25NOV- lo DES

16 Hari Anti

Kekerasan

Terhadap

Perempuan

Bagaimana “perempuan" hari ini? Masihkah sama situasinya dengan sepuluh atau se-abad tahun lalu? Barangkali, bicara soal situasi “perempuan" tak akan cukup jika dimuat hanya dalam beberapa halaman singkat zine, saking banyaknya polemik belenggu terhadapnya.

Misal, patriarki berkedok aturan di masyarakat yang melarang

perempuan pulang malam, dilarang memakai pakaian yang mengundang hawa nafsu kaum laki-laki cis-hetero, dilarang menyatakan cinta, dilarang jadi pemimpin, dilarang bersolek ketika menjanda, dan banyak lagi. Atau kamu ingin menyebutkan contoh belenggu-belenggu lainnya?

Dalam rangka turut

menghancurkan belenggu itu, kami membuat zine. Mendobrak stigma bahwa perempuan itu bodoh dan

16三lemah. Bahwa sesungguhnya

perempuan merupakan “manusia" yangpunya

pemikiran luas, kritis

serta kreatif. Bahwa di tengah gempuran terhadap

HAKTP

genderperempuanyang berlangsungberabad-abad lamanya, perempuan masih bertahan bahkan melawan.

Maka, lewat zine inilah teman-teman perempuan, pun gender manapun yang sepakat dengan pembebasan perempuan bersedia menuangkan pemikiran-pemikirannya soal hal-hal di sekitar, berupa tulisan maupun karya dalam bentuk lain.

Siapa tahu zine ini bisa saling memantik -kamu atau aku- untuk belajar lebih banyak soal perempuan, yang ranahnya tak lagi seputar dapur-kasur-sumur.

16Hari Anti Kekerasan

1 Terhadap Perempuan

Sejak Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dicanangkan pada tahun 1999 oleh PBB, kekerasan terhadap perempuan masih terus berlangsung.

Rasanya tiada hari tanpa kekerasan terhadap perempuan. Buktinya sepanjang tahun 2022, Komnas perempuan menerima laporan kasus sebanyak 17 kasus per hari. Laporan pengaduan kasus yang dihimpun data lembaga layanan dan Badilag pun menunjukkan terdapat 457.895 pengaduan kasus di senpanjang tahun 2022. Kasus tersebut di antaranya yakni kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis yang terjadi di rumah, sekolah, tempat kerja dan ruang publik lainnya.

Pada kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HAKTP) yang berlangsung dari 25 November hingga 10 Desember, upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan terus dilakukan oleh Komnas Perempuan beserta lembaga-lembaga yang sepakat dengan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, terdapat hari-hari penting yang terkait dengan kekerasan dan HAM, yakni

Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

25Nov

Hari Perempuan Pembela HAM 2gNov Hari AIDS Sedunia

I Des

Hari Penghapusan Perbudakan Internasional

2Des

Hari Penyandang Disabilitas Internasional

3DeJ

Hari Sukarelawan Internasional

SDeS

Hari Tidak Ada Toleransi bagi Kekerasan

6Pes Terhadap Perempuan

Hari Pembela HAM Sedunia gDes

Hari HAM Internasional l0Des

Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan yany terstrkturSsistematis

Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan telah diperjuangkan salah satunya lewat UU TPKS. Tapi sayang tak semudah menghirup udara, butuh waktu lebih dari 10 tahun bagi DPR RI untuk membuat UU TPKS menjadi undang-undang yang sah. Sedangkan Omnibus Law yang menyengsarakan buruh-buruh perempuan, begitu cepat disahkan.

Jangan lupa. Negara memiliki peran -yang seharunya- penting dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Namun hari ini, bahkan di masa lalu banyak kasus pelanggaran HAM yang tak selesai.

Pemerkosaan massal oleh aparat terhadap Etnis Tionghoa tahun 1998, genosida gerakan perempuan tahun 1965, kekerasan terstruktur dan sistematis pada perempuan-perempuan Papua, pembunuhan Marsinah, hak-hak buruh perempuan yang tak kunjung diberikan, merupakan tragedi yang tak ada ujungnya. Tak ada upaya penyelesaian dari negara hingga detik ini.

Perempuan berdaya lebih dari apa yang selama ini telah di-stigmakan

Kekerasan

kepadanya. Perempuan mempunyai kapasitasuntuk belajar banyak hal dan mandiri.Terhadap

Segala belenggu harus diluruhkan

Perempuan :

bersama karena upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan tak bisa dilakukan

LAWAN BALIK!

sendirian.

Kamu, aku, kita bersama

hapus kekerajan terhadap

perempuan!

Hari Anti Kekerasan

TechadapPerempuan

HENTIKAN SEGALA

KEKERASAN P

PADA BURUH

PEREMPUAN

HARIPEREMPUAN INTERNASIONAL #IWD2023 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Perempuan!Lawan!

CABUT

THINK, AGI'ATE,

ORGANIZE OURWORK

MATTER!

Foto dan Tulisan oleh Virliya Putricantika

"Patriarki? Lawan, lawan, lawan, dan hancurkan!"

Para perempuan yang tergabung dalam Aliansi Simpul Puan meneriakkannya kencang-kencang ketika berjalan kaki dari Monumen Perjuangan (Monju) menuju Gedung Sate Kota Bandung untuk merayakan Hari Perempuan Sedunia (International Women's Day), Rabu (8/3/2023) siang. Kepada setiap perempuan yang ditemui di sepanjang perjalanan sejauh dua kilometer itu, mereka memberikan ucapan selamat.

Bahkan di hari yang dikhususkan untuk penghormatan bagi perempuan itu, mereka masih harus mengalami aksi dikriminatif. Pengguna jalan memaki mereka dengan nama binatang.

Sungguh, memperjuangkan hak perempuan tidak pernah mudah. Perempuan-perempuan Bandung bisa menyampaikan kesaksian mereka.

Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Di RW 11 Tamansari, Eva Eryani menjadi satu-satunya warga yang masih kukuh menolak proyek pembangunan rumah deret. Hampir setiap hari, setelah mengantarkan sang ibu atau bekerja di kawasan Lembang, dia bertandang ke rumah darurat yang dia dirikan di atas puing rumah terdahulu. Di dalam ransel, Eva menyimpan barang-barang yang menemani perjalanan dan perjuangannya selama ini: benang, parfum, dan selembar foto.

Ada juga Aan Aminah yang konsisten membela hak-hak buruh. Setiap hari ibu satu anak ini menghabiskan waktu di seketariat F-Sebumi. Menuruti saran sang anak, Aan memakai lipstik merah yang tak kunjung habis meski sudah dipakai sejak dua tahun lalu.

Deti Sopandi, seorang perempuan pembela hak asasi manusia (human rights defender) Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jawa Barat, saat ini memiliki Browna dan Browni, boneka yang ia temukan dari puing penggusuran RW 11 Tamansari.

"Dari kecil tuh aku memang tidak biasa (suka) ke boneka. Sukanya malah robot-robotan," kata Deti. "Tapi kayak asyik juga ternyata punya boneka."

Semakin banyak perempuan bersuara memperjuangkan hak sebagai manusia. Namun, tantangan yang mereka hadapi tidak lantas mengecil. Merujuk Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan, terdapat 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan di sepanjang tahun 2022. Kekerasan personal masih mendominasi laporan. Yang bisa jadi sorotan adalah lonjakan kasus kekerasan di ranah negara menjadi sebanyak 68 kasus.

Perempuan tidak meminta laki-laki merasakan hal yang sama seperti yang mereka alami, Namun mereka berhak mendapatkan kebebasan dan kesetaraan yang sama seperti dimiliki laki-laki.

Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

HARI PEREN ERNASIONAL

si sihdite

E ya

n pga

Sstd a meban

ma me hüpa1日

08 03

INTERNATIONAL WOMENS DAY INTERNATIONAL WOMENS DAY

Hari Anti Kekerasan

Terhadap Perempuan

Kasus kekerasan terhadap perempuan patut menjadi kekhawatiran untuk kita semua, karena siapa saja bisa menjadi sasaran kekerasan, tidak S TidakAda hanya terjadi di ranah privat tapi

VIOLI CT

TEMPAT juga publik. AN

ALE bagi

THE SI NCE

PEMERKOSA Marak kasus yang terjadi di sekitar

FORW lingkungan skena musik, tempat

TOUR

dan bekerja, tempat nongkrong

TANCEmasih banyak tempat lainnya.

Hal ini tentu sudah merampas hak perempuan untuk punya rasa aman, menyebabkan ruang perempuan menjadi gerak terbatas, dan jadi gak bebas berekspresi.

Jadi, marilah bersama-sama INTE menentang tindak kekerasan terhadap perempuan, terhadap

"KADITA

apapun, karena kita semua berharga.

Foto 8 Tulisan oleh

FREYA

Hari Anti Kekerasan

Terhadap Perempuan

MAHSA AMINI: JAMIN KEAMANAN PEREMPUAN DARI REPRESIFITAS APARAT DAN KONTROL NEGARA Oleh Dean & Vatov

Sejatinya, bagi perempuan usaha melawan patriarki adalah bentuk kontrol terhadap tubuhnya

sendiri: aku mau atau tidak. Sayangnya, bagi perempuan Iran, hak tersebut adalah suatu hal yang

mesti diperjuangkan hingga berdarah-darah. Bahkan, bayaran atas kebebasan tersebut adalah nyawa.

STRUKTUR PENINDASAN PEREMPUAN Perempuan, bersama masyarakat di seluruh dunia harus menghadapi realitas kalau kita hidup dalam kondisi dunia dengan basis sosial dan ekonomi

penghisapan; yang kemudian menentukan berbagai aspek kehidupan, di

antaranya sistem kelas yang melanggengkan penindasan. Harus kita garis bawahi bahwa penindasan perempuan merupakan suprastruktur, yang dimana selama sistem penghisapan yang ada belum hancur, maka perjuangan perempuan belumlah berakhir.

Kita kembali ke zaman komunal primitif. Pada masa itu kaum laki-laki dan perempuan bekerja secara kolektif. Perempuan berpartisipasi aktif dalam sistem produksi, pemilikan alat produksi, dan pembagian hasil. Jangankan diskriminasi, dalam kerja produksi, kegiatan ekonomi maupun aspek kebudayaan pun tidak ada pembeda berdasarkan gender. Namun, masyarakat terus berkembang dan menggerakan zaman, basis sosial dan struktur masyarakat kembali berubah karena interaksi, peperangan, dan ekspansi. Masuklah kita ke zaman yang menandai hadirnya masyarakat berkelas hingga saat ini yaitu era perbudakan.

Peperangan yang sering terjadi mengakibatkan makin bertambahnya jumlah budak akibat kalah perang. Mulai tumbuh pula bentuk kekuasaan feodal pada era raja-raja dengan penguasaan batas-batas kekuasaan atas tanah oleh para tuan budak. Pada masa kepemilikan budak ini akhirnya terjadi pergeseran peran dan posisi laki-laki dalam hal kepemilikan atas kekayaan. Kaum laki-laki yang menguasai alat kerja kemudian menghasilkan lebih dari apa yang dibutuhkannya. Lalu karena sudah ada budak yang melakukan pekerjaan produksi, baik pertanian maupun perternakan, maka keterlibatan perempuan dari proses produksi dicabut dan dikurung di dalam rumah untuk

semata-mata melayani laki-laki dan merawat keturunannya. Perempuan

hanya menjadi pelampias nafsu dan untuk mempertahankan keturunan semata tanpa adanya kesetaraan atas haknya.

Kini diskriminasi jenis kelamin dalam aktivitas ekonomi, politik, dan kebudayaan dalam masyarakat semakin hari semakin nyata dirasakan kaum

Hari Anti Kekerasan

10 Techadap Perempuan

perempuan. Domestifikasi peran kaum perempuan semakin meluas seiring dengan pembagian kelas dalam masyarakat. Setelah ditindas dan dihisap untuk terus melakukan kerja produksi di lapangan pertanian, kerajinan tangan teknologi sederhana, dan perdagangan; perempuan juga kerap mengalami pelecehan dan kekerasan fisik atau seksual. Memang benar dalam sejarahnya, berbagai kerajaan pernah dipimpin oleh seorang ratu perempuan. Namun hakikatnya, dia adalah perwakilan kelas tuan budak atau tuan tanah feodal sebagai kelas yang berkuasa dan wataknya akan mempertahankan sistem kebudayaan yang terbelakang. Sama halnya jika negeri ini pernah dipimpinan perempuan, tidak menjamin kemerdekaan perempuan karena dia juga bertujuan untuk mempertahankan sistem yang ada.

Ada kutipan dari Mao Tse Tung yang isinya “laki-laki di Tiongkok biasanya tunduk pada dominasi tiga sistem kewenangan (otoritas politik, otoritas adat, dan otoritas keagamaan). Sedangkan bagi perempuan, selain didominasi oleh ketiga sistem kewenangan tersebut, mereka juga didominasi oleh laki-laki (otoritas suami). Keempat otoritas ini—politik, klan, agama, dan maskulinitas—adalah perwujudan dari keseluruhan ideologi dan sistem feodal-patriarki, dan merupakan empat jerat tebal yang mengikat orang Tiongkok." hal ini tidak beda jauh seperti tragedi yang terjadi di Īran belakangan ini.

MAHSA AMINI: SATU DARI SEKIAN KORBAN YANG PUPUS Akhir bulan September, tepatnya tanggal 16, warga Iran dibuat geram oleh berita kematian seorang perempuan berusia 22 tahun, yakni Mahsa Amini. Kejadian bermula ketika pada pertengahan September, Amini bersama keluarganya berkunjung ke Kota Teheran untuk menemui saudaranya. Tak ada interaksi yang mencurigakan, mereka hanya warga sipil yang pergi berlibur, hingga suatu hari sekelompok polisi moral atau disebut juga hisbah mencegat Amini. Bagi mereka, ada satu hal yang sangat amat mengganggu kekhidmatan peraturan yang berlaku, yakni jilbab Amini!

Bagaikan api yang terguyur bensin, sebagian rambut Amini yang menyembui dari jilbab berhasil memprovokasi moralitas dari polisi morāl untuk segera menindak Amini. Tanpa menghiraukan saudara laki-laki yang memang sedang bersama Amini, polisi moral meringkus Amini untuk diberikan edukasi selama satu jam soal

Hari Anti Kekerasan

16 TerhadapPerempuan

pupusnya Amini tak hanya memantik kesedihan keluarganya, tetapi juga memantik amarah orang-orang yang mengetahui berita kematian tersebut. Banyak kejanggalan di balik kematian Amini. Jika memang terkena serangan jantung, bagaimana bisa kepala dan juga kaki yang jauh dari jantung terdapat luka lebam akibat pukulan? Belum lagi pihak rumah sakit sudah mengonfirmasi kepada media bahwa Amini mengalami cedera otak sehingga otaknya tak dapat berfungsi atau disebut kematian otak. Dikatakān pula bahwa penyebab kematian otak adalah pukulan atau benturan fatal di kepala. Berbekal bukti fisik dan verbal tersebut rasanya sudah sangat cukup untuk membuktikan bahwa Amini dibunuh oleh aparat!

SECARIK KAIN DEMI REFORMASI Pada hakikatnya, semenjak tahun 1870, perekonomian Iran sudah diintervensi oleh negara-negara imperialis, baik itu Rusia, Inggris, maupun Amerika. Ada pula upaya modernisasi yang digencarkan saat masa pemerintahan dinasti Pahlevi tahun 1920-an. Secara sosial-ekonomi, upaya tersebut—terutama sejak Amerika mengintervensi—menimbulkan perubahan pola di mana rakyat Iran mulai meninggalkan sektor agrarian dan lebih memilih untuk menjadi buruh pabrik. Di lain sisi, upaya modernisasi ini juga tidak hanya mendampaki perubahan institusi pemerintahan serta kemiliteran Iran menjadi ala Barat, tetapi juga mempengaruhi gerakan sosial perempuan di Iran.

Pada masa dinasti Qajar yang berkuasa pada tahun 1900-an, di tengah pemerintahan rezim yang pro Barat dan anti ulama, terdapat berbagai aturan misoginistik yang mengekang otoritas tubuh perempuan, yakni diwajibkannya perempuan muslim dan nonmuslim untuk berjilbab dan bercadar, pun dengan sanksinya jika melanggar. Akibatnya, banyak perempuan yang enggan keluar rumah. Secara ekonomi perempuan Iran terbagi menjadi dua kelas, yakni kelas atas dan kelas bawah yang masing-masing punya aturannya tersendiri. Meski begitu, mereka tetap berjuang mendobrak nilai domestik serta keluar dari bayang-bayang patriarki guna memperjuangkan kesetaraan di segala lini, termasuk sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikān. Banyak pula sekolah perempuan dan organisasi keperempuanan yang berdiri. Mereka juga ikut turun ke jalanan saat rakyat Iran menuntut revolusi konstitusi; menuntut adanya negara demokratis dan lepas dari campur tangan Barat.

6Hari Anti Kekerasan

Beralih pada masa dinasti Pahlevi dalam rentang waktu 1925—1979, masa kepemimpinan monarki-otoriter di mana westernisasi mulai masif, tetapi tak diikuti oleh demokratisasi. Organisasi-organisasi keperempuanan yang dulu gencar mulai dibubarkan. Aturan berjilbab digantikan dengan pelarangan berjilbab dan wajib berpakaian ala Barat, menjelma jadi pengekangan otoritas tubuh perempuan versi liberal. Bagi perempuan kelas atas, kebijakan westernisasi itu harus didukung, berbeda dengan perempuan kelas bawah yang secara ekonomi bergantung kepada suami. Mereka tetap berjilbab.

Larangan cadar menjadi momok tersendiri bagi mereka, utamanya bagi perempuan yang sudah merasakan kebijakan rezim Qajar. Pun bagi yang ketahuan menggunakan jilbab akan ditindak oleh polisi dengan merobek jilbab tersebut. Aihasil, guna menghindari teror tersebut, mereka terpaksa berdiam diri di rumah. Apabila ingin berbelanja keperluan, mereka akan terpaksa mengupah orang. Sungguh ironi sebab secara ekonomi mereka tergolong kelas bawah, tetapi mereka harus menyisihkan uangnya untuk dijadikan upah pesuruh. Akibat pemerintahan yang sekuler dan gencar melakukan gender apharteid, terjadilah aksi protes yang masif—Revolusi Iran. Perempuan di Iran juga beramai-ramai mengenakanjilbab sebab bagi mereka jilbab adalah simbol perlawanan dalam menentang pemerintahan yang monarki lagi absolut.

Pasca Revolusi tahun 1979, Iran gencar menginternalisasikan nilai agama Islam dalam sistem tatā negaranyā. Sayangnya, bagai sejarah yang terulang, revolusi ini adalah celah bagi rezim baru yang otoriter melalui paham teokrasi. Paham patriarki yang pada hakikatnya merupakan dominasi laki-laki atas kontrol tubuh perempuan tetap dimanifestasikan ke dalam aturan bernegara. Mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki perempuan. Menyedihkannya lagi, aturan-aturan misoginistik ini diikuti oleh hukuman bagi perempuan yang melanggar, yakni denda uang atau dipenjara. Malahan, pada era Ayatolllah Khomeini, perempuan yang dianggap menodai àgama akan menerima hukuman cambuk. P.S: hukuman ini sudah dicabut pasca meninggalnya Khomeini.

Polisi moral juga ditugasi untuk membantu penegakan keadilan versi rezim hingga saat ini, zaman di mana teknologi sudah begitu canggih, tetapi pikiran rezim masih tertinggal di masa Revolusi Iran.

Hari Anti Kekerasan

Mereka berpatroli di jalanan dan harus mengedukasi perempuan yang tertangkap. Seperti ciri khas aparat di negara Wakanda, mereka kerap melibatkan abuse of power. Bukti brutalitas mereka dapat dilihat dari video yang beredar soal cara mereka menindak perempuan seperti berburu hewan, tidak manusiawi, dan jauh dari ajaran Islam itu sendiri. Maka, tidak mengherankan jika jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan justru melambung tinggi semenjak Revolusi Iran.

Sekarang, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bom waktu. Seperti itulah kemarahan rakyat Iran atas kesintingan rezim Iran yang lagi-lagi menjatuhkan korban—salah satunya Mahsa Amini. Rakyat Iran sudah muak dengan segala represifitas aparat melalui aturan misoginistik yang menindas segala lini kehidupan perempuan. Seperti salah satu prinsip feminisme, yakni transformasi sosial, bagi perempuan-perempuan di Iran hanyà ada satu pilihan: turun ke jalan. Alhasil, aksi protes dimulai di beberapa kota seperti Saqqez, Sanandaj, Divandarreh, Baneh, dan Bijar. Sehari setelahnya, aksi meluas ke belasan kota lainnya di Iran, termasuk Teheran. Terhitung per 16 September hingga saat ini, aksi protes sudah memasuki pekan keempat.

Aksi protes mereka lakukan dengan memblokir jalanan. Para perempuan juga beramai-ramai melepaskan jilbab di depan umum, membuat kewalahan polisi moral. Berbeda dengan perjuangan penuntasan rezim Pahlevi di mana berjilbab dijadikan simbol perlawanan, aksi simbolik gerakan sosial saat ini adalah membakar jilbab dan menggunting rambut sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan perempuan di Iran. Walau begitu, pada dasarnya mereka bukanlah menentang secarik kain yang ada di kepala mereka, melainkan untuk menggulingkan rezim; menuntut perlindungan hak-hak sipil, politik, dan demokrasi; bubarkan polisi moral; hapuskan kekerasan terhadap perempuan; menuntut pelaku di balik kematian Mahsa Amini. Rakyat Iran ingin terbebas dari aturan rezim yang mencekik hak mereka sebagāi manusia sedari abad 17.

Di lain sisi, rezim Iran malah menuduh bahwa aksi protes ditunggangi negara Barat dan rezim Zionis sehingga mereka menegaskan bahwa rakyat Iran akan berada paling depan. Kami setuju bahwa bisa saja ini ditunggangi Barat, tetapi bukan berarti malah mengesampingkan nyawa manusia. Mereka tak memberikan

Hari Anti Kekerasan

16 Terhadap Perempuan

klarifikasi mengenai pelaku di balik kematian Mahsa Amini. Mereka juga malah merepresi besar-besaran pengunjuk rasa dengan gas air mata dan peluru. Internet diblokir untuk membatasi organisir massa yang lebih luas serta membatasi kabar ke dunia luar. Korban pun berjatuhan, terhitung menurut organisasi nirlaba hak asasi manusia Iran, per 2 Oktober ada setidaknya 92 orang yang tewas, sekitar lebih dari 898 orang terluka, dan sekitar 1.200 orang ditahan. Korban-korban yang berjatuhan ini di antaranya perempuan dan anak-anak, dan akan terus bertambah.

AKHIR KATA: REFORMASI IRAN DIMULAI Patriarki dalam sistem otoriter berbalut agama di Iran sama halnya seperti lumut yang bertumbuh di tempat lembap—akan tumbuh subur. Selagi sistem penghisapan dan patriarki masih ada, aturan misoginistik akan tetap bermunculan. Selagi suatu negara dipimpin oleh pemimpin yang kental akan nilai patriarkis, bahkan antifeminis, maka selama itu pula tubuh perempuan akan menjadi medan peperangan atas kepentingan-kepentingan yang ada. Akan tetapi, bukan berarti perjuangan perempuan akan menjadi sia-sia, seperti yang sedang terjadi di Iran—mereka menuntut kebebasan atas otoritas tubuhnya sama halnya seperti perempuan-perempuan di seluruh dunia yang ingin terbebas dari segala nilai patriarki yang mengekang.

Secara ekonomi pula perempuan harus mendapatkan upah, tanah, kerja, dan aman dari kekerasan serta pelecehan. Secara politik tidak boleh ada diskriminasi gender, dan kebudayaan-kebudayaan yang merugikan perempuan dari jaman feodalisme seperti patriarki yang melahirkan misoginisme: harus dihapuskan! Terlepas pula dari nilai teologi, apa yang terjadi di Iran justru menunjukkan bahwa jilbab bukan lagi manifestasi dari keagamaan, melainkan wujud dari kuasa negara dalam mengekang otoritas perempuan atas tubuhnya. Tidak hanya secara ekonomi dan sosial, gaya tradisional yang digunakan oleh rezim dalam melanggengkan kekuasaannya adalah melalui penegakan nilai patriarki.

Sikap rakyat untuk memberantas rezim juga bukanlah hal yang salah, tetapi dengan posisi Iran yang rentan dari segala ranah, rakyat Iran juga perlu memikirkan kepemimpinan alternatif yang tidak mencederai hak berdemokratis, tak fundamentalis, dan sejatinya bukan kaki tangan pihak Barat. Tak ada yang dapat menjamin rezim selanjutnya akan sesuai dengan tujuan kolektif

Hari Anti Kekerasan

Terhadap Perempuan

dalam gerakan sosial saat ini. Perlu diingat pula bahwa kita tidak boleh terjatuh ke dalam liberalisme, seperti di negara-negara imperialis, di mana yang dijunjung tinggi merupakan individualisme borjuasi juga seksualisasi, dan objektifikasi; hal-hal tidak pokok demikian dāpat mengaburkan perjuangan perempuan; yang penting malah tak terurus, dan malah menguntungkan musuh-musuh rakyat.

Dengan ini, semoga pembaca budiman yang berakal sehat dapat merenungkan bahwa perjuangan perempuan juga merupakan bagian dari perjuangan kelas. Kita tak dapat berdiri sendiri menuntut suātu transformasi sosial jika perempuan-perempuan di tempat kita berpijak masih tertindas secara sistemik. Kita juga tak boleh melupakan bahwa perempuan masih manusia sama seperti kaum laki-laki. Perempuan berhak menuntut kesetaraan dan keadilan; berhak memilih apa yang mereka inginkan; berhak hidup sebagai manusia. Lagi, yang terjadi di Iran bukanlah pertentangan melawan agama, juga bukan soal menentang secarik kain yang diwajibkan secara teologi, melainkan soal perubahan menyeluruh dan mengakar yang sudah saatnya terjadi di negara Iran. Enough is enough. Dengan demikian, reformasi Iran dimulai.

Hari Anti Kekerasan

16 Terhadap Perempuan

TIADA KEMERDEKAAN

TANPA KESETARAAN

PEREMPUAN

SEBUMI ★

#IWD2023

Hari Anti Kekerasan

TechadapPerempuan

Beyond Health and Safety: The Struggle of the Alienated Body and the Emergence of New Forms of Worker Organization on Palm Oil Plantation

Since the colonial era, health has been an integral part of labor control, as seen on palm oil plantations. Today, these agri-capitalist factories, operating in multinational contexts, continue to benefit from this mechanism of control, degrading workers' bodies to machines subject to efficient productivity schemes. But the human body – like nature itself – reveals a limit that, when transgressed, becomes a source of contestation and revolt, argues Salma Rizkya in her contribution to BG's “Allied Grounds" text series, by examining the potential of unions to organize workers. *** One morning, six union officials and I visit Een (60) as promised. She was injured in a work accident. Her leg got stuck on a wheel of a dump truck – uh, let's say a workers' transport – after she jumped from it. The panicked foreman sent her to the nearest clinic. Unfortunately, the clinic did not recognize her social security or insurance account. So now, in addition to the physical pain she is experiencing, she is also plagued by the high cost of medical treatment. To rub salt in the wound, her leave is only for two days. With no alternative but destitution, she painfully forced her leg back to work.

Living surrounded by palm oil plantations, Een and nearly a third of the women in her kampung (literally village) are shackled by similar health problems. The monoculture giant grabs their land and exploits their bodies as cheap casual labor to encourage nature to produce more, such as applying fertilizer, spraying agrochemicals and often weeding for the past decade. They are outsourced with high daily targets under a lack of employment and health benefits. This tiring work slowly damaged their health.

For Een, her body is no longer hers. She becomes a worn-out machine whose purpose is to optimize nature's production. She carries 15 liters of agrochemicals on her back, which must be refilled 8 to 13 times to reach the daily target. The strong smell of the agrochemicals causes dizziness, itching and vomiting. The pain in her leg throbs as she traverses the cliffs, swamps and peat bogs. Her black nails and skin rashes told us everything. But no one cares about her reproductive health, because she is just a machine.

Hari Anti Kekerasan

Techadap Perempuan

Her family's health is also in danger because of poor waste management. The agrochemical waste is absorbed into the soil and (should) flow into the waste pond. But more often it flows into the ditch connected to the river, which is her family's daily source of water. An NGO-led investigation revealed that the company is responsible for numerous children in her kampung suffering from skin diseases. In response, the company admited its guilt by calling the problem a “disaster." But Een knew it was never a “disaster"; it was all caused by the company.

BODY OF EVIDENCE Beyond Een's problems, the expansion of palm oil plantations has caused health problems for 43 women workers in Indonesia and Malaysia, according to research conducted by TPOLS in Indonesia andMalaysia in 2022-2023 (still unpublished). Agrochemical intensive cultivation poisons workers who don't know the risk of this strange stuff. Gradually, this has caused long-term illnesses such as cancer and Parkinson's disease. This also affected the community living around the plantations, who became casual workers, buruh ulang alik (lit. “commuter workers"), outsourced with minimal labor rights and absent from the union organizing agenda. And it's not just the agrochemicals that cause the disease. No, virtually everything on palm oil plantations takes place under very painful conditions.

First of all, workers' health issues are framed as “occupational safety and health," which refers to norms that arrange standards of a healthy and safe workplace to minimize losses for workers and employers. This means that workers should receive health protection and facilities that meet occupational health and safety standards. To ensure this, the RSPO (Roundtable of Sustainable Palm Oil) has adapted existing standards into principles and criteria for a sustainable palm oil chain. The RSPO Principles and Criteria on Safety and Health are based on three themes, namely on Prosperity (3.6), People (6.7), and Planet (pestisida dalam 7.2), which marks the importance of the health value of workers in the global palm oil industry supply chain.

But the fight for safety and health is not over. The intertwined political affairs between the company and the state manipulate the potential benefits for workers by prioritizing interests of capital. The norms operate on post-Fordist capitalist realism, which promotes lean production through flexibility and cuts off corporate-

Hari Anti Kekerasan

16Techadap Perempuan

responsibility for the reproduction of workers' health. Workers are alienated and do not have equal bargaining power. Whether they like it or not, workers individualize their collective illness and force their bodies to produce harder in order to secure their jobs.

By arguing that palm oil plantation workers struggle to show us the concrete negative impacts of agri-capital accumulation that alienates workers from their bodies and environment, I am contesting the accumulation of health problems through the means of research and reporting. In this field note, I will show that the palm oil labor process alienates workers to exploit nature with multiple alien inputs that also harm their bodies. The alienated body bears the accumulation of risk as part of its responsibility until it becomes ill and is discarded. Over the years, this condition has been reproduced by colonial-style labor control with toxic cultures of productivity, offshoring risks to social security/health systems, and trade unionism.

I also suggest a new way for palm oil plantation unions to break out of the limitations of unionism by understanding the broader implications of occupational health and safety for workers in a kampung. Usually inhabited by social communities, usually of the-

Hari Anti Kekerasan

Techadap Perempuan

same ethnicity and with close kinship ties, the term in this study refers to a settlement outside the plantation area. Using labor feminism, unions' study of workers' bodies is an important step in redefining exploitative labor relations that affect the body and the environment. This could open up new possibilities for spatial organizing among workers in plantations and kampungs.

THE PALM OIL 101: ALIENATED BODIES INSIDE THE PLANTATION First, I would like to address the conditions of palm oil workers' health as embodied in their work. One of the classic studies of the plantation koolie – a term for indentured labor – by Ann Stoler found that health was a part of labor control. In 1912, the high mortality rate among workers was due to malnutrition. In the years that followed, the mortality rate was still high due to endemic diseases such as dysentery, malaria, and tropical ulcers. Ignored by the company and medical treatment. It was a natural selection for the work force.

Centuries have passed, but as Een's story tells us, the palm oil plantations still haunt workers with disease, illness, and death. Workers are no longer subject to indentured servitude in the traditional sense, but their working conditions are becoming increasingly flexible, to the point where they no longer have contracts that protect their rights to health and safety. Vulnerability as an integral part of flexible work creates the basis for over-exploitation: workers are confronted with high piecework targets that ignore complicated circumstances that endanger their bodies. At first they comply. And why? To keep their jobs. Worse, they are often scapegoated for not following rules and being negligent.

Beyond safety and health ideas: Articulating safety and health rules of the game Beyond the norms and sustainability of the palm oil chain campaign, the powerful grip of capitalism is branded on the bodies of Een and her friends. To my naked eyes, I can see their blackish nail tips, dry palms, black keloids, blood-red eyeballs, limping feet, and various wounds that don't heal properly. My focus was on what and how occupational health and safety works on palm oil plantations. Were we being fooled by fictitious standards? Or have such standards benefited workers?

To answer this, the dialog between six union officials in Een's house-

Hari Anti Kekerasan

16 Terhadap Perempuan

could give us their insight. The union officials agree that occupational safety and health is linked to “audit." The “audit" came with the spread of RSPO membership, which requires companies to comply with its standard. It is a ritual where companies suddenly provide expensive safety and health items: hospitals, doctors, training, hazard communication, banning dangerous pesticides, providing sanitation, decontamination facilities and free personal protective equipment (PPE). Have these things actually happened? Remarkably, this audit seems to consist of workers performing a “script” for the auditors, demonstrating a charade of how safe and healthy palm oil work is.

In the eyes of union officials, occupational safety and health also becomes viable through a chalkboard of safety symbols and slogans, prayer-like moral imperatives repeated at every morning meeting, and celebratory occasions such as “Occupational Safety and Health Month" or the “Zero Accident Award." During the dialogue between the union officials in Een's house, some also talked about segmented social security and insurance. But no one talked about better health care for workers. You even wonder: Do we deserve more?

It's the union that pointed out that the root of the occupational safety and health problems is that companies are not responsible for preventing accidents and then outsource rehabilitation to other institutions. There was a case where a female sprayer complained of severe back pain. Union officials accompanied her to a clinic. Due to limited facilities, she was referred to a hospital 30 kilometers away. The doctor diagnosed her with scoliosis caused by heavy back strain. The union would then register the case as an “occupational disease" so that she could receive free treatment and rehabilitation, and if the disability is permanent, the worker would receive compensation. However, doctors who are not specialists in occupational diseases don't have the ability to diagnose this. So the doctor can only give a recommendation for a job transfer letter.

So, what happened in this case? With the union's help, the letter was submitted to the company. As a result, the worker was transferred. However, there was no general evaluation and no concern about rehabilitation or care costs for the family. In addition, no one is concerned about the worker's future health.

Hari Anti Kekerasan 16 Terhadap Perempuan

WE ARE ON THE SAME BOAT: POTENTIAL CLASS STRUGLE ON SAFETY AND HEALTH ISSUES Through the bodies of palm oil plantation workers, we only know that everyone who lives in this system is dying. This is just the tip of the iceberg, because the problem lies deep inside the critically alienated body, fragmented with different gender, cultural, spatial and occupational identities, looking for something to make it feel alive again.

Thus, the union came up with ideas to escalate workers' struggles by claiming occupational health and safety as a way to achieve workers' welfare. However, there are two major challenges in trying to mobilize workers: First, the fragmented identities of workers create a variety of vulnerabilities, which then raises the question of how the union can turn these vulnerabilities into a collective issue around which to mobilize for class struggle.

This reminds us that even though both face the same problems caused by palm oil plantations, there is always an imaginary boundary between the permanent workers who live inside the housing and the casual workers who live outside. It is clear from their gestures, that the men from the kampung are more reluctant to share their idea with the union, thinking that they have more advantages by siding with the company and not feeling the ugly truth of the palm oil segregation that has separated them from resources, caused health devastation, and silently killed them a thousand times over. In a whisper, Een's friends asked curiously, “Why is there a union in the kampung?"

Faced with such questions, the union officials swallow a smile, implicitly sharing the idea of the importance of workers' collective action, which should be organized by unions that share the same identity as a vulnerable working class with the exploited body under the paim oil plantations. They patiently arrange their idea – not too provocative and not too agitating – by an emotional approach through the health of the body as an essential door to this spatial organizing agenda. By following this idea, the transformation of collective health problems becomes an important part of escalating the labor struggle in the oil palm plantations.

In the end, our discussion in Een's home unofficially ended with inviting us to eat fish that her husband had caught from the polluted-

Hari Anti Kekerasan

16 Techadap Perempuan

river. It is a bitter irony that instead of being angry, we can only laugh at the bullshit existence of the corporation that is damaging everything we once knew: the body, nature, and the relationship between us.

The corporations have built strong borders that have made us see

only differences between each other, like enemies from birth. But

maybe there is a reason to be grateful, because whatever torment the corporations have inflicted on us, we can make this journey to follow our bodies, to identify what caused our illness, to unite behind a struggle, and to determine for ourselves who we are supposed to be.

Editor's note: This article, written with support by Alvin Waworuntu and Rizal Assalam, is a contribution to the Berliner Gazette's “Allied Grounds" text series. For more content, visit the “Allied Grounds" website. Take a look: https://berlinergazette.de/projects/allied-grounds

Salma Rizkya

16 Hari Anti Kekerasan

16 Terhadap Perempuan

Kita Tak Perlu Teratur

Oleh: Novii.yp

Mata berkaca-kaca pada lubang jendela pintu-pintu tertutup tiada guna rumah-rumah tak pernah ada ruangnya dan dunia luar terlalu sungkan terinjak kakinya

Baju-bajuku terpajang harum mewangi tapi katanya tak boleh terlalu wangi baju-bajuku tergeletak pada kotoran duniawi tapi katanya tak boleh kotor barang satu kali

Kain diatur mulut wajib rapih bertutur bedak jangan Íuntur terngiang-ngiang dapur sumur kasur

Tak terasa tertindas sejak dulu kadang terpukul lebam membiru hari-hari pun penuh pilu tapi ia yang berdosa tetap jadi batu

16 Hari Anti Kekerasan

Techadap Perempuan

Jasad Dalam Opresi Oleh: novii.yp

Melirih senyum pada jahitan kulit yang ranum jasad teropresi dalam lamunan racun terminum standarisasi tak kuasa bulak balik mendikte dengan manipulasi forum-forum tak ubahnya daya yang lepas saat bercermin pada naungan dentum

Kau harus mengerti bahwa sebuah gincu tak perlu memilih pada siapa ia bersolek sebuah kain adalah hak tubuh tanpa interpensi para pengejek

Ruang yang lepas menjadi imaji untuk belenggu yang tak kunjung bebas tak ada kata yang lebih tabah selain perlawanan tanpa ikhlas berhenti bercermin jika hanya untuk mencaci maki paras selesai padaku setiap lika liku luka yang mendarah serupa sanksi tak akan jadi bekas