Baca PDF (OCR): Kwitangologi 4

NAN Semakin RA n SEMAKIN TERANCAM

HAM

NEGARA semakin lucu. Mungkin sudah saatnya komedian-kemo-

dian tersohor tukar wawasan dengan pejabat-pejabat negara tentang cara mereka menjadikan hal-hal serius menjadi bahan candaan. Mulai dari yang cringe seperti tidak sengaja menyiram air keras ke arah muka, kalung anti-corona, sampai yang terang-terangan ngga lucu seperti penempatan Polisi di BUMN untuk ngadepin konflik tanah dengan warga. Tidak lupa candaan-candaan ini diselingi dengan poster anonymous tentang klepon haram yang muncul tidak diundang dan pergi tidak diantar, layaknya bridging agar publik lupa dengan candaan-candaan yang sedang hangat dibahas dan dipersiapkan untuk menerima candaan-candaan baru yang semakin ke sini menjadi semakin tidak lucu. Sayangnya, berbagai candaan ini sangat efektif dalam menyedot perhatian publik yang semakin meninggalkan bahasan-bahasan yang lebih penting. Disaat kita meributkan klepon atau wawancara seorang vokalis band dengan pengusaha jamu, ternyata pembahasan Omnibus Law terus berjalan, semakin banyak anggota Polisi menempati jabatan di luar organisasi Polri, dan Pembela HAM di seluruh penjuru negeri menjadi semakin terancam.

yang sempat teralihkan (dialihkan?) dengan kemunculan Klepon Haram

Memperingati tanggal 17 Agustus tahun 2020, KontraS ingin mengingatkan kembali isu-isu penting

yang tidak diduga-duga itu. Mengikuti tren negara yang semakin lucu, kami juga hendak menyajikan isu-isu penting ini dengan tidak kalah lucu, dengan kemasan yang menarik, dan pembawaan yang santai. Harapannya, berbagai pemikiran, temuan, sampai harapan yang kami kerjakan setiap harinya di sebuah bangunan tua di daerah Kwitang ini dapat tersampaikan kepada publik dengan mudah dan menyenangkan. Dalam momentum hari kemerdekaan ini, kami hendak memberi panggung khusus pada pejuang-pejuang masa kini, yang bukan lagi melawan kolonialisme, melainkan hegemoni oligarki yang secara koruptif terus-menerus menggerus ruang-ruang sipil dan melanggengkan budaya kekerasan. Kami berharap Zine ini akan menggugah publik untuk ikut menjalankan fungsi kontrol terhadap negara melalui caranya masing-masing.

Secara singkat, pesan yang ingin kami sampaikan melalui berbagai tulisan dalam Zine ini cukup sederhana:

Negara semakin lucu. Kita semakin terancam. Saatnya rapatkan barisan.

Selamat membaca!

Kata Pengantar

Kami di KontraS selalu percaya akan hadirnya demokrasi yang substansial di Indonesia. Usia kemerdekaan Indonesia yang sudah mencapai angka tujuh puluh lima tahun kami anggap sebagai momentum untuk secara kolektif melanjutkan demi perjuangan mencapai kondisi demokrasi yang substansial tersebut. Kondisi sosial-politik yang huru-hara dengan berbagai macam kepentingan politik praktis dan populisme merupakan salah satu tantangan besar yang harus dilawan demi menjaga marwah demokrasi yang humanis dan memanusiakan manusia.

Perjuangan menuju demokrasi yang subtansial tersebut bukan tanpa hambatan. Dengan semakin berkembangnya teknologi, berbagai hambatan yang salah satunya berupa ancaman terhadap orang-orang yang kritis terhadap negara semakin nyata dan berbahaya. Bukan perkara yang sulit bagi kelompok-kelompok dengan kekuatan yang besar untuk menekan masyarakat sipil yang kritis menggunakan berbagai bentuk ancaman mulai dari doxing, peretasan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, sampai kriminalisasi. Dalam beberapa peristiwa besar, negara bahkan tidak segan-segan untuk menghambat akses berujung internet yang pada tertutupnya informasi terhadap suatu peristiwa yang memperbesar potensi pelanggaran HAM yang tidak dapat ditagih akuntabilitasnya. Berbagai hambatan ini perlu dilawan dengan adanya gerakan masyarakat sipil

kolektif yang secara menuntut akuntabilitas negara dalam menggunakan segala instrumen dan sumber daya yang dimilikinya agar tetap sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Kami percaya bahwa langkah pertama menuju terbentuknya gerakan masyarakat tersebut ialah dengan terlebih dahulu mengkomunikasikan berbagai permasalahan serta isu-isu seputar hak asasi manusia kepada masyarakat. Atas dasar tersebut, Kwitangologi merupakan kristalisasi itikad KontraS dalam menyampaikan isu-isu kekinian seputar HAM kepada publik melalui medium yang dapat dijangkau dan mudah dicerna oleh setiap kalangan. Harapannya, segala ide, pemikiran, dan cita-cita yang kami kembangkan setiap harinya di kantor KontraSdapat tersampaikan dan turut mempengaruhi alam berpikir masyarakat luas untuk turut menyadari pentingnya memahami seputar hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang serta proses pemenuhanya oleh Negara selaku pengemban tanggungjawab penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Jakarta, 17 Agustus 2020 Badan Pekerja KontraS Fatia Maulidiyanti Koordinator KontraS

Daftar Isi

Dijelazine Duls Kata Pengantar Daftar Isi iii Skenario Sempurna A la Aparat 3 Skenario Sempurna A la ??? Ironi Pemblokiran Internet di Papua 4 Negara Harus Belajar Dari Entong Kopit 6 Kelakuan di Masa Pandemi 7 Di Mana-Mana Pejabatnya Coklat 8 Siksa Aparat 9 11 Meja yang Panjang Lebih Baik dari Pagar yang Tinggi Capaian Hasil Rekomendasi Universal Periodic Review 13 Kebenaran Sejarah Jangan Dijarah! 15 "Dimana Mereka?" 17 Cek Skor Privilese Jaksa Agung, Yuk! 18 Avatar: The Last Airbender dan Gender 19 Pride Month 2020 21 #BicaraHAM 22 Testimoni Korban 26 Netflix Watchlist 27

ii

17.08

Home

NOINTNAS From this to this Alasan Jaksa Tuntut Penyerang Novel 1 Tahun Bui: Tak Sengaja Lukai Mata Zunita Putri - detikNewn Kamis, 11 Jun 2020 17 49 WIB Nyiram ke badan, kok kenanya muka? ↑ KONTRAS@KontraS- 4m From this to this Istana Tegaskan Jokowi Tak Ikut Campur pada Kasus Novel Tuntutan Ringan Penyerang Novel Baswedan Baswedan dan Istana yang Akhirnya Buka Suara Ralx 17 Juni 2020 ( 09:57 wh Nomentar (72) Lihat Foto ↑2 ↑ KONTRAS@KontraS·3m #BORMPA RPES From this to this Diketahui, tim kuasa hukum dua terdakwa Irjen Rudy Heriyanto kasus penyerangan terhadap Novel, merupakan bagian Rahmat Kadir Mahulette dan Ronnv dari tim penyidik Irjen Rudy Heriyanto ketua tim kuasa perkara penyiraman hukum dua terdakwa air keras terhadap Novel Baswedan kasus penyerangan terhadap Novel dia berpangkat komisaris besar (kombes) dan menduduki posisi sebagai Direktur Baswedan Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya

Home

KONTRAS@KontraS-2m From this to this CNN Nasional Kejanggalan Sidang Novel Baswedan: Kejanggalan Sidang Novel CNN Nasional Baswedan: Air Keras Jadi Air *Air itu ketika sampai muka akibatnya Aki luka bakar. ke beton iadi berubah warna Tim, CNN Indonesia nin, 15/06/2020 15:26 "Air itu ketika sampai muka akibatnya luka bakar, ke beton Bagikan jadi berubah warna dan faktafakta itu menunjukkan bahwa itu bukan air aki" KONTRAS@KontraS·1m #BEOR AER From this to this Menurut Polri, penasihat hukum Penasihat hukum terdakwa dari dari Polri itu jelas polisi itu tidak melanggar UU apa-apa KONTRAS@KontraS·30s From this to this Kerusakan mata Novel Kerusakan mata karena 'kesalahan Novel Baswedan penanganan' bukan karena terkena akibat 'penyiraman', sebut tim pengacara air keras, bukan dua terdakwa salah penanganan

Skenaria Sempurna

Ravio Patra Ravio Patra Gercep banget ya mereka buat laporantys Hai, Ravio Halool Ada apa nih? mendapat pengalaman tidak menyenangkan nih, terkait cyber torture dalam bentuk peretasan WA yang berujung penangkapan boleh cerita sedkit? Type a message Ravio Patra Ravio Patra Ta-tapi kan WA kamu dihack, Rav? Type a message Ravio Patr Wadu.. Laky, aku langsung lapor ke temanteman di SAF Enet, untuk jage jaga aja. Ako juga mengontak salah sata temanku di Kedutaan Belanda unntuk mengungsi dulu ke rumohnya Soyangryi, hal ins dipelitr habia habisan di sosmed. Sast otr mengungsi ke ramah aman, sbo tiba aku disergap sama polisipolisi berpakaian preman. Tanpa surat perangkapan lagi. 125 Waktu itu aku pake hoodie dan masket Eh disunuh buka lagil Padahal lagi Covid-19, @te polisinya bilang mereka dal Polda tapi ga menunjukan identitasnya. Kok bisa tiba tiba diangkap gitu, Rav? Fype a message Ravio Patra ype a message S31FM Kok bisa bede gitu sm 0. Ravio Patra Ravio... hya, betul banget..

Baiklah...Jadi, saat baru banget bangun Sider, aku lihat ada pemberitahuan di handphoneku. Katanya akunku teregistrasi di perangkat lain.

Sebelumnya, aku memang suka mengemukakan kritik di akun sosmed pribadiku. Tujuannya ya untuk menailkan awareness publik. Dari sana, aku sadar bahwa upaya penetasan ini bukan sekadar modus típu-tipu minta pulsa

Dan tau ga? Saat di Polda, aku dipindahin ke unit keamanan negara. BAP aku berstatus tersangka, tampa didampingi oleh pengacara.

Mereka memyangkal. Menurut mereka, Wk itu sudah aman, tidak besa di-hack lagi.

Yo ampun, padahal jelas-jelas kamu @-hack Btw gimana kelanjutannya?

Aku dikeluarkan pas Jumat pagi. Aku tuh dituduh bagian dari jaringan anarko intemasional (

Lalu, gimana saat kamu dikeluarkan? Ada yang buat kaget?

Termyata aku diserang buzzer di intermet. Mereka nyerang identitasku Ada propaganda yang mengaitkan ke mana-mana. Katanya aku matamata asing, dapat aliran dana sing, bahkan ada himbauan untuk rangku secara fisik, Orang g terdekatku juga mendapat

Bersama Ravio Patra

Aku banyak hlang kepercayoan ke orang lain, jadi curigaan, egerasa gak aman. Efek yang kerasia banget, secara tanpa sadar, ada kecenderungan menahan diri untuk

Jad, sekarang di Twitter aku hanya bahas kucing aja 15LPM

Setelah mengalaminya, apa pandangamu terhadap penyksaan siber?

Propaganda sudah ada sejak dulu. bedanya sekarang beda medium aja. Dan jadi lebih bahaya karena gak bisa langsung didentinkasi. Buzzer-buzzer yang menjalankan propaganda ini sudah jadi industri, kayo ikłan aja. Mereka jadi ancaman bagi kedamaian sipil. Bila pemerintah mendiamkan buzzet sama aja kaya memelihara konflik honizontal dalam masyarskat. Penyikseen siber lewat buzzer tentunya sangat berbahaya.

Jadi ada laporan yang masuk. Katanya sku npebar ajokan untuk menjarah di WiA :( padahal WA-ku aja

Ih kok anah banget nuduhnya..

Yang paling laou, ada yang bilang sku ini intel yang menyusupi organisasi

yeng loin ga?

Takutrya ada yang pengen menetes

Aku gok tau. Kunasa yang diretas cuma WA, tapi handphone-ku sempat diambil polisi. Komunikasiku jadi terbatas banget sekarang

Monunut kamu, Rau ape sih dampak penylksaan siber tuh

Aku ini tipe yong blak-blakan. Kanena in, pergerakanku jadi terbatas. Aku merasa ada metal block... Aku ngerasa gak takut dan gak akan berenti ngomongin polisik, tapi ada Misalkan, saat aku pengen ngetwit. Aku langsung bayangin, gimana kalau ada yeng myenong aku lagi?

Iys jadi ada 3 SMS kode OTP yang masuk, SMS terakhir itu jam 12.16. artinya mungkin aja si hacker banu bisa masuk jam segitu. Tapi laporan sudah selesai dibuat jam 12.30

cyber crime. Tapi yang nangkap aku Anyway laporannya dibust oleh divs itu usit kejahatan dan kakerasan

110PM Mereka juga menggeledab kost aku Banyak buku-bukuku yg dijadikan barang bukdi, bahkan novel aja buku itu berbahasa inggris semua, djadkan berbukr Alasanmya karena jadi meneka gak tau isinya apa.

Aku masih suka waswas, suka perhatin sekitar buat mastin gak ada yang lagi mengintai aku. Plkiranku melayang ke mana-mana. Banyak juga twit yang menginvalidasi aku gitu.

Mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk mengembalikan rasa aman itu 0.50 lagi..

Bukan berarti kanena aku gak dipukulin, ditersangkain, atau dipenjarain, aku jadi baik-baik aja. Itu karena ada banyak yang bantu advokasi aku. Jadi dengan aku bebas tanpa dipukulin, bukan berarti sistem hukum kita berjalan dengan baik, Ada berapa banyak sih di luar sana, yang keadaannya kaya aku, keluar dalam kondisi baik balk sepertiku?

Setelah penylksaan siber yang kamu alami, apa yang kamu rasakan, Rav?

Aku juga tetap kerja. Sementara ini, fokusku ke situ aja mungkin.

Type a message

Type a messsge

kan. Seperti apa sih narasi itu

Anarko itu disalahpahami aja. Anarko aja. Punya independensi dari politik

Aku mencoba untuk gak meladeni orang-orang yang menyerongku dl internet. Jadi, aku me-remove diriku dari intenet. Orang-orang itu pasti punya cara untuk memelintir

Aku berusaha hidup senormal mungkin, kaye baca buku dan main sama kucing/

memulihkan diri pesca kejadian in/?:

Berdasarkan hasil wawancara KontraS dengan Ravio Patra dan disajikan dalam bentuk fake WhatSapp chat

ORBA 2.0?

Internetku lemot banget!

wifiku gabisa nyala

Sinyalku E mulu

Kalian dapet akses internet?!

Ironl Pemblokiran Internet dl Papua

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutus Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Johnny G Plate melakukan perbuatan melawan hukum terkait pemblokiran internet di Papua pada tahun 2019. Hal ini tentunya merupakan suatu kabar gembira bagi rakyat Papua dan juga koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari SAFEnet Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), LBH Pers, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YBHI), KontraS, Elsam, dan ICJR yang meng gugat Presiden dan Kominfo. Kebijakan pemblokiran dan pelambatan internet ini menurut Kominfo dilakukan untuk meredam hoaks dan demonstrasi di tanah Papua. Kebijakan pemblokiran internet ini tentunya menjadi suatu hal yang ironis di era reformasi sekarang ini eh apa sudah biasa? Pemblokiran internet ini seakan akan menjadi jalan tempuh masalah demi suatu alasan yang klasik layaknya pada zaman orde baru yaitu keamanan.

Pemblokiran internet ini sesungguhnya merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Hak untuk mengakses informasi sendiri sudah diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal HAM, Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, Pasal 28F UUD 1945 dan juga pada Pasal 14 UU Nomor 39 Tahun I999 Tentang Hak Asasi Manusia. Walaupun hak untuk mengakses informasi adalah hak yang dapat dibatasi (derogable rights), Namun pemerintah melaku kannya dengan tidak berpedoman dengan pembatasan yang ada. Pembatasannya ini sendiri diatur pada Pasal 19 ayat 3 Kovenan Hak Sipil dan Politik yaitu:

Pelaksanaan hak-hak yang diatur dalam ayat 2 pasal ini disertai dengan tugas dan tanggung jawab khusus. Karena itu mungkin tunduk pada batasan tertentu, tetapi ini hanya akan seperti yang disediakan oleh hukum dan diperlukan: (a) Untuk menghormati hak atau reputasi orang lain; (b) Untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban, atau kesehatan masyarakat.

FR

Walaupun terdapat alasan mengenai perlindungan keamanan nasional namun terdapat syaratnya yaitu pemblokiran internet ini harus dilakukan dengan adanya aturan hukum, dan juga mempertimbangkan segi proporsionalitas dan kebutuhannya yang pada artinya juga merupakan suatu jalan terakhir. Eh tapi kan Infrastruktur di Papua masih kurang bagus ya, mungkin itu jadi alasan Pemerintah untuk ngeblokir Internet di Papua. Kayaknya Pemerintah juga mikir kalau teman teman kita di Papua gak biasa main Internet. Lagian Pemerintah pasti sudah riset mendalam dan ngeluarin kajian dulu dong untuk ngelakuin kebijakan ini?. Tapi sesungguhnya pemblokiran internet ini tidak memenuhi kebutuhan dan proporsionalitasnya itu sendiri, hal ini karena alasan yang diberikan oleh Pemerintah dalam melakukan pemblokiran internet ini adalah sebagai upaya mengatasi penyebaran hoaks (takut juga isu-isu Papua merdeka naik kali?). Padahal yang terjadi hanyalah demontrasi melawan rasisme itu sendiri dimana hal ini merupakan buah dari tindakan rasisme kepada mahasiswa Papua yang terjadi di asrama Surabaya. Mungkin memang ciri khas dari Pemerintah kita yang lebih suka cara simpel dan cepat dibanding cara yang benar. Atau mungkin memang pemerintah rasis dan diskriminatif?. kita yang

Selain itu pemblokiran ini justru mempersulit kerja jurnalis yang seharusnya memberikan informasi yang lebih tepat dan juga memberikan dampak ekonomi kepada warga Papua. Selain itu tidak adanya tranparansi, akuntabilitas, tidak adanya mitigasi gangguan terhadap pelayanan publik yang berhenti dan prosedur pelaksanaan (yang memang menjadi ciri khas pemerintahan kita) membuat kebijakan pemblokiran Internet ini seakan akan menjadi bukti manifestasi betapa otoriternya Pemerintah, dan seakan akan menjadi bukti bahwa Pemerintah lebih suka membungkam warga negaranya dibanding menyelesaikan masalah. Ironis sekali, demokrasi dan kebebasan berpendapat serta menerima informasi yang diperjuangkan saat reformasi justru di reduksi. Apa mungkin ini menjadi langkah mundur bagi reformasi dan pertanda bahwa akan bangkitnya Orde Baru. 2.0? Mungkin iya, karena seperti yang diketahui Pak Soeharto dan Pak Jokowi memiliki zodiak yang sama, dan karena itu mungkin gaya kepemimpinan mereka pun sama. Otoriter.

Negara Harus Belajar dariEntongKopit

Dari sejumlah pesohor yang diundang ke Istana Negara bertemu Presiden Joko Widodo, tidak sedikit dari mereka kemudian mengunggah pandangannya mengenai COVID- 19. Sejumlah artis dan musisi, seperti lis Dahlia, Yuni Shara, Tommy Kurniawan, hingga Anji mengeluarkan pernyataan kontroversialnya. Selain Anji, ketiga artis yang disebutkan di atas meng-endorse Kalung Anti Corona buatan Kementerian Pertanian. Pasalnya, kehadiran Kalung Anti

Corona tersebut muncul tanpa aba-aba, wajar saja ketika rencana produksi massal pada Agustus 2020 banyak pertentangan dari publik, salah satunya LIPI. LIPI pun menantang Kementan untuk mempublikasikan datanya. lebihjauhlagi, LIPI belum menemukan literatur terkaitpohonkayuputih(eucalyptus)yangmampumenahanvirus

Tidak berbeda dengan tiga artis sebelumnya, Anji pun turut mengaburkan berita tentang Covid-19 dengan mengatakan bahwa virus yang mengglobal ini tidak sedemikian mengerikan. Tidak berhenti di situ, Anji kemudian melakukan wawancara dengan seorang profesor berlatar belakang seperti jalur naga Dragon Ball yang kemudian membahas perihal obat penangkal Covid-19. Hadi Pranoto, yang disebut dan ditulisnya, profesor, dokter,danpakarmikrobiologipenemuserumantibodiCovid-19menjadinarasumberpada konten yang kemudian viral itu. Konten itu sendiri kini sudah diturunkan oleh Youtube setelah dilaporkan netizen lantaran dianggap mengganggu kenyamanan dan memberikaninformasimenyesatkan.

Sejumlah kejadian kontroversial tersebut menjadi catatan penting bahwa ada upaya untuk mendelegitimasi keberadaan virus corona di Indonesia. Hal ini pula yang semakin menunjukkan bahwa penanganan pandemi tidak pernah serius. Angka kasus positif serta total kematian akibat Covid-19 ini hanya berujung pada statistik semata, namun tidak menjadi bahan pembelajaran dalam mengevaluasi kebijakan yang tak kunjung membuat situsai membaik. Malah, beberapa kali masyarakat kerap menjadi bulan-bulanan pejabat publik atas ketidaktaatannya dalam mengikuti protokol. Sebagaimana kita tahu bahwa sikapmasyarakatitusedikitbanyakakanmenunjukkansikappemimpinnya.

Nampaknya, negara memang perlu kembali ke bumi dan bertemu dengan orang-orang yang memang senantiasa melakukan kampanye hidup sehat dan sesuai protokoler kesehatan untuk kembali waras. Jika sejumlah pesohor diundang ke Istana hanya menjadi humas pemerintah dalam"menenangkan"situasi, makanegara sudah semestinya belajar dari Entong Kopit, seorang bocah yang berbicara nyablak (terbuka-red) dalam mengingatkanbahayaCovid-19.

Entong Kopit mungkin hanya sekali mengeluarkan video peringatan kepada masyarakat atas bahaya Covid-19, namun arahannya lebih berbekas dan bermakna dari rangkaian unggahan pesohor yang diundang ke Istana serta mengaburkan informasi. Entong Kopit dapat menjadi salah satu cara untuk negara agar kembali sadar bahwa untuk menyampaikan kabar kepada publik perihal Corona, tidak perlu repot-repot mengundang pesohorkelstana.Melainkanhanyaperlumenunjukkansikapyangjujurdanterbuka.

Kelakuan di Masa Pandemi

Dalam tabel ini, kami merangkum keresahan kami terhadap berbagai kebijakan/pernyataan populis oleh beberapa pemimpin negara di masa pandemi.

Joko Widodo Indonesia

Kapolda Metro Jaya: Kelompok Anarko Rencanakan Aksi Vandalisme Bersama di Kota Besar

Virus Corona Ancam Pariwisata, Jokowi Beri Turis Diskon 30 Persen

Jokown juga akan memberi disk

Dana Rp72 Miliar buat Influencer, Pemerintah Gagap Tangani Covid-19

Dampak Tangani Corona dengan Status Darurat Sipil terhadap Demokrasi

Peneliti politik UiN Jakarta menilal penanganan Corona dengan kebijakan darurat sipil bisa menurunkan indeks demokrasi Indonesia

Hina Presiden soal Corona Dipidana, Kapolri: Biasa Ada Pro-Kontra

Rodrigo Duterte Filipina

Vonis Pemred Rappler: UU Kejahatan Siber Menghantui Jurnalis Filipina NEWS

Ratusan Aktivis Filipina Gelar Protes Menentang RUU Anti-Terorisme

Filipina Tutup Paksa Media Independen Berpengaruh yang Kerap Kritik Duterte

Presiden Filipina Perintahkan Tembak Mati Pelanggar Karantina

Donald Trump Amerika Serikat

AS Miliki Kasus Tertinggi Corona COVID-19, Trump Malah Berencana Cabut Lockdown

George Floyd: Imbas kerusuhan AS, Presiden Trump tuding kelompok 'anarkis kiri radikal Antifa' sebagai 'organisasi teroris'

Wartawan DW Ditembaki Polisi AS Saat Meliput Kerusuhan di Minneapolis

Presiden Amerika Sebut 99 Persen Kasus COVID-19 Tidak Berbahaya

Jair Bolsonaro Brazil

Desak Perpanjang Lockdown, Menteri Kesehatan Brazil Dicopot

Brasil Hujan Tudingan Manipulasi Data Covid-19, Hakim Perintahkan Rilis Laporan

Presiden Bolsonaro Anggap Corona Cuma Flu Biasa, Sudah 5o Ribu Warga Brazil Meninggal

Presiden Bolsonaro Veto Aturan yang Mewajibkan Penggunaan Masker

DI SINI COKELAT DI SANA COKELAT DI MANA MANA PEJABATNYA COKELAT

TANGGAL 1 JUNI 2020 MERUPAKAN HARI JADI BHAYANGKARA KE-74. SETIAP TAHUNNYA, KONTRAS ((MERAYAKAN)) HARI YANG BERBAHAGIA INI DENGAN MENGELUARKAN LAPORAN MENGENAT EVALUABI TERHADAP KINERJA POLRI DALAM SATU TAHUN TERAKHIR. DALAM LAPORAN KAMI TAHUN INI, KAMI TIDAK HANYA MEMBERI PERHATIAN TERHADAP PRAKTIK KEKERASAN YANG MASIH MARAK TERJADI DALAM KERJA-KERJA KEPOLISIAN, NAMUN JUGA FENOMENA PENEMPATAN ANGGOTA POLRI, BAIK YANG SUDAH PENSIUN MAUPUN YANG MASIH AKTIF DALAM BERBAGAI JABATAN DI LUAR RGANISASI POLRI. DALAM SATU TAHUN TERAKHIR, KAMI MENEMUKAN 38 POLISI YANG MENEMPATT JABATAN

DI LUAR ORGANISAST POLRI SEPERTI DI KEMENTERIAN, LEMBAGA NON KEMENTERIAN, BUMN, ASOSIASI, DAN DUTA BESAR.

30 POLISI 21 Ra.4 18 ORANG DI KEMENTERIAN 7 ORANG DI LEMBAGA NON KEMENTERIAN Polisi-Polisi 4 BUMN (aktif dan 2 ASOSIASI purnawirawan) di Jabatan Sipil 2 DUBES canaros

"Tiap pemilihan ada reason. Di pertambangan ada konflik baik namanya tanah baik perizinan yang tumpang tindih. Ada juga isu sosial dengan masyarakat. Kita harus balance," ucap Erick dalam konferensi pers virtual, Jumat (12/6/2020).

BUAT APA YA KIRA-KIRA? HMM.

Konflik Lahan Jadi Alasan Erick Tunjuk Pensiunan TNI-Polri di BUMN BANGKIT PUBLIC EXPOSE ATAU ST

Komnas HAM: Konflik Agraria Paling Banyak Sumbang Masalah HAM

Sebuah Intisari Islam

Pulau Jawa Rp.8.000,- Luar Jawa Rp.9.000,-

SUKA MENYIKSA WARGA,

APARAT INI DISIKSA

DI ALAM KUBURNYA

The United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT/Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia) merupakan sebuah bentuk upaya universal untuk secara efektif menghapuskan seluruh praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya di seluruh dunial Meskipun Indonesia sudah meratifikasi konvensi ini pada tahun 1998 melalui UU Nomor 5 Tahun 1998, namun ternyata belum seluruh pengaturan dalam UNCAT diadopsi dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Lhat bagian Mukadimah LinCAt 9771693373702>

Alhasil, Upava penghapusan segala praktik penyiksaan di Indonesia pun memiliki berbagai hambatan, yang mengakibatkan praktikpraktik penyiksaan terus berulang setiap

tahunnya. Dalam periode Juni 2019 - Mei 2020. KontraS menemukan 62 praktik penyiksaan yang pada umumnya dilakukan oleh Polisi denganmotifmemaksapengakuandarikorban.

Praktik Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak 62 AML PRai Martabat Manusia PENYIKSAAN (Juni 2019- Mei 2020)

AKTOR DOMINAN PRAKTIK PENYIKSAAN 50 48 KASUS 20 9 KASUS SKASIS SIPIR POLRI

Berbagai peristiwa penyiksaan ini terjadi baik di sel tahanan maupun di tempat publik, dan kebanyakan menggunakan tangan kosong,

KORBAN PENYIKSAAN MOTIF PENYIKSAAN Hukuman sebanyak Warga sipil 22 kasus sebanyak 14 kasus Pengakuan Tahanan sebanyak 48 kas

DOMINASI PRAKTIK PENYIKSAAN BERBASIS KASUS

meskipun kami tetap menemukan kasus-kasus penyiksaanmenggunakanbendakeras,senjata api,sengatanlistrik,dansenjatatajam.

Alat Dominan Praktik Penyiksaan dan Tindakan Tidak Manusiawi Lainnya 49 12 13 Tangan Benda Kosong Senjata Keras Listrik Api Senjata Tajam

Tahun ini, kami juga mencoba untuk mengartikulasikan fenomena baru yakni penyiksaan siber (cyber torture), dimana pelaku penyiksaan menjalankan aksinya bukan melalui kekerasan fisik, melainkan kekerasan mental yang diberikan melalui medium teknologi informasi yang berujung pada dampak psikis yang signifikan terhadap korban. Dua kasus dalam kurun waktu Juni 2019-Mei 2020 yang kami anggap memenuhi kriteria penyiksaan siber adalah kasus peretasan dan kriminalisasi terhadap Ravio Patra dan kasus intimidasi terhadap penyelenggaradan pembicara diskusi mengenaipemakzulan PresidenolehCLSUGM.

Salah satu masalah utama vang menghambat penghapusan segala praktik penyiksaan ialah impunitas, atau keadaan dimana pelaku pelanggaran HAM tidak mendapatkan konsekuensi hukum atas tindakan yang ia lakukan. Dalam pemantauan selama 2019-2020, kami tidak menemukan satupun kasus penyiksaan oleh Polisi yang dilanjutkan ke tahap peradilan pidana sementara kasus-kasus penyiksaan oleh tentara memiliki permasalahan sistematis lainnya yakni proses peradilan melalui peradilan militer yang sudah sejak lama membutuhkanpembenahanmenyeluruh.

Penyiksaan adalah masalah laten yang dilahirkan oleh budaya kekerasan dan dibuat awet oleh impunitas. Untuk itu, dibutuhkan tekad politik yang kokoh untuk menghilangkan praktik ini melalui upaya-upaya reformasi hukum, kelembagaan, dan budaya. Menuju kondisi tersebut, Negara dapat memulai langkahnya dengan mengadopsi seluruh ketentuan dalam UNCAT yang belum diatur dalam hukum nasional Indonesia dan mempertegas penegakan hukum kepada aparat, baik Polri, TNI, maupun Sipir yang melakukan praktik-praktik penyiksaan kepada siapapun.

Meja yang Panjang Lebih Baik dari Pagar yang Tinggi

Berita tentang Rohingya bukan suatu hal yang baru di telinga, bahkan bisa dibilang, udah beberapa tahun denger beritanya di media. Karena cerita mereka jauh dari rumah saya di daerah Jakarta, berita ini gak banyak menarik perhatian. Tapi cerita pelarian yang gak selesai-selesai dan sering menuhin media sosial ini lama-lama bikin pertanyaan, sebenernya apa yang terjadi di rumah mereka di Myanmar? Untuk sedikit background-nya, waktu tahun 198o-an, Myanmar ngeluarin undang-undang tentang kewarganegaraan berisi 135 etnis yang diakui sebagai etnis resmi negara, tanpa nyebut kelompok etnis Muslim Rohingya di dalamnya. Karena gak diakui di tanah sendiri, akses kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan ekspresi mereka beragama sangat terbatas, atau gak ada sama sekali.

Bukan cuma gak dipenuhi kebutuhannya, mereka juga terus-menerus dianiaya di rumah sendiri sama pihak militer Myanmar bernama Tatmadaw. Tim Peneari Fakta PBB sampe bikin laporan-laporan ngabarin tentang kejahatan macem apa yang mereka lakuin.

terombang-ambing di lautan, nyari tanah daratan berisi manusia yang mau nerima mereka dalam keadaan kehausan, tentunya

Abis baca tentang kejahatan yang terjadi, gak heran sama sekali kalau udah ratusan ribu, bahkan jutaan kalo ditotal dari tahun 1970-an, masyarakat Rohingya yang ninggalin tanahnya di Myanmar dan cari perlindungan di tanah lain. Abis ninggalin tempat mereka dianiaya, apa masalahnya udah selesai? Tentu belom. Masih banyak masyarakat Rohingya yang

Beberapa dari mereka cukup beruntung bisa sampai di daratan berisi orang-orang yang mau bantuin mereka. Tempat di mana banyakdarimerekaberlindung, Bangladesh, juga mulai kepenuhan dan kesulitan menuhin kebutuhan mereka. Sisanya gimana? Belom ada yang tau lagi kabarnya.

Kabar baik diterima dan dikasih tempat di tanah lain juga makin susah di jaman pandemi kayak sekarang. Banyak pemerintah yang ngurusin masyarakat sendiri aja kewalahan, apalagi ngurus orang luar. Terus kenapa bisa ada kabar warga Rohingya diterima di Aceh baru-baru ini? Pas bulan Juni lagi, pas lagi mateng-matengnya Corona di Indonesia (sampe sekarang sih). Kalo baca-baca beritanya, ternyata bukan pemerintahnya yang ngijinin mereka masuk, tapi masyarakat Aceh sendiri. Pemerintah daerah Lhokseumawe, Aceh Utara, awalnya malah ga berniat narik mereka ke darat, karna takut nambahin risiko dan kerepotan Corona. Tapi masyarakat setempat keukeuh narik mereka ke darat, sampe ngejemput paksa para pengungsi yang terombang-ambing 100 meter dari pesisir pantai. Sambil nungguin keputusan pemerintah yang masih mikir mau ngasih bantuan apa gimana, masyarakat setempat juga yang ngasih bantuan makanan dan penampungan, dengan bantuan tambahan dari organisasi kemanusiaan.

Apa bantuan yang bisa dikasih terbatas sama masyarakat dan pemerintah Aceh Utara aja? Tentu enggak. Beberapa lembaga udah desak pemerintah Indonesia untuk memulai dialog di bawah Bali Process, sebuah forum internasional tempat negara-negara bisa saling berbagi informasi

dan diskusi tentang penyelamatan dan pemberian bantuan buat masyarakat Rohingya yang terdampar di laut. Pemerintah Indonesia juga didorong untuk bener-bener berlakuin Peraturan Presiden tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri untuk sediain penampungan dan fasilitas kesehatan untuk pengungsi yang terlantar di tengah laut. Karena masyarakat mungkin bisa bantu mereka, tapi seberapa dan bisa untuk berapa lama?

Kalo emang peraturannya belum terlalu memadai, terutama di masa pandemi kayak gini, pemerintah lebih dari bisa untuk buat peraturan lanjutan dari Peraturan Presiden itu sesuai dengan kondisi yang ada, dan kerjasama dengan institusi dan lembaga HAM, organisasi internasional, dan LSM untuk lakuin penanganan yang efektif. Apa kita masyarakat yang tinggal jauh dari mereka bisa bantu sesuatu? Tentu saja. Bantuan dana gak pernah gak dibutuhkan, jadi kita selalu bisa bantu sisihin uang jajan atau gaji buat disumbangin ke pengungsi Rohingya lewat berbagai organisasi kemanusiaan yang mengurus mereka. Kita juga bisa bantu dengan sama-sama stop pandangan dan perilaku yang diskriminatif kepada para pengungsi. Ini tentu gak euma terbatas untuk pengungsi Rohingya doang, tapi juga pengungsi dari daerah lainnya. Karena di luar kewarganegaraan dan tempat asal kita, kíta apa lagí selain sama-sama manusia?

CAPAIAN HASIL REKOMENDASI UNIVERSAL PERIODIC REVIEW

:Indonesia Nama Negara

Siklus :Tahun 2017-2021

Deskripsi

: Universal Preriodic Review (UPR) merupakan sebuah mekanisme Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang dilakukan secara berkala untuk memeriksa kinerja HAM dari I93 negara anggota. Hingga kini, UPR sudah dilakukan hingga tiga siklus, yaitu pertama pada tahun 2008-2011, kedua pada tahun 2012-2016, dan ketiga pada tahun 2017-2021.

Kesimpulan : Buruk

B: Baik

A: Sangat Baik

C: Cukup

D: Buruk

Catatan: Indonesia dalam capaian hasil Rekomendasi Universal Periodic Review masih menunjukan kinerja yang buruk. Dari ketiga isu HAM yang mencakup 9 rekomendasi, Indonesia berhasil mendapatkan nilai sempurna D (buruk) untuk 8 rekomendasi, dan C (cukup) untuk satu rekomendasi. Hal ini seharusnya menjadi perhatian lebih bagi pemerin tah Indonesia dalam menangani kasus HAM di negaranya.

Kebenaran Sejarah

Kebenaran peristiwa sejarah kelam hak asasi manusia di Indonesia sampai hari ini tak kunjung terungkap. Konon kabarnya dan memang benar adanya, sejarah kelam pelanggaran HAM bahkan mengalami perubahan narasi dari fakta peristiwa yang sebenarnya terjadi. Pembelotan sejarah ini dapat disinyalir sebagai cara untuk menutupi para pelaku pelanggar HAM dari jeratan hukum, dengan kata lain, inilah yang disebut bagian dari impunitas.

Apa saja cerita yang sampai hari ini belum diakui dan diungkap kebenarannya?

Pemerintah belum mengakui kebenaran atas kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat. Mulai dari peristiwa 65/66, Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, penembakan misterius 1982-1985, Trisakti, Semanggi I & II, Kerusuhan Mei 98, Penghilangan Paksa 97/98. Belum lagi kejatahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di wilayah Aceh sepanjang masa konflik (Don Aceh dan Darurat Militer Aceh), seperti; Rumoh Geudong, Simpang KKA, Jambo Keupok, Bener Meuriah, Tengku Bantaqiah, Penembakan Bumi Flora, dll. Selain itu, kekerasan di Papua yang bahkan sampai saat ini masih terjadi, diantaranya; Wasior, Wamena, Abepura, Nduga, Paniai, dsb. Beberapa waktu lalu, kita juga menjumpai kekerasan aparat kepada massa aksi saat aksi 21 - 22 Mei 2019 dan aksi reformasi dikorupsi 24 - 31 September 2019.

Semanggi I dan II Penghilangan Paksa 97/98 Trisakti Peristiwa 65/66 DOM DAN DM ACEH Pelanggaran HAM di Papua Talangsari 1989 Petrus 1982-1985 Tanjung Priok 1984

Jangan Dijarah!

Apa tujuan dari pengungkapan kebenaran?

Hak atas kebenaran menyiratkan mengetahui kebenaran yang lengkap, baik atas peristiwa yang terjadi, keadaan mereka, dan siapa pelakunya (aktor intelektual dan aktor lapangan), termasuk mengetahui keadaan di mana pelanggaran terjadi, bahkan serta alasannya. Pemerintah punya kewajiban dan tanggung jawab untuk mengungkapkan itu semua sebagai salah satu cara mencegah keberulangan peristiwa yang serupa.

Melalui kebenaran, berarti mengembalikan martabat mereka dan setidaknya sedikit mengurangi kerugian mereka. Mengungkap kebenaran juga membantu seluruh masyarakat untuk mendorong akuntabilitas negara atas pelanggaran HAM berat. Dan karena proses penentuan kebenaran melalui pencarian fakta yang melibatkan kesaksian publik baik para korban dan pelaku, hal itu dapat membantu menghasilkan sejarah bersama tentang berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.

Bagaimana seharusnya pengungkapan kebenaran dapat dilakukan?

Pengungkapan kebenaran jamaknya dimediasi melalui munculnya sebuah komisi ekstrajudisial yang bertajuk komisi kebenaran. Komisi kebenaran ini bersifat temporer dan membantu suatu negara menyusun kembali narasi-narasi sejarah utuh yang dimanipulasi rezim otoriter.

Upaya pengungkapan kebenaran harus berlandaskan prinsip keadilan bagi korban, ini adalah prinsip dasar yang tidak bisa ditawar. Pengungkapan kebenaran sejatinya dilakukan dengan proses permintaan maaf secara public (public apology) yang dilakukan oleh kepala negara sebagai sebuah symbol untuk tidak akan mengulang peristiwa serupa. Hal ini pernah dilakukan oleh Pemerintahan Australia kepada etnis aborigin yang mengalami genosida dan dalam skala local pernah dilakukan oleh Wali Kota Palu, Rusdi Mastura. Namun, ada juga upaya lain dalam bentuk memorialisasi (pembangunan symbol atau perlmbang dalam ruang public seperti patung, tugu atau prasasti) dan komemorasi (menetapkan tanggal peristiwa untuk diperingati secara nasional) agar ingatan public tidak sirna dan dapat memitigasi resiko munculnya kembali kekejian serupa di masa depan.

DIMANA MEREKA? BAGAIMANA NASIBNYA? MASIH HIDUP ATAUXAH?

Itu adalah pikiran yang kerap kali terbesit dalam benak keluarga korban 13 aktivis pro demokrasi yang dihilangkan secara paksa dan belum diketahui kabarnya hingga kini.

Sudah lebih dari dua dekade, hari-hari keluarga korban penghilangan paksa diisi dengan penantian panjang dalam ketidakpastian. Hari demi hari kian memburuk, karena keluarga korban terus menunggu tanpa adanya kejelasan atau informasi apapun selama puluhan tahun. Keluarga korban berada dalam "penjara ketidaktahuan" atas apa yang terjadi pada anak, orang tua atau pasangan yang mereka cintai. Keluarga korban melewati hari dengan bertanya dalam diam tentang nasib dan keberadaan orang yang dihilangkan dan dipisahkan secara fisik dari mereka.

30 Agustus mendatang, komunitas internasional dipenjuru dunia akan memperingati Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional. Penghilangan paksa adalah praktik kotor rezim otoriter di berbagai belahan dunia untuk memberangus kebebasan sipil dan membungkam aktivis yang kritis terhadap kebijakan negara.

Diamnya pemerintah atas kasus penghilangan paksa selama puluhan tahun ini mencerminkan ketiadaan iktikad baik dari pemerintah untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan keluarga korban. Pemerintah sebenarnya memiliki modalitas paling utama untuk kasus ini, yaitu rekomendasi Panitia Khusus untuk Kasus Orang Hilang tahun 1997/1998 yang dibentuk DPR RI pada tahun 2009. Rekomendasi tersebut berisikan 4 poin yang ditujukan pada Presiden dan Pemerintah. Poin pertama berisi Presiden membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk menyelesaikan kasus penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997/1998. Poin kedua berisi Presiden harus membentuk tim pencarian 13 orang aktivis yang masih hilang. Poin ketiga, Pemerintah perlu memberikan reparasi kepada keluarga korban penghilangan orang secara paksa dan poin terakir soal Pemerintah harus segera melakukan ratikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari ndak Penghilangan Paksa.

Negara dalam kasus penghilangan paksa ini masih terkesan menutup sebelah mata. Alih-alih untuk menemukan orang-orang hilang dengan melakukan pembentukan Tim Pencari Orang Hilang yang selama ini didesak oleh korban dan keluarga korban, untuk memberikan suatu jaminan ketidakberulangan (Non-Repetition) sajo, negara tidak mampu dan terkesan tidok mempunyai komitmen. Jaminan ketidakberulangan melalui sebuah norma hukum yang konstitusional masih menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi Pemerintah Indonesia, hal ini dibuktikan dengan belum dilakukannya ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang terhadap Kejahatan Penghilangan Paksa (International Convention on Protection of All Peoples from Enforced Disappearances, selanjutnya disebut Konvensi).

DEOKRASi

CEKSKORPRIVILESE JAKSAAGUNG,YUK!

Pada Januari 2020 lalu, Jaksa Agung RI, yaitu ST Burhanudin melayangkan pernyataan bahwa Tragedi Semanggi I dan Il bukan merupakan bentuk pelanggaran HAM berat. Pernyataannya tersebut membuat keluarga korban Tragedi Semanggi I dan Il keberatan dan menggugat Jaksa Agung ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hadeh, kok bisa, ya, Pak Jaksa mengeluarkan pernyataan kayak gitu? Apa mentang-mentang sebagai Jaksa Agung yang memiliki latar belakang privileged jadi dia gak ragu ngomong begitu? Nah, kita coba cek skor privileged dia kali, ya...

Pst.... Ketentuan skornya izin ambil dari Twitter, ya. Hehe.

Karena beliau lahir di HOW PRIVILEGED ARE YOU? Beliau punya rumah dinas Cirebon, Jawa Barat (INDONESIAN VERSION) START AT 0 di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan ETHNICITY RELIGION DOMICILE +75 CIalam Jakarta-Urban +75 Javanese +25 Sundanese +75 Jakarta-Suburban +50 White (Mixed) +50 25 Java +50 Sumatran 25 Sumatra +25 +25 Borneo 50 Borneo +10 +10 Celebes +5 -75 Celebes Gaji sebagai jaksa agung Local +10 Chinese Jewish -150 Moluccas -75 (termasuk tunjangan) berjumlah East Indonesian -75 Rp 51.834.000; Atheist -200 Papua -100 Beliau menempuh pendidikan belum ditambah kekayaannya STATUS (income per month) PROFESSION ATTRACTIVENESS S1 di Hukum Pidana Universitas yang lain~ Conglomerate +250 High-rank +150 Good looking +25 Diponegoro (1998). S2 di Crazy Rich +200 police/army Light skin tone+25 100j/m Manajemen, Universitas Politician -125 Muscular +25 Indonesia (2001), dan S3 di Rich Civil Servant -100 Tall +25 Conglomerate +75 Thin +20 Universitas Satyagama (2006) Upper Middle Doctor +50 Dark skin tong -10 10j1-29jt/m Artist +50 Oven 25 Average Entrepreneur +25 Ugly face -75 3.5jt -90/ Other ORIENTATION & GENDER -10 Straight +10 -50 Asexual Jobless -250 Transsexs EDUCATION Bisexual Poctora -50 Gay/Lesbia Master -25 -10 TOTAL SCORE: Bachelor SEX >400: High Privileged Diploma Male 200-400: Privileged Other 100-199: Average 50-99: N <S0: Disprivileged

Jaksa Agung ST Burhanuddin Total score: 470 (high privileged)

Yap, dari perhitungan ini, ternyata Lord Burhanuddin punya skor 470 yang mengindikasikan bahwa status beliau adalah high privileged. Woah! Ternyata dia lupa untuk ngecek privilisenya sendiri sebelum menyatakan kalau Tragedi Semanggi I dan II bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Payah.

: THE LAST BAGAIMANA AVATAR: AIRBENDER MENGENDALIKAN STEREOTIP GENDER

Jika datang pertanyaan “apa, sih, kartun favorit lo waktu kecil?" kepada anak kelahiran awal abad ke-21, pasti akan timbul beberapa jawaban: Spongebob Squarepants, Fairy Oddparents, hingga Avatar: The Last Airbender. Jika pertanyaan yang sama ditanyakan kepada penulis, kartun yang disebut terakhir akan penulis jawab dengan menepuk dada penuh bangga dan bercerita selama tiga jam penuh tentang kehebatan kartun keluaran Nickelodeon tersebut.

Avatar: The Last Airbender yang mengudara dari tahun 2005 hingga 2008 ini, menceritakan tentang Aang, pengendali udara terakhir berumur 12 tahun yang eksentrik dan riang. Selain itu, Aang juga merupakan seorang Avatar-penyelamat dunia yang mampu menguasai empat elemen, yaitu: air, tanah, api, dan udara. la yang terperangkap dalam es selama 100 tahun ditemukan oleh kakak-adik bernama Sokka dan Katara, penduduk asli dari Suku Air Utara. Betapa terkejutnya Aang, selama masa terjebaknya di dalam es, perang hebat yang diawali oleh obsesi Negara Api untuk menguasai dunia sedang terjadi dan berdampak masif kepada dunia. Aang bahkan sampai "mengamuk" ketika mengetahui kuil tempat ia tinggal sudah dihanguskan oleh Negara Api yang menjadikannya sebagai (dan juga menjadi judul dari serial ini) pengendali udara terakhir yang ada di bumi.

Bagi penulis sendiri, Avatar: The Last Airbender merupakan salah satu serial televisi terbaik yang pernah diciptakan. Karya ciptaan Michael Dante DiMartino dan Bryan Konietzko ini berhasil menghadirkan tema yang rumit dan kompleks, untuk mampu dinikmati oleh penonton segala umur. Unsur aksi yang pas, humor yang tak amis, dan pengembangan karakter yang sempurna menjadi contoh dari sekian banyak komponen yang bersatu untuk melahirkan Avatar: The Last Airbender.

Serial ini juga menyampaikan banyak nilai moral secara implisit namun mampu membekas ke ingatan tujuan audiensnya: anak kecil dengan kisaran usia 7-8 tahun. Avatar: The Last Airbender memberikan pelajaran tentang pentingnya menghargai perbedaan antarsuku, bagaimana perang mampu membawa dampak buruk bagi seluruh makhluk hidup di dunia, hingga bagaimana teknik pengasuhan anak yang buruk mampu mengubah sikap dan perilaku anak menuju ke arah yang negatif. Namun, menurut penulis, ada sebuah nilai dari Avatar: The Last Airbender yang sangat mengena dan signifikan dampaknya terhadap penulis (dan akan menjadi tema utama dari tulisan ini), yaitu pesan tentang keseteraan gender dan feminisme.

Avatar: The Last Airbender memang menceritakan tentang pengendali elemen-elemen yang terdapat di bumi, namun dengan cerita apiknya, serial ini juga mampu mengendalikan komponen-komponen yang terdapat di kehidupan, seperti gender. Menurut Megan E. Jackson dalam sebuah artikelnya yang berjudul “(Gender) Bending in the Animated Series Avatar: The Last Airbender", serial animasi ini mendukung teori dari feminisme gelombang ketiga (third-wave feminism). Menurut teori ini, gender merupakan sebuah konsep yang bebas dan abstrak, dan bagi Jackson teori ini terbukti melalui Avatar: The Last Airbender, di mana terkadang perempuan menjadi lebih "gagah" dibanding mereka yang lelaki, dan laki-laki menjadi lebih “cengeng” dibanding mereka yang perempuan.

Aang memang menjadi fokus utama dari acara ini, tapi pengambilan sudut pandang seorang Katara juga memainkan peran besar. Katara, pengendali air terakhir dari sukunya, harus melawan banyak sekali rintangan non-pengendali di hidupnya, salah satunya: melawan budaya patriarki. Dalam episode "The Waterbending Master", Pakku-guru pengendali air terhebat di suku Air Selatan, menolak mendidik Katara dengan alasan, "di suku kami, wanita dilarang untuk belajar mengendalikan air."Mengendalikan air yang dimaksud merupakan pengendalian air untuk bertarung, karena perempuan yang mampu mengendalikan air hanya pantas untuk belajar teknik-teknik pengobatan. Perdebatan pun dimulai, lalu dilanjutkan dengan pertarungan (yang seimbang) antara Katara dtan Pakku, dan diakhiri dengan penerimaan Katara menjadi murid Pakku (meski ada unsur nepotisme, sih).

Kyoshi Warriors, sekumpulan prajurit perempuan yang tinggal di Desa Kyoshi, juga memiliki peran penting dalam serial ini. Sekumpulan wanita dengan pakaian dan tata rias khas kebudayaan setempat mungkin

memang dianggap sepele, tapi nyatanya, mereka memiliki peran penting dalam menghentikan invasi Negara Api di desanya. Sokka, yang bisa dianggap memiliki nilai-nilai patriarki di dalam dirinya (terlihat dari caranya menganggap perempuan bukanlah jenis kelamin yang tepat untuk bertarung), pun harus rela maskulinitasnya dihancurkan ketika kalah duel dengan Suki, pemimpin dari Kyoshi Warriors.

Avatar: The Last Airbender memang memiliki benang merah dalam petualangan bocah botak dengan tato panah biru di kepalanya. Namun, bersamaan dengan petualangannya, kisah-kisah yang mengirinya patut diberi perhatian. Bagi penulis, serial animasi anak-anak ini merupakan miniatur kehidupan dengan berbagai problematika isu sosialyang mendampinginya.Sebuah pembukaan yang baik bagi rekan-rekan yang ingin mengetahui bahwa dunia kita tidak sebaik itu.

Happy

PRIDE Month

If I wait for someone else to validate my existence, it will mean that I'm shortchanging myself, Zanele Muholi

#BicaraHAM

Kanzha Vina

Halo, Selamat siang, kak Kanzha. Sekarang lagi sibuk apa nih?

Aku sekarang sehari-hari masih bekerja di SWARA (Sanggar Waria Remaja), kebetulan aku sekarang menjabat sebagia ketua badan pengurus harian Swara.

Sejak kapan Kak Kanzha aktif di SWARA?

Sebenernya aku bertemu dengan Sanggar SWARA pada saat 2o11, pada saat itu mereka punya program-sampe sekarang pun-namanya Transchool, singkatan dari Transgender School, sekolah alternatif untuk teman-teman transpuan. Tujuannya memang untuk mencari regenerasi teman-teman transpuan muda yang mereka paham, peduli, ikut berjuang tentang HAM, kesetaraan gender dan keberagaman seksualitas di Indonesia. Sejak 2011 aku aktif, dan sempat menjadi program manager juga dan sekarang aku memang dipercaya sebagai ketua dari Sanggar SWARA.

Menjadi LGBTiQ+ di Indonesia merupakan tantangan yang berat karena harus melawan stigma yang melekat. Bagaimana Kak Kanzha menemukan titik terang hingga akhirnya berada pada tahap menerima dan diterima?

Kalau dulu kan kita suka self-stigma ya, memang menjadi LGBT/ trans itu (dianggap) salah, bahkan kita menginternalisasi nilai-nilai homophobic/transphobic itu sendiri. Benci terhadap diri sendiri, ingin rasanya (berpikiran) "Kenapa sih gue dilahirin begini?" kayak gitu. Sampai akhirnya di SWARA sendiri, seperti yang kubilang, kami belajar tentang SOGlEsC (Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, and Sex Characteristics), keberagaman gender di Indonesia, hak-hak kita sebagai warga negara seperti apa, problem, sosial, akhirnya itu yang ngebentuk kita (dalam pemahaman) bahwa pertama-tama aku menerima diriku dulu melalui pengetahuan yang kudapat itu, bahwa menjadi seorang trans nggak kurang dan nggak lebih sebagai seorang manusia, kok. Yang terpenting adalah bagaimana kamu sebagai individu memandang dirimu aja dulu, itu yang selalu kupegang setalah aku paham bahwa: 'Yes, gue adalah trans, dan gue bangga menjadi diri gue saat ini dan percaya bahwa masih banyak orang yang peduli, mendukung, dan sayang sama gue'.

Tapi di sisi lain juga gue sadar bahwa masih banyak orang yang benci, orang yang nggak mau peduli, bahkan orang yang karena kebenciannya melakukan tindakan kekerasan terhadap orang-orang seperti gue mereka selalu diintimidasi, dianggap bersalah, dan ya lo harus mengikuti bagiamand mayoritas di sekeliling lo. Dan itu yang akhirnya aku terus bilang bahwa, "Oke, gue mau bantu temen-temen transpuan/LGBTIQ+ agar mereka bisa lebih tanggap menjadi diri mereka sendiri."

Di Indonesia sendiri, identitas sebagai queer belum dilegitimasi sehingga LGBTiQ+ dianggap sebagai ketidaknormalan. Menurut Kak Kanzha, apakah negara ini perlu melegalkan identitas sebagai queer secara sah?

Sebagai sebuah identitas menurutku penting, ya, untuk teman-teman trans khususnya karena memang identitas gender. Ketika (transgender) dimaknai sebagai sebuah identitas dan diakomodir oleh pemerintah, menurutku sistemnya pasti akan berubah, bagaimang petugas layananannya, cara memperlakukannya, akan menaikkan taraf hidup temen-temen trans itu sendiri. Bagaimana kita merasa dihargai sebagai seorang manusia, sebuah entitas dan identitas, martabat sebogai seorang manusia akhirnya setara.

Sejauh pengalaman Kak Kanzha selama ini, apakah kakak pernah mengalami diskriminasi hak karena menjadi transpuan? Seperti hak untuk mendapat pekerjaan? Kalau iya, boleh diceritakan bagaimana kejadiannya, dan bagaimana Kak Kanzha mengatasi peristiwa tersebut?

Karena dulu aku kabur dari rumah dari usia anak, sekitar kelas tiga SMP, memang aku ngga punya skill yang bisa masuk, kalau kayak secara kompetisi tuh kita udah gagal duluan, karena lu memang nggak berkompeten karena latar belakang lu. Terus, gue nggak pernah ngalamin/merasa itu karena gue nggak pernah mencoba untuk melamar kerja segala macem karena gue udah kalah duluan nih, karena titel gue cuma SMP. Meskipun gue punya pengalaman, tapi yang dibutuhkan, kan, tetap ijazah. Tapi, sepanjang gue di Sanggar SWARA, banyak banget temen-temen yang punya skill, titel dan kemampuan namun masih kesulitan terus konsultasi ke Sanggar SWARA, gimana ya cara dapet pekerjaan? Karena baru diinterview aja langsnung dicerca kayak 'kok kamu dandannya begini,sih? Kalo udah kerja di sini ga boleh loh kayak gini'. Kayak gitu tuh banyak dialami sama temen-temen. Bahkan saat mereka interview tahap pertama, misalkan by phone, udah oke banget nih terus ketemu dan interview tatap muka, udah deh tuh ga diterima lagi dengan alasan yang banyak. Bahkan itu orang-rang yang sudah memiliki titel, secara kemampuan juga sudah oke. Nah, kalau aku, aku nggak bisa bilang karena belum pernah nyoba langsung, karena udah keburu (jadi pekerja) di jalan, ketemu Sanggar SWARA langsung bekerja lah di Sanggar SWARA, sampai sekarang.

Kalaupun Indonesia tidak memilih langkah melegalkan, bagaimana seharusnya menciptakan safe place bagi LGBTiQ+ untuk mengurangi tindakan diskriminatif?

Sebenarnya berangkat dari undang-undang yong kita punya aja. Misalnya di tempat pekerjaan, kita kan punya undang-undang anti diskriminasi di tempat kerja (UU No. 13 Tahun 2o03 tentang Ketenagakerjaan). Itu aja yang menjadi pedoman, sehingga siapapun mereka, baik perusahaan, instansi tetap harus tunduk, siapapun yang bekerja di sana yang dilihat adalah kemampuan/skill mereka, bukan identitas atau ekspresi mereka, harusnya ltu yang dilihat sebenarnya. Memang seharusnya ada peran pemerintah dalam mengakomodir dan membeirkan informasi kepada masyarakat yang sangat luas dan banyak ini. Tapi yang kita lihat sebenarnya justru ruang-ruang komunikasi, penyebaran informasi justru dibatasi untuk orang-orang-LGBT, misalkan pemblokiran situs-situs organisasi LGBT, konten LGBT yang nggak boleh tampil di sosial media atau media penyiaran seperti surat edaran KPAi, KPI, yang molarang orang-orang trans tampil. Itu kan akhirnya yang membuat opini orang (terhadap trans) semakin buruk, sementara dalam dunia perfilman, kalau lakonnya bukan trans, hal itu dianggap lucu, kayak badut-badutan. Tapi ketika trans-nya tampil, malah nggak boleh. Akhirnya yang dirugikan adatah orang-orang LGBT lagi.

Badan legislasi DPR mencabut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas), bagaimana pandangan Kak Kanzhaakan halini? mengingat industri dan masyarakat sekitar kita masih begitu heteronormatif.

Nah itu lah ya kan, kita bisa melihat bagaimona pemerintah kita sebenarnya, dilihat dari prioritas-prioritas yang mereka buat (apakah) berpihak pada masyarakat atau tidak. Di sisi lain banyak banget yang kepengen RUU PKS masuk ke dalam prolegnas kemudian disahkan sebagai undang-undang. Tapi prosesnya kan ribet banget ya, entah apa gitu loh ketakutan pemerintah jika RUU PKS dilegalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana sebenarnya posisi pemerintahan kita yang sekarang ini, atau orang-orang yang duduk di pemerintahan, (bahwa) mereka tidak mewakili suara-suara rakyat, kelompok-kelompok yang termarginalkan. Sehingga itulah realita dan faktanya sekarang tentang pemerintahan kita seperti apa. Bisa dilihat bahwa ada sekian banyak RUU yang diajukan masyarakat sipil terkait dengan kelompok minoritas namun tidak perah diakomodir oleh pemerintah. Aku secara pribadi merasa bahwa kita nggak bisa bergantung lagi kepada pemerintah.

Kalau misalnya Kak Kanzha diberi wewenang untuk duduk di pemerintahan dan punya hak atas sistem di negara ini, kira-kira apa nih yang pengen kak Kanzha lakuin?

Yangpertama adalah mendukung kelompok masyarakat sipil yang sedang diperjuangkan selama ini, di Akar Rumput, misalkan. Terkait dengan penolakan Omnibus Law, pengesahan RUU PKS, berjuang dengan cara kita selama ini, maksudku harus tetap pada jalurnya, bagaimana nilai-nilai perjuangan selama ini tetap dibawa dan benar-benar diubah. Kalau ada yang mau diubah ya sistem pemerintahannya kalau bisa kita ubah, dan karena gue nggak punya mimpi untuk duduk di pemerintahan jadi untuk berkhayal-khayal pun susah, nih.

#BicaraHAM

Sakdiyah Ma'ruf

BagaimanaandamemandangkebebasansipildiIndonesiasaatini,biladikaitkandenganprofesi andasebagaistandupcomedian,yangkerapkalimenyampaikankritiklewatkomedi?

Ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Pertama, kita sudah 20 tahun lebih reformasi. Namun kemudian makin ke sini kita melihat bahwa kebebasan berekspresi ini, meskipun dijamin, tidak sepenuhnya mendapatkan perlindungan dari negara. Kemudian juga UU ITE yang seringkali digunakan untuk menjerat orang-orang yang menyampaikan pendapatnya. Saya sendiri sebagai komika itu sering berhadapan dengan musuh besar orang yang berkarya, yaitu self-censorship. Selfcensorship membuat kita menjadi tidak sejujur yang kita harapkan. Pengalaman saya sebagai komika,setiapkalimaumenyampaikansesuatutuhlangkahnyajadidihitungbanget.

Apa fenomena ini penyiksaan siber yang marak akhir-akhir ini mempengaruhi kritik anda, sehinggaandamerasawaswasketikamenyampaikankritik,sekalipundalambalutankomedi?

Kalau waswas, selalu ya. Karena yang dihadapi kita ga tahu, isu yang saya bawa juga macammacam.Waktuitusayapernahbicarasoalkelindanantaramessage ataunarasikonservatismeIslam yang digabung dengan kepentingan korporasi. Kalau jokes-nya seperti ini: 'Sebenarnya lebih seram korporasi daripada ormas, Iho. Kalo ormas ngomongnya aja banyak, kalau korporasi lawyer-nya banyakl'.Selanjutnya,sayajugapunyapengalamanterkaitjokes sayatentang Demo 212.Semuaakun yang pernah menampilkan saya, udah... buanyak banget komen-komennya. Ada yang 'saya akan sangat senang melihatmu terbakar di nerakal'. Kan saya mikir, kalau anda senang melihat saya terbakardinerakaitukanpilihannyadua,eitherandaitumalaikatpenjaganerakaatauandadineraka juga! Nah jadi, kalau di istilah agama ini kan zaman fitnah, kalau istilah ilmiahnya kan post-truth, jadi sesungguhnya kita kalau bicara soal kebebasan berekspresisesungguhnya kita tidak tahu lagisiapa saja yang terlibat di perbincangan atau di narasi yang diproduksi atau direproduksi di media sosial. Yang kita harapkan adalah, negara mampu untuk memastikan perlindungan terhadap warga sipil danjugaperlindunganterhadapkebebasanberekspresisebagaiprinsipdemokrasi.

Apaandamerasaadabatasanketikakitamenyampaikankritikmelaluikomedi?

Batasan saya itu satu, bagaimana saya tidak menjadikan orang-orang marjinal dalam konstruksi sosialdanrelasikuasamenjadiobjekhumor.Jadisudahjatuh,ditimpakomedipula.Itubigno-nountuk saya.Sayapernahmelakukannya?Pernah.Dansayasudahmintamaafsecarapublikwaktuitu.

Ada banyak orang yang berpandangan bahwa politik atau agama harusnya dipisahkan dari dunia komedi. Kenapa anda masih konsisten menyampaikan isu-isu tersebut? Apakah hal itu tidakberpengaruhburukterhadapkarierandasebagaientertainer?

Jawaban sederhananya adalah sava tidak sedang merintis karier di dunia entertainment. Bahwa medium sayasifatnya entertainment,iya.Tetapisayainitidaksedangmengejarkarier,merintiskarier, atau berkarier di dunia entertainment. Entertainment, dalam hal ini komedi, itu adalah medium untuk menyampaikanaspirasi,pemikiran.

Di dunia standupcomedian,yangdidominasiolehlaki-laki,kelihatannyaasinguntukperempuan terlibat dalam ranah tersebut. Terlebih terkadang perempuan tidak menjadi subjek dalam standupcomedy.Pernahkahmerasatidaknyamanatasdominasilaki-lakitersebut?

Jadi memang betul ini profesi yang didominasi pria, itu terjadi di seluruh dunia sebenarnya. Saya pernah di UI waktu itu, FHUl waktu itu bikin TedEx UI Women waktu itu, saya diminta bicara dan saya bicarasoaltertawasoaltabuterakhirperempuan.Sangatspekulatifsayaberbicarasepertiitu.Tetapi dimasasekarang,banyakhalyangsudah mulaidibicarakandipublik meskipun masih dianggaptabu, seperti politik, agama, seksualitas. Di sisi lain yang namanya perempuan, perhatiin deh, sepanjang sejarah dunia dan gambaran-gambaran atau simbol-simbol tentang perempuan yang tertawa. Perempuan yang tertawa itu sering digambarkan sebagai nenek sihir. Sementara perempuan yang baik, ideal, itu tersenyum manis. Kemudian dalam komedi, betul sekali bahwa perempuan itu sering dijadikan objek olok-olok ataujadi either objek olok-olok karena dianggap jelek, gendut, sebagainya, atau dijadikan pemanis yang setiap acara komedi. Nah standup comedy ini sesungguhnya secara kesenian memungkinkan perempuan untuk menjadi subjek atas apa yang ia sampaikan sendiri. Perempuanmenjadisubjekkarenadiaberdirisendiridipanggung.

Selanjutnya, karena standup comedy itu masih sangat didominasi oleh laki-laki, apa anda pernahmerasarentanatasancamankekerasanseksual?

Sayainginmenceritakansatupengalamansayadisalahsatufestivalcomedy.Kondisinyadibelakang layar, sebagian teman komika laki-laki itu membawa minuman keras. Ada sebagian komika perempuan yang akhirnya duduk di pojokan saja. Jadi bicara rentan atau tidak, sejauh ini saya merasa kondisinya semacam itu. Artinya risiko itu sangat ada. Di backstage, saya selalu didampingi suami dan anak. Sedihnya itu justru di sini, bukan saya sedih didampingi suami dan anak, tapi bahwa perempuan kemudian menjaditidak aman berada diruang-ruang publik,pun ruang publikprofesinya sendiri,tanpastatus-status atauembel-embeltertentu.

Berkaitan sama RUU PKS, bagaimana tanggapan anda terkait dikeluarkannya RUU PKS dari prolegnas?

Saya kira, berkaitan dengan dikeluarkannya RUU PKS di prolegnas itu sudah kehabisan kata-kata jadinya ya. Bagi saya ini juga bentuk ketidakberpihakan parlemen terhadap perempuan. Isu kekerasan seksual itu tiap hari lho kita lihat beritanya. Terus DPR-nya nunggu apa lagi kalau kasusnya sudah setiap hari gitu? Meskipun kita ini speechless, kita harus bicara terus sampai RUU PKS ini berhasiluntukdisahkanmenjadiUU.

Anda berada di industri kreatif, yang kurang ramah bagi seluruh bagi pekerja karena minimnya regulasi yang menjamin kesejahteraan. Dengan adanya Omnibus Law ini malah membuat keadaan pekerja kreatif menjadi lebih rentan lagi. Bagaimana pandangan anda terhadap OmnibusLaw?

Saya sendiri baru mempelajari Omnibus Law, jadi belum bisa berkomentar secara spesifik. Saya kira, kalau saya bisa menitipkan aspirasi saya lewat KontraS, ada dua hal. Yang pertama adalah universal minimum wage, yangjuga banyak disuarakan teman-teman di media sosial, upah minimum universal, terlepas dari status kepegawaian. Yang kedua universal paid parental leave. Nah, yang ingin saya dorong adalah untuk parental, bukan hanya ibu tetapi ibu dan ayah, itu berbayar, dan di luar status kepegawaianjuga. Di Omnibus Law, semangatnya adalah mudah merekrut-mudah memecat. Kalau di pabrik itu, perempuan hamil rentan di-PHK. Membayangkan situasi-situasi tersebut terjadi pada buruh, misalnya, yang sesaat sebelum melahirkan kemudian di-PHK karena dianggap tidak bisa produktif lagi setelah melahirkan. Nah itu pasca melahirkannya, selama ibu masih sakit, butuh perawatan,ituduitnyadarimana?Ketikadiaharusmemikirkanmencarinafkah.Inihakasasilho.

TESTIMONI KORBAN Oleh Murtala

TRAGEDISIMPANGKKA 1999

"Tragedi Simpang KKA terjadi pada 3 Mei 1999,"

“Tragedi ini menyebabkan 21 orang meninggal dan 146 orang lainnya luka-luka.”

“Saya turut menjadi salah satu korban kekerasan dan abang sepupu saya menjadi korban penghilangan paksa,"

“Tragedi ini menyebabkan saya koma selama tiga hari dan dirawat di rumah sakit selama sembilan hari,"

“Kasus ini belum berakhir karena belum ada penyelesaian,”

“Perdamaian memang sudah tercipta, tapi keadilan belum."

“Semoga pengadilan HAM ad hoc bisa diadakan dan pemerintah tidak menutup mata."

“Semoga generasi saat ini tidak melupakan masa lalu agar tindakan kekerasan tidak terjadi lagi."

NETFLIX

WATOHLIST

Mirrot, mirror on the wall Is this not the most perfect kingdom of them all?

SHREK(2001)

Line di atas merupakan milik Lord Farquaad, pemimpin Kerajaan Duloc dan merupakan antagonis utama dalam film animasi Shrek. Untuk memiliki kerajaan yang "sempurna" menurut pandangannya, Lord Farquaad membasmi seluruh makhluk dongeng (fairy tale)jkarena menurutnya mereka adalah "sampah masyarakat" yang merusak tatanan kerajaannya

. Keadaan ini memaksa para makhluk dongeng yang masih selamat untuk mencari perlindungan di rawa-rawa milik Shrek. Untuk mendapat informasi mengenai lokasi rawa-rawa tersebut, Lord Farquaad melakukan penyiksaan terhadap Gingerbread Man, makhluk dongeng yang berhasil ia tangkap. Kejadian yang menimpa para makhluk dongeng ini masih banyak kita temui di dunia nyata, dimana masih banyak kelompok masyarakat yang mendapat perlakuan diskriminatif, bahkan sampai dianiaya dan dipaksa keluar dari tanah tempat mereka lahir karena identitas mereka yang berbeda dari masyarakat sekitarnya, baik dalam hal suku,ras, agama, maupun warna kulit sebagai bagian dari hasil pemerintahan yang opresif.

Spotlight merupakan film mengenai kisah nyata, yang didasarkan pada tim jurnalis "Spotlight" yang melakukan investigasi terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh para pendeta Katolik di daerah Boston, Amerika Serikat. Film ini menunjukkan bahwa kasus-kasus tersebut terjadi secara sistemik dan meluas, dan bagaimana pihak gereja juga pemerintah menanggapi isu tersebut.

Film ini meningkatkan kesadaran mengenai kasus-kasus pelecehan seksual oleh pihak-pihak institusi gereja yang juga beberapa kali diberitakan terjadi di Indonesia. Walaupun kasus yang tersorot di film ini berhasil ditangani dengan baik, namun perlu diingat bahwa kasus serupa masih banyak terjadi di berbagai belahan dunia lainnya, dan memerlukan kerja sama antara masyarakat serta pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan melakukan penanganan dengan tepat.

Princess Mononoke merupakan film anime fantasi dari Studio Ghibli yang mengisahkan tentang Ashitaka, seorang pangeran dari sebuah desa yang melakukan perjalanan untuk mencari tahu kenapa desanya diserang oleh makhluk jahat. Ashitaka kemudian menemukan kota tempat tinggal Lady Eboshi, dimana terdapat Lady Eboshi yang bertekad menebang hutan di sekitar tempat tinggalnya untuk menjadikannya bagian dari lahan kota industri. Hal ini membuat berbagai makhluk spiritual yang tinggal di hutan tersebut marah dan berubah menjadi makhluk jahat. Ashitaka pun bertemu dengan San (Princess Mononoke), seorang gadis yang telah lama tinggal dan dibesarkan oleh sekelompok serigala di hutan tersebut.

San yang terancam kehilangan tempat tinggalnya, berniat untuk membunuh Lady Eboshi dan menghentikan rencananya untuk merusak hutan tempat ia tinggal. Film ini sarat dengan konflik lingkungan serta karakter-karakter perempuan yang kuat dan pemberani, sebagaimana isu lingkungan serta gender merupakan bagian dari kepedulian penulis dan sutradara film Hayao Miyazaki. Hingga kini, pesan yang disampaikan masih begitu relevan, mengingat masih banyaknya lahan hutan yang dihabiskan untuk pembangunan kota industri. Hal ini sering kali (apabila tidak selalu) berakibat pada pengusiran paksa warga setempat, bahkan ketika lahan tempat mereka tinggal merupakan tempat yang sakral dan berkaitan erat dengan kepercayaan atau keyakinan mereka.

Merupakan series tentang kehidupan narapidana di penjara wanita. Series ini menunjukkan berbagai permasalahan yang ada dalam sistem penjara, seperti dinamika dan relasi kuasa antara sipir penjara dengan narapidana (terutama yang dalam hal ini adalah wanita), kekerasan dan pelecehan, kondisi kesehatan para narapidana yang sering tidak terpenuhi, serta penyelundupan narkoba.

Series ini juga memperlihatkan latar belakang penyebab para narapidana dipenjara yang menunjukkan permasalahan rasisme dan kelas dalam masyarakat, yang seringkali berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas kelompok tertentu. Dari series ini, kita dapat melihat berbagai permasalahan yang melingkupi sistem penjara, dan semakin mempertanyakan apakah sistem tersebut sudah berjalan dengan efektif dalam memperbaiki perilaku dan karakter para kriminal (atau korban tuduhan kriminal) yang dijebloskan ke dalam penjara.

© 2020

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

ww.kontras.org