Setahun

Rezim Perang

UDEIDO

PUSAKACOLLECTIVE

Tim Penyusun

Sutami Amin Staf Penelitian Pusaka Arief Rossi Ramadhan Staf Pemetaan dan Informasi Geospasial Pusaka Betty Adii UDEIDO Collective Costan Raharusun UDEIDO Collective Michael Yan Devis UDEIDO Collective Yanto Gombo UDEIDO Collective

ii

Setahun Rezim Perang

Daftar Isi

Pendahuluan (1) Apa itu Rezim Perang (3) Militerisasi Kekuasaan (5) Ketahanan Nasional sebagai Dalih Perampasan Tanah (23) Korban Berjatuhan (43) Desersi dan Perang Rakyat (47) Referensi (49)

v

Pendahuluan

“Swasembada pangan dan energi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya” adalah instruksi langsung Prabowo yang disampaikan saat pidato pelantikannya menjadi Presiden Republik Indonesia. Melanjutkan seruannya, “kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar.” Begitu juga dengan energi, “dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek, negara-negara lain harus me- mikirkan kepentingan mereka sendiri.” Melalui persuasi kegen- tingan dan seruan-seruan kekacauan dunia, Prabowo sangat yakin bahwa kebutuhan pangan dan energi mesti diproduksi sendiri dan ditargetkan mencapai swasembada.

Sejak pidato pelantikannya, pemerintah nasional baru memprioritaskan seluruh kekuatan dan sumber daya untuk mencapai ambisi tersebut. Dalam dokumen visi-misi penca- lonannya yang dikenal dengan Asta Cita, swasembada ditu- liskan paling pertama di antara tujuh belas capaian prioritas lainnya. Setelah memenangkan kontestasi pemilu yang penuh manuver politik, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran menegaskan ambisi swasembada ke dalam dokumen Ran- cangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029. Hampir seluruh menteri dan kementerian ditugaskan mencapai usaha-usaha mencapai swasembada yang ditargetkan pada akhir masa jabatan. Beberapa di antaranya, Zulkifli Hasan sebagai Kemenko Pangan, Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, Nusron Wahid sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, dan yang tidak kalah sentral peran Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan bersama Tentara Nasional Indonesia.

Walau bukan hal baru, ancaman pangan dan energi diakui menjadi perhatian banyak pemerintah nasional sejak krisis keuangan 2007–2008 hingga pandemi yang melanda seluruh dunia yang bersamaan dengan invasi perang Rusia dan Ukraina. Krisis memang telah membentuk wacana politik dan pembuat kebijakan di banyak belahan dunia. Dihadapkan dengan serangkaian masalah mendesak, reaksi pemerintah terhadap krisis pangan dan energi juga sangat beragam, mulai dari nada neo-Malthusian Trump hingga pendekatan yang lebih beragam seperti yang terlihat di Uni Eropa, Tiongkok, dan juga Indonesia. Trump misalnya dalam menangani krisis pangan dan energi berfokus pada peningkatan produksi domestik, de- portasi, dan mendeklarasikan “darurat energi nasional” yang menghapuskan regulasi lingkungan yang membatasi ekstraksi bahan bakar fosil. Sementara Uni Eropa yang mengalami gangguan akut sejak semenjak perang Rusia-Ukraina memu- tuskan melakukan penghematan energi dan membuka pasar komoditas pangan lebih luas. Tidak berbeda dari kebijakan Donald Trump, Presiden Prabowo pada kenyataanya terus menarasikan situasi darurat pangan dan energi nasional, yang secara paralel mereproduksi gagasan ketahanan nasional.

Catatan ini berusaha memusatkan perhatian pada se- tahun Presiden Prabowo-Gibran. Kami melihat bahwa respon pemerintah terhadap krisis melalui diskursus ketahanan nasional muncul dari suatu logika, dimana perang dan ancaman permanen merangsek ke dalam pemerintahan, ekonomi serta kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita sedang atau sudah memasuki suatu fase yang Michael Hardt dan Sandro Mezzadra sebut sebagai rezim perang. Mengambil pelajaran dari proyek swasembada pangan dan energi di Merauke, tulisan ini juga berargumen bahwa rezim perang saat ini beroperasi telah

menimbulkan persoalan serius bagi penduduk pribumi, antara lain: perampasan tanah, ketakutan akibat kehadiran ribuan personel militer, dan dalam beberapa kasus menghilangkan kontrol penduduk pribumi atas tanah adat sekaligus mengkri- minalisasinya.

Apa itu Rezim Perang?

Pengertian rezim perang dalam tulisan ini mengacu pada artikel Michael Hardt dan Sandro Mezzadra berjudul A Global War Regime, yang dapat diartikan sebagai tatanan politik di mana logika perang — pengawasan, penertiban, kontrol mobilitas, dan pendisiplinan populasi — dijadikan cara utama untuk mengatur ekonomi, perbatasan, dan kehidupan sosial, bahkan tanpa konflik bersenjata sekalipun. Pemahaman ini di- peroleh dari pengamatannya terhadap konjungtur global saat ini ditandai dengan repertoar politik reaksioner yang mengga- bungkan militerisme dengan represi sosial-ekonomi. Retorika perang sering sekali dideklarasikan sejumlah figur pemimpin politik negara-bangsa dan termanifestasi dalam lanskap geo- politik dengan memperlihatkan kecenderungan bahwa perang bukan menjadi realitas masa lalu, melainkan hubungan sosial laten dengan bentuknya terbarunya. 1

Dalam tulisan yang lain, Michael Hardt dan Antonio Negri meletakkan perbedaan perang yang terjadi pada masa lalu dan perang kontemporer. Menurut keduanya, periodisasi

Hardt, M., & Mezzadra, S. (2024). A global war regime. Sidecar.

perang menjadi titik awal yang berguna untuk membantu mengenali kesinambungan dan perbedaan dari konflik global sebelumnya. Perang Dunia Pertama dan Kedua, misalnya, perang terbatas pada konflik yang dibatasi secara temporal dan spasial antara negara-bangsa, meskipun terkadang dapat me- nyebar ke negara lain, dan akhir perang semacam itu umumnya ditandai dengan penyerahan diri, kemenangan, atau gencatan senjata antara negara-negara yang bertikai.

Sementara perang kontemporer mewujud dalam bentuk seruan metafora peperangan, seperti “perang terorisme”, “perang melawan pandemi”, “perang melawan kelaparan”, atau bentuk-bentuk propaganda lainnya, yang berpotensi me- luas kemana saja dan untuk jangka waktu yang tidak menentu. Selain pergeseran spasial dan temporal, perang terbaru juga dapat menginsinuasi musuh secara lebih fleksibel dan menya- sar siapa saja yang bertentangan. Bagaimanapun perbedaan di antara keduanya, penggunaan kekuasaan dan kekerasan tetap tertanam.

Sebagai kekuatan yang tidak terpisahkan dari kemun- culan rezim perang kontemporer, pemerintahan militer dan juga quasi-sipil tampil di garis depan mengorkestrasikan kekuasaan dan kekerasan yang terlegitimasi. Agar kekuasaan dan kekerasan memperoleh pembenaran, kehadiran musuh yang konstan dan ancaman kekacauan perlu dihadirkan. Sebagai ilustrasi, sebelum pemerintah Presiden George Bush menyeru- kan War on Terror, musuh pertama kali direkonstruksi sebagai sosok yang demonik dan melekat pada kelompok atau jaring- an Al-Qaeda dan Taliban. Dengan dalih seperti inilah, Amerika Serikat menampilkan diri sebagai ‘pahlawan penunggang kuda perang’ dimana panji keamanan nasional serta dunia berada dalam tanggung jawabnya, sehingga operasi militer di berbagai

negara, penataan ulang geopolitik, dan pengawasan seluruh populasi dapat dimungkinkan. Sama dengan kampanye perang melawan teror, pandemi Covid-19 juga menjadi momentum penting bagi normalisasi keterlibatan rezim perang di seluruh dunia. Dengan narasi ‘Perang Melawan Covid-19’, pemerintah nasional termasuk Indonesia menegaskan peran militer yang menjangkau operasi kesehatan menyeluruh, distribusi vaksi- nasi dan menegakkan kontrol dengan pembatasan sosial. 2

Pemusatan keadaan perang juga turut mengubah pangan dan energi sebagai kebutuhan dasar yang mesti dipenuhi di tengah situasi yang serba tidak stabil. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, ketahanan pangan dan energi me- rupakan masalah ketahanan nasional dan bila tidak ditangani akan berpotensi menciptakan ketidakstabilan politik nasional. Sehingga tidak mengejutkan apabila urgensinya menjadi dasar bagi militer untuk merangsek masuk ke produksi pangan, energi, dan kehidupan sehari-hari.

Militerisasi Kekuasaan

Sebelum Prabowo-Gibran memenangkan pemilihan umum secara telak dengan 58% suara di putaran pertama, muncul semacam kekhawatiran kalau trajektori politik yang termiliterisasi, mengingat latar belakangnya sebagai purnawi- rawan militer yang memiliki rekam jejak sangat buruk dalam

2 Heinecken, L., Leuprecht, C. (2025). Military Operations in Response to Domestic Emergencies and Global Pandemics. The Military and Society. Springer, Cham.

pelanggaran hak-hak asasi manusia. Selama kampanye presiden 2024, misalnya, Prabowo memang kerap mencitrakan diri sebagai pemimpin perang dengan pidato berapi-api dengan mengumbar pesan ancaman bahwa bangsa ini berada dalam situasi krisis pangan, energi, dan geopolitik yang memburuk. Di tengah krisis semacam itu, Prabowo menyampaikan ambisinya mencapai swasembada pangan dan energi setelah terpilih menjadi Presiden Indonesia.

Setelah terpilih menjadi Presiden, kekhawatiran sebelumnya tampak semakin jelas. Pidato pelantikan yang di- sampaikan di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi pintu masuk memahami rezim perang yang sedang dibangun pemerintahan Prabowo, dimana proyek swasembada pangan dan energi ditargetkan secepat mungkin. Untuk memastikan target prioritas pembangunan ini tercapai, diperlukan sebuah rezim perang, yang berciri militeristik yang berprinsip pada kepatuhan instruksi, disiplin, serta komando satu arah. Tidak mengherankan memang bila penyusunan personil dalam kabinet "Merah Putih" mencakup sejumlah individu berlatar belakang militer. Adhi Priamarizki dan Muhamad Haripin menghitung setidaknya 23 purnawirawan dan satu perwira militer aktif mengisi posisi strategis dalam pemerintahan. Me- nurut keduanya, pengangkatan sejumlah purnawirawan dan TNI aktif tidak hanya menjaga stabilitas politik dan konsolidasi kekuasaan, tetapi juga menjadi aktor pembangunan nasional yang lebih luas. 3

3 Priamarizki, A., & Haripin, M. (2024). A Most Militarised Cabinet. New Mandala.

El-Maut(olehMichaelYanDevis) 7

Di bawah kepemimpinan Prabowo, militer dan lemba- ga quasi-sipil seperti Kementerian Pertahanan menjadi sekutu kuat presiden dalam proyek ambisius swasembada pangan dan energi. 4 Menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR, Menhan Sjafrie mengungkapan fokusnya melanjutkan dan mengembangkan pembangunan kekuatan pertahanan negara. “Konsep dari strategi Kementerian Pertahanan yang ada saat ini adalah melanjutkan dan mengembangkan pembangunan kekuatan pertahanan negara yang sudah dirintis oleh Presiden Prabowo Subianto saat menjabat Menhan,” kata Menhan Sjafrie. Penting untuk dicatat bahwa keberlanjutan yang dimaksud mengacu pada peran yang dimainkan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan terdahulu untuk mengkoordinasikan proyek lumbung pangan, memperluas komando teritorial, serta mengembangkan batalyon teritorial pembangunan dan Kompi Produksi di setiap Kodim.

Dalam membangun sebuah rezim perang, dua prakon- disi material mesti dipenuhi: pertama, konstruksi ancaman terhadap kedaulatan, dan kedua, militer atau quasis-sipil yang tampil mengorkestrasikan kekuasaan yang terlegitimasi serta bertindak dengan mengatasnamakan penyelamatan kedaulatan negara-bangsa. Untuk membangun situasi krisis, Presiden Prabowo berulang-ulang menekankan bahwa ketahanan pangan dan energi merupakan bagian dari masalah ketahanan

4 Haripin, M., Priamarizki, A., & Nugroho, S. S. (2022). Quasi-civilian defence minister and civilian authority: The case study of Indonesia’s Ministry of Defence during Joko Widodo’s presidency. Asian Journal of Comparative Politics, 8(1), 164-183.

nasional secara keseluruhan. “Masalah pangan adalah kedau- latan. Pangan adalah hidup dan matinya bangsa Indonesia, masalah pangan adalah masalah kemerdekaan, masalah pangan adalah masalah survival kita sebagai bangsa. Kalau kita mau jadi negara maju, pangan harus aman dulu,” tegasnya dalam telekonferensi 3 Februari 2025. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pengawasan ketat di daerah dan meminta TNI bersama kepolisian serta dinas pertanian dalam memastikan harga gabah tetap stabil dan menghindari spe- kulasi pasar. Di Merauke, kenyataan seperti ini dapat terlihat dengan lebih terang dimana Kementerian Pertahanan ditunjuk sebagai operator langsung bersama pengusaha ekstraktif Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam untuk mencetak sawah dan membangun infrastruktur pertanian.

Dengan menyamakan ketahanan pangan dan energi sebagai masalah ketahanan nasional telah membenarkan klaim kehadiran Kementerian Pertahanan bersama sebagai penyelamatan di tengah situasi genting. Ideologi ‘NKRI Harga Mati’ diperkenalkan sebagai kendaraan ideologis bagi militer untuk melampaui operasi militer perang. 5 Tuntutan untuk dapat bekerja di luar domain perang dilegalkan dengan dalil Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang semakin luas sete-

5 Haripin, M., Priamarizki, A., & Marzuki, K. I. (2020). The Army and Ideology in Indonesia: From Dwifungsi to Bela Negara. Routledge.

6 lah revisi UU TNI. Dengan begitu, militer dapat menyesuaikan ulang dengan tuntutan demokratisasi tanpa kehilangan otono- mi institusional; menormalkan kehadiran militer di ruang sipil; memperluas komando teritorial dan mengaktivasinya hingga unit terkecil, sehingga menjadi basis penting pembangunan rezim perang Presiden Prabowo dan Gibran.

Selain berpayung pada regulasi Operasi Militer Selain Perang (OMSP), praktik lain yang memperluas atau meng- aktivasi tugas militer dalam keadaan damai dapat diinisiasi setidaknya dengan tiga cara berbeda, yaitu melalui Instruksi dan Perintah Presiden, arahan lisan, dan berbagai Nota Kese- 7 pahaman (MoU) serta Perjanjian Kerja Sama (PKS). Inpres dan Perpres digunakan sebagai alat eksekutif untuk mengaktifkan OMSP dalam pembangunan, tanpa memerlukan persetujuan DPR. Militer biasanya dimasukkan melalui mekanisme “du- kungan teknis dan keamanan”, bukan mandat tempur dan dibenarkan melalui wacana ideologis ketahanan nasional. Penulis mencoba menginventarisir variasi penerbitan Instruksi Presiden dan Perintah Presiden yang berkaitan dengan swa- sembada pangan dan energi antara lain:

6 Haripin, M. (2020). Civil–military relations in Indonesia: The politics of military operations other than war. Routledge.

7 Mengko, D.M., Rosadi, A.F. (2025). Non-institutionalised Civilian Control and Military Operations Other than War in Indonesia. In Haripin, M., Priamarizki, A., Sebastian, L.C. (eds) Military Modernisation and Civil-Military Relations in Indonesia. Palgrave Macmillan, Singapore.

Pangan 1 Perpres No. Menetapkan Menegaskan 192 Tahun struktur baru kembali logika “ketahanan 2024 tentang Kementan, Kementerian memperkuat nasional” Pertanian direktorat sebagai ketahanan dasar program pangan dan pertanian pertanian strategis. berkelanjutan.

Pangan OMSP mewujud dalam bentuk “dukungan pembangunan”; menguat- kan komando teritorial.

2 Inpres No. 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Nasional

Memerintahkan percepatan pembangunan dan perawatan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada beras dan jagung.

Tidak langsung, tetapi mem- buka jalur koordinasi TNI–Kementan untuk program pendamping- an petani (Babinsa).

Babinsa dan Kodim diarahkan membantu koordinasi lapangan (pendam- pingan petani dan pengawasan proyek infrastruktur).

Dukungan logistik dan pengamanan lahan pertanian oleh TNI di daerah sentra.

Mendorong peran militer dalam ekonomi pedesaan; menghidup- kan kembali peran Babinsa sebagai fasilitator produksi.

3 Inpres No. 10 Tahun 2025 tentang Percepatan Swasembada Jagung dan Kedelai

Instruksi lintas kementerian untuk mem- percepat produksi jagung dan kedelai nasional.

Pangan

4 Inpres No. Energi & Meningkatkan Potensi Menghidupkan 11 Tahun Pangan infrastruktur keterlibatan kembali 2025 tentang jalan daerah Zeni TNI “fungsi Percepatan guna memper- dalam pembangun-Peningkatan lancar distribusi pembangunan” TNI seperti Konektivitas hasil pertanian an fisik jalan masa Orde Jalan Daerah dan energi. dan jembatan Baru, dengan lokal. legitimasi teknokratis.

5 Inpres No. Lintas Inpres ini 14 Tahun sektor menyatukan 2025 tentang ide “ketahan-Percepatan an nasional” Pembangun- dengan an Kawasan “kedaulatan Swasembada sumber daya”; Pangan, membuka Energi, dan ruang Air Nasional militerisasi pembangunan.

6 Keppres Kelem-No. 19 bagaan Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional

Menginstruksi- kan pemben- tukan kawasan swasembada terpadu dan sistem peman- tauan digital; melibatkan Kementerian lintas sektor.

Kementerian Pertahanan dan TNI dili- batkan dalam pengamanan proyek strategis nasional, logistik, dan stabilisasi sosial di wilayah proyek.

Keterlibatan dalam Tim Koordinasi dengan Kementerian Pertahanan.

Memper- kuat posisi eksekutif dalam kebi- jakan strategis nasional tanpa kontrol legislatif dan memper- luas politik keamanan ke ranah pembangunan nasional.

Membentuk tim koordinasi lintas kementerian untuk mengawal implementasi Inpres No.14/2025.

7 Perpres Kehu-Membentuk Satgas ini Dalam konteks Nomor 5 tanan Satuan Tugas dikomandoi OMSP, Satgas Tahun 2025 yang bertugas oleh Menteri PKH menjadi Tentang menertibkan Pertahanan, wadah formal Penertiban pertambangan, Sjafrie pelibatan Kawasan perkebunan, Sjamsoedin militer dalam Hutan atau kegiatan bersama isu kehutanan lain di dalam Jaksa Agung, dan agraria. kawasan hutan Panglima TNI, Keterlibatan yang berpotensi dan Kepala ini berope- pada hilangnya Kepolisian. rasi dalam penguasaan Dalam aktivi-fungsi sebagai negara atas tasnya dapat pengamanan lahan di memobilisasi kawasan kawasan hutan militer. hutan dan dan penerimaan pendamping- negara. an penertiban.

Cara kedua, pernyataan lisan bisa menjadi preseden penting pelibatan militer. Dalam berbagai kesempatan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran biasanya tampil sangat aktif mempromosikan target-target swasembada dan memimpin rapat koordinasi lintas kementerian yang pernyataan publiknya tercatat oleh jurnalis atau media. Hal ini me- nandakan adanya perintah halus dari eksekutif sebagai selaku panglima tertinggi dan berpengaruh membentuk narasi publik bahwa pangan dan energi merupakan bagian dari ketahanan negara. Beberapa pernyataan berhasil kami daftarkan sebagai bagian cara arahan lisan presiden antara lain:

Prabowo presiden tersebut, Subianto Maruli langsung meminta TNI AD mengambil inisiatif fokus mengurus dalam program masalah ketahanan pangan ketahanan seperti memanfaatkan pangan demi lahan tidur di seluruh memperkuat Indonesia menjadi lumbung perkebunan dan pangan yang lumbung pangan. ada di daerah.

sela-sela rapim, 2025, Prabowo sempat ada menyampaikan pengarahan kepada jajaran dari Presiden pejabat TNI juga, bahwa AD lewat video Presiden sangat conference dalam fokus tentang rapat pimpinan TNI masalah AD yang digelar pangan ini," di Balai Kartini, kata Kepala Staf Jakarta Selatan. TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

"Saya ingat 5 Mei 2025, didampingi Presiden Prabowo Kapolri menyampaikan Jenderal Listyo pesan ini saat Sigit Prabowo sidang kabinet. dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kenapa ikut urus pangan, karena pangan adalah sumber dari sebuah negara," kata Prabowo dalam sidang kabinet.

Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan penting TNI-Polri dilibatkan untuk mengurusi masalah pangan. Prabowo menilai pangan adalah sumber dari suatu negara.

Prabowo menyebut upaya melibatkan TNI-Polri salah satunya saat mengatasi kekeringan. Prabowo menjelaskan urusan kekeringan bisa diatasi dengan pengaliran air lantaran banyaknya sungai di Indonesia. Saat itu, Indonesia pun melakukan penga- daan 80.000 pompa. Puluhan alat itu harus dipasang dan akhirnya harus melibatkan unsur TNI-Polri.

12 Desember Mentan Ini adalah contoh 2024, ungkapan bekerjasama nyata keterlibatan ini diambil dari dengan TNI AD militer (TNI AD) dalam Menteri Pertanian dalam rapat program swasembada saat melakukan koordinasi untuk pangan. Rapat Koordinasi memperkuat Swasembada kesiapan Pangan bersama lapangan jajaran TNI di swasembada Jakarta. pangan.

“Hari ini kita kolaborasi, tanda tangan komitmen untuk mencapai swasembada sebagaimana arahan Bapak Presiden Republik Indonesia,” kata Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian.

“Presiden Prabowo Te- gaskan Energi dan Pangan adalah Kunci Kedaulatan Bangsa”

21 Mei 2025, pada pembukaan Konvensi dan Pameran Tahunan ke-49 Indone- sian Petroleum Association (IPA Convex), ICE BSD, Tangerang. Dewan Pertahanan Nasional RI

Prabowo me- ngatakan bahwa kedaulatan suatu bangsa dijamin oleh kemampuan untuk meme- nuhi pangan sendiri dan juga energi sendiri. Dan menyebut bahwa di energi, proyek Forel & Terubuk (pro- duksi minyak & gas) adalah tonggak penting dalam upaya swasembada energi.

Menunjukkan bahwa pangan dan energi bukan hanya ekonomi, tapi dianggap bagian dari “keamanan nasional/kedaulatan”. Walau belum menyebut TNI, dasar ini bisa dipakai untuk legitimasi OMSP bila ada kebijakan yang menugaskan militer dalam implementasi.

"Kalau TNI 5 Juni 2025, Prabo-Prabowo me-Pernyataan ini secara memang wo hadir langsung nyatakan bahwa langsung mengaitkan sudah dari awal ke Bengkayang, swasembada program pangan terlibat sudah Kalbar, melihat pangan adalah dengan keamanan, beberapa tahun panen raya jagung. kunci keamanan dan menyebut TNI/ lalu dan terus masyarakat, dan Polri harus terlibat. kita libatkan,” bahwa TNI/Polri ucap Prabowo. perlu ikut turun menangani pangan agar keamanan bisa terjaga.

Cara ketiga yang berkaitan erat dengan sebe- lumnya, yaitu melalui penye- diaan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Namun sebelum dua kesepakatan formal ini disepakati, biasanya muncul kesepakatan bersama baik itu permintaan militer sendiri atau lembaga negara lain untuk memberi sinyal untuk mengaktivasi Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Letjen TNI Tan- dyo Budi Revita, misalnya, meminta para komandan distrik militer (dandim) untuk memanfaatkan satuan-satuan tempur di wi- layah masing-masing untuk membantu keberhasilan pro- gram swasembada pangan.

Elegi Tanah Marind (oleh Costan Raharusun)

Kementerian Pertanian, sebagai penanggung jawab utama (leading sector) program prioritas pemerintah swasembada pangan, dengan begitu dapat melibatkan jajaran TNI, terma- suk TNI Angkatan Darat untuk membantu mencetak sawah di daerah-daerah. Perlu menjadi catatan bahwa Kodim bertugas memantau ancaman pertahanan di tingkat kabupaten dan tidak memiliki kekuasaan mengerahkan pasukan tempur. Hanya sesudah Prabowo berkuasa, Kodim diberikan Batalyon Teritorial Pembangunan.

Pada rezim Jokowi, penggunaan Nota Kesepahaman meningkat secara dramatis, dengan laporan yang menunjukkan bahwa TNI telah menandatangani lebih dari seratus perjanjian dengan lembaga sipil. 8 Penerbitan ini kemudian membolehkan militer bertindak dalam ranah sipil tanpa status darurat atau operasi militer formal, yang memungkinkan komando TNI dari tingkat provinsi hingga pedesaan untuk berperan aktif dalam perluasan proyek-proyek pertanian dan energi kementerian. Militer ditugaskan merencanakan kawasan swasembada dengan sistem pertahanan negara atau bantuan, yaitu personel melalui Batalyon Infanteri Pembangunan, pengerahan alat, penyediaan logistik logistik, pendirian pos komando dan fasi- litas pendukung, serta pengamanan wilayah. Beberapa Nota Kesepahaman (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berhasil diidentifikasi antara lain:

8 Mengko, D.M., Rosadi, A.F. (2025). Non-institutionalised Civilian Control and Military Operations Other than War in Indonesia. In Haripin, M., Priamarizki, A., Sebastian, L.C. (eds) Military Modernisation and Civil-Military Relations in Indonesia. Palgrave Macmillan, Singapore.

Desember Panglima TNI sinergi Babinsa, Zeni TNI, 2023 & Menteri TNI–Kementan dan komando Pertanian dalam program kewilayahan kembalikan dalam pembukaan swasembada lahan dan distribusi pangan, pupuk/benih. optimalisasi lahan tidur, dan Pendampingan petani.

12 Februari MoU antara Nasional Kerjasama Penyelenggaraan 2025 Panglima TNI, dalam berbagai rehabilitasi hutan Kementerian pekerjaan dan lahan, pengen-Kehutanan, strategis antara dalian kebakaran dan Panglima TNI, hutan dan lahan, Kementerian Kementerian konservasi sumber Lingkungan Lingkungan daya alam hayati Hidup Hidup, dan dan ekosistemnya, Kementerian perlindungan hutan Kehutanan. dan penegakan hukum kehutanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sa- rana dan prasa- rana, perhutanan sosial, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan negara dan ketahanan nasional.

8 Maret PKS antara Nasional Optimalisasi TNI AD melalui Zeni 2024 TNI AD & lahan perta-& Babinsa terlibat Kementan: nian melalui langsung dalam Pemanfaatan pompanisasi pompanisasi dan Sungai Besar dan pemanfaat-infrastruktur irigasi. dan Pompa-an sungai besar nisasi untuk untuk memper-Pertanian luas areal tanam padi.

18 Maret MoU Merauke, Optimalisasi Korem 174/ 2025 antara Pemkab Papua lahan pertanian ATW bertugas Merauke & Selatan 5.000 ha untuk mengerahkan alat Korem 174/ mendukung berat, tenaga kerja, ATW (TNI AD) swasembada dan pengamanan pangan dan proyek. Food Estate Merauke.

19 Agustus MoU antara Nasional Penguatan Unsur TNI (melalui 2025 Kemhan & PT kerjasama Kemhan) membe-Pertamina Gas pertahanan dan rikan dukungan Negara (PGN) energi untuk pengamanan, distribusi gas logistik, dan pe- dan keamanan mantauan objek fasilitas energi vital energi. nasional.

11 Oktober MoU dilakukan Nasional Kerjasama Kerja sama pemba- 2025 oleh Wakil operasionalisasi ngunan 80.000 gerai Panglima TNI Koperasi desa Koperasi Desa dan dan Direktur dan kelurahan Kelurahan (Kopdes) Utama PT Merah Putih. Merah Putih di Agrinas seluruh Indonesia

12 Oktober PKS antara TNI Merauke, Kolaborasi TNI AD membantu 2025 AD, Kementan, Papua penyediaan pelaksanaan dan PLN di Selatan listrik pertanian lapangan, penye-Merauke dan pompa diaan tenaga kerja, (Telagasari, listrik di area dan pengamanan Kurik) swasembada. fasilitas PLN.

Perkembangan yang tidak terpisah dari suatu rezim perang Presiden Prabowo dan Gibran adalah dengan pembentuk- an Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan hubungannya dengan Agrinas Palma Nusantara. Melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025, perang atas aktivitas ilegal dalam hutan diko- mandoi oleh Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoedin bersama Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kepala Kepolisian. Dalam tugasnya, Satgas berperan sebagai otoritas dapat menertibkan penggunaan hutan yang tidak sesuai peruntukan dan diper- bolehkan mengerahkan pasukan. “Keberadaan Satgas PKH merupakan langkah strategis dan terobosan kebijakan dalam penertiban serta pemulihan fungsi kawasan hutan,” ungkap Sjafrie Sjamsoeddin dalam sambutan penyerahan kawasan hutan tahap kedua. Hingga sekarang, total luas kawasan hutan yang dikuasai ulang Satgas mencapai 3.312.022,75 hektar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 915.206,46 ha sudah diserahkan kepada kementerian terkait yang sebagian besar dialokasikan kepada Agrinas Palma Nusantara.

Agrinas Palma Nusantara merupakan badan usaha negara yang bertugas mengelola lahan perkebunan sawit dan biodiesel untuk ketahanan energi. “PT Agrinas Palma Nusantara sebagai entitas pengelola yang ditunjuk negara untuk mengelola hasil penertiban kawasan hutan secara pro- duktif,” sebut Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Sebelum berubah menjadi perusahaan perkebunan, badan usaha negara ini bernama PT Indra Karya yang bekerja pada sektor konstruksi. Dengan sekejap, Agrinas Palma Nusantara digadang-gadang menjadi perusahaan perkebunan raksasa yang sebagian besar tanahnya diperoleh dari hasil sitaan Satgas. Pada salah satu kunjungannya di Papua Selatan, Direktur Agrinas Palma Nusantara bersama Menteri Pertahanan, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Staf Khusus Presiden Bidang Infrastruktur, Kepala Staf Umum

(Kasum) TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) berkunjung ke Merauke untuk meninjau lokasi pengembangan biodiesel berbasis kelapa sawit di Kabupaten Boven Digoel pada bulan Juni. Menteri Pertahanan menyebutkan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperku- at ketahanan energi nasional.

Terakhir, reproduksi kekuasaan rezim perang dimung- kinkan melalui kontrol teritorial. Pada bulan Agustus lalu, Pre- siden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah meresmikan 6 Komando Daerah Militer (Kodam) baru, 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP), dan 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di Lanud Suparlan, Jawa Barat. Enam Kodam baru yang dibentuk berada di wilayah strategis dan memiliki nilai penting bagi keamanan nasional, yakni Kodam XIX/Tuanku Tambusai meliputi wilayah Riau dan Kepulauan Riau, Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol untuk Padang dan Jambi, Kodam XXI/Radin Inten meliputi Lampung dan Bengkulu, Kodam XXII/Tambun Bungai untuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Kodam XXIII/Palaka Wira meliputi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, serta Kodam XXIV/ Mandala Trikora berkedudukan di Merauke, Papua Selatan. Sejak menjadi Kemenhan, Prabowo memang sudah berencana membangun Kodam di setiap provinsi, termasuk di empat Daerah Otonomi Baru di Papua. Tentunya pembangunan Kodam sudah pasti membiakkan struktur komandonya hingga ke unit terkecil, yaitu desa atau kampung.

Sementara Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan dan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan merupakan strategi pertahanan yang dipersiapkan untuk mendukung pembangunan nasional. Selain kemampuan tempur, pasukan

ini juga dibekali dengan berbagai keterampilan seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan kesehatan. “Intinya, ini adalah batalyon infanteri. Jadi, dia harus punya lapangan tembak se- hingga prajurit harus mahir menembak,” ujar Menhan Sjafrie. “Namun, di saat yang sama, mereka juga bisa dikumpulkan menjadi satu batalyon pertanian, medis, atau konstruksi sesuai kebutuhan,” tambah Menhan. Kedua pasukan ini akan berga- bung bersama Batalyon Infanteri Penyangga Daerah Rawan (PDR) yang sama-sama mendukung keamanan dan percepatan pembangunan. Lima batalyon yang sudah terbentuk adalah Yonif 801/Nduka Adyatama Yuddha di Keerom, Yonif 802/Wimani Mambe Jaya di Sarmi, Yonif 803/Ksatria Yuddha Kentsuwri di Boven Digoel, Yonif 804/Dharma Bhakti Asasta Yudha di Merauke, dan Yonif 805/Ksatria Satya Waninggap di Sorong, Papua Barat Daya. Kekuatan-kekuatan ini memungkinkan Presiden Prabowo dan Gibran mengakselerasi komando kekuasaannya.

Ketahanan Nasional sebagai Dalih Perampasan Tanah

Sejak pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo memberi prioritas pada ambisinya menciptakan swasembada pangan dan energi. Seperti yang dijelaskan Jun Honna (2002) bahwa dengan sentimen ketahanan nasional telah membenar- kan segala praktik kekuasaan, seperti perampasan tanah yang kian meluas dan pelibatan militer yang dalam. Di Merauke, rezim perang telah memobilisasi seluruh kekuatan yang me- maksa masyarakat adat menyerahkan tanah, merampingkan regulasi, menganggarkan ongkos, mengubah penataan ruang geografis, serta mendatangkan ribuan tentara yang dengan paksaan mampu mempercepat segala-galanya.

Peta PSN Overlay Perubahan Kawasan Hutan SK Kementerian Kehutanan No.591/2025 (AriefRossi Ramadhan,2025)

SOTA

SESNUKT

VENNEHA PASUE

OVER HV Y M S 02S

BURANS NAN-BNN NH NSA AN

MENNNDI

WAAAN Tetap

SMme S n e tn Hueai e ntrsi TidaekTddei

Legnda目自

(Arief Rossi

Melalui justifikasi ketahanan nasional, tanah seluas 2,6 juta hektar di Merauke akan berubah menjadi lokasi Proyek Strategis Nasional Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi. Secara keseluruhan, PSN Merauke terbagi menjadi tiga proyek antara lain: Pertama, proyek optimalisasi lahan (Oplah) pertanian melalui mekanisasi pertanian, pembuatan saluran irigasi, pemberian alat mesin pertanian (alsintan) pada 6 (enam) distrik yakni Distrik Kurik, Tanah Miring, Merauke, Semangga, Jagebob dan Malind, dengan lahan seluas 40.000 hektar dan akan diperluas hingga 100.000 hektar, yang dikelola oleh Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, TNI, dan mahasiswa Polbangtan; Kedua, proyek cetak sawah baru dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian, dengan lahan seluas 1 (satu) juta hektar, pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan, seperti pembangunan jalan sepanjang 135,5 kilometer berlokasi di Distrik Ilwayab, Ngguti, Kaptel dan Muting, Kabupaten Merauke. Dan ketiga, proyek pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol yang dikelola 10 perusahaan dengan lahan seluas 563.661 hektar. Pembagian petak-petak konsesi tanah ini berperan sebagai strategi pengajuan klaim pembuatan batas, yang mendukung pengambilalihan kontrol tanah dan mengesahkan klaim oleh otoritas politik hukum dan kelembagaan, yang secara efektif mengubah pemilik tanah menjadi pelanggar batas hanya dengan ‘goresan pena’. 9

9 Giorgio, D. E., (2024). A framework for understanding land control transfer in agricultural commodity frontiers. Journal of Agrarian Change, 24(1)

Untuk membantu pembaca, penulis berusaha menya- jikan lini masa perkembangan swasembada pangan dan energi di seluruh wilayah Papua Selatan. Kami mengidentifikasi beberapa aktivitas penting, seperti pernyataan, kunjungan, rapat, penerbitan regulasi, penyesuaian tata ruang, serta praktik-praktik yang dianggap berkontribusi pada percepatan swasembada pangan dan energi sebagai berikut:

18 Okt. Sekretaris Jakarta Rapat Tindak Lanjut Rakor 2024 Baranahan Kemhan Pengembangan Ketahanan Laksamana Pangan di Kab. Merauke Prov. Pertama TNI ›Papua Selatan. Dalam rapat Mochamad Taufik ini menekankan pentingnya Hidayat koordinasi yang erat antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Dalam Negeri dalam proses pengintegrasian perubahan kawasan hutan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

20 Okt. MPR RI Jakarta Majelis Permusyawaratan 2024 Rakyat (MPR) RI menggelar Sidang Paripurna dengan agenda tunggal Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pada kesem- patan ini Prabowo berpidato tentang rencana prioritasnya mencapai swasembada pangan dan energi di tengah ancaman global.

21 Okt. Presiden Prabowo Jakarta Pemerintah nasional mem- 2024 Subianto bentuk kabinet Merah Putih. Berbagai literatur menyebut sebagai kabinet militeristik, karena sebagian besar berlatar belakang militer aktif atau purnawirawan. Sjafrie Sjamsoeddin diangkat sebagai Kemenhan dan Muhammad Herindra menjabat sebagai Kepala BIN.

3 Nov. Presiden Prabowo Merauke, Papua Kunjungan perdana Presiden 2024 Subianto Selatan meninjau perkembangan swasembada pangan (demplot padi, panen, optimalisasi lahan, dan infrastruktur areal), menyampaikan komitmen swasembada pangan; didampingi Menteri Pertanian, Menteri Pertahanan, Kepala BIN, Panglima TNI, PJ Gubernur Papua Selatan, dan pengusaha Haji Isam.

10 Nov. Yonif Teritorial Merauke, Papua Yonif teritorial pembangunan 2024 Pembangunan Selatan tiba di Merauke. Tiga pasukan, yaitu Yonif 801/Nduka Adyatama Yuddha, Yonif 802/ Wimani Mambe Jaya, dan Yonif 803/Ksatria Yuddha Kentsuwri. Seluruh pasukan ini dikerahkan untuk program pemerintah khususnya program ketahanan pangan.

25 Nov. Menteri Pertahanan Jakarta Menteri Pertahanan menyam- 2024 paikan perhatiannya pada situasi ketahanan nasional dalam bentuk gangguan terhadap upaya swasembada pangan dan energi, menjadi atensi penting untuk segera diselesaikan guna mewujudkan kemandirian dan kedaulatan negara. Pada kesempatan ini juga, Menhan berencana me- ngembangkan pembentukan 100 batalyon teritorial di tahun

2025. Rencana ini disampaikan saat rapat kerja dengan Komisi 1 DPR, RI.

30 Jan. Presiden Jakarta Presiden Prabowo Subianto secara 2025 Prabowo resmi telah menetapkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan. Inpres ini ditandatangani 4 Februari

2024.
10 Feb. Presiden Jakarta Melalui Peraturan Presiden No. 12 ta- 2025 Prabowo hun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Pertama, Merauke sebagai salah satu wilayah prioritas ketahanan pangan nasional dan Wanam dirancang menjadi salah satu wilayah PSN untuk pusat cadangan pangan nasional.

8 Juni Menteri Boven Digoel, Didampingi oleh Menteri Pertanian, 2025 Pertahanan Papua Selatan Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Staf Khusus Presiden Bidang Infrastruktur, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan, Direktur Utama Agrinas Palma, serta Gubernur Papua Selatan berencana mengembangkan program biodiesel berbasis kelapa sawit di Kabupaten Boven Digoel merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi keter- gantungan terhadap impor bahan bakar, khususnya solar.

8 Juli Menteri Boven Digoel, Menteri Pertahanan Republik 2025 Pertahanan Papua Selatan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan ke Boven Digoel, Papua Selatan, Senin (7/7/2025) untuk meninjau Batalyon Teritorial Pembangunan 803/Ksatria Yuddha Kentsuwri atau BTP 803/ KYK. Dalam kunjungan ini Menhan Sjafrie didampingi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letnan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita yang didampingi Gubernur Papua Selatan.

13 Juni Mayjen Ahmad Wanam, Mayjen Ahmad Rizal Ramdhani 2025 Rizal Ramdha-Merauke, meninjau pertanian dan cetak sawah ni, Komandan Papua Selatan di Wanam, Papua Selatan. Satgas Bawah Kendali Operasi (BKO) Keta- hanan Pangan Kementerian Pertanian.

9 Juli Kementerian Jakarta Menteri BUMN, Erick Thohir 2025 BUMN Erick mengangkat Mayjen Ahmad Rizal Thohir Ramdhani menjadi Direktur Utama Bulog dan Mayor Jenderal TNI (Purn.) Marga Taufiq sebagai Wakil Direktur Utama.

5 Aug Presiden Jakarta Presiden menerbitkan Inpres 14 2025 Prabowo tahun 2025 untuk mempercepat Subianto kemandirian nasional di bidang pangan, energi, dan air dan menunjuk kementerian/lembaga berkoordinasi untuk itu.

10 Aug Presiden Jakarta Peresmian Kodam XXIV/Mandala 2025 Prabowo Trikora yang dipimpin Mayjen TNI Subianto Lucky Avianto yang tiba sebulan kemudian pada 10 September 2025. Walau menyebutnya secara halus, Pangdam menyampaikan harapannya menciptakan situasi aman dan tertib, sehingga pembangunan bisa berjalan.

25 Aug Presiden Jakarta Presiden memberi penghargaan Bintang 2025 Prabowo Mahaputera Utama diberikan sebagai Subianto tanda jasa dan tanda kehormatan bersama 140 tokoh lainnya di Istana Negara. Dua diantaranya adalah pendukung program swasembada pangan, yaitu pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau yang dikenal sebagai Haji Isam, dan mantan Bupati Merauke, John Gluba Gebze.

27 Aug Kemenko Wanam, Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan 2025 Pangan Merauke, Kawasan Swasembada Pangan, Energi, Zulkifli Papua dan Air Nasional meninjau langsung Hasan Selatan. perkembangan di kawasan Wanam dan melakukan rapat terbatas dipimpin oleh Menko Pangan untuk merumuskan langkah-langkah strategis. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Pertahanan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pertanian, Wakil Panglima TNI, Kasum TNI, Staf Khusus Presiden Bidang Infrastruktur, Dirut Pindad serta Kepala Badan Logistik Pertahanan.

16 Sep Gubernur Merauke, Gubernur Papua Selatan dengan surat 2025 Papua Se-Papua Nomor 600.3928/PPS/IX/2025 mengajukan latan Apolo Selatan permohonan penambahan kebutuhan Safanpo lahan rencana pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional seluas kurang lebih 486.939 ha.

18 Sep Menteri Jakarta Menteri Kehutanan mengeluarkan SK No. 2025 Kehutanan 591 tahun 2025 tentang perubahan per-Raja Juli untukan kawasan hutan menjadi bukan Antoni kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan dalam rangka review rencana tata ruang wilayah Provinsi Papua Selatan. Dalam SK tersebut, luas hutan yang dikonversi antara lain: Boven Digoel seluas 143.142 ha, Mappi seluas 9.731 ha, dan Merauke seluas 333.966 ha.

25 Aug Presiden Jakarta Presiden memberi penghargaan Bintang 2025 Prabowo Mahaputera Utama diberikan sebagai Subianto tanda jasa dan tanda kehormatan bersama 140 tokoh lainnya di Istana Negara. Dua diantaranya adalah pendukung program swasembada pangan, yaitu pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau yang dikenal sebagai Haji Isam, dan mantan Bupati Merauke, John Gluba Gebze.

27 Aug Kemenko Wanam, Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan 2025 Pangan Merauke, Kawasan Swasembada Pangan, Energi, Zulkifli Papua dan Air Nasional meninjau langsung Hasan Selatan. perkembangan di kawasan Wanam dan melakukan rapat terbatas dipimpin oleh Menko Pangan untuk merumuskan langkah-langkah strategis. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Pertahanan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pertanian, Wakil Panglima TNI, Kasum TNI, Staf Khusus Presiden Bidang Infrastruktur, Dirut Pindad serta Kepala Badan Logistik Pertahanan.

16 Sep Gubernur Merauke, Gubernur Papua Selatan dengan surat 2025 Papua Se-Papua Nomor 600.3928/PPS/IX/2025 mengajukan latan Apolo Selatan permohonan penambahan kebutuhan Safanpo lahan rencana pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional seluas kurang lebih 486.939 ha.

18 Sep Menteri Jakarta Menteri Kehutanan mengeluarkan SK No. 2025 Kehutanan 591 tahun 2025 tentang perubahan per-Raja Juli untukan kawasan hutan menjadi bukan Antoni kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan dalam rangka review rencana tata ruang wilayah Provinsi Papua Selatan. Dalam SK tersebut, luas hutan yang dikonversi antara lain: Boven Digoel seluas 143.142 ha, Mappi seluas 9.731 ha, dan Merauke seluas 333.966 ha.

Ambisi swasembada pangan dan energi begitu menco- lok dalam setahun kekuasaan rezim perang Presiden Prabowo dan Gibran. Secara berkala pemerintah meninjau ketiga proyek di atas. Setelah pelantikan dan membentuk kabinet Merah Pu- tih, Presiden Prabowo dengan segera mengunjungi Merauke. Bersama Menteri Pertanian, Menteri Pertahanan, Kepala BIN, Panglima TNI, PJ Gubernur Papua Selatan, John Gluba Gebze serta pengusaha Haji Isam, Presiden berkunjung ke Telaga Sari, Distrik Kurik dan Wanam, Distrik Ilwayab. Rombongan ini datang meninjau langsung proses tanam, panen, serta cetak sawah dalam rangka pengembangan program swasembada pangan nasional.

RatapandiTanah“Eden”(olehCostanRaharusun) 34

Sementara di utara kota Merauke, 2 dari 10 perusahaan penerima konsesi terus mengambil alih, merontokkan pohon, merusak vegetasi alamiah, dan menggantinya dengan tanam- an komersial tebu. Global Papua Abadi dan Murni Nusantara Mandiri adalah dua perusahan perkebunan yang memperoleh konsesi masing-masing seluas 30.777 hektar dan 52.395 hektar. Agar tanah seluas itu terlepas dari penguasaan terdahulu, kedua perusahaan ini datang membawa sejumlah uang dan berjanji membawa kemakmuran kepada pemilik tanah dari suku Marind, Yei-nan, atau suku-suku lain yang penghidupan- nya bergantung pada tanah dan hutan. Tetapi tidak jarang per- temuan dengan penduduk pribumi, perusahaan perkebunan membawa personil tentara dengan dalih pengamanan.

Ketahanan telah melegitimasi rezim perang mengo- rkestrasikan kekuasaannya. Sejak awal proyek, militer terus berada di garis depan. Sebelum dilantik menjadi Kepala Badan Intelijen Negara, Letnan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra ditunjuk menjadi penanggung jawab pembangunan jalan dan infrastruktur pendukung swasembada pangan yang sekarang dikerjakan bersama perusahaan Jhonlin Group milik Andi Syamsuddin Arsyad, seorang konglomerat ekstraktif yang memiliki hubungan kuat dengan Presiden Prabowo. Selang beberapa waktu, ribuan eskavator dan pasukan tentara mulai berdatangan tidak lain untuk menduduki tanah, membongkar, menakuti dan memaksa penduduk pribumi menerima kenya- taan kalau tanah adat akan berubah menjadi sawah, jalan raya, dan perkebunan tebu. Merauke dengan segera berubah menjadi wilayah yang paling termiliterisasi. Tiga pasukan batalyon, yaitu Yonif 801/Nduka Adyatama Yuddha, Yonif 802/ Wimani Mambe Jaya, dan Yonif 803/Ksatria Yuddha Kentsuwri dikerahkan. Jika diasumsikan satu batalyon berjumlah 700

hingga 1.000 personel militer, artinya secara kumulatif jumlah mencapai 2.100 hingga 3.000 personel. Jumlah ini cenderung meningkat seiring peresmian Kodam XXIV/Mandala Trikora.

Kedua proyek raksasa ini, baik cetak sawah satu juta hektar dan perkebunan tebu, yang dibarengi dengan pembangunan infrastruktur militer di seluruh penjuru memang tidak mengenal kata berhenti. Seperti penjelasan Danrem Brigjen TNI Andy Setyawan, “meski ada penolakan tapi proyek nasio- nal akan tetap jalan.” Bagi pemerintah, penolakan yang mun- cul sebatas provokasi atau dianggap tidak memiliki hak. Kasus Vincent Kwipalo adalah satu dari sekian wujud bagaimana dalih ketahanan menjadi kekuatan yang memaksa. Sejak awal kedatangannya, perusahaan Murni Nusantara Mandiri mema- tok tanah adat tanpa sepengetahuan pemilik. “Patok-patok ini perusahaan yang buat,” ujarnya tegas. Bersama kerabatnya, Kwipalo menolak melepas tanahnya karena meyakini bahwa menyerahkan tanah berarti kehilangan masa depan bagi di- rinya dan generasi mendatang. “Kalau kasih tanah, kami dan anak-cucu mau hidup dari mana? Kami akan melarat,” katanya. Karena itu, “tidak sejengkal pun tanah akan kami berikan pada perkebunan.” Tidak hanya itu, militer juga sedang menduduki tanah di wilayah adat Kwipalo dengan membangun infrastruktur Yonif Teritorial Pembangunan 817 yang nantinya bertugas melindungi ekstraksi perkebunan. Namun alih-alih didengar- kan, Vincent justru dilaporkan ke polisi karena berusaha meng- halau eskavator yang masuk merusak tanah adatnya.

Setahun rezim perang beroperasi di Merauke telah menyebabkan perubahan luar biasa pada biofisik alam. Berda- sarkan pemantauan terhadap tiga perusahaan pemegang kon- sesi, yaitu Global Papua Abadi, Murni Nusantara Mandiri, dan Jhonlin Group, terus membongkar lanskap tanah adat. Dari

proyek ini dimulai hingga September 2025, kerusakan total sudah mencapai 31.508 hektar, dimana 84 persennya terjadi pada masa Presiden Prabowo dan Gibran. Dalam rentang waktu setahun, Global Papua Abadi berkontribusi terbesar terhadap penghancuran hutan dan ekosistem sebesar 12.894 hektar. Sementara, Jhonlin Group berada pada posisi kedua dengan kerusakan mencapai 8.691 hektar. Terakhir, perkebunan tebu Murni Nusantara Mandiri sudah membongkar sejumlah 4.907 hektar sejak Oktober 2024. Tidak menutup kemungkinan pem- bongkaran ini akan terus meluas di masa depan.

Penghitungan berdasarkan pemantauan yang dilakukan sejak Oktober 2024 - September 2025.

Source : Pusaka Bentala Rakyat

(Arief Rossi Ramadhan, 2025)

Pemantauan bulanan juga dilakukan untuk melihat va- riasi pembongkaran tanah adat di Merauke. Data menunjukkan bahwa proyek swasembada pangan dan energi tidak pernah berhenti dengan angka terkecil mencapai 115 hektar pada bulan Januari. Sedangkan selama setahun rata-rata pembongkaran terhitung mencapai 2.207,6 hektar per bulan. Namun peningkatan paling signifikan terjadi pada bulan Agustus yang mencapai 6.432 hektar atau hampir 3 kali dari rata-rata bulanan. Walau bukan variabel tunggal, kami berhipotesis bahwa peningkatan ini seiring dengan berlakunya Inpres 14 tahun 2025 percepatan swasembada pangan, energi, dan air nasional pada bulan yang sama. Selain percepatan perusakan, kami juga mengamati terjadi akselerasi luar biasa dari aktivitas yang menunjang proyek ini, antara lain: kunjungan pemerintah dan percepatan penyusunan rancangan tata ruang Provinsi Papua Selatan.

Source : Pusaka Bentala Rakyat (Arief Rossi Ramadhan, 2025)

Setahun Rezim Prabowo-Wanam (AriefRossi Ramadhan,2025)

Juni 2025

Februari 2025

Juli 2025 Maret 2025

Areal Éksisting

April 2025

Agustus 2025

Mei 2025

September 2025

(Arief Rossi

Setahun Rezim Prabowo-MNM (AriefRossi Ramadhan,2025)

Setahun Rezim Prabowo-GPA (AriefRossi Ramadhan,2025)

Sejak terbitnya Inpres 14 tahun 2025, tim koordinasi segera meninjau langsung perkembangan proyek cetak sawah baru dan berbagai proyek ekstraktif di Selatan Papua. Menko Pangan bertindak sebagai koordinator bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pertanian, Wakil Panglima TNI, Kasum TNI, Staf Khusus Presiden Bidang Infrastruktur, Dirut Pindad serta Ke- pala Badan Logistik Pertahanan. Perlu menjadi catatan bahwa selain cetak sawah sejuta hektar, pembangunan infrastruktur jalan, serta perkebunan tebu, pemerintah juga merencanakan pembangunan bandara, pelabuhan, perkebunan kelapa sawit, peternakan, serta industri pengolahan kelapa sawit dan industri propelan, dimana seluruh proyek raksasa ini memerlukan tanah dan penataan ulang atas ruang.

Sebagai bagian yang tidak terpisah dari aturan ini, gubernur diperintahkan menyediakan segala fasilitas untuk menopang percepatan, termasuk penyediaan tanah dan perombakan tata ruang. Gubernur Papua Selatan Apolo Sa- fanpo bersurat kepada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid perihal permohonan persetujuan substansi revisi rencana tata ruang wilayah. Namun seluruh areal yang akan dibuka masih dikate- gorikan sebagai hutan yang menjadi penguasaan Kementerian Kehutanan. Oleh karena itu, Menteri Kehutanan mengelu- arkan SK No. 591 tahun 2025 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan dalam rangka review rencana tata ruang wilayah Provinsi Papua Selatan. Dalam SK tersebut, luas hutan yang dikonversi antara lain: Boven Digoel seluas 143.142 ha, Mappi seluas 9.731 ha, dan Merauke seluas 333.966 ha. Tentu perubahan-perubahan ini mengabaikan sama sekali kebera- daan penduduk pribumi yang hidup di berbagai wilayah, yakni Jagebob, Tanah Miring, Sota, Eligobel, Ulilin, Malind, Kurik, dan Animha, yang merupakan wilayah adat masyarakat Malind,

Anim, Kanum, Maklew, Yei, dan sebagainya. Akselerasi ini di- lakukan demi mencapai satu ambisi besar, yaitu ‘swasembada pangan dan energi sesingkat-singkatnya’.

Korban Berjatuhan

Perang selalu menebar teror dan memakan korban. Vincent Kwipalo adalah satu dari sekian jumlah penduduk pribumi yang dapat dimasukkan ke dalam daftar panjang korban beroperasinya rezim perang. Dengan mempertimbangkan semakin meluasnya lanskap penghancuran, muncul sejumlah nama-nama penduduk pribumi yang menyaksikan berhadap- an langsung dengan proyek swasembada. Yasinta Moiwend, misalnya, melihat dengan jelas ratusan ekskavator dan tentara menyerbu, menduduki, dan menghancurkan hutan dan tanah adat Maklew menjadi pelabuhan, sawah, dan infrastruktur jalan. “Kami bertanya-tanya ada apa di tempat ini sampai ang- gota (tentara) segitu banyak,” kata Yasinta Moiwend.

Barisan Eskavator Milik Perusahaan Haji Isam di Wanam (Ambrosius Mulait, 2025)

Tuturan serupa juga diungkapkan Liborius Kodai Moi- wend yang berasal dari Kampung Wogekel. Dengan bersandal jepit dan baju adat di hadapan persidangan, dia menceritakan bagaimana pemerintah mengorkestrasikan teror yang mengi- ringi pencurian kekayaan penduduk pribumi. 10

“Pertama kali, PSN ini masuk tidak pernah duduk dengan tuan-tuan dusun, seperti pencuri yang masuk ke dusun. Pada tanggal 12 Agustus 2024, PT Jhonlin Group membongkar 300 buah ekskavator lewat dermaga Dwi- karya Reksa Abadi, sebuah perusahaan perikanan, dan diarahkan ke tempat yang kami sebut dengan yauli. Sejak saat itu gusuran mulai berjalan. Mereka meminta TNI turun lagi supaya bisa jaga keamanan di PSN itu. Jadi mereka bongkar hutan itu, ada juga TNI di seke- liling. Dimana ada pembongkaran hutan, di situ ada TNI pegang senjata. Jadi, masyarakat kami tidak bisa tegur dorang karena tentara bawa senjata. Itu yang membuat kami dia,” ungkap Liborius saat persidangan gugatan di Mahkamah Konstitusi, RI.

Sementara di konsesi perkebunan Global Papua Abadi, perusahaan memulai pengambilalihan tanah melalui praktik persuasi, manipulasi, pengusiran paksa dan pemindahan keluarga. Sebelum melepas tanah adatnya, Yakobus Mahuze sempat menentang kehadiran perusahaan. Namun, kerabatnya yang lain menganggap kalau tindakan yang diambil Yakobus dan keluarga seperti itu menghalang-halangi. “Kerabat yang lain bilang kalau saya harus mengambil keputusan segera,

Sidang Perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025 yang berlangsung pada Kamis, 11 September 2025.

karena tanah yang akan diambil perkebunan adalah akses masuk,” sebutnya. Yakobus menganggap ketika tanah tersebut tidak diberikan akan mengancam keberlanjutan keluarganya. Setelah mendapat ancaman dan tekanan seperti itu, tanah adat tersebut akhirnya diserahkan kepada perkebunan.

Bagi sebagian penduduk pribumi Marind dan Yei-nan, perusahaan perkebunan tebu dapat membawa kemakmuran yang mungkin saat ini belum terasa. Dengan tugu yang diba- ngun di sejumlah pemukiman penduduk pribumi bertuliskan daftar janji, seperti pemukiman, air bersih, sekolah, infrastruktur jalan, dan lapangan pekerjaan. Selain membawa janji, perusahaan juga mengklaim memberikan sejumlah uang yang jika dihitung hanya sekitar Rp. 300.000 per hektar, sebuah nominal yang nantinya akan terbayarkan kembali dengan lebih besar ke pemilik perkebunan. Kepercayaan atas janji-janji dan rayuan melalui sejumlah uang tunai seperti itulah yang menciptakan paksaan hingga pertikaian di antara kerabat sendiri, seperti pengalaman Vincen Kwipalo dan Yakobus Mahuze.

Di tengah situasi ini, orang Muyu yang bermukim di pinggir kali Maro juga terancam dipindahkan secara paksa. Yulinus Tenot dari Kampung Soa menceritakan, “PT Global Pa- pua Abadi berencana membangun dermaga di kampung yang sekarang kami huni. Jumlahnya sebanyak 75 kepala keluarga.” Menurutnya, perusahaan perkebunan menggusur dengan membawa orang yang mengklaim tanah tersebut. Karena alasan itu, orang Muyu yang tinggal di kampung Senayu sejak 1990 terancam terusir dengan alasan pembangunan infrastruktur, yang nantinya mengangkut barang dan komoditas perkebunan. Seluruh cerita ini memperlihatkan bekerjanya sebuah me- sin kekerasan yang mengkonsolidasikan kepemilikan properti pribadi dan praktik ekstraksi di kemudian hari.

NewNormal(olehBettyAdii) 46

Namun, korban yang berjatuhan tidak sebatas pendu- duk pribumi yang terampas tanahnya, tetapi juga mencakup kerusakan yang tidak terpulihkan dari lanskap biofisik dan ke- matian keanekaragaman hayati. Tanah yang dulunya dipenuhi tumbuhan menjadi kering, aliran sungai disumbat, dan rawa bergambut telah tertimbun. Tanaman yang sudah tumbuh beregenerasi berubah dengan cepat menjadi tanaman-tanaman bernilai komersial, seperti padi, tebu, dan bahkan kelapa sawit. Kayu yang sudah ditebangi kini bertumpukan atau sebatas alas bagi lajunya ekskavator. Selain itu, penghancuran tanaman juga berdampak langsung terhadap terusirnya ber- bagai bintang, yang sebagiannya menjadi sumber protein yang tersedia secara gratis. Dari sini muncul semacam paradoks, dimana rezim perang menggunakan diskursus ketahanan pangan dan energi, tetapi kenyataanya menciptakan hubungan ketergantungan baru pada produksi, distribusi, serta konsumsi komoditas pangan dan energi.

Desersi dan Perang Rakyat

Setelah mengungkapkan kenyataan bahwa perang tidak pernah benar-benar selesai, Michael Hardt dan Sandro Mezzadra menawarkan apa yang disebut dengan desersi. Desersi dalam istilah militer dapat diartikan sebagai penarikan diri secara total dari struktur kemiliteran. Sementara dalam konteks melawan rezim perang, desersi menjadi strategi politik-praxis, yaitu penarikan diri kolektif dari struktur yang memproduksi/menjaga rezim tersebut, termasuk struktur militer, logistik, ekonomi keamanan, dan bahkan struktur afiliasi ideologis yang mendukungnya. Mao Tse-Tung menyebutnya dengan lebih lugas sebagai pemberontakan atau perang rakyat.

Tentu ini bukan sekedar gertakan, melainkan sesuatu yang tidak terhindarkan. Karena pemberontakan paling keras dan kekacauan paling serius selalu terjadi di tempat-tempat di mana para penguasa melakukan kekejaman terburuk. 11 Di Selatan Papua, kekerasan dan penghancuran sistematis terhadap penduduk pribumi masih terus berlangsung dan meluas, serta dibenarkan demi ambisi swasembada pangan dan energi. Setelah setahun berkuasa, rezim perang Prabowo dan Gibran telah merampas kekayaan penduduk pribumi dengan cara menggusur hutan, mengusir hewan buruan, meratakan tempat-tempat sakral bersejarah, serta menebar teror melalui militer bersenjata. Begitu juga sumber pangan, sumber obat-obatan, sumber mata pencaharian dan kemandi- rian pekerjaan dilucuti. Di tengah derita dan penghinaan yang jelas inilah, pemberontakan dan perang rakyat memperoleh legitimasinya.

Dengan perjuangan luar biasa dari penduduk pribumi dan solidaritas rakyat yang bercorak internasionalis semakin menguat hari demi hari. Pendirian palang adat dan dibeberapa teritorial adat lain diekspresikan dengan salib merah menjadi penanda nyata bahwa perang rakyat untuk merebut kembali kendali teritorial telah semakin jelas. Ledakan demonstrasi besar-besaran di berbagai penjuru, mobilisasi gerakan buruh, insureksi, boikot, pendudukan ulang tanah, serta percakapan yang tidak jarang meruncing tajam masih berlangsung, seka- lipun di tengah represi militer dan pemenjaraan. Kenyataan seperti ini menjadi penanda penting bahwa perang rakyat masih dan akan terus berdenyut.

Mao Tse-Tung. (1927). Report on an Investigation of the Peasant Movement in Hunan.

Referensi

Agamben, G. (1988). Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. California: Stanford University Press.

Agamben, G. (2005). State of Exception. Chicago: University of Chicago Press.

Angus, I. (2023). The War Against the Commons: Dispossession and Resistance in the Making of Capitalism. New York: Monthly Review Press.

Antara. (2023). TNI dan Kementan teken MoU perkuat kerja sama bidang pertanian.

Antara. (2024). Wamenhan Turut Tinjau Lahan Pengembangan Food Estate di Merauke.

Antara. (2025). Komisi VI Harap Agrinas Palma Jadi Motor Kemandirian Energi Indonesia.

Arango Vásquez, L. (2024). Indigenous peoples, commons and the challenge of sustaining life amid capitalist land grabs. The Journal of Peasant Studies, 1–28.

Aritonga, M., Irfani, F. (2025). Fear and Raiders in Papua: How thousands of Indonesian soldiers are forcing through a vast agricultural project in indigenous lands and forests. The Gecko Project.

Bhattacharyya, T. (2025). Tidak Ada Gencatan Senjata di Tanah Rampasan: Pembebasan, Bukan Zionisme Liberal. IndoProgress.

Bräuchler, B. (2025). Golden Indonesia 2045: Neoliberal Development Policies and Environmental Journalism. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 0(0).

De Boever, A. (2009). Agamben and Marx: Sovereignty, Governmentality, Economy. Law and Critique, 20(3), 259–270.

de Moura Costa Matos, A.S. (2023). State of Exception. Dalam Sellers, M., Kirste, S. (eds) Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy. Springer, Dordrecht.

Detik. (2025). KSAD Teken MoU Ketahanan Pangan untuk Kembangkan Ekosistem Pertanian.

Giorgio, D. E., (2024). A framework for understanding land control transfer in agricultural commodity frontiers. Journal of Agrarian Change, 24(1)

Hardt, M., & Mezzadra, S. (2024). A global war regime. Sidecar.

Hardt, M., & Negri, A. (2004). Multitude: War and democracy in the age of empire. Penguin Press.

Haripin, M. (2020). Civil–military relations in Indonesia: The politics of military operations other than war. Routledge.

Haripin, M., Priamarizki, A., & Marzuki, K. I. (2020). The Army and Ideology in Indonesia: From Dwifungsi to Bela Negara. Routledge.

Haripin, M., Priamarizki, A., & Nugroho, S. S. (2022). Quasi- civilian defence minister and civilian authority: The case study of Indonesia’s Ministry of Defence during Joko Widodo’s presidency. Asian Journal of Comparative Politics, 8(1), 164-183.

Haripin, M., Priamarizki, A., & Sebastian, L. C. (Eds.). (2022). Military modernisation and civil-military relations in Indonesia. Palgrave Macmillan.

Heinecken, L., Leuprecht, C. (2025). Military Operations in Response to Domestic Emergencies and Global Pandemics. The Military and Society. Springer, Cham.

Honna, J. (2013). The Army and the Indonesian Transition. Routledge Handbook of Contemporary Indonesia.

Honna, J. (2022). Health Security in Indonesia and the Normalization of the Military’s Non-Defence Role. ISEAS– Yusof Ishak Institute.

Humphreys, S. (2006). Legalizing Lawlessness: On Giorgio Agamben’s State of Exception. The European Journal of International Law, Vol. 17 No. 3.

Jun, H. (2024). 2024 Indonesian Presidential Election: How Prabowo Won. Asia-Pacific Review, 31(2), 105–116.

Jong, N. H. (2024). Kegagalan di Masa Lalu Tidak Dapat Menghentikan Indonesia dari Penebangan Hutan dan Lahan Adat untuk Pertanian. Mongabay.

Karl, N. & Habtom, T. (2023). An Ecological State of Exception: Applying Carl Schmitt to Climate Change.

Kemenhan. (2024). Hadiri Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, Menhan Sjafrie Fokus Melanjutkan dan Mengembangkan Pembangunan Kekuatan Pertahanan Negara.

Kemenhan. (2024). Tiba di Merauke, Wamenhan M. Herindra Tinjau Panen Raya Food Estate di Papua Selatan.

Mao Tse-Tung. (1927). Report on an Investigation of the Peasant Movement in Hunan.

Mezzadra, S. (2011). The Topicality of Prehistory: A New Reading of Marx’s Analysis of “So-called Primitive Accumulation.” Rethinking Marxism, 23(3), 302–321.

Mezzadra, S., & Neilson, B. (2022). The capitalist virus. Politics, 44(2), 188-202.

Mezzadra, S., & Neilson, B. (2024). The Rest and the West: Capital and Power in a Multipolar World. Verso Books.

Mietzner, M. (2013). Money, power, and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia. NUS Press.

Paju Dale, C. J. (2025). Kuliah Umum: Gerakan Palang Adat dan Salib Merah: Kolonialisme dan Kapitalisme Hijau, Kekristenan Pribumi, dan Determinasi Masyarakat Adat di Tanah Papua. Youtube Pusaka Bentala Rakyat.

Pusaka. (2024). PSN Merauke II: Perampasan Tanah, Deforestasi, dan Ancaman Etnosida. Pusaka Bentala Rakyat.

Pusaka. (2024). Catatan Akhir Tahun 2024: Ketidakadilan Ekstraktivisme. Pusaka Bentala Rakyat.

Priamarizki, A., & Haripin, M. (2024). A Most Militarised Cabinet. New Mandala.

RRI. (2025). Menhan Tinjau Rencana Pengembangan Biodiesel di Papua Selatan.

RRI. (2025). Panglima Kodam XXIV/Mandala Trikora Tiba di Merauke.

Savitri, L. A. (2025). Nekropolitik Negara: Militerisasi Produksi Pangan di Tanah Malind Anim. Pusaka Bentala Rakyat.

Supriatma, M. (2025). Expansion of the Indonesian Army: A Creeping Dual Function? Fulcrum.

Solidaritas Merauke. (2025). Deklarasi Solidaritas Merauke.

Tempo. (2025). Jika Tentara Mengelola Kebun Sawit Bermasalah Lewat Agrinas Palma.

Tempo. (2025). Pesan Prabowo untuk Kapolri dan Panglima TNI saat Tinjau Kebun Sawit Ilegal.

The Editors. (2022). Current Data on the Indonesian Military Elite: October 2014–December 2021. Indonesia 114, 99-

223.
TNI AD. (2024). Kasad: Batalyon Penyangga Daerah Rawan Dukung Keamanan dan Percepatan Pembangunan.

The First Year of the Prabowo-Gibran

War Regime

Table of Contents

Introduction (59) What is a War Regime? (60) The Militarization of Power (63) National Security as a Pretext for Land Dispossession (78) Casualties of the War Regime (93) On Desertion and the People’s War**(99)** References (101)

Introduction

“We will achieve food and energy self-sufficiency in the shortest possible time,” declared Prabowo in his inaugural speech as President of the Republic of Indonesia. He added, “We must not depend on food sources from abroad.” The same principle, he argued, applies to energy. “In a time of global ten- sion when wars could break out anywhere, we must prepare for the worst. Other countries will always act in their own inter- ests,” he said, framing his administration’s agenda around the language of crisis and survival. Through this rhetoric, he made clear his conviction that Indonesia must produce its own food and energy to secure self-sufficiency.

From the outset, food and energy self-sufficiency stood at the top priority of his political vision. In his campaign’s vision and mission document, Asta Cita, self-sufficiency appeared first among seventeen national priorities. After winning an election marked by intense political maneuvering, President Prabowo and Vice President Gibran reaffirmed this ambition in the draft of the 2025–2029 National Medium-Term Development Plan. Almost every ministry was assigned to work toward this goal by the end of the administration’s term. Among the key figures were Coordinating Minister for Food Affairs Zulkifli Hasan, Minister of Agriculture Amran Sulaiman, Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning Nusron Wahid, Minister of Defense Sjafrie Sjamsoeddin, as well as Indonesian National Armed Forces (TNI).

While food and energy insecurity are not new concerns, they have dominated the agendas of many governments since the 2007–2008 financial crisis, the global pandemic, and the outbreak of the Russia-Ukraine war. These overlapping crises have profoundly shaped political discourse and policy-making

worldwide. Different governments have responded in different ways, from Trump’s neo-Malthusian approach to the more diverse approaches seen in the European Union, China, and Indonesia. Trump’s approach, for instance, centered on boosting domestic production, tightening immigration, and declaring a “national energy emergency” that rolled back environmental regulations restricting fossil fuel extraction. Meanwhile, the European Union, suffering acute disruptions due to the Rus- sia–Ukraine war, opted for energy-saving measures and greater openness in food commodity markets. In a similar vein with Trump’s policies, Prabowo has persistently framed food and energy issues as a matter of national defense.

This text focuses on the first year of the Prabowo-Gibran administration. We argue that the government’s crisis response articulated through the discourse of national resilience emerges from a particular logic, in which war and permanent threats seep into governance, the economy, and everyday life. In this sense, Indonesia is entering, or have already entered, what Michael Hardt and Sandro Mezzadra describe as a “war regime”. Drawing from the food and energy self-sufficiency project in Merauke, we argue that the operation of the current war regime has had serious consequences for Indigenous communities, such as land dispossession, fear induced by the deployment of thousands of troops, and the criminalization of Indigenous people.

What is a War Regime?

The concept of a war regime refers to Michael Hardt and Sandro Mezzadra’s essay “A Global War Regime”, which describes a global political order where the logic of war—sur-

veillance, regulation, control of mobility, and disciplining of populations—has become the primary means for organizing the economy, borders, and social life, even in the absence of open armed conflict. This concept arises from their observation of the current global conjuncture marked by reactionary political tendencies that fuse militarism with socio-economic repres- sion. Across the world, political leaders frequently invoke the rhetoric of war that materializes in the geopolitical landscapes, indicating war is not a relic of the past but an ongoing social relation constantly taking new forms. 1

In another work, Michael Hardt and Antonio Negri distinguish between wars of the past and those of the contemporary. For them, tracing the evolution of warfare helps identify both continuities and ruptures within global conflicts. The First and Second World Wars, for instance, were temporally and spatially bounded conflicts between nation-states, though sometimes spread beyond national borders. They typically ended in surrender, victory, or truce. Contemporary warfare, by contrast, manifests in metaphorical campaigns such as the “War on Terror”, “War on the Pandemic”, or “War on Hunger”. These propagandistic formulations can expand anywhere and persist indefinitely. Alongside these spatial and temporal shifts, contemporary war insinuates enemies with far greater flexibil- ity, targeting anyone perceived as oppositional. Despite these differences, the use of power and violence remains deeply entrenched.

Hardt, M., & Mezzadra, S. (2024). A global war regime. Sidecar.

Integral to the rise of the contemporary war regime is the expanding role of military and quasi-civilian governance structures, which have taken the lead in orchestrating legiti- mized forms of power and violence. For such power to endure, the constant presence of an enemy and the specter of chaos must be maintained. Before President George W. Bush’s admin- istration launched the “War on Terror”, for example, the enemy had already been reconstructed as a demonic figure embodied by Al-Qaeda and the Taliban. Under this pretext, the United States positioned itself as a “heroic rider of war” bearing the banner of national and global security, thereby legitimizing military interventions abroad, the reorganization of geopoliti- cal orders, and the surveillance of entire populations. Similarly, the COVID-19 pandemic became a pivotal moment in normaliz- ing the global reach of the war regime. Through the rhetoric of a “War on COVID-19”, national governments, including Indonesia, reaffirmed the military’s role in public health operations, vac- cine distribution, and enforcement of social restrictions. 2

The consolidation of a permanent war-like condition has also redefined food and energy as strategic resources to be secured amid ongoing instability. As in earlier periods, food and energy security are now framed as matters of national defense, issues whose neglect could easily provoke political instability. This sense of urgency, in turn, has provided justification for the military’s growing involvement in food and energy production, even in the everyday routines of civilian life.

Heinecken, L., Leuprecht, C. (2025). Military Operations in Response to Domestic Emergencies and Global Pandemics. The Military and Society. Springer, Cham.

The Militarization of Power

Before Prabowo and Gibran’s 58 percent landslide vic- tory, many had voiced concern over Indonesia’s growing turn toward militarized politics, given Prabowo’s background as a retired general with a record of human rights violations. Through- out the 2024 presidential campaign, Prabowo consistently cast himself as a wartime leader, delivering fiery speeches filled with warnings that the nation stood on the brink of food and energy crises, and an increasingly unstable geopolitical order. Amid these overlapping crises, he pledged achieving food and energy self-sufficiency would be his top priority once elected.

After the election, those earlier concerns began to ma- terialize. His inaugural speech before the People’s Consultative Assembly offered a clear glimpse into the emerging war regime of his administration, one in which driven by an urgency to reach self-sufficiency in the shortest possible time. To accomplish these ambitious goals, he envisioned a system modeled on wartime discipline; a structure built on obedience, hierarchy, and centralized command. It was therefore unsurprising that the composition of his cabinet included a significant number of military figures. Adhi Priamarizki and Muhamad Haripin identified at least 23 retired officers and one active-duty military officer in strategic government posts. As they note, these appointments were not merely about maintaining political stability and consolidating power, but also repositioning the military as a key actor in broader national development. 3

Priamarizki, A., & Haripin, M. (2024). A Most Militarised Cabinet. New Mandala.

El-Maut(byMichaelYanDevis) 64

Under Prabowo’s leadership, the military and quasi- civil institutions, most notably the Ministry of Defense, have become his strongest allies to achieve the ambitious food and energy self-sufficiency project. 4 During a working meeting with Commission I of the House of Representatives, Defense Minister Sjafrie stated his focus on continuing and expanding the development of national defense capabilities. “The current strategy of the Ministry of Defense,” he explained, “is to continue and advance the development of the national defense strategy initi- ated by President Prabowo Subianto during his previous tenure as Minister of Defense.” This continuity refers to Prabowo’s ear- lier initiatives in coordinating food estate projects, expanding territorial commands, and developing territorial battalions.

The construction of a war regime depends on two material preconditions: the production of threats to national sovereignty and the presence of military or quasi-civilian au- thorities capable of exercising legitimized power in the name of safeguarding the nation-state. To cultivate this sense of crisis, Prabowo repeatedly framed food and energy security as inseparable from the broader issue of national survival. “Food is sovereignty. Food is the life and death of the Indonesian nation. Food is a matter of independence, of our survival as a people. If we aspire to become a developed country, food must first be secured,” he said in a teleconference on February 3,

2025. He underscored the need for strict local oversight, and instructed the military, police, and agricultural agencies to sta- 4 Haripin, M., Priamarizki, A., & Nugroho, S. S. (2022). Quasi-civilian defence minister and civilian authority: The case study of Indonesia’s Ministry of Defence during Joko Widodo’s presidency. Asian Journal of Comparative Politics, 8(1), 164-183.

bilize rice prices and prevent market speculation. Nowhere is this dynamic more visible than in Merauke, where the Ministry of Defense has been appointed as the direct operator, working alongside extractive businessman Haji Isam to open new rice fields and build agricultural infrastructure.

By equating food and energy security with national defense, the government has legitimized the Ministry of Defense’s expanded presence as a necessary intervention in times of crisis. The “NKRI Harga Mati” slogan serves as an ideological vehicle for extending military operations beyond conven- tional warfare. 5 Legally, this expansion rests on the doctrine of Military Operations Other Than War (OMSP), whose scope was broadened following revisions to the Law No. 34/2004 on the Indonesian National Armed Forces (UU TNI). 6 The military recalibrated its role within a democratic setting without losing institutional autonomy, normalizing its presence in civilian spheres, extending territorial command structures to the small- est administrative units, and thereby laying the groundwork for the Prabowo-Gibran war regime.

Beyond the OMSP legal framework, there are at least three other mechanisms used to expand the military role in peacetime: Presidential Instructions/Regulations, verbal direc-

5 Haripin, M., Priamarizki, A., & Marzuki, K. I. (2020). The Army and Ideology in Indonesia: From Dwifungsi to Bela Negara. Routledge.

Haripin, M. (2020). Civil–military relations in Indonesia: The politics of military operations other than war. Routledge.

7 tives, and military initiatives. The Presidential Instruction/ Regulations provide as an executive instrument to activate OMSP-related operations without parliamentary approval. The military is typically integrated through the framework of “technical and security support” rather than direct combat mandates, justified under the ideological discourse of national resilience. The following are several key Presidential Instruc- tions/Regulations concerning food and energy self-sufficiency:

1. Presidential Food Establishes a Indirect Reaffirms Regulation new ministe-involvement, the logic of No. 192/2024 rial structure, but opens “national on the strengthening channels for resilience” as Ministry of directorates on coordination the foundation Agriculture food security between the of strategic
   and sustainable Ministry of agricultural agriculture Agriculture programs and the village supervisory non-commis- sioned officers (Babinsa) in farmer assistance programs

7 Mengko, D.M., Rosadi, A.F. (2025). Non-institutionalised Civilian Control and Military Operations Other than War in Indonesia. In Haripin, M., Priamarizki, A., Sebastian, L.C. (eds) Military Modernisation and Civil-Military Relations in Indonesia. Palgrave Macmillan, Singapore.

Orders the OMSP acceleration of manifests as irrigation con- “developmen- struction and tal support”, maintenance strengthening to support territo- rice and corn rial command self-sufficiency structures

Cross-ministe-Military rial instruction involvement in to increase logistics and national corn land-security and soybean support in production agricultural zones

2. Presidential Food Instruction No. 2/2025 on Acceleration of Construction, Rehabilita- tion, Op- eration, and Maintenance of Irrigation Networks to Support Food Self-Sufficiency
3. Presidential Food Instruction No. 10/2025 on Acceleration of Corn and Soybean Self-Sufficiency
   Expands regional road infrastructure to improve the distribution of agricultural and energy com- modities

Babinsa and district military commands (Kodim) assigned to assist field coordination, including farmer support and infrastructure monitoring

Reinforces the military’s role in rural economies, revives the Babinsa’s role as facilitators of agricultural production

Revives the military’s “developmen- tal function” of the New Order era which jus- tified through technocratic legitimacy

4. Presidential Instruction No. 11/2025 on Acceleration of Regional Road Connectivity
   Potential deployment of Army Corps of Engineering (Zeni TNI) for construction of local roads and bridges

Food & energy

Mandates the The Ministry of Merges the sectoral establishment Defense and ideas of of integrated TNI are tasked “national re- self-sufficiency with securing silience” and zones and strategic “resource digital monitor- national proj- sovereignty”; ing systems ects, logistics, opening av- involving and social enues for the multiple stabilization in militarization ministries project areas of development

Institu-Forms a cross-Involves ministerial coordination coordination with the team to Ministry of oversee the Defense implementa- tion of Presidential Instruction No. 14/2025

5. Presidential Cross-Instruction No. 14/2025 on Acceleration of National Food, Energy, and Water Self-Suffiency Zone Development
6. Presidential Decree No. tional 19/2025 on the Coordinating Team for Acceleration of National Food, Energy, and Water Self-Suffiency Zone Development
7. Presidential Regulation No. 5/2025 on the Regulation of Forest Areas
   Establishes a Forest Area Regulation Task Force (Satgas PKH) to regulate mining, planta- tions, and other activities within forest zones that threaten state control over land and revenue

Satgas PKH led by Minister of Defense Sjafrie Sjamsoeddin, the Attorney General, TNI Commander, and Polri Chief, with a potential military mobilization

Strengthens executive control over strategic national poli- cies without legislative oversight, extending security politics into the sphere of national development

Satgas PKH institutional- izes military involvement in forestry and agrarian affairs

Forestry

A second mechanism operates through verbal directives, which serve as informal precedents legiti- mizing military involvement. President Prabowo and Vice President Gibran have repeatedly used coordination meetings and public address- es to advance the narrative of food and energy as pillars of national security. These statements, widely covered by the media, function as de facto orders that guide bureaucratic behaviour and shape public discourse alike.

Elegi Tanah Marind (by Costan Raharusun)

The third mechanism, closely linked to the previous two, operates through the issuance of Memorandums of Under- standing (MoUs) or Cooperation Agreements (PKS). However, before these formal arrangements are signed, there is often an informal consensus initiated either by the military or other state institutions that signals the activation of Military Operations Other Than War (Operasi Militer Selain Perang, OMSP). For instance, Lt. Gen. Tandyo Budi Revita, Deputy Army Chief of Staff, instructed regional military commanders to deploy their combat units within in support of the government’s food self-sufficiency program. The Ministry of Agriculture, as the leading sector of the program, is thus able to formally involve the TNI, particularly the Army, in assisting new rice fields establishment across regions.

During President Jokowi’s administration, the use of MoUs expanded dramatically, with reports indicating that the TNI signed more than a hundred agreements with civilian institutions. 8 These arrangements allowed the military to intervene in civilian sectors without the need for a formal emergency declaration or military operations, thus granting TNI com- mands an active role in the implementation of food and energy self-sufficiency projects. Within these frameworks, the military was assigned with planning self-sufficiency zones, deploying Territorial Development Infantry Battalions to mobilize equip-

8 Mengko, D.M., Rosadi, A.F. (2025). Non-institutionalised Civilian Control and Military Operations Other than War in Indonesia. In Haripin, M., Priamarizki, A., Sebastian, L.C. (eds) Military Modernisation and Civil-Military Relations in Indonesia. Palgrave Macmillan, Singapore.

ment and logistics, establishing command posts and support- ing infrastructure, and overseeing regional security. Several of these MoUs and PKS are listed below:

Date of Military Involve-Mechanism Scope Key Aspects Issuance ment December MoU between National Strengthening Involvement of 4, 2023 the the TNI TNI and Ministry Babinsa, Zeni Corps, Commander and of Agriculture and territorial the Minister of collaboration commands in land Agriculture in reviving food clearing and self-sufficiency fertilizer/seed programs, distribution optimizing idle land, and providing farmer assistance

February MoU between National Cooperation Joint activities in 12, 2025 the TNI Com-on strategic forest and land mander, Ministry programs rehabilitation, of Forestry, involving the wildfire preven- and Ministry of TNI, Ministry of tion, biodiversity Environment Environment, conservation, forest and Ministry of protection and Forestry law enforcement, human resource development, infrastructure utilization, social forestry, and the use of forest areas for national defense and resilience purposes

March 8, PKS between National Optimization of Babinsa and Zeni 2024 the Army and agricultural land Corps directly the Ministry through water participate in of Agriculture: pumping and building irrigation Utilization of river utilization infrastructure and Major Rivers and to expand rice pumping operations Water Pumping planting areas for Agriculture

One element closely intertwined with the Prabowo-Gibran’s war regime is the establishment of the The Forest Area Regulation Task Force (Satgas PKH) and its connection to Agrinas Palma Nusantara. The task force is authorized to regulate and reclaim forest areas used contrary to their designated pur- poses and is legally empowered to deploy military forces when necessary. This so-called “war on illegal forest activities” is led by Defense Minister Sjafrie Sjamsoeddin, together with the At- torney General, the TNI Commander, and the National Police Chief. “The establishment of the Satgas PKH marks a strategic breakthrough in restoring order and rehabilitating forest func- tions,” stated Minister Sjafrie during the handover ceremony for the second phase of reclaimed forest lands. To date, the Task Force has reclaimed a total of 3,312,022.75 hectares of forest land across Indonesia. Approximately 915,206.46 hectares have been transferred to relevant ministries, most of which have been allocated to Agrinas Palma Nusantara.

Agrinas Palma Nusantara, a state-owned enterprise, has been assigned to manage oil palm plantations and bio- diesel production as part of the government’s national energy resilience agenda. “PT Agrinas Palma Nusantara is the state- appointed entity tasked with productively managing reclaimed forest lands,” said Minister Sjafrie. Formerly known as PT Indra Karya, a construction company, Agrinas Palma Nusantara was swiftly transformed into a major plantation enterprise, much of its land assets derived from areas seized by the task force. During one of his visits to South Papua, the Director of Agrinas Palma Nusantara accompanied Minister of Defense, Minister of Forestry, Minister of Agriculture, Minister of Public Works,

the Presidential Special Staff for Infrastructure, the Army Chief of Staff, the Deputy Army Chief of Staff, and the Head of the Defense Facilities Agency, to inspect a oil palm-based biodiesel development site in Boven Digoel. The Minister of Defense described the visit as part of the government’s broader strategy to strengthen national energy security.

The reproduction of power within the war regime is fur- ther reinforced through the expansion of territorial control. In August 2025, President Prabowo inaugurated six new Regional Military Commands (Kodam), twenty Territorial Development Infantry Brigades (Brigif TP), and one hundred Territorial Development Infantry Battalions (Yonif TP) at Suparlan Airbase, West Java. The newly established Kodam are located in strategically vital regions deemed critical to national security: Kodam XIX/ Tuanku Tambusai (Riau and Riau Islands), Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol (Padang and Jambi) Kodam XXI/Radin Inten (Lampung and Bengkulu), Kodam XXII/Tambun Bungai (Central and South Kalimantan), Kodam XXIII/Palaka Wira (Central and West Sulawesi), and Kodam XXIV/Mandala Trikora (Merauke, South Papua).

The Territorial Development Infantry Brigades and Territorial Development Infantry Battalions are formed as defense units designed to support national development. Beyond their combat capability, these troops receive training in agriculture, healthcare, and construction. “Essentially, these are infantry battalions,” said Minister Sjafrie. “They must have firing ranges and soldiers skilled in marksmanship. But at the same time, they can be mobilized as agricultural, medical, or construction

battalions depending on the nation’s needs.” Both units are integrated with the Regional Support Infantry Battalions (Yonif PDR) to ensure security and development in conflict-prone areas. Existing battalions include Yonif 801/Nduka Adyatama Yuddha (Keerom), Yonif 802/Wimani Mambe Jaya (Sarmi), Yonif 803/Ksatria Yuddha Kentsuwri (Boven Digoel), Yonif 804/ Dharma Bhakti Asasta Yudha (Merauke) and Yonif 805/Ksatria Satya Waninggap (Sorong). Through these expanding territorial forces, President Prabowo has accelerated his consolidation of command and control across the Indonesian archipelago.

National Security as a Pretext for Land Dispossession

Since his inaugural address, Prabowo has placed food and energy self-sufficiency at the forefront of his national agenda. As Jun Honna (2002) notes, the discourse of national security enables practices such as land dispossession and deep military involvement in civilian affairs. In Merauke, the Prabowo-Gibran war regime has mobilized the entire appa- ratus of the state to compel Indigenous communities to sur- render their ancestral lands, streamline regulations, reallocate state budgets, redraw spatial plans, and deploy thousands of soldiers whose presence enforces compliance and accelerates project implementation.

Under the rhetoric of national resilience, approximately

2.6 million hectares of land in Merauke are being transformed into the National Strategic Project (PSN). The Merauke PSN consists of three major components. First, the Agricultural Land Optimization Project (Oplah), focusing on mechanized farming, irrigation canal construction, and the distribution of agricultural machinery across six districts: Kurik, Tanah

MapofPSN Clusters Overlaidwith Ministerial Decree No.591/2025

SOTA

SESNUKT

VENNEHA PASUE

OVER HV Y M S 02S

MENLAS A-BAN H S A AAN

WAAAN

Tetap

SMme S n e tn uea de s os ersTidakekein

Legnda目自

Map of PSN Overlaid with

Miring, Merauke, Semangga, Jagebob, and Malind. This initia- tive covers 40,000 hectares, with plans to expand to 100,000 hectares, and is jointly managed by the Ministry of Agriculture, local governments, the TNI, and students from the Agricultural Development Polytechnic (Polbangtan). Second, the New Rice Field Development Project jointly overseen by the Ministry of Defense and the Ministry of Agriculture, encompassing one million hectares of land and involving the construction of 135.5 kilometers of roads across Ilwayab, Ngguti, Kaptel, and Muting districts. Third, the Sugarcane and Bioethanol Plantation Project managed by ten private companies, which spans 563,661 hectares. The allocation of these vast land concessions func- tions as a politico-legal strategy through which the state asserts territorial boundaries, consolidates control, and authorizes land transfers. With just a single “stroke of the pen,” customary landowners are recast as trespassers on their own land. 9

To provide a clearer view of these developments, we compiled a timeline tracing key milestones in the food and energy self-sufficiency across South Papua, covering public statements, visits, regulatory issuances, spatial planning ad- justments, and on-the-ground operations. Within just one year, the food and energy self-sufficiency program has emerged as a defining feature of the Prabowo-Gibran war regime.

Giorgio, D. E., (2024). A framework for understanding land control transfer in agricultural commodity frontiers. Journal of Agrarian Change, 24(1)

Description

Field visit to inspect the grand 2024 of Defense M. District/KSPP I harvest and assess progress in Herindra Merauke developing the Central Food Production Area.

May 17, Minister of Ngguti Bob Inspected Global Papua Abadi’s 2024 Investment/Head Village, Tanah sugarcane plantation. of BKPM Bahlil Miring District, Lahadalia Merauke

October Deputy Minister Jakarta Chaired a coordination 7, 2024 of Defense M. meeting on Food Security Herindra Development in Merauke, South Papua.

October Deputy Minister of Wanam, Follow-up inspection of the 13, 2024 Defense M. Herin-Merauke, South Central Food Production Area dra and Minister of Papua and technical coordination Agriculture Amran discussions with the Ministry of Sulaiman Agriculture.

October Secretary of the Jakarta Follow-up meeting on Food 18, 2024 Defense Facilities Security Development in Agency (Baranah-Merauke Regency, emphasizing an) Rear Admiral the need for close coordination TNI Mochamad between the Ministry of Agrari-Taufik Hidayat an Affairs and Spatial Planning/ National Land Agency (ATR/ BPN) and the Ministry of Home Affairs in integrating forest area conversion with regional spatial planning (RTRW).

October People’s Consul-Jakarta Convened a plenary session for 20, 2024 tative Assembly the inauguration of President (MPR RI) Prabowo and Vice President Gibran. In his inaugural address, Prabowo outlined his priority agenda to achieve food and energy self-sufficiency amid global uncertainty.

October President Jakarta Formed the Red and White 21, 2024 Prabowo Cabinet that is widely regarded as militaristic due to the high proportion of active and retired military officers. Appointed Sjafrie Sjamsoeddin as Minister of Defense and Muhammad Herindra as Head of the State Intelligence Agency.

Novem-President Merauke, South First presidential visit to review the ber 3, Prabowo Papua progress of food self-sufficiency 2024 programs (demonstration plots, harvesting, land optimization, and infrastructure). Accompanied by the Ministers of Agriculture and Defense, the Head of State Intelligence Agency, the TNI Commander, the Acting Governor of South Papua, and businessman Haji Isam.

Novem-Territorial Merauke, South Deployment of three Territorial ber 10, Development Papua Development Infantry Battalions, 2024 Infantry Yonif 801/Nduka Adyatama Yuddha, Battalions Yonif 802/Wimani Mambe Jaya, and Yonif 803/Ksatria Yuddha Kent- suwri, to support the government’s food security program.

Novem-Minister of Jakarta Highlighted national security ber 25, Defense concerns related to food and 2024 energy self-sufficiency during a hearing with Commission I of the House of Representatives, and announced plans to establish 100 new territorial battalions in 2025.

January President Jakarta Officially issued Presidential 30, 2025 Prabowo Instruction No. 2/2025 on the Acceleration of Construction, Rehabilitation, Operation, and Maintenance of Irrigation Networks to Support Food Self-Sufficiency (signed February 4, 2025).

August 5, President 2025 Prabowo

August 10, President 2025 Prabowo

August 25, President 2025 Prabowo

August 27, 2025

September 16, 2025

Coordi- nating Minister for Food Affairs Zulkifli Hasan

Jakarta

Jakarta

Jakarta

Wanam, Merauke, South Papua

Merauke, South Papua

Jakarta

Issued Presidential Instruction No. 14/2025 to accelerate national self-sufficiency in food, energy, and water, and mandating cross-ministerial coordination.

Inaugurated Kodam XXIV/Mandala Trikora, led by Maj. Gen. Lucky Avianto, who later emphasized the importance of maintaining order and stability.

Awarded the Bintang Mahaputera Utama to 140 national figures, including busines- sman Haji Isam (Andi Syamsuddin Arsyad) and former Merauke Regent John Gluba Gebze, recognized for their contributions to the food self-sufficiency program.

Led a coordination team to assess progress in the Food, Energy, and Water Self-Sufficiency Zone with the Minister of Defense, Minister of Public Works, Minister of Environment, Minister of Agriculture, TNI Deputy Commander, the TNI Chief of Staff, Presidential Special Staff for Infrastructure, President Director of Pindad, and Head of the Defense Logistics Agency.

Submitted a formal request (Letter No.

600.3928/PPS/IX/2025) for an additional 486,939 hectares of land for the expansion of the National Food, Energy, and Water Self-Sufficiency zones.
Governor of South Papua Apolo Safanpo

Shortly after forming the Red and White Cabinet, Presi- dent Prabowo made his official visit to Merauke. Accompanied by the Minister of Agriculture, the Minister of Defense, the Head of the State Intelligence Agency, the TNI Commander, the Act- ing Governor of South Papua John Gluba Gebze, and business- man Haji Isam (Andi Syamsuddin Arsyad), he inspected Telaga Sari in Kurik District and Wanam in Ilwayab District to observe ongoing planting, harvesting, and new rice field construc- tion. In northern Merauke, two of the ten concession-holding companies, PT Global Papua Abadi and PT Murni Nusantara Mandiri, continued large-scale land clearing, stripping natural vegetation, and replacing it with sugarcane plantations. Their concessions span 30,777 and 52,395 hectares respectively. To secure control over these vast lands, company representatives arrived offering cash and promises of prosperity to the Marind, Yei-nan, and other Indigenous peoples whose livelihoods de-

pend on forests and ancestral lands. Yet, these encounters were often backed by military personnel justified under the pretext of security support.

The discourse of national resilience has thus le- gitimized the war regime’s consolidation of power, with the military occupying a central role. Lieutenant General (Ret.) Muhammad Herindra was appointed chief coordinator for the construction of roads and infrastructure for the food self- sufficiency program. He’s working in partnership with the Jhonlin Group owned by Haji Isam, an extractive tycoon with close ties to Prabowo. Soon after, thousands of excavators and soldiers were deployed, not only to build, but also to occupy, dismantle, intimidate, and compel Indigenous people to ac- cept the transformation of their ancestral lands into rice fields, highways, and sugarcane plantations. Merauke quickly became one of the most militarized regions in Indonesia. Three territo- rial infantry battalions, which area Yonif 801/Nduka Adyatama Yuddha, Yonif 802/Wimani Mambe Jaya, and Yonif 803/Ksatria Yuddha Kentsuwri, were stationed there. Assuming each bat- talion consists of 700 to 1,000 personnel, the total deployment reached an estimated 2,100 to 3,000 personnel, with numbers expected to rise following the establishment of Kodam XXIV/ Mandala Trikora.

These massive projects, both the a million hectare new rice field and the sugarcane estate, operate under a doctrine that allows no dissent. As Regional Commander Andy Sety- awan said, “Even if there is resistance, the national project will continue.” From the government’s perspective, objections are dismissed as provocation or deemed illegitimate. The case of Vincent Kwipalo illustrates how the rhetoric of security and resilience translates into coercive force. From the very beginning, PT Murni Nusantara Mandiri demarcated his customary lands

without consultation. “Those boundary markers were put up by the company,” he said. Together with his relatives, Vincent refused to surrender their land, believing that it would mean erasing their future. “If we give away our land, how will we and our children live? We will have nothing,” he explained. “Not an inch of this land will we give to them.” Instead of being heard, he was reported to the police for trying to stop the excavators that had begun tearing up his ancestral land.

After a year under the war regime in Merauke, the region’s bio-physical landscape has undergone dramatic transformation. Monitoring of three concession-holding companies, PT Global Papua Abadi, PT Murni Nusantara Mandiri, and the Jhonlin Group, reveals ongoing large-scale destruc- tion of Indigenous lands. From the start of these projects until September 2025, total environmental damage reached 31,508 hectares, 84 percent of which occurred during the Prabowo-Gibran administration. Within just one year, PT Global Papua Abadi accounted for the largest share of forest and ecosystem loss, clearing 12,894 hectares, followed by the Jhonlin Group with 8,691 hectares, and PT Murni Nusantara Mandiri’s with 4,907 hectares. The scale and pace of clearing suggest that this expansion is far from over. The chart below reveals from October 2024 to September 2025, a total of 26,492 hectares of land were cleared under the Prabowo-Gibran administration, primarily driven by three concession-holding companies: PT Global Papua Abadi, PT Jhonlin Group, and PT Murni Nusantara Mandiri (Pusaka Bentala Rakyat, 2025)

Monthly monitoring further reveals the fluctuations in the rate of Indigenous land clearance across Merauke. Data shows that the food and energy self-sufficiency projects have proceeded without interruption, with the lowest recorded figure being 115 hectares in January. Over the past year, land clearance averaged 2,207.6 hectares per month. The most dra- matic surge occurred in August when clearing peaked at 6,432 hectares, nearly three times the monthly average. We hypoth- esize that this spike appears to coincide with the issuance of Presidential Instruction No. 14/2025 which mandates the accel- eration of national food, energy, and water self-sufficiency. In parallel with this environmental destruction, we also observed a sharp intensification of state activity supporting the project, from high-level government visits to the drafting of South Papua Province’s new spatial planning document.

Following the issuance of Presidential Instruction No. 14/2025, the coordination team immediately conducted field inspections to assess project implementation. The Coordinat- ing Minister for Food Affairs acted as chair, joined by the Minister of Defense, Minister of Public Works, Minister of Environment, Minister of Agriculture, the TNI Deputy Commander, the TNI Chief of Staff, the Presidential Special Staff for Infrastructure, the President Director of Pindad, and the Head of the Defense Logistics Agency. Beyond a million hectare new rice field project, road infrastructure construction, and sugarcane plantations, the government’s broader plans include the construction of airports, seaports, oil palm plantations, livestock facilities, and oil palm processing and propellant industries. These large-scale developments require vast tracts of land and the reconfiguration of South Papua’s spatial landscape.

FirstYearofPrabowo’s Regime-Wanam (AriefRossi Ramadhan,2025)

Februar

心

First Year of Prabowo's Regime-Wanam (Arief Rossi Ramadhan, 2025)

FirstYearofPrabowo’s Regime-MNM (AriefRossi Ramadhan,2025)

FirstYearofPrabowo’s Regime-GPA (AriefRossi Ramadhan,2025)

As part of this directive, provincial governments were instructed to provide every necessary facility, including the al- location of land and spatial restructuring. South Papua Gover- nor Apolo Safanpo sent a formal request to Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) Nusron Wahid, requesting approval for the proposed revision of the spatial plan. However, the lands identified for development were still legally designated as forest areas under the Ministry of Forestry’s authority. To facilitate these projects, the Minister of Forestry issued Decree No. 591/2025, which reclassified large tracts of forest areas into non-forest areas and altered their functions as part of the spatial plan review for South Papua Province. The decree converted 143,142 hectares in Boven Digoel, 9,731 hectares in Mappi, and 333,966 hectares in Me- rauke. These sweeping reclassifications completely disregard the existence of Indigenous communities living throughout Jagebob, Tanah Miring, Sota, Eligobel, Ulilin, Malind, Kurik, and Animha; ancestral territories of the Malind, Anim, Kanum, Mak- lew, and Yei peoples, among others. This rapid acceleration has been carried out in pursuit of a single overarching ambition: to achieve food and energy self-sufficiency “in the shortest pos- sible time”.

Casualties of the War Regime

War always spreads terror and claims casualties. Vin- cent Kwipalo is one among many Indigenous residents who can be counted among the growing list of casualties under the war regime’s operations. As the landscape of destruction expanded, more locals found themselves face-to-face with the machinery of self-sufficiency programs. Yasinta Moiwend, for instance, witnessed hundreds of excavators and soldiers invad-

ing, occupying, and destroying the Maklew people’s ancestral forests, transforming them into ports, rice fields, and roads. “We wondered what was so special about this place that so many soldiers had to come,” Yasinta recalled.

A similar testimony came from Liborius Kodai Moi- wend of Wogekel Village. Wearing flip-flops and traditional attire before the Constitutional Court, he described how the government orchestrated terror alongside the dispossession of Indigenous land: 10

“When these [companies-holding concession of]

National Strategic Project came, they never met with the village elders. They came like thieves entering our villages. On August 12, 2024, PT Jhonlin Group unload- ed 300 excavators through the Dwikarya Reksa Abadi dock, a fishing company, and moved them to a place we call yauli. That’s when the clearings began. They asked the TNI to come again to secure the project. So they cleared the forest with soldiers standing around. Wherever the forest was being cleared, there were soldiers. Our people couldn’t protest because they were armed. That’s what silenced us.”

The hearing for Case No. 112/PUU-XXIII/2025, held on Thursday, September 11, 2025.

RatapandiTanah“Eden”(olehCostanRaharusun) 95

Fleet of Excavator Owned by Haji Isam’s Company in Wanam (Ambrosius Mulait, 2025)

In the concession area controlled by PT Global Papua Abadi, the company began its takeover through persuasion, manipulation, forced eviction, and relocation of families. Before surrendering his customary land, Yakobus Mahuze tried to resist the company’s presence. Yet, some of his relatives accused him of standing in the way. “They told me to decide quickly, because the land the company wanted was the access road,” he said. Fearing that refusal would endanger his family’s livelihood, Yakobus eventually yielded. Under such pressure and threats, the land was finally surrendered.

For some Marind and Yei-nan peoples, the sugarca- ne plantation companies appeared to promise prosperity, though have yet to be fulfilled. In several Indigenous villages, monuments were erected listing company pledges, such as

new housing, clean water, schools, roads, and jobs. Alongside those promises came small cash payments around Rp300,000 per hectare, sums that companies claimed would yield greater benefits later. Such promises and compensations sowed divisi- on and coercion within families, as seen in the experiences of Vincent Kwipalo and Yakobus Mahuze.

Meanwhile, along the Maro River, the Muyu people face the threat of forced displacement. Yulinus Tenot from Soa Village explained, “PT Global Papua Abadi plans to build a port right where we live. About seventy five households will be affected.” According to him, the company brought outsiders to falsely claim the land. As a result, the Muyu people who have lived in Senayu since 1990 now face eviction in the name of infrastructure development to transport plantation goods and commodities. These stories reveal a machinery of violence consolidating private property and extractive enterprise.

Yet the casualties of the war regime are not limited to displaced Indigenous peoples. They also manifest in the irreversible destruction of landscapes and biodiversity. Lands once covered in lush vegetation have turned barren, rivers are blocked, and peat swamps buried. Regenerating forest species are replaced by commercial crops, like rice, sugarcane, and oil palm. Logged trees lie in piles or serve as makeshift tracks for the excavators. The destruction of flora also drives away fauna that once sustained local diets, erasing sources of free protein from the forest. Here lies a paradox at the heart of the war regime: it speaks the language of food and energy security, yet its actions create new dependencies on production, distribution, and consumption of food and fuel.

NewNormal(olehBettyAdii) 98

On Desertion and the People’s War

After asserting that war never truly ends, Michael Hardt and Sandro Mezzadra introduce what they call “desertion”. In military terms, desertion means a complete withdrawal from the structures of the armed forces. In the context of confronting a war regime, however, it becomes a political praxis; a collecti- ve act of withdrawal from the very structures that sustain and reproduce that regime, including its military, logistical, security economy, and ideological apparatuses that legitimize it. Mao Tse-Tung put it more bluntly as “rebellion” or the “people’s w a r ”.

This is a historical certainty, not an empty rhetoric. Uprisings and disorders have always emerged most fiercely 11 where rulers commit their gravest atrocities. In South Papua, systematic violence and destruction against Indigenous peoples continue to persist, and are justified in the name of food and energy self-sufficiency. After the first year of the Prabowo-Gib- ran war regime, it has dispossessed the wealth of Indigenous peoples by clearing forests, driving away wildlife, leveling sacred sites, and spreading terror through armed forces. Sour- ces of food, medicine, livelihood, and autonomy have been sy- stematically dismantled. It is within this landscape of suffering and humiliation that the people’s war finds its legitimacy.

Indigenous communities' resistance and international solidarity continue to gain strength each day. The “palang adat”

Mao Tse-Tung. (1927). Report on an Investigation of the Peasant Movement in Hunan.

(customary blockade) has become a symbol of people’s war to reclaim territorial control. Across the region, massive protests erupt; workers’ movements mobilize; insurrections, boycotts, and land reoccupations unfold; as well as debates among po- litical actors and organic intellectuals. These are signs that the people’s war is alive and will continue to be alive.

References

Agamben, G. (1988). Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. California: Stanford University Press.

Agamben, G. (2005). State of Exception. Chicago: University of Chicago Press.

Angus, I. (2023). The War Against the Commons: Dispossession and Resistance in the Making of Capitalism. New York: Monthly Review Press.

Antara. (2023). TNI dan Kementan teken MoU perkuat kerja sama bidang pertanian.

Antara. (2024). Wamenhan Turut Tinjau Lahan Pengembangan Food Estate di Merauke.

Antara. (2025). Komisi VI Harap Agrinas Palma Jadi Motor Kemandirian Energi Indonesia.

Arango Vásquez, L. (2024). Indigenous peoples, commons and the challenge of sustaining life amid capitalist land grabs. The Journal of Peasant Studies, 1–28.

Aritonga, M., Irfani, F. (2025). Fear and Raiders in Papua: How thousands of Indonesian soldiers are forcing through a vast agricultural project in indigenous lands and forests. The Gecko Project.

Bhattacharyya, T. (2025). Tidak Ada Gencatan Senjata di Tanah Rampasan: Pembebasan, Bukan Zionisme Liberal. IndoProgress.

Bräuchler, B. (2025). Golden Indonesia 2045: Neoliberal Development Policies and Environmental Journalism. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 0(0).

De Boever, A. (2009). Agamben and Marx: Sovereignty, Governmentality, Economy. Law and Critique, 20(3), 259–270.

de Moura Costa Matos, A.S. (2023). State of Exception. Dalam Sellers, M., Kirste, S. (eds) Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy. Springer, Dordrecht.

Detik. (2025). KSAD Teken MoU Ketahanan Pangan untuk Kembangkan Ekosistem Pertanian.

Giorgio, D. E., (2024). A framework for understanding land control transfer in agricultural commodity frontiers. Journal of Agrarian Change, 24(1)

Hardt, M., & Mezzadra, S. (2024). A global war regime. Sidecar.

Hardt, M., & Negri, A. (2004). Multitude: War and democracy in the age of empire. Penguin Press.

Haripin, M. (2020). Civil–military relations in Indonesia: The politics of military operations other than war. Routledge.

Haripin, M., Priamarizki, A., & Marzuki, K. I. (2020). The Army and Ideology in Indonesia: From Dwifungsi to Bela Negara. Routledge.

Haripin, M., Priamarizki, A., & Nugroho, S. S. (2022). Quasi- civilian defence minister and civilian authority: The case study of Indonesia’s Ministry of Defence during Joko Widodo’s presidency. Asian Journal of Comparative Politics, 8(1), 164-183.

Haripin, M., Priamarizki, A., & Sebastian, L. C. (Eds.). (2022). Military modernisation and civil-military relations in Indonesia. Palgrave Macmillan.

Heinecken, L., Leuprecht, C. (2025). Military Operations in Response to Domestic Emergencies and Global Pandemics. The Military and Society. Springer, Cham.

Honna, J. (2013). The Army and the Indonesian Transition. Routledge Handbook of Contemporary Indonesia.

Honna, J. (2022). Health Security in Indonesia and the Normalization of the Military’s Non-Defence Role. ISEAS– Yusof Ishak Institute.

Humphreys, S. (2006). Legalizing Lawlessness: On Giorgio Agamben’s State of Exception. The European Journal of International Law, Vol. 17 No. 3.

Jun, H. (2024). 2024 Indonesian Presidential Election: How Prabowo Won. Asia-Pacific Review, 31(2), 105–116.

Jong, N. H. (2024). Kegagalan di Masa Lalu Tidak Dapat Menghentikan Indonesia dari Penebangan Hutan dan Lahan Adat untuk Pertanian. Mongabay.

Karl, N. & Habtom, T. (2023). An Ecological State of Exception: Applying Carl Schmitt to Climate Change.

Kemenhan. (2024). Hadiri Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, Menhan Sjafrie Fokus Melanjutkan dan Mengembangkan Pembangunan Kekuatan Pertahanan Negara.

Kemenhan. (2024). Tiba di Merauke, Wamenhan M. Herindra Tinjau Panen Raya Food Estate di Papua Selatan.

Mao Tse-Tung. (1927). Report on an Investigation of the Peasant Movement in Hunan.

Mezzadra, S. (2011). The Topicality of Prehistory: A New Reading of Marx’s Analysis of “So-called Primitive Accumulation.” Rethinking Marxism, 23(3), 302–321.

Mezzadra, S., & Neilson, B. (2022). The capitalist virus. Politics, 44(2), 188-202.

Mezzadra, S., & Neilson, B. (2024). The Rest and the West: Capital and Power in a Multipolar World. Verso Books.

Mietzner, M. (2013). Money, power, and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia. NUS Press.

Paju Dale, C. J. (2025). Kuliah Umum: Gerakan Palang Adat dan Salib Merah: Kolonialisme dan Kapitalisme Hijau, Kekristenan Pribumi, dan Determinasi Masyarakat Adat di Tanah Papua. Youtube Pusaka Bentala Rakyat.

Pusaka. (2024). PSN Merauke II: Perampasan Tanah, Deforestasi, dan Ancaman Etnosida. Pusaka Bentala Rakyat.

Pusaka. (2024). Catatan Akhir Tahun 2024: Ketidakadilan Ekstraktivisme. Pusaka Bentala Rakyat.

Priamarizki, A., & Haripin, M. (2024). A Most Militarised Cabinet. New Mandala.

RRI. (2025). Menhan Tinjau Rencana Pengembangan Biodiesel di Papua Selatan.

RRI. (2025). Panglima Kodam XXIV/Mandala Trikora Tiba di Merauke.

Savitri, L. A. (2025). Nekropolitik Negara: Militerisasi Produksi Pangan di Tanah Malind Anim. Pusaka Bentala Rakyat.

Supriatma, M. (2025). Expansion of the Indonesian Army: A Creeping Dual Function? Fulcrum.

Solidaritas Merauke. (2025). Deklarasi Solidaritas Merauke.

Tempo. (2025). Jika Tentara Mengelola Kebun Sawit Bermasalah Lewat Agrinas Palma.

Tempo. (2025). Pesan Prabowo untuk Kapolri dan Panglima TNI saat Tinjau Kebun Sawit Ilegal.

The Editors. (2022). Current Data on the Indonesian Military Elite: October 2014–December 2021. Indonesia 114, 99-

223.
TNI AD. (2024). Kasad: Batalyon Penyangga Daerah Rawan Dukung Keamanan dan Percepatan Pembangunan.

UDEIDO

PUSAKA COLLECTIVE