berakar dalam tradisi masyarakat bumiputra dan mencerminkan identitas kebudayaan Indonesia ini akan sukses menanggulangi campur-tangan yang diongkosi dari luar negeri itu, yang mungkin bahkan diperalat oleh sementara oknum sisa
Orde Baru sebagai gerombolan pengacau keamanan untuk merongrong reformasi. Perpetangan yang gan yang dikkan.
Pertentangan yang mengambil bentuk seakan-akan bentrokan antara Kristen dengan Islam di Indonesia waktu terakhir ini sesungguhnya mempunyai latar belakang lain. Tetapi ada bahaya akut bahwa bisa timbul pergolakan antaragama atau antarmazhab yang sungguh-sungguh, di mana lapisan status quo pembela bentuk negara despotis “Orde Baru” berlambangkan variasi “Islam” yang kolot-agresif yang telah didatangkan dari luar tersebut, berlawanan dengan Islam yang sudah membudaya dalam masyarakat Indonesia, yang mencerminkan hikmat kesusilaan dan hasrat ekonomi dan sosial kelas menengah nasional pembela negara demokrasi berhukum.