Baca PDF (OCR): FA_Tergencet Estafet Represi di Internet [CETAK]

Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2024

TERGENCET ESTAFET

MANIPULASI,BLOKIR,GEBUK PROGRAM

REPRESI DI INTERNET

Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2024 Tergencet Estafet Represi di Internet

Februari 2025

Tim Penyusun

Tim Penulis: Abul Hasan Banimal Andreas Takimai Kadek Yudistira M. Hafizh Nabiyyin Nabillah Saputri Nenden Sekar Arum Ramzy Muliawan Shinta Ressmy Tessa Ardhia M Unggul Sagena

Penerbit SAFEnet JI. Gita Sura III No 55 Denpasar, Bali 80115

Editor:

Anton Muhajir

+62 817 9323 375 [email protected] safenet.or.id X 回 @safenetvoice

Desain & Tata Letak Atsarina Kardina

Ilustrasi: Hari Prasetiyo

Laporan ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0). Anda bebas untuk untuk mendistribusikan, mencampur ulang, mengadaptasi, dan membuat materi dalam media atau format apa pun hanya untuk tujuan nonkomersial, dan hanya selama atribusi diberikan kepada pencipta. Informasi lebih lanjut di https://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/

Daftar Isi

Pengantar

Tentang SAFEnet

Ringkasan

Data dan Analisis

Bagian 1 : Akses Internet 11 Bagian 2 : Kebebasan Berekspresi 19 Bagian 3 : Keamanan Digital 29 Bagian 4 : Kekerasan Berbasis 41 Gender Online

Epilog

Daftar Istilah

Pengantar

ada tahun 2024, Indonesia mengalami transisi politik penting, yaitu pergantian anggota P legislatif dan eksekutif. Pergantian anggota legislatif dan eksekutif tersebut terjadi melalui dua pemilihan umum (Pemilu). Pertama, pemilihan anggota DPR serta presiden dan wakil presiden pada Februari 2024. Kedua, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada November 2024.

Dua momen politik penting tersebut turut berdampak terhadap situasi hak-hak digital Indonesia sepanjang tahun 2024. Sebagaimana tergambar dalam Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia tahun 2023 lalu, SAFEnet menemukan bahwa Pemilu telah memperparah terjadinya pelanggaran hak-hak digital sepanjang tahun menjelang pemilu tersebut.

Pemantauan SAFEnet sepanjang 2024 juga menemukan hal sama. Pelanggaran hak-hak digital terus terjadi sepanjang pelaksanaan Pemilu 2024 maupun situasi politik yang menyertainya. Salah satu momen penting tersebut terjadi pada Agustus 2024 ketika masyarakat sipil Indonesia, terutama mahasiswa, akademisi, dan aktivis organisasi masyarakat sipil, memprotes rencana DPR untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia dan turunnya ambang batas pencalonan Pilkada.

Gerakan dengan tagar #PeringatanDarurat tidak hanya terjadi di ruang-ruang digital, tetapi juga masif dalam bentuk aksi di jalanan. Menyebar di berbagai kota di Indonesia. Sebagai respons terhadap aksi tersebut, polisi melakukan represi dan penangkapan terhadap para aktivis peserta aksi. Ponsel sebagai perangkat penting turut disita. Di ruang-ruang digital, intimidasi dan ancaman terhadap aktivis juga terjadi selain juga operasi pemutarbalikan informasi.

Represi digital sepanjang tahun 2024 tersebut terus berlanjut setelah terjadinya pergantian presiden dan wakil presiden dari Joko Widodo dan Ma'ruf Amin kepada Prabowo Subianto dan anak sulung Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Situasi inilah yang membuat Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2024 mengambil tema estafet represi di internet. Peralihan kepemimpinan adalah juga pelanjutan kezaliman di ranah digital.

Pertanyaan kunci Laporan Situasi 2024 adalah bagaimana situasi politik nasional memengaruhi situasi hak-hak digital selama tahun 2024? SAFEnet menurunkan hak digital tersebut dalam empat isu, yaitu akses internet, kebebasan berekspresi, keamanan digital, serta kesetaraan dan inklusi.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, SAFEnet menggunakan setidaknya empat metode. Pertama, penyediaan platorm aduan secara daring di aduan.safenet.or.id di mana warga bisa melaporkan insiden pelanggaran hak-hak digital yang mereka alami sendiri maupun oleh korban lain yang mereka dampingi. Kedua, pemantauan media sosial, media massa, dan forum-forum di internet, khususnya terkait kebocoran data pribadi. Ketiga, observasi langsung termasuk pendampingan pada korban pelanggaran hak-hak digital. Keempat, diskusi kelompok terpumpun (FGD) secara daring untuk memeriksa ulang temuan sepanjang tahun serta melengkapi data dan informasi dari organisasi masyarakat sipil lain yang bekerja di beragam isu dan relevan dengan hak-hak digital.

Hasil pemantauan sepanjang tahun tersebut SAFEnet terbitkan dalam dua bentuk laporan, yaitu Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan. Selama tahun 2024, SAFEnet telah menerbitkan tiga Laporan Triwulan di mana sebagian isinya kemudian menjadi bagian dari Laporan Situasi ini, terutama untuk pelanggaran-pelanggaran penting. Namun, Laporan Situasi ini tak sekadar merangkum tiga Laporan Triwulan, tetapi menyajikan perspektif lebih lengkap agar publik lebih bisa memahami bagaimana situasi hak-hak digital di Indonesia selama 2024 sekaligus menyadari bahwa represi digital juga terus terjadi. Siapapun pemimpinnya, represi akan terus berulang.

Inilah salah satu tantangan kita ke depan untuk mewujudkan internet yang bebas, aman, dan setara sebagaimana dicita-citakan SAFEnet. Kita tak punya banyak pilihan selain terus menerus memperkuat diri dan melawan, meski hanya sesekali.

Denpasar, Februari 2025

Tentang SAFEnet

outheast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) adalah organisasi masyarakat S sipil yang memperjuangkan hak-hak digital, termasuk hak untuk mengakses internet, hak untuk bebas berekspresi, dan hak atas rasa aman di ranah digital. SAFEnet berbentuk badan hukum perkumpulan dengan nama Perkumpulan Pembela Kebebasan Asia Tenggara dan berkedudukan di Denpasar, Bali.

Visi SAFEnet adalah terwujudnya ranah digital yang menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia untuk semua orang. Untuk mencapai visi tersebut, SAFEnet melaksanakan empat program utama, yaitu mengadvokasi kebijakan agar mendukung pemenuhan hak-hak digital; mendukung korban pelanggaran hak-hak digital; meningkatkan kapasitas masyarakat sipil terkait hak-hak digital; dan menggalang solidaritas terhadap masyarakat sipil yang memperjuangkan hak asasi manusia (HAM).

Secara konsisten, SAFEnet melakukan advokasi bagi korban pelanggaran hak-hak digital serta terlibat dalam advokasi kebijakan internet agar lebih menggunakan perspektif hak asasi manusia. Sejak tahun 2019, SAFEnet memberikan pelatihan keamanan holistik bagi kelompok rentan, di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, untuk membangun resiliensi dari represi digital yang semakin marak.

Hingga Februari 2025, SAFEnet memiliki 41 anggota dari beragam latar belakang, termasuk jurnalis, blogger, dosen, aktivis lingkungan, mahasiswa, praktisi teknologi informasi, transgender, dan lain-lain. Mereka bekerja di setidaknya 20 kota mulai dari Medan hingga Jayapura.

Saat ini SAFEnet memiliki empat divisi yaitu Divisi Akses Internet, Divisi Kebebasan Berekspresi, Divisi Keamanan Digital, serta Divisi Kesetaraan dan Inklusi. Empat divisi ini bekerja antara lain memantau pelanggaran hak-hak digital, melatih keamanan digital, mendampingi korban kriminalisasi dan KBGO, serta membangun jaringan di nasional, regional, hingga internasional.

Secara nasional, SAFEnet terlibat dalam Koalisi Keselamatan Jurnalis (KKJ), Koalisi Serius Revisi UU ITE, Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi (PDP), Tim Reaksi Cepat (TRACE), dan lain-lain. SAFEnet juga menjadi anggota Global Network Initiative (GNI), Civil Society Coalition on Information and Democracy, Asia Democracy Network (ADN), serta berbagai forum regional maupun internasional.

Ringkasan

ahun 2024 merupakan tahun yang T penuh dengan dinamika politik, mulai dari dilaksanakannya Pemilu presiden dan legislatif pada 14 Februari 2024 hingga pilkada serentak pada 27 November 2024. Momen penting lain adalah peralihan kekuasaan dari Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto. Dinamika politik Indonesia ini diwarnai berbagai peristiwa yang memicu pro kontra dan menciptakan ketegangan politik.

Ketegangan politik selama 2024 berpengaruh besar terhadap situasi hak-hak digital di Indonesia selama tahun 2024. Sejumlah pelanggaran hak-hak digital itu terbagi dalam empat kategori yang selama ini menjadi fokus perhatian SAFEnet, yaitu akses internet, kebebasan berekspresi, keamanan digital, serta kekerasan berbasis gender online (KBGO).

Akses Internet

Pemilu 2024 cukup memengaruhi pemenuhan hak akses internet di Indonesia, terutama pada aspek infrastruktur. Meskipun jumlah pengguna internet terus bertambah, kesenjangan masih terjadi dan menghambat pelaksanaan Pemilu di beberapa tempat. Terdapat 85 gangguan akses yang terpantau selama tahun 2024 lalu. Masih adanya gangguan akses internet seperti jaringan yang tidak reliabel turut memengaruhi kualitas demokrasi digital.

gangguan internet terhadap layanan di Indonesia. Pembatasan akses media sosial seperti sensor dan blok terhadap akses konten pun kerap muncul. Implementasi sistem pemantauan dan pemblokiran otomatis oleh mesin, baik milik pemerintah maupun milik platform, berdampak buruk terhadap akses konten. Sebanyak 14 insiden terkait blok, sensor dan penangguhan akun media sosial terpantau sepanjang 2024.

Pada aspek layanan, perkembangan teknologi layanan global seperti internet satelit dan keputusan penyedia layanan untuk bergabung, mempengaruhi status akses masyarakat terhadap layanan berkualitas dan setara. Terdapat 4 informasi

Kebebasan Berekspresi

Satu tahun setelah direvisi, UU ITE masih menjadi momok bagi kebebasan berekspresi warga. Tercatat, terdapat 146 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi di ranah digital dengan jumlah terlapor atau korban sebanyak 170 orang. Angka ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dilihat dari latar belakang pelapor, terlapor, dan motif pelaporannya, UU ITE masih sering digunakan sebagai alat untuk melakukan strategic lawsuit against public participation (SLAPP) atau gugatan/laporan oleh pihak lebih kuat untuk menghentikan partisipasi publik. Hal ini menyebabkan berbagai dampak berbahaya bagi korban, mulai dari swasensor, beban ekonomi, hingga pemidanaan.

Peningkatan tersebut dapat disebabkan oleh dinamika politik di Indonesia, mulai dari pemilihan umum hingga pilkada serentak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pun tetap banyak digunakan untuk mengkriminalisasi warga yang menyuarakan pendapatnya secara daring. Bukannya memperkuat perlindungan kebebasan berekspresi, pemerintah dan parlemen berencana membahas dan mengesahkan berbagai RUU yang berpotensi melanggengkan pembungkaman, seperti RUU Polri, RUU TNI, dan RUU Penyiaran.

■Keamanan Digital

Pada tahun 2024, peningkatan serangan digital mencerminkan ketegangan sosial-politik yang semakin memanas, terutama terkait upaya meloloskan kroni pihak berkuasa dalam Pilkada Jakarta. Serangan digital sepanjang tahun 2024 mencapai 330 insiden, di mana puncaknya terjadi pada Agustus yang mencatat 40 insiden, terutama dipicu oleh aksi #PeringatanDarurat. Serangan digital lain yang berdampak luas terhadap hak-hak digital adalah ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Platform populer seperti Instagram, WhatsApp, dan situs web menjadi target utama serangan, menunjukkan keterkaitan antara dinamika sosial-politik dan ancaman digital. Beberapa modus serangan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, seperti peretasan, doxing, dan pengancaman, sementara phishing dan kebocoran data pribadi mengalami penurunan. Tren lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan konsisten dalam jumlah serangan digital, dengan lonjakan terbesar pada 2022.

KBGO

SAFEnet menerima 1.902 aduan pada 2024, jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu sebanyak 1.052 kasus. Kondisi ini sangat memprihatinkan bagi tata kelola internet yang ramah perempuan dan anak. Dari 1.902

aduan, sebanyak 969 aduan berasal dari korban perempuan. Korban laki-laki juga tidak jauh berbeda dengan korban perempuan, yaitu 736 aduan. Jenis KBGO yang banyak dialami pelapor KBGO adalah ancaman penyebaran konten intim dengan 828 aduan. Ancaman lainnya adalah yaitu pemerasan seksual atau sekstorsi dengan 351 aduan, diikuti dengan non-consentual intimate images dengan 228 aduan.

Sejak 2023, SAFEnet menilai bahwa UU TPKS tidak menjadi pertimbangan aparat penegak hukum. UU ITE dan UU Pornografi masih menjadi momok mengerikan korban dan sering digunakan oleh aparat penegak hukum. Penggunaan UU ITE dan UU Pornografi muncul, karena tindakan seksual beserta obyek seksualnya menjadi alat bukti yang jelas. Tindakan dan obyek seksual tersebut justru membuat ketimpangan kuasa antara pelaku dan korban KBGO dan kadang berakhir dengan kriminalisasi.

Di masa Pemilu 2024 dan peralihan kekuasaan, terdapat kasus pengungkapan masa lalu Calon Bupati Cilacap dan dijadikan bahan kampanye politik di media sosial, terutama narasi LGBTQI. Ujaran kebencian dan misinformasi terkait politisi perempuan ataupun perempuan yang menjadi calon anggota legislatif juga masih terjadi selama tahun 2024.

Bagaimana situasi politik nasional memengaruhi situasi hak-hak digital selama tahun 2024? SAFEnet menurunkan hak digital tersebut dalam empat isu, yaitu akses internet, kebebasan berekspresi, keamanan digital, serta kesetaraan dan inklusi.

BLOCKED NO ACCESS BAGIAN 1: AKSES INTERNET

Pemilu 2024 cukup memengaruhi pemenuhan hak akses internet di Indonesia, terutama pada aspek infrastruktur.'Meskipun jumlah pengguna internet terus bertambah, kesenjangan masih, terjadi dan menghambat pelaksanaan Pemilu di beberapa tempat. Terdapat 85 gangguan akses yang terpantau selama tahun 2024 1alu. Masih adanya gangguan akses internet seperti jaringan yang tidak reliabel turut memengaruhi kualitas demokrasi digital.

Pada aspek Tayanan, perkembangan teknologi layanan global seperti internet satelit dan keputusan penyedia layanan untuk bergabung, memengaruhi status akses masyarakat terhadap layanan berkualitas dan setara. Terdapat 4 informasi gangguan internet terhadap layanan di Indonesia. Pembatasan akses media sosial seperti sensor dan blok terhadap akses konten pun kerap muncul. Implementasi sistem pemantauan dan pemblokiran otomatis oleh mesin, baik milik pemerintah maupun milik platform, berdampak buruk terhadap akses konten. Sebanyak 14 insiden terkait blok, sensor dan penangguhan akun media sosial terpantau sepanjang 2024.

Bagian 1 : Akses Internet

kses dan ketersediaan internet pada A tahun Pemilu merupakan temali utama yang mengikat laporan pemantauan periode 2024 ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi1 untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024. Misalnya Sistem Informasi Logistik (Silog), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), dan Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam).² KPU juga menyadari pentingnya jaringan internet untuk menjamin kelancaran Pemilu, sebelum maupun sesudah pemilihan. Kesenjangan infrastruktur internet di Indonesia menjadi sorotan KPU.3

Kementerian Komunikasi dan Informasi (saat ini Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi) sendiri telah mengukur kualitas layanan di 514 kabupaten4 dan menyiapkan Pusat Data Nasional Nasional Sementara (PDNS) untuk berbagai aplikasi. Misalnya, Sistem Informasi Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (Sietik) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).5 Kominfo juga mengumpulkan beragam informasi daring untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi tetang Pemilu di tautan https://s.id/pemiludamaipedia yang berisi beberapa e-book dan chatbot Whatsapp.

Warga dapat melihat daftar pemilih tetap (DPT) di situs web KPU yaitu kpu.go.id, infopemilu.kpu.go.id, atau

cekdptonline.kpu.go.id. Namun, tidak ada aplikasi resmi yang dapat dipasang di perangkat bergerak. Berbeda dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memiliki aplikasi Gowaslu berbasis Android untuk mengadukan pelanggaran Pemilu. Keterjangkauan akses internet dan teknologi ini menjadi relevan bagi warga memudahkan mereka mencari informasi tentang Pemilu.

Kesenjangan Masih Terjadi

Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) penetrasi penggunaan internet di Indonesia pada 2024 mencapai 79,5 persen, meningkat 1,31 persen dari tahun lalu. Jumlah pengguna internet Indonesia lebih dari 221 juta, bertambah 6 juta pengguna hanya dalam satu tahun.6

Proporsi pengguna pun mengalami peningkatan. Menurut survei APJll dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi (BAKTI) Komdigi, sebanyak 8,1 juta pengguna berasal dari daerah tertinggal. Setara dengan 82,6 persen dari total penduduk daerah tertinggal yang menurut BAKTI berjumlah 9,8 juta. Data Biro Pusat Statistik (BPS) mengatakan ada 91,01 persen rumah tangga di perkotaan mengakses internet pada tahun 2023 dan sebanyak 81,60 persen rumah tangga perdesaan yang mengakses internet.7

Walau demikian, kesenjangan dalam mengakses internet masih tetap nampak. Hampir 70 persen pengguna internet ada di kawasan urban di seluruh Indonesia. Sisanya hanya 30,5 persen ada di kawasan rural dengan tingkat penetrasi 74 persen.º Berdasarkan gender, pengguna internet di Indonesia didominasi oleh laki-laki, yaitu sekitar 50,7 persen. Sementara itu, pengguna internet perempuan di Indonesia sekitar 49,1 persen. Organisasi internasional GSMA juga melaporkan hanya 40 persen perempuan Indonesia yang menggunakan internet secara regular, sedangkan laki-laki sejumlah 50 persen.º

Meskipun pada tahun 2024 persentase jumlah penduduk laki-laki di Indonesia lebih banyak dari perempuan, yaitu 50,52 persen laki-laki dan 49,48 persen perempuan, BPS memproyeksikan jumlah perempuan akan melampaui laki-laki pada tahun-tahun ke depan.1º Berdasarkan riset Global Gender Gap Report tahun 2024, Indonesia berada di peringkat 100 dari 146 negara dalam kesenjangan gender global. Kesetaraan gender di Indonesia pada tahun 2024 ada di skor 68,6 persen, Angka tersebut terpantau 0,01 persen lebih tinggi dari rata-rata global1 , tetapi kondisi ini menurun sebesar 0,011 poin dari 202312 yang mencapai 69,7 persen untuk kesetaraan gender.13

Gangguan Akses Internet

SAFEnet membagi pemantauan hak mengakses akses internet dalam tiga kategori, yaitu infrastruktur, layanan, dan kebijakan. Infrastruktur menyangkut penyediaan teknologi secara fisik, termasuk ketersediaan dan reliabilitas jaringan

telekomunikasi yang disediakan swasta maupun pemerintah. Layanan mencakup hal-hal yang menghambat pelanggan penyedia jasa internet, seperti biaya langganan, inklusivitas, diskriminatif, tidak ramah terhadap kelompok rentan, disabilitas dan masyarakat miskin. Adapun kebijakan meliputi aturan, regulasi, atau keputusan politik pemerintah baik pusat maupun lokal yang berdampak terhadap akses internet.

Pada 2024, infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah besar. Dominasi berita dan keluhan terkait infrastruktur internet di Indonesia mencuat, terutama terkait Pemilu berupa Pilpres dan Pilkada. Koneksi yang tidak reliabel memang menjadi kendala menciptakan akses masyarakat terhadap informasi Pemilu dan menghambat proses rekapitulasi hasil Pemilu hingga berlarut-larut. SAFenet mencatat 85 gangguan akses infrastruktur di 2024.

Kebijakan berupa sensor dan blok akses internet dan konten juga tinggi. Permenkominfo No 5/2020 menjadi momok bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). PSE Lingkup Privat wajib mendaftar paling lambat 6 bulan setelah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) berlaku (Permenkominfo No 10/2021), wajib memberikan akses data elektronik dan sistem elektronik kepada Kementerian atau Lembaga untuk pengawasan, juga wajib memberikan akses data elektronik dan sistem elektronik kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk penegakan hukum. Dampaknya, terjadi patroli konten dan pemblokiran akses yang kerap kali gegabah. Terpantau terjadi 14 gangguan terkait penerapan kebijakan pada 2024.

Tabel 1 : Jumlah Gangguan Akses Internet pada Tahun 2024

Sumber: SAFEnet, 2025 (diolah; diperbaharui)

Layanan terhadap akses masyarakat juga mengalami pergeseran signifikan, karena efek Starlink dan merger penyedia layanan telekomunikasi seluler di Indonesia. Terdapat 4 kasus layanan yang tercatat, dengan isu Fair Usage Policy (FUP), monopoli dan layanan satelit untuk masyarakat umum dari operator luar negeri (Starlink).

Infrastruktur

Dominasi gangguan internet dalam kategori infrastruktur pada tahun 2024 terkait Pemilu. Misalnya, kesulitan akses internet Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setelah pelaksanaan Pilpres. Di Kabupaten Dumai, Riau, Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) harus menunda rekapitulasi suara Pemilu 2024 karena terjadi gangguan akses internet. Akibatnya, aplikasi Sirekap milik KPU pun tidak bisa diakses walaupun kabarnya Sirekap dapat diakses tanpa internet.14

Gangguan infrastruktur internet juga masih

menjadi momok pada rangkaian Pilkada. Misalnya, banyak Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam pelaksanaan proses kampanye dan administratif Pilkada terhambat akibat internet yang lambat. Pantarlih di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan kesulitan mengakes sistem e-Coklit karena gangguan aplikasi dan leletnya sinyal internet.15

Gangguan internet lambat memang masih merata di Indonesia bagian barat, tengah dan timur. Insiden akibat situasi kahar (force majeure) tercatat di Ponorogo, Jawa Timur akibat pemutusan fiber optik dan terbakarnya kantor Indosat. Perbaikan sistem komunikasi kabel laut (SKKL) Sorong-Merauke berdampak terganggunya internet di Merauke, Mappi, Boven Digoel, Nduga, Pegunungan Bintang, Yakuhimo, Papua Selatan hingga ke Kaimana dan Dobo di Provinsi Maluku.

Kurang optimalnya penyedia jasa internet

(ISP) di daerah juga berkontribusi terhadap laporan gangguan internet dan kurang lancarnya proses Pemilu 2024. Walaupun status pantauan pada kategori infrastruktur, tetapi kendala internet lambat dan putus didominasi pada layanan ISP. Layanan dari ISP tersebut juga terkait situasi kahar yang tercatat terjadi pada 2024 seperti kabel laut putus dan banjir. Hal ini membuat pelanggan sulit berkomunikasi.

Q Search or type URL × DuckDuckGo Blocked in Indonesia The government may be blocking access to duckduckgo.com on this network provider, which could affect this app's functionality. Other providers may not be affected. Okay DuckDuckGo

Gambar 1 : Tampilan layar pemblokiran situs pencari DuckDuckGo, diambil pada Desember 2024. Sumber: SAFEnet, 2025

Layanan

Insiden layanan pada 2024 masih terjadi terkait dengan infrastruktur yang rentan. Beberapa layanan tidak dapat diakses karena infrastruktur jaringan yang tidak reliabel. Pada awal tahun, sistem Sirekap yang digunakan KPU memuat data berbeda dari data perolehan suara yang dihitung di tingkat TPS. Sistem Sirekap hasil kerja sama

dengan Alibaba Cloud asal negeri Tirai Bambu juga menjadi polemik karena peladen yang digunakan berada di luar negeri sehingga berisiko besar, terutama terhadap keamanan data hasil Pemilu.16

Pada awal tahun 2024 juga Kominfo menyatakan kewajiban operator fixed internet (rumahan) menjual paket minimal 100 Mbps.17 Di satu sisi kewajiban ini akan meningkatkan kecepatan, tetapi di sisi lain perlu diawasi terhadap kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan tersebut, akibat kenaikan harga. Kecepatan akses internet di Indonesia terbilang lamban. Indonesia bahkan turun ke peringkat 100 dari 141 negara dalam hal kecepatan internet. Rata-rata kecepatan internet di Indonesia adalah 22 Mbps, terpaut jauh dari rata-rata dunia yakni 100 Mbps.

Perubahan layanan yang membuat akses menjadi terbatas juga terjadi pada tahun 2024. Bahkan Biznet, salah satu ISP di Indonesia, menjadi korban serangan siber dengan motif yang digadang-gadang karena adanya kebijakan Fair Usage Policy (FUP) sebagai batas kecepatan internet "unlimited" sehingga banyak yang tidak dapat memanfaatkan untuk berbagi data dan koneksi.

Masuknya Starlink ke Indonesia turut mendisrupsi layanan ISP lokal sehingga terjadi reorientasi dan persaingan penyedia jaringan internet berbasis satelit tersebut, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Bergabungnya perusahaan telekomunikasi seluler lokal di Indonesia juga berdampak terhadap pelayanan terhadap pelanggan, misalnya harga yang semakin tidak kompetitif dan merugikan pelanggan karena minimnya alternatif layanan di kawasan urban.

Kebijakan

Selama 2024, kebijakan yang membatasi akses internet masih kerap terjadi. Mesin pengais konten negatif (AIS) Kominfo masih memblokir beberapa situs dan layanan, misalnya DuckDuckGo.18 Mesin pencari yang mengedepankan privasi pengguna ini diblokir dengan alasan "menyediakan hasil berupa konten judi daring dan pornografi" dan tidak mendaftar sebagai PSE lingkup privat.19 Selain itu terjadi beberapa kali "kesalahan teknis" sehingga akses Weebly dan Wordpress juga terblokir. Menurut informasi resmi, pemblokiran ini tidak sengaja karena mesin AIS mendeteksi ada situs judi bersembunyi di subdomain Wordpress sehingga dilakukan pemblokiran".

Mekanisme penyanggahan akibat pemblokiran dan pemutusan akses oleh Kominfo sering kali berlarut-larut dan lama. Bahkan, pada beberapa situs yang diblokir sejak lama, misalnya Vimeo, ampnews dan lain-lain. Tidak ada tanggapan penjelasan lebih detil. Hanya halaman pengalihan yang

menjelaskan bahwa konten situs melanggar UU ITE. Tidak ada keterangan transparan pasal berapa yang dilanggar dan konten mana yang melanggar. Pemerintah juga sering kali tidak responsif dalam penyanggahan, termasuk pemblokiran situs KADIN yang berlarut-larut.20

Pelanggaran-pelanggaran hak akses internet tersebut berdampak serius terhadap terpenuhinya hak-hak sosial politik masyakarat dan mencederai demokrasi digital. Sebagai contoh, sulitnya mengakses informasi mengenai pemilu hingga berlarutnya proses rekapitulasi pemilu yang dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur yang belum merata. Pemblokiran mesin pencari seperti DuckDuckGo yang menghargai privasi, menjadikan rentannya data pribadi warga masyarakat dan tidak terjaminnya hak warga atas privasi.

Layanan yang semakin termonopoli membuat alternatif layanan yang menjamin akses terjangkau dari sisi harga menjadi semakin sulit. Warga hanya bisa pasrah

Tabel 2 : Aduan Gangguan Akses Internet ke SAFEnet selama 2024

Sumber: SAFEnet, 2024 (diolah)

Kominfo Tangani 96.893 konten judi di pekan pertama Juli 2024, ANTARA, July 8, 2024, https://www.anfaronews.com/berito/4188072/kemenkominfo-tongoni-96893-konten-judidi-pekan-pertomo-juli-2024

Erwina Rahmi Puspapertiwi and Achmad Naufal Dzulfaroh, "Situs Wordpress Sempat diblokir Kominfo, Ini Alosonnyo", KOMPAS, August 4, 2024,

menerima ketentuan harga layanan dan paket layanan yang ditentukan secara sepihak atas dasar pertimbangan unsur bisnis semata, tanpa bisa beralih ke layanan

selular dan internet alternatif. Sedangkan penyediaan layanan internet secara mandiri ataupun memanfaatkan celah layanan yang ada, masih terkendala status ilegal.

Sembarang Blokir Tanpa Akhir

Terdapat beberapa pemblokiran akses terhadap konten media sosial dan penangguhan akun media sosial di platform Twitter, Facebook dan Instagram sepanjang tahun 2024. Misalnya, surat peringatan dari Twitter untuk penghapusan konten (takedown) dua unggahan pengguna Twitter Ambrosius Mulalt pada Februari 2024 dengan permintaan dari Kominfo pada 26 Februari 2024.1 Soe Tjen Marching, dosen dan aktivis di London juga mendapatkan "surat cinta" sama.22

Dua media berbasis di Papua, yaitu Laolao Papua dan The Papua Journal, mengalami gangguan internet terkait sensor dan blokir. The Papua Journal sempat mengalami penurunan konten atas berita mengenai Pater Izaak Bame, Pr yang baru-baru ini dipilih sebagai Wakil Uskup Keuskupan Manokwari-Sorong.3 Namun, pada 19 Maret 2024, sekitar pukul 19.00 WIT, Facebook membuka akses berbagi (share). Adapun Laolao mengalami hal sedikit berbeda. Facebook telah membatasi penyebaran tautan situs Laolao dan menghapus tautan-tautan tulisan dengan kata-kata tertentu.24

Di akhir 2024, SAFEnet menerima informasi bahwa The Papua Journal kembali tidak dapat diakses Kondisi senada kerap diterima oleh media-media di Papua terkait "bulan politik" di Desember di mana isu Bintang Kejora kembali marak dan represivitas terhadap media-media yang memberitakan kembali diperkuat.

Tidak hanya soal Papua, isu soal Palestina juga menjadi target sensor dan blok di media sosial. Terdapat laporan pengguna tidak dapat melakukan “IG Live” jika konten mendukung Palestina. Sektor privat memang turut andil. Misalnya Tokopedia dan Shopee yang memblokir jualan baju "korban Mulyono" ICW pada Oktober 2024 lalu.

Pada kanal aduan akses internet beberapa pengguna mengadukan penangguhan akun oleh platform tanpa dapat banding. Misalnya akun organisasi mahasiswa AIESEC. Sayangnya, mekanisme aduan yang diteruskan SAFEnet berakhir dengan instruksi META untuk melakukan prosedur banding secara prosedural-individual. Alasannya, status akun yang bukan termasuk kelompok rentan dan berisiko tinggi maupun terkait Pemilu.

Post

Ternyata cukup banyak yg dapat surat cinta Kominfo via twitter (X) seperti di bawah ini hanya karena mengkritik atau sekadar memposting ulang kritik. Termasuk @sofiesyarief

Sekadar pengingat: saya kena, karena menanyakan apakah Gibran dapat bisikan sewaktu debat Cawapres.

Translate post

Twitter Tanda Terima Korespondensi Yahoo/Inbox Twitter Fri 26 Jan at 18:20 From: [email protected] To: Soe Tjen Marching Helto @SoeTjenMarching. Untuk kepentingan transparansi, kami menulis untuk memberitahukan Anda bahwa Twitter telah Indonesia perihal akun Twitter Anda, @SoeTjenMarching, yang mengklaim bahwa konten berikut @SoeTjenMarching https://twitter.com/SoeTjenMarching/status/1749468114813657337 Karena Twiter sangat menghargai pentingnya membela dan menghormati suara pengguna kami, legal dari entitas resmi (seperti aparat penegak hukum atau agensi pemerintah) untuk menghapus https://help.twitter.com/id/rules-and-policies/defending-and-respecting-our-users-voice

Gambar 2 :

Tangkapan layar cuitan dosen dan aktivis Soe Tjen Marching tentang permintaan untuk menghapus kontennya. Sumber: Akun Twitter @SoeTjenMarching.

VUITE

BAGIAN 2 KEBEBASAN BEREKSPRESI

Satu tahun.setelah direvisi UU ITE masih menjadi momok bagi kebebasan berekspresi warga. Terdapat 146 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi di ranah digital dengan jumlah terlapor atau korban sebanyak 170 orang. Angka ini meningkatdibandingkan tahun sebelumnya. Dari·latar belakang pelapor, terlapor, dan motif pelaporannya, dapat dilihat bahwa UU ITE masih sering digunakan sebagai alat untuk melakukan, pembungkaman suara kritis. Hal ini menyebabkan dampak berbahàya bagi korban, mulai dari swasensor, beban ekonomi, hingga pemidanaan.

Peningkatan kriminalisasi terhadap ekspresi selama tahun 2024 masih terkait erat dengan dinamika politik di Indonesia, dari Pemilu hingga Pilkada serentak. UU ITE yang telah diubah dan KUHP pun tetap banyak digunakan untuk mengkriminalisasi warga yang menyuarakan pendapatnya secara daring. Bukannya memperkuat perlindungan kebebasan berekspresi, pemerintah dan parlemen berencana membahas dan mengesahkan berbagai RUU yang berpotensi melanggengkan pembungkaman, seperti RUU Polri, RUU TNI, dan RUU Penyiaran.

Bagian 2 : Kebebasan Berekspresi

ahun 2024 dibuka dengan putusan T bebas hakim vPengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur terhadap dua aktivis, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, yang dipidanakan oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menkomarves) saat itu, Luhut Binsar Pandjaitan. Putusan bebas terhadap Haris dan Fatia diikuti keberhasilan advokasi masyarakat sipil lain, yaitu vonis bebas Daniel Tangkilisan di Pengadilan Tinggi (PT) Semarang, pencabutan laporan terhadap aktivis Universitas Riau Khariq Anhar, dan penghentian perkara terhadap pendamping korban kekerasan seksual Meila Nurul Fajriah.

Berdasarkan pemantauan SAFEnet, terdapat 146 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi di ranah digital selama tahun 2024 dengan jumlah terlapor atau korban sebanyak 170 orang. Jumlah ini mengalami kenaikan sebanyak 32 kasus dibandingkan tahun sebelumnya dengan total 114 kasus. Dari sisi jumlah terlapor, jumlahnya juga naik sebanyak 44 orang dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 126 orang.

Pelaporan terhadap ekspresi di ranah digital paling banyak menggunakan UU ITE (baik UU No. 19 Tahun 2016 maupun UU No. 1 Tahun 2024) tanpa menyebutkan pasal spesifik, yaitu sejumlah 46 kasus. Dugaan

Jumlah Terlapor Pelanggaran Kebebasan Berekspresi di Ranah Digital Periode Tahun 2013-2024 170 170 160 140 126 120 107 100 84 83 80 53 60 38 40 36 30 25 20 20 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Grafis 1 : Jumlah Kasus Pelanggaran Kebebasan Berekspresi di Ranah Digital dari Tahun 2013-2024. Sumber: SAFEnet, 2025

menyerang kehormatan berdasarkan Pasal 27A tercatat sebanyak 33 kasus. Perubahan kedua UU ITE ini pada implementasinya tidak dapat mengurangi angka kriminalisasi terhadap ekspresi, justru masih membuka peluang kriminalisasi. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga masih digunakan untuk melaporkan masyarakat yang berekspresi di ranah daring.

Berdasarkan latar belakang korban (terlapor), mayoritas adalah warganet (netizen) sebanyak 62 orang, pembuat konten sebanyak 26 orang, kemudian atlet sejumlah 23 orang. Selanjutnya, aktivis/organisasi masyarakat sipil sebanyak 12 orang, politisi sejumlah 9 orang, serta jurnalis/media sebanyak 7 orang. Sektor

perburuhan juga mengalami lonjakan signifikan. Total setidaknya 7 buruh dilaporkan ke polisi, termasuk tenaga medis dan pekerja kreatif.

Dari sisi pelapor, latar belakang paling banyak adalah organisasi/institusi yakni sebanyak 23 kasus, pengusaha/perusahaan sebanyak 17 kasus, warga sejumlah 15 kasus, pejabat publik sebanyak 13 kasus dan partai politik sebanyak 12 kasus.

Berdasarkan pemantauan SAFEnet, terdapat 146 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi di ranah digital selama tahun 2024 dengan jumlah terlapor atau korban sebanyak 170 orang.

Latar Belakang Terlapor terhadap Ekspresi di Ranah Digital Tahun 2024 Pelajar/mahasiswa Pekerja kreatif Tenaga medis Buruh Pemuka agama Pejabat publik Pengacara Pengusaha/perusahaan Jurnalis/media Lainnya Politisi Aktivis/ organisasi masyarakat sipil Atlet Pembuat konten/pesohor Warga 10 20 30 40 50 60 TOTAL: 17O TERLAPOR

Grafis 2 : Latar Belakang Terlapor terhadap Ekspresi di Ranah Digital pada Tahun 2024. Sumber: SAFEnet, 2025

Dari sisi pelapor, latar belakang paling banyak adalah organisasi/institusi yakni sebanyak 23 kasus, pengusaha/perusahaan sebanyak 17 kasus, warga sejumlah 15 kasus, pejabat publik sebanyak 13 kasus dan partai politik sebanyak 12 kasus.

Kasus lain adalah ketika narasumber berita Tempo tentang kisruh pencabutan dan pemulihan ribuan izin usaha pertambangan (IUP) dilaporkan oleh Menteri Investasi saat itu, Bahlil Lahadalia, ke kepolisian. Laporan tersebut menggunakan pasal pencemaran nama baik.25 Menurut LBH Pers, hal ini dapat menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di Indonesia. Direktur LBH Pers, Ade Wahyudin menilai pelaporan Bahlil bisa membuat narasumber menjadi gamang dan takut dalam membeberkan pernyataan kritis terhadap isu sosial-politik.26

Salah satu kasus warganet dilaporkan oleh organisasi/instutusi dialami oleh SO. SO, ibu korban yang melaporkan kasus dugaan penganiayaan dan perundungan (bullying) di

Latar Belakang Pelapor terhadap Ekspresi di Ranah Digital Tahun 2024 Pegawai Swasta Pejabat Kampus Pelajar/Mahasiswa Jurnalis/media Kepolisian Pesohor Pengacara Pemuka agama Politisi Pejabat publik Partai politik Lainnya Warga Pengusaha/Perusahaan Organisasi/Institusi 10 20 TOTAL:146 PELAPOR

Grafis 3 : Latar Belakang Pelapor terhadap Ekspresi di Ranah Digital pada Tahun 2024. Sumber: SAFEnet, 2025

Jumlah Kriminalisasi terhadap Ekspresi di Ranah Digital Berdasarkan Media Tahun 2024

Lainnya Aksi Langsung YouTube WhatsApp X/Twitter Facebook Media Massa TikTok Instagram Media sosial lainnya TOTAL:172 MEDIA

Grafis 4 : Jumlah Kriminalisasi terhadap Ekspresi di Ranah Digital Berdasarkan Media pada Tahun 2024. Sumber: SAFEnet, 2025

Platform paling sering dijadikan dasar atas pelaporan adalah Instagram sebanyak 33 kasus, TikTok sebanyak 27 kasus, media massa sebanyak 25 kasus, Facebook sejumlah 24 kasus dan Twitter sebanyak 8 kasus.

pondok pesantren (ponpes) DQ, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau justru dilaporkan balik atas pencemaran nama baik oleh pihak Ponpes.27 Anak korban penganiayaan mengalami dampak fisik dan psikologis akibat kekerasan yang dilakukan oleh kakak kelasnya di lingkungan pesantren tersebut, tetapi pihak ponpes dinilai tidak menunjukkan iktikad baik sehingga SO mengunggah kasus tersebut di media sosial.28

Tindakan ponpes DQ menunjukkan bagaimana meskipun pasal pencemaran nama sudah dihapus dalam UU ITE terbaru, tetapi pasal penyerangan kehormatan masih dapat digunakan institusi untuk

Sebaran Daerah Pelanggaran Kebebasan Berekspresi di Ranah Digital Tahun 2024 46 22 15 LAINNYA: 8 KASUS TOTAL:147 LAPORAN

Grafis 5 Sebaran Daerah Pelanggaran Kebebasan Berekspresi di Ranah Digital pada Tahun 2024. Sumber: SAFEnet, 2025

membungkam ekspresi yang dianggap merusak kredibilitas institusinya.

Platform paling sering dijadikan dasar atas pelaporan adalah Instagram sebanyak 33 kasus, TikTok sebanyak 27 kasus, media massa sebanyak 25 kasus, Facebook sejumlah 24 kasus dan Twitter sebanyak 8 kasus. Selain itu, YouTube dan WhatsApp juga dijadikan platform dasar membuat laporan masing-masing sebanyak tujuh kasus, aksi langsung sebanyak empat kasus, Tokopedia sejumlah satu kasus, dan benda fisik sejumlah satu kasus. Sementara itu, 35 kasus lainnya menggunakan media sosial lain.

Isu atau latar belakang yang paling sering menjadi dasar pelaporan di ranah digital adalah isu personal sebanyak 37 kasus, politik sebanyak 29 kasus, ekonomi sebanyak 17 kasus, penodaan agama sebanyak 13 kasus, lingkungan sebanyak 9 kasus. Isu lain adalah pelayanan publik sebanyak 7 kasus, dugaan penyebaran informasi palsu sebanyak 6 kasus, dugaan korupsi sebanyak 5 kasus, faktor identitas sosial sejumlah 4 kasus, dan kekerasan seksual sejumlah 3 kasus.

Kasus-kasus Terkait Pemilu

Menjelang Pemilu hingga pilkada, setidaknya terdapat 29 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi di ranah digital yang berkaitan dengan isu politik. Salah satu kasus politik tersebut adalah vonis lima bulan penjara terhadap relawan Ganjar Pranowo, Palti Hutabarat. Palti dituduh melanggar pasal pencemaran nama baik dan berita bohong setelah menyebarluaskan rekaman pembicaraan yang mengindikasikan keterlibatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batu Bara dalam pemenangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan data tersebut, pendapat dari suatu kubu atau pendukung politik tertentu sering dipidanakan oleh kubu lawan. Padahal pendapat tersebut seharusnya cukup dibalas dengan argumentasi atau penjelasan. Hal-hal seperti ini dapat menyebabkan warga takut menyuarakan pendapat politiknya di media sosial.

Kriminalisasi lain yang menyasar pendukung calon presiden tertentu adalah:

Tabel 3 : Kasus Pelanggaran Kebebasan Berekspresi di Ranah Digital pada Tahun 2024 Berkaitan dengan Politik.

Sumber: SAFEnet, 2025

Sejumlah Rancangan untuk Membungkam

Hingga akhir 2024, belum ada kasus pelanggaran kebebasan berekspresi di ranah digital yang signifikan dan berhubungan dengan peralihan rezim baru. Meskipun demikian, terdapat beberapa rancangan kebijakan yang berpotensi merepresi kebebasan berekspresi warga.

Rancangan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Rancangan UU Perubahan Ketiga atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri).

RUU Polri berpotensi membatasi kebebasan berekspresi daring melalui kewenangan untuk memutus atau memperlambat akses internet tanpa proses hukum yang jelas. Kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif membuat kebijakan ini berisiko memperbesar penyalahgunaan kekuasaan dan mempersempit ruang demokrasi, sehingga diperlukan reformasi yang lebih transparan dan akuntabel.29

Revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 b. tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).

Potensi keterlibatan TNI dalam jabatan sipil yang memungkinkan prajurit aktif duduk di jabatan kementerian atau lembaga negara³º menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi ABRI yang pernah membatasi

kebebasan sipil dan demokrasi di masa lalu. Kebijakan ini dikhawatirkan dapat menghambat regenerasi dan dinamika dalam tubuh TNI, yang pada gilirannya dapat memengaruhi profesionalisme dan netralitas institusi dalam konteks kebebasan berekspresi.

C. RUU Penyiaran

Draf tertanggal 27 Maret 2024 yang diterima SAFEnet memperlihatkan banyaknya pasal-pasal bermasalah. Pasal-pasal ini berpotensi digunakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk memberangus kebebasan berekspresi dan hak atas informasi warganet. Ketentuan yang sangat mengkhawatirkan adalah meluasnya wewenang KPI untuk mengatur konten-konten di platform digital. Selain itu, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Isi Siaran (SIS) terlihat jelas menggunakan perspektif sekuritisasi.31

Dampak Kriminalisasi

Warganet Indonesia terus dihantui ancaman kriminalisasi ketika mengutarakan pendapat kritis di media sosial. Isu-isu menyangkut kepentingan publik seperti politik, penodaan agama, lingkungan, pelayanan publik, korupsi, hingga kekerasan seksual mendominasi motif-motif penggunaan pasal-pasal bermasalah di UU ITE. Sementara dilihat dari pelapornya, UU ini banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan seperti korporasi, pejabat publik, politisi, partai politik, hinggo kepolisian.

Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa UU ITE kerap digunakan sebagai alat pembungkam partisipasi publik atau Strategic Litigation Against Public Participation (SLAPP). Meskipun motif yang terlihat beragam (politik, ekonomi, dan seterusnya), tapi SLAPP

sebenarnya memiliki motif dasar yang sama, yaitu untuk mengintimidasi, membungkam, dan menguras sumber daya finansial serta psikologis dari target atau korban.32 Ketidakseimbangan posisi tawar dan kekuasaan antara pelapor dan terlapor membuat proses hukum dapat berjalan berlarut-larut. Beban psikologis dan ekonomi yang berlarut-larut ini akan menghambat, mengganggu, bahkan berpotensi menghentikan suatu upaya perlawanan yang sedang dan akan diperjuangkan.

Di ranah digital, SLAPP menghambat warganet untuk menikmati kebebasan berekspresinya. Meskipun pelaporan belum tentu berlanjut hingga ke tahap pengadilan, tetapi somasi dan surat pemeriksaan dari polisi sudah cukup untuk menyebabkan korban takut mengemukakan ekspresinya lagi di ranah digital.

SoUNALIST y 米米米米米 WITHHEMMSSION ASAGED x

EAITAL GIN 3

Pada tahun 2024, peningkatan serangan digital mencerminkan ketegangan sosial-politik yang semakin memanas, terutama terkait upaya meloloskan kroni pihak berkuasa dalam Pilkada Jakarta. Serangan digital sepanjang tahun 2024 mencapai 330 insiden, di mana puncaknya terjadi pada Agustus yang mencatat 40 insiden, terutama dipicu oleh aksi #PeringatanDarurat. Serangan digital lain yang berdampak luas terhadap hak-hak digital adalah ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Platform populer seperti Instagram, WhatsApp, dan situs web menjadi target utama serangan, menunjukkan keterkaitan antara dinamika sosial-politik dan ancaman digital. Beberapa modus serangan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, seperti peretasan, doxing, dan pengancaman, sementara phishing dan kebocoran data pribadi mengalami penurunan. Tren lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan konsisten dalam jumlah serangan digital, dengan lonjakan terbesar pada 2022.

Bagian 3 : Keamanan Digital

erangan digital dan tindakan represif S selama tahun 2024 mencerminkan ketegangan sosial-politik yang meningkat. Ketegangan ini terutama terkait upaya meloloskan anak bungsu presiden saat itu, Joko Widodo, sebagai calon dalam Pilkada Jakarta. Putusan MK yang mempertegas aturan ini memicu upaya DPR RI dan pemerintah untuk mengubah atau menganulir putusan, yang dianggap mengancam independensi MK dan demokrasi.33

Sebagai respons, masyarakat menggelar Aksi Kawal MK pada 22 Agustus 2024 secara serentak di berbagai kota, dengan pusat kegiatan di kompleks Parlemen DPR RI,

Jakarta34. Aksi ini menjadi simbol perlawanan terhadap intervensi politik dan komitmen untuk menjaga demokrasi.

Selain represi secara fisik terhadap peserta aksi, represi secara daring juga terjadi. Berdasarkan pemantauan SAFEnet, terjadinya setidaknya 66 aduan, yakni 19 aduan serangan digital dan 47 serangan KBGO, selama pelaksanaan aksi tersebut.

Korban serangan digital tersebut termasuk Panji dan Andovi, dua selebritis yang sering menyuarakan kegelisahaan mereka mengenai situasi sosial-politik. Mereka menerima ancaman melalui WhatsApp35 menyerang mereka secara pribadi. Di hari

+62 896-2966-8385 +62 896-2966-8385 ANCEMAN + KATAKASAR BAHKAN SAMA VOICE CALL +62 896-2966-8385 +62 896-2966-8385 Bukan kontak - Tidak ada grup yang sama Fitur keamanan Bukan kontak - Tidak ada grap yang sama Bloka Tambah Fitur keamanan Elokit Tambah 1 pesan befum dibaca Terima kasih telah menghubungi Admin YLBHI-LBH Makassar. Silakan beni tahu apa yang dapat kami bantu. Ketik pesan Pesan

Gambar 3 : Contoh intimidasi dan provokasi terhadap massa aksi PeringatanDarurat pada Agustus 2024. Sumber: SAFEnet, 2025

33 Regor, R. F., and S. Dion Andryanto. "Boleg DPR Menganulir Putuson MK, Guru Besor UGM: Pembodohan terhodap Rokyot." Tempo, August 25, 2024.

https://wwwtempo.co/politik/boleg-dpr-mengonulir-putuson-mk-guru-besor-ugm-pembod ohon-terhodap-rokyot-16075

Sukma Kanthi Nurani, and S. Dian Andryanto. "Aksi Massa Menyala Di Sejumlah Doerah Kawal Putusan MK Dan Darurat Demokrosi, Apa Tuntutan Mereka?" Tempo, August 28, 2024.

https://www.tempo.co/politik/aksi-massa-menyalo-di-sejumlah-doerah-kawol-putuson-mk-

3* Istiqomatul Hayati. "Pandji Pragiwoksono dan Andovi da Lopez Diteror Pesan Diponggil Boreskrim Polisi." Tempo, August 22, 2024.

sama anggota komunitas Bangsa Mahardika, mengalami serangan. Puluhan pesan WhatsApp berisi kode OTP dari berbagai aplikasi seperti lokapasar, layanan kesehatan, hingga pinjaman daring, tiba-tiba membanjiri teleponnya.

LBH di Bandung, Lampung, dan Makassar juga menerima ancaman melalui WhatsApp dan Instagram. "Mati atau hapus kalimat provokasi," isi salah satu pesan ancaman itu. Di Semarang, setidaknya 32 pengunjuk rasa tak hanya ditangkap, tetapi juga disita ponselnya tanpa alasan jelas.36

Maraknya serangan digital selama aksi #PeringatanDarurat itu membuat Agustus menjadi bulan tertinggi jumlah serangan

digitalnya selama tahun 2024, yaitu 40 insiden. Secara total insiden serangan digital selama 2024 sebanyak 330 kasus, dengan rata-rata 27,5 insiden per bulan.

Serangan pada bulan-bulan lain lebih stabil, dengan angka terendah pada Juli (11 insiden) dan angka tinggi lain pada Oktober (39 insiden) dan September (36 insiden). Data ini mencerminkan bagaimana momen politik tertentu, seperti aksi besar-besaran atau demonstrasi, dapat memicu intensifikasi serangan digital. Secara keseluruhan, pola ini menyoroti bahwa serangan digital di Indonesia tidak hanya terkait dengan isu teknis, tetapi juga berakar pada dinamika sosial-politik yang lebih luas.

Jumlah Insiden Serangan Digital Per Bulan Tahun 2024 40 40 39 36 35 32 30 31 30 28 25 26 23 20 20 15 14 11 10 Feb Mar Mei Juni Juli Okt Nov Des Jan Apr Ags Sep

Grafis 6 : Jumlah Insiden per Bulan Selama Tahun 2024. Sumber: SAFEnet, 2025

35 IstiqomotuI Hoyati. "Pondji Pragiwaksono dan Andovi da Lopez Diteror Pesan Dipanggil Bareskrim Polisi." Tempo, August 22, 2024. https://wwwtempo.co/hiburan/pandji-progiwaksono-dan-ondovi-da-Hopez-diteror-pesandiponggil-boreskrim-polisi-16951.

3* Polrestabes Semarang menyebutkan melolui akun instogram @polsekgajohmangkur gojahmungkur semarang melolui Instogram: "Polres-abes Semarang Bebaskan 32 Pelojor don Mohosiswa yong Ditongkop Soot Demo Polrestobes Semorong ..." (2020). Instogram. https://www.instogram.com/polsekgojahmungkur/p/C_NK49czVsC/7img_index=4.

SAFEnet mencatat insiden bahwa selama tahun ini kelompok dengan risiko tinggi menjadi korban utama serangan. Kelompok yang termasuk dalam kategori ini, yaitu organisasi masyarakat sipil (OMS), staf OMS/aktivis, jurnalis/pekerja media, dan media, mencatat 85 insiden, menjadikannya jumlah tertinggi di antara semua kategori korban.

Kelompok mahasiswa/pelajar berada di posisi kedua dengan 83 insiden, menunjukkan bahwa sektor pendidikan juga rentan terhadap serangan digital. Sementara itu, lembaga publik dan warga umum mencatat jumlah sama, yaitu 37 insiden. Beberapa insiden yang dialami ini juga berkaitan dengan aksi darurat demokrasi.

Kelompok lain seperti pegawai swasta mengalami 34 insiden, diikuti oleh kategori lainnya dengan 28 insiden, menunjukkan bahwa beragam sektor menjadi target serangan. Serangan terhadap pengusaha (13 insiden), akademisi (11 insiden), dan perusahaan swasta (10 insiden) menunjukkan frekuensi yang lebih rendah.

Jumlah Insiden Serangan Digital Berdasarkan Latar Belakang Korban Tahun 2024 Mahasiswa/pelajar 83 OMS 42 37 Lembaga publik 37 Warga umum 36 Staf NGO/Aktivis Pegawaiswasta 34 Pengusaha 13 12 Lainnya 11 Akademisi 10 Perusahaan swasta Jurnalis/pekerja media Seniman Pesohor Pengacara Media Pegawai pemerintah Pekerja IT Pejabat publik 20 100

Grofis 7 : Jumlah Insiden Serangan Digital Berdasarkan Latar Belakang Korban. Sumber: SAFEnet, 2025

Latar Belakang

Berdasarkan platform media, tercatat total 351 insiden serangan digital. Instagram menjadi platform dengan jumlah serangan tertinggi, mencatat 107 insiden. WhatsApp menyusul di posisi kedua dengan 84 insiden disusul situs web dengan 46 insiden. Facebook mengalami serangan 22 insiden, sementara Twitter dan e-mail masing-masing tercatat 18 dan 17 insiden. Telegram serta perangkat seperti laptop/ponsel masing-masing mengalami 12 insiden.

Platform lain adalah TikTok dengan 15 insiden serta YouTube dan kategori "Lainnya," masing-masing mencatat 6 insiden. Data ini menunjukkan bahwa platform populer dengan basis pengguna besar menjadi target utama serangan digital pada tahun 2024.

Meskipun jumlah insiden serangan digital pada platform seperti Zoom dan metode seperti penyitaan aset digital relatif kecil, keduanya memiliki kaitan erat dengan situasi politik, khususnya dalam konteks aksi Peringatan Darurat. Serangan pada Zoom terjadi karena platform ini digunakan untuk konsolidasi aksi.

Sementara itu, penyitaan ponsel sering kali menyertai penangkapan peserta aksi, yang tidak hanya melumpuhkan komunikasi korban tetapi juga mengekspos data pribadi dan strategi aksi mereka. Perluasan serangan ke berbagai platform ini mempertegas ancaman digital yang semakin terhubung dengan situasi sosial-politik, sehingga menjadi catatan penting untuk menggarisbawahi perlunya perlindungan yang lebih komprehensif terhadap masyarakat sipil, baik secara fisik maupun digital.

Platform Terjadinya Insiden Serangan Digital Selama 2024 Zoom YouTube Lainnya Laptop/ponsel 12 Telegram 12 TikTok 15 Twitter/X 18 Email 19 Facebook 22 Situs web 46 WhatsApp 84 Instagram 107 0 20 40 60 80 100 120

Grafis 8 : Jumlah Insiden Keamanan Digital Berdasarkan Jenis Platform pada 2024. Sumber: SAFEnet, 2025

Jenis Serangan

Insiden serangan digital pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan perubahan signifikan dalam pola serangan. Tahun 2024 mencatat peningkatan pada beberapa jenis serangan, seperti peretasan, yang naik dari 62 insiden (2023) menjadi 86 insiden (2024), serta serangan akun tak bisa diakses, yang melonjak dari 20 insiden menjadi 52 insiden. Insiden pengancaman juga meningkat tajam dari 12 insiden menjadi 44 insiden, mencerminkan ancaman langsung yang lebih sering terhadap individu atau kelompok.

Meskipun jumlah insiden serangan digital pada platform seperti Zoom dan metode seperti penyitaan aset digital relatif kecil, keduanya memiliki kaitan erat dengan situasi politik, khususnya dalam konteks aksi Peringatan Darurat. Serangan pada Zoom terjadi karena platform ini digunakan untuk konsolidasi aksi.

Sebaliknya, beberapa jenis serangan mengalami penurunan signifikan pada 2024, seperti phishing, yang turun dari 108 insiden (2023) menjadi 25 insiden (2024), dan kebocoran data pribadi, yang menurun dari 77 insiden menjadi 37 insiden. Serangan DDoS juga berkurang dari 4 insiden menjadi 2 insiden, sementara deface menurun dari 2 insiden menjadi 1 insiden. Beberapa kategori tetap stabil, seperti akun ditangguhkan, dengan 15 insiden di kedua tahun.

Penurunan insiden phising, berkaitan dengan berkurangnya penyebaran dan korban

Perbandingan Jenis Insiden Serangan Digital 2023-2024

86 Peretasan 37 Kebocoran Data 52 Akun tidak bisa diakses Pengancaman Pencurian data pribadi Doxing Phishing 108 Impersonasi Pemerasan/penyadapan Lainnya Deface DDoS Attack Zoom bombing 2024 Akun ditangguhkan 2023 Ransomware 40 20 60 80 100 120

Grafis 9 : Perbandingan Jumlah Insiden Berdasarkan Jenis Serangan 2023 dan 2024. Sumber: SAFEnet, 2025

android package kit (APK) dan dapat dianggap bahwa sebab mulai adanya kesadaran dan langkah mitigasi yang lebih baik walaupun masih tetap ada yang menjadi korban dengan kerugian mencapai Rp 75 juta dengan APK lebih canggih dari yang beredar sebelumnya. Selain itu, jebakan centang biru melalui Instagram masih

Tabel 4 : Modus Phising Selama Tahun 2024

Sumber: SAFEnet, 2025

menimbulkan korban dalam jumlah yang lebih sedikit. Namun, strategi phishing terus berkembang, termasuk modus baru yang menggabungkan pendekatan digital dan fisik. Salah satunya adalah pengarahan untuk memasang aplikasi malware melalui telepon.

Dalam FGD SAFEnet, salah satu praktisi mengungkapkan adanya serangan phising dengan modus baru berupa pengiriman surat fisik ke rumah korban yang diduga memanfaatkan data hasil kebocoran informasi pribadi. Surat tersebut berisi dokumen seperti pajak atau tilang disertai kode QR mengarah ke website berbahaya (malicious website). Situs ini dirancang untuk mencuri informasi sensitif seperti data login dan nomor kartu kredit. Modus ini menggarisbawahi perlunya kewaspadaan ekstra, khususnya terhadap QR code dari sumber tidak jelas. Modus ini bisa menjadi tren di waktu mendatang.

Kasus doxing justru meningkat hampir tiga kali lipat, dari 9 insiden menjadi 24 insiden, memperlihatkan semakin banyaknya upaya untuk menyebarkan informasi pribadi secara ilegal. Selain itu, ransomware menunjukkan lonjakan signifikan dari hanya 1 insiden pada 2023 menjadi 9 insiden di 2024, dan yang paling banyak mengalami adalah Lembaga Publik, sebagaimana insiden lumpuhnya PDNS pada bulan Juni.37 Sementara itu, kategori lain seperti impersonasi juga mengalami sedikit kenaikan dari 11 insiden menjadi 13 insiden.

37 Novali Ponj Nugroho, ond E. A. Wibowo. "PDNS Lumpuh korena Serangan Ransomware, Dato Terdompok Tidok Bisa Dipulihkon." Tempo, June 26, 2024. https://wwwtempo.co/hukum/pdns-Humpuh-kareno-serangan-ransonware-dato-terdampa k-idok-biso-dipulihkon—45597.

Lima Tahun Peningkatan yang Konsisten

Perbandingan Insiden Keamanan Digital Lima Tahun Terakhir 350 330 323 302 300 250 197 200 147 150 100 50 2020 2021 2022 2023 2024

Sumber: SAFEnet, 2025

Dalam lima tahun terakhir, jumlah insiden serangan digital di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, jumlah serangan tercatat sebanyak 147 insiden, angka terendah dalam periode ini. Pada 2021, jumlah insiden meningkat menjadi 197, dengan kenaikan sebesar 34 persen. Tahun 2022 mencatat lonjakan terbesar, mencapai 302 insiden, meningkat 53 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa ancaman digital semakin meluas dan menjadi lebih serius. Tren ini berlanjut pada 2023, dengan total 323 insiden, meskipun pertumbuhannya melambat menjadi 7 persen.

Pada tahun 2024, jumlah insiden mencapai 330, naik 2,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, jumlah serangan meningkat lebih dari dua kali lipat dalam lima tahun, dari 147 insiden pada 2020 menjadi 330 insiden pada 2024.

Tabel 5 : Tabel Peristiwa Serangan Digital Terkait Situasi Politik di Indonesia 2024

Sumber: SAFEnet, 2025

LEAK SHARE

BAGIAN 4: KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE

KBGO meningkat sangat drastis di tahun 2024 pada 1.902 kasus dibanding tahun sebelumnya, sebanyak 1.052 kasus. Selama tahun 2024, KBG0 tidak hanya terjadi pada urusan personal, melainkan modus politik juga terjadi untuk menambah atau menurunkan elektabilitas seorang calon dalam Pilkada. Hal ini diperburuk dengan lemahnya sistem hukum di Indonesia dalam menangani KBGO yang belum mengakomodir kebutuhan korban. Padahal, situasi KBGO semakin memburuk dan menggunakan modus baru.

KBGO menjadi tindak pidana kompleks yang perlu perhatian masyarakat Tuas. Salah satunya kasus penjualan konten intim anak di Grup Telegram. Kini, pelaku ditangkap oleh Mabes Polri. Konten intim tersebut didapatkan dari hasil manipulasi anak di media sosial. Pengalaman ini menjadi momok menakutkan untuk perempuan dan anak ketika berselancar di internet.

Bagian 4 : Kekerasan Berbasis Gender Online

elama tahun 2024, SAFEnet menerima S 1.902 aduan KBGO, jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu sebanyak 1.052 kasus. Kondisi ini sangat memprihatinkan untuk mewujudkan internet yang ramah perempuan dan anak. Dari 1.902 aduan, sebanyak 969 aduan berasal dari korban perempuan. Korban laki-laki juga tidak jauh berbeda dengan korban perempuan, yaitu 736 aduan. Kondisi gunung es ini sangat memprihatinkan. KBGO tidak hanya dialami oleh perempuan, tetapi juga laki-laki dengan berbagai modusnya.

Jumlah KBGO yang terdata saat ini menjadi fenomena gunung es. Maraknya aduan tidak menggambarkan semua kasus KBGO di Indonesia saat ini. Namun, dalam berbagai laporan dan catatan tahunan yang dibuat oleh lembaga pengada layanan pendampingan KBGO dan KSBE, angka

kasus cenderung mencapai ratusan jiwa. LBH APIK Semarang dalam catatan tahunannya baru membuka pendampingan KBGO dan mendapatkan temuan 14 kasus.38 Adapun LBH APIK Jakarta mencatat lebih dari 217 kasus. KBGO menjadi tindak pidana kompleks yang perlu perhatian masyarakat luas.

Dari 1.902 aduan, sebanyak 969 aduan berasal dari korban perempuan. Korban laki-laki juga tidak jauh berbeda dengan korban perempuan, yaitu 736 aduan. Kondisi ini sangat memprihatinkan. KBGO tidak hanya dialami oleh perempuan, tetapi juga laki-laki dengan berbagai modusnya. Besarnya korban di kalangan anak-anak dan perempuan mencerminkan bahwa tata kelola internet di Indonesia belum ramah terhadap perempuan dan anak.

Tabel 6 : Jumlah Kasus KBGO/KSBE di Lembaga Pengada Layanan Pendampingan KBGO

*belum mempublikasi laporan dan catatannya atau belum membuka pendampingan KBGO secara publik

Sumber: SAFEnet, 2025 (diolah)

3Data mengenai Jumlah Kasus KBGO/KS8E didopatkan dari Iaporan tahunan atou catatan tahunan di setiap orgonisasi. Perbedoan dota di tahun sebelumnya dikarenokan adanya kesesuoian terminologi sesual dengan Undang-Undong Tindok Pidona Kekerasan Seksual (UU TPKS). Hal tersebut berbeda dengan SAFEnet yang tetop mempertohonkan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) sebagoi bentuk kekerasan yang difasilitosi seboagian atau seluruhnya pada teknologi untuk merendahkan gender dan seksualitas seseorang. Terminologi Kekerasan

Dari 1.902 aduan, pengalaman KBG0 yang dialami usia 18 s.d 25 tahun sebanyak 978 aduan atau 51,42 persen. Pengalaman KBGO pada usia anak juga jauh lebih memprihatinkan, yaitu 442 aduan atau 23,24 persen, lebih besar dibandingkan tahun lalu (230 aduan atau 21,87 persen).

Persentase Pelapor KBGO Tahun 2024 Berdasarkan Gender

Korban Perempuan Laki-laki Non Biner Tidak Diketahui

Pelapor Lain Perempuan Laki-laki Non Biner Tidak Diketahui 60.36% |80 arg 2240%/40 ang 105%/30mg 0.50% / 14 arg

Sumber: SAFEnet, 2025

Aduan KBGO SAFEnet menyebar di beberapa wilayah di Indonesia. Wilayah dengan aduan terbanyak berada di Jawa Barat dengan 386 aduan, diikuti Jawa Timur sebanyak 196 aduan. Aduan-aduan KBGO di luar Pulau Jawa juga menambah keprihatinan masyarakat mengenai keamanan digital untuk perempuan dan anak. Beberapa wilayah tersebut antara lain di Lampung (35), Kalimantan Timur (20), hingga NTT (18). Advokasi pencegahan KBGO di seluruh wilayah Indonesia menjadi penting untuk dilakukan.

Persentase Pelapor Kasus KBGO 2024 Berdasarkan Usia

0.40% 0.60% 2.10% 8.90% Tidak diketahui Tidak diketahul 6.85% 14.07% >60 >60 26.71% 25.17% 46 s.d. 60 46 s.d. 60 36 s.d. 45 36 s.d. 45 17.12% 26 s.d. 35 26 s.d. 35 18 s.d. 25 55.69% 18 s.d. 25 36.30% <18 <18 KORBAN PELAPOR LAIN TOTAL:1756 TOTAL: 146

Grofis 12 : Persentase Pelapor KBGO Berdasarkan Usia. Sumber: SAFEnet, 2025

Jenis KBGO yang banyak dialami pelapor KBGO adalah ancaman penyebaran konten intim dengan 828 aduan. Ancaman berupa pemerasan seksual atau sextortion dengan 351 aduan, diikuti dengan non-consentual intimate images dengan 228 aduan. Pemerasan dan ancaman tidak hanya secara psikis, tetapi terdapat kerugian ekonomi hingga Rp 7 juta.39 Jenis KBGO yang mengancam lainnya yaitu pengeditan foto/video atau yang disebut dengan morphing, dengan 40 aduan. Flaming juga terjadi di media sosial pelapor dengan 37 kasus.

Sebaran Provinsi Pelapor Korban KBGO Tahun 2024

Tidak Luar 339 Kalimanton Diketahui Indonesia Sumotere Moluk Seloton rontole 33 12Jambi 35Lompung 7Bengkulu 190 66 Banten 386Baro 187 30 Nusa Tengporo 18 196Timo Jumlah Laporan 20

Grafis 13 : Sebaran provinsi pelapor korban KBGO Tahun 2024. Sumber: SAFEnet, 2025

Persentase Jenis KBGO Yang Dialami Korban Di Tahun 2024

Ancaman penyebaran konten intim 51.16% Sekstorsi 22.92% Non-consentual intimate images 14.20% Morphing 2.47% Flaming 2.47% Doxing berbasis gender 1.63% Creepshot 1.63% Impersonasi 1% Mengakses akun tanpa izin untuk tujuan mempermalukan/fitnah 0.82% Lainnya (1.68%) 10 20 30 40 50 60

Grafis 14 : Jumlah aduan KBGO Berdasarkan Jenis KBGO yang Dialami Korban Sumber: SAFEnet, 2025

Insiden KBGO lebih banyak terjadi pada medium instant messaging termasuk WhatsApp dengan persentase 41,54 persen, diikuti Instagram dan Telegram sebanyak 20,81 persen dan 11,54 persen. Hal ini seiring dengan banyaknya pemberitaan mengenai Grup Telegram yang marak dijadikan media penyebaran konten intim. Salah satunya kasus “Doflamingo” yang menjual konten pornografi anak di Grup Telegram.40 Kini, pelaku ditangkap oleh Mabes Polri. Peran platform sangat penting dengan meninjau konten moderasinya dan pelaporan konten yang merupakan KBGO harus segera diusut dengan kerja sama dengan kepolisian.

Media tempat terjadinya KBGO selama 2024

WhatsApp (42%) Instagram (21%) Telegram (12%) Twitter (5%) Facebook (5%) Tidak diketahui (2%) TikTok (2%) MiChat (2%) Dating Apps Lainnya (1%) Platform Lainnya (8%) 10 20 30 50 0 40

Grofis 13 : Media tempat terjadinya KBGO selama 2024. Sumber: SAFEnet, 2025

Modus pelaku dalam KBGO terjadi beragam. Jumlah terbanyak terjadi karena manipulasi video call sex (VCS) dengan 597 aduan, diikuti dengan permasalahan pribadi antara korban dengan pelaku yang masih dekat kepada korban, yaitu sekitar 496 aduan. Korban KBG0 tidak hanya terjadi karena pelaku dekat, manipulasi hubungan juga terjadi dengan 325 aduan. Modus beragam ini menginisiasikan Aparat Penegak Hukum (APH) harus lebih responsif kepada korban untuk kasus KBGO dalam bentuk apapun.

Tabel 7 : Jumlah Aduan Berdasarkan Modus Pelaku KBGO

Sumber: SAFEnet, 2025 (diolah)

Situasi Politik Memperburuk Kelompok Rentan

Situasi pada tahun 2024 masih membelenggu kelompok rentan. Diskusi terpumpun yang dihadiri organisasi masyarakat sipil di berbagai daerah menemukan bahwa kelompok rentan semakin terancam di dunia maya, terutama di situasi politik dan pasca politik pemilihan umum.41 SAFEnet juga menemukan kasus pengungkapan masa lalu Calon Bupati Cilacap dan dijadikan bahan kampanye politik di media sosial, terutama narasi LGBTQI. Kejadian pelecehan seksual di ranah politik juga terjadi pada Najwa Shihab yang sedang menjadi pembicara dalam acara live streaming Desak Anies pada Januari 2024.

Dalam diskusi terpumpun SAFEnet, PurpleCode menyatakan terdapat ujaran kebencian dan mis-informasi terkait politisi

Gambar 4 : Komika Felixius Seda (kanan) meminta maaf kepada Najwa Shihab (Kiri) atas pelecehan verbalnya yang terjadi dalam acara live streaming Desak Anies. Sumber: Instagram Felix Seda (https://www.instogram.com/felixseda/)

perempuan ataupun perempuan yang menjadi calon legislatif. LAPPAN Maluku menemukan beberapa temuan kampanye hitam di Tiktok kepada Calon Bupati dan Calon Legislatif di Maluku Utara. Kampanye tersebut berisikan narasi buruk karena calon legislatif tersebut berstatus janda, hingga menimbulkan provokasi dan konflik suku.

Pemenuhan hak digital pada kelompok rentan juga menjadi pembahasan dalam diskusi terpumpun tersebut. PurpleCode menilai bahwa tidak ada partisipasi kepada masyarakat untuk pembentukan kebijakan, khususnya UU ITE. LBH APIK Semarang juga menilai kebijakan negara belum menyentuh pemenuhan hak korban. Pemerintah pusat dan daerah mengetahui bahwa KBGO dan KSBE meningkat, tetapi tidak ada program nyata untuk melakukan restitusi dan pelindungan kepada korban. Perempuan Bercerita Bengkulu mendapatkan fakta yang lebih buruk, yaitu tidak adanya Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di institusi pendidikan. Pentingnya membangun resiliensi dalam mencegah kekerasan seksual bagi kelompok rentan di dalam masyarakat agar diskusi ini tidak terkubur dan menjadi catatan tertulis saja.

Terbebani Penanganan Hukum

Peningkatan kasus KBGO tidak dibarengi dengan penanganan hukum dan penjeraan kepada pelaku KBGO. Korban masih mendapatkan tantangan berat untuk membuktikan bahwa apa yang ia alami sangat merugikan fisik, psikis hingga ekonomi. Korban harus mencari sendiri pelakunya, menemui dan berdamai saja dengan pelaku, hingga hilang kerugian paling banyak Rp 7 juta merupakan tantangan korban selama ini. Namun, hukum tidak berpihak kepada korban.

Sejak 2023, SAFEnet menilai bahwa UU TPKS tidak menjadi pertimbangan aparat penegak hukum, hingga sekarang. UU ITE dan UU Pornografi masih menjadi momok mengerikan korban dan sering digunakan oleh aparat penegak hukum. Penggunaan UU ITE dan UU Pornografi muncul, karena tindakan seksual beserta obyek seksualnya menjadi alat bukti yang jelas. Tindakan dan obyek seksual tersebut justru membuat ketimpangan kuasa kepada korban KBGO dan berakhir kriminalisasi.

Kejadian KBGO di Aceh yang didampingi SAFEnet memperburuk bingkai hukum di Indonesia. Korban yang merupakan anak, direkam diam-diam oleh pelaku, atau creepshot, muncul sebanyak 4 kali perekaman di sebuah kamar mandi.42 Tuntutan hanya dilakukan selama satu tahun enam bulan dan denda Rp 500 juta subsider kurungan 2 bulan penjara. Hakim menggunakan UU Pornografi karena obyek yang membahayakan dan menjadi tuntutan hukum adalah konten creepshof tersebut. Hakim juga menimbang bahwa pelaku masih muda dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, sehingga menurunkan dakwaannya, dari 2 tahun penjara atas permintaan jaksa ke 1 tahun 6 bulan. Hukuman tersebut tidak setimpal dengan kondisi psikologis korban. Terlebih korban masih berusia remaja.

Ketimpangan lain yang menjadi perhatian dan pendampingan SAFEnet adalah kasus mengedit foto dengan menggunakan Artificial Intelligent (Al) menjadi konten seksual, atau tindakan morphing di Jakarta. Pelaku merupakan teman kerja pendamping korban, sedangkan korban masih sekolah. Pelaku menyimpan perasaan pribadi kepada pendamping korban yang merupakan ibunya, serta korban. Hingga akhirnya pelaku mengirim pesan pribadi ke pendamping korban dengan konten foto yang menggambarkan korban telanjang, hasil editan AI.

Pendamping korban merasa geram, hingga akhirnya pendamping korban mengungkapkan rasa kesalnya kepada pelaku di media sosial Twitter. Pelaku tidak terima, dan akhirnya melaporkan pendamping korban ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik.

Dalam hal ini, KBGO dapat menjadi senjata terburuk yang ditimpak kepada korban KBGO untuk dikriminalisasi dengan alasan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Keadilan bagi korban dan implementasi UU TPKS serasa berat diemban aparat penegak hukum. Memilih instan, lebih baik membungkam korban KBGO dibandingkan menerapkan UU TPKS.

Epilog

There ain't no such thing as a free lunch.

epatah ini diperkirakan muncul dalam fenomena makan siang gratis yang P ditawarkan banyak bar di Amerika Serikat pada abad ke-19. Pada saat itu, pelanggan ditawarkan makan siang secara cuma-cuma dengan syarat membeli minuman. Makanan yang disajikan sering kali memiliki rasa asin yang justru akan membuat pelanggan lebih haus dan membeli lebih banyak minuman.

Pepatah ini kemudian digunakan dalam prinsip ekonomi yang menegaskan bahwa tidak ada yang gratis, alias segala sesuatu memiliki harga atau pengorbanan. Entah latah atau kurang paham, Pemerintah Indonesia juga mengadopsi logika ini dalam kebijakannya. Sayangnya, hal ini diterapkan dalam pemenuhan hak asasi manusia dan hak digital di Tanah Air. Saat ini, hak-hak digital seperti akses internet, kebebasan berekspresi, dan keamanan digital dianggap memiliki “biaya” yang harus ditanggung oleh rakyat.

Lantas, bagaimana sebenarnya rakyat membayar harga ini? Apakah hak-hak dasar warga pantas dikenai 'harga' tertentu?

Pemberitaan di media sering kali menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mempercepat pemerataan akses internet di

seluruh Nusantara. Program fixed broadband, pembangunan Base Transceiver Station (BTS), peluncuran satelit, dan berbagai upaya lainnya, seolah-olah telah dilakukan untuk memenuhi hak dasar warga dalam mendapatkan akses internet. Akan tetapi, kualitas dan pemerataan akses internet masih timpang. Gangguan internet masih sering terjadi dan warga di daerah 3T (terluar, terjauh, tertinggal) pun masih belum mendapatkan haknya.

Terlebih lagi, meskipun akses internet tersedia, pemerintah kerap melakukan pemblokiran dan sensor terhadap berbagai situs atau platform digital, serta melakukan upaya pemutusan akses terhadap konten-konten tertentu yang membatasi warga terhadap akses terhadap informasi. Tindakan pemerintah ini menunjukkan bahwa akses internet di Indonesia bukan hak yang dijamin tanpa syarat, melainkan sesuatu yang dikontrol dan dibatasi yang mengorbankan kebebasan informasi.

Padahal seharusnya, dalam sisi kebebasan berekspresi, warga Indonesia memiliki hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya secara bebas di ruang digital. Bahkan hak ini merupakan hak asasi manusia yang dilindungi Undang-undang Dasar dan harus dijamin negara. Namun kenyataannya, kasus pembungkaman ekspresi di ruang digital melalui kriminalisasi dengan UU ITE dan perangkat regulasi lainnya terus terjadi. Bahkan pemerintah berupaya merevisi aturan-aturan yang ada, seperti UU Polri dan UU Penyiaran, yang berpotensi mempersempit ruang ekspresi digital.

Di Indonesia, kebebasan berekspresi di ruang digital harus dibayar dengan harga mahal. Warga terancam dengan sanksi pemidanaan karena diduga melanggar hukum, hingga mendapatkan intimidasi dan dijebloskan ke dalam jeruji besi hanya karena menggunakan hak mereka untuk bebas berekspresi di ruang digital.

Setiap orang memiliki hak untuk merasa aman dan dihormati,. Di Indonesia, pemerintah seringkali mengorbankan kebebasan digital dengan dalih stabilitas keamanan nasional atau kepentingan ekonomi. Bahkan pemerintah tidak menjadikan keamanan digital dan data masyarakat sebagai prioritas dalam program kerja mereka.

Kita bisa melihat ketidakbecusan pemerintah dalam mengelola dan menjaga data masyarakat dalam kasus peretasan terhadap data nasional sementara (PDNS), Warga sering menanggung akibat dari abainya pemerintah memenuhi tanggung jawab mereka dalam menjamin keamanan digital. Warga harus menerima dampak dari lemahnya keamanan digital ini dengan kebocoran data pribadi, kehilangan privasi

hingga meningkatnya risiko kejahatan siber yang mereka alami.

Korban kekerasan digital pada kasus KBGO juga harus menanggung akibat dari lemahnya sistem hukum yang tidak memberikan perlindungan bagi korban. Bahkan mereka harus menghadapi sistem hukum yang tidak berpihak dan malah mendapatkan risiko dikriminalisasi, sedangkan pelaku sering kali bebas tanpa hukuman yang setimpal. Hal ini terjadi karena aparat penegak hukum tidak memiliki perspektif terkait hak digital dan prinsip berpihak pada korban.

Jika pemerintah memahami bahwa hak digital merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi, dilindungi dan dihormati, seharusnya upaya-upaya pembatasan tidak akan terjadi. Sama seperti hak pendidikan dan kesehatan, hak digital bukanlah sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar terutama di zaman perkembangan teknologi yang pesat ini, terutama di tengah program pemerintah yang terus mendorong upaya transformasi digital, maka hak digital yang harus betul-betul dijamin oleh negara.

Penyediaan akses internet yang merata bagi semua orang, perlindungan bagi kebebasan ekspresi di dunia maya, dan perlindungan keamanan digital yang adil bukanlah sesuatu yang harus dianggap sebagai hal yang dapat mengancam stabilitas keamanan negara. Malahan, hal ini perlu dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan literasi digital, mendorong ekonomi digital dan menambah kepercayaan warga terhadap pemerintah.

Jika pemerintah tetap berpikir dengan logika "tidak ada makan siang gratis”, demokrasi digital Indonesia akan selalu memiliki "harga" yang dibebankan kepada rakyat. Jika hak digital dianggap sebagai sesuatu yang harus dibayar oleh warga, keadilan digital tidak akan pernah terwujud.

Pemerintah seharusnya menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan memastikan akses internet yang setara, kebebasan berekspresi yang dilindungi, keamanan digital yang terjamin, serta perlindungan bagi seluruh warga di ruang digital, barulah kita benar-benar mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Istilah

Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2024

TERGENCET ESTAFET REPRESI DI INTERNET