Baca PDF (OCR): Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2021

Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2021

PANDEMIMEMANG TERKENDALI TAPIREPRESIDIGITAL TERUS BERLANJUT

Laporan Situasi Hakhak Digital Indonesia 2021 Pandemi Memang Terkendali, tapi Represi Digital Terus Berlanjut

Februari 2022

Tim Penyusun Penanggung jawab: Damar Juniarto

Koordinator & Editor: Anton Muhajir

Tim Penulis: A. Ryan Sanjaya Abul Hasan Banimal Ellen Kusuma Nenden Sekar Arum Nike F. Andaru Syaifullah Unggul Sagena

Desainer & Tata Letak Syamsul Arifin

Penerbit

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Jalan Gita Sura III Nomor 55 Peguyangan Kaja Denpasar, Bali 80115

+62 811 9223375 [email protected] @safenetvoice safenet.or.id

Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2021 PANDEMIMEMANG TERKENDALI TAPIREPRESIDIGITAL TERUS BERLANJUT

Februari 2022

- Pengantar / Profil 0 Ringkasan *+ Data dan Analisis *+ Akses Internet +. Kebebasan Berekspresi ,1 Keamanan Digital -* KBGO ., Epilog

SUDAH lebih dari dua tahun dunia menghadapi pandemi COVID19. Selama itu pula, kita semua masih di bawah bayangbayang pandemi yang hingga saat ini belum sepenuhnya bisa ditangani. Memang di sebagian negara, pandemi ini relatif bisa dikendalikan, tetapi negara lain juga masih berjibaku.

Indonesia sendiri relatif berhasil menangani pandemi setelah sempat kewalahan pada JuniJuli 2021. Saat itu, Indonesia mengalami puncak kenaikan kasus harian dengan lebih dari 56.000 kasus per hari. Namun, pada akhir tahun 2021 lalu, kasusnya makin menurun dan stabil. Dibandingkan banyak negara lain, harus diakui, pemerintah Indonesia berhasil menangani pandemi.

Namun, di sisi lain, Negara masih gagal memenuhi hakhak digital warganya. Terbukti masih terdapat sejumlah pelanggaran hakhak digital, termasuk pembatasan akses Internet, kriminalisasi terhadap ekspresi, dan serangan digital bermotif politik. Pandemi boleh terkendali, tetapi represi digital terus berlanjut di negara ini.

Oleh karena itu, tema laporan situasi hakhak digital tahun ini belum beranjak dari masih masifnya represi digital terhadap aktivis, jurnalis, dan pembela hak asasi manusia (HAM) lainnya. Ketika pandemi COVID19 belum sepenuhnya berhenti, represi di ranah digital juga masih terus terjadi. Represi itu terjadi dari hulu hingga hilir, termasuk pembuatan aturan hukum yang belum menghormati hakhak digital hingga serangan digital dengan motif politik.

Represi digital yang terus berlanjut membuat Laporan Situasi Hakhak Digital di Indonesia semakin relevan. Bahwa, pada saat kita sebagai warga dan manusia semakin tergantung pada teknologi digital, pada saat yang sama juga harus ada jaminan bahwa hakhak itu akan dihormati, dilindungi, dan dipenuhi.

Hak digital itu mencakup hak untuk mengakses Internet, hak untuk bebas berekspresi, dan hak atas rasa aman di ranah digital. Dalam rasa aman itu terdapat pula isu spesifik yang penting, yaitu kekerasan berbasis gender online (KBGO). Tiga kategori itu pula yang kami gunakan dalam kerjakerja advokasi dan panduan dalam penyusunan laporan ini.

Hak untuk mengakses Internet, misalnya, menyajikan datadata jumlah pengguna Internet dan media sosial di Indonesia, sekaligus analisis apakah akses Internet di Indonesia sudah tersedia secara adil dan merata atau tidak bagi setiap warga. Hak untuk bebas berekspresi mencakup menyatakan pendapat dan opini menggunakan berbagai saluran dan teknologi digital yang ada. Adapun hak atas rasa aman terkait erat dengan perasaan setiap orang untuk bebas dari rasa takut sebagai hak mendasar bagi setiap orang, dalam situasi apapun.

Pemantauan pelanggaran hakhak digital yang kami lakukan secara intens sejak 2018 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari mimpi kami untuk mewujudkan ranah digital yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pemantauan itu kami lakukan dengan setidaknya tiga metode, yaitu membuka saluran aduan, memantau media massa dan media sosial, serta menganalisis kebijakan.

Laporan ini dibuat berdasarkan hasil pemantauan sepanjang tahun. Materinya tidak hanya berisi fakta dan data, tetapi juga analisis terhadap situasi tersebut. Dengan demikian, fakta dan data itu akan menemukan konteksnya, terutama dari sudut pandang hakhak sipil dan politik setiap warga.

Dengan demikian, kami berharap publik semakin memahami pentingnya pemenuhan hakhak digital sebagai bagian penting bagi mereka, sekaligus mendukung perjuangan untuk membelanya. Karena kami yakin setiap orang harus terlibat dalam upaya membela hak asasi manusia dengan setiap cara yang mereka bisa. Penulisan laporan ini hanya salah satunya.

Denpasar, Februari 2022

SOUTHEAST Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) berdiri pada 27 Juni 2013 seiring meluasnya kriminalisasi terhadap ekspresi di ruang digital di Asia Tenggara. Setelah sebelumnya hanya berfokus pemantauan, advokasi, dan solidaritas kebebasan berekspresi di Internet, sejak 2018 SAFEnet mulai memperluas kerja dengan memperjuangkan hakhak digital mulai dari hak untuk mengakses Internet, hak untuk bebas berekspresi dan hak atas rasa aman di ranah digital.

Secara konsisten, SAFEnet melakukan advokasi bagi korban pelanggaran hakhak digital serta aktif terlibat dalam advokasi kebijakan Internet agar lebih berperspektif HAM. Selain itu, sejak tahun 2019, SAFEnet memberikan pelatihan keamanan holistik bagi kelompok rentan, di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, untuk membangun resiliensi dari represi digital yang semakin marak.

Secara legal, sejak Januari 2019 SAFEnet berbentuk badan hukum perkumpulan dengan nama Perkumpulan Pembela Kebebasan Asia Tenggara dan berkedudukan di Denpasar, Bali. Saat ini SAFEnet memiliki anggota 40 orang di lebih dari 20 kota di Indonesia. SAFEnet juga berjejaring dengan organisasi masyarakat sipil, di kawasan Asia Tenggara maupun internasional.

Visi SAFEnet adalah terwujudnya ranah digital yang menjunjung nilainilai HAM

untuk semua orang. Untuk mencapai visi tersebut, misi yang diemban organisasi SAFEnet, yaitu memperjuangkan hakhak digital termasuk di dalamnya hak untuk mengakses Internet, hak untuk berekspresi, dan atas rasa aman di ranah digital.

Dalam upaya memperjuangkan hakhak digital, SAFEnet melaksanakan empat program utama yaitu mengadvokasi kebijakan agar mendukung pemenuhan hakhak digital; mendukung korban pelanggaran hakhak digital; meningkatkan kapasitas masyarakat sipil terkait hakhak digital; dan menggalang solidaritas terhadap masyarakat sipil yang memperjuangkan HAM.

Struktur organisasi SAFEnet terdiri dari Pengawas, Pengurus, dan Anggota. Pengawas adalah individu yang berpengalaman di bidang tata kelola Internet, literasi digital, dan keamanan digital terutama dari perspektif masyarakat sipil. Pengawas, pengurus, dan anggota SAFEnet bekerja secara terpisah di berbagai kota di Indonesia, termasuk Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Bogor, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Banyuwangi, Pontianak, Samarinda, Denpasar, Makassar, Ambon, hingga Papua.

Anggota SAFEnet berasal dari latar belakang beragam, seperti jurnalis, blogger, ibu rumah tangga, kelompok LGBTQ, pekerja swasta, praktisi keamanan digital, dan lainlain.

TAHUN 2021 tetap belum terpisahkan dari situasi pandemi COVID19, baik secara global maupun nasional. Berbagai negara masih berjuang keras di dalam negeri masingmasing untuk menangani pandemi, terutama setelah munculnya varian baru COVID19, Omicron. Kesadaran bahwa warga dunia saling terhubung, dan oleh karena itu satu sama lain harus saling mendukung menghadapi pandemi, membuat semua negara harus berbagi sumber daya, terutama vaksin.

Hingga akhir 2021, data global belum menunjukkan bahwa situasi akan membaik. Dalam sehari, angka penambahan kasus bisa mencapai lebih dari 891.000. Padahal, pada akhir tahun 2020 lalu, penambahan kasus per hari paling tinggi sekitar 714.300. Data penularan COVID19 masih terus naik, terutama di negaranegara maju, seperti Amerika Serikat dan negaranegara Eropa Barat, seperti Inggris dan Jerman.

Di Indonesia sendiri, untungnya, jumlah kasus penularan relatif terkendali. Pada minggu terakhir Desember 2021, penambahan kasus positif COVID19 hanya 204. Bandingkan, misalnya dengan data penambahan kasus tertinggi pada Juli 2021 yang mencapai lebih dari 56.500 dalam satu hari.

Namun, ketika kasus COVID19 semakin jauh berkurang, tidak demikian halnya dengan pelanggaran hakhak digital.

Pemantauan kami selama 2021 menunjukkan bahwa pelanggaran hakhak digital semakin bertambah dan berkembang. Dari sisi akses Internet, meskipun situasi Indonesia relatif membaik dibandingkan tahuntahun sebelumnya, tetapi masih ada sejumlah tantangan. Di antaranya adalah kurang adilnya akses bagi kelompok penyandang disabilitas dan warga di Papua dan Papua Barat. Dari sisi kebebasan berekspresi, makin banyak pejabat publik menggunakan pasalpasal karet UndangUndang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk membungkam suara kelompok kritis.

Tak cukup dengan ancaman kriminalisasi, aktivis, jurnalis, dan mahasiswa juga mengalami serangan digital yang semakin intensif dan beragam caranya. Kelompok gender rentan, seperti perempuan dan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ) juga mengalami kekerasan berbasis gender online (KBGO).

Hak untuk Mengakses Internet

Akses setara terhadap Internet, yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara, belum terpenuhi. Meskipun secara umum ketersediaan dan keterjangkauan sudah lebih baik, masih ada sejumlah isu terkait akses Internet di Indonesia. Indonesia termasuk negara dengan kecepatan Internet paling rendah di Asia Tenggara. Indeks Inklusivitas Internet menempatkan Indonesia di urutan ke76 untuk kecepatan akses Internet menggunakan kabel

dan lebih rendah lagi untuk akses dari perangkat bergerak.

Ketika dari sisi kecepatan akses masih tertinggal dibandingkan negaranegara tetangga, pada saat yang sama Indonesia justru membatasi akses terhadap konten. Hal ini terbukti dari Laporan Transparansi Google. Pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia merupakan negara di dunia dengan jumlah volume permintaan tertinggi penghapusan konten kepada Google yaitu 254,461 konten, bahkan diatas Rusia (205,802). Hal ini tentu menimbulkan kerentanan bahwa dari banyaknya penghapusan, terdapat konten hakhak digital warga negara yang terlanggar.

Akses Internet itu semakin terbatas ketika melihatnya dari perspektif kelompok marjinal, seperti penyandang disabilitas dan warga Papua. Sebagian besar situs pemerintah dan universitas di Indonesia tidak ramah difabel dan tidak menyediakan teks alternatif untuk menggantikan konteks nonteks. Bahkan, dari 62 media siber terverifikasi faktual dan administrasi Dewan Pers, tidak ada situs web yang 100% sesuai dengan pedoman global akses Internet untuk penyandang disabilitas.

Di tahun 2021 ini, setidaknya terjadi 12 kali gangguan akses Internet. Hampir semuanya di Papua. Akibatnya, warga tidak bisa berkomunikasi tidak bisa lagi menggunakan jaringan Internet. Bahkan jaringan seluler pun tidak menunjukkan adanya sinyal. Padahal, Internet seharusnya terjangkau dengan aman dan nyaman oleh semua golongan.

Dari sisi kebijakan dan hukum, Indonesia mencatat rekam buruk dalam hal pemenuhan akses. Pada Oktober 2021, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak gugatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Suara Papua terhadap Pasal 40 UU ITE yang rentan disalahgunakan untuk membatasi akses Internet.

Hak untuk Bebas Berekspresi

Sayangnya, janji manis tersebut hanya menjadi angin lalu. Hingga 2021 berakhir, UU ITE tak kunjung direvisi. Pemerintah menawarkan solusi sementara melalui penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman kriteria implementasi UU ITE. Namun, hal itu tidak menyurutkan jumlah pemidanaan ekspresi dengan menggunakan pasal karet dalam UU ITE.

menyadari bahwa pasalpasal karet merupakan hulu dari penyalahgunaan regulasi ini karena penafsirannya bisa berbedabeda dan mudah diinterpretasikan secara sepihak.

Dari sisi kebebasan berekspresi, angin segar kebebasan berekspresi di ranah digital sempat berembus di kuartal pertama 2021 saat Presiden Joko Widodo mengungkapkan ingin merevisi pasalpasal bermasalah dalam UU ITE. Jokowi

Kriminalisasi terhadap ekspresi warga menggunakan media digital juga terus berlanjut. Sepanjang 2021, setidaknya ada 30 kasus pemidanaan dengan total 38 korban. Jumlah ini menurun hampir separuh dari jumlah korban pada tahun sebelumnya, 84 orang korban. Meskipun demikian, sejak UU ITE disahkan pada 2008, baru kali ini aktivis menempati peringkat pertama jumlah korban berdasarkan latar belakang, yakni sebanyak 10 orang atau 26,3% dari total korban.

Dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) yakni Egi Primayogha dan Miftahul Huda yang dilaporkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pada 10 September 2021. Dalam waktu yang cukup berdekatan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya dengan dugaan pidana pencemaran nama baik.

Meskipun demikian, ada juga sejumlah harapan. Dua di antaranya adalah pemberian amnesti terhadap Saiful Mahdi, dosen di Aceh yang sebelumnya dituntut dengan UU ITE karena mengkritik kampusnya. Begitu pula dengan vonis bebas terhadap Stella Monica, konsumen klinik kecantikan di Surabaya. Kemenangan dalam advokasi Saful Mahdi dan Stella Monica menunjukkan bahwa solidaritas masyarakat sipil bisa berdampak terhadap keberhasilan advokasi korban UU ITE.

Hak atas Rasa Aman

Situasi terkait keamanan dan keselamatan digital pun tak jauh berbeda. Tahun 2021 masih diwarnai dengan maraknya serangan digital terhadap masyarakat sipil, terutama kelompok kritis, seperti jurnalis, aktivis, dan pembela HAM lain. Dua di antaranya adalah peretasan aktivis antikorupsi pada Mei 2021 serta mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada September 2021. Beberapa media kritis juga mengalami peretasan, seperti pada akun Instagram WatchDoc dan impersonasi situs web Indoprogress.

terhadap kelompok kritis, yaitu aktivis, jurnalis dan media, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil. Total serangan terhadap empat kelompok ini mencapai 58,95%.

Sepanjang 2021 terdapat setidaknya 193 insiden serangan digital. Jumlah ini naik 38% jika dibandingkan insiden pada tahun sebelumnya, 147 insiden. Puncak serangan terjadi pada September (34 insiden), lebih tinggi dibandingkan ratarata serangan tiap bulan, sekitar 16 insiden. Tingginya serangan pada tiga bulan tertinggi yaitu September, Mei, dan Juni tetap tak bisa dilepaskan dari situasi politik nasional selama tahun tersebut, terutama Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada staf KPK.

Jika melihat pada latar belakang korban serangan, makin terlihat bahwa serangan

Maraknya pelanggaran hakhak digital itu juga terjadi pada isu KBGO. Sepanjang 2021, ada 677 aduan KBGO masuk ke SAFEnet termasuk rujukan dari Komnas Perempuan. Pelaporan datang dari hampir semua provinsi di Indonesia, yaitu 26 provinsi. Laporan paling banyak dari Jawa sebanyak 339 aduan, lalu luar Jawa sebanyak 87 aduan, dari luar negeri sebanyak 2 aduan, dan 249 aduan tidak diketahui.

digital di Indonesia memang semakin politis. Hal itu terlihat dari tingginya serangan

Dari sisi gender, perempuan tetap menjadi korban paling banyak (482 orang), kemudian lakilaki (50 orang), tidak diketahui (29 orang), dan 1 orang trans lakilaki. Setidaknya ada 37 korban berusia di bawah 18 tahun yang mengadu langsung, yakni 31 perempuan, 3 lakilaki, dan 3 tidak diketahui identitas gendernya.

Akibat KBGO tersebut, korban mengalami gangguan psikologis seperti depresi dan ingin untuk bunuh diri. Ada pula yang hingga menghadapi pemecatan dari tempat kerja karena konten intimnya disebarkan ke media sosial.

Ketika pelanggaran hakhak digital semakin marak dan beragam, di sisi lain, korban masih menghadapi tantangan. Antara lain karena kurangnya pengetahuan korban terhadap hakhak digital dan rumitnya proses penanganan di kepolisian. Inilah pekerjaan rumah yang tak juga terselesaikan.

PAPUA

BAGIAN 1

SD 1 V 30 40 2° 50 10 6 23.12 mbps

Akses Internet merupakan elemen fundamental dalam kesiapan teknologi. Sebagaimana laporan The Economist Intelligence Unit (EIU), koneksi Internet yang cepat dan andal menjadi salah satu faktor penentu dalam peningkatan ekonomi dan lingkungan bisnis suatu negara. Konektivitas dan akses terhadap jaringan Internet tersebut merupakan hal penting dalam upaya peningkatan ekonomi suatu negara dan bagian dari hak digital yang wajib dipenuhi.

DATA Reportal (2021) mencatat terdapat 202,6 juta pengguna Internet di Indonesia pada Januari 2021. Tingkat penggunaannya mencapai 73,7% hingga triwulan 1 kedua 2021 , meningkat 27 juta (+16%) dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga empat bulan setelahnya, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi (Ditjen Aptika Kominfo) menyampaikan terdapat 37 juta pengguna Internet baru di Indonesia 2 .

Dari sisi perangkat yang digunakan untuk mengakses Internet, sebanyak 96,4% pengguna Internet di Indonesia menggunakan perangkat bergerak (mobile). Hal ini wajar mengingat jumlah pengguna perangkat bergerak di Indonesia pada awal 2021 bahkan mencapai 345,3 juta, 25,6% lebih banyak dari total jumlah penduduk Indonesia. Adapun jenis gawai paling banyak dimiliki pengguna Internet adalah ponsel pintar segala jenis 98,3%, ponsel pintar 98,2%, lalu laptop atau komputer personal 74,7%3 .

Dari sisi lama mengakses, terjadi penurunan jumlah waktu dibanding tahun sebelumnya. Data pada Januari 2020, rata rata pengguna menghabiskan waktu 7 jam 59 menit per hari, kemudian menjadi 5 jam 4 menit pada Januari 2021. Hal tersebut mungkin karena sebagian kegiatan pada 2021 mulai dilakukan secara tatap muka, tidak hanya secara daring seperti pada 2020.

Meskipun secara umum ketersediaan dan keterjangkauan sudah lebih baik, masih ada sejumlah isu terkait akses Internet di Indonesia. Salah satunya sesuai temuan Indeks Inklusivitas Internet 4 yang dikembangkan The Economist dan Facebook.

2021 memang meningkat, tetapi kesanggupan dan kesiapannya masih rendah.

Menurut indeks ini, ketersediaan dan relevansi Internet di Indonesia pada tahun

Secara ringkas, Indeks Inklusivitas Internet menggunakan sejumlah indikator, termasuk keterjangkuan akses, tarif layanan, Namun, pada aspek lain justru lebih buGambar 1. Penggunaan Internet di Perangkat Bergerak (DataReportal, 2021) dan kebijakan. Indeks ini digunakan sejak lima tahun lalu untuk mengukur inklusivitas Internet 120 negara. Dari semua negara yang dinilai itu, Indonesia berada di urutan ke66, di bawah negaranegara tetangga, seperti Vietnam (58), Thailand (49), atau Singapura (12).

Jika didetailkan lagi, pada aspek tertentu, situasi di Indonesia memang lebih baik.

ruk. Misalnya dari sisi ketersediaan konten lokal sebagai salah satu indikator aspek relevansi, Indonesia memiliki indeks lebih baik (57). Namun, dari sisi harga, dia justru berada di urutan ke78 atau bahkan lebih buruk di sisi lingkungan kompetitif, urutan ke92.

Begitu pula dari sisi kecepatan. Indonesia termasuk negara dengan kecepatan Internet paling rendah di Asia Tenggara. Indeks yang sama menempatkan Indonesia di urutan ke76 untuk kecepatan akses Internet menggunakan kabel dan lebih rendah lagi untuk akses dari perangkat bergerak (80).

Masih rendahnya kecepatan Internet di Indonesia terkonfirmasi pula oleh situs penyedia layanan uji koneksi Internet Speedtest Ookla. Menurut Speedtest Global Index 5 untuk periode September 2021 kecepatan Internet di Indonesia meningkat. Namun, dari 138 negara di dunia yang disurvei, Indonesia menempati posisi ke108. Kecepatan Internet bergerak di Indonesia untuk mengunduh ratarata 23,12 mbps, meningkat dari 21,96 mbps pada tahun sebelumnya.

Meskipun meningkat, kecepatan tersebut masih sangat tertinggal dengan Singapura di posisi 17 dengan kecepatan Internetnya 105,01 Mbps. Bahkan Indonesia juga masih tertinggal dengan Malaysia (82) dengan kecepatan Internet ratarata 31,34 mbps.

Ketika dari sisi kecepatan akses masih tertinggal dibandingkan negaranegara tetangga, pada saat yang sama Indonesia justru membatasi akses terhadap konten. Hal ini terbukti dari Laporan Transparansi 6 Google . Pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia merupakan negara di dunia dengan jumlah volume permintaan tertinggi penghapusan konten kepada Google yaitu 254,461 konten, bahkan di atas 7 Rusia (205,802) . Hal ini tentu menimbulkan kerentanan bahwa dari banyaknya penghapusan, terdapat konten hakhak digital warga negara yang terlanggar.

Akses Internet itu semakin terbatas ketika melihatnya dari perspektif kelompok marjinal, seperti penyandang disabilitas dan warga Papua. Padahal, Internet seharusnya bisa terjangkau dengan aman dan nyaman oleh semua golongan. Dalam praktiknya, ini masih jauh panggang dari api.

Terbatasnya Akses Disabilitas

Konsorsium situs web dunia atau World Wide Web Concortium (W3C) telah mengenalkan prinsip terakses yang harus dipenuhi dalam setiap pembuatan situs. Prinsip tersebut telah dibukukan dalam panduan laman atau Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) sejak 2008.

Namun, sebagian besar situs pemerintah dan universitas di Indonesia tidak ramah difabel, tidak memenuhi standar WCAG8 , tidak menyediakan teks alternatif untuk menggantikan konteks nonteks, misalnya gambar, formulir, dan multimedia lain 9 yang perlu dicantumkan dalam situs web . Bahkan, dari 62 media siber terverifikasi faktual dan administrasi Dewan Pers, tidak ada satu pun situs web yang 100% sesuai dengan pedoman WCAG10 . Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021 pun menunjukkan bahwa hanya 9% penyandang disabilitas yang mendapatkan akses Internet 11 .

Padahal, Negara harus mampu memenuhi hakhak digital, sebagai manifestasi hak asasi manusia di ranah digital, terhadap setiap warga, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini sebagaimana diatur Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang atas informasi (berbentuk audio dan visual) untuk penyandang disabilitas. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 20212025. Perpres ini mengatur mengenai, antara lain penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terhadap kelompok sasaran perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat.

Selain itu, Pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memastikan penyandang disabilitas memiliki hak untuk “mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses.” Pasal 123 UU tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses

terbuka di kampung. Guru harus berkeli9 Fitri Dwi Arini. How Accessible the University Websites in Indonesia for People with Disabilities.

Bagi penyandang disabilitas, jaminan di atas kertas untuk mengakses Internet masih serupa janji datangnya Godot. Tak juga terwujudkan. Begitu pula bagi warga di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).

Cepat, tapi Terbatas

Di Indonesia, terdapat lebih dari 122 kabupaten masuk kategori 3T12 . Tiga provinsi dengan daerah 3T terbanyak adalah Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Seperti tahun lalu, sekolahsekolah di tiga provinsi ini pun masih menghadapi tantangan akses Internet ketika harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Terbatasnya konektivitas layanan Internet di daerah pegunungan, misalnya, membuat pembelajaran daring sulit dilakukan. Kondisi ini disikapi guruguru di Papua dengan metode berbeda. Alihalih melakukan pembelajaran jarak jauh, murid diminta datang ke sekolah setiap pagi atau di harihari tertentu untuk mengambil tugas, lalu pulang dan mengerjakannya di rumah.

Di Kampung Sisir Dua, Distrik Makbon, Kabupaten Kaimana, Papua Barat, giliran guruguru yang berkeliling ke kampung para murid. Mereka menggelar sekolah ling ke berbagai kampung asal anak didik mereka. Metode ini untuk menyikapi imbauan belajar jarak jauh di musim pandemi COVID19 di daerah yang tidak tersentuh sinyal Internet.

Pilihan lainnya adalah mengungsi, seperti Rhidian Yasminta Wasaraka, seorang dosen dari Jayapura yang terpaksa mengungsi ke Manokwari, Papua Barat. Rhidian terpaksa menjadi pengungsi digital karena aktivitasnya sebagai dosen tentu membutuhkan jaringan Internet, apalagi dia sedang mengikuti kursus singkat secara daring 13 .

Ada juga warga yang khawatir tidak bisa mengikuti tes kedinasan karena kondisi 14 Internet yang terputus . Para pelaku ojek daring juga kehilangan pendapatan karena tidak bisa menjalankan aktivitas ojek daring.

Rendahnya tingkat ekonomi dan pendidikan menyumbang ketertinggalan akses Internet di daerah 3T, kecuali segelintir elite daerah. Di saat pandemi, daya beli masyarakat menurun termasuk untuk koneksi Internet. Kebijakan pemerintah seperti bantuan kuota Internet untuk pendidikan belum mampu menjamin kelancaran akses Internet dikarenakan banyak alasan, termasuk infrastruktur yang terbatas.

Meskipun demikian, data dari Speedtest Intelligence justru menunjukkan hal sebaliknya. Menurut platform pemeriksa kecepatan Internet global itu, Provinsi Papua Barat justru termasuk salah satu provinsi dengan kecepatan 4G tertinggi di Indonesia (20,14 mbps). Kecepatan Papua Barat itu bahkan lebih tinggi dibandingkan Bali (19,68 mbps), Maluku (19,43 mbps), dan 15 Gorontalo (19,32 mbps) .

Gambar 2. Kecepatan median unduh (Mbps) berdasarkan provinsi. Semakin hijau semakin cepat. (Sumber: Speedtest, 2021)

Speedtest menggunakan dua alat untuk memantau kecepatan Internet di 34 provinsi, yaitu Speedtest Intelligence untuk mengukur kecepatan dan ketersediaan Internet serta Cell Analytics untuk menunjukkan perbandingan antarpenyedia operator seluler 4G. Hasilnya, menurut pemantauan tersebut, Telkomsel merupakan penyedia jasa seluler tercepat di Indonesia selama periode Januari – Juni 2021 dengan kecepatan median unduh tercepat (15,64 Mbps) dan unggah tercepat (10,55 Mbps). XL berada di peringkat kedua dengan kecepatan unduh dan unggahnya, diikuti dengan IM3 Ooredoo, 3 dan Smartfren.

Mengacu pada Speedtes tersebut, terlihat bahwa dari sisi kecepatan, akses Internet di Indonesia cenderung membaik pada tahun 2021. Namun, peningkatan itu menghadapi tantangan ketersediaan secara geografis dan politis, terutama di Papua dan Papua Barat. Daerahdaerah tersebut masih berada pada kondisi rentan dalam pemenuhan hak akses Internet dan hakhak digital lainnya.

Tata Kelola dan Kebijakan

Dalam kaitannya dengan tatakelola, terdapat tiga perkembangan produk hukum tatakelola yang berpotensi mengancam hakhak digital terkait hak atas akses Internet di Indonesia. Pada pertengahan Mei 2021, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat (selanjutnya disingkat Permenkominfo 5/2020) berlaku efektif. Aturan yang disahkan pada 24 November

2020 ini berpotensi membuat pemerintah bisa mengontrol Internet secara berlebihan. Hal ini tak hanya menimbulkan dampak dari sisi aturan yang tidak sesuai standar serta teori hukum maupun prinsipprinsipnya, melainkan juga masalah dasar kebebasan dan hakhak asasi manusia, khususnya di ranah digital 16 .

Selain itu, sebagai turunan dari diberlakukannya Undangundang Cipta Kerja (Omnibus Law), pemerintah menerbitkan rancangan peraturan pemerintah tentang bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (RPP Postelsiar). Rancangan peraturan pemerintah ini direncanakan sebagai bentuk penyederhanaan kompleksitas peraturan yang menjadi mandat Omnibus Law, UU yang masih menjadi kritik hingga saat ini.

Absennya aturan mengenai netralitas Internet (net neutrality) di Indonesia seharusnya membuat pembuat kebijakan memiliki rencana dan pemikiran ke depan untuk netralitas Internet walau belum dapat diterapkan. Namun, yang terjadi malah sebaliknya, RPP ini mendorong ke arah diskriminasi dan membatasi akses masyarakat terhadap Internet yang merupakan hak digitalnya. RPP Postelsiar khususnya Pasal 15 berupaya mengatur kerja sama antara penyelenggara layanan over the top (OTT) dan operator telekomunikasi di Indonesia. Walaupun terlihat bagus di atas kertas, dengan adanya keharusan penyedia layanan OTT asing bekerja sama dan pengaturan layanan oleh penyedia layanan internet (ISP) nasional, kebijakan ini tetap mengancam asas netralitas

Internet. Hal ini karena ISP Indonesia juga dapat melakukan berbagai pembatasan layanan terhadap konsumen.

Adanya aturan tersebut berarti penggunaan Internet akan diserahkan ke mekanisme pasar. Juga akan ada diskriminasi layanan dan perlu membayar lebih mahal. Pengguna akan secara tidak langsung dibebankan biaya yang perlu dibayar untuk mendapatkan pelayanan dan akses tertentu. Dengan demikian, praktik oligopoli akan membawa iklim Internet menjadi perlombaan ke bawah (race to bottom) karena ISP akan membebankan biaya lebih besar pada pengguna. Kondisi ini akan menurunkan tingkat keragaman konten dan dialog karena kontrol oligopoli korporasi besar.

Selain RPP Postelsiar yang kontroversial, tahun 2021 juga menjadi catatan buruk karena putusan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan masyarakat sipil terkait hak pemerintah untuk memutus akses Internet dengan dalil Pasal 40 UU ITE. Pada 2021, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Suara Papua mengajukan judicial review atas pasal 40 UU ITE. Isi pasal Pasal 40 yang bermasalah itu adalah ayat 2a tentang muatan yang dilarang. AJI Indonesia dan Suara Papua menganggap pasal itu bermasalah karena bisa menjadi dalih pemerintah untuk

memblokir akses Internet untuk menanggulangi penyebaran hoaks. Begitu pula dengan Pasal 40 ayat 2b, juga bisa menjadi dalih pemutusan akses Internet 17 .

Pemohon mendalilkan kewenangan Pemerintah pada pasal 40 ayat (2b) UU ITE bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 terkait hak atas informasi serta tidak disertai dengan adanya ruang pengaduan, komplain untuk pengujian dan pemulihan bagi hakhak yang dirugikan atas pemblokiran. Pasal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan melanggar jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Sayangnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan para pemohon seluruhnya dan menyatakan menyatakan pemblokiran Internet akses informasi yang dilakukan pemerintah sah secara 18 konstitusi . MK beralasan bahwa pemutusan itu merupakan wujud peran pemerintah dalam melakukan pencegahan atas menyebarluaskan informasi yang memiliki muatan dilarang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. MK juga menganggap kekhawatiran para Pemohon tidak akan terjadi karena karena pemutusan akses Internet hanya dilakukan jika terdapat unsur konten yang bermuatan melanggar hukum19 .

Situasi hakhak digital di Papua dan Papua Barat semakin memburuk seiring meningkatnya konflik bersenjata, jumlah eksekusi ekstrayudisial, penghilangan paksa, dan pengungsian ribuan penduduk asli Papua di dataran tinggi Papua.

DI saat yang sama, terjadi gelombang pengadilan terhadap pengunjuk rasa dan penganiayaan terhadap aktivis politik dan pembela hak asasi manusia (HAM) menggunakan hukum pidana makar dan konspirasi. Situasi pandemi COVID19 yang berlanjut di tahun 2021 menjadi pembenaran bagi pemerintah untuk menambah pembatasan lebih lanjut terhadap hak berkumpul secara damai, kebebasan bergerak, dan kebebasan berekspresi di kedua provinsi tersebut.

Selama ini, Internet dipergunakan untuk menyuarakan situasi hak asasi manusia yang terjadi selama situasi konflik berkepanjangan di Papua dan Papua Barat, terutama ketika media tentang Papua coba dikendalikan pemerintah Indonesia. Peran media daring independen, seperti Tabloid Jubi, Suara Papua, dan informasi warga di Facebook menjadi suara alternatif untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Papua dan Papua Barat. Namun, sayangnya, dengan situasi konflik yang meningkat di Papua dan Papua Barat, terjadi sejumlah peristiwa yang berpengaruh pada kualitas pemenuhan hakhak digital di Papua dan Papua Barat.

Pemutusan akses Internet yang pernah terjadi di tahun 2019 terus berimbas pada warga di Papua dan Papua Barat. Setelah kejadian pemadaman Internet (internet shutdown), setiap kali ada gangguan Internet, ingatan orang di Papua segera kembali pada situasi pembatasan Internet yang disengaja pemerintah Indonesia untuk membatasi penyebaran informasi. Di

tahun 2021, setidaknya terjadi 12 kali gangguan akses Internet. Komunikasi yang biasanya dilakukan tidak bisa lagi menggunakan jaringan Internet. Bahkan jaringan seluler pun tidak menunjukkan adanya sinyal.

Gambar 3: Gangguan Internet di Indonesia Tahun 2021

Pada 30 April 2021, kami menerima laporan dari kota Jayapura bahwa layanan Internet tidak dapat digunakan mulai sekitar pukul 20.00 WIT. Setelah kami menjalankan beberapa tes di lapangan dengan cara memindai Internet dan melakukan analisis, kondisi gangguan Internet hanya berlaku di kota Jayapura. Sedangkan di Kaimana, Boven Digoel, Manokwari, Teluk Bintuni, Biak, Serui dilaporkan normal dan tidak merasakan gangguan apapun. Konfirmasi adanya gangguan juga didapat dari dua organisasi pemantau pemadaman Internet: Netblocks berbasis di London, Inggris dan the Center for Applied Internet Data Analysis (CAIDA) berlokasi di San Diego Supercomputer Center (SDSC) di kampus Universitas California, San Diego, Amerika Serikat.

Netblocks memastikan ada gangguan Internet di Jayapura dan Sentani. Gangguan tersebut dimulai sekitar pukul 12.30 UTC 30 April atau sama dengan pukul 21.30 WIT). Sedang CAIDA menunjukkan bahwa gangguan terjadi pada pukul 21.30 WIT.

Berdasarkan informasi dari media seperti detik.com20 dan liputan6.com21 , penyebab ganggunan Internet di kota Jayapura akibat terputusnya kabel bawah laut Infrastruktur Sistem Kabel Sulawesi Maluku Papua (SMPCS) ruas Biak Sarmi milik

Telkom Jayapura putus pada titik 360 km. Gangguan Internet ini terjadi selama tiga bulan dan baru kembali normal pada bulan Juli 2021 setelah perbaikan kabel bawah laut.

Kami juga menerima laporan adanya gangguan Internet di Ilaga pada Mei dan Boven Digoel pada Juni 2021. Di kedua tempat ini, gangguan Internet terjadi setelah ada eskalasi konflik bersenjata dan pengungsian warga dari kampungkampung ke wilayah yang lebih aman.

Pada 25 Agustus 2021 terjadi gangguan Internet lagi di Jayapura dan Waena. Netblocks mengkonfirmasi gangguan Internet tersebut: “Gangguan ini berdampak pada network layer, fixed line dan Internet seluler. Jayapura, dari ~12pm waktu setempat 22 Melalui berlangsung sekitar 3 jam." pernyataan resmi, Telkom menyebutkan penyebab gangguan Internet adalah terputusnya kabel optik fiber akibat aktivitas penebangan pohon oleh Dinas Kebersihan dan Pertanaman Papua dan Telkom 23 di Skyland, Kota Jayapura . Gambar dari media dan kemudian tersebar di grup Whatsapp menggambarkan kabel optik fiber di tiang yang sedang diperbaiki pekerja Telkom.

Sebelum gangguan Internet di atas, kami juga mendokumentasikan pemadaman 30

Gangguan-gangguan Internet sejak Februari sampai Desember 2021 harus dilihat dalam konteks situasi konflik yang tengah terjadi. Pun, besar kemungkinan terkait dengan serangkaian serangan digital yang dialami sejumlah aktivis dan jurnalis di Papua dan Papua Barat.

menit pada 1 Agustus 2021. Koneksi telepon dan Internet terputus di kota Jayapura, padahal sinyal 4G dan Wifi sudah penuh. Pemadaman terjadi di beberapa titik mulai pukul 22.15 WIB hingga pukul 23.05 WIB yang dipengaruhi oleh gangguan jaringan Internet di wilayah Jayapura, Abepura dan Sentani.

Pemadaman ini terjadi hanya satu hari sebelum dugaan adanya protes besar-besaran yang direncanakan pada hari berikutnya. Pada 2 Agustus 2021, ada rencana aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat Papua guna mengecam aksi dua anggota TNI AU yang menginjak kepala Steven, remaja penyandang disabilitas Papua pada 27 Juli 2021 di Kabupaten Merauke. Namun, tidak ada sumber yang valid dari organisasi Papua yang mengonfirmasi aksi unjuk rasa 2 Agustus 2021. Kemudian Telkom menjelaskan bahwa pemadaman terjadi karena kabel optik fiber yang tertanam di depan Mabes Polri putus akibat pekerjaan galian di depan Mabes Polri menggunakan alat berat²4.

Pada 3-4 September 2021, jaringan telepon seluler 4G dan layanan Internet tidak tersedia di Sabronsari, Sentani Barat. Komunikasi seluler baru pulih, tetapi hanya EDGE. Pada 19 September 2021, terjadi penurunan kualitas layanan Internet yang berdampak pada wilayah di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Pulau Natuna, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Tidak diketahui apa penyebabnya dari rilis pers Telkom Group. SAFEnet juga menerima informasi gangguan Internet di Yapen, tepatnya di Amaidiru, pada 11 Desember 2021. Sayang karena informasi terbatas, kami tidak dapat menyelidiki lebih lanjut.

Gangguangangguan Internet sejak Februari sampai Desember 2021 harus dilihat dalam konteks situasi konflik yang tengah terjadi. Pun, besar kemungkinan terkait dengan serangkaian serangan digital yang dialami sejumlah aktivis dan jurnalis di Papua dan Papua Barat. Misalnya, insiden doksing terhadap redaksi Jubi, penyebaran SMS palsu mengatasnamakan LBH Papua dan Gereja Kingmi bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menembak dua guru di Beoga adalah teroris dan pelanggar HAM, serta upaya peretasan dengan cara masuk ke grup Telegram dengan memalsukan identitas.

Gangguangangguan Internet ini bahkan bisa dikatakan sebagai bentuk "serangan digital" jika dilakukan dengan sengaja dan penanganan dibiarkan berlarutlarut. Karena yang dirugikan dari ketiadaan akses Internet ini masyarakat luas di Papua dan Papua Barat, terutama media yang tidak bisa mengakses informasi seperti biasa, mahasiswa yang tidak bisa mengikuti ujian semester akhir, warga yang tidak bisa mendapat informasi terkait kesehatan dan pandemi, serta dampak lainnya terkait tidak adanya layanan Internet.

Di tahun 2021, kami juga mencatat sejumlah aktivis dan politisi Papua yang dijerat dengan pasalpasal karet UU ITE, mulai dari Soon Tabuni di Timika, Papua Barat dinyatakan bersalah melanggar atau melakukan tindak pidana dalam Pasal 45A Ayat 2 UU ITE jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Ia divonis 6 bulan penjara dan denda Rp1 miliar pada 23 April 2021. Assa Asso adalah seorang pembuat film dan fotografer yang didakwa makar karena postingannya di Facebook tentang kerusuhan dianggap sebagai upaya melawan negara. Lalu ada Manuel Metemko di Merauke, Papua Barat ditangkap oleh tim gabungan TNI dan Polri yang disebut Satgas Nemangkawi di Kabupaten Merauke atas penyebaran hoaks, cerita provokatif dan kebencian secara online melalui halaman Facebooknya. Ia ditangkap aparat penegak hukum pada 9 Juni 2021.

TOLAt OLAK SUK WK au

NO

TOLAK TWK

BEBASKAN STELLA

TOLAK UU ITE

BAGIAN 2

JU ITE NO

TOLAK TWK

BEBASKAN STELCA

KEADILAN UNTUK STELLA

AMNESTI UNTUK SAIFUL MAHDI

Angin segar kebebasan berekspresi di ranah digital sempat berembus di kuartal pertama 2021 saat Presiden Joko Widodo mengungkapkan ingin merevisi pasalpasal bermasalah UU ITE. Jokowi menyadari bahwa pasalpasal karet merupakan hulu dari penyalahgunaan regulasi ini karena penafsirannya bisa berbedabeda dan mudah diinterpretasikan secara 25 sepihak .

SAYANGNYA, janji manis tersebut hanya menjadi angin lalu. Hingga 2021 berakhir, UU ITE tak kunjung direvisi. Pemerintah menawarkan solusi sementara melalui penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman kriteria implementasi UU ITE. Namun, hal itu tidak menyurutkan jumlah pemidanaan ekspresi dengan menggunakan pasal karet dalam UU ITE.

Sepanjang 2021 pasal bermasalah UU ITE semakin marak digunakan untuk merepresi para aktivis dan pembela HAM, serta menjadi alat untuk memidanakan para pendamping dan korban kekerasan yang mengungkapkan kasus mereka melalui media sosial demi mendapatkan keadilan.

Temuan

Berdasarkan pemantauan dan pendampingan SAFEnet sepanjang 2021, setidaknya ada 30 kasus pemidanaan dengan total 38 korban kriminalisasi. Jumlah ini menurun hampir separuh dari jumlah korban pada tahun sebelumnya sebanyak 84 orang korban.

Gambar 4: Jumlah warga yang dituntut dengan UU ITE 20132021

Meskipun demikian, hal ini tidak secara langsung menunjukkan perbaikan dalam pemenuhan hak atas ekspresi. Pasalnya, latar belakang korban kriminalisasi yang paling banyak pada tahun ini adalah para pembela HAM yang menyuarakan kepentingan publik yang lebih luas.

Sejak UU ITE disahkan pada 2008, baru

kali ini aktivis menempati peringkat pertama jumlah korban berdasarkan latar belakangnya yakni sebanyak 10 orang atau 26,3% dari total korban. Latar belakang selanjutnya adalah korban kekerasan dan pendampingnya sebanyak 8 orang (21,1%), disusul warga sebanyak 7 orang (18,4%). Biasanya, warga berada di urutan pertama.

Gambar 5: Korban UU ITE berdasarkan latar belakangnya selama 2021.

Selain jumlahnya meningkat, tren pemidanaan yang dialami para aktivis juga semakin khas. Mereka dipidanakan dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama karena memaparkan hasil riset yang mengungkapkan keterlibatan pejabat negara yang terindikasi adanya konflik kepentingan dalam proyekproyek dengan nilai rupiah yang sangat besar.

Salah satu kasusnya dialami dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) yakni Egi Primayogha dan Miftahul Huda yang dilaporkan oleh Kepala Staf Kepresidenan 26 Moeldoko pada 10 September 2021 . Kasus ini berawal ketika ICW membeberkan dugaan kedekatan Moeldoko dengan petinggi PT Harsen Laboratories yang memproduksi dan menawarkan Ivermectin sebagai obat terapi COVID19. Dugaan ini merupakan hasil dari penelusuran dokumen sejumlah perusahaan yang mengungkap kaitan antara Moeldoko dan petinggi PT Harsen.

Dalam waktu cukup berdekatan, pejabat publik lainnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya dengan dugaan pidana pencemaran nama baik serta gugatan Rp100 miliar karena diskusi terkait kajian yang dibuat Kontras dan sejumlah LSM soal kepemilikan tambang di 27 Intan Jaya Papua .

Selain itu, pada tahun 2021 beberapa kasus yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan UU ITE untuk melaporkan para korban kekerasan yang hendak mencari keadilan melalui media sosial atau pun platform lainnya di dunia digital. Para korban dan pendampingnya dilaporkan oleh para terduga pelaku kekerasan karena dianggap melakukan pencemaran nama saat korban mengungkapkan kekerasan yang dialaminya.

Seorang ibu dari tiga anak korban kekerasan seksual di Luwu Timur, Sulawesi Selatan dilaporkan dengan menggunakan Pasal 27 ayat 3 oleh terduga pelaku kekerasan. Pelapor beralasan ibu korban telah mengungkapkan kasus yang dialaminya pada jurnalis yang kemudian dipublikasikan di media massa. Padahal, dalam pemberitaan tersebut jurnalis tidak menyebutkan nama jelas terduga pelaku 28 .

Kasus lain adalah mahasiswi Universitas Riau (Unri) korban pelecehan seksual dosennya saat melakukan bimbingan skripsi. Mahasiswi itu justru dilaporkan dengan pasal defamasi setelah membuat video pengakuan di media sosial. Terduga pelaku, dosen sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unri, Syafri Harto melaporkan korban kekerasan dan akun Instagram @komahi_ur ke Polda Riau 29 .

Contohcontoh kasus di atas secara konsisten menunjukkan bahwa pasal karet UU ITE sering digunakan dengan sewenangwenang oleh pihakpihak yang memiliki kekuatan dan adanya ketimpangan relasi antara pelapor dan korban kriminalisasi atau pihak terlapor. Hal itu semakin jelas ketika melihat latar belakang pelapornya.

Pejabat publik mulai dari setingkat ketua Rukun Tetangga (RT) hingga menteri tercatat menjadi pihak yang paling banyak menggunakan UU ITE dengan jumlah sebanyak 10 kasus atau 35,7%, disusul oleh petinggi institusi, pimpinan perusahaan dan organisasi sebanyak 9 kasus atau 32,1%, kemudian terduga pelaku kekerasan sebanyak 4 kasus (14,3%).

Platform yang Dilaporkan

Pada tahuntahun sebelumnya, konten yang banyak digunakan sebagai bukti pelanggaran UU ITE mayoritas berasal dari media sosial. Sepanjang 2021, bahan pemberitaan seperti siaran pers dan kegiatan jumpa pers serta berita karya jurnalistik mendominasi. Sebanyak 7 korban dilaporkan karena mengeluarkan pernyataan dalam jumpa pers atau pun siaran pers, 6 orang korban termasuk narasumber dipidanakan karena berita yang dimuat, serta masingmasing 6 orang karena Facebook, 5 orang karena Instagram, dan masingmasing 4 orang karena konten YouTube dan Twitter.

Ketua Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak dan Kiki Taufik dilaporkan ke

Gambar 6: Latar belakang pengguna UU ITE untuk melaporkan selama 2021.

Gambar 7: Kasus terkait UU ITE selama 2021 berdasarkan platform yang dilaporkan.

Polda Metro Jaya usai mengkritisi pidato Presiden Joko Widodo soal deforestasi di KTT COP26 di Glasgow, Skotlandia melalui siaran pers. Pernyataan Jokowi tersebut disanggah oleh datadata lingkungan Greenpeace. Namun, data yang disampaikan Greenpeace Indonesia dianggap tidak sesuai fakta dan menyesatkan. Dua aktivis pimpinan organisasi lingkungan tersebut dilaporkan atas tindak pidana UU ITE pasal 28 ayat 2 terkait ujaran kebencian oleh Husin Shahab selaku Ketua Cyber Indonesia 30 .

Sementara itu, pasal 27 ayat 3 terkait defamasi beserta ancaman pidananya dalam pasal 45 ayat 3 UU ITE menjadi pasal paling populer digunakan untuk membatasi ekspresi di ranah digital. Sepanjang

2021 tercatat ada 17 korban yang dilaporkan dengan Pasal 27 ayat 3, dan 6 korban dengan pasal 45 ayat 3. Kemudian ada 5 korban yang dijerat dengan UU ITE tanpa diperinci pasal yang digunakannya.

Selain penggunaan UU ITE, tren pada 2020 yang banyak menggunakan pasal 1415 UU No.1 tahun 1946 terkait Peraturan Hukum Pidana juga berlanjut hingga 2021. Setidaknya ada 4 orang yang dijerat menggunakan pasal ini. Misalnya kasus yang dialami suami istri di Gowa, Sulawesi Selatan, yang sempat viral karena dianiaya oknum petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pasangan tersebut dilaporkan oleh Brigade Muslim Indonesia terkait informasi kehamilan 31 bohong pada pertengahan Juli 2021 .

Gambar 8: Aturan hukum yang digunakan untuk melaporkan pada 2021.

Lebih lanjut, pasal 310 KUHP tentang penghinaan juga digunakan untuk memidanakan warganet. Wety, seorang warga di Samarinda, Kalimantan Timur melakukan protes atas pembangunan jalan desa di lingkungannya melalui siaran langsung di akun Facebook. Keesokan harinya dia dipanggil oleh Forum RT yang terdiri atas 22 ketua RT di Kelurahan Baqa, Samarinda Seberang. Wety kemudian dilaporkan 32 ke Polres Kota Samarinda .

Batu Sandungan Kebebasan Pers

Sepanjang 2021, UU ITE kembali menjadi batu sandungan dalam kebebasan pers di Indonesia. Jurnalis ikut menjadi pihak yang rentan dikriminalisasi dan hal ini berbanding lurus dengan banyaknya

pemberitaan dan materi siaran pers yang dilaporkan.

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) mencatat sepanjang tahun 2021 pola kriminalisasi terhadap jurnalis terus berulang menggunakan dua pasal karet UU ITE, yaitu pencemaran nama dan ujaran kebencian. Hal ini menunjukkan bahwa UU ITE merupakan ancaman nyata bagi jurnalis dan kemerdekaan pers di Indonesia 33 .

Kasuskasus jurnalis berhadapan dengan UU ITE menunjukkan bagaimana penggunaan UU ITE kedudukannya telah melampaui Undangundang No.40 tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Meskipun

UU Pers memiliki asas spesialis yang harus diutamakan jika subjek dan dugaan kasusnya berhubungan dengan pers, UU ITE seolaholah menjadi prioritas karena memiliki sanksi pidana. Hal ini dalam skema hukum di Indonesia seringkali pidana dianggap harus didahulukan dibandingkan kasus keperdataan, sanksi administratif dan lainnya.

Kasus jurnalis tersangkut dengan UU ITE dan tetap diproses juga merupakan salah satu bentuk pengabaian terhadap Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan. Pada saat adanya laporan dugaan tindak pidana di bidang pers, seharusnya pihak kepolisian berkoordinasi dengan Dewan Pers untuk menyimpulkan apakah perbuatan tersebut benarbenar tindak pidana atau pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

Sayangnya, meskipun Dewan Pers telah memberikan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) terkait satu kasus yang dinyatakan sebagai produk jurnalistik atau rangkaian kerja jurnalistik, tetapi proses hukum tetap dilanjutkan. Misalnya saja, pada 23 November 2021, Majelis hakim Pengadilan Negeri Palopo, Sulawesi Selatan memutuskan jurnalis berita.news Muhamad Asrul, bersalah dengan pidana penjara 3 bulan penjara karena melanggar Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik.

Hakim dalam pertimbangannya telah menegaskan berita.news telah memenuhi ketentuan Standar Perusahaan Pers yang

diatur dalam UU Pers, dan menolak dakwaan jaksa serta mengakui berita yang ditulis Asrul merupakan produk jurnalistik dan sekaligus mengamini status Asrul sebagai jurnalis. Meskipun ada semua pertimbangan itu, nyatanya Asrul tetap divonis bersalah walaupun hakim tidak memerintahkan untuk melakukan penahanan.

Di samping penyalahgunaan pasal multitafsir dalam UU ITE untuk kriminalisasi jurnalis, lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terkait UU Pers dan penerapannya dalam kasuskasus yang menimpa jurnalis menjadi salah satu faktor yang perlu digarisbawahi. Selain itu, sosialisasi dan implementasi MoU Dewan Pers dan Polri juga harus terus disosialisasikan hingga ke tingkat satuan terkecil kepolisian, serta perlu adanya penguatan dalam MoU yang perlu diusulkan pada tahun 2022.

Amnesti dan Putusan Bebas

Di samping masih maraknya kasus pemidanaan ekspresi dengan UU ITE, pada tahun 2021 juga terdapat momentum pembebasan korban dari jerat pasal karet, yaitu pemberian amnesti kedua oleh Presiden Joko Widodo, serta hakim yang memberikan putusan bebas terhadap tuntutan jaksa terhadap korban kriminalisasi UU ITE.

Pada Oktober 2021, Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2021 tentang pemberian amnesti untuk terpidana kasus UU ITE, Saiful Mahdi. Dosen di Universitas Syiah Kuala, Aceh itu divonis tiga bulan penjara karena mengkritik kebijakan kampusnya di WhatsApp Group. Saiful dilaporkan ke Polresta Banda Aceh pada Juli 2019. Ke mudian pada 2 September 2019, Saiful ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Pada April 2020, Saiful dinyatakan bersalah di tingkat pengadilan negeri. Dia mengambil upaya banding hingga kasasi tetapi tetap tidak membuatnya bebas dari dakwaan. Saiful harus mendekam di penjara Lapas Kelas II A Banda Aceh selama 10 hari sebelum akhirnya dibebaskan pada 13 Oktober 2021.

Di samping Saiful Mahdi, korban kriminalisasi lain yang mendapatkan kebebasan adalah Stella Monica, konsumen yang dituntut hukuman 1 tahun penjara karena didakwa mencemarkan nama sebuah klinik kecantikan di Surabaya. Stella divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada 14 Desember 2021.

Dalam amar putusannya, ketua majelis hakim menyatakan bahwa Stella Monica tidak terbukti melanggar dakwaan jaksa. Hakim juga berpendapat buktibukti yang diajukan jaksa berupa postingan Stella Monica di akun Instagram, tidak ada yang mengandung pencemaran nama baik. Hakim menilai bahwa postinganpostingan Stella itu hanya bernada keluhan.

Penerbitan Keppres dengan persetujuan DPR terhadap pemberian amnesti, serta putusan bebas dari Majelis Hakim ini sekali lagi menunjukkan bahwa ada masalah terhadap UU ITE, sehingga pemberian amnesti dan kebijaksanaan hakim tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk memaklumi kekeliruan dan persoalan yang

terdapat dalam UU ITE.

Loyonya Pedoman Implementasi

Di tengah upaya dan desakan revisi terhadap semua pasal bermasalah dalam UU ITE, berdasarkan rancanan revisi UU ITE yang beredar, pemerintah malah memutuskan untuk melakukan revisi terbatas UU ITE yaitu hanya terhadap pasal Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 36, serta menambahkan pasal baru yang justru dianggap lebih berbahaya dan berpotensi besar untuk disalahgunakan. Di dalam usulan pasal baru tersebut, penegak hukum bisa memidana warga yang menyebarkan kabar bohong dan dapat memicu keonaran.

Sebagai solusi sementara atas maraknya kriminalisasi dan desakan revisi itu, pemerintah juga mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Jaksa Agung, Kapolri, dan Menteri Komunikasi dan Informatika. SKB terkait pedoman kriteria implementasi UU ITE itu dinilai sebagai langkah cepat pencegahan dan solusi sementara pada masa transisi selagi revisi secara terbatas UU ITE hendak dilakukan.

SKB digaunggaungkan dapat berperan dalam menekan penyalahgunaan pasal multitafsir dalam UU ITE. Namun, pada kenyataannya yang terjadi malah sebaliknya. Kasus kriminalisasi dengan UU ITE malah meningkat sejak SKB ditandatangani pada 23 Juni 2021. Sebanyak 80% dari total korban kriminalisasi dilaporkan dengan UU ITE pada periode JuliAgustus 2021.

ITE sebelum dan setelah adanya SKB.

Lebih disayangkan lagi, penerapan pedoman implementasi UU ITE nyatanya belum banyak dipahami oleh aparat penegak hukum. Padahal pemahaman yang baik di pihak kepolisian menjadi salah satu langkah untuk memilah kasus mana yang tidak layak dipidanakan. Pada salah satu kasus kriminalisasi di daerah Sulawesi Selatan, pihak kepolisian secara dilaporkan dengan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE karena ungGambar 9: Perbandingan penggunaan UU terang menyatakan pihaknya belum mengetahui adanya SKB ini, sehingga mereka terus memproses laporan dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Dalam kasus lainnya, karena adanya pedoman, pihak kepolisian mengklaim telah mengedepankan proses mediasi sebagai bentuk restorative justice. Misalnya pada kasus yang menimpa seorang buruh di daerah Jawa Tengah. Dia diancam akan

gahannya di WhatsApp Story. Pihak pelapor yang merasa tercemar namanya telah berkomunikasi dengan pihak kepolisian dan mereka menawarkan untuk melakukan mediasi dengan terlapor.

Sayangnya, upaya mediasi tersebut mensyaratkan hal yang sulit dipenuhi oleh terlapor, seperti harus membayar ganti rugi sebesar Rp30 juta, di mana jumlah tersebut sangat besar dan hampir tidak mungkin dipenuhi. Contoh ini menunjukkan bagaimana upaya ‘mediasi’ yang dilakukan tampak hanya sebagai formalitas, tanpa ada niatan untuk menerapkan pedoman demi menekan jumlah upaya kriminalisasi.

Selain itu, SKB ini juga tidak bertaring ketika menghadapi kasus kriminalisasi jurnalis. Mohamad Asrul masih tetap dinyatakan bersalah meskipun dalam pedoman implementasi telah dijelaskan bahwa produk jurnalistik tidak merupakan delik dalam Pasal 27 ayat 3.

Begitu pula dalam kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Korban dan pendamping masih mendapatkan reviktimisasi dengan pelaporan balik oleh terduga pelaku kekerasan. Jika berpedoman pada SKB, maka pelaporan balik itu tidak bisa diproses dan kepolisian harus memprioritaskan laporan kekerasan yang masuk terlebih dulu. Hal ini untuk memastikan bahwa ungkapan atau pendapat tersebut masuk dalam kategori pelanggaran uu ite atau tidak, karena jika laporan korban terbukti, maka laporan terduga pelaku kekerasan tidak bisa diproses.

Realita implementasi SKB ini menunjukkan bahwa SKB tidak berpengaruh banyak pada upaya menekan jumlah kriminalisasi dan tentu saja tidak akan pernah bisa menggantikan pentingnya revisi UU ITE, sehingga upaya untuk melakukan

revisi total perlu terus dilakukan demi memenuhi, melindungi dan menghormati kebebasan berekspresi di Indonesia.

Jokowi Minta DPR Revisi UU ITE

Koalisi Serius Revisi UU ITE menerbitkan Kertas Kebijakan Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE

Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi UU ITE ditandatangani Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung dan Kapolri

+1 "# +)+*

Pemerintah Bentuk Tim Kajian UU ITE

Presiden mengirim Surat Presiden kepada DPR

0 & +)+*

Pemerintah memutuskan akan merevisi 4 pasal dalam UU ITE

Pemerintah menyerahkan draft Rancangan revisi UU ITE

DOXING

BAGIAN 3 HACKED 1 01 0 O 日 0 1 0 T 1 1 1 O 1 0 1 0 O 1 1

Setelah lebih dari tua tahun berada di situasi pandemi sejak 2019 akhir, tahun lalu menjadi semacam tahun peralihan dari aktivitas yang nyaris sepenuhnya daring pada 2020. Pada 2021, banyak kegiatan pula dilakukan secara hibrida, menggabungkan antara teknologi daring dan luring. Kegiatan yang dulu sepenuhnya bergantung pada teknologi digital relatif berkurang, seperti pertemuan, sekolah, pun aktivisme.

MESKIPUN demikian, serangan digital justru meningkat selama 2021. Dari sisi jumlah, dia bertambah. Begitu pula dengan metode serangannya. Peretasan memang masih menjadi bentuk serangan digital paling banyak, tetapi metode baru seperti Zoom bombing, SMS phishing, dan pemesanan layanan transportasi daring fiktif semakin marak digunakan untuk meneror atau bahkan menyerang kelompok kritis.

Selama 2021, kelompok kritis masih menjadi korban terbanyak, terutama mereka yang mengkritik kebijakan terkait pemberantasan korupsi. Mereka terdiri dari jurnalis, aktivis, dan mahasiswa. Ironisnya, pada saat yang sama, Negara justru gagal melindungi datadata pribadi warganya. Sejumlah kebocoran data pribadi terjadi pada pusat data milik pemerintah, seperti BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan.

Temuan

Berdasarkan pemantauan SAFEnet, sepanjang 2021 terdapat setidaknya 193 insiden serangan digital. Jumlah ini naik 38% jika dibandingkan insiden pada tahun sebelumnya, 147 insiden. Selama satu tahun tersebut, puncak serangan terjadi pada Septemer 2021 dengan 34 insiden (18%) diikuti Mei (26 insiden) dan Juni (21 insiden). Adapun serangan terendah terjadi pada Desember (5 insiden) dan Agustus (5 insiden).

Gambar 10: Serangan digital selama 2021 berdasarkan pemantauan SAFEnet.

Serangan pada September yang mencapai 34 insiden itu lebih tinggi dibandingkan ratarata serangan tiap bulan, sekitar 16 insiden. Tingginya serangan pada tiga bulan tertinggi yaitu September, Mei, dan Juni tetap tak bisa dilepaskan dari situasi politik nasional selama tahun tersebut.

Sebagaimana terjadi pada tahuntahun sebelumnya, serangan digital selalu memiliki konteks lebih luas. Begitu pula dengan masifnya serangan digital pada tiga bulan tertinggi tersebut. Salah satu isu politik kontroversial tahun lalu adalah pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada staf Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kalangan organisasi masyarakat sipil menilai TWK ini telah melanggar hukum34 .

asasi manusia dan menduga adanya persekongkolan untuk memberhentikan pegawai KPK. Sejak Mei 2021, ICW dan organisasi masyarakat sipil lain aktif menolak TWK ini, termasuk melaksanakan diskusidiskusi daring tentang TWK.

Indonesia Corruption Watch (ICW), misalnya, menilai TWK telah melanggar hak tidak lolos TWK mengadu ke lembaga ne34 https://antikorupsi.org/id/article/kelanjutanpolemikteswawasankebangsaanpimpinankpkdankepalabknmelanggarhukum0

Saat itulah, mereka tidak hanya diserang oleh para pendengung sebagai bentuk serangan secara halus, tetapi juga secara kasar. Serangan digital serupa juga terjadi pada aktivis di Pontianak, Kalimantan Barat yang menggelar diskusi tentang TWK pada Juni 2021.

Puncak serangan digital pada September 2021 pun masih terkait dengan kontroversi TWK. Sebanyak 58 mantan pegawai KPK yang diberhentikan karena dianggap gara, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, dan bahkan ke Presiden Joko Widodo. Bersama para aktivis antikorupsi lainnya, mereka juga membuat kantor darurat sebagai bentuk protes terhadap situasi KPK saat ini. Pada saat itulah paling tidak 15 mantan pegawai KPK mengalami serangan digital dalam berbagai bentuk dan menjadikan September 2021 sebagai bulan dengan jumlah insiden serangan paling tinggi pada 2021.

Isu lain yang melatarbelakangi maraknya serangan digital selama 2021 adalah peristiwa penembakan guru sekolah di Beoga, Papua pada April 2021. Beberapa media menyebut Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNB) sebagai pelaku penembakan dua guru itu. Sementara Jubi, media independen di Papua, menyebut penembakan itu karena guru tersebut sering membawa pistol dan dicurigai sebagai matamata.

Isi pemberitaan Jubi yang berbeda dengan media arus utama lain itu direspon dengan serangan digital dalam bentuk doxing melalui Twitter terhadap pemimpin umum, pemimpin redaksi, juga editornya. Namun, upaya doxing itu tidak berhasil menyebarluas meskipun telah diterbitkan di media sosial.

Momentum lain terkait serangan digital adalah maraknya tagar #PercumaLaporPolisi yang diawali oleh media independen Project Multatuli. Setelah menerbitkan tulisan tentang laporan pemerkosaan tiga anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan

yang tidak ditangani polisi dengan baik, situs web Project Multatuli menngalami serangan DDoS hingga tak bisa diakses sementara waktu. Serangan ini tak berlangsung lama karena situs web bisa segera dipulihkan, tetapi tetap menjadi catatan bagaimana serangan digital juga kerap terjadi untuk memberangus kebebasan media.

Bentuk Serangan

Secara kategoris, serangan digital terbagi dalam dua jenis, yaitu serangan secara kasar (hard attack) dan secara halus (soft attack). Istilah lain yang juga biasa digunakan adalah serangan teknis dan serangan psikologis, merujuk pada bentuk serangan yang digunakan.

Serangan secara kasar atau teknis memerlukan kemampuan teknis dan teknologi yang lebih canggih. Misalnya kemampuan untuk menguasai aset digital korban atau mencuri datadata di dalamnya. Adapun serangan secara halus atau psikologis lebih bertujuan untuk memanipulasi informasi atau meneror mental korban. Serangan ini, antara lain, berupa penyebarluasan data pribadi tanpa persetujuan (doxing) dan pembuatan akun palsu atas nama korban (impersonasi).

Sepanjang tahun 2021, bentukbentuk serangan pun masih terbagi dalam dua kategori tersebut. Bentuk serangan paling banyak berupa serangan secara kasar, yaitu peretasan, pembobolan data, dan phishing yang mencapai lebih dari 80%. Sisanya adalah serangan dalam bentuk doxing, impersonasi, dan ancaman.

Gambar 11: Bentuk serangan digital yang terjadi selama 2021. Sumber SAFEnet.

Sebagaimana tahuntahun sebelumnya, peretasan masih menjadi metode serangan yang paling banyak terjadi dengan 136 insiden (70,46%). Serangan digital paling banyak terjadi setelahnya adalah doxing dengan 24 insiden (12,43%), pembobolan data dan serangan bentuk lain masingmasing 14 insiden (7,25%), impersonasi 9 insiden (4,66%), dan phishing 6 insiden (3,11%).

menjatuhkan mental atau ancaman psikologis. Metode ini banyak digunakan, terutama pada aktivis dan jurnalis sebagaimana terjadi pada jurnalis Jubi.

Peretasan merujuk pada setiap upaya untuk menguasai atau mengakses aset digital milik target serangan. Dalam kasus tertentu, korban akan kehilangan akses terhadap asetnya. Namun, dalam kasus lain, upaya peretasan bisa digagalkan sehingga hanya mengirimkan notifikasi adanya upaya masuk secara ilegal oleh pihak lain.

Bentuk serangan digital kedua adalah doxing, yaitu pengungkapan datadata pribadi target serangan dengan tujuan untuk

Tahun 2021 juga ditandai dengan semakin beragamnya bentuk serangan digital. Bentuk serangan digital baru yang baru terpantau pada tahun 2021 itu antara lain pengelabuan SMS (SMS masking) dan serbuan di Zoom (Zoom bombing).

Pengelabuan SMS terjadi pada dua organisasi di Papua, yaitu GKI dan LBH Papua. Pada April 2021, sebagian peserta diskusi di salah satu hotel di Jayapura mendapatkan pesan singkat (SMS) mengatasnamakan kedua lembaga tersebut. Isinya SMS berantai tersebut mengutuk penembakan terhadap guru di Beoga. Padahal, kedua lembaga itu tidak pernah mengirim SMS tersebut.

Adapun Zoom Bombing terjadi terhadap aktivis dan penulis Soe Tjen Marching pada Juni 2021. Melalui akun Twitternya,

Soe Tjen Marching mengabarkan bahwa serangan digital itu terjadi pada saat dia sedang berbicara di Zoom tentang mitos seputar Gerwani. Tibatiba ada orang menggambar kemaluan lakilaki pada layarnya. “Justru ini adalah bukti bahwa kakitangan Orba masih berkeliaran & mencoba segala cara untuk membungkam testimoni penyintas,” tulisnya.

Platform yang Diserang

Adapun platform andalan Meta, Facebook, mengalami serangan 14 kali (7,25%).

Dari sisi platform yang diserang atau digunakan untuk menyerang, dua platform paling banyak diserang adalah WhatsApp dan Instagram. Dua platform milik raksasa digital Meta, perusahaan induk Facebook, itu mengalami serangan hingga lebih dari 54% dari keseluruhan insiden digital pada tahun 2021. WhatsApp mengalami serangan 62 kali (32,12%) sedangkan Instagram 43 kali (22,28%).

Jumlah serangan pada Facebook itu di bawah platform lain, yaitu situs web 29 insiden (15,02%), Telegram 24 insiden (12,43%), Twitter 19 insiden (9,84%), dan platform lainnya sebanyak 23 insiden (11,92%).

Besarnya persentase serangan digital terhadap platform WhatsApp dan Instagram tak bisa dilepaskan dari popularitas kedua aplikasi tersebut. Hingga Juni 2021 lalu, ada sekitar 84,8 juta pengguna WhatsApp di Indonesia 35 , menempatkannya di urutan ketiga negara dengan jumlah pengguna terbesar di dunia setelah India (487,5 juta) dan Brazil (118,5 juta). Adapun jumlah pengguna Instagram di Indonesia hingga Oktober 2021 sebanyak 91 juta akun.

Jumlah serangan terhadap WhatsApp dan

Instagram naik drastis hampir dua kali liGambar 12: Platform yang paling banyak menjadi serangan digital selama 2021.

pat dari jumlah serangan digital tahun lalu, yaitu 33 insiden pada WhatsApp dan 24 insiden pada Instagram. Adapun jumlah serangan digital pada situs web, yang tahun lalu paling banyak diserang, tahun ini mengalami penurunan, yaitu dari 45 (2020) menjadi 29 (2021). Namun, dari sisi dampak, serangan terhadap situs web ini jauh lebih banyak karena menyangkut perlindungan data pribadi warga, sebagaimana terjadinya kebocoran data pada pangkalan data BPJS Kesehatan, PeduliLindungi, dan maupun lokapasar (marketplace).

Platform lain yang mengalami serangan digital meskipun relatif kecil adalah Gojek, aplikasi transportasi daring yang juga menyediakan layanan pemesanan pangan. Sejak tahun lalu, platform ini menjadi alat untuk menyerang target dengan pemesanan fiktif. Seperti juga tahun lalu, korban serangan melalui platform ini mendadak memesan makanan yang tidak mereka lalukan ketika sedang memandu diskusi atau seminar topik sensitif, seperti

Papua dan antikorupsi. Insiden semacam ini perlu mendapatkan perhatian terutama dari aplikasi dan pengguna itu sendiri.

Latar Belakang Korban

Jika melihat pada latar belakang korban serangan, makin terlihat bahwa serangan digital di Indonesia memang semakin politis. Hal itu terlihat dari tingginya serangan terhadap kelompok kritis, yaitu aktivis, jurnalis dan media, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil. Total serangan terhadap empat kelompok ini mencapai 58,95%.

Detail jumlah serangan berdasarkan latar belakang korban tersebut adalah aktivis 50 insiden (25,91%), warga biasa 34 insiden (17,62%), mahasiswa 27 insiden (13,99%), jurnalis dan media 25 insiden (12,95%), lembaga pemerintah 17 insiden (8,81%), pegawai swasta 12 insiden (6,22%), organisasi masyarakat sipil 10 insiden (5,18%), aparat sipil negara 2 insiden (1,04%), dan lainlain 12 insiden (6,22%).

Gambar 13 : Jumlah korban serangan digital pada 2021 berdasarkan latar belakangnya.

Banyaknya aktivis yang menjadi korban serangan, sebagaimana juga terlihat pada bagian tentang jumlah serangan digital, terjadi pada saat ramai gerakan menolak TWK pada staf KPK dalam kurun waktu Mei, Juni, dan September 2021. Namun, serangan itu juga terjadi pada mahasiswa atau jurnalis dan media yang mengkritisi hal sama.

Meskipun demikian ada juga catatan khusus terkait serangan pada mahasiswa, kelompok ketiga yang paling banyak mengalami serangan digital. Pertama, serangan digital pada pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia terjadi setelah muncul kritik terhadap Presiden Joko Widodo melalui meme King of Lip Services pada Juni 2021. Saat itu, pengurus BEM UI mengunggah meme tersebut melalui akun Instagramnya.

Empat mahasiswa pengurus BEM UI, termasuk ketuanya, Leon Alvinda Putra mengalami serangan berupa peretasan WhatsApp dan Instagram. Leon juga mengalami doxing di mana unggahan lamanya di Twitter kemudian dimanipulasi untuk mendiskreditkannya.

Kedua, serangan digital terhadap mahasiswa dalam bentuk doxing juga terjadi pada tiga aktivis Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Bali. Identitas ketiganya disebarluaskan melalui Facebook dan WhatsApp dengan narasi sebagai pihak antiIndonesia. Doxing secara digital ini juga dibarengi dengan penyebarluasan pamflet bernada sama di Denpasar, Bali. Secara legal dan fisik, aktivis AMP juga

mengalami serangan ketika melakukan aksi.

Latar belakang lain yang juga menjadi serangan digital ini adalah warga biasa, biasanya terkait dengan kasus pribadi atau penipuan melalui aplikasi. Namun, ada juga pejabat publik, artis, musisi, dan pesohor lain.

Dari kalangan jurnalis dan media, serangan digital ini pada umumnya terjadi akibat sikap kritis mereka terhadap isu publik. Beberapa media yang mengalami serangan itu termasuk Indoprogress, WatchDoc, LaoLao, Jaring.id, Project Multatuli, dan Mojok.

WatchDoc, misalnya, pada Juni 2021 mengalami peretasan akun Instagramnya setelah mengunggah cuplikan film KPK The End Game. Film dokumenter ini berisi pernyataan para mantan pegawai KPK yang tidak lolos TWK dan disebarluaskan melalui YouTube. Selain Instagram WatchDoc, akun Twitter tentang film ini juga mengalami peretasan dan dihapus kontennya.

Melihat masih banyaknya serangan digital pada kelompok kritis di negeri ini, maka sudah seharusnya kelompok ini lebih mawas diri terhadap keamanan digitalnya. Mau tak mau setiap individu, terutama yang bekerja pada isuisu sensitif, harus semakin meningkatkan kapasitas keamanan digitalnya. Apalagi, di sisi lain, negara juga semakin menunjukkan kegagalannya menjamin keamanan digital, termasuk melindung datadata pribadi warga.

Selama tahun 2021, serangan digital terhadap lembaga pemerintah cenderung menurun dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu terjadi 38 kali sedangkan tahun ini 17 kali atau turun lebih dari setengahnya. Meskipun demikian, dampak serangan justru lebih luas dan besar. Jika pada tahun lalu serangan pada lembaga pemerintah lebih banyak berupa perubahan tampilan depan (defacement), tahun ini berupa pembobolan data pribadi.

PERTAMA, kebocoran data BPJS Kesehatan pada Mei 2021. Insiden ini mengakibatkan bocornya sekitar 275 juta data pribadi warga Indonesia. Data pribadi itu termasuk nomor KTP, gaji, nomor telepon, alamat dan email, bahkan data orang 36 yang sudah meninggal . Kebocoran data pengguna BPJS Kesehatan ini disebarluaskan melalui forumforum gelap, seperti raidforum maupun platform berbagi bekas berbasis awan.

Kerugian akibat kebocoran data ini terhadap warga adalah kemungkinan penyalahgunaan data pribadi untuk pinjaman daring atau pembukaan rekening palsu. Jumlah kerugian kirakira mencapai 37 Rp600 triliun .

Sejumlah masyarakat sipil sudah melakukan gugatan terhadap pemerintah atas bocornya data pribadi itu. Salah satunya adalah Tim Periksa Data yang menggugat Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan BPJS Kesehatan itu sendiri 38 .

Kedua, peretasan situs web Sekretariat Kabinet dengan alamat www.setkab.go.id pada Juli 2021. Pelaku yang masih beru sia remaja mengganti tampilan situs yang berisi berbagai informasi resmi kenegaraan itu. Meskipun tidak ada kerugian secara material, tetapi serangan digital terhadap lembaga sepenting Setkab menunjukkan lemahnya keamanan siber lembaga publik milik pemerintah. Apalagi pelakunya hanya remaja yang masih dalam tahap cobacoba.

Ketiga, pembobolan data pada aplikasi pangkalan data kartu elektronik kesehatan (eHAC) terkait dengan status COVID19. Kebocoran data ini diungkapkan VPN Mentor pada akhir Agustus 2021. VPN mengatakan mereka sudah mengetahui kebocoran data 1,3 juta pengguna eHAC itu sejak Juli 2021. VPN Mentor memberitahukan insiden itu kepada Kementerian Kesehatan, CERT dan Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID SIRTI). Namun, mereka tidak mendapatkan respons 39 . VPN Mentor kemudian menuliskan kebocoran data itu melalui situs webnya.

Alihalih menginvestigasi dan menangani kemungkina bocornya data itu, pihak pemerintah justru membantahnya. Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Anas Ma’ruf, data yang bocor tersebut adalah data pada eHAC lama. Padahal, aplikasi itu bisa jadi memang lama, tetapi datanya akan tetap data yang masih berlaku.

Keempat, pembobolan sepuluh kementerian dan lembaga negara pada September 2021. Korban serangan itu termasuk situs

web Badan Intelijen Negara (BIN). The Record yang mengutip riset Insikt Group menyatakan serangan itu terjadi sejak April 2021. Pelakunya diduga kelompok peretas dari China, Mustang Panda 40 .

Serangan menggunakan malware PlugX yang disusupkan di jaringan internal milik target serangan. Ransomeware ini dapat mengakses data dan credential login pada PC yang kemudian mengirimkannya ke command and control (C & C). Bahkan peretas mampu mengontrol sistem operasi target 41 .

Kelima, kebocoran data milik Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang terjadi pada Oktober 2021. Data yang bocor tersebut berasal dari laporan masuk ke KPAI sejak 2016 hingga 2021 lalu. Pelaku kemudian menjualnya di forum peretas raidforum seharga Rp35.000 per data untuk data berukuran 13 MB dan 25 MB42 .

Data pribadi yang bocor itu berisi informasi sensitif pelapor seperti nama, nomor identitas, kewarganegaraan, telepon, agama, pekerjaan, pendidikan, alamat, email, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, provinsi, kota, usia, dan tanggal pelaporan. Data lain adalah penghasilan bulanan, ringkasan kasus, hasil mediasi, bahkan diduga ada daftar identitas korban yang masih di bawah umur.

Keenam, peretasan situs web BSSN pada Oktober 2021. Pelaku yang diduga dari Brasil, meretas subdomain milik BSSN yaitu www.pusmanas.bssn.go.id dan mengganti wajah depan (deface) situs web milik BSSN.

Meskipun tidak ada informasi lebih lanjut mengenai kerugian akibat peretasan situs web BSSN ini, tetapi secara politis serangan itu berdampak besar terhadap kepercayaan publik akan kapasitas lembaga yangseharusnya justru bertanggung jawab pada keamanan siber nasional tersebut.

Ketujuh, pembobolan data anggota Polri 43 pada November 2021 . Peneliti lembaga riset siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) mengungkapkan bahwa informasi serangan itu disebarluaskan melalui akun Twitter. Data setidaknya 28.000 anggota Polri itu berisi data pribadi sensitif, termasuk nama, tempat dan tanggal lahir, pangkat, Nomor Registrasi Pokok (NRP),

hingga nomor telepon. Pelaku peretasan itu diduga dari Brazil.

Serangan digital terhadap lembaga pemerintah itu akan semakin panjang jika melacak kejadian di tingkat daerah. Dua contoh serangan digital itu antara lain pada kebocoran data pribadi 815 guru di Kabupaten Tangerang dan lebih dari 1.000 data pribadi atlet di situs web Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau.

Serangan demi serangan terhadap infrastruktur publik di tingkat nasional maupun daerah seharusnya menjadi alarm peringatan bagi pemerintah agar semakin serius membenahi keamanan siber di negeri ini. Jangan sampai serangan demi serangan digital justru akan menjadi normal baru, sebagaimana adaptasi kita terhadap pandemi COVID19 saat ini.

Pembobolan Peretasan sepuluh kementerian situs web Peretasan Sekretariat dan lembaga subdomain Kabinet negara BSSN Pembobolan Kebocoran Pembobolan Kebocoran data BPJS data aplikasi data pribadi data anggota Kesehatan eHAC pelapor KPAI Polri %!# %!# !'# & &$%&$ "%# 2021

OO 口△

BAGIAN 4

兰福

Sejak pandemi COVID19 berlangsung, kasuskasus kekerasan berbasis gender (KBG) meningkat drastis sampai UN Women mencetuskan istilah "shadow pandemic (pandemi 44 bayangan)" yang dihadapi perempuan secara global. Kekerasan berbasis gender online (KBGO) terjadi dalam 45 berbagai bentuk . Misalnya, penyebaran konten intim tanpa izin (NCII), voyeurisme digital, pelecehan daring, ujaran kebencian berbasis gender, perundungan siber dan serangan massa, dan pengeditan konten.

KEMUDIAN ada pula pengiriman konten vulgar tanpa izin, ancaman dan pemerasan daring, pencurian identitas dan profil palsu, penyebaran data pribadi tanpa izin, sekstorsi, serta memperdaya, memangsa, dan mengeksploitasi korban. Ada pula aktivitas daring yang memicu pembunuhan perempuan, penguntitan siber, dan kekerasan daring terkait dengan komunitas LGBTIQ+.

Namun, penggunaan istilahistilah bentuk KBGO masih beragam di Indonesia. Misalnya istilah gender hate speech yang juga dipadankan dengan flaming atau istilah cyberflashing dengan digital exhibitionism. Bahkan, istilah KBGO memiliki alternatif seperti atau yang terkadang dipadankan dengan kekerasan siber atau online atau difasilitasi teknologi informatika dan komunikasi (TIK) pada perempuan 46, 47 , kekerasan berbasis gender siber (KBGSdigunakan Komnas Perempuan pada 2020), kekerasan siber berbasis gender (KSBGdigunakan Komnas Pe rempuan pada 2021), atau kekerasan seksual berbasis gender online yang digunakan LBH APIK Jakarta, silih berganti dengan KBGO itu sendiri.

Pandemi COVID19 memang menyebabkan banyak orang beralih atau semakin intens menggunakan Internet dan perangkat digital 48 , maka frekuensi KBGO yang turut melonjak bukan hal yang mengagetkan. Di sisi lain, lonjakan aduan ini juga dapat dimaknai bahwa lebih banyak orang memahami KBGO, mampu mengidentifikasinya, serta melaporkannya ke lembaga yang menangani isunya.

Temuan

Sejak pertengahan 2018, SAFEnet melakukan pemantauan terhadap isu KBGO. Setahun kemudian SAFEnet mulai membuka layanan bantuan untuk korban KBGO mendapatkan konsultasi terkait keamanan digital dan juga informasi serta

eskalasi pelaporan ke platform digital.

Awalnya sebagai mitra rujukan Komnas Perempuan, lalu secara mandiri membuka aduan di berbagai kanal komunikasi yang dimiliki terutama melalui layanan aduan yang termasuk dalam inisiatif Awas KBGO!—program SAFEnet yang khusus mengadvokasi isu KBGO di Indonesia.

Sepanjang 2021, SAFEnet menerima 677 aduan KBGO dari kanalkanal aduan dan komunikasi yang dimiliki, seperti formulir aduan, hotline, email, dan rujukan dari Komnas Perempuan. Pelaporan datang dari 26 provinsi, paling banyak dari Jawa sebanyak 339 aduan, lalu luar Jawa sebanyak 87 aduan, dari luar negeri sebanyak 2 aduan, dan 249 aduan tidak diketahui. Hal ini bisa dimaknai bahwa isu KBGO sudah cukup dikenal di wilayah Jawa, tetapi masih perlu disebarkan informasinya lebih lanjut ke luar Jawa.

Gambar 14: Jumlah aduan KBGO per bulan selama 2021.

Bagian IV teridentifikasi. Aduan dari pihak nonkorban, terutama dari teman, patut diapresiasi. Kepedulian yang besar untuk membantu korban KBGO berkontribusi dalam

Gambar 15: Domisili pembuat aduan KBGO ke SAFEnet 2021

Aduan paling banyak berasal dari korban, yakni 562 aduan, kemudian 103 aduan lain datang dari keluarga, pasangan baik pacar maupun suami/istri, lalu pendamping korban, teman, dan juga saksi mata (bystander), serta 12 aduan yang tidak

menciptakan sistem pendukung yang kuat serta aktif untuk membantu mereka untuk menghadapi situasinya serta memproses pemulihannya.

Gambar 16: Identitas gender pembuat aduan KBGO ke SAFEnet selama 2021.

Korban

Mayoritas korban mengidentifikasi gendernya sebagai perempuan (482 orang), kemudian lakilaki (50 orang), tidak diketahui (29 orang), dan 1 orang trans lakilaki. Setidaknya ada 37 korban berusia di bawah 18 tahun yang mengadu langsung, yakni 31 perempuan, 3 lakilaki, dan 3 tidak diketahui identitas gendernya.

Usia korban perempuan tertua adalah 50 tahun (mengalami penyebaran konten intim nonkonsensual, motif tidak diketahui). Adapun usia korban perempuan termuda adalah 12 tahun (mengalami ancaman penyebaran konten intim nonkonsensual oleh pacar), sedangkan untuk korban lakilaki yang tertua berusia 44 tahun (mengalami potensi pelecehan seksual oleh akun tidak dikenal melalui DM Instagram) dan korban lakilaki termuda berusia 16 tahun (mengalami sekstorsi setelah menggunakan layanan video call sex).

Ada 2 aduan yang menyebutkan bahwa korban tuli dan keduanya mengalami ancaman penyebaran konten intim. Lalu, ada 3 korban berasal dari komunitas LGBTQ, yakni 1 orang mengalami outing (penyebaran identitas seksual) disertai pembuatan akun impersonasi (peniruan), dan pelanggaran privasi; 1 orang lainnya mengalami ancaman penyebaran konten intim nonkonsensual (NCII); lalu yang terakhir mengalami hal yang sama namun disertai motif pemerasan (sekstorsi). Terkait dengan komunitas LGBTQ, SAFEnet juga terlibat dalam penanganan kasus ujaran kebencian hingga ancaman pembunuhan pada pasangan gay yang tinggal di luar negeri dan salah seorangnya berasal dari Indonesia. Insiden ini terjadi di TikTok.

Korban bisa menjadi target sendirian oleh pelaku, atau banyak korban sekaligus dengan pelaku sama, atau menjadi korban dari beberapa pelaku sekaligus. Atau bahkan menjadi korban setelah menolong korban lainnya. Frekuensi KBGO yang dialami korban pun beragam. Setidaknya 47 korban menjelaskan mereka mengalami KBGO terjadi lebih dari sekali, baik dalam waktu yang bersamaan atau dengan rentang waktu yang panjang, yakni pelaku melakukan aksinya lagi setelah mendiamkan korban berbulanbulan atau karena bertambahnya jumlah pelaku.

Dampak dan Tantangan pada Korban Dampak yang dialami korban di antaranya gangguan psikologis seperti depresi dan munculnya keinginan untuk bunuh diri, hingga menghadapi pemecatan dari instansi kerjanya karena konten intimnya disebarkan ke media sosial.

Tantangan yang kerap dihadapi korban seperti penanganan jejak digital yang masih beredar; masih kurang paham dengan fiturfitur lapor di berbagai platform digital; harus mengganti nomor ponsel; atau dari penanganan hukum, seperti teror yang tidak berhenti meski pelaku telah dipenjara. Tantangan lainnya adalah korban tidak bisa melapor ke polisi karena harus menyerahkan ponsel pribadi sebagai barang bukti. Hal ini membuat korban enggan karena ponselnya berisi banyak data pribadi. Jika diserahkan menjadi barang bukti, maka harus mengeluarkan biaya ekstra untuk memiliki ponsel kembali.

Halhal seperti proses penanganan yang panjang dan tanpa kepastian, takut ketahuan orang tua untuk korban di bawah 18 tahun padahal mereka berkenan mela por ke polisi juga menjadi tantangan yang dihadapi korban.

Pelaku

Dari aduan yang dibuat, SAFEnet berhasil membagi pelaku dari 316 aduan (46,7%) berdasarkan relasinya dengan korban. Ada yang memiliki relasi personal (259 aduan) seperti pasangan (pacar/suami/istri), mantan (pacar/suami/istri), kenalan (teman, berjumpa secara online, dikenalkan orang lain), atau anggota keluarga, lalu relasi impersonal atau orang asing (51 aduan), dan kemudian institusi/lembaga (6 aduan), seperti pinjaman online.

Identitas pelaku lain yang diketahui adalah setidaknya ada 10 aduan yang menyampaikan bahwa pelaku merupakan warga negara asing (WNA). Pelaku bisa dari beragam latar belakang profesi, seperti publik figur (selebgram, YouTuber, tokoh agama), hingga sindikat narkoba.

Bentuk KBGO

Tindakan KBGO tidak berdiri tunggal, tetapi biasa disertai beberapa tindakan sekaligus, utamanya berupa pelanggaran pada hak atas privasi atau peniadaan konsen dari sisi korban. SAFEnet mencatat ada 14 bentuk KBGO yang dilaporkan

Gambar 17: Pelaku KBGO selama 2021 berdasarkan hubungan dengan korban.

sepanjang 2021, yakni penyebaran konten intim nonkonsensual (NCII), pengancaman, doxing, cyberflashing, flaming, impersonasi, morphing, outing, pelanggaran privasi, pelecehan seksual, perusakan reputasi, phishing, pengawasan, serta aduan tentang penggunaan UU ITE.

NCII sendiri ada 508 aduan (75%), lalu 150 aduan lainnya dalam bentukbentuk lain, dan 19 aduan yang tidak teridentifikasi.

Modus Operandi

Bermacammacam modus operandi dari pelaku untuk bisa melakukan KBGO. Utamanya untuk bisa mendapatkan konten intim yang dapat digunakan untuk mengintimidasi atau memeras korban lebih lanjut.

Situasi manipulasi emosi korban dengan pelaku melakukan upaya memutarbalikkan fakta sehingga membuat korban tidak

mempercayai instingnya sendiri (gaslighGambar 18: Jumlah aduan KBGO selain NCII selama 2021.

ting), seakanakan pelakulah yang menjadi korban (playing victim), bahkan mengancam akan bunuh diri jika keinginannya tidak dituruti korban.

Tindakantindakan lain adalah memperdaya korban melalui upaya grooming, bujuk rayu dan imingiming. Pelaku juga melakukan penipuan berkedok endorsement, jualan online, melakukan penelitian, membuka lowongan pekerjaan seperti ajang pencarian model.

Perilaku lain yang biasanya kerap diikuti dengan doxing atau pembuatan akun tiruan adalah membuat fitnah berupa narasi “open BO” sehingga korban menghadapi panggilan audio/video atau pesan teks yang bernuansa seksual secara bertubitubi. Hal ini membuat korban trauma untuk menggunakan perangkat digitalnya. Korban pun memutuskan untuk berhenti menggunakan platform digital dengan menghapus aplikasi atau akunnya.

Fungsi interoperabilitas platform digital memudahkan pengguna untuk berpindah akun dan berbagi konten lintas platform dalam waktu yang cepat. Kemudahan untuk membuat akun baru dan anonim juga menjadi modal utama aksi pelaku. Dari media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn), aplikasi pesan (WhatsApp, Telegram), email, aplikasi kencan (Tinder, Michat), situs web pornografi, situs web berbagi data (filesharing),

hingga Zoom dan aplikasi permainan online (Mobile Legend) menjadi tempat kejadian perkara yang disebutkan dalam aduanaduan yang masuk.

Penanganan dan Pendampingan Kasus Sebanyak 337 aduan kasus dilakukan di jam kerja (9.0017.00 WIB) dan 340 dilakukan di luar jam kerja. Data ini sendiri belum menunjukkan pelaporan yang dilakukan pada Sabtu, Minggu, atau tanggal libur.

Namun, pada kenyataannya, tidak ada pengada layanan di Indonesia yang menjalankan operasional 24 jam penuh. Umumnya organisasi masyarakat sipil yang memberikan layanan bantuan kepada korban, termasuk SAFEnet, menghadapi tantangan minimnya jumlah orang yang menangani kasus. Bisa juga karena situasi keterbatasan kapasitas SDM untuk penanganan KBGO atau tantangan lain seperti keterbatasan anggaran.

Nyaris serupa, penanganan aduan yang dilaporkan atau dieskalasi ke platform digital pun membutuhkan waktu penanganan ekstra karena SDM terbatas dan jam operasional yang tidak 24 jam. Selama masa pandemi COVID19 juga banyak layanan yang melakukan prioritisasi pada aduanaduan yang menunjukkan kekerasan atau membahayakan fisik, terkait pemilihan umum, atau COVID19.

Gambar 19: Contoh salah satu respons platform digital ketika SAFEnet melakukan eskalasi pelaporan atas konten atau akun yang diunggah pelaku.

Situasi ini menunjukkan bahwa penanganan kasuskasus KBGO membutuhkan pelayanan 24 jam untuk bisa secara optimal membantu korban.

Temuan

Dari 2019 hingga akhir 2021, SAFEnet sudah menerima sebanyak 1.357 aduan, dari 60 kasus (2019), menjadi 620 kasus di 2020 (+1.033%), dan 677 kasus di 2021 (+109%). Dari jumlah tersebut, 1.021 aduan (75,24%) di antaranya adalah terkait dengan penyebaran konten intim nonkonsensual, salah satu bentuk KBGO yang mudah terjadi, bisa dialami siapapun, namun sangat minim solusi yang berkeadilan.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021 menunjukkan hal senada. Ada lonjakan kasus KBGO yang dilaporkan pada 2021 dengan peningkatan mencapai 335%, yakni mencapai 942 aduan dari 281 aduan di tahun sebelumnya. Dari pengaduan KBGO ranah KDRT/ranah pribadi dan komunitas yang diterima Komnas Perempuan, seluruhnya terkait dengan situasi konten intim, baik dalam permintaan, pengambilan, penyebaran, dan pengancaman.

LBH APIK Jakarta juga mencatat hal serupa. Aduan KBGO meroket dari 17 kasus menjadi 307 kasus di 2020 (+1.806%), dan meningkat lagi di 2021 menjadi 489

Gambar 20: Jumlah kasus KBGO selama lima tahun terakhir. Sumber: Catahu Komnas Perempuan (2021), Catahu LBH APIK Jakarta (2021), Dokumentasi SAFEnet

kasus (+159%). Menariknya, jumlah kasus KBGO pada 2021 menduduki peringkat nomor 1 di atas kasus KDRT yang biasa paling banyak ditangani lembaga bantuan hukum ini. Kasus KBGO didominasi dengan ancaman distribusi (322 kasus) dan konten ilegal (91 kasus) yang umumnya terkait dengan penyebaran konten intim nonkonsensual.

Secara rinci, 677 aduan yang diterima SAFEnet. Sebanyak 508 aduan (75%) di antaranya terkait dengan penyebaran konten intim nonkonsensual (NCII), yakni penyebaran tanpa diketahui motifnya, motif relasi, motif pemerasan atau sekstorsi. Aduan lainnya karena kekhawatiran potensi penyebaran terjadi di masa depan karena konten berada di tangan orang lain.

Usia korban NCII yang melapor mayoritas memang perempuan berusia dewasa yaitu di rentang usia 1824 tahun sebesar 47%. Namun, ada sekitar 8% laporan ke SAFEnet dilakukan oleh korban anak dengan rentang usia 1217 tahun. Ini setali tiga uang dengan temuan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021 KemenPPPA, yakni bahwa prevalensi KBGO kerap terjadi di usia 1519 tahun.

Data ini menunjukkan bahwa KBGO dalam bentuk penyebaran konten intim nonkonsensual ini tidak melihat gender ataupun usia. Ia bisa terjadi pada siapapun, terutama pada perempuan berusia muda. Perempuan dewasa dan anak rentan menghadapi segala jenis NCII, terutama motif relasi. Di sisi lain, lakilaki rentan menghadapi sekstorsi terutama setelah menggunakan/membeli layanan video call sex. Umumnya korban lakilaki merasa takut bahwa jika konten intimnya disebarkan maka reputasi atau kariernya rusak. Hal ini sekilas serupa dengan yang dialami perempuan, tetapi reperkusinya berbeda. Dampak pada perempuan lebih buruk dan berkepanjangan karena respons masyarakat ataupun struktur yang ada berakar pada patriarki yang dari awal sudah meliyankan perempuan terkait hakhaknya.

Terkait sekstorsi, kami menemukan bahwa sekstorsi yang umumnya dilakukan kenalan (di dunia nyata ataupun daring), orang asing, dan akun anonim, juga dapat dilakukan pasangan atau mantan dengan paksaan untuk berhubungan seksual kembali, mengirimkan konten intim lagi, atau membayar sejumlah uang. Dibanding laporan tahuntahun sebelumnya, modus dan situasi tidak banyak yang be

rubah. Namun, jumlah korban yang melapor makin signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan saat ini masih belum bisa atau belum optimal untuk menghentikan kekerasan ini.

Data juga menunjukkan bahwa korban NCII dengan identitas gender perempuan kerap berhadapan dengan pasangan, mantan, atau kenalan. Situasi ini menyebabkan kendala penanganan kasus KBGO lebih sulit, karena orang yang dekat atau mengenal korban akan memiliki banyak informasi atas diri korban. Akibatnya, korban lebih ketakutan karena pelaku langsung mampu menyebarkan konten intim tersebut ke orangorang yang mengenal korban, atau lebih parah lagi pada keluarga korban.

Situasi kompleks yang dihadapi para korban penyebaran konten intim nonkonsensual dibarengi dengan hampir tiadanya kebijakan dan implementasi penanganan hukum yang berpihak pada korban secara tegas, menegaskan kemendesakan adanya jaring pengaman atau instrumen kebijakan di sekitar kita untuk melindungi korban. UU ITE dan UU Pornografi masih belum cukup memberikan pelindungan yang memadai, justru malah menambah beban korban karena potensi risiko dikriminalisasi sebagai pihak yang telah berkontribusi dalam konten asusila atau telah berlaku pornoaksi.

Sedikit udara segar untuk kasus penyebaran konten intim nonkonsensual yang merajalela adalah hadirnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Seksual (Permendikbudristek PPKS). Dalam Pasal 5 ayat (1), kebijakan terobosan ini sudah mengakui bahwa kekerasan seksual dapat terjadi secara nonfisik melalui teknologi informasi dan komunikasi, yang makin ditegaskan dalam ayat (2) yang membahas hal seperti mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual; mengambil, merekam, mengedarkan atau mengunggah konten penyintas yang memuat foto tubuh ataupun informasi pribadi penyintas yang bernuansa seksual adalah bentuk kekerasan yang bisa ditindak.

Selain itu, Rancangan UndangUndang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) juga mulai memasukkan pasal yang membahas terkait dengan situasi penyebaran konten intim dalam draf terbaru yang disetujui sebagai rancangan undangundang inisiatif dari DPR RI dengan pasal yang menyatakan ada pidana penjara dan sanksi untuk pelaku. Namun, ini belum melegakan. Berdasarkan pendampingan SAFEnet, pidana penjara dan denda tidak membuat jera pelaku atau benarbenar memberikan efek jera pada orang lain untuk tidak melakukan kekerasan yang sama.

Selain itu, Pasal 5 dalam RUU TPKS ini masih ditujukan sebagai delik aduan. Artinya, korban harus bisa diyakinkan untuk melapor ke polisi secara langsung. Ini problematis karena tidak menciptakan ekosistem yang mendorong pihakpihak yang menemukan situasi ini untuk membantu melapor ke aparat penegak hukum. Di samping itu, unsur pemulihan untuk korban KBGO masih belum utuh dibahas. Misalnya, terkait dengan penghapusan je jak digital korban yang harus diupayakan aparat penegak hukum dan platform digital.

Pelindungan pada korban KBGO tidak bisa hanya dilakukan segelintir pihak. Koordinasi solid, sigap, serta holistik antar

pemangku kepentingan sangat dibutuhkan. Kebijakan yang berpihak pada korban dengan implementasi yang tegas juga menjadi kunci. PR besar ini memang sudah berproses, tapi terlalu lamban. Padahal, korban kian bertambah.

2

Menjelang akhir 2021, sejumlah pegiat dari pelbagai latar belakang bidang duduk bersama. Kami membincangkan advokasi yang harus dilakukan untuk menyikapi kriminalisasi terhadap Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dan Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

SEBELUMNYA para pegiat ini juga membahas langkah advokasi untuk Egi Primayogha dan Miftachul Choir dari Indonesian Corruption Watch saat dipanggil polisi atas aduan yang dilakukan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko. Keresahan ini sangat terasa, karena semakin banyak aktivis cum pembela HAM yang direpresi.

Berdasar catatan pelbagai organisasi, semakin banyak aktivis masyarakat sipil yang direpresi. Semisal Yayasan Plan International Indonesia (YPII) menyebut jumlah pembela hak asasi manusia (HAM) yang mengalami kekerasan mencapai 290 orang di tahun 2019. Pada tahun 2020, Amnesty International Indonesia mencatat 253 orang dan pada tahun 2021 jumlah korban mencapai 297 orang. Jika dilihat dari isu sektoral, sepanjang 2020 ELSAM mencatat ada 178 pembela HAM di isu lingkungan yang mengalami kekerasan dan 2 di antaranya meninggal akibat pembunuhan. Pun halnya laporan ELSAM pada periode Ja nuariAgustus 2021 menyebutkan sebanyak 95 korban individu dan kelompok mengalami ancaman dan kekerasan.

Metode ancaman dan serangan terhadap pembela HAM tersebut semakin beragam, termasuk menggunakan teknologi digital. SAFEnet mencatat di tahun 2021 terjadi 193 insiden serangan digital, meningkat dari 147 pada tahun 2020. Jumlah itu belum menghitung jumlah aktivis dan pembela HAM yang dipolisikan atas apa yang sedang mereka perjuangkan, termasuk keempat orang yang disebut tadi.

Laporan Situasi Hak Digital 2021 ini bahkan menemukan bahwa sejak UU ITE disahkan pada 2008, baru kali ini aktivis menempati peringkat pertama jumlah korban berdasarkan latar belakangnya yakni sebanyak 10 orang atau 26,3% dari total korban. Selanjutnya adalah korban kekerasan dan pendampingnya sebanyak 8 orang (21,1%), disusul warga sebanyak 7 orang (18,4%).

Datadata di atas menunjukkan bahwa selama 2021 terjadi upaya melemahkan gerakan masyarakat sipil dengan cara meneror, mengancam, memolisikan, dan memidanakan aktivis dan pembela HAM saat mereka melakukan tugasnya dalam mengadvokasi persoalan di masyarakat. Jurnalis dan media sebagai pilar demokrasi pun tidak terbebas dari serangan dan potensi kriminalisasi karena pekerjaannya, seperti menimpa Asrul di Palopo dan Nurhadi di Surabaya.

Saat saling bertukar kabar di sejumlah penjuru Indonesia, seringkali muncul ucapan “Jika aktivis di Jakarta saja sampai

dipolisikan, gimana dengan kami yang jauh dari Jakarta”. Hal ini menandakan kondisi sudah dianggap gawat, meresahkan banyak orang.

Mengadopsi sistem kebencanaan yang telah digunakan dalam penyusunan laporan kondisi hakhak digital, SAFEnet menetapkan bahwa di tahun 2021, Indonesia masih berada dalam status siaga dua dan semakin dekat pada Otoritarianisme Digital.

Oleh karenanya, sejumlah upaya telah dilakukan. Selain mengingatkan agar Negara hadir untuk melindungi aktivis dan pegiat HAM, ada pelbagai upaya ekstra yang dilakukan semisal dengan melakukan pelatihan keamanan secara holistik, meliputi keamanan fisik, psikososial, dan digital. Programprogram resiliensi dilakukan untuk memastikan organisasi masyarakat sipil siap menghadapi ujian besar di depan, yang telah diidentifikasi oleh SAFEnet sejak tiga tahun belakangan ini.

Mengenali risiko, melakukan mitigasi, dan merencanakan sejumlah strategi untuk menghadapi bahaya yang mengancam di depan menjadi kegiatan ekstra yang sedang dilakukan. Hal ini terutama pada kelompok berisiko tinggi, baik pejuang lingkungan, aktivis antikorupsi, pembela HAM, jurnalis dan lainnya.

Langkahlangkah ekstra ini perlu juga diikuti dengan koordinasi di dalam kelompok masyarakat sipil untuk membangun soliditas. Dengan kelompok masyarakat sipil solid, bila bersatu dengan kalangan akademisi, buruh, tani, kaum miskin kota akan bertambah kuat dan mampu menjauhkan Indonesia dari bahaya otoritarianisme.

DOXING 01011001 1010100 0 100 O11 HACKED

TOLAK TWK

BEBASKAN STELLA

TOLAK uU ITE

AMNESTI UNTUK SAIFUL MAHDI