Berita Vigitalisasi oleh Penggiat Bubai
PEREKONOMIAN
DITERBITKAN-OLEH: KEMENTERIAN KEMAKMURAN REPUBLIK INDONESIA
No.6 Tahun I 17 Juii 1948
SARI DARI PRAE-ADVIES R. SOETIJO tentang:
Balai propaganda pertanian dan Desa Baru.
Guna menerangkan tudjuan Balai Propaganda Pertanian dan Desa Baru oleh prae-adviseur terlebih dahulu dengan singkat dibitjarakan berturut-turut.
I. Tudjuan dan akibat politik Ekonomi Pemerintah Belanda;
dan mungkin dengan kepandaian jang lebih tinggi djuga. Jang demikian itu tidak sukar didjalankan kiranja, berhubung sedjak Negara kita Merdeka hasrat untuk menuntut peladjaran disekolah2 menengah dan perguruan Tinggi dari masjarakat tani mulai nampak dengan njata.
Djika dikatakan banjak sekali kader jang dibutuhkan, itu bukan mengandjurkan supaja pendidikan kader2 diselenggarakan sekali gus untuk semua desa jang membutuhkan dalam kabupaten. Pendidikan jang diberikan kepada orang terlalu banjak bersama2 umum nja tidak dapat mendalam, sehingga hasilnja kurang memuaskan. Oleh karenanja diusul~ kan, supaja dalam satu angkatan pendidikan diambilnja tidak lebih dari 40 orang tjalon kader. Djika untuk keperluan tersebut dapat disediakan asrama, nistjaja lebih pula hasil jang dapat diharap.
2. Alat-alat pendidikan.
Ini tergantung dari matjamnja pendidikan, jang akan diselenggarakan; dapat dibuat sederhana sekali, dapat dibuat sempurna, sehingga minta beaja jang luar biasa banjaknja.
Djuga didalam menjelenggarakan alat2 pendidikan kepada masjarakat tani didesa2 diharap, supaja desa jang berkepentingan turut merasa bertanggung djawab atas djelek dan baiknja hasil pendidikan.
Ruangan untuk berkumpul, untuk taman batjaan, untuk mengadakan consultatie, menjimpan bibit pilihan dan sebagainja — djika datang waktunja harus desa jang menje~ leggarakan, djika perlu dengan bantuan Pemerintah. Begitu pula kebun bibit, kambing bibit dan lembu pematjak.
Kebun tjonto dan kebun pertjobaanpun djika dianggap perlu baik diselenggarakan oleh desa jang berkepentingan, bersama2 dengan Djawatan Pemerintah jang bersang~ kutan.
II. Tudjuan dan pokok dasar Ekonomi Negara Republik Indonesia;
III. Tudjuan dan tjara bekerdja dari Djawatan Pertanian Rakjat;
IV. Pembangunan masjarakat desa; V. Tudjuan B. P. P. dan desa Baru.
I. Tudjuan dan akibat politik Ekonomi Pemerintah djadjahan.
Pada djaman V. O. C. terdapat kewa djiban kerdja pertjuma dan pemungutan hasil bumi dengan ditukar atau dibeli dengan harga murah jang tidak sepadan (,verplichte diensten en contingenten"). Tidak sadja aturan ini memadamkan initiatif petani, melainkan banjak djuga petani2 meninggalkan desanja untuk pindah kelain
Selain dari itu banjak pula alat2 pendidi~ kan, jang sukar atau tidak mungkin diusahakan oleh desa2, atau daerah2 jang ketjil, mi~ salnja: alat2 pendidikan dengan radio, dengan bioskoop tentoonstelling dan lain2, begitu djuga pengarangan buku2 peladjaran dan batjaan, madjallah2 dan lain2 siaran. Alat2 ini hendaknja diusahakan oleh pusat di Karesidenan, Propinsi atau Negeri. Demikian alat2 pendidikan dapat disempurnakan, sedang te~ naga dan beaja dapat dihemat. Djika dalam pusat itu sungguh2 ada kerdja sama jang erat antara rupa2 Djawatan dan badan2 maupun ahli2 lainnja, nistjaja pendidikan masjarakat tani akan mendjadi sempurna, sehingga hasilnjapun bagus djuga,
3. Beaja pendidikan.
Terang bahwa beaja jang diperlukan untuk pendidikan masjarakat tani akan besar djumlahnja. Di Amerika, Eropah, Hindia, Djepang, Birma d.1.1. pendidikan masjarakat setjara tersebut sebagian besar dibeajai oleh penduduk sendiri, karena mereka mengerti bahwa pendidikan membawa bahagia dan kemakmuran.
Mudah-mudahan rakjat di Indonesiapun dapat diinsjafkan, bahwa pendidikan masjarakat tani adalah suatu kepentingan nasional, jang tidak melulu mendjadi kewadjiban Pemerintah sadja.
Achirulkalam diperingatkan dengan keras, bahwa masjarakat tani sudah menunggununggu didikan, jang didjandjikan oleh U.U, D. Negara kita.
tempat, karena tidak tahan tekanan jang dideritanja.
Peraturan V. O. C. tersebut oleh Raffles dalam theori dihapuskan dan oleh Van den Bosch diganti dengan Cultuurstelsel" jang tidak perlu diuraikan lebih landjut karena tjukup dikenal. Akibat daripada kerdja paksa ini, jalah bahwa petani kehilangan kemerdekaannja terbadap tanahnja, kemauan untuk bekerdja padam, para petani djuga kehilangan kepertjajaan terhadap diri sendiri, lebih banjak lagi dari mereka jang meninggalkan desanja dan halaman pekarangannja untuk menghindarkan penderitaan jang amat berat itu. Akibat lain jalah bahwa struktur desa, jangmula2 agak demokratis itu mendjadi rusak sama sekali.
Belanda sendiri mengaku buruknja ,Cultuurstelsel" dengan menamakannja halaman hitam" dalam sedjarahnja, meskipun ia menerangkan bahwa bukan stelselnja jang buruk, melainkan jang mendjalankan, jaitu terutama de knevelende inlandsche hoofden"(pemimpin2 inlanderjangcorrupt).
Bagaimanapun djuga reaksi di negeri Belanda sendiri, berakibat merobah politik agraria Pemerintah Hindia Belandadengan keluarnja Agrarische Wet 1870, jang memungkinkan orang partikelir mendapat tanah erfpacht untuk mendirikan perusahaan. Modal Asing, terutama modal Belanda mengalir ke Indonesia dan terutama modal jang dipergunakan untuk perusahaan pertanian jang sangat mentjampuriperekonomian desa (seperti mengenai urusan penjewaan tanah, pengairan, djenis tanaman berhubung dengan waktu penjerahan tanah kepada pabrik, urusan tenaga pekerdja, jang diambilnja dari masjarakat tani) menimbulkan pertanjaan2 antara modal jang bekerdja ditanah air kita dengan alat2 jang modern, technici jang pandai, tjara jang effektif dan rasionil terdorong oleh tjita2 laba sebesarbesarnja dengan tidak memperhatikan kesedjahteraan rakjat dan masjarakat tani jang mempunjai tjara dan pandangan hiduplain.
memberi kekajaan Negeri Belanda dan kaum modaluja, sedang rakjat Indonesia ditinggalkan miskin, supaja tenaga pekerdja jang dibutuhkan oleh perusahaan2 tadi tetap murah dan mudah didapatnja, sehingga keuntungan bagikaum modal Belandatetap besar.
Segala usaha pada djaman pendjadjahan Belanda, mulai dari V.O.C.-.Cultuurstelsel" sampai djaman Agrarische Wet 1870 mempunjai satu tjorak, jaitu tjorak drainage atau pengurasan. Hasil Indonesia berupa bahan2 export mengalir ke Negeri Belanda hingga berdjuta-djuta rupiah djumlahnja
,Lapar-politik" ini menimbulkan begitu kemelaratan hingga Madjelis Rendah Belanda merasa perlu mengadakan ,,Mindere Welvaart Commissie (th.1902).Akibat dari pada penjelidikan ini dan terdorong oleh kepentingan sendiri karena pada waktu itu djuga mulai timbul gerakan nasional, timbullah aliran ,ethische politiek" dan tumbuhlah djawatan2 kemakmuran (.,welvaartdiensten") a.i. djuga Landbouw Voorlichtingsdienst.
Akan tetapi karena politiknja pemerintah djadjahan tidak berobah, djawatan2 tadi sebagai alatnja tidak dapat merobah keadaan sehingga pada tahun 1927 Dr. J.H. Boeke dalam madjallah ,Koloniale Studien"mengatakan bahwa polilik kemakmuran jang telah bertabun-tahun didjalankan tidak menambah kemakmuran bangsa Indonesia, sebaliknja jang tambab jalah padatnja penduduk, hal mana hanja menguntungkan kaum pengusaha asing (belanda), sehingga kalau politik ini tidak dirobah Rakjat Indonesia akan didorong semuanja untuk mendjadi kuli, jang dengan pekerdjaannja banja tjukup mendapat sekedar sepintjuk nasi.
II. Tudjuan dan pokok dasar ekonomi Negara Republik Indonesia,
Disini prae-adviseur hanja mensitir pokok2 dari prae-advies lain jaitu:
,Dasar politik perekonomian Indonesia jalah memenuhi keperluan hidup rakjat seluruhnja, supaja rakjat Indonesia mendjadi rakjat jang makmur, djasmani dan rohani. Tenaga produksi masjarakat harus diatur dengan sebaik-baiknja untuk mengbasilkan barang2 keperluan hidup rakjat itu. Apa jang ta' dapat dibasilkan sendiri, harus didatangkan dari luar negeri. Djadi import adalahsambungan jang tidak dari pada produksi nasional. Baru sesudah itu datang export untuk membajar import itu.
Bukanlah export-ekonomi" jang harus diutamakan seperti politik perekonomian Hindia Belanda dahulu,melainkan: menimbulkan tenaga pembeli rakjat jang sebesarbesarnja".
Teranglah perbedaan besar dari pada tudjuan dan pokok dasar ékonomi Hindia Belanda dan dari Negara Republik Indonesia.
III. Tudjuan dan tjara bekerdja dja watan Pertanian Rakjat.
Karena perbedaan tudjuan dan pokok dasar ekonomi dari Hindia Belanda dan dari Negara Republik Indonesia dengan sendirinja sebagaialatnja pemerintahan masing-masing L.V.D. dan Djawatan Pertanian Rakjat mempunjai tudjuan dan tjara bekerdja berlainan.
1. titik berat dari pada pekerdjaan diletakkan oleh: L.V.D. kepadaperusahaan orang tani, dan lebih memperhatikan tehnik.
D.P.R. kepada orang taninja, lebih memperhatikan djiwa tani, orang tani sebagai anggauta masjarakat.
2. Penerangan:
L.V.D. bersifat perseorangan (individueel) dan umumnja bersikap dingin terhadap organisasi Rakjat, organisasi jg. berbau politik ditolaknja;
D.P.R. bersifat massaal, oleh karena jang akan diperbaiki masjarakat jang berdasar gotong-rojong, menghidupkan ,orgaanvorming" untuk bekerdjabersama sebagai sjarat mutlak, turut menjusun masjarakat jang hidup dan beridiologi menurut tjita-tjita Negara.
IV. Pembangunan masjarakat desa.
Telah digambarkan apa akibat dari pada lapar-politik" jang didjalankan oleh Belanda. Oleh Djepang politik ini diganti dengan bajonet-politik". Dengan sendirinja Pemerintah kita jang berdasar Pantja-Sila tidak dapat mempergunakan kedua politik tersebut. Kita harus membangun Negara kita kembali dan dalam pembangunan ini diambilnja desa sebagaipokok pangkalan,karena desa di Indonesia merupakan suatu kesatuan kuat tumbuh dari sedjarah, dan masih sangat mempengaruhi sepak terdjang dan tjara hidup Rakjat tani, walaupun lebib kurang dari dulu.
Desa iniperlu diperbaharui, tidak rumahrumahnja atau pagarnja, melainkan djiwa
orang2nja, sehingga didalam desa tumbub, lah djiwa baru jang bidup, jang dynamisjang selalu mengikuti perubahan djaman sehingga desa dapat disebut .,old but over ,new".
V. Tudjuan B.P.P. dan desa Baru.
Apa jang diuraikan sebagai tudjuan B. P.P. dan Desa Baru dalam konperensi Djawatan Pertanian di Madiun bagian besar telah dimuat di Berita Perekonomian" No. 3- 4 dalam karangan: Pendjelasan. tentang B.P.P. dan Desa Baru oleh Sdr. Soetijo djuga.
Tinggallah kesimpulannja prae-adviseur jang dibawah ini dimuat dengan lengkapnja
Kesimpulan:
Politiek Export-Ekonomi Pemerintah Belanda ig. mengabaikan kepentingan Rakjat jang dimulai dengan V.O.C. disusuloleh Cultuur-stelsel kemudian dilandjutkan dengan perusahaan kapital asing setjara besarbesaran dengan alat jang modern (hoogkapitalisme) mengakibatkan terdesaknja kaum tanidan menghalang berkembangnja initiatief orang tani jang merupakan masjarakat agraria, kedjurusan buruh dan petaniketjil jang tidak mempunjai bubungan dengan luar negeri.
Tudjuan Ekonomi Pemerintah Negara Republik Indonesia memutar haluan diatas 180% dan mementingkan kebutuhan Rakjat sebagai pedoman. Hal inimenghendakiperobahan masjarakat jang radicaal jang harus dibangun dulu. Dalam mengadakan perobahan dan menjelenggarakan pembangunan Negara, Rakjat barus dididik dan dibimbing. Dalam pendidikan ini initiatief dan autoactiviteitnja harus dihidupkan. Dalam menjelenggarakan pendidikan Rakjat ini Djawatan Pertanian Rakjat dari Kementerian Kemakmuran turut mengambil bagian mendidik kaum taninja dengan desa sebagai dasar Negara Republik Indonesia sebagai pokok pangkal permulaan (startingspoint). D.P.R. berkejakinan bahwa pembangunan Negara harus dilakukan dengan merobah djiwa masjarakat desa. Dan oleh karena itu Djawatan Pertanian Rakjat mengambil initiatief menjelenggarakan B.P.P.sebagai tpaus cultuur masjarakat desa.