Baca PDF (OCR): Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2020

REPRESI DIGITAL DI TENGAH PANDEMI

Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2020 Represi Digital di Tengah Pandemi

April 2021

Tim Penyusun

Penanggungjawab: Damar Juniarto Koordinator dan Editor: Anton Muhajir

Penulis: A. Ryan Sanjaya Abul Hasan Banimal Bimo Fundrika Ika Ningtyas Nabilla Saputri Nenden Sekar Arum Nike F. Andaru Supriyono Unggul Sagena

Ilustrasi Sampul: Abul Hasan Banimal Desain dan Tata Letak: Syamsul Arifin

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Jl Gita Sura III no 55 Peguyangan Kaja Denpasar, Bali 80115

+628119223375 [email protected] @safenetvoice safenet.or.id

DAFTAR ISI

Pengantar 4 Profil 6 10 Ringkasan 16 Data dan Analisis 16 Akses Internet 32 Kebebasan Berekspresi Keamanan Digital 46 64 Epilog

PENGANTAR

udah lebih dari setahun pandemi COVID-19 menjadi hantu bagi hampir S semua umat manusia. Pagebluk yang hingga akhir Maret 2021 sudah menewaskan lebih dari 2,69 juta orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, ini masih terus menyebarkan ketakutan. Meskipun vaksin COVID-19 juga sudah ditemukan dan mulai diberikan, belum ada tanda-tanda pandemi ini akan berakhir. Begitu pula dengan dampaknya terhadap situasi hak-hak digital.

Selama tahun lalu, pandemi COvID-19 turut berdampak terhadap situasi hakhak digital baik dari sisi akses terhadap Internet, kebebasan berekspresi, maupun rasa aman di ranah digital. Pemantauan kami selama setahun menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 justru semakin meningkatkan represi melalui atau di media-media digital.

Maraknya pelanggaran hak-hak digital selama terjadinya pandemi COVID-19 tersebut membuat penyusunan Laporan Situasi Hak-hak Digital di Indonesia semakin relevan. Penyusunan Laporan Situasi merupakan tradisi yang coba kami lakukan sejak 2018 sebagai bagian dari bagian advokasi dalam isu hakhak digital di Indonesia. Upaya ini penting tidak hanya sebagai pendokumentasian data dan fakta, tetapi juga diharapkan menjadi amunisi dalam advokasi membela hak-hak digital di Indonesia.

Pada tahun ini, fokus laporan adalah bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap hak-hak digital sepanjang 2020. Meskipun demikian, laporan juga tetap menyorot hal-hal lain terkait situasi hak-hak digital selama 2020.

Untuk mendapatkan laporan lebih menyeluruh, kami menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari pemantauan secara langsung selama tahun 2020 baik melalui saluran pelaporan, pemantauan media arus utama, maupun media sosial. Data sekunder berasal dari pihak lain yang juga melakukan pemantauan isu-isu relevan dengan hak-hak digital, baik lembaga pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil. Kami juga melengkapi laporan ini dengan wawancara terhadap para korban, terutama pada bagian kebebasan berekspresi dan keamanan digital.

Struktur laporan ini pun kami sesuaikan dengan tiga tema utama dalam hak-hak digital, yaitu hak untuk mengakses Internet, hak untuk berekspresi, dan hak atas rasa aman di ranah digital. Ketiga tema utama ini pula yang menjadi pembagian kerja di dalam SAFEnet selama tiga tahun terakhir. Kami melengkapinya pula dengan catatan akhir atau epilog sebagai refleksi dan rekomendasi terhadap situasi yang kami temukan berdasarkan laporan ini.

Kami berharap Laporan Situasi ini bisa menjadi amunisi dalam kampanye tentang hak-hak digital. Bahwa, seiring semakin tingginya ketergantungan kita terhadap media digital, pada saat yang sama juga harus diikuti dengan pemenuhan terhadap hak-hak digital sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Kami juga berharap, laporan ini berguna sebagai referensi dan bahan advokasi bagi semua pihak yang peduli terhadap isu hak-hak digital di Indonesia ataupun secara global. Di dalamnya termasuk hak yang lebih spesifik seperti hak atas privasi atau kebebasan berekspresi maupun hak lebih mendasar, hak asasi manusia dan demokrasi. Selamat membaca.

Denpasar, April 2021

PROFIL

outheast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) S awalnya dibentuk untuk merespons maraknya kriminalisasi terhadap pengguna Internet di Asia Tenggara, terutama saat itu di Indonesia banyak warga dikriminalisasi akibat diterapkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sejak berdiri pada 27 Juni 2013, SAFEnet aktif mengadvokasi para korban UU ITE, terutama kelompok kritis yang menggunakan Internet sebagai alat untuk berekspresi dan berpendapat. Pada lima tahun awal kelahirannya, SAFEnet fokus pada isu kebebasan berekspresi di ranah digital.

Sejak 2018, SAFEnet memperluas advokasinya pada isu lebih luas yaitu hak-hak digital. Hak ini meliputi hak untuk mengakses Internet, hak untuk berekspresi, dan hak atas rasa aman di ranah digital. Secara legal formal, SAFEnet berbentuk perkumpulan dengan nama Perkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara sejak Januari 2019 dan berkantor di Denpasar, Bali.

SAFEnet aktif mendampingi korban-korban kriminalisasi menggunakan UU ITE termasuk dalam kasus Saiful Mahdi, dosen Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Visi

Mewujudkan ranah digital yang inklusif dan aman untuk setiap orang terlepas dari latar belakang identitas politik, etnis, agama, gender, orientasi seksual, dan kemampuan fisiknya.

Misi

Memperjuangan hak-hak digital termasuk di dalamnya hak untuk mengakses Internet, hak untuk berekspresi, dan hak atas rasa aman di ranah digital,

Mengadvokasi kebijakan dan mendukung korban kriminalisasi dan serangan digital berbasis teknologi digital, serta

Memberikan solidaritas terhadap masyarakat sipil yang memperjuangkan hak asasi manusia di ranah digital.

Strategi

Untuk mewujudkan visi dan misinya, SAFEnet memadukan tiga pendekatan utama yaitu pemantauan, advokasi, dan solidaritas terhadap masyarakat sipil secara umum maupun khususnya pembela hak asasi manusia yang aktif menggunakan media digital sebagai alat advokasi.

Struktur Lembaga

Secara legal formal struktur organisasi SAFEnet terdiri dari Pengawas, Pengurus, dan Sukarelawan. Pengawas SAFEnet adalah individu yang berpengalaman di bidang tata kelola Internet, literasi digital, dan keamanan digital terutama dari perspektif masyarakat sipil.

Pengurus dan sukarelawan SAFEnet bekerja secara kolaboratif meskipun terpisah di berbagai kota di Indonesia, termasuk Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Bogor, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Banyuwangi, Pontianak, Samarinda, Denpasar, Makassar, Ambon, hingga Papua. Hingga Maret 2021, terdapat setidaknya 40 sukarelawan yang tersebar di 23 kota. Mereka berasal dari latar belakang beragam, seperti jurnalis, blogger, ibu rumah tangga, kelompok LGBTQ, pekerja swasta, praktisi keamanan digital, dan lain-lain.

Program dan Kegiatan Sejak 2013 SAFEnet melakukan pemantauan pelanggaran hak-hak digital, pendampingan untuk korban pelanggaran hak-hak digital, serta peningkatan kapasitas masyarakat sipil di bidang hak-hak digital.

Sebagian kegiatan tersebut adalah pelatihan hak-hak digital untuk sukarelawan SAFEnet, pemantauan dan pendampingan korban kriminalisasi menggunakan UU ITE, pemantauan dan pendampingan korban serangan digital pada kelompok berisiko tinggi, peningkatan kapasitas masyarakat sipil di bidang keamanan digital, pemantauan dan pendampingan korban kekerasan berbasis gender online, advokasi kebijakan siber, riset tentang narasi kebencian di ranah digital, berjejaring dengan masyarakat sipil di tingkat nasional, regional, dan internasional, serta menerbitkan laporan berkala tentang situasi hak-hak digital.

Pencapaian

Selama kurang dari delapan tahun berdiri, SAFEnet bersama mitra dan jaringannya telah berhasil mencapai beberapa cerita sukses dalam membela hak-hak digital, termasuk amnesti dari Presiden terhadap korban UU ITE Baiq Nuril, memenangkan gugatan terhadap Presiden dan Menteri Komunikasi dan Informasi terkait pemadaman akses Internet di

Papua pada 2019, memfasilitasi lahirnya Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE), menginisiasi terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRACE) sebagai kolektif untuk menangani serangan digital terhadap masyarakat sipil, dan pembicara aktif di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam isu hak-hak digital.

Saat ini SAFEnet juga menjadi mitra tepercaya (trusted partner) platform digital, Google, Facebook dan Twitter dalam mewujudkan Internet yang lebih ramah dan inklusif terhadap semua identitas penggunanya.

Pendukung & Jaringan Dalam pelaksanaan program dan kegiatannya, SAFEnet mendapatkan dukungan dari berbagai pihak termasuk AccessNow, Association for Progressive Communication (APC), Digital Defenders Partnership (DDP), Facebook, Ford Foundation, Goethe Institute, Google, ICT Watch, Luminate, Internews, The International Foundation for Electoral Systems (IFES), dan Kedutaan Inggris di Indonesia.

Di tingkat kawasan dan internasional, SAFEnet aktif terlibat dalam gerakan hak-hak digital, dengan tergabung dalam Keep It On Coalition, Digital Rights Litigation Network, dan ASEAN Regional Coalition to Stop Digital Dictatorship.

RINGKASAN

andemi COvID-19 tidak hanya berdampak terhadap kesehatan P manusia kiwari, tetapi juga mengubah perilaku kita sehari-hari. Kita dipaksa tidak hanya lebih peduli terhadap cuci tangan, penggunaan masker, hingga kesehatan secara umum, tetapi juga mengubah kebiasaan sebagai makhluk sosial. Kebiasaan kita untuk bersosialisasi, bersama di dalam kerumunan, sekarang harus rela diganti dengan isolasi.

Setahun berselang setelah pandemi menjungkirbalikkan tatanan global sejak ditemukan pertama kali pada akhir 2019 di Wuhan, Cina, kini kita makin terbiasa menjadikan isolasi sebagai norma. Kita bersama di satu ruang yang sama, tetapi juga harus menjaga jarak. Kita saling berjumpa, tetapi harus menutup sebagian wajah agar tak menyebarluaskan wabah.

Beruntunglah ada teknologi informasi yang memfasilitasi. Ruang-ruang digital melalui media daring semakin tumbuh subur menggantikan perjumpaan di ruang nyata. Jarak yang dulu memisahkan, kini tak lagi berarti selama kita memiliki koneksi. Belajar di rumah. Bekerja dari ruang pribadi. Pun, ibadah melalui layar kaca. Internet memungkinkan itu semua.

Namun, sayangnya, kesempatan itu tak berlaku sama untuk semua warga. Kemewahan belajar, bekerja, beribadah, dan kegiatan lain melalui media daring hanya bisa dinikmati jika ada sumber daya untuk menggunakannya. Tidak hanya dari sisi perangkat, tetapi juga kapasitas warga. Laporan Situasi Hakhak Digital di Indonesia 2020 menjelaskan betapa pentingnya pemenuhan hak-hak digital warga di tengah pandemi sekaligus menunjukkan bagaimana ketimpangan terjadi dan pada saat yang sama juga membuat warga semakin rentan, terutama kelompok kritis.

Pandemi COVID-19 memerlihatkan gagapnya negara dalam memenuhi hakhak digital bagi warganya.

Hak Mengakses Internet

Untuk mencegah penularan COVID-19, banyak negara memberlakukan pembatasan total (lockdown) atau pembatasan sehingga orang harus melakukan kegiatannya dari rumah, termasuk kerja, belajar, dan ibadah. Namun, tuntutan untuk terhubung melalui Internet

ini belum diiringi dengan ketersediaan akses Internet yang bisa diandalkan (reliable) dari sisi ketersediaan dan kecepatan. Banyak warga, terutama kalangan kelas bawah dan daerah terpencil, masih harus berjuang untuk mendapatkan akses Internet.

Dari sisi ketersediaan akses, sebenarnya penetrasi Internet di Indonesia terus meningkat. Hingga kuartal kedua 2020 jumlah pengguna Internet Indonesia mencapai 196,7 juta orang. Meningkat menjadi 73,7%, dari 64,8% pada 2018-2019 (APJII, 2020). Sumber lain menyebut pengguna Internet di Indonesia mencapai 202,6 juta orang dengan persentase sama, 73,7%. Akses dari perangkat bergerak (mobile) mencapai 345,3 juta atau 125,6%. Ini berarti tiap satu orang di Indonesia memiliki 1-2 perangkat bergerak.

Pengguna media sosial di Indonesia juga terus meningkat. Hingga awal tahun ini terdapat 170 juta pengguna, meningkat 6,3% dibanding setahun sebelumnya. YouTube merupakan platform yang paling banyak diakses di kalangan 181,9 juta pengguna berusia 16-64 tahun di Indonesia, yaitu 93,8% atau lebih dari 170 juta pengguna. Setelah itu WhatsApp (87,7%), Instagram (86,6%), Facebook (85,5%), Twitter (63,6%), dan seterusnya.

Meskipun demikan, peningkatan penetrasi itu tidak berjalan lurus dengan pemerataan akses Internet. Keharusan berkegiatan dari rumah belum bisa dilakukan sebagian warga karena keterbatasan infrastruktur, ekonomi, dan kapasitas mereka.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan program Pembelajaran Jarak Jauh melalui Surat Edaran Kemendikbud No. 15 Tahun 2020. Pembelajaran Jarak Jauh dilakukankan secara dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring). Namun, kebijakan ini tidak sejalan dengan keadaan infrastruktur dan akses Internet di masyarakat. Sekitar 12.000 sekolah belum teraliri listrik dan lebih dari 42.000 sekolah belum mendapatkan akses Internet. Dari sekolah yang bisa mengakses Internet, sekitar 48 ribu kualitasnya buruk.

Masalah lainnya, siswa tidak memiliki ponsel pintar atau perangkat lain untuk mengakses Internet. Atau, kalau toh memiliki ponsel pintar, mereka tidak bisa membeli paket data Internet atau menggunakan aplikasi yang digunakan untuk belajar jarak jauh.

Selain pendidikan, hak ekonomi sebagian warga juga tidak terpenuhi karena terbatasnya akses Internet selama pandemi COVID-19. Untuk mengatasi dampak pandemi terhadap usaha mikro kecil dan menengah, pemerintah mendorong digitalisasi usaha. Namun, ini pun menghadapi kendala akses Internet yang relatif mahal, tidak stabil, dan tidak merata.

Terhadap warga terdampak, pemerintah membuat kebijakan Kartu Prakerja

dan bantuan sosial. Namun, lagi-lagi, terbatasnya akses Internet yang seharusnya menjadi hak setiap warga, juga menjadi hambatan dalam pemenuhan hak ekonomi sosial budaya (ekosob) ini. Untuk mendapatkan kartu prakerja, warga korban PHK harus menggunakan Internet, sesuatu yang tidak bisa diperoleh dengan mudah.

Dalam temuan kami, dampak terbatas dan tidak meratanya akses Internet terhadap hak-hak digital warga itu terjadi lebih parah pada kelompok minoritas seperti warga Papua dan pengungsi internasional.

Hak untuk Berekspresi

Kriminalisasi terhadap pengguna Internet juga semakin marak selama pandemi COVID-19. Dalihya, terutama untuk mengurangi maraknya penyebaran hoaks atau informasi yang mengadu antaridentitas, yaitu suku, agama, ras, dan antargolongan. Labelisasi hoaks terhadap informasi yang tidak sesuai dengan informasi pemerintah dalam penanganan COVID-19 membuat banyak warga dituntut dengan UU ITE.

Sepanjang tahun 2020, SAFEnet mencatat setidaknya terdapat 84 kasus pemidanaan terhadap warganet. Jumlah ini meningkat hampir empat kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 24 kasus.

UU ITE masih menjadi regulasi utama untuk membatasi ekspresi warganet. Dari 84 kasus, 64 kasus menggunakan 'pasal karet' UU ITE. Tepatnya Pasal 28 ayat 2 tentang Ujaran Kebencian (27 kasus), Pasal 27 ayat 3 tentang Pencemaran Nama Baik (22 kasus), dan Pasal 28 ayat 1 tentang Kabar Bohong Konsumen (12 kasus).

Selain UU ITE, ada juga tren penggunaan regulasi lain untuk membatasi ekspresi di ranah digital. Pasal 14-15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang keonaran paling banyak digunakan, yakni tercatat 21 kasus, serta beberapa pasal penghinaan dalam KUHP seperti Pasal 270 dan 310.

Dari latar belakang korban, mereka yang banyak dilaporkan adalah warga (50 orang), aktivis (15 orang), buruh (4 orang), mahasiswa (4 orang), karyawan swasta (3 orang), pelajar 2 orang, dan jurnalis 1 orang. Jumlah warga dan aktivis yang dilaporkan pada 2020 jauh lebih tinggi dibandingkan 2019. Setahun sebelumnya, tren pemidanaan terjadi pada jurnalis dengan 8 kasus, aktivis 5 kasus, dan warga 4 kasus.

Maraknya kriminalisasi selama 2020 tak bisa dilepaskan dari dua hal, yaitu penanganan pandemi COVID-19 dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Pada tahun 2020, Kapolri menerbitkan telegram Nomor ST/1100/IV /HUK.7.1.2020 pada 4 April 2020 dan nomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020.

Dalam telegram pertama, Kapolri menginstruksikan agar jajarannya melaksanakan patroli siber untuk memantau situasi berita opini, dengan sasaran hoaks COVID-19. Polisi juga menargetkan hoaks terkait kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona, serta penghinaan terhadap penguasa/presiden dan pejabat pemerintah. Adapun telegram kedua merupakan respons terhadap penolakan pengesahan UU Cipta Kerja.

Tak cukup dua telegram, Pemerintah Indonesia juga mengesahkan Peraturan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, pada 16 November 2020. Aturan ini membuat Indonesia menjadi salah satu pemerintah yang mengusulkan kerangka hukum untuk memaksa platform media sosial, aplikasi, dan penyedia layanan online lain untuk menerima yurisdiksi lokal atas konten dan kebijakan serta praktik data pengguna mereka. Jika tidak diantisipasi dengan baik, Permenkominfo ini berpotensi membuat represi negara semakin tak terkendali.

Hak atas Rasa Aman

Dari sisi hak atas rasa aman, kekerasan berbasis gender online dan serangan digital sepanjang tahun lalu juga makin marak. Kasus kekerasan berbasis gender online makin meningkat terutama di tingkat keluarga karena makin tingginya tekanan dalam keluarga akibat pandemi. Di sisi lain, serangan digital juga terus marak terkait dengan banyaknya kritik terhadap pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 ataupun pengesahan UU Cipta Kerja pada Oktober 2020.

Secara umum, serangan digital ini ada dua kategori. Pertama, serangan secara kasar (hard attack) yang melibatkan peralatan dan teknik tertentu untuk menyerang target atau bahkan mengambil alih aset korban. Contoh serangan yang masuk kategori ini adalah peretasan, penyadapan, dan serangan DDoS (distributed denial-of-service). Tidak setiap orang bisa melakukan serangan secara kasar ini karena memerlukan teknologi dan kemampuan tertentu.

Kedua, serangan secara halus (soft attack). Serangan melalui metode ini lebih bertujuan untuk mengintimidasi psikologis korban (psy war) atau menjatuhkan kredibilitas korban di mata publik. Karena itu, serangan secara halus ini harus dilakukan secara terbuka melalui media sosial oleh (para) pelaku, baik profil anonim maupun nyata. Contoh serangan dalam kategori ini adalah penyebarluasan identitas pribadi tanpa persetujuan (doxing), peniruan akun (impersonasi), dan penyerbuan (trolling) melalui komentar atau unggahan. Biasanya, serangan secara halus ini melibatkan tim terkoordinir lalu digemakan oleh akun-akun bot atau anonim.

Berdasarkan pemantauan selama 2020, terdapat 147 insiden serangan digital atau rata-rata 12 kali tiap bulan. Puncak serangan digital terjadi pada Oktober 2020 dengan jumlah insiden sebanyak 41 kali. Naik lebih dari tiga kali lipat dibandingkan rata-rata per bulan. Adapun insiden terendah terjadi pada Maret 2020 dengan 3 insiden.

Dari sisi korban, serangan digital paling banyak terjadi pada lembaga pemerintah dengan 38 insiden (25,85%) diikuti warga umum 30 insiden (20,41%), jurnalis 26 insiden (17,01%), aktivis 25 insiden (17,01%), mahasiswa 19 insiden (12,93%), dan organisasi masyarakat sipil 15 insiden (10,20%). Data tersebut menunjukkan bahwa serangan digital tetap paling banyak menyasar kelompok kritis, yaitu jurnalis, aktivis (mahasiswa), dan organisasi masyarakat sipil, yang jika digabungkan jumlahnya mencapai 66 insiden (44,90%).

Temuan itu diperkuat fakta bahwa serangan-serangan semakin meningkat ketika ada isu politik nasional. Puncak serangan pada Oktober 2020 terjadi karena banyaknya penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja. Begitu pula dengan masifnya serangan pada Juni 2020 karena munculnya gerakan menolak diskriminasi rasial terhadap orang Papua dan serangan pada Agustus 2020 terhadap pengkritik penanganan pandemi COVID-19.

Pemantauan kami selama 2020 menegaskan temuan-temuan kami sebelumnya bahwa dunia digital memang tetap menjadi salah satu alat penting untuk mendorong perubahan oleh masyarakat sipil. Namun, di sisi lain, media digital juga menjadi alat represi terhadap masyarakat sipil ini, termasuk melalui serangan-serangan digital.

Selama 2020, serangan digital tetap paling banyak menyasar kelompok kritis yaitu jurnalis, aktivis (mahasiswa), dan organisasi masyarakat sipil. Jika digabungkan jumlahnya mencapai 66 insiden (44,90%).

IKN

DATA DAN ANALISIS

Akses Internet

ecara umum, akses Internet di Indonesia selama tahun S 2020 sangat terdampak pandemi COVID-19. Karena harus melakukan kegiatan di rumah, seperti bekerja, sekolah, maupun beribadah, kebutuhan Internet pun meningkat pesat. Namun, di sisi lain sebagian warga belum bisa terpenuhi hak digitalnya untuk mengakses Internet karena keterbatasan infrastruktur dan ekonomi.

Rendahnya akses Internet ini bisa mengakibatkan ketimpangan yang berdampak terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) warga. Misalnya, hak atas pendidikan dan hak atas penghidupan layak yang seharusnya diperoleh setiap warga negara, terlebih saat pandemi. Tanpa akses Internet memadai, misalnya, murid tidak bisa mengikuti pelajaran dari rumah. Tanpa akses Internet warga tidak mendapatkan informasi jelas dan mengakses Kartu Prakerja.

Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa akses Internet menjadi kian penting bagi harkat hidup warga karena dengan akses tersebut warga bisa mengakses hak-hak dasar lain, seperti pendidikan dan pekerjaan. Meskipun demikian, pemenuhan hak untuk mengakses Internet itu belum sepenuhnya terlaksana karena keterbatasan infrastruktur, perangkat, dan kapasitas warganya.

Kesenjangan yang Berulang

Dari sisi ketersediaan akses, menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), penetrasi Internet di Indonesia terus meningkat. Hingga kuartal kedua 2020, jumlah pengguna Internet di Indonesia mencapai 196,7 juta orang. Dibandingkan jumlah penduduk Indonesia, persentase pengguna itu meningkat menjadi 73,7%, dari 64,8% pada 2018-20191.

Sumber lain menyebut, hingga Januari 2021, pengguna Internet di Indonesia mencapai 202,6 juta orang dengan persentase sama, 73,7%². Sumber sama menyebutkan jumlah akses dari perangkat bergerak (mobile) mencapai 345,3 juta atau 125,6%. Ini berarti tiap satu orang di Indonesia memiliki 1-2 perangkat bergerak.

Selain jumlah pengguna akses Internet, pengguna media sosial di Indonesia juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Hingga awal tahun ini terdapat 170 juta pengguna, meningkat 6,3% dibanding setahun sebelumnya. YouTube menjadi platform media sosial yang paling banyak diakses di kalangan 181,9 juta pengguna berusia 16-64 tahun di Indonesia yaitu 93,8% atau lebih dari 170 juta pengguna. Setelah itu WhatsApp (87,7%), Instagram (86,6%), Facebook (85,5%), Twitter (63,6%), dan seterusnya.

Namun, di balik peningkatan tersebut, SAFEnet mencatat dua hal. Pertama, peningkatan aksesibilitas di Indonesia masih termasuk kurang memuaskan. Dibandingkan riset APJII pada 2018, di mana kenaikan dari tahun sebelumnya adalah 10,12% atau 27,9 juta jiwa, tahun ini "agak menurun secara absolut." Pendekatan infrastruktur oleh pemerintah pada saat itu asimetris dengan pendekatan akses informasi. Akses terhadap infrastruktur sangat dipengaruhi beberapa kondisi terutama aspek geografis, demografis, dan gender.

Kedua, kesenjangan akses Internet di Indonesia masih sangat lebar. Tidak jauh berbeda dengan data beberapa tahun terakhir, Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan jumlah pengguna Internet terbesar di Indonesia dengan lebih dari 35 juta pengguna. Sebaliknya, pengguna Internet paling sedikit berada di provinsi termuda Indonesia, yaitu Kalimantan Utara dengan sekitar 600 ribu jiwa.

Ketimpangan akses Internet itu masih terasa jika perbandingannya adalah antarpulau. Jawa masih menjadi pulau dengan persentase pengguna akses

Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Sumatera Utara Banten DKI Jakarta Sumatera Selatan Sulawesi Selatan Lampung Sumatera Barat Riau Kalimantan Barat Nusa Tenggara Barat Aceh Bali Nusa Tenggara Timur Kalimantan Selatan Papua Kalimantan Timur Yogyakarta Provinsi Jambi Sulawesi Tenggara Jumlah Pengguna Sulawesi Tengah Internet Indonesia 2020 Kalimantan Tengah Sulawesi Utara (berdasarkan provinsi) Keputauan Riau Maluku Bengkulu Bangka Belitung Sulawesi Barat Maluku Utara Papua Barat Gorontalo Kalimantan Utara 10000000 20000000 30000000 40000000 Jumlah Pengguna

Gambar 1. Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2020 (berdasarkan provinsi) Sumber: APJII (2020)

Internet tertinggi dari total populasi di pulau tersebut, yaitu 56,4% sedangkan di Maluku dan Papua hanya 3% dari total populasi di kawasan timur Indonesia tersebut. Persentase itu berarti, 56 dari 100 penduduk di Jawa bisa mengakses Internet sedangkan di Maluku dan Papua hanya 3 orang dari 100 penduduk mengaksesnya. Artinya, kesenjangan akses Internet antarpulau di Indonesia sangat tinggi. Gambar 2 memvisualisasikan dengan cukup jelas kesenjangan tersebut.

Kesenjangan akses Internet berdampak serius pada kesenjangan digital di Indonesia. Ada empat faktor penting penyebab kesenjangan akses ini, yaitu infrastruktur, keterampilan, konten bahasa, dan pemanfaatan Internet yang kurang efisien³. Dari sisi infrastruktur, kesenjangan terjadi karena ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak di Indonesia tidaklah merata. Kesulitan untuk memenuhi infrastruktur ini pada umumnya terjadi di daerah pedesaan.

Sebaran Pengguna Internet Indonesia 2020 (berdasarkan pulau) Sumatera Kalimantan % Maluku & Papua 6,3 Sulawesi 3,0% Jawa Bali & 56,4% Nusa Tenggara 5,2%

Gambar 2. Sebaran Pengguna Internet Indonesia 2020 (berdasarkan pulau) Sumber: APJII (2020)

Rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia berkaitan dengan tiga faktor lain. Tingkat pendidikan yang relatif rendah membuat keterampilan menggunakan komputer menjadi terbatas. Kendati memiliki gawai dan dapat mengakses Internet, pada umumnya warga akan kesulitan mengakses karena kendala bahasa. Dengan demikian, teknologi Internet dimanfaatkan hanya untuk hal-hal yang bersifat hiburan. Akibatnya, akses informasi yang dapat mereka gunakan untuk meningkatkan pengetahuan juga sangat terbatas. Rendahnya literasi digital di Indonesia dikombinasikan dengan faktor infrastruktur yang tidak memadai dan kesenjangan digital.

Dampak ke Hak Ekosob

Pada masa pandemi COVID-19, berbagai kegiatan warga beralih ke ruang virtual yang mutlak membutuhkan akses Internet. Pembatasan kegiatan berkumpul, bekerja, dan bergaul secara langsung menyebabkan peningkatan penggunaan Internet. Namun, tidak meratanya akses Internet berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak-hak sosial ekonomi budaya (ekosob) warga negara. Dampaknya pun terasa pada beberapa kebijakan pemerintah terutama pendidikan dan ekonomi.

Pendidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebu-

dayaan (Kemendikbud) melaksanakan program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) melalui Surat Edaran Kemendikbud No. 15 Tahun 2020. Surat Edaran ini menyatakan PJJ dilakukan secara dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring). PJJ Daring menggunakan jaringan Internet, sementara PJJ Luring menggunakan siaran televisi, radio, modul belajar mandiri, dan sebagainya.

Namun, sayangnya, kebijakan ini tidak sejalan dengan keadaan infrastruktur dan akses Internet di masyarakat. Pada Juli 2020 Kemendikbud menyebutkan sebanyak 8.522 sekolah di Indonesia belum teraliri listrik4. Sementara 42.159 sekolah belum mendapatkan akses Internet⁵. Tiga bulan setelahnya, Kemendikbud menyatakan ada 12.000 sekolah tidak memiliki akses Internet. Sementara itu ada 48.000 sekolah memiliki akses Internet, tetapi kualitasnya buruk. Sebagian besar berada di perdesaan yang merupakan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Selain masalah infrastruktur seperti listrik dan koneksi Internet, banyak siswa tidak bisa mengikuti PJJ luring karena tidak memiliki ponsel pintar (smartphone)6 atau perangkat lain untuk mengakses Internet. Biasanya karena dalam satu keluarga hanya ada satu gawai. Itu pun dipegang orang tua. Mahalnya biaya Internet dan perangkat gawai untuk belajar seperti ponsel pintar, tablet, ataupun laptop dan komputer membuat semakin banyak murid Indonesia tercerabut haknya untuk mendapatkan pendidikan.

Masalah akses Internet ini kerap terjadi pada siswa sekolah. Mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran, merasa terbebani oleh banyaknya tugas belajar sehingga stres dan bahkan bunuh diri. Murid juga sulit mengikuti pembelajaran hingga terancam putus sekolah. Ada yang bahkan mengalami kejahatan anak ketika mereka mencari sinyal hingga ke gunung®, hutan dan tempat-tempat yang rawan kejahatan9.

Survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAl)10 menguatkan informasi tersebut. Sebanyak 77,8% responden siswa mengeluhkan kesulitan belajar, 37,1% mengatakan kelelahan dan stres karena waktu yang sempit, 42% kesulitan karena orangtua mereka tidak mampu membelikan kuota Internet, dan 15,6% siswa kesulitan karena tidak memiliki gawai untuk mengakses In-

ternet. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) juga menyebutkan 92% siswa dan mahasiswa terkendala PJJ. Hal ini karena hampir 100% sumber biaya untuk membeli akses Internet dan membeli gawai berasal dari dana orang tua1, bukan dari pemerintah baik langsung ataupun tidak langsung (dari sekolah).

Untuk merespons dampak pandemi terhadap pendidikan, pemerintah melalui Kemendikbud telah melakukan "relaksasi" kebijakan12. Bentuknya berupa pemberian fleksibilitas penggunaan dana bantuan sekolah (BOS) untuk pembelian kuota Internet, relaksasi jam mengajar guru, dan relaksasi kurikulum yang mungkin menurut DPR tidak sesuai dengan “aturan perundangan".

Pemerintah awalnya terlambat bergerak dibandingkan swasta (operator telekomunikasi) yang terlebih dahulu memiliki program-program akses Internet gratis ke beberapa situs pembelajaran13. Masalahnya, PJJ tidak hanya dilakukan melalui situs tertentu, tapi lebih kepada akses Internet untuk video call, virtual meeting, dan komunikasi melalui aplikasi pesan ringkas. Akibatnya, sering kali kuota pendidikan "terbuang percuma". Kemudian, Pemerintah melalui Kemdikbud akhirnya mengeluarkan kebijakan subsidi kuota Internet sebesar Rp 9 triliun bagi guru, siswa dan dosen untuk pulsa Internet. Kebijakan ini walaupun telat, dilakukan pada Agustus 202014, lebih dari setengah tahun sejak pandemi dan pemberlakuan PJJ, tapi tetap perlu dan dinanti.

Toh, dalam pelaksanaannya, subsidi kuota Internet ini juga mengalami pelbagai persoalan teknis terkait permasalahan mendasar yaitu infrastruktur, jangkauan layanan dan moral hazard. Misalnya tidak menggandeng semua penyedia jasa layanan telekomunikasi (service provider) sehingga hanya daerah layanan operator tertentu yang mendapatkan kesempatan.

Kedua, masih kerap terjadi joki dalam pembelajaran daring. Penyebabnya, akses terhadap kuota Internet dan pulsa hanya bisa dilakukan mereka yang memiliki gawai reliabel dalam mengakses Internet dan menggunakan kuota subsidi dengan tepat. Ketiga, keterbatasan data antara siswa/guru pemilik nomor telepon yang akan disubsidi kuota Internet sehingga rentan

salah sasaran. Lagi-lagi kebijakan itu pun tetap tidak menyelesaikan persoalan keterbatasan jangkauan Internet dan listrik.

Ekonomi

Selain pendidikan, hak ekonomi sebagian warga juga tidak terpenuhi karena terbatasnya akses Internet selama pandemi COVID-1915. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menyatakan 67.051 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau 90% UMKM di Indonesia terdampak pandemi COVID-19. Dari puluhan ribu yang terdampak itu, lima jenis usaha paling terkena dampak adalah akomodasi makan dan minuman; perdagangan besar dan eceran; industri pengolahan; aktivitas jasa lain; serta usaha pertanian, kehutanan dan perikanan16.

Mempertimbangkan kondisi tersebut, UMKM sudah didorong ke ranah digital (UMKM Go Digital). Pemerintah menargetkan pada 2023 mendatang 30 juta dari 64 juta pelaku UMKM dapat terintegrasi dalam sistem elektronik17. Sebelum pandemi, ada sekitar 8 juta pelaku UMKM yang tercatat go digital. Sepanjang 2020, jumlah ini bertambah sebanyak 3,7 juta.

Anak-anak di Desa Air Baru, OKU Selatan, pedalaman Sumatera Selatan harus pergi ke bukit untuk bisa mengakses Internet untuk belajar karena masih terbatasnya akses internet di desa mereka pada November 2020.

Terbatasnya akses Internet bagi murid sekolah mengakibatkan sejumlah dampak, seperti tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, terbebani oleh banyaknya tugas belajar sehingga stres dan bahkan bunuh diri, serta ancaman kejahatan ketika mencari sinyal ke gunung, hutan dan tempat-tempat yang rawan kejahatan.

Meskipun tampak menjanjikan, penerapan UMKM Go Digital ini bukan tanpa hambatan. Selain masalah kualitas dan kuantitas produk serta kapasitas produsen, tantangan lain adalah akses Internet yang relatif mahal dan tidak stabil18. Akses Internet yang tidak merata dan tidak stabil kembali menjadi persoalan sangat mendasar untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mengklaim melakukan beberapa hal seperti edukasi dan pendampingan usaha, serta memberikan subsidi pulsa untuk membantu pelaku UMKM dapat mengakses platform digital19. Tantangan subsidi pulsa, sebagaimana yang juga terjadi pada proses pendidikan, adalah sampai tidaknya subsidi ke tangan yang berhak menerimanya. Perbedaan istilah dan target serta perbedaan jumlah data UMKM pada setiap unit institusi, baik kementerian maupun dinas di daerah, berpotensi membuat bias bantuan. Hal ini berpotensi menyebabkan kesimpangsiuran bantuan untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah tersebut.

Tantangan lain dalam akses informasi di masa pandemi adalah dampak wa-

bah terhadap pekerjaan warga negara. Sejak pandemi, banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) terutama di sektor "zona merah" yaitu konstruksi (29,3%) dan perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi (28,9%). Hal ini sejalan dengan data International Labour Organization (ILO) bahwa secara global terdapat empat sektor yang sangat terpukul karena pandemi global, yaitu (a) sektor perdagangan grosir dan eceran dan perbaikan kendaraan bermotor, (b) manufaktur, (c) akomodasi dan makanan, serta (d) properti, aktivitas bisnis dan administrasi20.

SMERU Research Institute menemukan ada dua implikasi krisis ekonomi Indonesia pada sektor ketenagakerjaan. Pertama, peningkatan jumlah pengangguran. Kedua, perubahan lansekap pasar tenaga kerja pascakrisis²1. Menurut penelitian dari Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada sektor ini sekitar 26,1% pekerja yang terkena PHK tidak mendapatkan pesangon²2.

Terhadap warga korban PHK, pemerintah mencoba mengoptimalkan "Kartu Prakerja" dan bantuan sosial dari Kementerian Sosial dan pemerintah daerah melalui dinas sosial dengan jumlah variatif. Misalnya Rp 600 ribu di Kabupaten Sidoarjo23, Rp 2 juta di Kabupaten Purwakarta²4, hingga Rp 2,5 juta di Kabupaten Bogor25. Organisasi masyarakat sipil dan komunitas juga memberikan bantuan misalnya Diaspora Indonesia sebesar Rp 700-an ribu kepada korban PHK26.

Namun, lagi-lagi, terbatasnya akses Internet yang seharusnya menjadi hak setiap warga, juga menjadi hambatan dalam pemenuhan hak ekosob ini. Untuk mendapatkan kartu prakerja, warga korban PHK harus menggunakan Internet. Sebab, kartu ini tidak dicetak secara fisik, tetapi dalam bentuk digital²7. Mereka harus mengaksesnya dari situs web Kementerian Tenaga Kerja. Itu pun dengan prinsip siapa cepat dia dapat (first in, first serves). Ini kebijakan yang jelas bias kelas.

Ada sejumlah masalah terkait kebijakan akses digital bagi korban PHK ini. Pertama, kurangnya literasi digital masyarakat sehingga banyak beredar situs palsu kartu prakerja yang meng-

incar data pribadi. Kedua, proses akses terhadap pengajuan kartu prakerja yang rentan disalahgunakan oleh "joki prakerja". Mereka meminta imbalan bagi setiap calon penerima yang dibantu dalam melakukan registrasi hingga mendapatkan bantuan uang ke rekening. Ketiga, pelatihan daring yang terkait erat dengan akses terhadap Internet yang tak mudah didapatkan warga, baik dari sisi biaya, yaitu untuk secara konsisten belajar daring yang membutuhkan kuota tinggi, maupun dari sisi ketersediaan infrastruktur.

Dampak kesenjangan akses Internet selama pandemi terhadap gagalnya pemenuhan hak ekosob di atas menunjukkan kian pentingnya akses Internet sebagai bagian dari hak-hak digital bagi warga. Tanpa akses Internet, warga rentan kehilangan hak asasinya dalam bentuk lain, seperti pendidikan dan penghidupan yang layak. Tantangan semakin besar jika berbicara tentang hak akses Internet pada kelompok minoritas seperti warga Papua dan pengungsi di Indonesia.

Foto: Suara Papua LAYAHLAPAGO TELKOMSEL PEMERAS RAKYAT NAMENA TELKOMSEL MAKAN UNTUNG D

Warga di Kabupaten Jayawijaya, Papua menggelar unjuk rasa memprotes buruknya kualitas layanan internet di daerah tersebut.

Situasi di Papua Pemutusan Akses dan Kriminalisasi Masih Terjadi

andemi COVID-19 tidak hanya ber- P dampak terhadap kesehatan, tetapi juga sosial budaya warga Papua. Isolasi mandiri bagi orang positif CO- VID-19, misalnya, berlawanan dengan budaya setempat yang cenderung komunal, terikat klan dan marga. Hal ini diperparah dengan stigma, seperti CO- VID-19 adalah AIDS, COVID-19 adalah kutukan, dan sebutan lain yang membuat warga bersikap diskriminatif.

Di sisi lain, masyarakat yang mencoba mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan karantina dan mengikuti protokol kesehatan menghadapi sejumlah kendala. Ketika dituntut untuk lebih banyak beraktivitas secara daring, warga menghadapi fakta buruknya kualitas koneksi Internet. Banyak hal penting pun terganggu, seperti informasi kesehatan terkait pe-

nanganan virus korona, pekerjaan yang terkait nafkah warga, ekspresi warga, dan akses pendidikan. Banyak siswa dan mahasiswa baru kesulitan mendaftar sekolah, terutama karena situs web sekolah dan universitas tidak bisa diakses di Wamena dan daerah lain di pegunungan tengah Papua.

Pada 23 Juni 2020, lebih dari 50 warga Papua di Kabupaten Jayawijaya menggelar aksi unjuk rasa di kantor Telkomsel Wamena dan Kantor DPRD Jayawijaya. Mereka menuntut perusahaan telekomunikasi pelat merah itu agar segera memperbaiki layanan jaringan Internetnya.

Seperti daerah lain di Indonesia, pelajar di Papua juga mengalami masalah terbatasnya kepemilikan ponsel pintar maupun komputer jinjing untuk PJJ. SMPN 3 Jayapura, misalnya, terpaksa mengizinkan siswa-siswa yang tidak memiliki ponsel untuk hadir di sekolah agar tetap bisa belajar. Di daerah lain, murid juga tidak memiliki akses Internet dan bahkan listrik. Jika toh ada akses Internet, itu pun hanya jaringan 2G sebagaimana terjadi di Paniai dan Dogiyai.

Pemutusan Akses

Tak hanya susah mengakses Internet, sebagian aktivis Papua juga mengalami serangan pemutusan akses Internet secara fisik. Insiden ini terjadi pada perangkat Internet di kantor ELSHAM, Papua, saat mendampingi tujuh tahanan politik yang disidangkan di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur. Sejak pertengahan Maret 2020 saat pandemi COVID-19 merebak, persidangan tujuh tahanan Papua di Balikpapan, Kalimantan Timur dijalankan secara virtual.

Direktur ELSHAM Papua Pdt. Matheus Adadikam mengumpulkan para pengacara terdakwa di kantor karena jaringan Internet tersedia. Namun, saat tiba kesempatan bagi advokat dari ketujuh tahanan untuk menyampaikan pembelaan, kabel Internet di kantor ELSHAM Papua terputus. Diduga kuat, ada orang yang sengaja memotong kabel Internet di kantor tersebut meski tidak dapat dipastikan identitasnya.

Gangguan terhadap Internet juga terjadi di sejumlah tempat. Selama 2020, SAFEnet menerima 4 laporan dugaan telah terjadi pelambatan Internet di Papua. Pada Juli 2020 seiring mema-

nasnya situasi konflik di Nduga di Papua dan Maybrat di Papua Barat, ada laporan Internet dan sinyal ponsel dimatikan. Kejadian di Nduga diperkirakan terjadi pada 15 Juli 2020, sedangkan di Maybrat pada 22 Juli 2020. Kemudian pada 15 Agustus 2020, ada laporan Internet di Papua akan diperlambat koneksinya menjelang peringatan 1 tahun protes rasisme terhadap orang Papua.

Pada 7 Oktober 2020, jaringan Internet dua kali mengalami gangguan di waktu berbeda, pagi dan malam hari. Lalu menjelang 1 Desember 2020, hari peringatan Papua merdeka, akses Internet di Manokwari terasa lambat selama beberapa hari. Namun, karena kurangnya peralatan, alat dan sumber daya untuk memeriksa dan memverifikasi pembatasan koneksi, SAFEnet hanya mencatat laporan-laporan gangguan Internet ini untuk diperiksa di kemudian hari.

Represi lain di Papua dan Papua Barat adalah penangkapan terhadap aktivis dan warga, baik yang mengkritik kebijakan selama penanganan COVID-19 maupun penanganan konflik Papua, menggunakan pasal karet di UU ITE. Penangkapan tersebut di antaranya terjadi pada Melianus Duwitau (Januari 2020), serta Alvoariani Reba alias Qvaria dan Angela Magay alias Angela Thomas (April 2020).

Pengungsi di Indonesia

Terempas dari Negeri Sendiri, Terputus di Negara Orang

alam hal pemenuhan hak-hak digital, para pengungsi dan pencari D suaka termasuk kelompok paling termarjinalkan di Indonesia. Ini bermula dari dikeluarkannya Peraturan Menteri (Permen) Nomor 12 tahun 2016 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tentang registrasi kartu SIM prabayar. Kartu telepon yang tidak terdaftar, baik melalui KTP elektronik untuk penduduk dalam negeri dan paspor atau KITAS bagi warga asing, secara otomatis terblokir per 30 April 2018.

Untuk seterusnya, kartu prabayar hanya bisa diaktifkan bila didaftarkan melalui kartu identitas sah. Kebijakan ini tentu meninggalkan permasalahan bagi para pengungsi dan pencari suaka. Meski tinggal di negara Indonesia, mereka tidak memiliki kartu identitas sebagai syarat untuk mendaftar kartu SiM prabayar. Akibatnya, pemenuhan kebutuhan mereka akan akses Internet dan digital menjadi terhalang oleh kebijakan pemerintah ini.

Korban Kebijakan

Hingga saat ini, Indonesia memang belum meratifikasi Konvensi PBB tahun 1951 tentang pengungsi. Oleh karena itu, Indonesia hanya menjadi negara transit, bukan negara tujuan, bagi para pengungsi yang melarikan diri dari negaranya akibat konflik, perang, atau alasan lain yang mengancam jiwa. Dalam pelariannya, mayoritas pengungsi bisa dipastikan tidak memiliki kartu identitas valid seperti paspor apalagi KITAS. Mereka hanya dilengkapi kartu pengungsi dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Bahkan, mereka yang masih berstatus sebagai pencari suaka belum memiliki kartu apa pun sampai mereka mendaftar dan diterima sebagai pengungsi oleh UNHCR. Saat ini, terdapat 13.700 pengungsi terdaftar di UNHCR Indonesia.

Sebelum peraturan tentang registrasi kartu prabayar diterapkan, para pengungsi mengaku masih bisa menggunakan kartu SIM lokal. Namun, kondisi berubah sejak diberlakukannya Permen Nomor 12 tahun 2016. Menurut SUAKA, Asosiasi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Perlindungan Hak Pengungsi, peluang pengungsi mendapatkan kartu lokal pun hilang karena tidak adanya kartu identitas sah.

Koordinator Kampanye dan Kesadaran Publik SUAKA, Zico Pestalozzi, mengatakan pihaknya sudah sempat mencoba mendaftarkan kartu prabayar menggunakan nomor kartu UNHCR. Meski pendaftaran berhasil, pihak operator kemudian menggagalkannya dengan alasan proses registrasi tidak sesuai prosedur. Akibatnya, banyak pengungsi terpaksa meminjam atau menumpang nomor identitas warga Indonesia untuk bisa mengaktifkan kartu SIM. Paling banyak, mereka menumpang kepada pemilik kontrakan. Cara lain adalah difasilitasi oleh penjual kartu perdana dengan membayar ke pihak penjual sebagai imbalan untuk mendapatkan kartu SIM lokal.

“Kalau tidak didaftarkan ulang, kartu hangus. Waktu itu banyak pengungsi di Bogor yang khawatir komunikasi dengan keluarga di negara asal atau teman mereka di lokasi lain menjadi terhalang," ujar Zico saat wawancara dengan tim SAFEnet.

digital bagi para pengungsi. Tidak semua pengungsi memiliki kenalan orang Indonesia untuk memberi mereka akses mendaftar kartu SIM lokal. Hal ini, menurut Zico, bisa berdampak lebih buruk. Ada ketergantungan pengungsi tanpa akses Internet terhadap mereka yang memiliki akses Internet. Zico menambahkan selama ini kebutuhan pengungsi baik dalam hal digital atau komunikasi secara umum memang terkendala status hukum mereka. Jadi, selama status hukum mereka di Indonesia belum terfasilitasi, selama itu pula hak mereka untuk mengakses Internet, termasuk informasi di dalamnya, akan terhalang.

Dampak praktik di atas ialah adanya ketimpangan pemenuhan kebutuhan

Hak Digital yang Terampas

Ketika aksesnya terhadap kartu SIM terhalang, pengungsi di Indonesia sebenarnya sangat memerlukan akses Internet untuk keberlangsungan hidup mereka. Menurut SUAKA, ada setidaknya tiga fungsi penting Internet bagi para pengungsi. Pertama, untuk menghubungi keluarga di negara asal. Kedua, untuk mendapatkan informasi yang berdampak pada mereka seperti resettlement di negeri tujuan, informasi terkait negara asal, berita tentang pengungsi di Indonesia. Ketiga, untuk pendidikan terutama selama pandemi COVID-19.

Dalam hal pendidikan, pusat belajar komunitas bagi pengungsi tidak bisa melakukan kegiatan belajar mengajar dengan cara tatap muka selama pandemi. Jadi, mereka sama seperti lembaga pendidikan lain di Indonesia terpaksa menggunakan metode jarak jauh melalui Zoom, Google Classroom, atau Whatsapp.

Dengan situasi saat ini, mereka pun sangat terdampak. Karena tidak semua tempat kos dan rumah kontrak mempunyai fasilitas wifi, mereka harus menemukan wifi dengan cara menumpang atau meminta pemilik tempat untuk berlangganan layanan Internet. Ini berdampak pada naiknya biaya hidup.

Selain itu, banyak informasi baru terkait penanganan dan pencegahan COvID-19, sementara pengungsi sebagai orang asing di Indonesia hampir dipastikan tidak bisa berbahasa Indonesia. Di sisi lain, akses informasi terkait pandemi dalam bahasa mereka itu juga sangat terbatas untuk konteks Indonesia. Informasi seperti itu saat ini hanya bisa diakses melalui digital baik Internet atau sosial media. Oleh karena itu, akses Internet untuk pengungsi di Indonesia itu sangatlah vital.

Urgensi digital dan Internet bagi para pengungsi juga terkait dengan proses pemantauan dan pendampingan oleh UNHCR. Menurut Zico, pengungsi seharusnya memiliki satu nomor yang bisa dihubungi oleh UNHCR dalam hal proses penentuan status pengungsi mereka. Jika pengungsi tidak bisa mendaftar SIM card, UNHCR memiliki kendala dalam melakukan komunikasi dengan pengungsi dalam rangka pemantauan, terutama untuk pengungsi mandiri atau di penampungan yang tidak terkoordinasi dengan baik.

Untuk menangani masalah ini, menurut Zico, perlu adanya pengecualian kebijakan bagi pengungsi untuk bisa mendapatkan akses kartu SIM. Misalnya menggunakan nomor di kartu UNHCR sebagai syarat registrasi kartu SIM atau layanan Internet lain.

Mekanisme ini bisa menjadi solusi menguntungkan bagi dua belah pihak. Di satu sisi, para pengungsi dapat memenuhi kebutuhannya akan kartu SIM dan mengakses Internet. Di sisi yang lain, pemerintah bisa menggunakan sistem ini sebagai pengawasan. Dari konteks hak-hak digital, hal ini juga sebagai pemenuhan hak untuk mengakses Internet, tak peduli status mereka siapa.

Kebebasan Berekspresi

andemi COVID-19 memang mampu menghentikan seba- P gian besar kegiatan manusia secara luring yang melibatkan kerumunan massa. Kegiatan seperti pertemuan, perjalanan, ataupun pergaulan kini terpaksa ditunda untuk sementara. Meskipun demikian, pandemi COVID-19 ternyata tak mampu menghentikan hal lain, kriminalisasi terhadap pengguna Internet di Indonesia. Sebaliknya, gugatan secara hukum terhadap pengguna Internet justru meningkat selama tahun 2020 yang akan dikenang sebagai tahun pandemi COVID-19.

Sebagian besar kriminalisasi menggunakan UU ITE selama 2020 juga tak bisa dilepaskan dari pandemi COVID-19. Misalnya, ada yang karena ekspresinya terhadap penanganan COVID-19 oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta karena kegiatan mereka yang dianggap menyebarkan berita bohong terkait dengan COVID-19.

WP, warga di Kepulauan Riau, termasuk salah satu warga yang dikriminalisasi akibat ekspresinya di Internet tersebut. Saat itu, ia mengunggah meme bergambar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di akun Facebooknya. Dia melengkapinya dengan narasi, "Awas kalian kalau sampai korupsi dana untuk COVID-19 itu." Ia mengaku hanya berniat membuat lelucon sekaligus mengingatkan agar pemerintah serius menangani pandemi.

Namun, tak berapa lama, buruh itu ditangkap polisi pada 8 April 2020. la disangka telah menyebarkan kebencian dan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. WP dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 UU ITE tentang ujaran kebencian dengan ancaman hukum enam tahun penjara28.

AS asal Semarang, Jawa Tengah mengalami hal serupa. Resmob Polrestabes Semarang menangkapnya pada 20 April 2020 setelah AS mengkritik penutupan jalan oleh Pemkot Semarang di tengah pandemi. la menulis dalam kolom kementar, "Gimana to sebenarnya, buat aturan kok goblok banget. Takut Corona itu hal yang wajar, tapi jangan kayak gini. Semua ditutup. Gobloknya yang bikin aturan."29

Cerita WP dan AS hanyalah sekelumit dari maraknya pemidanaan terhadap ekspresi di masa pandemi. Sepanjang tahun 2020, SAFEnet mencatat setidaknya ada 84 kasus pemidanaan terhadap warga. Jumlah ini meningkat hampir empat kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan 24 kasus.

84 83 Jumlah Pemidanaan dengan Pasal karet selama 2013-2020 56 36 30 25 24 20 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gambar 3: Jumlah Pemidanaan dengan Pasal karet selama 2013-2020

UU ITE masih menjadi regulasi utama yang digunakan untuk membatasi ekspresi warga. Dari 84 kasus tersebut, SAFEnet mencatat 64 kasus di antaranya dijerat dengan berbagai "pasal karet" UU ITE. Jumlah terbanyak dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 tentang Ujaran Kebencian (27 kasus), seperti yang menimpa WP ketika membagikan meme Presiden Jokowi.

Pasal terbanyak berikutnya yang digunakan adalah 27 ayat 3 tentang Pencemaran Nama Baik (22 kasus). Salah satu contoh kasus menimpa pemilik akun Facebook Qvarica yang dilapor-

kan oleh Tim Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Papua Barat karena dianggap menghina Gubernur Papua Barat lewat media sosial. Pada unggahannya Qvarica mengekspresikan pendapatnya terkait kejadian penutupan Bandara Rendani Manokwari pada April 2020.

Selanjutnya adalah Pasal 28 ayat 1 tentang Kabar Bohong Konsumen (12 kasus). Pasal ini digunakan menangkap warga dengan dalih untuk menangkal penyebaran hoaks dan informasi tidak benar terkait virus corona dan penanganannya. Seperti menimpa akun Arina Maghfiroh asal Ketapang,

Kalimantan Barat. la dijerat pasal tersebut setelah mengunggah kabar adanya pasien virus corona dirawat di RSUD dr Agoesdjam Ketapang, pada 4 Maret 2020.

Selain UU ITE, SAFEnet juga mencatat

tren penggunaan regulasi lain untuk membatasi ekspresi di ranah digital. Pasal 14-15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang keonaran paling banyak digunakan, yakni tercatat 21 kasus, serta beberapa pasal penghinaan dalam KUHP seperti Pasal 270 dan 310.

Pasal-pasal Pasal 45A UU ITE yang Digunakan Pasal 46 UU ITE 310-311 KUHP (.. untuk Mēmidanakan Pasal 207 KUHP... Pengguna Internet Pasal 35 jo 51 ay... di Indonesia Pasal 14 (1 ) UU selama 2020 UU No 1 Tahun 1... Pasal 311 Pasal 106 Pasal 310 KUHP 3 3 Pasal 207 KUHP Pasal 28 ayat 1... 12 12 Lainnya 21 Pasal 14-15 UU... 22 Pasal 27 ayat 3... 27 Pasal 28 ayat 2...

Gambar 4: Pasal-pasal yang Digunakan untuk Memidanakan Pengguna Internet di Indonesia selama 2020

Dari latar belakang korban, mereka yang banyak dilaporkan adalah warga sebanyak 50 orang, disusul aktivis (baik sosial maupun politik) mencapai 15 orang. Sisanya adalah buruh dan mahasiswa masing-masing 4 orang, karyawan swasta 3 orang, pelajar 2 orang, dan jurnalis 1 orang.

Dilihat dari sebaran wilayah, pemidanaan tertinggi terjadi di Pulau Jawa se-

banyak 43 kasus, disusul Sumatera 11 kasus, Sulawesi 8 kasus, Kalimantan 6 kasus. Sisanya, Bali 4 kasus, Maluku 3 kasus, NTT 3 kasus dan NTB 2 kasus.

Jumlah warga dan aktivis yang dilaporkan pada 2020 tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan 2019. Setahun sebelumnya, tren pemidanaan terjadi pada jurnalis dengan 8 kasus, aktivis 5 kasus, dan warga 4 kasus.

Aktivis 000 Latar Belakang Buruh Pengguna Internet Jurnalis/media Korban Pemidanaan Kayawan swasta dengan Pasal Karet (2017-2020) Pelajar/mahasiswa 2017201820192020 Pejabat publik Profesional 000 Wiraswasta 34 Warga 50 artis/budayawan/penulis tenaga pendidik

Gambar 5: Latar Belakang Pengguna Internet Korban Pemidanaan dengan Pasal Karet (2017-2020)

Meningkatnya pemidanaan pada warganet di masa pandemi, juga terlihat dari data di laman Patroli Siber30. Aduan konten negatif melalui di Patroli Siber yang didefinisikan sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik, mendominasi hingga 1.477 aduan pada 2020, disusul provokasi sebanyak 172 aduan, dan penistaan agama sebanyak 96 aduan.

Sedangkan dari total laporan masyarakat ke polisi sebanyak 2.259 pada 2020, sebanyak 1.048 merupakan pelaporan atas penyebaran konten provokatif. Meskipun jumlah ini menurun dari 2019 sebanyak 1.769 laporan, tapi proporsi dari total pelaporan meningkat 7,8%, dari 38,5% menjadi 46,3%.

Total Laporan masyarakat Laporan kepada polisi 4.586 terkait tindak pidana di Internet (2019-2020) Total Penyebaran Laporan Konten Provokatif 2.259 Penyebaran 1.769 Kónten Provokatif 1.048 mial 自 2019 2020

Gambar 6: Laporan masyarakat kepada polisi terkait tindak pidana di Internet (2019-2020). Sumber: Patroli Siber

Mahkamah Agung juga mencatat jumlah putusan kasus pidana khusus UU ITE pada 2020 mencapai angka tertinggi sejak 2017, yaitu sebanyak 690 kasus, atau meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 670 putusan kasus.

Telegram untuk Membungkam

Maraknya pemidanaan terhadap warganet terjadi setelah terbitnya dua telegram Kapolri. Pertama, telegram

Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1.2020 pada 4 April 2020. Isinya, Kapolri menginstruksikan agar jajarannya melaksanakan patroli siber untuk memantau situasi berita opini, dengan sasaran hoaks COVID-19. Selain itu juga menargetkan hoaks terkait kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona, serta penghinaan terhadap penguasa/presiden dan pejabat pemerintah.

1.477 2020 Aduan Konten Negatif via patrolisiber.id 172 153 82 2020 196 2019 7 2019 2020 2019 Penghinaan/ Penistaan Provokasi Pencemaran Agama

Gambar 7: Aduan konten negatif melalui patrolisiber.id (2019-2020). Sumber: Patroli Siber

SURAT TELEGRAM

DARI:KAPOLRI

DERAJAT : KILAT KLASIFIKASI : RHS

KEPADA : PARA KAPOLDA

TEMBUSAN: 1. KAPOLRI 2. WAKAPOLRI 3. IRWASUM POLRI 4. PARA KABA POLRI

5. PARA ASISTEN KAPOLRI

6. KADIVHUMAS POLRI

7. DANKORBRIMOB POLRI

NOMOR: STR/ 645 /X/PAM.3.2./2020

TGL 2 - 10 - 2020

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK UU NOMOR 2 TAHUN 2002 TTG POLRI TTK

DUA TTK RENKON AMAN NUSA I NOMOR: R/RENKON/1/I/OPS2/2020 TGL 1 JANUARI2020TTGMENGHADAPIKONTINJENSIKONFLIKSOSIALTAHUN 2020 TTK

TIGA TTK KIRKAT BAINTELKAM POLRI NOMOR: KIRKAT- 491/VI/IPP1.3./2020/BIROANALIS BULAN JUNI 2020 TTG REN PEMBAHASAN OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN AKSI PENOLAKAN TTK

EMPT TTK VIDCON HARI KAMIS TANGGAL 1 OKT 2020 TTG RAKOR WAKAPOLRI DAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TTK

SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA DIINFORMASIKAN KPD KA BAHWA BBB TTK UPDATE TERKINI PEMBAHASAN RUU OMNIBUS - CIPTA KERJA KMA MASIH MENDAPAT PENOLAKAN DARI BBRP ELEMEN BURUH DAN MASY SERTA ADANYA ISU UNRAS DAN MOGOK KERJA YG AKAN BERDAMPAK PD KESEHATAN KMA EKONOMI KMA MORAL DAN HUKUM TTK

CCC TTK BERKAITAN DGN POIN AAA DAN BBB KMA DLM RANGKA MENJAGA SITKAMTIBMAS YG KONDUSIF SERTA ANTISIPASI AKSI UNRAS DAN MOGOK KERJA YG AKAN DILAKUKAN OLEH BURUH PADA TGL 6 - 8 OKT 2020 BERKAITAN DENGAN PENOLAKAN RUU OMNIBUS LAW - CIPTA KERJA DITENGAH PANDEMI COVID-19 KMA AGAR KA MELAKUKAN LANGKAH- LANGKAH SBB TTK DUA

SATU TTK .....

Telegram Kapolri untuk mengantisipasi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja termasuk melakukan patroli siber pada Oktober 2020. Sumber: Telegram kapolri.

SATU TTK MELAKSANAKAN GIAT FUNGSI INTELIJEN DAN DETEKSI DINI SERTA DETEKSI AKSI TERHADAP ELEMEN BURUH DAN MASY GUNA MENCEGAH TERJADINYA AKSI UNRAS DAN MOGOK KERJA YG DAPAT MENIMBULKAN AKSI ANARKIS DAN KONFLIK SOSIAL DI WILAYAH MASING-MASING TTK

DUA TTK MAPPING PERUSAHAAN/SENTRA PRODUKSI STRATEGIS DIWILAYAH MASING-MASING DAN BERIKAN JAMINAN KEAMANAN DARI ANCAMAN/PROVOKASI YG MEMAKSA IKUT UNRAS DAN MOGOK KERJA TTK

TIGA TTK CEGAH KMA REDAM DAN ALIHKAN AKSI UNRAS YG DILAKUKAN POK BURUH MAUPUN ELEMEN ALIANSINYA GUNA MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19 TTK

EMPT TTK MELAKUKAN KOORDINASI DAN BANGUN KOMUNIKASI YG EFEKTIF DGN APINDO KMA DISNAKER KMA TOKOH BURUH KMA MAHASISWA DAN ELEMEN MASY LAINNYA DLM RANGKA MEMELIHARA SITKAMTIBMAS KONDUSIF DITENGAH PANDEMI COVID-19 TTK

LIMA TTK LAKUKAN CYBER PATROL PADA MEDSOS DAN MANAJEMEN MEDIA UTK BANGUN OPINI PUBLIK YG TDK SETUJU DGN AKSI UNRAS DI TENGAH PADEMI COVID-19 TTK

ENAM TTK LAKUKAN KONTRA NARASI ISU-ISU YG MENDISKREDITKAN PEMERINTAH TTK

TUJH TTK SECARA TEGAS TDK MEMBERIKAN IZIN KEGIATAN BAIK UNJUK RASA MAUPUN IZIN KERAMAIAN LAINNYA TTK

DLPN TTK UPAYA HARUS DILAKUKAN DI HULU (TITIK AWAL SEBELUM KUMPUL) KMA DAN LAKUKAN PAM TERBUKA DAN TERTUTUP TTK

SBLN TTK JGN LAKUKAN PENCEGATAN DI JALAN TOL KARENA DPT BERIMBAS PENUTUPAN JALAN TOL YG DAPAT MENJADI ISU NASIONAL DAN INTERNASIONAL (INI JUSTRU YG MEREKA KEHENDAKI) TTK

TTK LAKUKAN GAKKUM TERHADAP GAR PIDANA KMA GUNAKAN SPLH PASAL-PASAL KUHP KMA UU KEKARANTINAAN KESEHATAN KMA DLL TTK

SBLS TTK SIAPKAN RENPAM UNRAS DENGAN TETAP MEMPEDOMANI PERKAP NO 16 TAHUN 2006 TTG PENGENDALIAN MASSA KMA PERKAP NO 1 TAHUN 2009 TTG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN DAN PROTAP NO 1 TAHUN 2010 TTG PENANGGULANGAN ANARKIS TTK

DBLS TTK .....

Kedua, telegram nomor STR/645/X /PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020 yang lahir di tengah kritik dan aksi dari masyarakat untuk menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Telegram ini setidaknya memuat dua hal penting, yakni perintah melakukan patroli siber pada medsos dan manajemen media untuk membangun opini publik yang tidak setuju dengan aksi unjuk rasa di tengah pandemi COVID- 19. Kemudian memberi instruksi untuk melakukan kontra narasi isu-isu yang mendiskreditkan pemerintah.

Dua telegram tersebut bermasalah karena membuka ruang risiko penyalahgunaan kekuasaan kepolisian dan penegak hukum untuk bersikap represif. Mereka juga rentan memicu pelanggaran kebebasan berpendapat karena memuat poin terkait penghinaan kepada presiden dan pejabat pemerintah. Pada pelaksanaannya, seperti data di atas, warga yang menyampaikan pendapat atau kritik terhadap kebijakan penanganan pandemi menjadi sasaran pemidanaan.

Tentu saja, pemidanaan itu menciptakan iklim ketakutan semakin menjadijadi. Survei Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Desember 2020, menunjukkan, 29% dari 1.200 orang justru takut untuk menyatakan kritik kepada Pemerintah. Sedangkan

36,2% takut menyampaikan pendapat melalui Internet atau media sosial.

Padahal imbauan untuk tinggal, belajar, dan bekerja di rumah sebagai upaya mencegah meluasnya penularan COVID-19, berdampak pada tingginya ketergantungan warga pada Internet. APJIl mencatat, lonjakan lalu lintas data selama pembatasan sosial berskala besar diterapkan atau enam bulan pertama pandemi, sekitar 20 sampai 25%.31 Ini artinya, aktivitas warga untuk berekspresi melalui medium Internet di masa pandemi, baik untuk mencari, mengolah, mendistribusikan informasi juga makin tinggi.

Namun, pandemi ternyata telah dijadikan momen oleh aparat penegak hukum untuk membungkam kebebasan berpendapat secara eksesif dengan menggunakan UU ITE maupun regulasi lain. Pemidanaan tersebut kontradiktif dengan kebijakan pemerintah membebaskan narapidana dari penjara untuk mencegah penularan COvID-19.

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu dasar dari masyarakat demokratis, salah satu prasyarat mendasar untuk kemajuan masyarakat, serta untuk memastikan dinikmatinya hak asasi manusia dan kebebasan fundamental lainnya. Sehingga negara wajib menahan diri untuk mengintervensi kebebasan berekspresi. Sebaliknya, negara berada di bawah kewajiban positif untuk melindungi kebebasan berekspresi.

Pasal 19 ayat 2 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang disahkan pada 1966, menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran apa pun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui sarana lain sesuai dengan pilihannya."

Mis/disinformasi untuk Represi

Selain tuduhan penghinaan terhadap presiden dan pejabat negara, dalih pemidanaan yang menjadi tren selama pandemi adalah mis/disinformasi. Berdasarkan data Tindak Pidana Siber Polri, jumlah laporan polisi terkait berita bohong atau hoaks terus meningkat, yakni sebanyak 60 pada 2018, 97 pada 2019 dan 197 di masa pandemi 2020.

Hasil analisis SAEnet menunjukkan ada dua tipologi konten target pemidanaan. Pertama, konten berisi informasi hoaks. Kedua, konten berisi kritik tetapi dilabeli sebagai hoaks oleh aparat penegak hukum.

Hoaks sebenarnya dibedakan tiga tipe

yakni misinformasi, disinformasi dan mal-informasi. Misinformasi adalah informasi yang salah, tetapi dibuat dengan tujuan bukan untuk merugikan. Disinformasi adalah informasi salah dan sengaja dibuat untuk merugikan seseorang, kelompok sosial, organisasi atau negara. Sedangkan mal-informasi adalah informasi yang didasarkan pada kenyataan, tetapi digunakan untuk merugikan seseorang, kelompok sosial, organisasi atau negara.32

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoaks artinya kabar bohong. Pasal 28 ayat 1 UU ITE mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media elektronik (termasuk sosial media). Isinya, "Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." Pelanggaran atas pasal ini dikenakan pidana penjara 6 tahun dan atau denda Rp 1 miliar.

Namun, pasal tersebut bermasalah karena tidak memberikan rumusan yang jelas apa itu "berita bohong dan menyesatkan". Pasal ini sebenarnya mengatur berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Rumusan tidak jelas mengakibatkan pelaksanaan penegakan hukum yang buruk pula. Contohnya terjadi pada IZ, seorang perempuan asal Blitar, Jawa Timur. Ia dilaporkan dengan Pasal 28 ayat 1 untuk unggahan yang berbunyi: "Instruksi dari Bapak Bupati Blitar hari ini. Blitar sudah terkena wabah Corona. Yang sudah terjangkit daerah Wlingi, Ponggok, Udanawu, Nglegok, Selopuro, Gandusari. Dengan jumlah positif suspect corona 15 orang. Pasien daerah Nglegok ada 1 yang dirujuk ke Malang." Dalam narasi ini, sama sekali tidak terkait dengan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Hal sama juga menimpa SA dari Lombok. la dijerat dengan pasal kabar bohong konsumen setelah menulis status, "SA menyebut virus corona sudah masuk ke Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah."

Selain pasal 28 ayat 1, konten yang dituduh berisi kabar bohong juga dijerat dengan Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2. Ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum terhadap pengenaan kabar bohong itu sendiri dan rentan disalahgunakan untuk membungkam pendapat.

SAFEnet menilai pendekatan hukum untuk penyebaran hoaks bukanlah langkah tepat. Sebab maraknya hoaks terkait dengan banyak faktor, mulai dari rendahnya literasi digital, algorit-

ma platform, dan polarisasi di masyarakat. Hadirnya Internet telah mengubah arus informasi dari yang sebelumnya dimonopoli media massa. Kini informasi bisa diproduksi dan didistribusikan sendiri oleh setiap pengguna. Sementara belum banyak warga memiliki literasi memadai untuk membedakan antara fakta dan hoaks.

Kominfo telah merilis bahwa Indeks Literasi Digital Indonesia pada 2020 masih berada di angka 3 atau sedang. Dalam survei indeks tersebut diketahui ada 20,3% responden yang mempercayai media sosial sebagai sumber media yang paling dipercaya untuk mendapatkan informasi. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan kepercayaan pada media daring yang hanya 7%.33

Di saat kesehatan dan mata pencaharian orang terancam, negara seharusnya tidak menggunakan penyebaran kabar bohong dan krisis yang dipicu oleh COVID-19 sebagai alasan untuk menekan kritik di ranah digital. Cara terbaik untuk melawan informasi yang salah dan menyesatkan adalah dengan memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke informasi yang berbasis bukti dan dapat dipercaya, bukan dengan menjebloskan orang ke penjara karena mengutarakan pikiran mereka di media sosial.

Kedua, terkait pelabelan mis/disinformasi pada konten berisi kritik, mulai digunakan pada 2019. Saat aksi menentang rasisme Papua meningkat, informasi yang dipublikasikan oleh aktivis Veronica Koman dan Dhandy Laksono, dilabeli sebagai hoaks.34 Bahkan Dhandy kemudian ditangkap secara sewenang-wenang oleh polisi dengan jerat UU ITE.

Pola sama terjadi saat maraknya aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. UU "sapu jagat" itu ditolak karena prosesnya tidak melibatkan publik dan berisi sejumlah pasal yang mengancam kesejahteraan buruh dan memperburuk kualitas lingkungan di Indonesia. Proses pengesahan yang cenderung tertutup dari publik pada 5 Oktober 2020, memicu demonstrasi besar-besaran di berbagai penjuru daerah dan gelombang kritik daring secara massif.

Dalam suasana itu, pemilik akun Twitter V membagikan sebuah poster digital berisi 12 poin pasal UU Cipta Kerja yang dinilai mengancam hak-hak buruh. Setelah menjadi viral, V ditangkap polisi dan unggahan tersebut diturunkan karena dicap sebagai hoaks.35Selain V, ada 9 aktivis anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)

ditangkap karena kontennya mengkritik UU Cipta Kerja36.

Sekali lagi ini menunjukkan bahwa dalih mis/disinformasi justru disalahgunakan untuk membungkam kritik. Praktik ini juga mengarahkan pemerintah untuk memonopoli informasi dan kebenaran.

Ancaman Baru: PM Kominfo 5/2020

Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika telah resmi mengesahkan Peraturan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, pada 16 November 2020 lalu. Langkah itu praktis membuat Indonesia menjadi salah satu pemerintah yang mengusulkan kerangka hukum untuk memaksa platform media sosial, aplikasi, dan penyedia layanan daring lain untuk menerima yurisdiksi lokal atas konten dan kebijakan serta praktik data pengguna mereka.

Dalam banyak hal, aturan terbaru ini bukan hanya memperburuk situasi kebebasan berekspresi di Indonesia, melainkan juga berpotensi melanggar hak asasi manusia. SAFEnet menilai bahwa Permenkominfo No. 5/2020 justru

5. BEBAS de BARANG TERLARANG LAINNYA Foto: Dokumentasi Diananta Putra PATUHI JAM BESUK HARI SELASA JAM: 10.00 s/d 14.00 WITA HARI KAMIS JAM: 10.00 s/d 14.00 WITA HARI LIBUR KEAGAMAAN JAM: 11.00 s/d 15.00 WITA SAT TAITI POLRES RDTABARU

Diananta Putra, Pemred Banjahits.com, termasuk salah satu wartawan yang dituntut dengan UU ITE karena beritanya pada tahun 2020.

memberikan kewenangan berlebih kepada Kementerian Kominfo sehingga dapat menilai dan memutuskan konten tersebut sesuai atau tidak. Permenkominfo No. 5/2020 rentan disalahgunakan untuk membungkam kelompok kritis.

Bahkan, kewenangan berlebih itu muncul dari hulu pendaftaran hingga hilir kontrol terhadap konten. Permenkominfo No. 5/2020 mewajibkan setiap "Penyelenggara Sistem Elektronik Privat" (atau "PSE Privat") untuk mendaftar dan mendapatkan sertifikat Tanda Pengenal yang dikeluarkan Kementerian sebelum masyarakat Indonesia mulai mengakses layanan atau kontennya.

Tidak hanya itu, pendaftaran juga harus dilakukan pada pertengahan Mei 2021. Dalam aturan Permenkominfo No. 5/2020, PSE yang tidak melakukan pendaftaran terancam diblokir layanannya oleh Kementerian Kominfo. Ancaman pemblokiran tersebut dengan sangat gamblang mempertontonkan bahwa aturan ini bukan hanya membatasi kebebasan berekspresi, tapi juga melanggar International Covenant on Civil and Political Rights, yang menyebutkan "tidak ada dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai menyiratkan bagi Negara mana pun... hak apa pun untuk terlibat dalam aktivitas apa pun atau melakukan tindakan apa pun yang bertujuan untuk menghancurkan hak dan kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini."

Aturan yang ditandatangani Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny Gerard Plate juga memaksa setiap orang yang konten digitalnya digunakan atau diakses di Indonesia untuk menunjuk perwakilan setempat yang berbasis di Indonesia. Peraturan ini di satu sisi memang bisa dilihat sebagai langkah untuk menyesuaikan aturan dengan konten lokal. Namun, dengan perwakilan setempat itu, platform juga akan lebih sulit untuk menolak perintah sewenang-wenang dan rentan terhadap tindakan hukum domestik, termasuk kemungkinan penangkapan dan tuntutan pidana.

Selain itu Permenkominfo No. 5/2020 memaksa PSE Privat juga mengandung unsur yang rentan menjadi suatu pasal karet di kemudian hari. Beberapa di antaranya bahwa dalam Pasal 13 Permenkominfo No. 5/2020 memaksa PSE Privat (kecuali penyedia cloud) untuk menghapus informasi dan atau dokumen yang dilarang.

Sementara Pasal 9 (3) mendefinisikan informasi dan konten yang dilarang sebagai sesuatu yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan Indonesia, atau menimbulkan "kecemasan masyarakat" atau "gangguan ketertiban umum". Pasal 9 (4) memberikan Kementerian, otoritas non-independen, keleluasaan tidak terkekang untuk mendefinisikan gagasan kabur tentang "keresahan masyarakat" dan

"kekacauan publik". Ini juga memaksa PSE Privat ini untuk menghapus apa pun yang akan "menginformasikan cara atau memberikan akses" ke dokumen terlarang ini.

Istilah ini sangat memprihatinkan. Memaksa PSE Privat untuk memastikan bahwa mereka tidak "menginformasikan cara" atau "menyediakan akses" ke dokumen dan informasi terlarang, dalam interpretasi kami, berarti bahwa jika pengguna platform atau situs PSE Privat memutuskan untuk menerbitkan tutorial tentang cara menghindari informasi atau konten yang dilarang (misalnya, dengan menjelaskan cara menggunakan VPN untuk melewati pemblokiran akses), tutorial semacam itu sendiri dapat dianggap sebagai informasi yang dilarang.

Sementara itu, Permenkominfo No. 5/2020 juga memberi kuasa pada apa yang pantas disebut sebagai "Menteri Urusan Pemblokiran Akses" untuk mengoordinasikan informasi terlarang yang akan diblokir. Permintaan pemblokiran dapat berasal dari lembaga penegak hukum Indonesia, pengadilan, Kementerian Informasi, atau anggota masyarakat terkait. Pengadilan dapat mengeluarkan "instruksi" kepada Menteri Urusan Pemblokiran Akses, sedangkan entitas pemerintah lainnya mengirimkan permintaan yang dapat dievaluasi oleh Menteri.

Menteri kemudian mengirim surel kepada operator platform dengan perintah untuk memblokir hal-hal tertentu, yang diharapkan untuk mereka patuhi dalam 24 jam — atau hanya 4 jam untuk permintaan "mendesak". Permintaan "mendesak" termasuk terorisme; pornografi anak; atau konten yang menyebabkan "situasi yang meresahkan bagi publik dan mengganggu ketertiban umum".

Menteri dapat memaksa ISP untuk memblokir akses ke Media Sosial PSE Privat dan atau dapat mengenakan denda yang akan menumpuk setiap 24 atau 4 jam sampai dipatuhi, hingga maksimum 3 kali (yaitu denda dapat dikalikan hingga 3 kali, dengan total 4x3 = 12 jam untuk kasus darurat se-

perti terorisme, memerlukan waktu penyelesaian 4 jam), atau 24x3 = 72 jam untuk kasus "normal" lainnya. Hasilnya: jika perubahan tidak dilakukan dalam 12 atau 72 jam, selain karena denda 3 kali lipat, PSE Privat akan diblokir. (Pasal 16 (11) (12).

Tentu saja, pemberlakuan PM Kominfo 5/2020 akan memperburuk situasi hakhak digital Indonesia. Oleh sebab itu, SAFEnet mendesak Kominfo agar mencabut Permenkominfo No. 5/2020 karena tidak sesuai dengan hukum dan standar kebebasan berekspresi internasional.

Keamanan Digital

andemi COvID-19 tak hanya berdampak terhadap kesehatan, P tetapi juga keamanan warga untuk beraktivitas di Internet. Sebagai upaya mencegah penularan COvID-19, banyak kegiatan harus dilakukan secara daring. Sekolah, bekerja, ibadah, dan kegiatan lainnya harus dilakukan di rumah. Akibatnya, ketergantungan warga terhadap penggunaan Internet juga semakin besar. Internet semakin menjadi kebutuhan hampir setiap warga selama pandemi COVID-19.

Namun, tingginya ketergantungan itu juga meningkatkan potensi terhadap ancaman serangan melalui atau di media digital.

Pada tahun 2020, SAFEnet mulai mendokumentasikan insiden-insiden serangan digital di Indonesia. Pemantauan kami lakukan dengan membuka saluran pelaporan, baik melalui formulir daring, pesan langsung di media sosial Twitter dan Instagram, maupun ke nomor hotline. Kami juga memantau berita-berita di media sosial dan media daring. Pada kasus-kasus yang melibatkan profil berisiko tinggi, seperti aktivis, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat, atau kelompok kritis lain, kami sebisa mungkin akan memeriksa ulang laporan tersebut. Apalagi jika serangan digital itu terkait erat dengan sikap mereka terhadap situasi aktual.

Bekerja sama dengan sejumlah individu dan lembaga yang peduli pada isu keamanan digital pada masyarakat sipil, SAFEnet juga menjalankan Tim Reaksi Cepat (TRACE) untuk merespons laporan-laporan tersebut. Pada beberapa insiden, penanganan cepat ini berhasil dengan segera, tetapi pada insiden-insiden lain dia memerlukan upaya lebih lama dan rumit.

Temuan

Pemantauan kami selama 2020 menegaskan temuan-temuan kami sebelumnya bahwa dunia digital memang tetap menjadi salah satu alat penting untuk mendorong perubahan oleh masyarakat sipil. Namun, di sisi lain, media digital juga menjadi alat represi terhadap masyarakat sipil ini, termasuk melalui serangan-serangan digital.

Secara umum, serangan digital ini ada dua kategori. Pertama, serangan secara kasar (hard attack) dengan karakter melibatkan peralatan dan teknik tertentu untuk menyerang target atau bahkan mengambil alih aset korban. Contoh serangan yang masuk kategori

ini adalah peretasan, penyadapan, dan serangan DDoS (distributed denial-ofservice). Tidak setiap orang bisa melakukan serangan secara kasar ini karena memerlukan teknologi dan kemampuan tertentu.

Ironisnya, serangan kasar yang berhasil adalah serangan yang justru tidak diketahui oleh korban.

Kedua, serangan secara halus (soft attack). Serangan melalui metode ini lebih bertujuan untuk mengintimidasi psikologis korban (psy war) atau menjatuhkan kredibilitas korban di mata publik. Karena itu, serangan secara halus ini harus dilakukan secara terbuka melalui media sosial oleh (para) pelaku, baik profil anonim maupun nyata. Contoh serangan dalam kategori ini adalah penyebarluasan identitas pribadi tanpa persetujuan (doxing), peniruan akun (impersonasi), dan penyerbuan (trolling) melalui komentar atau unggahan. Biasanya, serangan secara halus ini melibatkan tim yang terkoordinir lalu digemakan oleh akunakun bot atau anonim.

Momentum

Berdasarkan pemantauan selama 2020, terdapat 147 insiden serangan digital atau rata-rata 12 kali tiap bulan. Puncak serangan digital terjadi pada Oktober 2020 dengan jumlah insiden sebanyak 41 kali. Artinya insiden tersebut naik lebih dari tiga kali lipat dibandingkan rata-rata per bulan. Adapun insiden terendah terjadi pada Maret 2020 dengan 3 insiden. Bila dilihat per bulan, jumlah kasus ini relatif naik turun. Meskipun demikian, hal itu tetap menunjukkan adanya tren kenaikan, pola tertentu dan terkait erat dengan situas politik nasional.

pil, baik melalui aksi demonstrasi maupun suara di dunia digital. Di media digital, penolakan itu disampaikan melalui tagar #TolakOmnibusLaw, #MosiTidakPercaya, dan semacamnya

Jumlah insiden serangan digital selama 2020

#TolakOmnibusLaw #MosiTidakPercaya 41 #PapuanLivesMatters #TolakRizieqShihab 15 16 11 12 8 10 10 9 7 5 3 Maret April Mei Juni Januarí Februari Agustus September Oktober November Desember

Gambar 8: Jumlah insiden serangan digital selama 2020.

Penyebab peningkatan tajam jumlah serangan digital ini, sekali lagi, terkait erat dengan situasi politik Indonesia. Pada Oktober 2020, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja yang disebut juga Undangundang Sapu Jagat (Omnibus Law). Pengesahan UU Cipta Kerja memicu penolakan di kalangan masyarakat si-

yang bahkan menjadi trending topic di Twitter.

Masifnya suara penolakan itu dibarengi dengan maraknya serangan digital terhadap mahasiswa, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil. Selain peretasan WhatsApp terutama kepada mahasiswa, misalnya Ketua Badan Ek-

Foto: Anton Muhajir CILAKA SKANDAL WBAZITIDAKINAN PEMBENTUKAN UU OMNIBUS LAW CIPTAKERJA

Masifnya penolakan pengesahan UU Cipta Kerja di media sodial mempengaruhi tingginya serangan digital tahun 2020.

sekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Fajar Adi Nugroho, serangan juga dilakukan terhadap situs web dan akun media sosial aliansi masyarakat sipil termasuk Fraksi Rakyat Indonesia dan Bersihkan Indonesia.

Momentum kedua yang memicu maraknya serangan digital adalah aksi menolak rasisme terhadap orang Papua pada Juni 2020 dengan jumlah insiden sebanyak 15 kali. Meskipun sudah pernah marak pada 2019, aksi ini kembali menemukan momentum

ketika secara global muncul aksi menolak rasisme terhadap warga kulit hitam di Amerika setelah penembakan terhadap George Floyd. Tagar #BlackLiveMatters kembali muncul. Begitu pula dengan tagar #PapuanLiveMatters.

Kelompok masyarakat sipil menggelar beragam aksi dan diskusi, terutama secara daring karena suasana pandemi COVID-19. Namun, pelaksana diskusi tentang isu Papua ini pun mendapat ancaman secara verbal maupun digital. Serangan digital ini antara lain terjadi pada aktivis pers mahasiswa Teknokra, Universitas Lampung dan pegiat Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SE- JUK). Ketika hendak menggelar diskusi solidaritas untuk Papua, akun di Instagram, Facebook, WhatsApp, dan bahkan GoJek mereka pun diserang.

Momentum ketiga, tentu saja terkait pandemi COVID-19. Selama 2020, serangan digital juga banyak terjadi terhadap warga dan media yang kritis terhadap penanganan pandemi COVID- 19. Hal ini bisa dilihat pada Agustus 2020 ketika tiga media daring mendapatkan serangan digital setelah menulis tentang kritik terhadap klaim temuan obat COVID-19 oleh Universitas Airlangga, Badan Intelijen Nasional (BIN), dan TNI AD.

Serangan terjadi kepada Tempo.co, Tirto.id, dan Kompas.com dengan pola berbeda-beda. Tempo mengalami penggantian tampilan halaman depan (deface) sedangkan Tirto.id dihapus dua beritanya terkait topik tersebut. Pada saat yang tak jauh berbeda, serangan peretasan juga terjadi pada Pandu Riono, epidemiologis yang rajin mengkritik pemerintah terkait penanganan COVID-19. Adapun organisasi masyarakat sipil yang juga mengalami serangan terhadap situs webnya adalah Center for Indonesia's Strategic Development Initiative (CISDI). Situs web CISDI mendapatkan serangan se-

telah menerbitkan laporan tentang penanganan COVID-19.

Data di atas sepenuhnya berdasarkan pada hasil pemantauan kami selama tahun 2020. Sebagai perbandingan, ada pula pemantauan oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri. Data di situs web resmi mereka merekam pula laporan insiden serangan digital selain tindak pidana lain. Adapun laporan terkait keamanan digital adalah akses ilegal sebanyak 138 laporan, pencurian data pribadi (39), intersepsi ilegal (24), peretasan sistem elektronik (18), dan pengubahan tampilan situs (9)37.

Sumber lain seperti Majalah TEMPO menyebutkan bahwa terjadi serangan digital hingga 4.341.000 insiden yang menyerang pengguna Indonesia selama 2020. Jumlah tersebut 51% lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya38. Secara regional, mengutip laporan Kaspersky Security Network, terdapat 111.682.011 insiden "percobaan" lokal di komputer pengguna Kaspersky di Asia Tenggara. Sebanyak 20.264.000 di antaranya menyasar pengguna di Indonesia. Secara global, 32% serangan berbasis situs web dan 68% lewat surat elektronik.

Data lain dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang mencatat secara lebih teknis menyebutkan, selama tahun 2020 terdapat 316.167.753 serangan siber dengan 217.781 di antaranya merupakan serangan perangkat lunak berbahaya (malware)39. Namun, data lain dari BSSN juga, menyebutkan bahwa sepanjang 2020 terdapat 475 juta serangan siber. Naik tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun serangan terbanyak adalah 2.549 kasus e-mail phishing, 79.439 akun mengalami pembobolan, dan 9.749 situs web mengalami deface40.

Untuk selanjutnya, data-data yang dianalisis dalam laporan ini sepenuhnya

berdasarkan pada hasil pemantauan SAFEnet selama 2020. Analisis ini lebih menekankan pada aspek politis pada serangan digital daripada aspek teknis.

Bentuk Serangan

Berdasarkan bentuknya, serangan digital selama 2020 sebagian besar terjadi dalam bentuk peretasan (hacking). Jumlahnya mencapai 114 insiden (77,55%). Setelah itu baru bentuk lain, seperti doxing dengan 14 insiden (9,52%), serangan DDoS (2,72%), pencurian data pribadi (2,72%), impersonasi (2,04%), dan seterusnya.

4 Pencurian Data Pribadi Serangan DDoS Lain-lain 3 Impersonasi Phishing -10 Doxing 114 Peretasan

Gambar 9: Bentuk-bentuk serangan digital pada tahun 2020.

Peretasan memang terminologi yang agak umum dalam serangan digital. Namun, dalam konteks ini adalah segala upaya untuk memasuki atau menguasai aset digital korban. Bisa saja peretasan itu berhasil ataupun baru sebatas percobaan yang gagal. Dalam beberapa insiden, pelaku peretasan berhasil masuk dalam sistem atau aset digital korban. Misalnya peretasan terhadap media daring Tirto.id di mana pelaku menghapus dua artikel atau di Tempo.co yang diganti tampilan halaman depannya.

Dalam insiden lain, peretasan ini juga berupa penguasaan aset digital korban, terutama di aplikasi percakapan WhatsApp atau media sosial Twitter dan Instagram. Sebagian korban tidak

lagi bisa menguasai akunnya, sebagaimana terjadi pada Ravio Patra (April 2020). Saat itu Ravio kehilangan akses terhadap akun Whatsapp-nya yang kemudian mengirim pesan berantai berupa ajakan untuk melakukan kerusuhan. Ravio kemudian ditangkap dan ditahan polisi selama 33 jam sebelum dibebaskan setelah adanya tekanan dari kalangan masyarakat sipil.

Namun, sebagian percobaan serangan juga tidak berhasil, seperti terjadi pada Instagram dan Telegram Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Juli 2020 maupun akun Instagram LBH Bali pada Oktober 2020. Penerapan mitigasi oleh kedua lembaga itu telah berhasil mencegah penyerang untuk mengambil alih aset-aset digital target serangan.

X One thing that isn't new is our your privacy. commitment to Foto: Anton Muhajir

Aplikasi percakapan merupakan platform yang paling banyak mengalami serangan digital pada tahun 2020 setelah situsweb.

Platform yang Diserang

Dari sisi platform korban serangan, situs web merupakan platform yang paling banyak diserang dengan 45 insiden (30,61%). Setelah itu ada WhatsApp dengan 33 insiden (22,45%), Instagram 24 insiden (16,33%), Twitter 19 insiden (12,93%), platform lain 17 insiden (11,56%), dan Facebook 14 insiden (9,52%).

Platform lain yang diserang termasuk di antaranya akun GoJek, telepon seluler (ponsel), atau bahkan akun permainan (gim). Ada pula korban yang

dalam laporan aduannya tidak menyebutkan dengan jelas platform apa yang diserang.

Tingginya jumlah serangan terhadap situs web, ironisnya, justru terjadi kepada lembaga pemerintah. Hal ini terjadi misalnya pada saat penolakan pengesahan UU Cipta Kerja. Setidaknya 12 situs web lembaga pemerintah, termasuk DPR RI, Kementerian Kesehatan, dan beberapa pemerintah daerah, mendapat serangan berupa penggantian tampilan depan (deface) dengan pesan menolak UU Cipta Kerja.

45 1 33 24 1 19 17 1 1 1 1 1 2 1 1 f Website WhatsApp Instagram Twitter Lainnya Facebook Telegram

Gambar 10: Serangan digital berdasarkan platform digital yang digunakan selama 2020.

Serangan massal serupa juga terjadi pada Desember 2020. Korbannya sebanyak 10 situs web pemerintah diubah tampilannya oleh pelaku serangan. Peretas yang mengaku dari Majelis Rasulullah dan NU Cyber Army itu justru mengirimkan pesan menolak kepulangan Rizieg Shihab ke Indonesia41. Hal ini menegaskan temuan kami bahwa serangan digital di Indonesia memang makin bersifat politis. Tak sekadar iseng atau coba-coba.

Adapun WhatsApp dan Instagram menjadi platform lain yang juga mengalami serangan digital, bisa jadi, karena popularitasnya. WhatsApp merupakan aplikasi percakapan paling populer di Indonesia dengan sekitar 143 juta pengguna4²termasuk di kalangan mahasiswa, aktivis, dan jurnalis. Peretasan masif terhadap akun WhatsApp mahasiswa pada Oktober 2020 terjadi ketika mereka sedang aktif menggelar demonstrasi menentang UU Cipta Kerja.

Sebagai tambahan, platform digital tersebut juga tidak selalu sebagai target serangan. Bisa juga dia sebagai media yang memfasilitasi terjadinya serangan. Hal ini terutama ketika serangannya secara halus termasuk impersonasi melalui Facebook, doxing menggunakan Twitter, atau ancaman lewat Instagram.

Selain itu, beberapa serangan juga tidak bersifat tunggal hanya menyasar satu platform. Pada beberapa insiden, serangan terjadi sekaligus pada beberapa platform milik target serangan sebagaimana terjadi pada jurnalis TEMPO yang mendapatkan serangan ke hampir semua akun media sosial, surel, dan aplikasi percakapannya. Serangan pada Desember 2020 itu terjadi setelah jurnalis TEMPO menerbitkan laporan tentang korupsi pembagian bantuan sosial (bansos) COVID-19.

Latar Belakang Korban

Dalam pemantauan selama 2020, kami membagi latar belakang korban serangan digital terdiri dari lembaga pemerintah, warga umum, aktivis, jurnalis, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan lain-lain. Klasifikasi ini bagaimanapun juga diperlukan untuk memudahkan analisis selain juga karena mereka memang paling banyak diserang. Serangan juga tidak bersifat tunggal karena bisa saja korban memiliki dua latar belakang atau lebih. Misalnya, dia aktivis sekaligus jurnalis atau mahasiswa yang juga aktivis atau mahasiswa yang juga jurnalis.

Berdasarkan pemantauan tersebut, serangan digital paling banyak terjadi pada lembaga pemerintah dengan 38 insiden (25,85%) diikuti warga umum 30 insiden (20,41%), jurnalis 26 insiden

(17,01%), aktivis 25 insiden (17,01%), mahasiswa 19 insiden (12,93%), dan OMS 15 insiden (10,20%). OMS ini bisa merupakan yayasan atau perkumpulan, yang lebih dikenal dengan istilah lembaga swadaya masyarakat (LSM), bisa juga kolektif atau aliansi taktis sementara sebagai alat advokasi.

Jika melihat latar belakang korban berdasarkan pembagian di atas, lembaga pemerintah memang paling banyak menjadi serangan korban. Namun, jika melihat dari perspektif lebih luas, serangan digital tetap paling banyak menyasar kelompok kritis yaitu jurnalis, aktivis (mahasiswa), dan OMS. Jika tiga kategori digabungkan, jumlahnya mencapai 66 insiden (44,90%). Apalagi, serangan-serangan pada kelompok tersebut memang terjadi keti-

ka mereka sedang aktif menyampaikan kritik atau sikap terhadap isu tertentu termasuk menolak UU Cipta Kerja, solidaritas terhadap Papua, dan mengkritik penanganan COVID-19.

Artinya, serangan-serangan digital selama 2020 tidaklah terjadi begitu saja dengan target siapa saja. Serangan memang menyasar kelompok tertentu, terutama yang mengkritik kebijakan pemerintah. Serangan digital tetap menjadi bagian dari metode untuk merepresi kelompok kritis meski kita juga tidak bisa menuduh apalagi membuktikan siapa pelakunya. Serangan digital selalu bersifat asimetris sehingga tak mudah untuk menemukan bukti siapa aktor di balik serangan tersebut.

Lain-lain 6€ 3 OMS 66666666 15 Mahasiswa 6666666666 19 Aktivis 6666666666666 25 Jurnalis 6666666666666f 26 Warga Umum 666666666666666E30 6666666666666666666638 Pemerintah

Gambar 11: Korban serangan digital selama 2020 berdasarkan latar belakang atau pekerjaan korban.

Kesehatan vs Privasi

elain maraknya serangan digital selama masa pan- S demi COvID-19, isu lain terkait keamanan digital adalah pelanggaran privasi warga dengan alasan untuk menangani COVID-19. Ini memang menjadi dilema di banyak negara, tidak hanya Indonesia. Di satu sisi, negara harus menjamin hak kesehatan, tetapi pada saat yang sama juga melindungi privasi warganya.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) resmi meluncurkan Aplikasi PeduliLindungi pada 30 Maret 2020. Aplikasi ini bertujuan melacak paparan COVID-19 di Indonesia. Dikembangkan oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., aplikasi ini bisa diunduh baik di App Store maupun Play Store.

Dengan fitur Bluetooth, PeduliLindungi bisa mendeteksi pengguna lain di sekitarnya. Pengguna akan mendapat notifikasi jika mereka pernah bersinggungan atau pernah berada di satu lokasi dengan orang yang positif atau dalam pengawasan COvID-19. Selain itu, aplikasi ini juga bisa mendeteksi jika penggunanya berada di zona merah COVID-19, atau apakah pengguna sudah menyelesaikan masa karantina atau isolasi.

Meskipun aplikasi PeduliLindungi relevan dalam penanggulangan penyebaran COVID-19, tetapi sejak kemunculannya, aplikasi ini sudah mendapat sorotan parihal ketidakjelasan akan perlindungan privasi pengguna dan keamanan. Karenanya, 13 organisasi termasuk SAFEnet mengirimkan surat terbuka kepada Kominfo pada 26 Juni 202043. Pemerintah akhirnya merespons dengan membuat kebijakan priviasi44.

Sementara terkait keamanan, analisis The Citizen Lab, sebuah laboratorium interdisipliner di Universitas Toronto, Kanada, menemukan bahwa aplikasi PeduliLindungi meminta izin pengguna yang dianggap "berbahaya". Bahkan ada yang tidak jelas fungsinya45.

Dalam kesimpulannya, ada tiga hal yang menjadi sorotan terkait perizinan pengguna di aplikasi PeduliLindungi yaitu: 1) izin lokasi yang bisa merekam geolokasi; 2) izin kamera yang mampu mengambil foto dan merekam video; dan 3) izin penyimpanan perangkat yang mampu membaca foto pengguna dan file lainnya. Sementara izin lokasi dan izin kamera akan difungsikan untuk pelacakan dan memindai kode QR. Izin itu dianggap relevan dengan fungsi dari aplikasi, tetapi untuk izin penyimpanan perangkat, tim The Citizen Lab tidak menemukan fungsi yang berkai-

tan dengan penggunaan aplikasi.

Menurut Citizen Lab, baik izin "read_external_storage" maupun "write_external_storage" sama-sama tidak digunakan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan kenapa izin keduanya juga diminta pada pengguna aplikasi ini.

Perlu digarisbawahi bahwa analisis The Citizen Lab ini diluncurkan pada 21 Desember 2020 atas dasar pengujian pada Aplikasi PeduliLindungi versi Android 2.2.2. Dalam perkembangannya, Kominfo menyatakan bahwa Aplikasi PeduliLindungi versi Android kini sudah dikembangkan sampai versi 3.1.1. Sudah ada pembenahan dalam fitur dan izin aksesnya.

Sebagaimana disampaikan oleh juru bicara Kominfo Dedy Permadi pada Januari 2021 melalui Kompas.com, dalam versi 3.1.1. sudah tidak ada lagi penggunaan fitur Bluetooth, WiFi, kamera, dan file access untuk penyimpanan. Namun, belum ada pengujian lebih lanjut untuk versi terbaru ini46.

Dalam praktiknya, penggunaan Aplikasi PeduliLindungi bisa dibilang populer di kalangan pengguna Adroid, yakni sudah diunduh di Play Store oleh 1 juta lebih pengguna.

KBGO yang Tak Terkendali selama Pandemi

elama 2020, kekerasan berbasis gender online (KBGO) men- S galami peningkatan sangat signifikan. Dari hasil pemantauan SAFEnet, kasus KBGO sepanjang tahun lalu mencapai 620 kasus atau lebih dari 10 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, 60 insiden KBGO pada tahun 2019.

Data lain dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pun sama. Dalam laporan tahunannya, selama tahun 2020 Komnas Perempuan menerima 940 laporan kasus KBGO. Meningkat dari 241 kasus pada tahun sebelumnya. Artinya, mengacu pada kedua data tersebut, setiap hari terjadi 2-3 kali insiden KBGO.

75 70 61 60 April 55 50 48 47 47 46 September Mei Oktober 37 November 24 Juni Julí Desember Februari Agustus Maret Januari mulainya pandemi COVID-19 di Indonesia Grafik Jumlah KBGO per Bulan selama 2020

Gambar 12: Jumlah kekerasan berbasis gender online selama 2020.

Dari 620 kasus KBGO yang masuk ke SAFEnet selama 2020, 248 di antaranya merupakan rujukan dari Komnas Perempuan. Adapun laporan langsung ke SAFEnet sebanyak 372 kasus melalui Instagram, WhatsApp, Telegram, surel, dan formulir daring. Drastisnya kenaikan laporan ke SAFEnet itu sangat mungkin karena intensifnya pemantauan melalui berbagai saluran selain karena semakin dikenalnya istilah KB- GO sebagai salah satu bentuk kekerasan di ranah digital.

Menurut bentuknya, penyebaran konten intim tanpa persetujuan atau nonconsensual dissemination of intimate images (NCII) merupakan kekerasan paling banyak terjadi dan mendominasi. Jumlahnya mencapai 468 kasus atau lebih dari 75%.

Jika dilihat lebih detail, motif NCIl beragam. Ada yang tanpa motif jelas ka-

rena dilakukan orang tidak dikenal, sebanyak 208 kasus. Ada pula NCII yang dilakukan pasangan atau mantan pasangan. Motifnya dengan ancaman agar korban tidak memutuskan hubungan atau kembali menjalin hubungan dengan pelaku (149 kasus). Terakhir, ada juga NCIl dengan motif sextortion atau disertai pemerasan dalam bentuk uang, imbalan berhubungan seksual atau mendapatkan konten intim lagi (119 kasus).

Bentuk KBGO lain yang tercatat adalah perusakan reputasi korban. Pelaku akan membuat akun palsu dan mengunggah konten tidak sesuai (impersonasi), manipulasi foto, hingga framing dengan narasi seksual (51 kasus). Ada pula pelecehan di ranah digital seperti komentar mengolok-olok tubuh, perundungan, pengiriman konten seksual tanpa izin sebanyak 46 kasus. Kemudian pelanggaran privasi berupa peretasan, penyebarluasan data pribadi dan pemantauan (38 kasus).

Bentuk lainnya dengan jumlah kurang dari 10 adalah pengancaman, penipuan dengan permintaan foto tubuh, dan lain-lain.

sosial tiruan menggunakan identitas korban (impersonasi) dan menjadikannya sebagai media untuk menyebarkan konten intim.

Dalam kasus lain ada pula penipuan dengan iming-iming uang agar korban

Jenis-jenis KBGO selama 2020 NCII NCII dengan NCII dengan motif hubungan pemerasăn 208 111 Kasus 149 Kasus Kasus Perusakan Pelecehan Pelanggaran reputasi secara online privasí 38 51 46 Kasus Kasus Kasus Pengancaman Penipuan dan permintaan foto tubuh 6 Kasus 3 Kasus Tanpa penjelasan Lain-lain 4 4 Kasus Kasus TOTAL 620

Gambar 14: Jenis-jenis kekerasan berbasis gender online selama 2020.

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa bentuk KBGO sering kali tidaklah tunggal atau hanya satu jenis. Dalam beberapa insiden, KBGO dilakukan sebagai paduan beberapa bentuk sekaligus. Contohnya NCIl yang dilakukan sekaligus dengan perusakan reputasi di mana pelaku membuat akun media

mau mengirimkan foto intimnya. Setelah korban memenuhi permintaan pelaku, uang yang dijanjikan tidak kunjung diberikan. Sebaliknya, pelaku justru menggunakan foto yang telah dikirim korban tersebut untuk mengancam korban agar mau mengirimkan konten lainnya yang dijadikan alat ba-

472 Perempuan 31 Laki-laki Tidak tahu 117

Gambar 15: Latar belakang korban kekerasan berbasis gender online pada 2020 berdasarkan gender.

ru bagi pelaku untuk menuntut tindakan lebih berisiko lagi dari korban.

Berdasarkan latar belakang gender, mayoritas korban adalah perempuan sebanyak 472 korban (76,13%) sedangkan laki-laki sebanyak 31 korban (5%). Sisanya tidak menyebutkan spesifik gender mereka dalam laporan.

Tingginya korban di kalangan perempuan menunjukkan bahwa perempuan memang paling rentan menjadi korban KBGO dibandingkan identitas gender lain, terutama laki-laki. Apalagi, di sisi lain, pelakunya memang hampir semuanya laki-laki, baik tidak dikenal maupun mantan pasangan, suami, ataupun

pacar. Namun, ada pula pelaku dan korban KBGO adalah sesama lelaki (gay). Ada juga KBGO oleh perempuan (lesbian) yang tidak rela mantan pasangannya berpacaran dengan laki-laki (heteroseksual).

Berdasarkan usia, hampir setengah di antaranya (47,1%) tidak mencantumkan usia korban. Adapun mereka yang mencantumkan usia, terbanyak berusia antara 21-30 tahun dengan jumlah sebanyak 192 orang (30,97%), disusul 14-20 tahun 119 orang (19,19%), usia 31- 40 tahun 11 orang (1,77%), dan 41-50 tahun 6 orang (0,97%). Artinya, sebagian besar korban berada di usia produktif, berkisar 21-40 tahun.

HISHING SCAM NC11 EK DOXIN6 PELECEHAN GROOMING NCI PERETASAN SEKSTORSI IMPERSONASI PENGANCAMAN

MORPHING

Ilustrasi KBGO Ilustrasi: @kaoskutang

Hal yang perlu mendapat catatan khusus adalah banyaknya korban di bawah umur 18 tahun atau anak-anak. Berdasarkan laporan yang masuk, terdapat 54 korban (8,71%) berusia kurang dari 18 tahun. Usia paling muda, kelahiran 2006 ada 2 korban yang masih anak SMP. Keduanya menjadi korban KBGO oleh pelaku tidak dikenal ataupun teman yang mereka kenal melalui permainan daring (online game) lalu berlanjut ke aplikasi percakapan ataupun media sosial.

Penggunaan permainan daring sebagai alat untuk melakukan KBGO ini memang relatif kecil, tetapi tetap perlu diwaspadai karena juga berpotensi disalahgunakan untuk melakukan KBGO. Adapun platform lain yang paling banyak digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi terjadinya KBGO adalah media sosial, aplikasi percakapan, serta aplikasi kencan.

Melihat tingginya peningkatan jumlah laporan kasus NCII, pada Oktober 2020 SAFEnet merilis panduan bagi korban untuk menghadapi ancaman penyebaran NCII. Panduan bisa diunduh di tautan awaskbgo.id/ncii.

Akses Dibatasi

Selama tahun 2020, SAFEnet juga melakukan pemantauan terhadap KBGO di kalangan kelompok minoritas gender seperti lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ). Hasilnya, tahun 2020 juga tetap belum menunjukkan keramahannya kepada LGBTQ. Masih banyak situs dan akun

komunitas ini yang dihapus atau diturunkan platform karena dianggap melanggar kesusilaan atau menyebarkan ujaran kebencian.

Beberapa tagar dukungan terhadap kelompok LGBTQ justru mengundang kebencian terhadap mereka. Misalnya tagar #YouAreNotAlone, #LoveWins, dan #StickerRainbow yang dilaporkan ke platform layanan.

Selain itu, terdapat beberapa kasus pembatasan identitas minoritas gender dengan alasan kesusilaan. Grup SBF di Karawang, Jawa Barat, misalnya dihapus dari Facebook karena dianggap melanggar kesusilaan dengan menyebarkan konten tentang komunitas lesbian. Pemilik akun ini juga dipanggil polisi pada Juni 2020. Pada bulan yang sama, F di Serpong, Jawa Barat juga dipanggil polisi karena membuat undangan pesta LSL di Facebook.

Ada pula kasus BA di Probolinggo, Jawa Timur yang dipanggil aparat pada April 2020 karena membuat konten mengenai pengalamannya diancam polisi.

Ironisnya, ketika ekspresi oleh kelompok minoritas dihapus, pada saat yang sama ancaman terhadap kelompok LGBTQ di platform yang sama justru dibiarkan. Beberapa grup sengaja mengawasi dan melaporkan individu yang dianggap menyebarluaskan LGBTQ. Salah satunya adalah Manguni 123 Lovers. Tak hanya bertemu secara daring, kelompok dengan anggota lebih dari 60.000 ini juga rajin melakukan kopi darat.

Pengawasan terhadap kelompok minoritas gender ini pun melaporkan setidaknya tiga orang pada tahun 2020. Hal ini mengancam kelompok minoritas untuk mengekspresikan identitas gendernya di ranah digital, sesuatu yang dijamin oleh undang-undang dan hak asasi manusia.

Penghakiman Media

Dalam konteks agak berbeda, penghakiman terhadap gender minoritas ini juga masih dilakukan oleh media massa. Media kerap melanggengkan narasi yang membuat korban KBGO mengalami kekerasan berlapis. Sepanjang tahun 2020, SAFEnet mencatat ada sejumlah pemberitaan yang selain tidak sensitif gender, juga turut melanggengkan kekerasan berbasis gender itu sendiri.

Bentuknya adalah pelanggaran terhadap privasi dan identitas gender. Salah satunya terjadi pada LL di mana media kerap mengaitkan tindakan LL dengan identitas gendernya. Pengungkapan identitas gender juga dilakukan oleh polisi, yang seharusnya melindungi

identitas gender siapapun.

Pelanggaran privasi lain juga dilakukan media yang memberitakan FP, pelaku prank sampah di Bandung terhadap kelompok minoritas tertentu. Sejumlah media menerbitkan pemberitaan yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kasus yang tengah terjadi. Media justru membuat narasi yang menonjolkan orientasi seksualnya.

Hal serupa terjadi pada pemberitaan kasus NCIl yang melibatkan GA dan MYD. Sejak awal, media tidak hanya mengungkap nama jelas, tetapi juga menampilkan foto GA dan juga MYD. Padahal dalam kasus ini keduanya merupakan korban KBGO.

Pemberitaan semacam itu tidak hanya melanggar privasi, tapi juga tidak memiliki keberpihakan kepada korban. Media justru melanggengkan kekerasan bertubi-tubi terhadap korban. Sayangnya, sejauh pemantauan SAFE- net, tidak ada tindakan Dewan Pers terhadap pemberitaan yang tidak ramah terhadap gender dan cenderung mengarah pada kekerasan berbasis gender online itu sendiri.

EPILOG

Bertahan dari Keterpurukan

i tahun 2020, The Economist Intellegence Unit merilis temuan D mereka bahwa peringkat demokrasi Indonesia jeblok ke peringkat 64 dengan skor 6,30. Peringkat ini terendah sejak tahun 2008, sehingga menempatkan Indonesia di kategori "demokrasi yang cacat". Sejumlah intelektual ternama dari dalam dan luar negeri telah menganalisis terjadinya regresi demokrasi di Indonesia yang memerlihatkan pencekikan demokrasi secara bertahap dari pemimpin yang populis.

Indikator-indikatornya berupa pemberangusan partai oposisi lewat hegemoni atau paksa (Mietzner, 2016; Power, 2018; Mietzner, 2019; Aminudin, 2020), penggunaan cara non-legal/liberal/kriminalisasi untuk memberangus kelompok Islam populis (Mietzner, 2018; Power, 2018; Aspinall & Mietzner, 2019; Warburton & Aspinall, 2019;

David MacRae et all, 2019; Aspinall, Fossati et al; 2020), hanya fokus pada pembangunan infrastruktur dan mengabaikan HAM dan kerusakan lingkungan (Warburton, 2016), pemberian ruang kepada ideologi/kelompok anti demokrasi (Bourchier, 2019; Aspinall & Warburton, 2018; Hadiz, 2017; Mietzner, 2019), dan pembajakan lembaga-Lembaga negara untuk tujuan kekuasaan (Power, 2018; Mietzner, 2019).

Pada tahun 2020 juga terjadi pandemi yang semakin memberi tekanan pada kinerja demokrasi di Indonesia. Hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia pada 7 Juni 2020 menunjukkan bahwa di masa pandemi ini, kepuasan pada demokrasi anjlok dibanding temuan-temuan sebelumnya. Kondisi ekonomi dan kemampuan pemerintah menangani wabah COVID-19 ditengarai berhubungan dengan rendahnya kepuasan pada demokrasi pada masa awal pandemi tersebut. Survei ini juga menunjukkan temuan bahwa mayoritas masyarakat 47,7% setuju dan 21,9% sangat setuju bahwa warga makin takut menyatakan pendapat.

Analisis dan survei yang menyatakan Indonesia menjauhi demokrasi di tengah pandemi semakin dipertegas dengan temuan-temuan dalam Laporan Situasi Hak-hak Digital di Indonesia 2020 ini. Ternyata di saat pandemi, Indonesia terus membiarkan pelbagai hak-hak digital terabaikan atau bahkan dilanggar. Warga seperti sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kehidupan warga semakin terpuruk karena peme-

rintah Indonesia bergerak lamban.

Keputusan pemerintah menyelenggarakan Pembelajaran Jarak Jauh, ternyata tidak disertai dengan penyediaan akses ilnternet layak bagi seluruh warga. Kesenjangan akses digital yang tak kunjung selesai, membuat mereka yang selama ini termarjinalkan akses informasinya kian sulit mengakses pendidikan. Padahal, pendidikan yang memadai adalah kunci untuk keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan. Jurang digital itu kian lebar dan memunculkan masalah baru, kesenjangan kelas dengan memberi kenyamanan pada yang mampu dan meninggalkan mereka yang kurang beruntung.

Tak cukup hanya itu. Penanganan konten di Internet kian menggunakan cara otoritarian. Di saat warga menyuarakan protes atas kebijakan yang dibuat, polisi merespons dengan membuat opini publik dan kontra narasi isu yang mendiskreditkan pemerintah. Aturan baru di bidang siber juga disahkan dengan membolehkan penghapusan konten secara otoriter dan pengawasan langsung aparat kekuasaan pada penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi di Indonesia. Peraturan Menkominfo No. 5 Tahun 2020 ini jelas melanggar hak-hak sipil yang dilindungi dalam standar hak asasi manusia internasional.

Saat terpaksa tinggal di rumah selama pandemi terjadi, tapi harus terus tersambung dengan digital tanpa mekanisme perlindungan dari serangan-serangan digital, warga di Indonesia berada dalam posisi rentan dan lemah. Kekerasan berbasis gender online meningkat tajam, begitu pula dengan serangan digital dengan motif politik pada kelompok kritis.

Sebagai organisasi yang memerjuangkan hak digital di kawasan Asia Tenggara, termasuk di antaranya Indonesia, SAFEnet melihat yang terjadi belakangan ini menunjukkan Indonesia bukan lagi sekadar putar balik ke arah otoritarianisme tetapi melompat jatuh ke dalam jurang krisis demokrasi.

Mengadopsi sistem kebencanaan yang telah digunakan selama ini dalam penyusunan Laporan Situasi Hak-hak Digital, SAFEnet menetapkan bahwa di tahun 2020, Indonesia berada dalam status siaga dua menghadapi Otoritarianisme Digital. Kami merasa perlu untuk menyampaikan kembali agar kemunduran demokrasi ini perlu ditanggulangi dengan baik.

Pembiaran Negara terhadap praktikpraktik otoritarianisme digital yang terus terjadi perlu dikecam. Termasuk juga pembuatan regulasi dan peraturan-peraturan baru yang semakin

menyempitkan ruang gerak masyarakat sipil yang telah dibatasi undangundang represif dan memakan semakin banyak korban.

Kelompok masyarakat sipil perlu memperkuat diri dan membekali keterampilan untuk mampu bertahan. Ketahanan siber dalam bentuk peningkatan kapasitas aktivis untuk menguasai dasar keamanan digital adalah agenda penting yang harus diprioritaskan secara kolektif.

Demikian pula upaya hukum dalam bentuk pengujian hukum, mendorong revisi terhadap peraturan dan kebijakan siber yang melanggar hak-hak digital warga perlu tetap dilakukan sebagai bagian untuk melawan balik pembatasan sewenang-wenang terhadap hak konstitusional warga di ranah digital.

Kelompok masyarakat sipil juga tidak boleh lupa untuk menjalin kolaborasi dengan pelbagai kelompok pembela hak asasi manusia di kawasan dan dunia untuk melawan regresi demokrasi global yang tengah terjadi. Solidaritas global adalah antivirus yang menghentikan otoritarianisme.

OUTHEAST ASIA FREEDOM OF EXP SAFEnet