MADJALAH
KEDUDUKAN WANITA INDONESIA
PenggialBuhu Digi
| TH.1 No.2 |
Diterbitkan oleh;
KOMISIHUKUM
KONGRESWANITAINDONESIA
ICHTISAR CHRONOLOGIS TENTANG KEDJADIAN-KEDJADIAN SEKITAR SOAL KEDUDUKAN WANITA DALAM PERKAWINAN SEDJAK LAHIRNJA PERGERAKAN WANITA INDONESIA
A. Sebelum Perang Dunia kedua.
1. Kongres Perempuan Indonesia jang pertama (22 – 25 Desember 1928) di Djokjakarta membitjarakan dalam rapat-rapat terbukanja antara lain soal-soal kedudukan wanita dalam perkawinan, poligami, ko-educatie dan sebagainja. atBuku
Sesudah satu gabungan dari perkumpulan-perkumpulan wanita didirikan dengan nama Perikatan Perempuan Indonesia (P.P.I.) maka gabungan tersebut mengambil keputusan antara lain untuk membrantas perkawinan kanak-kanak. Kepada Pemerintah dimadjukan beberapa mosi, antara lain supaja diadakan peraturan untuk memberi sokongan kepada djandadjanda dan anak-anak piatu pegawai negeri Indonesia.
2. Pada Kongresnja jang diadakan di Djakarta (28 — 31 Desember 1929) P.P.I. membitjarakan tentang tempat dan kewadjiban wanita dalam kehidupan sosial dan ekonomi, dalam perkawinan dan hidup keluarga; djuga tentang kewadjibannja untuk menentang poligami, kawin paksaan dan perkawinan kanak-kanak.
Nama P.P.I. diganti dengan P.P.I.I., Perserikatan Perhimpunan Isteri Indonesia, supaja lebih nampak, bahwa gabungan ini adalah satu federasi dan bukan suatu fusi atau uni. Kepada Pemerintah dimadjukan mosi untuk melarang penggundikan.
Pada Kongresnja di Surabaja, 13 — 18 Desember 1930, P.P.I.I. mengambil keputusan tidak akan memuat dalam atjaranja soal-soal sebagai poligami, pertjeraian dan sebagainja jang dapat menjinggung perasaan salah satu anggautanja.
3. Dalam bulan Djuli 1932 beberapa perkumpulan wanita jang ketjil jang tidak berdasarkan agama menggabungkan diri dalam satu organisasi dengan nama Isteri Indonesia". I.I. djuga memperbintjangkan soal perkawinan dan pertjeraian, akan tetapi selalu mendjaga djangan sampai melukai perasaan kaum Islam.
4. Kongres Perempuan Indonesia jang kedua jang diadakan pada tanggal 20 — 24 Djuli 1935 di Djakarta mengambil keputusan antara lain akan menjelidiki dengan sedalam-dalamnja kedudukan kaum wanita menurut hukum Islam dan berusaha memperbaiki kedudukan itu dengan tidak menjinggung agama Islam.
5. Permulaan tahun 1937 Pemerintah Hindia Belanda membuat sebuah rentjana Ordonansi Perkawinan tertjatat jang memuat dasar monogami dan sjarat-sjarat jang tegas dan sama bagi wanita dan prija dalam soal pertjeraian. Ordonansi ini dimaksudkan berlaku bagi orang Indonesia dan Timur Asing bukan Tionghoa, jang hukum perkawinannja tidak diatur dalam peraturan-peraturan jang tertulis, jang dengan sukarela menjatakan diri tunduk pada ordonansi ini (vrijwillige ondenwerping).
Oleh karena rentjana ordonansi ini menimbulkan reaksi jang hebat dari fihak organisasi-organisasi Islam, dan pula suara organisasi-organisasi wanita jang menjetudjuinja ternjata tidak tjukup kuat, maka rentjana tersebut ditarik kembali.
6. Pada tahun 1937 oleh beberapa organisasi wanita didirikan Badan Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak Indonesia", kemudian dirobah mendjadi Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam perkawinan" (B.P.P.I.P.), dengan maksud mengusahakan perbaikan dalam peraturan perkawinan. Badan tersebut terdiri dari sebuah studie komisi, jang mempeladjari kedudukan wanita dalam hukum Islam, hukum adat dan hukum Barat, dan sebuah Consultatie-bureau jang dipimpin oleh Mr Nj. Maria Ulfah Santoso jang memberi nasehat mengenai soal-soal pertjeraian dan mengumpulkan bahan-bahan tentang keburukan-keburukan dalam praktek.
7. Kongres Perempuan Indonesia ketiga dalam bulan Djuli 1938 di Bandung memutuskan antara lain akan membangunkan Komisi Perkawinan untuk merantjangkan soal perkawinan jang se-adil-adilnja.
8. Kongres Perempuan Indonesia jang keempat diadakan di Semarang dalam bulan Djuli 1941. Oleh Kongres ini antara lain diputuskan untuk mengadakan empat badan kerdja diantaranja untuk soal perkawinan menurut hukum Islam.
B. Zaman Djepang.
Pergerakan wanita Indonesia pada masa ini tidak dapat berkembang leluasa dan soal kedudukan wanita baik dalam soal perkawinan maupun dalam hal-hal lain tidak diperbintjangkan
C. Sesudah Perang Dunia ke-II.
1. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pentjatatan Nikah, Talak dan Rudjuk. Disamping Undang-undang ini dkeluarkan sebuah instruksi Menteri Agama No. 4 tahun 1957 jang memuat andjuran kepada pegawai Pentjatat Nikah, Talak dan Rudjuk, antara lain supaja:
a. Anak-anak dibawah umur djangan sampai dinikahkan.
b. Bila pengantin perempuan dipaksa, dipenuhi sjarat-sjarat menurut hukum Islam.
Dalam soal poligami diterangkan tentang kewadjiban-kewadjiban C. hukum Islam.
d. Dalam soal talak, kedua belah fihak diperiksa dan diusahakan rukun kembali.
2. Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) di Solo pada tanggal 26 — 28 Agustus 1948 memutuskan antara lain mendirikan badan jang bersifat otonom mengenai antara lain hukum waris dan perkawinan.
3. Permusjawaratan Wanita Seluruh Indonesia jang diadakan pada tanggal 26 Agustus — 2 September 1949 di Djokjakarta atas inisiatip Kowani, dan jang djuga dikundjungi oleh wakil-wakil organisasi-organisasi wanita dari daerah-daerah jang masih diduduki oleh Belanda, mengambil keputusan dalam lapangan hukum antara lain: menuntut adanja peraturan jang melindungi Hukum Perkawinan jang sjah menurut keagamaan masingmasing.
4. Bulan Agustus 1950 atas desakan beberapa fihak. antara lain dari front wanita dalam parlemen, oleh Pemerintah (Menteri Agama) dibentuk Panitya Penjelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rudjuk" (dengan singkat disebut Panitya N.T.R.) jang diberi tugas menindjau kembali semua peraturan mengenai perkawinan dan menjusun rentjana Undang-undang Perkawinan jang selaras dengan keadaan zaman.
5. Kongres Wanita Indonesia di Djakarta pada tahun 1950 mengenai perkawinan menuntut kepada Pemerintah:
a. supaja diadakan undang-undang perkawinan jang melindungi kaum wanita,
b. supaja dalam Panitya Penjelidik Hukum Perkawinan dari Kementerian Agama diadakan perimbangan antara anggauta-anggauta wanita dan laki-laki dari segala aliran.
Diandjurkan oleh kongres supaja organisasi-organisasi wanita mempeladjari dengan sungguh-sungguh kedudukan wanita dalam perkawinan, baik menurut hukum adat, maupun menurut hukum agama.
6. Kongres Wanita Indonesia pada kongresnja jang diadakan pada tanggal 22 — 24 Nopember 1952 di Bandung, memuat dalam urgensiprogramnja dalam lapangan hukum antara lain: mendesak kepada Pemerintah supaja Undang-undang Perkawinan lekas diadakan. Selandjutnja dimintakan perhatian kepada Pemerintah tentang antara lain:
Segera terlaksananja Undang-undang Perkawinan a.
b. Pengangkatan tenaga wanita dalam Pengadilan Agama.
c. Latihan/pendidikan kepada pendjabat jang ditugaskan mengurus soal nikah, talak dan rudjuk.
Mengenai sub b. kepada Komisi Hukum dari Kongres Wanita Indonesia jang dibentuk pada kongres tersebut, ditugaskan mengadakan kursus persiapan tjalon anggauta wanita Pengadilan Agama. Kursus ini jang mendapat pengakuan dari Kementerian Agama diachiri dengan udjian jang menghasilkan: 27 orang lulus dari 33 orang pengikut dari sefru tadonesia. Kursus ini diachiri pada bulan October 1956. Dari 27 orang jang lulus ini, 12 orang telah mendapat pengangkatan sebagai Ganggauta Pengadilan Agama di beberapa kabupaten.
7. Oleh Pemerintah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 (jang berlaku pada tanggal 1 Maret 1952) tentang pemberian pensiun kepada djanda dan tundjangan kepada anak jatim-piatu pegawai negeri sipil, jang memberi kesempatan kepada pegawai negeri untuk menundjuk lebih dari seorang listeri sebagai jang berhak menerima pensiun djanda. P.P. 19 ini disetudjui oleh organisasi-organisasi wanita Islam, tetapi ditentang oleh 19 organisasi wanita jang setelah menghadiri kongres Kongres Wanita Indonesia di Bandung dalam bulan Nopember, mengeluarkan pernjataan menolak P.P. 19 tersebut dan mendesak kepada Pemerintah agar lekas mengadakan Undang-undang Perkawinan.
8. Pada achir 1952 Panitya N.T.R. selesai membuat suatu Peraturan Umum jang berlaku untuk semua golongan dan agama, sedangkan peraturan-peraturan chusus (jaitu: chusus Islam, Roma Katholik, Keristen Protestan) jang mengatur hal-hal jang hanja mengenai golongan agama masing-masing akan menjusul. Rentjana Peraturan Umum tersebut oleh Panitya N.T.R. disampaikan kepada Menteri Agama untuk dibahas oleh Kabinet dan kemudian diteruskan kepada Parlemen.
Dalam Peraturan Umum dimuat pokok-pokok jang menurut Panitya dianggap perlu diatur dan jang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum agama dan jang berlaku bagi berbagai golongan. Misalnja sebagai sjarat perkawinan: kemauan bulat dari kedua belah fihak, batas-batas umur 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan; mengenai poligami: hanja diperbolehkan bila diizinkan oleh Hukum Perdata/Agama jang bersangkutan dan harus memenuhi sjarat-sjarat jang tertentu; mengenai pertjeraian: alasan-alasan jang djelas dan sama untuk kedua fihak. (talak diatur dalam peraturan chusus Islam).
Rentjana Undang-undang tersebut disampaikan kepada boleh dikatakan semua organisasi wanita untuk diminta pendapatnja. Sambutan dari mereka antara lain Permusjawaratan Wanita Islam Indonesia jang diadakan di Djakarta dalam tahun 1953 (24—26 Pebruari) menolak rentjana tersebut oleh karena mereka tidak menghendaki satu peraturan untuk semua golongan. Organisasi-organisasi sebagai Perwari, Bhayangkari, P.P.I., Wanita Demokrat, Persit dan Persatuan Wanita Kristen menjatakan setudju, dengan memadjukan amandemen mengenai soal tehnis. Pun dari golongan Katholik dinjatakan keinginan supaja perkawinan diatur menurut agama masingmasing.
N.T.R. dalam rapatnja bulan Mei 1953 memutuskan akan menjusun U.U. Perkawinan menurut sistim jang sebagai berikut:0
a. U.U. jang mengatur soal perkawinan menurut agama masing-masing (Islam, Kristen Roma Katholik, Kristen Protestan dan Hindu-Bali).
b. U.U. untuk golongan netral, jaitu jang tidak termasuk salah satu golongan agama.
Pada bulan April 1954 disampaikan oleh Panitya, Rentjana U.U. Perkawinan Umat Islam kepada Menteri Agama. Rentjana Undang-undang Perkawinan bagi golongan-golongan lainnja akan menjusul bila telah selesai.
9. Pada bulan Oktober 1954 Pemerintah menjatakan berlaku untuk seluruh Indonesia, dengan U.U. No. 7 tahun 1954, Undang-undang No. 22 tahun 1946, ialah Undang-undang tentang Pentjatatan Nikah, Talak dan Rudjuk.
10. Dalam bulan Djuni 1954 Kantor Urusan Agama Kotapradja Djakarta-Raya telah mengadakan Seksi Penasehat Perkawinan dan Pertjeraian, dipimpin oleh Saudara Nazarudin Latif, jang bermaksud mengurangi djumlah pertjeraian. Kemudian dikota-kota lainpun diadakan Panityapanitya Penasehat Perkawinan dan Pertjeraian.
11. Pada Kongres Wanita ke-III jang diadakan di Palembang, tanggal 2 — 5 Maret 1955, Mr. Maria Ulfah Santoso mengemukakan dalam tjeramahnja beberapa pokok jang menurut pandangannja tidak bertentangan dengan agama Islam, antara lain:
a. Islam mengandjurkan monogami, sedangkan poligami hanja diperbolehkan dalam hal-hal jang luar biasa.
b. Dalam pertjeraian, nafkah jang harus diberikan oleh suami kepada bekas isteri, tidak hanja selama iddah sadja, melainkan sampai bekas isteri itu mempunjai nafkah sendiri atau bersuami lagi.
c. Dalam pertjeraian kepentingan anak-anak tidak boleh dirugikan.
12. Kongres Wanita ke-IV jang diadakan di Surabaja pada tanggal 28 — 30 Nopember 1957 antara lain mengambil keputusan akan mendesak kepada Pemerintah supaja segera dikeluarkan U.U. Perkawinan.
13. Pada bulan Pebruari 1958 Nj. Sumari dan kawan-kawan memadjukan suatu Rentjana Undang-undang Perkawinan di Parlemen, oleh karena Pemerintah belum djuga mengeluarkan suatu Undang-undang Perkawinan. R.U.U. tersebut bersifat peraturan umum jang mengatur perkawinan untuk seluruh warganegara Indonesia, dengan tidak membedakan golongan dan suku bangsa dan tidak mengurangi hak titap warganegara untuk kawin menurut agamanja masing-masing sesuai dengan dasar negara Pantjasila. Selain dari pada itu R.U.U. Nj. Sumari berdasar atas perkawinan tunggal (monogami) serta persamaan hak antara wanita dan prija dalam soal perkawinan dan pertjeraian.
Kemudian, dalam bulan Mei, oleh Pemerintah (Kementerian Agama) dimadjukan pula kepada Parlemen suatu R.U.U. Pernikahan bagi umat Islam. Dalam garis-garis besarnja R.U.U. tersebut dianggap oleh sebagian besar organisasi-organisasi wanita tjukup progressip, dan akan banjak memperbaiki kedudukan wanita Islam dalam perkawinan.
Kedua R.U.U. itu telah dibitjarakan dalam Parlemen maupun dalam masjarakat. Ternjata bahwa R.U.U. Nj. Sumari cs. dalam pembitjaraanpembitjaraan dalam Parlemen ditolak oleh fraksi-fraksi Islam. Pula dalam Djawaban Pemerintah dinjatakan oleh Menteri Agama bahwa Pemerintah dengan menjesal tidak dapat menempatkan rantjangan U.U. Perkawinan Nj. Sumari cs. pada tempat perundang-undangan jang sedang dirantjangkan oleh Pemerintah.
Untuk mengatasi kematjetan dalam pembitjaraan-pembitjaraan mengenai R.U.U. Sumari, maka 12 organisasi wanita (Perwari, Bhayangkari, Persit, Pemuda Puteri Indonesia, Persatuan Wanita Kristen, Gerwani, Gerakan Wanita Sosialis, Persatuan Isteri Kaum Tehnik, Pertiwi, Perwamu, Perhimpunan Wanita Universitas dan Parkiwa) telah menjampaikan kepada Pemerintah dan Parlemen sebuah konsepsi mengenai kemungkinan-kemungkinan untuk menempatkan kedua R.U.U. tersebut dalam perundang-undangan mengenai Hukum Perkawinan. Dalam konsepsi tersebut U.U. Perkawinan Perdata (seperti R.U.U. Sumari) tidak bersifat peraturan umum, tetapi berstatus sedjadjar dengan peraturan-peraturan perkawinan untuk golongangolongan agama (Islam, Kristen, Hindu-Bali).
Berhubung dengan perobahan-perobahan dalam ketatanegaraan, politik dan ekonomi negara, jang meminta perhatian dari pada Parlemen, maka agaknja tiada kemungkinan bahwa pembitjaraan mengenai kedua R.U.U. Perkawinan dalam Parlemen akan dilandjutkan dalam wakti dekat.
Ruhu Digitalisasi oleh
Rakjat Indonesia masih menanti-nantikan suatu perundang-undangan perkawinan jang adil dan jang tjukup melindungi kedudukan wanita dalam perkawinan.