Baca PDF (OCR): Kwitangologi 1

KontraS Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan The Commission for the Disappeared and Victims of Violence erban ng imbakan nE Koban Rerasuha Misterias Mei 199190an Kerban Patistipa Talanaa KWITANGOLOGI! Korban Peristiwa alangsari 108o Korban Peristiwa Tanjung Priok1984

KWITANGOLOGI!

KONTRAS

Dua puluh satu tahun yang lalu, Keluarga korban penghilangan paksa. aktivis, dan mahasiswa serta situasi sosial politik memintaku untuk menjadi satu gugus Tugas yang Konkret dalam menuntut tanggung jawab negara dalam menuntaskan Kasus -Kasus pelanggaran HAm masa lalu. Paradoks politik dari rezim yang sia-sia hendak mempertahankan Kekuasaannya, krisis legitimasi, serta perlawanan Tak Kenal lelah dari gerakan mahasiswa, Telah mentransformasi Kerja Kerjaku untuk menjadi garda depan dalam menghadapi otoritarianisme rezim Socharto yang membudaya hingga hari ini.

Seiring dengan berkembangnya zaman, sifat-sifat orde barn setelah 21 Tahun reformasi pun tidak malu-malu menunjukkan Kelakuannya yang menghasilkan Konflik horizontal, Kontinnitas pelanggaran HAm. dan praktik - praktik impunitas. Situasi global dan Kepemimpinan politik yang lemah mendorong arus populisme ke arah yang semata-mata menguntungkan Kelompok Kekuasaan sahaja.

Aku mulai menyesuaikan diriku dengan Kondisi yang mengancam Keberlangsungan demokrasi. Aku melihat bahwa persoalan yang pernah Terjadi pada prareformasi Kini berulang, malah cenderung lebih Kompleks. Aku sadar bahwa B2 Tahun Kepemimpinan orde barn melekatkan kultur otoritarian dalam bentuk militerisme dan budaya Kekerasan. Salah satu bukti dari melekatuya kultur orde baru dapat Terlihat dari upaya mengembalikan TNI ke jabatan sipil yang mana bertentangan dengan Kehendak reformasi

Di usiaku yang sudah tídak remaja lagi, aku sadar bahwa Tantangan dalam mempertahankan Khittah demokrasi dan menjalankan amanat reformasi akan menerima tantangan yang lebih sulit. Tapi, aku sadar Kalan tantangan itu dapat kita lalui bersama jika kita lengan kita saling merangkul untuk meminta Tanggung jawab negara dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia.

Aku merasa tak patut untuk merayakan hari ulang tahunku ketika ibu-ibu masih berdiri di depan istana, ibu-ibu bercaping menerima intimidasi dalam upaya penyelamatan lingkungan, serta Kelompok- Kelompok rentan lain yang mudah sekali mendapat ancaman, teror. bahkan kehilangan nyawa. Tanpa mengurangi rasa hormatku Terhadap mereka yang berjuang menuntut Keadilan, aku Kirimkan doa-doa tulus semoga selalu diberikan kekuatan dan Keteguhan hati pada mereka yang berjuang di jalannya, pada mereka yang tak lelah menuntut hakuya. Semoga panjang umur perlawanan!

Jakarta, 20 Maret 2019

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

Daftarin Isi Pengantar Halaman ini KontraS XXI Rubrik

1. Pemilu: Gak Boleh Malu - Malu Bayang - Bayang Purnawirawan Menye - Menye Kampanye Dwifungsi atau Disfungsi? Gak Milih, Gak Masalah.

2. Masa Lalu Janganlah Berlalu Permohonan Maaf pada Pocong Playlist "Mandek" Is On Repeat

3. Pelanggaran HAM dalam Angka

4. Bicara HAM Ariel Heryanto Sarasdewi

5. Tempat Hiburan Lima Lagu Protes Puisi Melihat Bintang

6. Kumpulan Ucapan Calon Presiden

Wara - wiri KontraS selama 20-an tahun dalam mendorong penegakan hak asasi manusia bisa dibilang seru juga. Banyak hal kita temukan, baik peristiwa pelanggaran HAM maupun momentum lainnya membekas dalam ingatan yang mana tiap tahunnya KontraS selalu mengingatkan pemerintah untuk tidak melakukan kesalahan yang sama berulang - ulang.

Secara kelembagaan, kita punya misi sederhana yakni advokatif dan edukatif. Tapi, misi sederhana itu ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. kita liat aja ibu - ibu berpayung hitam yang berdiri sudah lebih dari 500 kali di depan istana juga tidak kunjung mendapatkan jawaban mengenai pelanggaran HAM berat masa lalu, Belum lagi, kasus - kasus pada era pascareformasi yang sebetulnya memiliki pola sama dengan masa orde baru. Padahal, reformasi menjadi titik balik dari rezim militeristik yang melanda Indonesia

Bayang - bayang itu masih kita alami ampe ni hari. Ternyata perlu waktu yang panjang banget buat ngilangin budaya kekerasan. Waktu bergerak, hal berubah, tapi kita menemukan masalah yang itu - itu aja. Kita mendata dari tahun 2014 - 2018, setidaknya terjadi peristiwa pelanggaran kebebasan beribadah, berkeyakinan, dan beragama sebanyak 488 peristiwa, pelanggaran kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat 926 kasus, 870 orang menjadi korban penyiksaan oleh aparat negara, dan serangkaian kasus lainnya. Oleh karena itu, KontraS mengambil peran edukatif yang diharapkan dapat menjadi pegangan bagi masyarakat untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai landasan hidup dan cara pikir dalam melihat situasi yang terjadi di Indonesia.

GLADIATIOR 8 XRAL 6 9 SPAATACUS 29 30

Dengan edisi pertama Zine ini, kita bakal ngebahas isu - isu hak asasi manusia yang berangkat dengan peristiwa - peristiwa sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. kita percaya bahwa yang terpampang di media mainstream (televisi, koran) ternyata hanyalah smoke screen dari persoalan – persoalan yang terjadi. Melalui Zine, KontraS merangkum peristiwa dan fenomena hak asasi manusia yang terjadi beberapa bulan belakangan dan dibahas dengan bahasa yang tidak kaku, sekaligus upaya kita untuk sedekat mungkin dengan pembaca pemula dan kalangan

pemuda

Baiklah. Menjelang kontestasi pemilu, publik disuguhi tontonan yang sama sekali tak mendidik, genderuwo sampai sontoloyo, berebut alim, dan lain – lain. namun, kita tak juga resah dengan siapa sebetulnya pemain belakang dari kedua capres. Ada jenderal, ada pengusaha, sampe pejabat publik yang andil dalam kampanye yang amburadul ini. apakah keputusan yang bersifat publik juga disebabkan karena horoskop dari pejabat? Selebihnya bisa kalian dapat dari lembar – lembar yang tersedia di zine ini. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat membaca.

SOWAN

BAYANG -BAYANG

Secara-normatif, emang bener cuma ada dua calon presiden yang ikut kontestasi pilpres 2019. Tapi, dibalik kedua belah pasangan calon tersebut bersemayam para punawirawan jenderal yáng bisa jadi memberikan komando pada calon yang maju.,Keberadaan para purnawirawan ini terllhat lumrah, namun sejatinya hal ini gak wajar. Barisan militer dibalik calon presiden sih emang udah lama ada, Barangkali dari semenjak adanya pemilu. Pilpres 2014 pun-begitu sampai dikasih nama tersendiri untuk memenangkan salah satu calon presiden. Nah, tapi kagak bisa begitu.

Kita melihat bahwa adanya purnawirawan jenderal bisa melakukan kerja-kerja penguatan jaringan prajurit, memobilisasi prajurit, dan memproduksi isu serta kontra-intelijen. Aturan yang begini ini nih kudu kita telisik sebenernye ade ape sih? kita kagak pungkiri deh kalo purnawirawan jadi timses juga karena permintaan salah satu calon presiden, lah kalo keberadaan mereka berpotensi melemahkan supremasi sipil, mosok kite diem aje? Emang sebetulnya-ngapain mereka?

Sejatinya nih ya namanya juga timses, kerjaannya ya dagang. Dagang program, dagang keyakinan, dan dagang dagang isu lainnya buat narik suara pemilih supaya ngebeli dagangánnya.,Tapi, yang namanya dagang kan ya semua dibagus-bagusin, duren tanpa duri, semangka tanpa biji, sampe kedondong kagak asem juga ditawarkan ke para pembeli. Kalo udah dikelompokin jadi satu kelompok sendiri yang mana "pedagang"-nya adalah purnawirawan,berarti kan segmen pembelinya kagak jauh - jauh dari latar belakang pedagang. Purnawirawan kan selama di barak punya gerbong - gerbong yang mana kalo satu maju, maju semua. Solidaritasnya kuat sampai pengsiun: Kayak yang udah kita jelasin di atas deh tuh, bisa jadi kan pumawirawan ini ngelakuin hal - hal yang dilakukannya pas masa dinas dulu, koordinasi sama prajurit - prajuritnya, ngumpulin masa, dan lain - lain. Ya kita sih berdoa aja supaya nggak kejadian.

Pilpres 2019 ini KontraS menemukan setidaknya total ada 40-an purnawirawan TNl yang berada dibalik kedua calon presiden. Dari kubu 01, pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin terdapat 27 purnawirawan TNI, sementara dari kubu 02, pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno terdapat 14 purnawirawan TNI. tidak sedikit dari sejumlah purnawirawan inirom terlibat kasus pelanggaran HAM masa lalu. Di sinilah bahanya. Masuknya Wiranto ke kabinet bisa jadi berawal dari purnawirawan yang berada dibalik salah satu calon.

PURNAWIRAWAN

Keberadaan para pembisik di belakang masingmasing calon presiden secara tidak langsung menunjukkan bahwa tidak ada keseriusan dari calon presiden untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Hal inilah yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang menempatkan Wiranto di kabinetnya dan menaruhnya di kementerian yang memiliki mandat untuk mendorong penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, Kemenkopolhukam, Semenjak ditempatkanya Wiranto pada posisi tersebut, KontraS sih yakin kalo presiden ngomong penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu tidak lain tidak bukan adalah lips service semata.

Dalam Nawacita sih ditulisin kalo pemerintahan Joko Widodo berkomitmen untuk menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti: Kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talangsari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965. Ya tapi mana mungkin juga di satu sisi terduga pelaku pada kasus - kasus tersebut justru yang jadi pembisik - pembisik semenjak statusnya masih calon presiden.

Penculikan Aktivis, Prabowo: Saya Tidak Ngumpet http://bit.ly/2CBYT3y

Di kubu yang lain, Prabowo Subianto pernah mengakui bahwa ia sempat menculik--meskipun dia bilang dibalikin lagi--pada saat peristiwa Mei 98. Atas kasus tersebut. Dewan Kehormatan Perwira yang saat itu dipimpin oleh

Subagyo Hadi Siswoyo memutuskan untuk memberhentikan Prabowo Subianto. Namun, kini kita tahu bahwa SBY (Partai Demokrat) tengah berkoalisi untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden.

anggota DKP juga

Pada tahun politik ini, keterlibatan punawiran TNI di dalam tim dua kandidat calon Presiden baik secara formal maupun informal perlu diwaspadai. Untuk memastikan para purnawiran TNI tidak menggunakan senioritas-nya dan kultur esprit de corps untuk mengarahkan suara dan dukungan TNI untuk kandidat calon Presiden yang tengah berkontestasi. Dalam hal ini institusi TNI juga harus menunjukan sikap dan tindakan yang netral dan independen di tahun politik ini. Institusi TNI harus mampu profęsional dan independen agar kerja-kerja TNI tidak mengarah atau diarahkan pada upaya mendukung elektabilitas petahana (pemerintah) maupun kandidat calon presiden yang menantangnya. Dalam hal ini profesionalisme dan independensi TNI akan sangat diuji.

Purnawirawan yang berada di belakang calon2 presiden itu kini mungkin sedang menyusun agenda - agenda yang tinggal menunggu waktu pengumuman saja. Keberadaan mereka tak bisa menyuarakan persoalan hukum dan sosial kemasyarakatan yang menjangkiti masyarakat kita. Sistem politik hari ini menyuguhkan kita hal - hal yang salah menjadi lumrah. Dinamika politik yang begitu cair demi meraih kursi kekuasaan menunjukkan bahwa politik hari ini sama sekali tidak menunjukkan urat malunya dihadapan publik. Elitelit politik berkoalisi, memperdagangkan kemiskinan, menyerukan harapan, sampai publik taklid bahwa masih ada utang yang harus ditunaikan.

Menye Menye

Ajang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden udah nyaris nyampe klimaks nih gengs. Ngeliat sisa masa kampanye yang tinggal sebulan lagi, mesin politik masing-masing kubu keliatannya mulai kalang kabut masang 'gigi lima' buat gaet suara nih. Kalau si kubu Jokowi-Ma'ruf, salah satu strategi yang keliatannya dipake tuh macem deklarasi-deklarasi oleh kepala daerah pendukungnya secara publik, tentunya dengan impian bahwa di pemilih - pemilih kepala daerah entar jadi ikutan ngedukung doi di Pilpres 2019. Akhir-akhir ini, Jokowi-Ma'ruf juga keliatannya gencer ngegaet Pemuda Pancasila -- organisasi kemasyarakatan yang seragamnya loreng oranye itu loh bro -- buat deklarasi dukungan macem yang tadi juga.

Iya sih, emang banyak banget peraturan yang ada kayak UU Pemilu, UU Pemerintahan Daerah, dan peraturan KPU tentang Kampanye yang ngasih ruang buat kepala daerah untuk turut serta di kegiatan kampanye. Cuman ya, tetep harus ada batesnya dong, bates-bates yang mau secara hukum atau pun etika harus dibikin pedoman juga ga sih? Kepala daerah sebagai penyelenggara Pemda, jelas tanggung jawabnya ya untuk ngasih pelayanan ke semua masyarakat daerahnya, bukan Capres pilihan ataupun partai pengusung mereka.

Nah, kalo udah gitu, segala bentuk kebijakan kek apa aja dan arah pembangunan harus diutamakan hanya demi kepentingan umum masyarakat daerah sono. Salah satu hal yang dikhawatirkan juncto ditakutkan dari keberpihakan kepala daerah adalah doi bisa aja make wewenangnya sebagai pejabat negara buat bikin kebijakan dan pembangunan (dibiayain uang pajak nih guys) demi nguntungin salah satu Paslon dalam Pilpres. Selain itu, keberpihakan kepala daerah ke salah satu calon dalam Pilpres, walaupun atasnamain dirinya sendokir, juga bisa ngaruh parah ke perihal trust nya masyarakat sama Pemda-nya mereka. Jadi trust issues deh kalo katanya abang Drake hihi.

Kampanye

Dalam pemantauan-nya KontraS, tercatat bahwa paling enggak ada 61 Kepala dan Wakil-nya yang ngedeklarasiin dukungan buat paslon Jokowi - Ma'ruf di Pilpres 2019. Tercatat juga ada 4 acara deklarasi yang masing-masing dilakukan oleh kepala daerah di Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 3 Oktober 2018, Riau pada tanggal 10 Oktober 2018, Sulawesi Selatan pada tanggal 24 November 2018, dan Jawa Tengah pada tanggal 26 Januari 2019. "Masih saya pantau" lah kalau katanya Kak Seto dalam banyak karya seni kontemporer yang sering kita sebut meme.

Keempat deklarasi ini pun, untuk yang katanya "atas nama pribadi", ternyata cukup rapih alias terorganisir dan ada banyak banget yang sama. Ketiganya berbentuk deklarasi dengan nandatanganin surat pernyataan sama ngajak kepala 1 daerah seprovinsi yang mulai dari Bupati, Walikota, sampai Gubernur. Pernyataan kepala daerah yang terlibat pas ditanyain sama Bawaslu pun enggak punya template yang terdiri atas "saya berhak kampanye", "atas nama pribadi", sampai "Kami mendukung bukan Jokowi sebagai capres melainkan sebagai Presiden RI saat ini". Yang dinyatakan H-beberapa bulan sebelum pemungutan suara dan dalam kondisi masyarakat yang kepecah-pecah akibat Pemilu. Pernyataan-pernyataan kek gini pun langsung di support sama pernyataan Mendagri bahwa kepala daerah boleh-boleh aja nimbrung kampanye.

Keempat deklarasi juga dilakukan gak ngelepasin embel-embel jabatan negara kayak Gubernur, Bupati, dan Walikota, walau pas lakuin gapake embel-embel, jabatan itu pun secara etika masih pelanggaran uga, si. Dalam setiap deklarasi, para pejabat negara ini nandatanganin surat keterangan bahwa mereka nyupport Paslon Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019.

Kayak yang udah dijelasin sebelumnya, tindakan kek gini ngelanggar etika selaku pejabat negara yang harusnya mengedepankan dan mengutamakan kepentingan daerahnya dibandingkan mendongkrak elektabilitas Paslon Capres.

Pokoknya, buat temen-temen yang males baca dan buru-buru loncat ke paragraf terakhir ni tulisan, kami nyimpulin bahwa para pejabat daerah lebih produktif waktunya digunakan untuk menggunakan aspirasi masyarakatnya ketimbang menyemenye ikut kampanye

Dwifungsi atáu Disfungsi?

Apa itu #dwifungsiTNI?

Kenen pada zaman Orde Baru ada doktrinasi dari pemerintahan Soeharto yang disebut Dwifungsi ABRI. Dalam dwifungsi itu, ABRI diwajibkan menjaga pertahanan keamanan Negara dan diperkenankan memegang kekuasaan untuk mengatur Negara dalam pemerintahan. Di sinilah munculnya banyak kekisruhan dan kekerasan. Kenapa? Pada masa itu, banyak kursi pemerintahan yang diduduki oleh TNl seperti walikota, bupati, gubernur, menteri, petinggi partai bahkan duta besar. Hal ini memungkinkan ABRI untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam pengambilan kebijakan Negara. Pun kecenderungan mereka bertindak represif dan otoriter sangat besar mengingat posisi untuk mempertahankan kekuasaan yang besar. Jadi praktik-praktik penyalahgunaaan kekuasaan seperti pola-pola kekerasan dan korupsi sangat tinggi.

Apa itu militerisme? Ada hubungannyakah engan #dwifungsiTNI?

Kalau mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, militerisme adalah paham yang berdasar pada kekuatan militer sebagal pendukung utama kekuasaan, pemerintahan yang dikuasai oleh golongan militer. Apakah ada hubungannya dengan dwifungsi ABRI pada masa itu? Tentu saja. Dengan adanya banyak kursi di pemerintahan untuk anggota TNI maka bisa

Penculikan dan penghilangan secara paksa tahun 1997 - 1998

Peristiwa ini terjadi tidak terlepas dari konteks politik peristiwa 27 Juli, yakni menjelang Pemilihan Umum 1997 dan Sidang Umum MPR 1998. Pada masa itu wacana pergantian Soeharto kerap disuarakan. Setidaknya 23 aktivis pro demokrasi dan masyarakat yang dianggap akan bergerak melakukan penurunan Soeharto menjadi korban penculikan dan penghilangan paksa. Komando Pasukan Khusus, (Kopassus) disebut menjadi eksekutor lapangan, dengan nama operasi "Tim Mawar". Sebanyak 9 orang dikembalikan, 1 orang meninggal dunia dan 13 orang masih hilang ("Laporan Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Penghilangan Paksa", 2006).

Penculikan dan pembumuhan aktivis buruh Marsinah tahun 1093

PETRUS

Marsinah yang adalah aktivis buruh di PT Catur Surya Porong, Sidoarjo Jawa Timur diculik dan ditemukan jasadnya 3 hari setelah menghilang dengan kondisi tubuh penuh luka pada tanggal 8 Mei 1993.

"Hukuman mati" terhadap residivis, bromocorah, gali, preman tanpa melalui pengadilan ini dikenal sebagai "penembakan misterius" yang terjadi sepanjang 1981-1985. Dugaan bahwa ini merupakan kebijakan Orde Baru dinilai Kontras terlihat jelas dalam pidato rutin kenegaraan Soeharto selaku presiden kala itu pada Agustus 1981. Soeharto mengungkapkan bahwa pelaku kriminal harus dihukum dengan cara yang sama saat ia memperlakukan korbannya. Operasi tersebut juga bagian dari shocktherapy, sebagaimana diakui Soeharto dalam otobiografinya, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya.

3. Apa dampak dari adanya #dwifungsiABRI? #DwifungsiABRI (pascaORBA):

Peristiwa DOM (Daerah Operasi Militer) di Aceh 1989-1998

Operasi militer ini telah melahirkan penderitaan yang berkepanjangan bagi masyarakat Aceh, khususnya perempuan dan anak-anak. Berdasarkan hasil investigasi Komnas HAM, dalam kurun waktu sepuluh tahun berlangsungnya operasi militer telah menyebabkan sedikitnya 781 orang tewas, 163 orang hilang, 368 orang mengalami penyiksaan/penganiayaan dan 102 perempuan mengalami pemerkosaan.

Peristiwa DOM di Papua 1963 - 2003

Pemberlakuan ini dimaksudkan untuk mematahkan perlawanan Organisasi Papua Merdeka (OPM): Kebijakan ini mengakibatkan terjadinya berbagal peristiwa seperti Teminabun 1966-1967, sekitar 500 orang ditahan dan kemudian dinyatakan hilang, Peristiwa Kebar 1965 dengan 23 orang terbunuh, Peristiwa Manokwari 1965 dengan 64 orang dieksekusi mati, peristiwa Sentani dengan 20 orang menjadi korban penghilangan paksa, Enatorali 1969-1970, 634 orang terbunuh: Sementara Peristiwa Jayawijaya dan Wamena Barat, melalui Operasi Tumpas pada kurun waktu 1970-1985 Pengkajian Pelanggaran HAM Soeharto", Komnas HAM, 2003).

Peristiwa Kerusuhan 1315 Mei 1998

Peristiwa 13-15 Mei 1998 merupakan rangkaian dari kekerasan yang terjadi dalam peristiwa Trisakti, penculikan dan penghilangan paksa. Ketidakberdayaan pemerintahan Soeharto mengendalikan tuntutan mahasiswa dan masyarakat, direspons dengan sebuah "pembiaran" kekerasan dan kerusuhan pada 13-15 Mei 1998. Dalam peristiwa ini terjadi pembunuhan, penganiayaan, perusakan, pembakaran, penjarahan, penghilangan paksa, perkosaan, serta penyerangan terhadap etnis tertentu.

Peristiwa Trisakti Semanggi 1998

Peristiwa Trisakti 1998, terjadi pada 12 Mei 1998. Saat itu aktivis dan mahasiswa pro demokrasi mendorong reformasi total dan turunnya Soeharto dari jabatannya karena krisis ekonomi dan maraknya korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Tindakan represif penguasa melalui ABRI menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka. Empat orang mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak peluru aparat keamanan.

Peristiwa 66

Soeharto dalam tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan di Pulau Buru bertindak sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban yang disingkat Pangkoops Pemulihan Kamtib. Melalui keputusan Presiden Nomor 179/KOTI/65, secara resmi berdiri Komando Operasi Pemulihan Kemanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB). Sebagai Panglima Kopkamtib, Soeharto diduga telah menyebabkan ribuan orang menjadi korban pembunuhan, penangkapan, penahanan massal dan pembuangan ke pulau Buru. ("Laporan Tim Pengkajian Pelanggaran HAM Soeharto", Komnas HAM 2003).

Peristiwa Tanjung Priuk 19841987

dalam Peristiwa Tanjung Priok 1984, sekitar lebih 24 orang meninggal, 36 terluka berat, 19 luka ringan. ("Laporan 5 Sub Tim Kajian, Tim Pengkajian Pelanggaran HAM Soeharto", Komnas HAM, 2003).

Peristiwa Penggusuran warga desa Kedung Ombo untuk pembangunan waduk tahun 1991

Di Kedung Ombo, petani yang membangkang untuk menyerahkan tanahnya, dicap sebagai PKI dengan cara diberi kode ET di KTP mereka, padahal mereka adalah petani yang sejak lama bersih dari identitas seperti itu. Luas Tanah : 5.898 hektar, penghuni 30 ribu jiwa yang ada di 37 desa, 7 kecamatan di Kabupaten Sragen, Boyolali dan Grobogan Jawa Tengah. Biaya pebangunan waduk sebesar Rp 560 miliar, diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 18 Mei 1991

Peristiwa Talangsari 1984 - 1987

Kebijakan represif yang dinilai Kontras diambil Soeharto terhadap kelompok-kelompok Islam yang dianggap ekstrem juga mengakibatkan meletusnya peristiwa Talangsari 1984-1987. Akibatnya, menghasilkan korban 130 orang meninggal, 77 orang mengalami pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, 53 orang terampas kemerdekaanya, 45 orang mengalami penyiksaan, dan 229 orang mengalami penganiayaan.("Laporan Ringkasan Tim ad hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Talangsari 1989", Komnas HAM, 2008).

Lebih jauh, KontraS juga telah melakukan pemantauan dan dokumentasi sepanjang bulan Maret hingga Desember 2017 terkait rentang hukuman yang diterima oleh setiap anggota TNI yang telah diadili melalui peradilan militer. Dari berbagai kasus yang mendapat vonis hukuman penjara di pengadilan militer, kami menilai bahwa hukuman yang diberikan oleh pengadilan militer relatif rendah. Berdasarkan temuan kami, kasus-kasus kekerasan mayoritas mendapat vonis bebas hingga maksimal dua tahun penjara, dan hanya dua kasus yang mendapat vonis lebih dari tiga tahun penjara. Sementara itu, kasus-kasus kesusilaan mendapat vonis bebas sampai satu tahun penjara, kasus-kasus kejahatan seksual mendapat vonis sepuluh bulan - sepuluh tahun penjara, dan kasus-kasus narkotika mendapat vonis yang beragam, mulai dari di bawah satu tahun sampai di atas lima tahun penjara. Rendahnya vonis yang diberikan dapat berpengaruh kepada dampak berupa efek jera baik yang diterima oleh pára pelaku maupun anggota TNI lainnya yang mungkin akan melakukan tindak pidana di masa depan. Dalam salah satu kasus yang kami dampingi, hakim bahkan menjadikan "uang damai" sebesar Rp. 50.000.000 yang diberikan oleh kesatuan terdakwa kepada keluarga korban sebagai salah satu dasar peringan pidana sehingga seolah-olah memberi kesan bahwa anggota TNI yang melakukan tindak kekerasan kepada warga sipil dapat "membayar" keluarga korban demi keringanan pidana. Memperbaiki sistem peradilan militer sebagai satu-satunya alat uji akuntabilitas yang justru kerap dijadikan dalih mangkirnya anggota TNI yang terlibat dalam sejumlah tindak pidana maupun pelanggaran HAM, sambil membuka ruang agar pelaku tindak pidana yang dilakukan anggota TNI dapat diadili di peradilan umum

Dengan segala bentuk kisah dwifungsi ABRI dan sekelumit rekam jejak kekerasan prajurit terhadap masyarakat, usulan mengembalikan TNI ke pemerintahan sama saja memundurkan peradaban.

Kita gak bisa maksain milih kalo emang kita rasa gak ada calon yang pas untuk dipilih. Misalnya calon presiden yang tersedia, nggak sesuai dengan representasi diri karena keduanya gaya rambutnya belah samping atau alasan ideologis yang membuat kita enggan untuk memilih, atau bahkan memilih dua-duanya. Gapapa. Itu sah - sah saja. Golput emang hadir karena sejumlah alasan di atas juga kok. Kehadiran golput sejak pemilu di jaman orde baru juga sudah mendapat nyinyiran. Oleh Ali Moertopo disebutnya "kentut," sedangkan baru - baru ini kelompok golput disebut "bodoh, benalu, atau psycho-freak.'

Di tengah hiruk pikuk supporter kedua calon, mau in real life ataupun di sosmed, ada nih munculnya kelompok lain yang cenderung gak ngedukung satupun paslon atau mitra koalisinya. Alasan mereka salah satunya adalah, karena gaada satupun dari paslon dan koalisinya yang bersih dari isu korupsi, perampasan ruang hidup rakyat, kasus hak asasi manusia, maupun aktor intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

GAK MILIH, GAK MASALAH

Pilihan untuk enggak memilih pun juga termasuk dari hak dalam demokrasi, sama aja dengan pilihan untuk memilih; dan semuanya punya kebebasan buat milih & jalanin. Kehadiran kelompok yang gak mihak kedua pasangan politisi itu harusnya diliat sebagai bentuk protes dong. Atau kalau enggak, ya dilihat sebagai bentuk penghukuman terhadap mekanisme buat nentuin capres-cawapres, karena penentuan ini dibuat oleh parpol yang relatif masih paling banyak diisi sama pertimbangan politik praktis dan alhasil nelantarin nilai-nilai penting kayak integritas individu. Lagian, terbatasnya pilihan calon-calon pemimpin enggak terjadi secara tiba tiba aja, tapi justru udah direncanain dan dibentuk sedemikian rupa. Misalnya,

1. Syarat dibuatnya partai yang dipaksain nasional, jadinya cuman partai-partai modal gede doang yang bisa ikut pemilu dan sistem politik kita nutup adanya partai lokal. Kecuali di Aceh ya, karena mereka punya Otonomi Khusus.

2. Dalam sistem partai modal besar itu, masih ada yang namanya sistem presidential threshold. Sistem ini tuh maksudnya adalah bahwa yang bisa dicalonkan sebagai presiden itu cuman yang didukung 20 persen dari jumlah kursi di DPR alias 25 persen suara nasional. Jadi walaupun ada parpol yang udah lolos verifikasi nasional dengan syarat yang berat dan ongkos mahal, dan udah punya kursi di DPR, tetep aja gak bisa seenaknya mencalonkan siapapun jadi Presiden Republik Indonesia. Syarat yang susah bener buat ngajuin capres kek gini pun alhasil maksa sesama partai modal gede untuk bergabung jadi kekuatan modal yang jauh lebih gede lagi biar bisa nyalonin orang jadi presiden.

3. Bau-bau oligarki para elit ini makin gak bisa diganggu gugat dengan ga adanya peluang buat ngajuin calon presiden yang independen. Padahal, masih dengan sistem NKRI yang sama, gubernur, bupati, atau walikota pun bisa bisa aja tuh nyalon jalur independen. Bikin heran kan.

4. Udah oligarkis banget, tertutup banget, sistem gini pun juga bikin para paslon yang sekarang sama-sama terjebak dalam politik identitas. Kerjaannya make atau mampang simbol-simbol agama tertentu, cuman karena rakyat yang ngeliat pada seneng dan jadinya ngasih support deh.

Jadi kan gini, pertama, udah jelas tidak ada pilihan lain (karena capres cawapres hanya dapat diusulkan parpol), kedua parpolnya cuman bisa dibuat kalau ada modal gode, ketiga akhir-akhirnya pilihan yang disediakan pun tetep sama-sama gak ngewakilin banyak aspirasi warga yang gamau ngelihat Indonesia penuh politisasl agamaTMasilnya gak horan dong kalau banyak temen - temen yang akhirnya liat bahwa kalau gak milih siapa slapa itu oke juga kok!

Lalu apa bener kalau gak milih gini, alias golput (golongan putih) itu ngelanggar hukum? Jawabannya adalah salah! karena sama sekali gak ada satu pun aturan hukum di negara ini yang dilanggar oleh pilihan tersebut. Nah jelas dong ya sekarang bahwa sikap golput itu hak politik warga negara sepenuhnya dan bukan pelanggaran hukum samsek!

Akhir kata, terlepas dari alasan untuk golput, kita mau ngingetin kalo golput ya gak porlu takut.

十

ING MILE DUP EA S ONG POG EGU

uar 0 Pula .0

Hidyah S3 73

b a

PERMOHONAN MAAF UNTUK POCONG

Teruntuk dearest pocong. Di mana pun kamu berada.

Pertáma-tama, kita ingin minta maaf sama kamu. Kita ingin minta maaf, mewakili dua pensiunan militer yakni Wiranto dan Kivlan Zen yang pada Februari 2019 Ialu sempat berseteru.

Mereka berseteru dengan cara yang tidak seru, karena dilakukan bukan di medan perang, melainkan di media. Maafkan Wiranto dan Kivlan Zen, ya, pocong. Mereka telah mengganggu kehidupan perpocongan yang damai.

Pocong, maaf, ya. Beberapa pekan lalu, Wiranto mengajak Kivlan Zen untuk melakukan sumpah atas nama kamu, yaitu sumpah pocong. Katanya, mereka ingin melepaskan diri dari tuduhan yang selama ini melekat kepadanya yakni tuduhan sebagai bagian dari kerusuhan yang terjadi tahun 1998 (kerusuhan Mei 1998).

Memang, harus diakui, sih, cong. Sumpah pocong masih hidup dalam keseharian rakyat Indonesia, jadi, mungkin Wiranto dan Kivlan Zen terinspirasi untuk ikutan menyelesaikan persoalan yang melilit mereka dengan menggunakan sumpah berembel-embel namamu.

Padahal, cong. Seperti yang kita tahu, sumpah pocong ya sumpah pocong. Sumpah pocong bukan termasuk sumpah pemutus karena tidak diatur dalam pelbagai aturan hukum. Ya, kan, cong?

Pocong, maaf lagi, ya.

Kita sadar bahwa kericuhan antara Wiranto dan Kivlan Zen soal sumpah pocong tidak based on consent kamu.

Lagian, peristiwa 1998 yang mereka ributkan itu jelas bukan peristiwa yang terjadi di dunia perpocongan melainkan sebuah peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di alam nyata. Bukan di alam gaib. Pelakunya adalah manusia, cong. Bukan kamu, atau teman-teman sejawatmu seperti mumi, kunti, atau genderuwo. Kita tahu itu, cong.

Kita pun ragu, cong. Di antara Wiranto dan Kivlan Zen, siapa sebenarnya yang lebih dekat denganmu? Karena .kita kan tahu, kalau mereka adalah mantan perwira TNI yang semestinya menempuh ranah hukum ketika punya persoalan. Bukan malah SKSD (Sok Kenal Sok Dekat) sama kamu.

Pocong, kita tahu kamu pasti paham. Keributan soal sumpah pocong antara Kivlan Zen dan-Wiranto adalah hal yang nonsense. Sebab, bila keduanya serjus ingin mengklarifikasi dan membuktikan bahwa dirinya tak terlibat peristiwa pelanggaran HAM berat tahun 1998, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan:

Pertama, Wiranto dan Kivlan Zen dapat menemui Jaksa Agung untuk memberikan keterangan serta kesaksian. Kedua, Wiranto dan Kivlan Zen dapat memberikan keterangan kepada Komnas HAM yang nantinya keterangan tersebut akan dikirimkan kepada Jaksa Agung

Nah nantinya, cong, Jaksa Agung juga dapat memanggil kedua tokoh tersebut untuk memberikan keterangan, supaya keadilan bagi korban dan hak atas kebenaran bagi publik bisa jadi kenyataan. Ini adalah peluang bagi Jaksa Agung untuk segera melakukan penyidikan dan mengusut. tuntas peristiwa yang terjadi pada Mei 1998.

By the way , cong. Aduh, maaf jadi panjang. Tapi, menurutmu di sini juga dibutuhkan peran Presiden RI nggak sih untuk segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pembentukan pengadilan HAM'ad hoc untuk menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM berat ini lewat jalur yang berkeadilan?

Sekaliiii lagi kita minta maaf, wahai pocong. Kelakuan Wiranto dan Kivlan Zen yang sama-sama mantan tentara itu tentu tidak berperikepocongan. Mereka kan bukan dukun atau pèmandi mayit yang mungkin ada di close circle kamu, cong. Eh tapi, mereka seenaknya aja minjem nama kamu buat main sumpah-sumpahan untuk persoalan yang juga enggak ada hubungannya sama pocong. Huft.

Maaf ya, cong. Kedua sosok di atas semestinya tahu bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara pocong. Jadi seharusnya, mereka jangan sembarang membawa-bawa pocong dalam persoalan yang justru kamu pun tak paham.

Sudah dulu ya, pocong. Tetap tenang di sana.

KOMENTAR KORBAN TENTANG NGALOR-NGIDUL SI POCONG

"Bagi saya, orang sekelas Wiranto tidak tepat menantang Sumpah Pocong pada Kivlan & Prabowo. Sikap tsb menunjukan sebuah kelemahan. Yang tepat Wiranto menantang buka kembali kasus tersebut berdasarkan hukum yg berlaku di Indonesia yg bisa membuktikan siapa yg terlibat dan bersalah dalam kasus 98. bu Uchikowati, Korban Peristiwa 65

"Sekarang ini banyak orang-orang penting seperti beliau sembarangan ngucap sumpah dan pada akhirnya biasa-biasa aja keadaan tetep gak berubah..... Ya itu semacam gertakan sambel doang......Pedes-pedes nagihin..... Bu Inur, Keluarga Korban Peristiwa Tanjung Priok 1984

"Menurut pendapat ibu gak usah sumpah pocong, akui aja kalau berdua terlibat kasus tragedi mei 98! ribet pake sumpah pocong segala!" Bu Sanu, Keluarga Korban Peristiwa Mei 98

"....Sumpah pocong yang digelindingkan oleh Menko Polhukam Wiranto bisa dijadikan bahan masukan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM Viranto menjadi sangat ke tingkat penyidik elok jika bersama-s owo dan Kivlan Zen datang ke Kejaksaan Agung untuk memberikan keterangan seputar tragedi 1998. Sumarsih, Keluarga Korban Semanggi l

"Bagi saya Lucu ya. Seorang Wiranto (Menko Polhukam) yang seharusnya mengerti dan paham UU melontarkan ucapan/tantangan untuk melakukan sumpah pooongdengan Kivlan zen maupun Prabowo, yang jelas jelas tidak di kenal dalam hukum di Indonesia maupun hukun di dunia Internasional...." Edi Arsadad, Keluarga Korban Talangsari 1989/PK2TL

Buffering fulfilling hisipromised duty grow 13:46/21:00 Tragedi Jakarta 1998 (Mei 1998)-Part1

Up next

AUTOPLAY

Tragedi Jakarta 1998 (Mei 1998) -Part 2 Nuruddin Hidayat 558K views

PANASI Debat Dua Jendral Soal Talkshow tvOne 765K views

Melawan Lupa - Benny Melawan Lupa Metro TV 271K views

Budiman Sudjatmiko And His Fight For Democracy In... Journeyman Pictures 483K views

Melawan Lupa-Keberanian Bernama Munir Melawan Lupa Metro TV 260K views

Para Tokoh Bicara Tragedl'98 FRONT TV 127K vlews

Pemberontakan PKI Madiun 1948

PLAYLIST“MANDEK"IS ON REPEAT

Apakah kisah cintamu mandek karena friendzone atau belum kunjung mendapat ridho orangtua? Jangan syedih, karena bukan cuma kamu yang mengalami kemandekan, namun sejumlah kasus berikut ini juga masih mengalami kemandekan sepanjangan 4 tahun pemerintahan Joko Widodo - JK ini, yakni:

1) Peristiwa 1965-1966; 2) Peristiwa Penembakan Misterius 1982 - 1985; 3) Peristiwa Tanjung Priok (1984); 4) Peristiwa Talangsari Lampung (1989); 5) Peristiwa Mei 1998; 6) Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998; 7) Peristiwa DOM Aceh dan Pasca DOM 1989 - 1998; 8) Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Il 1998-1999; 9) Peristiwa Wasior-Wamena.

Mandeknya penyelesaian kasus di atas dilandasi sama satu faktor aje, kemauan politik. Soalnye, permasalahan ini karena selalu terhambat dengan Kejaksaan Agung yang terus-terus balikin tuh berkas-berkas penyelidikan Komnas HAM. Udeh kayak main pingpong aje, yekan. Padahal nih ya, kalo misal Pak Jaksa Agung mau membuka pintu penyidikan, pasti udah kelar tuh kasus dari kapan tahun. Terakhir nih, Kejaksaan Agung nangkis lagi berkas penyelidikan Komnas HAM untuk kesekian kalinya pada tanggal 27 November 2018.

Gimana sih perjalanan proses hukum untuk kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat di atas, yuk simak di bawah, biar paham duduk perkaranye (kali aja bisa jadi bahan bikin utas di Twitter biar dikate SJW)

Kasus Peristiwa Pembantaian 1965/1966

Diukur dari tingkat kerumitannya, Peristiwa 1965-1966 merupakan kasus yang paling rumit. Upaya penuntasan kasus ini selalu terbentur dengan isu anti komunisme serta adanya penolakan dari kalangan masyarakat yang sudah terlanjur'terdoktrin'dengan gagasan-gagasan anti komunisme rezim orde baru. Komnas HAM telah membentuk Tim Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat terkait dengan peristiwa 1965/1966 pada 1 Juni 2008 hingga 30 April 2012 dan kesimpulannya, peristiwa 1965/1966 mengandung unsur pelanggaran HAM yang berat yakni kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity). Meski begitu, ketika berkas penyelidikan ini diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diselidiki lebih lanjut, Kejaksaan Agung menolak dengan alasan bukti formil dan materiil belum cukup memenuhi.

Thank you, next!

Harusnya ya, dengan medium penyelesaian kasus yang sudah ada, negara mendorong penuntasan kasus lewat jalur yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, dong. Tapi nyatanya? Muncul konsepsi Dewan Kerukunan Nasional (DKN) untuk menyelesaikan kasus lewat prosedur non-hukum yang tidak transparan dan akuntabel. Terus yang terakhir, ada Tim Terpadu Penanganan Pelanggaran HAM Berat. Mau tau dua-duanya siapa yang bikin? Ssst, yang bikin Pak Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Ioh. Iya, Pak Wiranto yang kerap kali wara-wiri dalam media sebagai terduga pelanggar HAM untuk kasus Timor-Timur, Kerusuhan Mei 1998, Penculikan/Penghilangan Paksa Aktivis Pro Demokrasi serta kasus Trisakti, Semanggi I dan II (TSS) 1998.

Tim Terpadu ini, di tanggal 20 Februari 2019 kemarin baru bikin langkah senyap-senyap untuk menyelesaikan kasus Talangsari loh. Namanya Deklarasi Damai Dugaan Pelanggaran HAM Berat Talangsari. Namanya Deklarasi Damai, tapi apa damai itu untuk korban atau untuk kedamaian terduga pelaku supaya gak dikejar-kejar sama aparat penegak hukum? Hmmm, sepertinya sih yang kedua ya. Kenapa gitu? Soalnya korban dan keluarga korban nggak diikutin dalam deklarasi damai ini. Parah kan? Parah dong. Penyelesaian pelanggaran HAM berat harus melihat korban sebagai pihak yang dipulihkan hak-haknya terlebih dahulu. Itu kenapa, Deklarasi Damai ini cacat secara moral karena dipakai untuk medium "cuci tangan" para terduga pelaku maupun cacat dalam aspek legal atawa hukumnya karena tidak transparan, akuntabel dan tidak ada landasan hukumnya.

Hal itu, yang akhirnya membuat korban dan keluarga korban peristiwa Talangsari merasa jengah dan melakukan serangkaian advokasi untuk mendesak nih deklarasi damai ini dibatalkan.

Hukuman Mati

Jumlah Vonis Hukuman Mati Berdasarkan Isu Periode Tahun 2015 - 2018 51 101 PembunuhanNarkotika

Data: KontraS, 2018

Pada periode 2015 -2018 KontraS mencatat terdapat 152 kasus pidana yang divonis mati oleh

lembaga peradilan di Indonesia, diantaranya terdapat 51 kasus pembunuhan dan 101 kasus narkotika. Pemerintahan Jokowi - JK sangat gencar dalam penerapan hukuman mati terutama dalam kasus narkotika. Di sisi lain, tingginya angka penerapan vonis mati tersebut dipengaruhi dengan sikap politik yang diberikan oleh pemerintah yang berkuasa pada saat itu, berdasarkan penelitian KontraS, angka pemberian vonis mati meningkat pada tahun 2016, di mana pada tahun tersebut pemerintah menabuh genderang perang terhadap narkoba, namun permasalahannya adalah pemberantasan narkotika tersebut hanya sampai di tingkat pengguna dan pengedar saja, tidak menyentuh ke akar permasalahan yang sesungguhnya yaitu mencapai bandar besarnya.

Penyiksaan

Praktik Penyiksaan 2014-2018 140 122 120 88 100 80 64 45 60 40 19 13 13 20 0 2014th 2015th 2016th 2017th 2018th PolisiTNISipir

Selama 4 tahun, kurang lebih 870 orang menjadi korban penyiksaan dengan rincian 752orang

luka-luka dan1tewas.KontraS menemukan celah terkait praktik penyiksaan yang terus berulang dari tahun ke tahun. Kelemahan dalam penghapusan dan pencegahan penyiksaan yang memberi jalan pada impunitas atas penyiksaan sebagai "opportunity crime."

Sejumlah aspek yang mendukung pada impunitas adalah lemahnya norma antipenyiksaan dalam hukum dan peraturan perundang – undangan, serta sistem kelembagaan. Praktik penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut tidak hanya berdampak pada tidak sahnya alat bukti pengakuan tersangka, melainkan kualitas dari proses hukum itu sendiri yang menjadi buruk.

Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berekspresi

Kebebasan berekspresi dan berkumpul menjadi salah satu topik problematik yang membayangi situasi demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia adalah terkait dengan kualitas kebebasan berkumpul. Isu ini merupakan isu fundamental yang rentan mendapatkan tantangan untuk ditegakkan. Dalám arti pemerintah harus memiliki trik khusus untuk menjamin berjalannya kualitas demokrasi dengan perlindungan hak-hak fundamental yang memberikan corak atas karakter demokrasi itu sendiri, salah satunya melalui perlindungan kebebasan berkumpul.

Sepanjang lima tahun belakang ini (2014 hingga 2018), polisi masih menjadi

institusi yang dominan terlibat. TNI juga ditemukan masih terlibat dalam persoalan ini. TNI seharusnya menjaga jarak dalam permasalahan sipil sesuai dengah nafas reformasi insitusi TNI. Di luar itu, data KontraS sejalan dengan yang dikemukakan BPS bahwa ketika indeks demokrasi meningkat, justru variabel di dalamnya, yaitu kebebasan berekspresi dan berkumpul menurun1. Restriksi atas kebebasan berkumpul,berfikir dan berpendapat menunjukan keprihatinan, alat negara masih digunakan untuk tindakan - tindakan tersebut, sebagaimana dijabarkan dalam temuan berikut:

Jumlah Peristiwa Pembatasan Kebebasan Berekspresi Berdasarkan Pelaku Periode 2014 s.d. 2018 2014 2015 2016 2017 2018 0 50 100 150 200 250 2018 2017 2016 2015 2014 Polisi 79 107 137 85 102 TN 7 10 36 17 7 Pemerintah 55 71 31 49 20 Ormas 8 21 31 31 22

Data: KontraS, 2018

Pada titik terjauh, atas nama stabilitas keamanan, hak atas kebebasan berkumpul dari masyarakat sipil akan menjadi sah dan legal untuk dilanggar ataupun dikorbankan. Dalam arti lain, jika stabilitas keamanan harus diletakkan secara antagonistik dengan hak asasi manusia, aparat harus tetap mengutamakan kepentingan penjagaan stabilitas keamanan tersebut. Dengan logika ini, negara yang gagal untuk menanggulangi situasi dan membuat persiapan atas perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat seringkali hadir dan terlibat dalam usaha intervensi berupa pembatalan atau pembubaran kegiatan.

Hak Bebas Beragama, Berkeyakinan, dan Beribadah

Pelanggaran Kebebasan Beribadah dan Berkeyakinan 2014- 2018 50 40 30 20 10 0 2014th 2015th 2016th 2017th 2018th Sipil Ormas PemerintahPolisi

Berdasarkan catatan KontraS sejak tahun 2014 - 2018, peristiwa pelanggaran Kebebasan Beribadah dan Berkeyakinan terjadi sejumlah 488 peristiwa. Jumlah korban pelanggaran kebebasan beribadah dan berkeyakinan mencapai 896 orang (408 korban individu, 488korban dalam bentuk. kelompok). Pelaku pelanggaran kebebasan beribadah dan berkeyakinan, terdiri dari Sipil, ormas, dan polisi.

Okupasi dan Kriminalisasi

OKUPASI LAHAN 71 57 53 54 18 2014 2015 2016 2017 2018

Data: KontraS, 2018

Berdasarkan temuan KontraS, selama kurang lebih 4 tahun sejak 2014 hingga 2018, telah terjadi

253 kasus okupasi lahan.Konflik Agraria yang belum juga dapat ditangani dengan optimal oleh pemerintah ini. juga diikuti dengan berbagai tindakan sewenang-wenang perusahaan dengan dibantu aparat keamanan. Tindakan okupasi ini diikuti dengan pengerusakan lahan dan tempat tinggal, penggusuran paksa, kekerasan hingga kriminalisasi warga.

Kami menemukan peristiwa okupasi lahan terbanyak di tahun 2017 sebanyak 151

peristiwa melibatkan oleh perusahaan swasta, sedangkan ditahun-tahun lainnya peristiwa cenderung statis tetapi perusahaan swasta masih mendominasi pelaku utama tindakan okupasi lahan ini. pergeseran aktor tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa investasi yang berjalan sama sekali tidak berpihak pada masyarakat.

Kriminalisasi

KRIMINALISASI 31 24 11 2014th 2015th 2016th 2017th 2018th

Data: KontraS, 2018

Hasil temuan KontraS mengenai tingkat kriminalisasi yang terjadi dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2018 cenderung naik setiap tahunnya. Di tahun 2014 hingga 2015 angka kriminalisasi cenderung státis namun terus meningkat hingga puncak tertingginya di tahun 2017 berjumlah 31 peristiwa kriminalisasi, meskipun angka kriminalisasi turun ditahun selanjutnya namun masih tidak menunjukan penurunan yang signifikan. Sengketa lahan yang masih tinggi mendominasi penyebab dari kriminalisasi. Hal ini karena pengerusakan tanah adat oleh perusahaan-perusahaan swasta di berbagai daerah diantaranya; Sumatera Utara, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Jambi, NTB, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah, mengundang kemarahan warga dengan melakukan berbagai macam aksi dan perlawanan terhadap pihak perusahaan dan aparat kepolisian. Tindakan Kriminalisasi warga juga diikuti'dengan kekerasan dan Intimidasi oleh aparat kepolisian dan TNI.

Aktor Utama Kriminalisasi 2014 2015 2016 2017 2018 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2018 2017 2016 2015 2014 Polisi 11 12 11 2 0 Swasta 24 31 1 1 1

KontraS, 2018

Grafik di atas menunjukan temuan aktor utama yang menjadi pelaku kriminalisasi didominasi bleh polisi. Kriminalisasi yang terjadi berkaitan erat dengan okupasi lahan oleh swasta yang kerap memerlukan aparat keamanan kepolisian dalam menata dan menjaga keamanan dari amukan warga. Tak jarang, warga yang menolak untuk diamankan menerima perlakuan kekerasan hingga kriminalisasi yang ketika itu berhadapan dengan kepolisian dalam menghadapi protes warga. Dari data yang telah diolah di atas, angka

tertinggi di tahun 2017 dengan 141 peristiwa kriminalisasi yang dilakukan oleh

anggota kepolisian, sedangkan ditahun-tahun sebelumnya, kasus kriminalisasi yang dilakukan oleh swasta dan kepolisian cenderung statis dan tidak menunjukan fluktuatif yang signifikan.

Semenjak pilkada serentak 2018, KontraS ngeliat bahwa isu - isu yang dinaikkan ke publik tak lebih daripada isu yang nir substansi. Mulai dari politik sontoloyo, hingga genderuwo semua dipertontonkan oleh publik hingga isu mengenai ketidakadilan, ketimpangan, dan isu substansial lainnya harus tenggelam. Semuanya hanya demi menang atau kalah, sementara urusan publik gak dipikirin sama sekali.

Memang urusan pemilu ini membuat para kontestan menghalalkan segala cara untuk memenangkan diri dan kelompoknya. Karena hal itu, semua rela dilakukan sekalipun memojokan kelompok rentan. KontraS melihat ada tiga isu bahan kampanye yang nyatanya menyasar pada kelompok tertentu karena model kampanye yang memupuk kebencian sehingga berdampak pada keberadaan mereka. Tiga kelompok rentan tersebut ialah, kelompok LGBT+, kelompok agama minoritas, dan kelompok '65 – '66.

Isu - isu tersebut antara lain LGBT+, SARA, dan komunis. Isu – isu ini sebetulnya adalah memang kerap dijadikan isu "gacoan" karena dianggap jadi "masalah bersama." Tapi, sialnya penggunaan isu - isu ini digunakan hanya sekadar untuk meraup suara, tanpa memerhatikan dampak kelanjutannya.

Dengan menggunakan pemantauan berbasis media, KontraS melakukan pendataan selama 6 bulan terakhir menjelang pilkada 2018 terkait tiga isu di atas. Adapun hasilnya terdapat 62 kasus yang berkaitan dengan SARA, 4 kasus mengenai LGBT, dan 3 mengenai isu komunisme.

Goreeeeng

Sejak masa Pilkada DKI Jakarta 2017 kecenderungan dengan menggunakan isu SARA cenderung meningkat hingga masa Pilkada Serentak 2018. Isu tersebut bermula dari aksi 212 yang mengumpulkan massa berbasis agama di Monas. Semenjak peristiwa tersebut, dari berbagai daerah mulai meningkat isu - isu agama, meningkatnya persekusi yang berangkat dari media online hingga penyerangan ulama oleh orang gila yang kini tidak diketahui pengusutannya sudah sampai mana.

Kemudian, isu LGBT+ yang tak pernah putus mendapatkan intimidasi dari berbagai pihak sampai dengan aparat negara, seperti yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung pada Februari 2018. Ketika itu Satpol PP melakukan razia dan menangkap tiga orang yang dituduh sebagai LGBT di lokasi wisata Labuhan Jukung. Petugas kemudian menyemprot mereka dengan mobil pemadam kebakaran (damkar) dalam rangka yang disebut "mandi wajib." Situasi ini nampaknya ingin mendapatkan pembenar berdasarkan aturan hukum yang telah mendapatkan sorotan evaluasi secara global. Seringkali, pembungkaman atau pelarangan terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul berimplikasi pada praktik persekusi oleh kelompok tertentu yang sebetulnya disebabkan karena tidak tegasnya aparat negara menindak tindakan tersebut.

Isu komunisme juga tak henti – hentinya menjadi "barang" yang selalu menjadi hal yang jadi mainan untuk membungkam suara masyarakat. pada awal tahun 2018 ketika seorang pegiat lingkungan bernama Budi Pego dikriminalisasi atas aktivitasnya menolak tambang dan divonis 10 bulan penjara dengan tuduhan menyebarkan paham komunisme.

Isu - isu tersebut terus bergulir hingga masa Prapemilu 2019. Meskipun ekskalasinya menurun, namun penggunaan isu di atas juga masih menjadi "gorengan" untuk menekan kelompok rentan dengan tujuan meraup suara.

Isu Dominan Pra-Pilkada 2017-2018

Data Desember 2017 - Mei 2018 KontraS, 2019

Isu Dominan Prapemilu 2018-2019

LGBT 1 6 SARA KOMUNIS 29

Data Oktober 2018 - Maret 2019 KontraS, 2019

Penggunaan ketiga isu "musiman" menjelang kontestasi politik mengakibatkan perjuangan kelompok tersebut kurang mendapat empati dan dukungan bahkan dari mereka yang saat ini mendukung di pemerintahan. Ini sebenarnya menjadi salah satu indikator strategis bagaimana demokrasi dapat diekspresikan melalui jaminan ruang-ruang berkumpul dan menyatakan aspirasi secara damai. Kebebasan berkumpul menjadi rentan manakala represi datang tidak hanya dari aktor keamanan negara yang memang dapat memonopoli alat-alat kekerasan; namun, juga aktor-aktor fundamentalis nonnegara yang terus mendapatkan pembenar untuk "mengekspresikan" teknik - teknik kekerasannya kepada kelompok dan isu tertentu, seperti isu anti-komunisme, anti LGBT, anti-agama dan keyakinan minoritas; hingga pada aktivisme peluncuran buku dan acara-acara publik lainnya.

Di sisi lain, sebetulnya Polri punya sejumlah instrumen internal untuk mengevaluasi tindakan keamanan apa dan bagaimana yang diterapkan dalam mengelola keamanan dan tantangannya; KontraS berpendapat bahwa prinsip dasar dari asas-asas proporsionalitas, nesesitas dan legalitas dalam penerapan masih jauh sempurna untuk diterapkan secara konsisten dalam menjamin ekspresi kebebasan berkumpul di Indonesia.

Dalam konteks penegakan hukum, dapat kita pertanyakan sudah seberapa jauh polisi menindak kelompok - kelompok atau individu - individu yang kerap kali melakukan intimidasi kepada kelompok rentan? Apa jangan - jangan polisi bertindak hanya berdasarkan kemauan dari tuntutan mayoritas semata tanpa melihat situasi secara komprehensif.

Dari kacamata hak asasi manusia, KontraS akan terus menjadi rumah sekaligus alat bagi korban dan masyarakat untuk secara jelas, keras terhadap siapapun yang menjadi penguasa, dan akan terus mengoreksi negara untuk memenuhi kewajibannya menghormati, memenuhi, melindungi HAM.

BICARA HAM

ARIEL HERYANTO

Sebagai salah satu tokoh yang melewati masa orde baru dengan pemilu yang penuh siasat, bagaimana Anda memaknai pemilu hari ini?

Tokoh? Salah alamat. Saya bukan tokoh. Hahaha.

Selama Orde Baru, tidak ada pemilu dalam pengertian yang umum berlaku. Yang terjadi pada masa itu hanya "pemilu-pemiluan". Seolah-olah pemilu. Kalau yang sekarang lebih layak disebut Pemilu. Ada kebebasan bagi yang bersaing, walau kebebasan itu terbatas. Malahan sangat terbatas bagi sebagian pihak.

2 Beberapa partai baru yang hari ini muncul, sejauh pantauan kami, semuanya "merapat" ke partai besar. Mereka (partai baru) tidak hadir dengan menawarkan gagasan baru, bahkan sikapnya cenderung "membeo" dengan partai besar. Mungkin bisa dianggap sebagai taktik atau siasat dalam meraup suara. Alhasil, partai baru tak jauh berbeda dengan partai lama, juga akan berdampak pada sikap partai (baru) ke depannya nanti. Menurut Anda apakah hal tersebut wajar? Mengapa kecenderungan tersebut terjadi?

Ya, sangat bisa dipahami. Sebagai pendatang baru bisa dipahami itu pilihan strategi mereka. Apakah hal itu hanya strategi sementara untuk bertumbuh menjadi besar dan kemudian berubah, kita lihat saja nanti. Kalau ternyata sesudah besar, masih sama saja, itu namanya strategi menipu publik. Bukan strategi bertumbuh. Hahaha.

Isu SARA, Komunis, dan LGBT+ selalu jadi "mainan" bagi para politisi menjelang pemilu untuk mendulang suara seolah mereka tidak peduli dengan dampak yang muncul kepada kelompok - kelompok rentan tersebut. Syahdan, kebencian itu justru terus menerus dipelihara karena sikap politisi yang tak bisa mengubah hal tersebut. Dari pengalaman Anda melihat kontestasi pemilu yang terjadi sejak orde baru, apakah isu - isu tersebut di atas selalu jadi "mainan?" jika ya, hal itu terus terjadi? ataukah memang pemilu memang ada hanya untuk menang - kalah semata tanpa kepentingan publik yang lebih luas?

Selama masa Orde Baru, cuma satu pusat kekuasan yang bisa bermain-main politik. Mainan mereka "anti-komunisme". Semua yang lain bermain-main tiarap dan berlomba menjilat.

Kalau mau menengok ke masa lalu, jangan berhenti di masa Orde Baru dong. Lihat sedikit lebih jauh ke belakang hingga tahun 1950an. Itu masa yang paling seru secara politik. Mungkin juga paling liberal demokratis. Nggak kayak sekarang.

Kalau sekarang kan semua seperti saudara kembar. Yang satu anti-komunis, yang lain ikut-ikutan anti-komunus. Yang satu sok moralitas dan relijius, yang lain ikut-ikutan. Dan semua kubu yang bersaing itu tutup mata terhadap ketidak-adilan kepada kelompok warga yang rentan.

Persaingan politik yang sekarang jadinya bersifat pribadi. Soal anak atau cucu Capres, soal istri Capres. Soal baju Capres. Soal kendaraan yang ditumpangi. Soal remeh-temeh lain.

4. Banyak yang berkomentar bahwa partai politik hari ini tidak melakukan tugasnya dengan baik dalam memberikan pendidikan politik kepada publik. Menurut Anda, jika melihat peristiwa politik belakangan (2016 - 2019) yang memberi dampak (buruk-red) terhadap masyarakat, pendidikan politik semacam apa yang dibutuhkan oleh publik?

Sudah lama banget mereka nggak menjalankan fungsi dengan baik. Sudah setengah abad. Tapi kalau dibandingkan dengan masa Orde Baru, yah sedikit lebih baik yang sekarang. Tetapi kalau dibandingkan dengan peluang yang tersedia sekarang, seharusnya yang sekarang jauh lebih baik. Tapi kog enggak?

5. Hasil observasi kami sekilas, media - media mainstream seperti memiliki jagoannya masing - masing dalam Pilpres 2019. Mau tidak mau, publik disuguhkan dengan pilihan A atau B yang mana seringkali pemberitaannya tidak substansial. Sementara, media memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada publik. Kondisi itu menyebabkan publik mudah lupa bahwa negara ini memiliki masalah yang belum diselesaikan dan serangkaian kepentingan publik yang tidak pernah tersuarakan. Bagaimana tanggapan Anda terkait hal tersebut?

Inilah republik yang kadang-kadang punya publik. Kadang-kadang nggak punya publik. Hahaha.

Sekali lagi, dibandingkan dengan masa Orde Baru, bagi saya publik Indone: masa kini jauh lebih baik. Bukan karena jasa negara atau partai politik, atau media massa arus utama. Tetapi karena warga sudah semakin dewasa. menjaga dan merawat kualitas kehidupan publik. Tidak semua. Tapi yang dewasa kayaknya semakin banyak.

6. Ada ungkapan bahwa "kita tak memilih yang baik, tapi mencegah yang buruk berkuasa." Kalimat tersebut bisa saja dibaca untuk memilih salah satu calon atau mencegah golput terjadi. Dalam persepsi Ánda, Apakah dalam konteks Pilpres hari ini kalimat tersebut masih relevan? Dalam konteks HAM, pelanggaran HAM bisa terjadi melalui Act of Commission (tindakan kekerasan), yang dapat dilakukan oleh negara atau institusi/organisasi/perkumpulan. Pelanggaran HAM juga dapat terjadi melalui Act of Omission (tindakan pembiaran), yang dilakukan oleh negara atau institusi/organisasi/perkumpulan. Sementara, pada Pilpres 2019 ini hanya dua calon yang tersedia, keduanya pun telah memenuhi definisi di atas.

Sejauh pengamatan saya, ketakutan dan kepanikan elit politik pada Golput menunjukkan peningkatan kekuatan publik. Peningkatan daya-tekan warga.

1 Berdasarkan data KPU, golongan putih selalu meningkat dari pemilu ke pemilu. Alasannya pun beragam, mulai dari persoalan administratif sampai dengan ideologis. Tentu ada harapan dari sikap golput yang sejauh ini digaungkan. Namun, golput pun seolah berhenti di kotak suara. Naiknya angka golput dari tahun ke tahun tidak menghasilkan satu gerakan baru yang mampu mendorong perbaikan sistem - sistem demokrasi. Bagaimana membangunkan minat masyarakat (muda) untuk terlibat dalam gerakan mendorong perbaikan sistem - sistem tersebut?

Tentu banyak cara yang tersedia. Tapi tidak ada resep mujarab yang menjamin cara mana yang terbaik.

Perbaikan sistem kadang-kadang jadi kebutuhan mendesak ketika terjadi krisis. Golput itu sendiri adalah ungkapan krisis kepercayaan publik pada tata-kelola negara secara keseluruhan. Bukan sekedar pada kubu Capres ini atau kubu Capres itu.

Apabila Golput jumlahnya sangat besar, maka legitimasi pemilu tumbang. Krisis. Kondisi demikian bisa memaksa orang untuk bergerak dan berbenah. Bukan sekedar tambal sulam basa-basi.

8. Pertanyaan penutup, dengan sistem pemilu sekarang serta kasus – kasus yang menyangkut tokoh - tokoh partai, menurut Anda apakah dapat membuat Indonesia lebih baik dari segi penegakan hukum, toleransi, hak asasi manusia?

Banyak orang keliru ketika menuduh Golput itu seperti parasit, pasif atau egois, karena tidak memecahkan masalah dan cuma pasif. Ini penilaian tidak tepat.

Golput itu semacam kritik. Dan kritik itu ibarat bunyi alarm atau sirine. Kalau ada banjir atau kebakaran, bunyi peringatan alarm atau sirine tidak menghentikan banjir atau memadamkan kebakaran. Tetapi bukan berarti dia tidak berjasa. Bukan berarti dia cuma nyinyir atau bikin kebisingan. Fungsinya beda dari pasukan pemadam kebakaran.

Indonesia yang sekarang sudah lebih baik ketimbang Indonesia yang saya saksikan di masa Orde Baru. Saya menaruh hormat pada semua pihak yang berusaha memajukan Indonesia lebih baik lagi.

Tetapi ilmu yang saya pelajari mengajarkan kepada saya, maju atau merosotnya kualitas kehidupan suatu masyarakat tidak semata-mata ditentukan oleh usaha para tokohnya. Bahkan tidak oleh usaha seluruh warganya. Ada banyak sekali faktornya. Termasuk beban sejarah masyarakat tersebut. Juga dinamika masyarakat global.

SARASDEWI

1. Bagaimana perkenalan anda dengan alam sampai menghasilkan buku ekofenomenologi?

Sebagai orang Bali, saya melihat bagaimana Bali berubah dari yang awalnya sangat alamiah, bersahaja, dan terkenal dengan keindahan alamnya diubah wajahnya oleh industri pariwisata yang masif renungan-renungan atas fenomena tersebutlah yang mendorong saya untuk menulis ekofenomenologi. Selain itu, saya juga melihat bahwa keilmuan seharusnya tidak terpisah dari masyarakat. Keilmuwan seharusnya merupakan sesuatu yang berguna dan bisa dipakai oleh masyarakat, dan untuk itulah saya 3. menulis ekofenomenologi.

pasca industri revolusi industri memang sudah ada ketegangan antara alam dan kultur manusia, tapi kita belum sadari belum sanggup membahasakan ketegangan tersebut. Belakangan, setelah mulai ruang-ruang lingkungan hidup itu semakin terhimpit manusia dengan alam saat ini? Bagaimana seharusnya relasi dan semakin habis barulah kita mulai merasakan ketidaknyamanannya. Melalui ekofenomenologi saya mencoba memberikan kerangka akademik, suatu kajian yang sifatnya untuk mempersoalkan hukum untuk mempersoalkan politik dan hukum yang sejatinya membutuhkan kerangka filosofis, jadi saya mencoba mengisi ruang itu

Sebagian besar manusia sejak kecil diajarkan untuk 2. mencintai lingkungan, mulai dari buang sampah sampai melihat kehidupan binatang yang berada di alam bebas, pandangan tersebut berubah ketika dewasa mereka bekerja di perusahaan sawit, semisal, yang menghabisi flora dan fauna. Mengapa inkonsistensi tersebut terjadi?

Inkonsistensinya datang dari struktur ekonomi politik yang sudah terbentuk. Sudah ada paradigma dan struktur yang memang mengungkung pikiran kita bahwa kita nggak bisa lepas dari membicarakan pertumbuhan ekonomi, jadi kita nggak pernah bisa lepas dari membicarakan bahwa standar ekonomi itu harus selalu ditingkatkan. Hal ini kemudian dianggap sebagai normalitas. Tawaran saya adalah gimana caranya kita berusaha melihat melampaui jebakan itu, bahwa itu udah enggak memungkinkan lagi, mengingat bahwa menghilangnya kekayaan hutan-hutan di Indonesia ini yang sebenarnya hutan Indonesia merupakan bagian penting dari strategi dalam menghadapi perubahan iklim. Jadi saya lebih menekankan kita untuk berpikir diluar daripada struktur yang sudah dipaksakan ini. Menurut saya saat ini ada pemaksaan bahwa kita harus selalu berpikir bahwa yang utama adalah konsumsi, dan konsumsi seringkali identik dengan barang-barang yang belum tentu kita perlukan. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh mengambil apapun karena proses manusia hidup dan menikmati alam adalah proses yang alamiah. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita mengambil terlalu banyak dan tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelestarian. Jadi yang saya persoalkan bukanlah tidak adanya tindakan ekonomi, tetapi tindakan ekonomi haruslah menyasar kepada keberlanjutan. Ekofenomenologi sebenarnya memberikan semacam pertanyaan mungkinkah Kita keluar Dari kungkungan tersebut.

BICARA HAM

Relasi antara manusia dengan alam selalu ada sejak dulu. Beberapa dekade terakhir, peradaban manusia terus-menerus bergeser menjadi semakin kapitalistik yang berujung pada eksploitasi habis-habisan terhadap sumber daya alam. Bagaimana pandangan anda terkait relasi antara tersebut?

Itu juga pertanyaan yg bersifat rekonstruksi, kalo untuk saya orang yang mempunyai kenangan kelam mungkin saya selalu merasa ingin kembali alamiah. Namun disini bukan berarti saya tidak ingin ada kegiatan ekonomi, namun ketika kita mengambil terlalu banyak dan tidak pernah mau bertanggung jawab itulah yang saya persoalkan. Sementara kita sebenarnya kan punya kewajiban untuk melakukan pelestarian. Jadi bukan berarti tidak ada tindak tindakan ekonomi tetapi tindakan ekonomi kita pun harus berpindah Bagaimana caranya agar mengarah pada keberlanjutan alih-alih kita melakukan eksploitasi saja yang menyebabkan perbedaan kelas. Dengan datangnya perubahan iklim. Bayangan saya harus ada perubahan dari makna ideologi itu apa. Ideologi bukan lagi hanya bicara tentang politik dan konsep seperti nasionalisme yang berpusat pada manusia aja. Kita harus memikirkan kembali kemanusiaan kita itu apa. Buat saya kita harus memaknai kembali kemanusiaan. Kemanusiaan harus diperlebar tidak hanya peduli dengan spesies sendiri tapi memiliki rasa empati tidak hanya sesama manusia tetapi terhadap makhluk hidup. Tidak hanya yang biologis saja, tapi juga sungai, laut, misalnya. Kita harus punya keselarasan dengan alam.

4. Alam sering kali dinilai hanya berdasarkan potensi keuntungan ekonomis yang tersedia. Pada saat debat Capres, misalnya, kedua Paslon fokus dalam membahas mengenai potensi industri sawit dan luput dalam membahas mengenai isu-isu lingkungan hidup secara substantif seperti perubahan iklim, emisi karbon, atau pelaksanaan reklamasi lubang bekas tambang. Menurut anda kenapa hal ini terjadi?

Karena itu berarti kita harus merubah kekuasaan politik dan ekonomi. Sesederhana itu. Kekuatan politik yang berkontestasi ingin memenangkan kepentingan politik mereka yang dasarnya adalah golongan atau elit. Saya lihat meskipun mereka berdua ada perbedaan tapi lebih banyak kesamaannya. Apa yang mereka sampaikan menurut saya satu gagasan, bahwa gagasannya alam itu sebatas property saja, sesuatu yang bisa dikomoditaskan, yang harus dimaksimalkan produktivitasnya. Cara pandang ini masih terlampau antroposentrik.

Pengelompokannya dalam debat tersebut juga SDA dan Lingkungan Hidup. Karena ditempatkan dalam satu bahasan, maka hutanpun dilihat sebagai SDA. Selain itu, beberapa laporan dari berbagai organisasi masyarakat sipil juga menunjukan bahwa kedua capres masih terikat dengan bisnis-bisnis ekstraktif, sehingga sulit juga untuk bicara independen dan otonom kalau yang menikmati demokrasi dalam perhelatan yang sedang berlangsung adalah anggota atau mesin partai yang uangnya digerakan dari bisnis ekstraktif, misalnya pertambangan yang jelas-jelas tidak sustainable, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Kandidat nomor 1 dikelilingi oleh orang-orang yang punya afiliasi dengan usaha tambang sementara kandidat nomor 2 memiliki perusahaan tambang.

5. Sepertinya ada jarak antara pandangan masyarakat sipil dengan para elit terkait lingkungan hidup, apakah menurut Mba ada cara bagi kita untuk mengintervensi substansi diskursus mengenai lingkungan hidup para elit?

Sebenarnya apa yang tengah berlangsung dengan masyarakat yang mempertahankan ruang hidupnya, misalnya Teluk Benoa, yang menurut saya punya kesuksesan, atau masyarakat Pati yang sukses melawan pabrik semen, atau perjuangan petani Kendeng di Rembang, misalnya. Ini adalah contoh-contoh dimana ada pembangkangan sipil. Itupun kehadiran yang politis. Kita mesti bayangkan politik itu jangan selalu politik yang dioperasionalkan oleh elit. Betul bahwa pemilu, pilkada, dan pileg itu adalah politik praktis untuk menikmati atau menjalankan amanat demokrasi. Tetapi politik bukan hanya disitu. Dan di Indonesia politik praktis itu sangat didominasi oleh segelintir elit. Tapi itu bukan satu satunya wujud politik. Wujud politik ada yang sedang dibangun dari bawah. Sayangnya lingkungan hidup isunya tidak datang dari dua arah. Isu ini sebenarnya butuh gerakan di tingkat atas dan di tingkat sosial. Tapi kita harus ingat bahwa politik bisa muncul dari bawah. Pada climate conference di Kolombia, misalnya, ada seorang anak perempuan, Greta Thunberg, dia memimpin climate strike, sebuah aksi untuk menyadarkan masyarakat soal perubahan iklim. Aksi ini akhirnya diikuti sampai ratusan ribu anak sekolah. Kita harus ingat bahwa masyarakat punya kekuatan untuk membalikkan politik.

6. Beberapa waktu yang lalu anda menulis mengenai politik ekologi di koran Jawapos. Bisa dijelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan politik ekologi?

Sebelumnya saya sudah memberikan pengantar tentang bagaimana membahasakan politik dan politik sebagai keterlibatan publik di dalam isu lingkungan hidup. Politik ekologi sebenarnya upaya untuk memperluas (politik itu sendiri). Jika pada permulaannya politik itu adalah soal kekuasaan khususnya bagaimana upaya relasi antara individu dengan sosial dan antara individu dengan individu yang lain, tawaran saya adalah bagaimana kita memperluas itu bukan hanya terjadi antar manusia, tetapi manusia juga perlu memperlebar pengetahuan atau gagasannya tentang keadilan, misalnya. Keadilan tidak hanya untuk manusia saja tetapi keadilan ekologis. Kemudian demokrasi menjadi demokrasi masyarakat/the commons yang bisa menikmati air dan tanah secara pengelolaan bersama. Itu adalah usulan-usulan politis yang ada dalam politik ekologi

Dalam artikel yang anda tulis di Jawapos, anda 7. menyatakan bahwa politik ekologi mengandalkan egalitarianisme biosfer? Bisa anda jelaskan lebih lanjut mengenai egalitarianisme biosfer?

Dalam ilmu politik, kita mengenal istilah egalite, fraternite, liberte, yang menurut saya, kata egalitarianism atau brotherhood itu seringkali bekerja sempit dan tribal untuk spesies manusia saja. Egalitarianism biosfer itu saya kutip dari Arne Naess, pelopor gerakan ekologi dalam. Dia menyandingkan antara ekologi dangkal dan ekologi dalam. Ekologi dangkal cuma memandang bagaimana kita bisa perpanjang lebih banyak lagi hutan untuk dibabat lagi, ditanam lagi, babat lagi, tanpa memikirkan konsekuensinya. Tapi kalau ekologi dalam menekankan secara lebih radikal, misalnya mempertanyakan "mungkin nggak sih saya kasih pertimbangan etis, misalnya hak biosfer? Mungkin nggak sih hak bukan cuma punya orang tapi hak juga dimiliki oleh hutan?"

Dalam debat pilpres misalnya, siapa sih yang mewakili hutan? Karena dia butuh perwakilan. Dalam bahasanya manusia, hutan tidak bisa berbicara, lalu siapa yang mewakili hutan? Terhadap persoalan ini, sebenarnya Arne Naess memiliki usulan bahwa manusia yang punya akal budi, punya kepekaan untuk melihat ketimpangan. Bahwa yang terjadi akibat pola relasi politik yang sekarang ada, yang muncul adalah ketimpangan, eksploitasi, dan ketidakadilan. Hak biotik ini harus dikenali dan harus ditegakan. Hak biosfer artinya bukan hanya spesies-spesies dilindungi, tapi juga tanah dan laut, misalnya. Artinya kita harus bersikap etis kepada laut.

Bagaimana pesan anda kepada para politikus dan 8. pengambil kebijakan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia?

Yang pasti sekarang ini kalau saya lihat kebijakan-kebijakan itu masih sangat tumpang tindih. Sebenarnya menurut saya pada dasarnya kita sudah punya perangkat hukum dan pandangan filosofis bahwa keadilan sosial itu penting. Keadilan sosial itu sejatinya juga adalah keadilan ekologis. Tetapi, saya melihat bahwa semakin derasnya modernisme membuat banyak sekali kebijakan yang berlawanan dengan semangat itu.

Kebijakan-kebijakan itu perlu dipertanyakan. Kebijakan ini seringkali hanya menguntungkan untuk segelintir orang, atau pihak-pihak yang sudah memiliki kekayaan yang menurut saya sangat tidak etis. Kebijakan kita belum mencerminkan sebagaimana pasal 33 UUD itu, bahwa ... dikelola bersama untuk kepentingan sosial. Misalnya saya ambil contoh bagaimana kebijakan itu bisa dipesan. Contohnya upaya reklamasi teluk benoa. Reklamasi itu butuh AMDAL. Yang bisa membuat kajian adalah kampus. Disana berarti dibutuhkan keberpihakan keilmuan dan para ilmuannya untuk memikirkan apakah proyek ini memiliki nafas atau orientasi lingkungan atau keberlanjutan, dan membuka seluas-luasnya keadilan untuk masyarakat. Yang kedua perihal izin. Meningkatnya izin reklamasi di kawasan pesisir di tengah ancaman naiknya permukaan air itu adalah sesuatu yang menurut saya sangat absurd. Hal ini menunjukan bahwa kebijakan-kebijakan yang diproduksi oleh pemerintah masih melayani segelintir pihak, alih-alih kemaslahatan bersama. Jadi menurut saya ini memang jadi problem yang paling mengkhawatirkan ketika pemerintah yang merupakan perwakilan individu justru tidak bisa dipercaya.

9. Ada yang percaya bahwa setiap zaman selalu ada "korban." Pembangunan korbannya lingkungan. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? apakah memang prinsip utilitarianisme memegang kendali dari semua kasus - kasus di sektor lingkungan?

Menurut saya itu adalah konstruksi yang ada sekarang. Kita sudah terdoktrin bahwa yang baik adalah kata "growth". Tapi kita tidak bisa mengharapkan pertumbuhan yang abadi jika resource-nya terbatas. Itu logika yang sangat sederhana. Realisasi kita pada logika yang sederhana itu sebenarnya mengharuskan kita untuk mengubah pola hidup, kebijakan, serta relasi sosial. Itu adalah salah satu opsi. Opsi lainnya adalah, kita terus meneruskan keadaan yang seperti ini. Tapi kalau demikian, lantas apa gunanya manusia punya akal budi dan teknologi, yang sejatinya bisa digunakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih sustainable? Kenapa teknologi kita cuma berhenti pada eksploitasi? Ini adalah tantangan zaman kita. Kalau kita mau abai dengan kemanusiaan ya ini bisa jadi akhir dari kemanusiaan juga. Bumi sudah berlangsung jutaan tahun, dan bumi nggak tergantung dengan kita. Sementara kita sangat bergantung dengan bumi. Jadi menurut saya janganlah kita ambil jalan yang harus sampai pada titik keterlambatan itu. Suatu titik dimana, merujuk pada laporan Intergovernmental Panel on Climate Change, kalau kita tidak berubah dalam dua dekade ini, kita akan masuk pada "point of no return". Titik dimana kita akan kehilangan kehidupan yang nyaman ini. Kalau kita mau berubah, saat ini kita masih punya harapan. Buat siapa? Ya untuk generasi manusia juga, sekarang dan di masa depan.

10. Bagaimana seharusnya posisi pemerintah, perusahaan, serta masyarakat sipil dalam memastikan adanya pemanfaatan SDA yang berkelanjutan, ramah lingkungan, serta peka terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat?

Apabila kita memang ingin menjaga kenaikan suhu bumi tetap pada angka 1,5 derajat selsius, maka dalam laporan IPCC hal itu sudah jelas. Bahwa penyumbang emisi dari kegiatan atau aktivitas ekonomi tambang, minyak, itu sudah tidak bisa lagi dilakukan. Artinya kita harus berkomitmen untuk mengubah pola transportasi, pola pemerintahan kota, pola konsumsi, dan sebagainya. Pola konsumsi makanan yang kita andalkan dari industri makanan yang tidak sustainable, misalnya, sudah tidak bisa lagi dilakukan. Kita harus mengubah pola agrikultur yang ada. Jadi memang butuh perombakan total kalau kita memang sungguh-sungguh punya komitmen menjaga iklim agar stabil. Namun apakah kemudian ekonomi sama sekali mati? Menurut saya tidak. Justru mesti ada inovasi agar tidak ada lagi akumulasi modal yang sebesar-besarnya, karena hal itu sudah tidak kompatibel dan tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan. Yang mungkin adalah pengembangan teknologi lokal, pola ekonomi yang memperkuat masyarakat lokal, optimalisasi transportasi publik, turisme yang mengandalkan kekuatan masyarakat setempat dibandingkan hotel, resort, dan sebagainya, itu semua adalah perubahan-perubahan kearah keberlanjutan. Memang perubahan ini menggeser keuntungan yang tadinya dinikmati oleh segelintir orang menjadi dibagi secara lebih merata.

11. Menurut Anda, apakah Indonesia akan bisa menuju ke arah yang lebih baik (lingkungan)? Apa langkah pertama yang harus diambil?

Dari gerakan sosialnya saya optimis, karena masyarakat kita adalah masyarakat yang punya empati dan kepedulian terhadap lingkungan dan sesama khususnya mereka yang tertimpa ketidakadilan. Dari perjalanan saya ke berbagai daerah di Indonesia saya melihat bentuk kebangkitan kesadaran publik yang baik, dan itu memberikan harapan. Persoalannya sekarang adalah dalam menjembatani hal tersebut ke pemerintah, untuk dibakukan ke dalam bahasa-bahasa hukum dan bahasa-bahasa politik. Menurut saya itu butuh proses, tapi saya punya optimisme yang besar.

Kalau prinsip saya, langkah pertama yang pasti adalah Indonesia harus menjadi bagian dari strategi untuk menjaga iklim agar stabil melalui hutan. Hal ini sederhana, tapi sulitnya seperti misi melawan mafia. Hal ini bisa dilakukan salah satunya dengan memperkuat posisi masyarakat adat, karena menurut saya mereka yang paling efektif dalam menjaga hutan. Dengan ini ada dua hak asasi yang dijaga yakni hak kelompok dan hak lingkungan hidup. Di sisi lain, hal ini mengharuskan kita untuk melawan mafia-mafia yang selama ini hanya menguntungkan beberapa golongan saja. Dengan Indonesia punya kehendak politik dan ketegasan hukum untuk menjaga hutan, bahkan merehabilitasi hutan-hutan yang sudah rusak, hal ini akan menjadi suatu upaya penyelamatan planet. Yang bisa dilakukan oleh masyarakat salah satunya tercermin dari peristiwa yang terjadi di Denpasar, dimana berawal dari keresahan masyarakat terhadap sampah plastik, kemudian mereka membuat petisi besar-besaran agar pemerintah mengeluarkan kebijakan, sampai akhimya peraturan Walikota dan peraturan Gubernur yang menghimbau agar single-use plastic fidak lagi digunakan. Hal ini bukti bahwa gerakan komunitas bisa efektif dalam mendorong kebijakan.

Lo Arix Take JMEFUNK 2017-05-11 3:11 The Beastif CoolUncio 3:44 2017-05-11 3:38 2017-05-11 3:48 2017-05-11 Still Bill 2017-05-11 4:29 + Sex Oh, L 4:49 2017-05-11 + ote 2017-05-11 Emily 3:13 Em 4:01 2017-05-11 Radius (Deluxo Famer, Vol. 2 2017-05-11 6:36 X Liq Q

It's so funky and it's low volume. Come on, yeah. The Vulfpack rides together!

Created by: Ari Herstand - 42 songs, 3 hr 3 min

FOLLOWERS MENYOAL 423,329 PROTES TITLE ARTIST ①

Dulu di jaman 1960-an, muncul kumpulan orang-orang di Amrik yang nyebut diri mereka sebagai hippies. Kaum hippies ini berhasil menerapkan dengan sempurna makna dari civil disobedience alias pembangkangan sipil a la Henry David Thoreau kepada penguasa mereka waktu itu. Puncak dari pembangkangan mereka diakhiri dengan pesta musik yang dulu merupakan (dan sekarang juga masih) paling gila sepanjang era modern, namanya adalah The Woodstock, tahun 1969. Puluhan band maupun soloist ngekspresiin kekecewaan mereka ke kebijakan negara yang konservatif dan juga kapitalistik. Mereka ngeluapin itu semua pakek lagu-lagu protes, yang secara aluuus maupun blak-blakan.

Abis itu, masyarakat dunia mulai sadar, dan terbuka matanya bahwa ternyata musik itu menyimpan kekuatan yang besar Iho, kekuatan ini dipakai rakyat untuk meneriakkan kekecewaan atau protes kepada norma dan status quo yang sudah ada di masyarakat. Pas tahun 1990, terjadi yang namanya revolusi beludru (Velvet Revolution) di Cekoslovakia, dan ternyata terungkap dengan terang-terangan diakui oleh Presiden pasca-revolusi mereka, yaitu Vaclav Havel, bahwa revolusi mereka itu terinsipirasi sama album Velvet Underground & Nico (1967), yang merupakan album pertama band rock tenama tahun 60an akhir yaitu The Velvet Underground. Kemudian, Rage Against The Machine (RATM) juga jadi band yang ngebawa aktivisme dan laku protes dengan nanjak level berikutnya dengan musik sebagai medium.

Btw, tau gak kalo fenomena protes pake musik kek gini juga mampir ke Republik kita /ho! Musik tuh jadi katarsis paling mujarab deh pokoknya kalo masalah menyerukan kekecewaan dan protes ke pemerintah. Indonesia kaya akan lagu-lagu politis yang selalu menjadi lagu utama dalam setiap aksi demonstrasi ataupun lagu-lagu yang kerap kali menjadi pembangkit secara diam-diam gairah untuk mempertanyakan kondisi negara. Hal ini dikarenakan rezim otoriter orde baru yang cukup banyak ngasih inspirasi perlawanan ke beberapa musisi tanah air.

Yuk coba liat hasil kurasi 5 lagu ini yang kami anggap ngasih semangat perlawanan atau protes yang cihuyl Ini general ya btw temen-temenl gak ngeliat genre atau jenis musikalitas lagu tersebut. Oiya, lagu-lagu yang dipaparin di bawah gak termasuk lagu-lagu yang selama ini udah lekat dengan citra sebagai lagu aksi ye btw Kayak contohnya Darah Juang-nya John Tobing atau Bengkar-nya Kantata Swami.

1. Mentari - Kali Kausar

Gak pernah terduga sebelumnya kalo ternyata lagu protes paling bernas di era 80-an diwakilin sama lagu balada dari Bumi Parahyangan. "Mentari" adalah lagu protes karya Iwan Abdurahman yang isinya tentang pemberontakan mahasiswa yang gila banget sepanjang periode tahun 1977-1978. Pemberontakan-pemberontakan masif ini didasari dari penolakan kembali pencalonan Soeharto jadi Presiden dan juga dalam nolak mahzab pembagunan-isme, kebijakan utang luar negeri dan proyek pembuatan Taman Mini alias TMII

2. Rayap - Rayap – Mogi Darusman Menggemuk para rayap dalam bumi yang kian rapuh Resahnya ibu rakyat terbantai tanpa aduh Merayap para babi di lautan, sawah dan hutan Menggencet anak rakyat, meremas jantung mereka

Potongan lirik di atas, nunjukin ekspresi kekecewaan untuk tindakan-tindakan yang pekat dengan unsur korupsi di rezim orde baru. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme alias KKN tuh emang penyakit paling kronik (selain pelanggaran HAM) pas zaman orde baru. Mogi Darusman, dan mungkin juga kita semua, masih muak gak karuan dengan laku KKN ini, jadinya diciptakan deh nih lagu, yang sampe sekarang pun masih cukup relevan dalam perlawanan pemberantasan korupsi, melampaui zamannya!

3. Jangan Menangis Indonesia - Harry Roesli Harry Roesli barangkali ngerasa getir kali ye, dan jengah sama kondisi sengkarut marut Indonesia. Dirilis pada tahun 1978, lagu ini berisi ekspresi protes yang gayanya sarkas abis (emang ciri khas-nya bang Harry Roesli) sama kondisi Indonesia yang begitu otoriter. Dengan musikalitas yang lirih banget dan dengan melodi yang enggak terlalu menghentak, alhasil banyak yang kurang nganggap lagu ini sebagai lagu protes deh. Padahal sebenernya ya, kalau dari lirik, lagu ini gak kalah relevan kok dalam menginspirasi semangat buat ngerubah keadaan di Indonesia!

Berita Cuaca - Gombloh Sebelum lagu "Tolak Reklamasi"-nya Marjinal nyaring berkumandang giliran bicara soal isu perusakan lingkungan, Gombloh si penyanyi tua dengan aliran musik folk ini, udah punya visi bahwa Indonesia bakal punya permasalahan pelik nih tentang eksploitasi alam. Lirik lagu ini nyoba untuk nyuarakan protes sambil mengimajinasikan kelestarian alam yang tercabik-cabik oleh kerakusan manusia dalam melukai alam sedemikian rupa sampe pohon-pohon pun enggan tumbuh lagi.

5. Jingga - Efek Rumah Kaca Lagu ini adalah yang paling buncit dan paling kontemporer dari lagu-lagu yang lain. Lagu "Jingga" ini ngejelasin tentang makna Kamisan dan juga perjuangan para korban pelanggaran HAM berat di Indonesia yang masih teguh berdiri dan berjuang demi kasus-kasus itu dituntaskan. Pas nyampe ke bagian Outro, Adrian Yunan pun ngebacain daftar nama para korban penculikan dan penghilangan paksa pas tahun 1997/1998, dan sumpah ya pas masuk bagian itu gabisa boong deh, bulu kuduk sebadan langsung berdiri karena merinding! Bagian itu berhasil ngasih efek untuk semangat dan turut ikut berjuang bersama-sama dengan para korban.

Date 图 Memo No. Date Memo No Date ， 1 vyngya ounyg vi- 2 -AGubieijanting 1/3 /2019

Kalau TNI boleh mengisi Jabatan sipil, boleh gak sipil mengisi jabatan TNI? Ada yang keberatan?

Receh? Ya memang .... Tapi pertanyaan itu pantas Pantas untuk merespon kebijakan receh pemerintah!

Begitu banyak nyawa melayang Memperjuangkan kemerdekaan sipil atas ketuasaan militer! Tapi kiniii .... kau begitu mudah menghancurkan perjuangan mereka

Mereka pahlawan kami! Pahlawan yang tau angga sebagia musuh hegara Pahlawan kami yang anggap

Kalau tNl boleh misi jabatan sipil, boleh ga sipil M'isi jabatan TNI? Ada yang keberatan?

Receh? Ya memang Tapi pertanyaan itu pantas Pantas untuk merespon kelijatan receh pemerintah!

Begitu banyak nyawa melayang Memperjuangkan kemerdekaar sipil atas kekuasaan militer. Topi kini.. kau begitu roudah menghancurkan perjuaanganmereka

Me.re.k.a. P.a.h.l.a.w.a.n. k.a.m. Pallawan kami yang kau anggap sebagai

Yang hingga kini belum mandapat keadia keadilan! Bala tentaramu menculik menyiksa para pejuang reformasi

Mungkin Kau tidak tahu, atau taho tapi Kau acuhkan? kejam!

Kini begitu angkuhnya kau mengatakan "TNI masuk jabatan sipil, siapa yang keberatan

Sungguh gila... Tidak adlatah hati nuranimo? Sebegitu buta kah kav demi kebuasaan?

Memo No. 1000 o Tu We Th Fr Sa Su Date Pallawan kami yang kau anggap sebagai musch negara Yang hingga bini belum mendapat keadilan! Bala tentaramu menculik dan menyiksa para Pejuang reformasi

MUNGKINKAH KAU TIDAK TAHU,XTAU TAHU TAPI KAU ACUHKAN? KEJAM! kini, begitu angkuh kau m'katatan "TN/ masuk Jabatan sipil, Siapa yang keberatan ?" Sungsut Gila,... Tak adatah hat tiuranimu Sebegitu butakah kau deni ketuasaan?

Aries adalah zodiak berunšur api, yang mana orang-orang berzödiak Aries kerap diasosiasikah sebagai orang yang akrab dengan hal-hal berbau heroisme, perkelahian, dan aktivitas fisik. Aries Daily Horoscope secara khusus memprediksi bahwa pada 26 Februari 2019 orang berzodiak Aries akan mengeksplor minatnya di dunia supernatural dan fenemena gaib. Hmm... sounds familiar, bukan?

MEREKA YANG BERZODIAK ARIES Wiranto

TAURUS

Taurus adalah zodiak berünsur tanah. Orang-orang dengan zodiak Taurus konon memiliki karakter keras kepala, memiliki kadar posesivitas yang cukup tinggi, materialistis, dan sangat goal-oriented hingga terkesan ambisius.

MEREKA YANG BERZODIAK TAURUS A.M Hendropriyono, Ryamizard Ryacudu,

SAGITARIUS

Sagitarius adalah zodiak berunsur api. Kebanyakan para sagitarian (orang berzodiak sagitarius) memiliki kecerdasan dan antusiasme tinggi terhadap hal tertentu, ia juga cenderung memiliki pemikirap sendiri tentang hidupnya, dan gemar berpetualang. Di sisi lain; pemilik zodiak sagitarius suka tidak sabaran, terlalu terus terang. dan overconfidence.

MEREKA YANG BERZODIAK SAGITARIUS Retno Marsudi

Libra adalah zodiak berunsur,udara, yang mana orang-orang berzodiak Libra'kerap dicap sebagai pribadi yang sulit diandalkan, malas atau cenderung memanjakan diri sendiri, labil dalám membuat keputusan, dan dangkal alias superficial.

MEREKA YANG BERZODIAK LIBRA Luhut Binsar Panjaitan, Prabowo Subianto

GEMINI

Gemini adalaħ zodiak berunsur udara. Gemini yang kerap seperti 'mengetahui segalanya' seringkali menunjukan'sikap-sikap yang inkonsisten, tidak cukup berkapabilitas dalam membuat keputusan, terlalu cemas atau panikan terhadap suatu hal yang menimpanya, dan mudah dipengaruhi oleh orang lain sehingga cenderung terkesan tidak fokus serta mudah bosan terhadap apa yang ia kerjakan.

MEREKA YANG BERZODIAK GEMINI Joko Widodo, Soeharto, Soekarno, Yasonna Laoly

Virgo merupakan zodiak bërunsur bumi. la sering dijuluki sang 'bintang dari segala bintang'sebab'menurut sejarahnya, virgo adalah satu-satunya konstelasi bintang yang mempunyai simbol manusia. Virgo memiliki karakter super teliti, cermat dalam menganalisa, dapat diandalkan, dan rapi. Karakter-karakter di atas membuat virgo cenderung terlalu kritis, cerewet, dán keras kepala.

MEREKA YANG BERZODIAK VIRGO Sri.Mulyani, Widji Thukul

,2,3,4,,, dalam jambangan. kalau tuan dapa teman baru kawan, "Dulu nggak ada yang mau ngurus, melinik saja tidak, begitu kita bilang kedaulatan teman yang lama dilugakan jangan." pangan, begitu kita bilang bendiri di atas kaki sendiri, baru orang berbondong-bondong bikin tandingan. Tandingan "Saudara Fadli Zon, Doktor Fadli Zon. Saudara Fadli Zon baru saja "Saya baru saja mongumumkan, pencak cilat internasional mominta dapet gelar Doktor. Jalannye agak lain, agak berat, pundaknye agak Presiden IRI Joko Widodo untuk menerima keluarga pencak silat dunia sebagai The Great Warrior of Pencak Silet" Saat Prabowo Sindir Fadli Zon Langkahnya Semakin Berat "Hel pemillik media, rakyat Indonesla tidak bisa dibohongi." mentang-mentang berkuasa, hukum digermainkan,* Sindiran Prabowo: Maaf kita bukan Prabowo: Hei Pemilik Media, Rakyat penguasa, tidak punya TV dan koran 13.2k ADER GER KIJAKA RT PMEI ENAN AKAR 2017 AYORAN AKARTA "Jangan marah-marah negara kita butuh kesejukan sekarang, ini dikit-dikit pemah ngakuin yang dulu itu. Maafin deh yah, jangan liat ke belakang." marah jelek-jelekin, maki-maki, Kalau kita cari kesalahan semua salah pasti." Disindir Prabowo, Ahok sebut 'itu capres gue cagub, beda kelas bos' 9.4k OK Elite di Jaikarta itu, minta maaf deh, sudah parah Seya kapok dengan "Kalau kalian senyum, asli. Senyum benar-benar dari hati mereka ini," "Jadi elite itu pintar, pintannya bukan main. Kadiang gelarnya banyak sekali tapi tidak tahu dari mana gelar itu." Prabowo: Saya Kapok dengan Elite di Jakarta *Pendekar tak takut berjalan sendin," Prabowo, Oposisi Integratif, Dan Demokrasi Kita aku kalan, tapi di partal aku masih (pemimpin)." Prabowo ngaku sullit kendalikan Fadli Zon untuk tak buat kontroversi 170

YANG SUKA KRITIK...

JANGAN DICULIK...

PEMILUKADA BUKAN AJANG UNTUK BERLOMBA

次 KALAH MENANG KITA KAWAL BERSAMA

INGAT! MARSINAH DIBUNUH TENTARA Munir [1965-2004D TOLAK RUUTNU

KON TRA SXXI