APARAT LAGI, SRAT LAGII 1
Aparat lagi, aparat lagi! Kwitangologi vol.10
Penyusun :
Tim KontraS
Ilustrasi dan Tata Letak :
Erlina Muthia Sari
Zine ini diterbitkan oleh :
KontraS (2022)
Jalan Kramat II/7, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat
Tlp: 021-3919097 |Fax: 021-3919099
Jakarta, 2022
KWI TANGO LOGI
#10
Kata pengantar
Bertepatan dengan semakin terbelenggunya ruang-ruang demokrasi; semakin masifnya tindak represifitas aparat keamanan kepada kita; serta beberapa permasalahan lainnya terkait dengan aparat keamanan. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sebagai organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu hak asasi manusia secara konsisten berupaya untuk terus menyuarakan isu-isu hak asasi manusia melalui berbagai media, salah satunya zine. Dengan berbagai permasalahan yang muncul dalam rentan waktu empat bulan kebelakang, KontraS kembali meluncurkan zine yang saat ini telah dengan judul “Aparat Lagi, Aparat Lagi!”.
Melalui Zine Kwitangologi vol. 10 ini, KontraS berupaya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait dengan situasi dan kondisi hak asasi manusia yang berkembang selama kurun waktu empat bulan kebelakang baik secara nasional maupun internasional. Beberapa sajian tulisan yang ada disini merupakan data dan pemantauan yang dilakukan oleh KontraS yang kemudian dibungkus dengan kemasan santai serta dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh seluruh kalangan yang ada.
Pemilihan judul “Aparat Lagi, Aparat Lagi!” tidak terlepas dari permasalahan sepanjang kurun waktu empat bulan. Setidaknya kami menilai bahwa pelanggaran HAM masih mendarah daging dalam tubuh aparat keamanan pada saat ini. Dari mulai permasalahan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang nyatanya hanya kebohongan semata; kemudian dugaan pelanggaran HAM yang terjadi pada insiden Arema FC vs Persebaya Surabaya; selanjutnya permasalahan terkait dengan tindak kekerasan yang masih menjamur dalam tubuh Polri dan TNI.
Tidak hanya berhenti pada pembahasan tersebut, dalam zine ini KontraS juga berusaha untuk memberikan catatan merah terkait dengan kinerja aparat keamanan pada saat ini; catatan tersebut berdasarkan pemantauan kami terkait kasus Ferdy Sambo, Kanjuruhan, narkotika, dan mutilasi yang terjadi di Tanah Papua. Selain itu, kami juga membahas terkait dengan kolaborasi kesayangan antara aparat dan juga perusahaan dan pada poin terakhir kami membahas pandangan internasional pada aparat keamanan di Indonesia. Selain itu, dalam zine ini kami turut serta melibatkan aktif masyarakat umum untuk dapat menuangkan pemikirannya terkait dengan permasalahan aparat keamanan di Indonesia.
Dengan berbagai macam permasalahan yang muncul dalam sektor hak asasi manusia, besar harapan KontraS melalui Zine Kwitangologi vol. 10 masyarakat sadar akan permasalahan yang muncul terkait dengan isu hak asasi manusia yang muncul; serta dapat terus menyuarakan isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Akhir kata, saat membaca ada baiknya dengan mendengarkan lagu The Brandals - Awas Polizei! atau Tashoora - Aparat. Cukup sekian, selamat membaca dan terus melawan!
FatiaMaulidiyanti Koordinator KontraS
D a f t a r i s
iP 14710151719i
e n g a n t a r
B a g i a n I T e r u s B e r ula n A a r a t T a k g p , B ela U t k M h j a r n u e n c e g a h k sia K e j a a t a n e m a n u a n
B a g i a n I i
C rit D ri Tim r: R t e a a u a u s a n N Hila T y a w a n a n a g p P e r t a n u n J a w a b a n g g g
B a g i a n I i i M k uli B k M e m u u a n e n g a y o
mi Bagian Iv Catatan Merah Aparat Baru Baru Ini Bagian v Aparat dan Ambisi Memperkaya Oligarki Bagian vI Menilisik Perhatian Internasional Pada Aparat Keamanan Indonesia Serba - SERBI
USUT TUNTAS TRAGEDI SEMANGGI IN ED MAI BAGIAN I
TERUS BERULANG,
APARAT TAK BELAJAR UNTUK MENCEGAH KEJAHATAN KEMANUSIAAN
“AnakkuDibunuh TNI.Keningku DipoporPolisi”
Asih Widodo, Ayah Sigit Prasetyo (Mahasiswa Teknik Sipil Universitas YAI, Korban Tragedi Semanggi 1)
Ungkapan di atas hanyalah satu dari sekian ekspresi yang Pak Widodo selalu utarakan baik lewat lisan atau melalui hiasan yang tertera di pakaian hingga sepeda motornya yang nyentrik. Sosok yang kerap kita temui di seberang Istana Negara saat Aksi Kamisan ini menjadi satu bukti bahwa jargon-jargon TNI-POLRI hanya bualan semata. “Melindungi-Mengayomi-Melayani” yang tercetak di tiap mobil patroli Polisi atau “TNI Bersama Rakyat!” yang terpajang di spanduk hampir tiap markas teritori milik TNI sangat bertolak belakang dengan kenyataan.
Warga hidup dengan imaji bahwa Kepolisian ada untuk menciptakan keamanan dan TNI ada agar kita bisa bertahan jika ada serangan dari negara atau pihak lain berkaitan dengan kedaulatan. Namun dalam sejarah Indonesia berjalan, terlalu banyak dokumentasi yang menunjukkan Kepolisian salah kaprah dalam menganggap tindakan warga sebagai bentuk kriminal. Begitupun dengan TNI yang kejauhan melangkahi garis batas kewenangannya, mencemari kehidupan warga sipil.
Kepolisian dengan begitu sembarangan pernah menghabisi setidaknya sembilan ribu nyawa dalam bentuk Penembakan Misterius atau kerap disebut dengan Petrus pada tahun 1982-1985. Pilihan untuk menarik pelatuk senjata api lebih dipilih ketimbang cara-cara yang lebih humanis terlebih dahulu. Alasannya untuk menciptakan keamanan dan strategi kontra para kriminal dan juga residivis. Tapi tak sedikit di antara mereka yang tertembak atau tertangkap adalah korban salah tangkap atau bahkan sebagian hanya karena memiliki kesamaan rupa yang lalu distereotipkan seperti gondrong dan bertato. Modus yang begitu mengerikan ini menjadi salah satu latar cerita yang bisa kita jumpai di salah satu film horor hits nasional 2022 yakni Pengabdi Setan 2: Communion.
Petrus yang merupakan salah satu bentuk dari pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killing) kini menjelma dalam praktik lain oleh Kepolisian. Kesewenang-wenangan ini muncul sebagai taktik untuk menanggulangi tindak kriminal begal atau pencurian oleh kriminal bersepeda motor yang memang meresahkan masyarakat. Alih-alih memproses pelaku ke tahapan penyelidikan dengan tetap memperhatikan hak atas peradilan yang adil (fair trial), mencabut nyawa pelaku begal adalah cerita yang masih sering kita jumpai. Rasionalisasi bahwa tembakan adalah upaya bela diri juga sangat mudah dibantahkan dengan ketentuan bahwa tindakan Koorps Bhayangkara haruslah terukur. Ketentuan ini setidaknya termaktub dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 dan juga Nomor 8 Tahun 2009. Aturan sudah tersedia, tapi perubahan perilaku tak kunjung tiba.
Keberulangan kejahatan oleh Kepolisian juga terlihat sangat nyata dalam momen penanganan aksi massa. Kepolisian yang seyogyanya diposisikan menjadi pelindung bagi peserta aksi dari kemungkinan adanya serangan dari pihak-pihak lain yang tidak setuju dengan aspirasi atau tuntutan yang diusung, justru menjadi pihak yang paling patut diwaspadai. Mulai dari posisi berdiri saja, Kepolisian di aksi massa sudah memilih untuk menghadap ke depan dan bukan membelakangi peserta aksi. Warga yang sejatinya ingin menyampaikan kritik terhadap instansi terkait justru harus beradu debat hingga berujung pelanggaran HAM berat.
Tentu kita #MasihIngat bagaimana setidaknya tiga peristiwa aksi massa berujung maut. Tragedi Trisakti (12 Mei 1998), Tragedi Semanggi 1 (13 November 1998) dan Tragedi Semanggi 2 (24 September 1999) ialah contoh nyata betapa jahatnya aparat menghadapi massa aksi dengan peluru tajam dan alat serta tindak kekerasan lainnya. Puluhan nyawa melayang hanya karena mengikuti aksi massa, satu aktivitas perwujudan hak untuk berekspresi serta hak untuk berkumpul. Dan sialnya, sebab tidak ada evaluasi dan koreksi yang menyeluruh dari Negara atas apa yang terjadi di tiga pelanggaran HAM tersebut, kita masih hidup dalam bayang-bayang ketakutan nyata akan bahaya ikut aksi massa di Indonesia.
Tak terhitung represifitas yang terjadi kepada para peserta aksi di Papua hingga hari ini. Untuk aksi skala besar di level nasional yang digelar di banyak titik, kita tentu wajib untuk terus mencatat apa yang terjadi di momen #ReformasiDikorupsi yang juga membunuh sedikitnya lima warga. Bersama aksi tolak Omnibus Law Cipta Kerja, penangkapan sewenang-wenang dan kekerasan seolah menjadi hal yang lumrah untuk diterima.
Penanganan aksi massa di Indonesia juga tak jarang melibatkan TNI. Padahal peserta aksi massa tentu berasal dari negara sendiri sehingga sangat kecil kemungkinan berkenaan dengan kedaulatan dalam negeri. Lagipula, bukankah Negara ini dijalankan atas dasar daulat rakyat?. Kenapa saat rakyat hendak menyampaikan suaranya, TNI ikut campur dan mengokang senjata?
Saat masih menggunakan nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), tentara lah yang menjadi regu kematian bagi para korban di tiga pelanggaran HAM berat yang telah disebutkan di atas. Kegiatan unjuk rasa dianggap menjadi arena perang yang amunisi perangnya diperoleh dari sumbangsih para korban dan publik di Indonesia. Di jalanan area Semanggi, kendaraan lapis baja bahkan turut dikerahkan.
Permasalahan kegagalan Kepolisian dalam memberikan pemahaman ke TNI saat menghadapi aksi massa juga tercatat dengan jelas di Peristiwa Paniai (7-8 Desember 2014). Pelanggaran HAM berat yang tengah diproses di Pengadilan HAM ini menunjukkan logika yang salah dari TNI/POLRI dalam menyikapi unjuk rasa dari warga. Empat korban tewas menjadi imbas dari dari arogansi Anggota TNI. Bersama dengan para korban kekerasan aparat yang lain, derita yang mereka rasakan sepertinya belum cukup membuat nurani dan akal para aparat muncul untuk belajar. Agar bisa mengontrol diri, bertindak sesuai hukum dan nilai untuk menghargai kemanusiaan yang jadi unsur penting di dasar negara dan kehidupan kita semua.
BAGIANⅡ LA
CERITA DARI TIMUR: RATUSAN NYAWA HILANG TANA PERTANGGUng JawABAN
DiKANJURUHAN MALAM MINGGU, JERIT & TERIAK JADI SAKSI BISU. GEGAP GEMPITA KEMBALI FANA, YANG ABADI KINI PRASASTI LUKA
Skuter-oh malangnya malang
Sebelum membaca tulisan ini, ada baiknya kita bersama-sama kita mendoakan para suporter yang gugur pada Tragedi Kanjuruhan, 1 Oktober 2022 lalu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masingmasing dipersilahkan.
Baik, mari kita awali tulisan ini dengan perkenalan singkat dari saya. Saya merupakan seseorang yang lahir dan tumbuh besar di Kota Malang. Bagi kalian yang belum tau, Kota Malang merupakan kota terpadat kedua di Jawa Timur, setelah Surabaya. Kota Malang terkenal dengan buah apel dan tentu saja persepakbolaannya. Sebuah kebanggaan bagi saya dapat lahir dan tumbuh di Kota Malang dengan segala problem yang ada. Lahir dan tumbuh besar di Kota Malang menjadikan saya mau tidak mau mengikuti sepak terjang persepakbolaan di di Kota Malang; dari mulai Persema, Persikoba, Sumbersari FC, Arema, serta beberapa klub lainnya. Sepak bola telah menjadi bagian hidup dari warga Kota Malang, tidak memandang kamu dari kelas apa, seberapa terkenal kamu, seberapa kaya kamu, sepak bola yang mempersatukan warga Malang. Sepak bola yang telah menjadi bagian dari kehidupan orang Malang menjadikan saya turut beberapa kali menonton pertandingan sepak bola khususnya Arema, dan suatu kebanggan juga untuk dapat mendukung tim kesayangan warga Malang ini. Tapi tragedi yang terjadi pada 1 Oktober 2022 lalu membulatkan tekad saya untuk berhenti mendukung persepakbolaan di Indonesia. Jujur, saya sendiri bukan penggemar berat persepakbolaan di Indonesia, karena saya sudah lama sadar bahwa sistem yang bobrok saat ini tidak akan bisa membuat persepakbolaan di Indonesia semakin maju, terlebih lagi setelah jatuhnya 135 korban jiwa dan 700 lebih lainnya luka-luka akibat pertandingan sepak bola.
Mendengar kabar jatuhnya 135 korban jiwa, malam hari setelah kejadian saya memutuskan untuk kembali ke Malang dan bergegas menuju ke Stadion Kanjuruhan; dalam perasaan marah, sedih, dan kehilangan saya memberanikan diri untuk mengelilingi Stadion Kanjuruhan yang pada saat itu masih banyak tersisa bekas kekacauan pada malam 1 Oktober 2022; dari mulai mobil yang terbakar, batubatuan yang berserakan, pintu stadion yang rusak, dan berbagai sisa-sisa kekacauan semalam. Jujur, saya tidak mengenali korban meninggal dan korban luka-luka; tapi kesedihan itu cukup membekas di kehidupan saya, terlebih saya lahir dan tumbuh besar di Kota Malang. Pertandingan sepak bola yang seharusnya jadi hiburan bagi masyarakat di Kota Malang (bahkan tidak hanya di Kota Malang, melainkan seluruh dunia), justru berubah menjadi mimpi buruk bagi kami. Bagaimana tidak? Di dalam stadion tersebut ada keluarga yang datang untuk mendukung tim kebanggannya bertanding, ada pasangan muda-mudi yang ingin menghabiskan malam minggunya untuk melihat el clasico Indonesia; tapi justru diberondong oleh tembakan gas air mata yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
Kekerasan, bentuk penggunaan kekuatan secara sewenang-wenang yang berimplikasi pada pelanggaran HAM nyatanya telah mendarah daging di tubuh aparat keamanan di Indonesia pada saat ini. Bahkan sampai masuk ke ranah sepak bola, yang seharusnya menjadi hiburan bagi masyarakat. Bukannya belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, aparat justru melakukan tindakan diluar kewenangan hukum. Sedikit informasi saja, mungkin dari kalian menganggap bahwa turunnya suporter ke dalam lapangan merupakan hal yang membahayakan, tapi nyatanya hal tersebut merupakan tradisi yang kerap kali dilakukan oleh beberapa pendukung sepak bola (bukan hanya Arema).
Penggunaan kekuatan secara berlebihan jelas-jelas menyalahi aturan-aturan dasar, terlebih lagi dalam ranah persepakbolaan. Regulasi FIFA secara jelas juga telah menyebutkan terdapat larangan untuk menggunakan gas air mata dalam pengamanan suporter, terus kenapa masih dilakukan? Oh iya saya lupa, regulasi internal yang secara dalam tubuh Polri yang telah tertuang pada Perkap 1 Tahun 2oo9 aja ga dijalani secara benar, apalagi regulasi secara internasional? Tidak hanya soal kepolisian, secara gamblang aparat TNl dan Polisi pada saat pengamanan yang melakukan tindakan kekerasan kepada suporter jelas telah melanggar pasal 170 dan 351 KUHP. Jelas bukan? Bahwa banyak sekali pelanggaran yang terjadi saat pengamanan pertandingan tersebut.
Memang benar, kalau mau membahas permasalahan terkait aparat bakal nggak ada habisnya. Tragedi Kanjuruhan jadi bukti nyata bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam tubuh institusi TNI maupun Polri. Pola kekerasan yang seakan telah mendarah daging dalam tubuh institusi tersebut harus segera dihentikan. Untuk menutup tulisan ini, semoga ini bisa jadi refleksi untuk kita semua, bahwa masih banyak permasalahan yang harus dibenahi. Doa baik untuk para saudarasaudari yang gugur pada 1 Oktober 2022 lalu. Hanya satu permintaan kami semua, usut tuntas!
"1 Oktober tidak pernah lagi sama semenjak itu. Semenjak 134 (dan terus bertambah) lebih nyawa kawan kami dihabisi tanpa ampun di dalam stadion, di balik pagar tribun berdiri, semenjak polisi melepaskan tembakan membabi buta sesuka perintah atasannya pada tribun-tribun yang kami duduki-yang kami sayangi. Yang tersisa hanyalah kenang-kenangan akan tangis anak kecil yang kehilangan cita-citanya, perempuan yang kehilangan hak hidupnya, dan ibu-ibu yang kehilangan anaknya. Kata maaf dari bibir kecil kalian tentu tidak akan pernah cukup untuk mengembalikan jerit ribuan saudara-saudari kami yang terkunci di balik Pintu 12-13 Kanjuruhan.'
@tribungugur
YOU CALL YOURSELF OUR FRIEND. PRETENDING TO BE NICE YET SO DANGEROUS AND POISONOUS INSIDE.
MIRACLE ASUQUO
BAGIANI
MEMUKULI MENGAYOMI
BUKAN
Tugasmu mengayomi.. PakPolisi,PakPolisi.. Jangantangkapkawankami!
Nyanyian tersebut sering terdengar saat demonstrasi mahasiswa bahkan menjadi yel-yel suporter sepakbola saat klub idola mereka melawan klub bentukan Polri alias Bhayangkara FC, agaknya telah menjadi pengetahuan umum masyarakat bahwa mengayomi adalah tugas utama kepolisian. Berdasarkan Pasal UU No. 2 Tahun 2002 atau UU Kepolisian, selain fungsi penegakan hukum polisi juga memiliki tanggung jawab sebagai pelindung, “pengayom” dan pelayan masyarakat. Mengayomi sendiri menurut KBBI diartikan sebagai tindakan “melindungi.”
Meski diberi tugas mengayomi, diteriakkan lagu dengan lirik di atas menunjukkan bahwa nampaknya polisi perlu diingatkan oleh masyarakat akan tugas sebagai “pengayom” tersebut. Bagaimana tidak, dalam data yang dihimpun oleh KontraS, sepanjang tahun 2022 telah dilakukan 63 tindakan penganiayaan dan 27 tindakan penyiksaan oleh polisi (melihat angkanya sepertinya tidak tepat lagi kalau digunakan kata “oknum”). Korban dari tindakan tersebut pun beragam mulai dari mahasiswa, jurnalis, petani hingga buruh. Angka tindakan penganiayaan serta penyiksaan dan sebaran korban tersebut nampaknya menegaskan bahwa polisi kini lupa akan tugasnya sebagai pengayom dan mulai menjelma menjadi tukang pukul (mungkin lebih baik mereka jadi atlet MMA saja).
Salah satu kasus teranyar adalah yang dilakukan oleh empat orang polisi anggota Polres Halmahera Utara terhadap Yulius Yatu alias Ongen pada bulan September 2022. Penangkapan Ongen dilakukan karena ungkapan keresahan Ongen terhadap penanganan demonstrasi menolak kenaikan BBM yang dilakukan oleh Polres Halmahera Utara. Alih-alih menjadikan ungkapan keresahan Ongen sebagai masukan, Polres Halmahera Utara malah menangkap Ongen memukuli, mencekik dan menyeret Ongen. Sesampainya di kantor Polres Halmahera Utara polisi kemudian menendang Ongen dan mengancam membunuhnya. Belum puas polisi kemudian menyuruh Ongen berjalan jongkok dan berlari keliling lapangan dan meminta maaf kepada anjing pelacak. Sungguh sadis dan di luar nalar.
Perbuatan polisi kepada Ongen tersebut merupakan satu dari sekian banyak kasus penyiksaan yang dilakukan oleh polisi kepada warga khususnya terduga pelaku tindak pidana. Demi mencari informasi dari terduga pelaku serta mengejar pengakuan, alih-alih menggunakan teknik investigasi modern, polisi justru lebih sering mengandalkan kekerasan, warga seperti Ongen pun seringkali pasrah dan “terpaksa” mengaku dari pada terus menerus disiksa oleh Polisi menjadikan pengakuan yang didapatkan tentu jauh dari valid. Di sisi lain polisi mungkin senang menunjukkan otoritasnya melalui kekerasan dengan menjadikan warga “samsak tinju” (menguatkan hipotesis bahwa mungkin lebih baik mereka jadi atlet saja menggantikan Chris John yang sudah pensiun), seakan kekerasan menjadi cara utama mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi kepolisian.
Perbuatan semacam itu selain mengusik rasa kemanusiaan dan membangkitkan amarah juga menyalahi “Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat” yang telah diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 1998. Konvensi tersebut mendefinisikan penyiksaan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan. Oleh Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia, diatur pada Pasal 7 bahwa polisi harus memahami berbagai aturan mengenai Hak Asasi Manusia termasuk Konvensi Menentang Penyiksaan lebih lanjut pada Pasal 11 diatur bahwa polisi dilarang melakukan penyiksaan baik kepada tahanan maupun orang yang diduga melakukan tindak pidana.
Nampaknya aturan-aturan tersebut tidak dibaca (ataupun jika dibaca mungkin hanya dianggap penghias belaka) dan dipahami oleh anggota kepolisian yang menyiksa Ongen, perlu pula digaris bawahi bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 28I ayat (1) hak untuk tidak disiksa merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (ini konstitusi loh yang bilang), maka tindak penyiksaan semacam yang dialami Ongen merupakan pelanggaran langsung terhadap konstitusi. Jika dipikirkan lebih lanjut hal ini sangat mengerikan karena yang melakukan pelanggaran konstitusi adalah polisi yang seharusnya menjadi penegak hukum.
Tindakan yang dilakukan polisi kepada Ongen tersebut memang merupakan suatu perbuatan sadis dan keji di luar nalar (mungkin pelaku memang tidak pakai nalar), namun masih banyak kasus seperti Ongen lain dimana polisi justru menjadi algojo yang alih-alih mengayomi masyarakat justru dengan sadis menjadi tukang pukul, kita tentu mengingat ratusan demonstran yang menjadi korban jotosan polisi dan menderita luka-luka.
Berbagai kasus kekerasan yang melibatkan aparat tersebut menunjukkan adanya masalah mendasar yaitu kultur kekerasan yang oleh aparat keamanan dipandang sebagai jalan keluar. Terlihat bahwa berbagai aturan mengenai pembatasan penggunaan kekerasan bagi polisi hanya menjadi hiasan dan tulisan hitam di atas putih semata. Polisi memiliki pekerjaan rumah untuk menegakkan aturan tersebut dan memastikan anggota Polri paham bahwa tugas utama mereka adalah memberi rasa aman, mengayomi bukan memukuli. Polri sebagai institusi perlu berani memberi sanksi bahkan pemecatan kepada anggota yang terus menerus melakukan pelipatgandaan budaya kekerasan. Perlu perubahan pada sistem Pendidikan polisi yaitu agar Polri tidak hanya menyiapkan polisi menjadi aparat dengan fisik yang prima otot kawat tulang besi bagai Gatotkaca namun juga membekali calon polisi dengan pengetahuan akan Hak Asasi Manusia dan menanamkan doktrin bahwa segala bentuk penyiksaan dan tindakan merendahkan martabat tidak dapat dibenarkan dalam situasi apapun, karena jika aparat yang seharusnya menjadi “pengayom” justru menjadi pelaku maka apa bedanya polisi yang gajinya dibayarkan dengan pajak warga negara tersebut dengan penjahat?
Masih banyak “Ongen lain” di negara ini, yaitu mereka yang menjadi korban represifitas dan kekerasan dari aparat yang seharusnya mengayomi mereka. Masih banyak kawan-kawan di jalan yang merasakan jotosan dan kepalan tinju dari tangan yang seharusnya merangkul mereka. Akhirnya, teringatlah kita pada judul lagu The Brandals: Awas Polizei!
“Policenowadays in no waypreventor solveviolence; ” theycause,hide,enforceandperpetuateit instead.
BAGIANII
CATATAN MERAH APARAT BARU-BARU INI
PERSEBARAN PROVINSI DA APARAT P
ACEH ACEH 10 K.RIAU 81 KALMANTA SUMV 52 21 KALTIM KALIMANTAN SUMBAR JAMB116 KALTÈNG BENGKULV KALSEL 219 DIY 1502 NTB 9 10 BANTEN
RI PERISTIWA KEKERASAN LRI& TNI JAN-OKT
MALUKU.U GORON N- PAPUA.B SULBAR LBAR IMALUKU SULAWESI R 25 SULSEL PAPUA 269 SUL'SEL 24 NT 176
KETERANGAN: :TNI :POLRI TOTAL KASUS: :46 474
KasusSamboPembukaKotakPandora
Jakarta
Dalam beberapa bulan terakhir, publik menaruh perhatian serius terhadap institusi Kepolisian. Penyebabnya yakni kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir Yosua Hutabarat. Mirisnya, pembunuhan ini dilakukan tak lama setelah perayaan Hari Bhayangkara yang dihadiri oleh Presiden pada 7 Juli 2022 lalu. Pada momentum perayaan tersebut pun Kapolri pun berpidato akan dengan sungguh-sungguh memperbaiki kinerja Kepolisian. Sayangnya, tak berselang lama bencana serius bagi institusi muncul.
Semacam blessing in disguise. Di satu sisi satu korban jiwa meninggal dibunuh oleh anggota polisi, tetapi di sisi yang lain juga dapat membongkar permasalahan-permasalahan dalam institusi Kepolisian. Selama berbulanbulan masyarakat secara bergantian menghujat kepolisian. Tak banyak orang akhirnya dengan mudah memblow up kasus arogansi dan kelakuan buruk aparat di lapangan.
Selain kasus-kasus tersebut, rahasia umum Kepolisian pun mulai perlahan terkuak. Sebagai contoh, konsorsium 303 yang terlibat dalam judi online terbongkar dengan sendirinya lewat broadcast WA ataupun media sosial. Begitupun geng Narkoba yang juga pelan-pelan mulai terbongkar. Hal ini disinyalir sebagai perang kubu antara polisi judi dan polisi narkoba. Tapi apapun yang terjadi, masyarakat tetap jadi korban. Polisi makin asyik memperkaya diri sendiri… hihi
Air MataTangisandiKanjuruhan Malang
Semacam tak bertaubat. KOK BISA YA ADA ENTITAS DI MASYARAKAT GABISA NAHAN EMOSI??? Kalo emosi sama orangtua paling yaa Cuma dibilang durhaka. Ini sekalinya emosi, akibatnya hilangnya ratusan korban jiwa.
1 Oktober 2022, air mata pecah di stadion Kanjuruhan. Dunia mencatat. Sejarah mencatat. Semuanya tak akan pernah lupa. Tapi air mata yang berhamburan di stadion itu bukan momen bahagia karena tim kesayangan menang atau juara dengan angkat piala. Bukan juga sekedar sedih karena tim kebanggaan kalah.
Malam itu begitu buat penggemar sepak bola di penjuru bumi marah. Sebab masyarakat yang selama ini kurang hiburan berangkat berharap bahagia untuk menonton singo edan berlaga. Bukan kebahagiaan, air mata bergelimpangan. Penyebabnya, polisi brutal tak punya adab tembak gas air mata ke arah penonton tak bersalah. Nyawa anak-anak direnggut paksa. Mereka bukan pengayom masyarakat, melainkan malaikat pencabut nyawa. Detik ini pun pasti masih banyak yang bertanya-tanya. Kok bisa-bisanya? Kok tega-teganya?
Teddy Minahasa:PolisiPengedarNarkotika Bukittinggi
Masih ada kaitannya dengan Kanjuruhan. Tragedi ini semakin menegaskan polisi toxic banget sama masyarakat. Tragedi ini juga akhirnya berujung pada penetapan sejumlah tersangka dan di mutasinya sejumlah anggota Polri yang seharusnya bertanggungjawab. Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta diganti salah satunya. Ia dimutasi dan diganti oleh Irjen Teddy Minahasa (sebelumnya Kapolda Sumbar). Penetapan ini tertuang dalam Surat Telegram nomor ST / 2134/X/2022 tertanggal 10 Oktober 2022.
Sayang seribu sayang, upaya Kapolri menyelamatkan muka, eh justru malah tertimpa kotoran burung merpati. Irjen Teddy Minahasa yang belum sempat dilantik disinyalir terlibat dalam perdagangan gelap narkotika. Iya ga salah baca. Polisi pengedar narkotika. Pasti muncul di benak pembaca: kok bisa? Polisi kan harusnya menangkap pengedar narkoba… Tapi percayalah praktik ini merupakan public secret. Bahkan 2016 lalu, Haris Azhar pernah ungkapkan suatu fakta bahwa BNN dan Polisi terima ratusan miliar dari praktik gelap perdagangan narkoba. Hari ini hal tersebut terbukti, sudah diingatkan dari beberapa tahun lalu, sekarang mau salahkan siapa? Atau memang polisi menikmati permainan ini? Biar rumput yang bergoyang di kantor Polsek, Polres, Polda dan Mabes Polri yang menjawab.
KelakuananggotaTNIBikinNgeri: Mutilasi! Timika
Selain polisi, tulisan ini akan menyadarkan juga kepada pembaca bahwa yang problematik bukan cuma aparat berbaju coklat. Mereka yang berbaju hijau loreng-loreng juga banyak yang bikin ngeri kelakuannya! Ga percaya? Nih, sulit dipercaya memang di era 4.0, pengembangan infrastruktur secara gencar (walaupun banyak yang mangkrak), masih ada aparat militer yang bunuh warga sipil, potong-potong bagian tubuhnya dan buang ke sungai agar tidak ditemukan.
Sebagai pengingat, peristiwa tersebut terjadi di Timika. 4 orang sipil yang dituduh sebagai simpatisan KKB (tak terbukti) dibunuh secara membabi buta oleh 6 aparat militer dengan dibantu dengan pelaku sipil lainnya. Tidak sampai disitu, jasad korban dipotong-potong sampai akhirnya dihanyutkan di Sungai Pigapu. Mengerikan yaa
TNI hakikatnya merupakan entitas penting dalam suatu negara. Alat pertahanan ini memang diperlukan. Tapi ya jangan banyak-banyak toh main sama warga sipil… semakin banyak terlibatnya TNI di ranah sipil, semakin tinggi juga potensi kesewenang-wenangan bermunculan.
APARAT DAN AMBISI MEMPERKAYA OLIGARKI
BAGIAN Ⅱ
Ga sampai di situ, bukan tidak mungkin nyawa bisa menjadi taruhannya. Kamu ga percaya? Oke aku coba kasih satu contoh kasusnya. Tentu kamu #masihingat peristiwa kelam salah satu saudara kita Alm. Erfaldi penolak kehadiran perusahaan tambang PT. Trio kencana, warga desa Tada, kecamatan tinombo Selatan, meninggal karena selongsong peluru tajam aparat yang menembus bagian belakang dada sebelah kiri. Kalo kita lihat lebih jauh lagi teman-teman, pelibatan aparat dalam mengamankan bisnis sektor SDA maupun non-SDA justru kian dilegitimasi Presiden. Perintah bapak Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan Kapolri untuk mengamankan segala bentuk bisnis/investasi di daerah. Dari sini aja udah keliatan banget kalo Presiden aja ga memiliki keberpihakan terhadap kemaslahatan warga negaranya, gimana keadilan ekologi dan kesejahteraan sosial akan terwujud kalo hak-hak warga negaranya ga terpenuhi tapi terus dikangkangi? Harusnya si selaku Presiden tau risiko dari instruksinya yang sangat kontraproduktif itu. Sebab, idelanya, bisnis dan pembangunan yang berjalan harus tetap mengindahkan prinsip-prinsip HAM. Tapi, apa daya, emang bikin jengkel, kita ga bisa banyak berharap sama pemimpin yang minim pengetahuan terhadap hak-hak asasi warga negaranya. Teman-teman pembaca zine yang aku sayangi, dua kasus di atas bukanlah fenomena baru di republik tercinta ini. Masih banyak daftar kasus-kasus pelanggaran ham sektor bisnis di luar sana yang harus menjadi perhatian utama negara di tengah-tengah ambisi Jokowi - Amin. Presiden harus menarik kembali ucapannya dan melakukan evaluasi seluruh aparat keamanan. Sebab, kehadiran aparat terbukti hanya akan mengeskalasi konflik antar warga dengan entitas bisnis. Pengerahan aparat yang ditujukkan untuk mengamankan aktivitas bisnis/investasi terbukti hanya akan menjadi alat produksi kekerasan, bukan memberikan pengayoman dan perlindungan bagi warga yang terlanggar hak-hak asasinya. Terlebih, bukan menjadi rahasia lagi bahwa aparat keamanan kita memiliki segudang masalah kekerasan yang tak kunjung menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Ayo dong pak Jokowi segera reformasi Polri/TNI, sehingga tidak ada korban jiwa yang jatuh lagi karena tangan-tangan besi polisi/prajurit TNI :(
Ambisi Jokowi - Amin dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dengan mengarusutamakan aktivitas bisnis dan pertambangan justru berdampak pada tergerusnya hak asasi manusia warga negara. Belum selesai dengan tingginya risiko kerusakan lingkungan hingga perampasan atas tanah sebab aktivitas bisnis dan pertambangan, berbagai kebijakan problematis yang dikeluarkan pemerintah justru kian memperparah situasi hak asasi manusia, antara lain seperti UU Omnibus Law dan UU Minerba. Padahal, pasca lahirnya UU bermasalah tersebut telah mendapat penolakan dari berbagai kalangan masyarakat sipil sebab tidak sedikit ditemukan pasal-pasal problematis yang tertuang di dalamnya.
Kondisi di lapangan bahkan jauh lebih memprihatinkan. Disamping telah terhimpit ambisi dan norma-norma yang bertentangan dengan prinsip dan nilai hak asasi manusia, perlawanan dan penolakan warga terhadap aktivitas bisnis dan tambang semakin diperkeruh dengan pelibatan aparat yang dikerahkan sebagai “centeng” pelaku bisnis. Kriminalisasi, intimidasi, aksi teror adalah risiko paling nyata kalo kita bersuara menolak aktivitas bisnis/investasi dan pertambangan. Hal ini dibuktikan dengan peristiwa kriminalisasi Budi Pego, aktivis lingkungan yang gencar melakukan penolakan aktivitas tambang emas karena ia anggap perusahaan tambang mas PT. BSI sangat potensial mencemarkan lingkungan. Tanpa basa-basi fafifu wasweswos untuk mendengar dan mempertimbangkan protes atas ketidakadilan yang ia dan warga lainnya alami, dengan sigap negara justru menjerat Budi dengan pasal 107 huruf a UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP, yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.
Pelanggaran HAM sektor bisnis tidak pernah membaik bahkan semakin pelik. Hei Jokowi!, apakah kamu sadar rakyat-rakyat kecil lah yang telah engkau cekik?
0 MENELISIK PERHATIAN INTERNASIONAL PADA APARATKEAMANAN INDONESIA
BAGIAN VI
Tindak kekerasan aparat tidak henti-hentinya buat heboh. Lihat media Internasional menyorot tindak kekerasan kepolisian dan TNI pada kasus Kanjuruhan yang menewaskan 135 korban jiwa; tragedi paling mematikan dalam sejarah olahraga di dunia, buah kegagalan reformasi polri dan Impunitas, dan desakan kepada presiden Jokowi untuk mereformasi kepolisian. Lewat tragedi Kanjuruhan, media Internasional menyoroti rangkaian tindak kekerasan kepolisian yang berulang.
Lewat laporan berjudul “Deadly soccer clash in Indonesia puts police tactics, and impunity, in spotlight“ New York Times memperlihatkan deretan kekerasan kepolisian di Jakarta saat menembak 10 orang saat berunjuk rasa penetapan presiden Joko Widodo sebagai pemenang pemilihan presiden pada 2019. Dan, tindak represif kepolisian kepada aksi mahasiswa yang mengakibatkan tiga balita mengalami perawatan di kota Ternate. Dunia kemudian melihat masalah sistemik terlihat pada tragedi di Stadion Kanjuruhan, ketika kepolisian memukul suporter sepakbola menggunakan tongkat dan perisai, menyemprotkan gas air mata kepada kerumunan dan mengakibatkan kematian 135 korban - salah satu tragedi terburuk dalam sejarah olahraga. Menurut para ahli yang diwawancarai New York Times, rangkaian tragedi yang disebabkan oleh aparat itu memperlihatkan masalah sistemik yang dihadapi polisi antara lain kurang terlatihnya mereka dalam pengendalian massa dan sangat militeristik. Lebih-lebih, di hampir semua kasus tindakan Aparat, mereka tidak pernah harus bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Menurut New York Times, tidak adanya pertanggungjawaban atas kesalahan aparat disebabkan karena tidak adanya kepentingan politik untuk mewujudkan kepolisian yang profesional.
Media asing bloomberg juga menyoroti rangkaian tindak kekerasan aparat hingga puncaknya yaitu tragedi kanjuruhan sebagai desakan kepada presiden Joko Widodo untuk mereformasi kepolisian. Lewat artikel berjudul “Deadly Stampede Pressures Jokowi to Revamp Indonesia Police” bloomberg melihat tragedi mematikan dalam pertandingan sepakbola tersebut disebabkan oleh ditembaknya gas air mata yang menambah tekanan kepada Presiden Joko Widodo untuk menilik pasukan keamanan yang kerap dikritik atas kebrutalan dan korupsinya. Media Internasional tersebut juga mencatat tekanan publik untuk mereformasi kepolisian juga semakin besar karena rentetan kasus di internal polri.
Artikel lebih keras dimuat oleh The Sun, media Internasional ternama asal Inggris, memuat opini Karren Brady jurnalis terkemuka berjudul “Upsettin Scenes in Indonesia were football’s biggest nightmare revisitedall caused by fools in charge” yang menjabarkan pentingnya memiliki kepolisian yang profesional. Menilik tragedi Kanjuruhan, Karren Brady menilik pentingnya memiliki polisi yang baik, perencanaan yang matang, prosedur yang masuk akal, penanganan yang sensitif dan pemahaman yang menyeluruh bahwa kepanikan dan eksitabilitas adalah musuh pengendalian massa, di antara polisi dan petugas serta massa. Jurnalis senior tersebut membandingkan penanganan kepolisian di eropa khususnya di Inggris menghadapi massa perusuh seperti kelompok hooligans. Membedakannya di sepakbola Indonesia yang dirusak oleh hooliganisme, polisi yang kejam dan tidak profesional, dan salah urus penonton.
Menjelaskan terkait dengan bagaimana perhatian secara internasional terkait dengan aparat keamanan di Indonesia pada saat ini. Bisa komparasi terkait dengan bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi di Internasional digabungkan dengan situasi nasional. Kemudian kekerasan aparat yang saat ini menjadi perhatian internasional.
LOM WARGA KATA WARGA
ER-SRI
DaruratTabiatAparat :PRESISIGAKAKURAT Oleh: Luthfii AI
Rasanya Indonesia tidak hanya sedang menghadapi krisis iklim, namun diperparah dengan iklim birokrasi dan sistem pemerintah yang semakin menuju kiamat. Mungkin banyak masyarakat yang merasakan hal yang serupa tetapi rasa takut lebih mengancam diri dari pada merasakan situasi dan kondisi saat ini ditengah masyarakat.
Kondisi sekarang ini, kita seakan dipersamakan pikiran yang sama bahwa bangsa ini sedang jauh dari apa yang menjadi harapan seorang ibu yang kehilangan anak-anaknya karena menonton bola, seorang ayah yang kehilangan putra mahkotanya karena dibunuh dengan sandiwara kebohongan dan lain sebagainya yang direnggut paksa layaknya ekspansi penjajah menjarah sumber daya kaum pribumi. Hanya dua pilihan kata, menyerah atau melawan hingga merdeka dari aparat penjajah.
Gambaran tersebut tidak seolah dalam situasi perang sesungguhnya, hanya saja sebuah gambaran pilu dalam tubuh dan pikiran manusia Indonesia yang menyaksikan berbagai fakta sejarah bahwa kekerasan akan jauh lebih menyakitkan jika dilakukan oleh otoritas yang berwenang, aparat hukum, penegak hukum dan organisasi kekuasaan yang berlindung di bawah slogan “kepentingan rakyat”.
Siapa yang tidak kenal jargon “PRESISI” yang sering kita temui di kepolisian. PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan) sejauh ini lepas kendali dan luput dari sasaran yang telah dikampanyekan oleh POLRI. Bukan tidak beralasan, ulah yang biasa disebut “oknum” sebatalyon ini mencoreng nama baik institusi. Wajah militeristik dan gaya agresivitas yang berulang kali ditunjukan di permukaan layaknya tuhan sedang ingin membuka dan menyingkap aib tabiat para penghamba yang berwajah humanis.
Darurat aparat sepertinya cukup pantas didengungkan seperti halnya darurat Corona yang mencapai tingkat infeksi dan angka kematian yang tinggi jika tidak ditangani dengan benar. Mungkin aparat perlu divaksin moralitas untuk menghasilkan iklim hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan kekuasaan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.
Kekuasaan dan hukum, praktis menjadi dua entitas yang saling menjalin diri, di mana hukum dibuat dan disahkan oleh kesadaran kekuasaan yang senantiasa berusaha ingin menerobos ke celah-celah yang mudah direkayasa sehingga hukum lebih dirasakan sebagai alat penguasa, ketimbang sebagai kontrol kekuasaan.
Di berbagai banyak negara, kekuasaan terjebak dalam bentuk otoritarianisme yang mengakibatkan masalah baru di dalam hubungan negara dengan rakyatnya. Dalam bahasa Jerman terdapat adagium “Die Stunde der Krise kann auch eine Stunde der Autoritären werden” (Masa krisis dapat menjadi momentum emas bagi para diktator).
Seperti dikemukakan oleh Tom Power kecenderungan otoritarian dan kemerosotan kualitas demokrasi ini ditandai dengan manipulasi institusi hukum dan keamanan untuk kepentingan kekuasaan jangka pendek serta pembungkaman kelompok oposisi. Seperti gelombang populisme di negara-negara lain, populisme di Indonesia yang muncul sejak pemilihan presiden tahun 2014 merupakan bentuk protes atas persoalan ketidakadilan sistematis yang tidak pernah disentuh dalam dua dekade demokrasi desentralisasi.
Kita hanya bisa menunggu dan melihat apa yang akan terjadi dalam waktu-waktu yang akan datang. Apakah harapan masyarakat akan terwujud?
1Hari 1Oknum,ApaSudahJadi Mabes? Oleh: Renie Aryandani
Hanya dengan menyebut “Halo, Dek!” atau “tukang gebuk”, kita sudah bisa menerka arah jokes dari teman di tongkrongan. Sebutan familiar yang menyasar perilaku fatal dari menantu idaman mertua. Ada yang berwarna kacang ijo, tapi kali ini saya akan membahas yang berseragam coklat. Paling sering muncul di dm instagram sih, kalo lagi pede akan pakai first account, kalau lagi cupu ya pakai second account. Isi pesannya ga jauh dari narasi superiornya: mengancam dan menakut-nakuti sipil, agar tidak lagi mengkritik kinerja buruk institusinya.
Kita harus berani dan lantang memprotes bahwa profesionalitas kinerja kepolisian adalah nihil!
Baru 9 November 2022 kita bertemu dengan pemberitaan seorang polisi memperkosa perempuan dengan disabilitas mental, salah satu dari banyaknya kasus yang menunjukkan bahwa polisi mengamini superioritasnya sehingga merasa berhak untuk merampas kemerdekaan orang lain khususnya dalam hal ini: masyarakat sipil, atau lebih khusus lagi perempuan, dan dengan disabilitas mental. Berlapislapis superior yang ia rasakan sebagai laki-laki, alat negara, dan yang terpenting: “berseragam”.
Kata “seragam” memang penting kita garis bawahi disini. Seragam kerap digunakan untuk melegitimasi arogansi dan mempertajam relasi kuasa bagi seorang polisi dengan korbannya. Bukan hanya korban pemerkosaan, superioritas dari seorang polisi juga membuatnya merasa berhak untuk aman dan lari setelah menabrak ayah-anak menggunakan mobil patroli. Seperti kejadian dimana? Banyak. Sebenarnya bukan hanya persoalan superioritas, tapi lebih mendasar lagi bahwa ada persoalan kultural dan sistem di institusinya. Jadi meskipun sudah ada istilah akpol alias akademi kepolisian, bukan berarti isinya sudah bersifat akademis ya. Kalo sudah akademis, ya kita akan bertemu mereka yang berkompeten. Tapi kalo dilihat sekarang, ya… begitu.
Begitu bagaimana? Bermain suap-suapan dengan pemilik bisnis ekstraktif, membungkam warga sipil yang melakukan protes, dan jangan lupa dengan pelanggaran HAM yang dilakukan terang-terangan oleh kepolisian!
Polisi adalah alat negara, dan kewajiban negara adalah menjamin, melindungi, dan menghormati hak asasi warganya. Namun pada kenyataannya, alih-alih kewajiban itu dipenuhi, polisi malah kerap menjadi pelanggar HAM utama. Ada yang salah bukan? Apa yang bisa kita lakukan nih? Sepertinya kita sudah lelah menertawakan institusi ini. Maksud saya, kita sudah lelah dengan kekerasan, ketakutan, dan miskinnya keberpihakan institusi kepolisian terhadap pemenuhan HAM warga sipil. Bagaimanapun ya mereka perlu pembenahan lebih banyak lagi. Kita perlu adanya jaminan ketidak-berulangan, agar mereka tidak lagi menyerang dan sewenang-wenang terhadap warga sipil. Tapi bagaimana caranya?
Kita bisa sama-sama mendorong dan mendesak perubahan hukum hingga reformasi institusi. Perubahan hukum dapat dengan mendukung advokasi kebijakan yang bertujuan menguatkan pengawasan internal dan eksternal institusi kepolisian di Indonesia. Lebih daripada itu, kita sangat perlu untuk mendukung reformasi kultural budaya militeristik dalam rangka perbaikan sistem pendidikan polisi. Pendidikan disini menjadi unsur penting karena akan sangat berpengaruh pada motif, target, dan kinerja para polisi Indonesia. Sebab mereka harus memiliki cukup bekal atas kesadaran HAM, pengetahuan demokrasi, dan integritas sebelum diberikan senjata.
Ngapain kita mesti peduli? Karena kita warga sipil, pihak paling pertama mendapat ancaman saat polisi tidak lagi bisa memberi rasa aman dan malah memberi ketakutan. Kenapa ga bisa dibiarkan? Jika kita diam, maka akan memperbesar potensi keberulangan pelanggaran HAM oleh kepolisian.
EkaAnnash-VokalisTheBrandals.
“Lagu Awas Polizei pada dasarnya ditulis sebagai respons dan penyampaian kegelisahan dari warga negara terhadap tindak tanduk perlakuan aparat kepolisian saat ini. Tindakan polisi yang membungkam, melakukan kekerasan, menembak, dan lainnya tergambarkan dalam lagu ini. Kehadiran lagu Awas Polizei menjadi harapan agar polisi dapat berbenah secara internal tanpa adanya paksaan sehingga tidak ada lagi kultur kekerasan polisi saat ini.”
sist Ta s h o o ra nia-B a s D a
l n a a m a n p e n g d e s i a p u ya kat I n o n r a i m u a m as ya P as t s e l b i h ka l a u e i T a i o l i s p , k ka s a m a p . e n a n m e n g k u r a n g ad a c e r n p c o n h r a p u n ya T as o o e m a n g h l a i m j a u g , i i e n c a r i u l t m b l m t u s h s e e u , ka N a l h t a n g p . s s a a kas u T as h o o r a n m e m a g l a l u ya ka p l a h t a n g , kas u s s a i f i k s e s l a n n g p ad a as ya T i d a k a ka s aj a h at i n . e m e r m p n l i m e m a g i k e c u a i n l a u b u at a n g , l i k e m d i b a p i k k u s e s e k t e r h ad a p u m e n u m p n g r a h a n ya k e m a i d a n d r i r e z m d a n a k m as a a e d a r i m as k l i s i a n e p o ka n u k n m e n u j k u n k u n j g t i d a n g i m ya r e z k i n , m u n i D a n g d i l e i t i m as . d a at g n g p n n ya ya k a n t as a e p ka m i n kas u s ya g i n i l a u , b u at a n g l e m e b e u m p s ka ad a d i b r i t a n as e d a n s e a n g p at a u n g ka n ya f o k u s l i r d a n C i p u P n a m e n K u s e g i t u as kas u s ya ad 2 , a p i h at kas u s l k i t a l ad h l ka o P a a i a n g e , M i o G w j g . K u s s p as i t wa kt u u l i c u m a k s e ka i b a n , l a i n t u ya n ka p a l a h t a g , s L B H t m e n t m e n - e , a m a e k e t e m u s h o o r a T as m e m a n g i t kas u s u . ka e a n g e r e p g m a n a m n g ya
REST IN PO OER 1959 2022 24
APARAT LNGI. APARAT GT!
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan