Baca PDF (OCR): Bela Hak Sesama #WargaBelaWarga

bela hak sesama

#Warga Bela Warga

i tengah situasi gelombang demonstrasi yang terjadi di Indonesia, D khususnya di era kepemimpinan Prabowo Subianto dimulai dari Peringatan Darurat, Indonesia Gelap hingga gelombang demonstrasi yang terjadi pada bulan Agustus lalu narasi terkait antek asing, teroris hingga perbuatan makar kerap kali terjadi. Masyarakat yang menginisiasi demonstrasi dianggap sebagai dalang provokator atas kerusuhan dan tidak stabilnya situasi politik di

Indonesia. Padahal, berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat di Muka Publik, Pasal 28E paragraf 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang juga menyuarakan tentang hak warga negara untuk menyatakan pendapat. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya ajakan berdemonstrasi bukanlah sebuah tindak pidana, dan apabila kita membantu untuk mendukung berjalannya demonstrasi dan juga menyuarakan pendapat sebagai warga negara di

Jumat, 12 September 2025 1 ranah publik, hal tersebut adalah merupakan tindakan bela negara sesungguhnya dimana kita mengkritisi kebijakan dan juga melakukan protes, yang menunjukkan kepedulian serta rasa nasionalisme kita terhadap keberlangsungan negara. Terlebih, apabila banyak remaja ikut serta dalam demonstrasi yang sesungguhnya menunjukkan kemajuan pendidikan politik kewargaan dan partisipasi politik anak muda.

“Antek Asing” adalah narasi usang terkait aktivisme

seringkali menyebutkan banyak Di dalam keterangannya, Prabowo stigma buruk terhadap warga negara yang sedang menikmati hak konstitusionalnya sebagai antek asing. Narasi ini seringkali muncul ketika Orde Baru, dimana aktivis pro demokrasi menjadi korban dari kekerasan struktural yang dilakukan oleh negara seakan-akan ada titipan untuk aktivis dari asing untuk menghancurkan bangsa atau menjadi subversif. Padahal negara sendiri pun menerima dana bantuan dari organisasi-organisasi asing.

Dalam buku berjudul “Evidence for Hope: Making Human Rights Work in the 21th Century”, karya akademisi dan pakar hak asasi manusia Kathryn Sikkink. Sikkink menyebutkan, cara paling klasik dari sebuah rezim dan kaki tangannya menyerang legitimasi hukum, institusi, dan gerakan hak asasi adalah dengan melabel mereka stigma “agen asing” atau anti-nasionalisme. Rezim-rezim politik di negara dunia Selatan yang represif, selalu menggambarkan aktivis hak asasi manusia sebagai orang yang termotivasi oleh gagasan asing, bahkan agen asing. Stigma semacam ini, biasa di masa Orde

Baru dulu.

Rezim-rezim otoriter yang memegang prinsip relativisme kultural, termasuk di Indonesia memegang keyakinan bahwa seakan ide-ide hak asasi manusia hanya datang dari negara-negara di belahan bumi utara (Global North). Mistifikasi ini pada dasarnya berfungsi secara

politik untuk menjatuhkan legitimasi dan otentisitas perjuangan para aktivis hak asasi manusia di negara-negara selatan (Global South). Klaim nilai-nilai Asia, nilai asli nasional sebenarnya adalah ideologisasi dengan menggunakan sejarah, yang dilancarkan untuk menyembunyikan kepentingan elit rezim represif di negara-negara Selatan.

Klaim “agen asing” terhadap Organisasi Masyarakat Sipil yang bekerja untuk pihak asing tidaklah tepat, hal ini biasa dikaitkan dengan penerimaan dana asing kepada organisasi non-pemerintah yang pada akhirnya terdapat kepentingan asing dan juga OMS yang niir-nasionalisme. Padahal, banyak orang-orang yang berkedok

nasionalis dan patriotik namun menindas masyarakat yang dirampas lahannya, dibunuh secara sewenang-wenang dan bersifat otoriter ataupun berdarah dingin dalam menggerus hak masyarakat. Sedangkan, yang dilakukan oleh OMS dalam melaporkan temuan-temuan atas ketidakadilan ialah upaya untuk menumpas seseorang atau kelompok yang berada di tataran pemerintahan ataupun dekat hubungannya dengan pemerintahan yang pada akhirnya membuat negara memiliki rekam jejak yang buruk, salah satunya dalam bidang demokrasi, hak asasi manusia dan korupsi. Pertarungan dan segala upaya advokasi yang dilakukan oleh OMS ialah semata-mata untuk kepentingan publik yang jika pada akhirnya dapat dipenuhi oleh negara sebagai pemangku tanggung jawab maka akan tercipta good governance dan meningkatnya kepercayaan publik terhadap negara, yang otomatis akan mempengaruhi indeks demokrasi dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Bantuan asing tidak dapat diklaim dan menjadi dasar bahwa OMS ialah sekelompok masyarakat tidak nasionalis, bahwasanya segala bentuk bantuan asing melalui kerjasama dilakukan oleh pemerintah dan tidak mengesampingkan fakta bahwa hal tersebut pada akhirnya mempengaruhi nasionalisme negara. Sebagai contoh terdapat beberapa bantuan asing yang diberikan kepada pemerintah Indonesia dalam beberapa sektor, diantaranya:

1. Amerika Serikat, melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan inisiatif baru untuk mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat, Papua Collaborative Governance

Indonesia Project atau “USAID Kolaborasi.” USAID Kolaborasi adalah inisiatif lima tahun senilai $10 juta untuk mendukung Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). Rencana tersebut bertujuan untuk memperkuat kerja sama dengan mitra pembangunan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Program tersebut akan membantu provinsi Papua dan Papua Barat dalam menggunakan Dana Otonomi Khusus untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua dan Papua Barat.1

2. Hubungan bilateral keamanan antara

Amerika Serikat dan Indonesia telah diperluas dan diperdalam dalam beberapa dekade terakhir, berkat partisipasi yang konsisten dalam puluhan pertemuan tahunan, dan kerja sama kita telah meningkat di bidang keamanan perbatasan, pemberantasan proliferasi, keamanan siber, kontra-terorisme, keamanan maritim, kesadaran domain maritim, operasi pemeliharaan perdamaian, dan bantuan kemanusiaan dan tanggap bencana. Amerika Serikat memberikan bantuan aktif sebanyak $1,88 miliar hal penjualan antar pemerintah dengan Indonesia di bawah sistem Penjualan Militer Asing (Foreign Military Sales-FMS). Usulan kasus FMS yang signifikan yang diberitahukan kepada Kongres meliputi: pesawat tempur F-16C/D Block 25; Helikopter Longbow AH-64D Apache Blok III; Pesawat Osprey MV-22 Blok C; dan rudal Javelin, AIM-120C-7 AMRAAM, AIM-9X-2 Sidewinder, dan AGM65K2 Maverick. Dari Tahun Anggaran (TA) 2015 hingga TA 2019, Amerika Serikat juga mengesahkan ekspor permanen barang-barang pertahanan senilai lebih dari $546 juta ke Indonesia melalui proses Penjualan Komersial Langsung (DCS). Kategori utama DCS ke Indonesia meliputi: pesawat terbang, senjata api, dan elektronik.

Pada TA 2020, Indonesia menerima $14 juta dalam bentuk FMS dan lebih dari $2,3 juta dalam bentuk dana Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional. Pada TA 2020, Departemen Pertahanan memberi Indonesia bantuan keamanan sebesar $22,6 juta. Departemen Pertahanan juga telah memberi Indonesia lebih dari $5 juta dalam bentuk dukungan peningkatan kapasitas kelembagaan pertahanan mulai tahun fiskal 2016 hingga tahun fiskal 2020. Layanan-layanan ini berfokus pada peningkatan sumber daya manusia untuk perencanaan strategis, penganggaran, keberlanjutan, dan keamanan maritim.2

3. Rencana Aksi Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Australia (2020- 2024) yang merupakan perpanjangan dari kerjasama bilateral yang telah dilakukan selama lebih dari satu dekade, pada pilar ketiga: Menjamin Kepentingan Bersama di Skala Regional. Upaya untuk memerangi tantangan pertahanan dan keamanan bersama, termasuk terorisme dan kejahatan transnasional, akan melibatkan kerja sama yang kuat antara badan hukum, keadilan, integritas, keamanan, pertahanan, perbatasan, siber, keamanan transportasi, keuangan dan intelijen Indonesia dan Australia. Australia dan Indonesia akan tetap waspada untuk menjaga perdamaian dan keamanan di lingkungan kita dan kawasan yang lebih luas.3 Dalam pilar ini terdapat beberapa program yang mengacu kepada bantuan terhadap beberapa Lembaga seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.

4. Kerjasama dan bantuan finansial yang diberikan oleh pemerintah Australia untuk keberlangsungan dan pemajuan penegakan hukum di Indonesia melalui AIPJ, termasuk ke lembaga penegakan hukum seperti Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) adalah kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia untuk memperkuat institusi peradilan dan keamanan Indonesia serta berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran Indonesia dan kawasan. Kemitraan berfokus pada: (1) transparansi dan akuntabilitas di lembaga peradilan; (2) pembaruan peradilan pidana; (3) pembaruan perkara niaga; (4) pencegahan ekstremisme kekerasan (PVE); (5) pencegahan kejahatan lintas negara; (6) keadilan bagi perempuan dan anak perempuan; dan (7) keadilan bagi penyandang disabilitas.4

Berdasarkan fakta di atas, dan rekam jejak sejarah pembentukan hukum HAM internasional yang pada akhirnya diadopsi

oleh negara Indonesia sebagai salah satu bagian dari negara anggota PBB dan termasuk pada negara dunia Selatan memperlihatkan, bahwa argumentasi terkait dengan “agen asing” tidaklah relevan, dikarenakan hal tersebut sebetulnya dipakai pasca Perang Dingin untuk mengkotak-kotakan negara, dan juga perjuangan gerakan hak asasi manusia yang melibatkan aktivis pro demokrasi maupun hak asasi manusia. Hukum HAM internasional berlaku secara universal, sesuai dengan sifat dari HAM itu sendiri.

Apakah Jika kita melakukan demonstrasi dan menyum bang untuk demonstrasi bisa dipidana?

Coba kita ganti “demonstrasi” dengan berwisata/piknik. Apakah jika kita berwisata/piknik bisa dipidana? Apakah menyumbang untuk berwisata/piknik bisa dipidana? Jawabannya langsung jelas, tidak bisa! Berwisata maupun piknik bukan tindakan yang dilarang. Karenanya, mengajak orang melakukan tindakan yang tidak dilarang maupun menyumbang untuk tindakan yang tidak dilarang bukan perbuatan salah juga.

Tapi bukankah demonstrasinya berujung pada rusuh? Pertama, perlu investigasi independen siapa yang memulai dan melakukan. Kedua, jika memang ada peserta aksi yang merusak, maka orang yang merusak itulah yang perlu diproses. Pimpinan aksi bahkan tidak bertanggung jawab secara pidana karena pertanggung jawaban pidana bersifat individu. Siapa yang menimbulkan kerugian, dialah yang harus bertanggung jawab. Kakak, adik, orang tua, anaknya bahkan tidak bisa bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat. Mengerikan sekali jika pembunuhan dilakukan A dan temannya yang dipenjara. Atau seseorang memecahkan pot di jalan dan adiknya yang dihukum. Berbeda dengan perdata, anak buah yang berbuat bisa menimbulkan tanggung jawab kepada atasannya.

Bagaimana jika ada orang yang mengajak demonstrasi, bisakah dianggap sebagai penganjur atau penggerak? Pasal 55 (2) KUHP berisi ketentuan “Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya”. Contoh A menggerakkan B untuk mencuri di suatu rumah. Ternyata B juga membunuh pemilik rumah karena dipergoki. A dalam hal ini hanya bertanggung jawab tentang pencurian dan tidak untuk pembunuhan. Jadi menggerakan demonstrasi bukan berarti ia bertanggung jawab atas perusakan dalam demonstrasi itu. Penggerak demonstrasi hanya bertanggung jawab terhadap demonstrasi dan demonstrasi bukan perbuatan pidana.

Bagaimana jika demonstrasi itu mengajak anak SMP maupun SMA?

Negara mengakui hak anak atas Konvensi Hak Anak mewajibkan kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul dengan damai. UU Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi

Hak-Hak Anak meliputi “kepentingan yang terbaik bagi anak” dan “penghargaan terhadap pendapat anak”. Pasal 28E ayat (4) menyatakan: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, ber kumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tidak ada pengecualian terhadap anak-anak kecuali jika kita menganggap anak bukan orang

UU Perlindungan Anak juga menegaskan: setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya. UU ini juga mewajibkan Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

Lebih jauh lagi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar juga wajib mengupayakan membantu Anak, agar Anak dapat: berpartisipasi; bebas menyatakan pendapat dan berpikir, serta bebas berserikat dan berkumpul. Masyarakat justru memiliki peran dalam penyelenggaran Perlindungan Anak yang “dilakukan dengan cara: memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat”. Artinya tidak ada larangan anak untuk berpendapat, berkumpul dan berserikat. Pandangan bahwa anak yang berdemonstrasi karena mendapat hasutan jelas melecehkan anak dan bertentangan dengan ketentuan HAM.

UU Perlindungan Anak memang mengatur bahwa anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam kerusuhan sosial dan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. Juga larangan untuk merekrut dan memperalat Anak untuk kepentingan militer dan/ atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa. Demonstrasi secara kodratnya bukan peristiwa yang mengandung kekerasan. Pasal 7 UU 9/1998 dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum memberikan kewajiban dan tanggung jawab untuk a. melindungi hak asasi manusia; b. menghargai asas legalitas; c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan d. menyelenggarakan pengamanan. Artinya, apabila ada anak yang mengalami kondisi tidak aman ketika menyampaikan pendapat di muka umum, yang bersalah adalah pemilik kewajiban dan tanggung jawab dalam hal ini aparat.

Polisi Siber

Polisi menyatakan telah menurunkan Polisi Siber untuk mengawasi ruang digital dan mencari provokator dari aksi-aksi yang telah berlangsung. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, alih-alih mengevaluasi “mengapa turun demonstrasi?” menjadi “siapa yang menyebabkan terlaksananya demonstrasi ini?”. Aktivitas polisi siber ini sampai pada “penjemputan” warga di berbagai daerah. Wilayah Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Kediri, dan Makassar menjadi daerah yang operasi dilakukan dengan masif. Berdasarkan informasi jejaring dan media, warga ditangkap hanya karena membuat status whatsapp dan memberikan komentar di TikTok LIVE. Ia ditahan 1x24 jam, setelah itu dibebaskan dengan wajib lapor. Terjadi penangkapan juga tujuh warga Bandung dan disangkakan dengan UU ITE. Penangkapan dan penetapan tersangka juga dilakukan kepada admin-admin media sosial hingga individu yang kritis terjadi di kota-kota lainnya. Penangkapan yang dilakukan juga seringkali sewenang-wenang tanpa dasar yang jelas dan juga proses yang sesuai dengan hukum acara pidana. Kehadiran Polisi Siber yang melakukan patroli ruang digital, bahkan hingga pada ruang-ruang privat seperti whatsapp menimbulkan efek gentar (chilling effect) pada warga yang menyuarakan ekspresinya dan mengancam ruang privasi.

Polisi Siber bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga menyatakan telah menyisir dan memblokir 592 akun media sosial yang menyebarkan narasi memuat provokasi dan penghasutan. Hal ini tentu sangat berbahaya karena prosesnya tidak transparan dan juga akuntabel. Penilaian takedown konten dan pemblokiran akun seharusnya dilakukan

secara proporsional, sesuai kebutuhan, dan non-diskriminatif. Intransparansi dalam pemblokiran ini tidak hanya dilakukan oleh negara, perusahaan media sosial juga bungkam, tidak mengungkap ke publik secara detail akun apa saja yang diminta pemerintah untuk diblokir dan alasan di belakangnya. Hal ini berujung pada pembatasan oleh negara dan perusahaan media sosial terhadap ekspresi dan memperoleh informasi yang menjadi hak seluruh warga negara. Sehingga, seolah mengalihkan publik dari masalah sesungguhnya. Menjadi pertanyaan pada pernyataan dan komitmen pemerintah bahwa rezim ini terbuka pada kritik dan masukan pasca, tetapi mengapa justru kritik warga dibungkam dengan kriminalisasi ekspresi serta pembatasan informasi