39 Hasil studi ini berdasarkan working paper untuk artikel ilmiah yang dianalisis oleh peneliti. Untuk diskusi lebih lanjut terkait studi ini bisa menghubungi peneliti. 40 Efektivitas bersih (net-effectiveness) artinya melihat hasil akhir dari program, apakah benar-benar membantu keluarga setelah menghitung sisi untung dan ruginya. Ibaratnya seperti catatan keuangan warung: kalau tepung disubsidi tapi gas harus beli lebih banyak, kita lihat saldo akhirnya, itu yang disebut “bersih”. Jadi, “bersih” di sini bukan soal kebersihan makanan, tapi hasil akhir setelah ditambah dan dikurangi semua efeknya.

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

MBG Rentan Salah Sasaran

Program MBG perlu efektif menyasar keluarga dari desil pendapatan rendah. Namun, dalam praktiknya penerapan MBG secara universal memiliki risiko yang tinggi atas subsidi salah sasaran (inclusion error).

Temuan ini menunjukkan bahwa program MBG dengan skema penerima universal hanya akan menggelontorkan alokasi anggaran tanpa capaian efektif menurunkan tingkat malnutrisi dan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan oleh insentif MBG yang justru dinikmati oleh rumah tangga di desil pendapatan menengah ke atas. Oleh karenanya, MBG semestinya lebih selektif dan tersasar dengan memprioritaskan penerima manfaat yang mengalami malnutrisi dan berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Gambar 16. Inclusion Error Program MBG

25% PKH memiliki kemiringan paling besar Subsidi salah sasaran karena menargetkan masyarakat (inclusion error) miskin dan rentan 20% PKH menjadi program bansos yang paling si la tepat sasaran pu Po se nta rse Pe MBG yang lebih tepat sasaran 5%sejalan dengan program bansos lainnya yang memang menyasar masyarakat bawah

0%

1 2 3 4Desil Pendapatan7 8 9 10

Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) lebih tepat sasaran (lihat Gambar 17). MBG untuk rumah tangga terarah, lebih efektif dalam menjangkau kelompok ekonomi menengah ke bawah dibandingkan program universal. PKH memiliki distribusi paling tajam ke desil pendapatan rendah, sementara MBG universal (semua anak) cenderung lebih merata. Namun, ketika MBG ditargetkan ke rumah tangga miskin, distribusinya lebih mirip dengan bantuan sosial lainnya, menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi.

MBG idealnya dijalankan secara lebih selektif dan tepat sasaran dengan memprioritaskan anak-anak yang paling membutuhkan, khususnya yang mengalami malnutrisi dan stunting, hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem, serta tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Gambar 17. Perbandingan ketepatan sasaran MBG dan program bantuan sosial lainnya

MBG untuk 65,8% semua anak 34,2% MBG tepat 78,2% sasaran 21,8% 81,9% PKH 18,1% 77,8% PIP 22,2% 79,7% BPNT 20,3%

Tepat sasaran Tidak tepat sasaran (inclusion error)

Sumber: BPS. Data Mikro Survei Ekonomi Nasional 2023. Diolah oleh peneliti.

MBG Belum Banyak Melibatkan Usaha Mikro, Kecil,

2.4 dan Menengah (UMKM) Lokal

Meskipun Program MBG Melibatkan Sebagian Pelaku Lokal, Proporsinya

Belum Maksimal dan Masih Didukung Dengan Penyedia Dari Luar Daerah.

Studi ini mengungkapkan bahwa hanya sekitar 27,6% responden yang menilai bahwa penyedia program MBG didominasi oleh UMKM lokal. Ini menunjukkan bahwa meskipun program MBG melibatkan pelaku UMKM lokal, namun proporsinya belum maksimal dan masih didukung dengan penyedia dari luar daerah. Sekitar 30,05% responden menyatakan bahwa sebagian penyedia bahan untuk MBG berasal dari UMKM lokal dan sebagian dari luar daerah. Sementara 28,9% bahkan tidak tahu bagaimana keterlibatan UMKM lokal. Ini menandakan adanya kurangnya transparansi atau sosialisasi terkait siapa saja pelaku ekonomi yang terlibat dalam program MBG (lihat Gambar 18).

Gambar 18. Pandangan Masyarakat Tentang Pelibatan UMKM Lokal dalam Penyediaan Makanan Di Sekolah

Apakah program MBG di daerah Anda melibatkan pelaku UMKM lokal (seperti katering rumahan, warung makan kecil, koperasi, petani lokal)?

Tidak tahu 27,49% ?

Tidak, semuanya dari pedraun salh 13,61% uaaar n dabeersaahr Ya, ada sebagian yang UMKM lokal, 28,84% sebagian dari luar Ya, sangat dominan sebagian besar 30,05% penyedia adalah UMKM lokal

Sumber: Survei CELIOS. N = 1721. Responden ditanyakan “Apakah program MBG di daerah Anda melibatkan pelaku UMKM lokal (seperti katering rumahan, warung makan kecil, koperasi, petani lokal)?” Opsi jawaban meliputi, “Ya, sangat dominan sebagian besar penyedia adalah UMKM lokal”,“Ya, ada sebagian yang UMKM lokal, sebagian dari luar”, “Tidak, semuanya dari perusahaan besar dan luar daerah”, “Tidak Tahu”.

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Studi ini mengungkapkan hubungan antara pendidikan dan pengetahuan tentang penyedia katering di sekolah. Sebanyak 48,2% responden menyatakan tidak mengetahui penyedia katering dan pemasok makanan di sekolah (lihat Gambar 19). Sebanyak 35,58% responden hanya mengetahui sebagian dan 16,17% responden yang mengetahui dengan pasti. Oleh karenanya, kapasitas kontrol sosial menjadi sangat lemah karena sebagian besar masyarakat tidak memiliki akses informasi dasar mengenai siapa yang memasok makanan di sekolah. Kondisi ini menciptakan celah akuntabilitas yang signifikan sehingga penyimpangan harga dan rendahnya kualitas gizi sulit dituntut pertanggungjawaban.

Gambar 19. Pandangan Masyarakat Tentang Penyedia Katering atau Pemasok Makanan di Sekolah

Apakah Anda mengetahui siapa penyedia katering atau pemasok makanan di sekolah?

Tahu sebagian 35,58%

Tidak tahu**?48,25%**

Ya, tahu pasti 16,17%

Sumber: Survei CELIOS. N = 1721. Responden ditanyakan “ Apakah Anda mengetahui siapa penyedia katering dan pemasok makanan di sekolah?”. Opsi jawaban meliputi, “Tahu sebagian”, “Tidak tahu”, “Ya, tahu pasti”.

Temuan ini mengindikasikan lemahnya transparansi dan sosialisasi MBG terhadap pelibatan ekonomi lokal. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mencerminkan potensi asimetris informasi yang dapat menghambat efektivitas MBG dalam menggerakkan partisipasi komunitas.

Indikasi Mark-up Bahan Makanan

Kerentanan implementasi MBG semakin krusial seiring terbukanya celah mark-up harga bahan makanan. Studi ini menunjukkan bahwa 33,4% responden menyatakan pernah melihat atau mendengar indikasi mark-up bahan makanan. Namun, sebagian besar sekitar 40% responden memiliki tingkat pengetahuan yang rendah mengenai indikasi mark-up bahan makanan. Rendahnya tingkat pengetahuan responden mencerminkan partisipasi publik dalam pengawasan yang lemah untuk memastikan kepatuhan penyedia dan perbaikan tata kelola program (lihat Gambar 20).

Gambar 20. Pandangan Masyarakat Tentang Indikasi Mark-up Harga Bahan Makanan

Apakah Anda pernah melihat atau mendengar indikasi mark-up harga bahan makanan?

Tidak tahu**?39,96%**

Ya 33,36%

Tidak 26,68%

Sumber: Survei CELIOS. N = 1721. Responden ditanyakan “ Apakah Anda melihat atau mendengar mark-up harga bahan makanan?”. Opsi jawaban meliputi, “Ya”, “Tidak tahu”, “Tidak tahu”.

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Konflik Kepentingan dalam Penunjukkan Vendor

Risiko konflik kepentingan dalam program MBG semakin krusial seiring dengan maraknya penunjukan langsung dalam menentukan penyedia makanan. Sebanyak 79,2% responden menyatakan adanya konflik kepentingan dalam mekanisme penunjukan. Sementara hanya 6,5% responden yang menyatakan tidak mungkin adanya konflik kepentingan. Tren serupa juga terlihat dalam berbagai tingkatan pendidikan responden. Konflik kepentingan dirasakan mungkin oleh kelompok SD dan belum tamat sebesar 53,3% dan SMA/SMK sebesar 50%. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi adanya potensi konflik kepentingan cukup kuat di seluruh jenjang pendidikan yang mengindikasikan perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme penunjukan penyedia makanan MBG (lihat Gambar 21).

Gambar 21. Pandangan Masyarakat tentang Konflik Kepentingan dalam Penunjukan Penyedia Makanan Menurut Anda, apakah ada konflik kepentingan dalam penunjukkan penyedia makanan? 53,33% SD dan belum 0% tamat 6,67% 40% 61,53% 15,38% SMP 9,23% 29,23% 74,82% 24,82% SMA/SMK 7,36% 17,81% 77,44% 30,77% DI/DII/DIII/DIV 5,64% 16,92% 77,92% 34,6% S1/S2/S3 4,36% 17,71% 75,14% 27,36% Total 6,47% 18,4% Ya Sangat mungkin Tidak mungkin Tidak tahu Sumber: Survei CELIOS. N = 1721. Responden ditanyakan “ Apakah ada konflik kepentingan dalam penunjukan penyedia makanan?”. Opsi jawaban meliputi, “Sangat mungkin”, “Mungkin”, “Tidak mungkin”, dan “Tidak tahu”. 41 Kontan. (2025). Pemerintah pastikan tak ada pihak yang bisa mark-up harga pangan MBG. Kontan. https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-pastikan-tak-ada-pihak-yang-bisa-mark-up-harga-pangan-mbg 42 Tribunnews.com. (2025, …). Dugaan mark-up harga paket MBG di Banyumas: FMP2M, harga seporsi makanan Rp7.000 diklaim Rp10.000. Tribunnews Banyumas. https://banyumas.tribunnews.com/better-banyumas/83687/dugaan-mark-up-harga-paket-mbg-di-banyumas-fmp2m-harga-seporsi-makanan-rp7000-diklaim- rp10000 43 Bisnis.com. (2025). Mark-up duit MBG makin marak di tengah rencana Prabowo kerek anggaran Rp335 T.Bisnis.com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20250820/12/1903904/mark-up-duit-mbg-makin-marak-di-tengah-rencana-prabowo-kerek-anggaran-rp335-t 44 Wartaterkini.news. (2025). Diduga langgar SOP dan mark-up anggaran dapur SPPG MBG di OKU Selatan tutup sementara. Wartaterkini.news. https://wartaterkini.news/diduga-langgar-sop-dan-mark-up-anggaran-dapur-sppg-mbg-di-oku-selatan-tutup-sementara/

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Dampak Domino MBG: Kerugian Ekonomi dan Erosi

2.5 Sistem Pangan Lokal

MBG Mulai Memicu Kenaikan Harga Bahan Pangan, yang Justru Merugikan

Konsumen dan Pedagang Kecil

Kenaikan harga bahan pangan di sejumlah daerah akibat pelaksanaan program MBG dapat dijelaskan melalui mekanisme demand-pull inflation, di mana inflasi terjadi ketika permintaan terhadap barang meningkat secara signifikan sementara penawaran tetap, sehingga mendorong kenaikan harga. Program MBG menciptakan lonjakan permintaan bahan pangan seperti beras, ayam, telur, dan sayur secara mendadak untuk memenuhi kebutuhan dapur umum di berbagai wilayah. Sementara itu, kapasitas produksi bahan pangan di tingkat lokal tidak dapat langsung meningkat karena keterbatasan waktu produksi dan distribusi. Ketidakseimbangan ini menimbulkan tekanan ke atas pada harga, permintaan meningkat sementara penawaran tetap, sehingga harga bahan pangan naik. Permintaan besar dari penyedia program MBG juga menyerap sebagian besar stok bahan pangan di pasar sehingga mengakibatkan kenaikan harga pangan dirasakan oleh konsumen umum dan pedagang kecil.

Gambar 22 menunjukkan mekanismenya: kurva permintaan bergeser ke kanan dari D₁ ke D₂ karena peningkatan permintaan dari program MBG, sedangkan kurva penawaran tetap di posisi

S. Pergeseran ini mengubah titik keseimbangan dari E₁ ke E₂, yang ditandai dengan kenaikan harga (P₁ ke P₂) dan jumlah barang yang diminta (Q₁ ke Q₂). Gambar 22. Pergeseran Permintaan Akibat Pelaksanaan Program MBG
S

E2 P2

E1 D2

P1

D1

Q1 Q2

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Contoh kasus:

Implementasi program MBG faktanya menimbulkan distorsi ekonomi baru. Skema penyediaan jutaan porsi makanan setiap hari dipusatkan melalui dapur umum berskala besar yang dikelola oleh yayasan dimana bahan mentah dipasok oleh pengusaha industri besar. Pola ini menciptakan rantai pasok tertutup: bahan baku, terutama ayam, dipasok langsung dari perusahaan unggas besar dengan kontrak jangka panjang, sementara pasar tradisional dan peternak kecil tersisih. Akibatnya, program yang semestinya memberdayakan ekonomi lokal justru memperkuat dominasi korporasi besar di sektor pangan.

Konsentrasi pembelian ayam oleh dapur umum MBG menyebabkan pasokan di pasar rakyat menipis. Ketika stok menurun, harga ayam melonjak dari kisaran Rp35.000 menjadi Rp38.000 - Rp50.000 per kilogram, menekan daya beli masyarakat. Pedagang kecil dan pelaku UMKM pengolah ayam kehilangan pembeli karena sebagian besar permintaan terserap oleh sistem dapur besar MBG. Kenaikan harga daging ayam ini memperlihatkan efek domino dari kebijakan yang tidak memperhitungkan rantai pasok lokal (lihat Gambar 23), di mana tujuan gizi publik akhirnya berbenturan dengan stabilitas harga pangan dan keberlangsungan ekonomi rakyat kecil.

Gambar 23. Distorsi Rantai Pasok Akibat Skema Penyediaan Makanan MBG

Produksi Ayam Konsumsi Operator Pembibit DOC PeterMnaak ndRiarikyat/ Distribusi & Logistik Dapur Besar Pedagang Pengumpul Rumah Potong Distributor Ayam Hidup Ayam Daging Ayam Pabrik Pakan Peternak Besar/ Integrator UMKM Kuliner/ Konsumen Warung Makan Rumah Tangga Pedagang Pasar Tradisional Permintaan MBG Pemerintah Tunjuk dimulai Dapur Besar

Dapur besar butuh Pas& okkaon nsttia Beli langsung ke Kontrak jangka Peternak sulit penuhi Pasokan ke pasar nnudar integrator pasar panjang standar/harga rakyat menipis Dapur Besar Kontrak Volume Tetap Permintaan ayam massal Lonjakan permintaan Tekanan rantai Dapur besar berani Amankan stok dengan Pedagang pasar tidak & terkonsentrasi ke pemasok besar pasok ayam Distorsi harga ayam beli mahal harga premium bisa menawar tinggi

Distribusi ayam Dampak ke Pkeesdualgitaann g aktrsaeds isaiyoanmal Margin turun atau rugi rnaan k pkeemcibl eli terbatas & Mahal pedagang & konsumen kehPileatneg murah tetap Harga input naik (aDyOC, hpiadkuapn), am Konsumen rumah tangga Dapur besar monopoli Struktur pasar Efek domino Distribusi pangan Rawan fluktuasi jika hadapi harga naik akses peternak menengah makin timpang makin terkonsentrasi dapur besar terganggu

Inflasi bahan Beban rumah tangga pangan naik miskin bertambah

Sumber: Siaran Pers CELIOS, 2 Oktober 2025

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Dampak program MBG terhadap kenaikan harga bahan pangan di pasar lokal paling banyak dirasakan oleh kelompok pekerja informal dan keluarga pekerja tidak dibayar (lihat Gambar 24). Sebanyak 36,07% responden yang berstatus berusaha dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga tidak dibayar serta 20,61% pekerja keluarga tidak dibayar menilai harga pangan di pasar lokal meningkat akibat program MBG. Sementara itu, kelompok dengan pekerjaan lebih mapan seperti buruh/karyawan/pegawai dan berusaha dibantu pekerja tetap cenderung lebih banyak menjawab “tidak”, masing-masing 51,18% dan 49,78%. Pola ini menunjukkan bahwa tekanan harga pangan lebih cepat dirasakan oleh pekerja informal yang memiliki daya beli lemah dan ketergantungan tinggi pada pasar tradisional. Pendapatan pekerja informal yang tidak menentu menyebabkan kelompok ini lebih rentan terhadap fluktuasi harga pangan akibat program MBG.

Pandangan Masyarakat Tentang Kenaikan Harga Bahan Pangan Akibat MBG Berdasarkan Gambar 24. Jenis Pekerjaan

Apakah program MBG memicu kenaikan harga bahan pangan di pasar lokal? 47,81% Pekerja keluarga/ 31,58% tidak dibayar 20,61% 39,39% Pekerja bebas 18,18% di non pertanian 42,42% 48,89% Pekerja bebas 31,11% di pertanian 20% 51,18% Buruh/karyawan/ 24,5% pegawai 24,32% 49,78% Berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar 25,66% 24,56% Berusaha dibantu pekerja 42,62% tidak tetap/ pekerja keluarga/ 21,31% tidak dibayar 36,07% 50,72% Berusaha sendiri 15,94% 33,33% Tidak Tidak tahu Ya

Sumber: Survei CELIOS. N = 1721. Responden ditanyakan “Apakah program MBG memicu kenaikan harga pangan lokal?”. Opsi jawaban meliputi, “Ya”, “Tidak”, dan “Tidak Tahu”.

Proporsi responden yang menjawab bahwa program MBG memicu kenaikan harga pangan lokal cenderung menurun seiring dengan peningkatan pendapatan (lihat Gambar 25). Kelompok berpendapatan rendah (0–400 ribu hingga 1–2 juta rupiah), sekitar 27–31% responden menyatakan harga pangan lokal naik akibat program MBG. Namun, proporsi ini terus menurun pada kelompok berpendapatan menengah hingga tinggi, hanya sekitar 20–26% pada kelompok berpendapatan 2–20 juta rupiah.

Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat berpendapatan rendah lebih merasakan dampak potensi kenaikan harga pangan, karena sebagian besar pengeluaran mereka

dialokasikan untuk kebutuhan pangan.

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Pandangan Masyarakat Tentang Kenaikan Harga Bahan Pangan Akibat MBG Berdasarkan Gambar 25. Tingkat Pendapatan

Apakah program MBG memicu kenaikan harga bahan pangan di pasar lokal? 40,71% 0-400K 28,32% 30,97% 37,08% 400K-1JT 35,96% 26,97% 42,86% 1JT-2JT 30,41% 26,73% 51,83% 2JT-5JT 25% 23,17% 56,25% 5JT-10JT 20,22% 23,53% 48,44% 10JT-20JT 26,56% 25% 52,94% 20JT+ 5,88% 41,18% Tidak Tidak tahu Ya

Sumber: Survei CELIOS. N = 1721. Responden ditanyakan “Apakah program MBG memicu kenaikan harga pangan lokal?”. Opsi jawaban meliputi, “Ya”, “Tidak”, dan “Tidak Tahu”.

Penciptaan Lapangan Kerja yang Semu

Mayoritas responden di berbagai kelompok sosial dalam studi ini menjawab program MBG dapat menciptakan lapangan kerja baru, namun hanya sebagian kecil warga yang dilibatkan. Hal ini menandakan bahwa peluang kerja yang muncul akibat program ini bersifat sempit, temporer, dan eksklusif. Artinya, meskipun program ini digadang-gadang dapat menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa manfaatnya hanya dirasakan oleh segelintir pihak.

Kelompok buruh/karyawan/pegawai relatif paling banyak merasakan manfaat ekonomi, dengan 40,81% menilai banyak warga mendapat pekerjaan tambahan dan 41,46% menilai sebagian kecil warga dilibatkan. Namun, kelompok pekerja bebas di pertanian dan pekerja keluarga tidak dibayar justru menunjukkan ketimpangan, di mana lebih dari 30% responden di dua kelompok ini menyatakan tidak ada penambahan tenaga kerja di sekitar mereka.

Pola ini memperlihatkan bahwa kegiatan ekonomi dari MBG cenderung terpusat pada kelompok dengan pekerjaan formal atau semi-formal. Sementara pekerja informal dan berusaha yang dibantu pekerja tidak berbayar yang umumnya menjadi target pemberdayaan ekonomi, masih belum banyak merasakan dampak langsung dari program (lihat Gambar 26).

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Pandangan Masyarakat tentang Penciptaan Lapangan Kerja Baru Akibat MBG Gambar 26. Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Sejauh yang Anda ketahui, apakah program Makan Bergizi Gratis menciptakan lapangan kerja baru di lingkungan Anda? 15,79% Pekerja keluarga/ 15,35% tidak dibayar 34,65% 34,21% 12,12% Pekerja bebas 3,03% di non pertanian 33,33% 51,52% 30% Pekerja bebas 7,78% di pertanian 22,22% 40% 14,7% Buruh/karyawan/ 3,63% pegawai 40,11% 41,56% 16,81% Berusaha dibantu 6,86% pekerja tetap dan dibayar 36,5% 39,82% Berusaha dibantu 18,03% pekerja tidak tetap/ 6,56% pekerja keluarga/ 31,15% tidak dibayar 44,26% 21,74% 2,9% Berusaha sendiri 36,23% 39,13% Tidak ada penambahan Tidak tahu Ya, banyak warga yang Ya, tapi hanya tenaga kerja di sekitar saya mendapat pekerjaan tambahan sebagian kecil warga (koki, logistik, distribusi, dsb) yang dilibatkan Sumber: Survei CELIOS. N = 1721. Responden ditanyakan “Sejauh yang Anda ketahui, apakah Makan Bergizi Gratis menciptakan lapangan kerja baru di lingkungan Anda?”. Opsi jawaban meliputi, “Ya, banyak warga yang mendapat pekerjaan tambahan (koki, logistik, distribusi, dsb)”, “Ya, tapi hanya sebagian kecil warga yang dilibatkan”, “Tidak ada penambahan tenaga kerja di sekitar saya”, dan “Tidak tahu”.

Penciptaan lapangan pekerjaan yang dihasilkan oleh program MBG belum dirasakan merata oleh masyarakat. Studi menunjukkan sebanyak 40% responden menyatakan bahwa lapangan pekerjaan yang tercipta hanya menyerap sebagian kecil warga (Lihat Gambar 27).

Gambar 27. Pandangan Masyarakat tentang Penciptaan Lapangan Kerja Baru Akibat MBG

Sejauh yang Anda ketahui, apakah program Makan Bergizi Gratis menciptakan lapangan kerja di lingkungan Anda?

Tidak tahu 6,74% ? Ya, banyak warga yang mendapat pekerjaan tambahan 36,39% (koki, logistik, distribusi, dsb) Ya, tapwi haargna ya eb 40,03% yasng adgiilaibn atkkeacnil

Sumber: Survei CELIOS. N = 1721. Responden ditanyakan “Sejauh yang Anda ketahui, apakah Makan Bergizi Gratis menciptakan lapangan kerja baru di lingkungan Anda?”. Opsi jawaban meliputi, “Ya, banyak warga yang mendapat pekerjaan tambahan (koki, logistik, distribusi, dsb)”, “Ya, tapi hanya sebagian kecil warga yang dilibatkan”, “Tidak ada penambahan tenaga kerja di sekitar saya”, dan “Tidak tahu”.

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

UMKM Sektor Makanan-Minuman Terancam Bisnis MBG

Berdasarkan data BPS Statistik Penyediaan Makanan dan Minuman tahun 2023, total UMKM sektor penyedia Pola ini memperlihatkan bahwa kegiatan ekonomi dari MBG cenderung terpusat pada kelompok makanan dan minuman non restoran/rumah makan di Indonesia mencapai 3.014.597 unit usaha, dengan total dengan pekerjaan formal atau semi-formal. Sementara pekerja informal dan berusaha yang

6.496.025 tenaga kerja (lihat Tabel 6). Jika program MBG dijalankan secara terpusat melalui 30.000 SPPG, maka potensi
dibantu pekerja tidak berbayar yang umumnya menjadi target pemberdayaan ekonomi, masih pergeseran ekonomi dari jutaan UMKM lokal ke model sentralisasi pangan berskala nasional harus diperhitungkan belum banyak merasakan dampak langsung dari program (lihat Gambar 26). secara serius.

Tabel 6. Komposisi UMKM Sektor Makanan dan Minuman

Kategori UMKM Jumlah Unit Tenaga Kerja

Katering / Catering 166.878 485.394

Penyediaan Makanan & Minuman Keliling / Tidak Tetap 70.660 1.099.669

Penyedia Makan Minum Lainnya (Warung, Rumah Makan, Kantin) 2.777.059 4.910.962

Total 3.014.597 6.496.025

Lebih dari 6,4 juta tenaga kerja Indonesia bergantung pada sektor penyedia makanan lokal, sebagian besar di warung, kantin, dan usaha mikro rumahan yang memasok makanan harian.

Saat ini terjadi persaingan antara kantin sekolah dan warung di sekitar lingkungan sekolah dengan dapur besar penyedia Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang ditunjuk pemerintah. Kantin dan warung lokal yang sebelumnya menjadi sumber utama konsumsi siswa mengalami penurunan drastis dalam penjualan. Sayangnya, pemerintah tidak memiliki buffer atau solusi alternatif untuk mengakomodasi para pelaku usaha kecil yang terdampak, seperti pelatihan usaha baru, kolaborasi distribusi, atau sistem kompensasi yang adil, sehingga menimbulkan ketimpangan dan rasa ketidakadilan di tingkat lokal.

Ini terjadi karena skema MBG memang melibatkan dapur-dapur besar bermodalkan ratusan juta dan miliaran rupiah, ketimbang melibatkan pelaku usaha mikro.

Membantah Klaim Prabowo soal Menghidupkan Ekonomi Rakyat :

Simulasi Dampak MBG terhadap UMKM Lokal dan Ketenagakerjaan

Dalam sebuah pidato di acara Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 29 September 2025, Prabowo Subianto mengklaim bahwa MBG akan mampu menghidupkan ekonomi rakyat dengan target 1,5 juta pekerjaan baru akan tercipta (30.000 SPPG × 50 pekerja). Realitas pelaksanaan SPPG yang tidak transparan, minim akuntabilitas, dan adanya temuan masalah ketenagakerjaan klaim target ini perlu diuji. Jika MBG menggantikan rantai pasok lokal sekolah (kantin, warung sekitar sekolah, dan pemasok bahan makanan), maka risiko pergeseran pendapatan terhadap UMKM ini bisa signifikan. Kita gunakan skenario proporsional berdasar populasi sekolah sasaran MBG (30.000 titik) dibandingkan total 3.014.597 UMKM nasional, lalu menghitung potensi kehilangan kerja.

Tabel 7. Skenario kehilangan pekerjaan⁴⁶

Skenario Persentase UMKM di sekitar sekolah Perkiraan Tenaga Kerja Hilang

Moderat 10% 648.000

Distortif 30% 1.944.000

45 BPS (2024), Statistik Penyediaan Makanan dan Minuman 2023. https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/23/f2c7743c4712aaeaa4abf694/statistik-penyediaan-makanan-dan-minuman-2023.html 46 Asumsi dasar perhitungan ini berangkat dari estimasi bahwa sekitar 10 persen UMKM penyedia makanan dan minuman yang beroperasi di sekitar sekolah, atau setara dengan 301.459 unit usaha, berpotensi terdampak oleh implementasi program MBG. Dengan menggunakan rasio rata-rata tenaga kerja per UMKM sebesar 2,15 orang (hasil pembagian antara total 6,5 juta pekerja UMKM dengan sekitar 3 juta unit UMKM), maka jumlah tenaga kerja yang kemungkinan terdampak langsung, baik melalui penurunan pendapatan maupun kehilangan pekerjaan, diperkirakan mencapai sekitar 648.000 orang.

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Klaim 1,5 juta lapangan pekerjaan yang selama ini disampaikan ternyata tidak pernah memperhitungkan risiko shifting pekerjaan, karena sebenarnya pekerjaan yang diciptakan MBG memiliki hubungan substitusi dari usaha UMKM makanan dan minuman.

AKIBAT MBG, RISIKO KEHILANGAN

PEKERJAAN DI SEKTOR UMKM MAKANAN

DAN MINIMUM HINGGA 1,94 JUTA PEKERJA

MBG : Sebuah Keputusan Politik yang Meminggirkan Pangan Lokal

MBG tidak hanya dapat kita lihat sebagai keputusan pangan biasa. Ini adalah bentuk dari politik pangan yang meminggirkan pangan lokal. Pangan lokal yang beragam harusnya menjadi bagian dari sosial budaya Indonesia dan wujud ekonomi restoratif yang resilient & berkelanjutan. pemerintah Namun, lebih memilih meneruskan gaya orde baru era Soeharto yang mempersempit makna swasembada pangan dengan kebijakan swasembada beras. Sebuah kebijakan penyeragaman pangan raksasa bernama revolusi hijau menjadi andalan di masa itu meningkatkan untuk produksi beras dengan pendekatan pemilihan bibit unggul dan penggunaan pestisida. Padahal, menurut temuan CELIOS (2025), Indonesia memiliki banyak potensi komoditas ekonomi restoratif, terutama yang masuk kategori pangan lokal seperti palawija, berbagai jenis ikan, kelapa, dan lainnya (lihat Gambar 28).

Sebaran komoditas restoratif potensial di Indonesia Gambar 28.

Aceh 6,89% Kopi 5,05% Palawija Sumatera Utara 16, 18% Kare t 7 ,80% Palawija

Sumatera Barat 4,58% Karet 3, Palawija 19% Bengkulu 16,97% Kopi 12,88% Karet Sumatera Selatan 35,60% Karet 16,37% Kopi Lampung 13,7 Karet 5% 10,47% Kopi

Riau Kep. Bangka Belitung 21,16% Karet Karet 19,34% 10,98% Kelapa Tangkap P 10, erikanan 18% Kepulauan Riau Kalimantan Barat K 7 ar ,9 e 4% t K 28,17% aret Tangkap P 48, erikanan 13% 2,65% Kelapa Jambi Kalimantan Tengah 29 Kare ,90% t**25,Kare19%**t 4,80% Kelapa 5,01% Perikanan Tangkap

Kalimantan Utara Kalimantan Selatan Sulawesi Selatan 11,41% 22,52% 9,96% 3,11% 5,28% 3,41% Palawija Karet Palawija T Tangkap T Pangkap erikanan Perikanan Pangkap erikanan Kalimantan Timur 11,66% Karet Pangkap 8,13% erikanan Sulawesi Tenggara T P 19 alawija ,40% 10,39% Tangkap Perikanan

Gorontalo Sulawesi Barat 55,86% 5,23% 5,72% 5,08% Palawija Kelapa T Pangkap erikanan Palawija

Sulawesi Tengah Sulawesi Utara

K 23,96% elapa K 15,87% elapa 31,74%

17,97% Palawija Palawija

Maluku Utara 41,35% Palawija 14,82% Kelapa

41,35% Maluku P 14,82% alawija Kelapa Papua 7 Palawija 6,99% 7 Perikanan T ,20% angkap Papua Barat 57,10% Palawija 10,67% Perikanan Tangkap

Jakarta 1,50% Perikanan TangkapYogyakarta 16,67% BantenPalawija 19 Kar ,34% et**1,37%**Kelapa 10,18% Perikanan Jawa Tengah Tangkap 9,54% Jawa BaratPalawija 1,07% 4,41% Palawija Kopi 0,45% Perikanan Tangkap

Bali NTT 6, Palawija 15% 41,25% Palawija 4,75% Kelapa & Cengkeh Kopi & Kelapa 4,12% Jawa Timur NTB 14,10% Palawija 13,90% Palawija 1,13% 2,26% Perikanan Tangkap Perikanan Tangkap

Sumber : CELIOS (2025)

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Implementasi MBG yang cenderung menggunakan komposisi pangan yang seragam, seperti Pola ini memperlihatkan bahwa kegiatan ekonomi dari MBG cenderung terpusat pada kelompok beras, gandum, dan UPF mengulang kebijakan yang sama di masa orba. Hal ini akan membawa dengan pekerjaan formal atau semi-formal. Sementara pekerja informal dan berusaha yang risiko besar pada ketahanan pangan Indonesia. Langkah tersebut akan merusak diversifikasi dibantu pekerja tidak berbayar yang umumnya menjadi target pemberdayaan ekonomi, masih pangan yang selama ini didukung dan dirawat oleh kontribusi pangan lokal di masyarakat, baik belum banyak merasakan dampak langsung dari program (lihat Gambar 26). masyarakat adat maupun masyarakat lokal secara umum. Padahal, kontribusi pangan lokal yang diversifikatif lebih berkelanjutan dan sesuai dengan nilai ekonomi restoratif yang memiliki ketahanan lebih tinggi.

47 Data Nusantara Food Biodiversity menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 822 pangan lokal yang bermacam-macam, baik yang digunakan pangan pokok, lauk hewani, lauk nabati, minuman, bumbu dan rempah, hingga obat. Menariknya, pangan-pangan lokal ini mampu memenuhi kebutuhan gizi baik secara makro maupun mikro.

Fungsi Gizi Makro Air Karbohidrat Lemak 3,43% 33,48% 12,30% Protein Serat 25,04% 25,75%

Fungsi Gizi Mikro Tidak diketahui Mineral makro: Fosfor Mineral makro: Kalsium 43,95% 5,12% 7,07% Mineral mikro lainnya Mineral makro: Magnesium Mineral makro: Sodium 2,27% 3,57% 0,08% Vitamin: Vitamin A Vitamin: Vitamin B12 Vitamin: Vitamin C 5,69% 4,72% 10,89% Vitamin: Vitamin D Vitamin: Vitamin lainnya Mineral makro: Zat besi 1,79% 7,47% 6,58% Mineral mikro: Zinc 1,30%

Kategori Biologi Tidak diketahui Jamur: Jamur Lainnya: Lainnya 0,12% 1,18% 12,60% Lumut: Lumut Paku/pakis: Paku/pakis Serangga, ulat, larva: Serangga, ulat, larva 0,12% 0,47% 2,00% Alga (makroalga dan mikroalga): Tumbuhan berbiji tertutup: Akar Alga (makroalga dan mikroalga) Tumbuhan berbiji tertutup: Batang 26,62% 0,47% 3,89% Tumbuhan berbiji tertutup: Biji Tumbuhan berbiji tertutup: Buah Tumbuhan berbiji tertutup: Bunga 14,02% 18,73% 2,24% Ikan dan HASI: Daging Tumbuhan berbiji tertutup: Daun 10,95% 6,60%

Sejumlah 698 pangan lokal terdata masih dikonsumsi oleh masyarakat, yang mana 77,39% masuk status ekologis indigenous atau asli, sedangkan 22,61% dikategorikan introduced atau sudah dikenal. Namun, menjadi catatan penting 94 pangan lokal masuk kategori sedikit jumlahnya, sedangkan 8 pangan lokal sudah tidak diketahui atau tidak ada. Meskipun, memiliki tersisa 747 pangan lokal, kalau pendekatan kebijakan yang dilakukan selalu identik dengan penyeragaman pangan dan tidak menjaga diversifikasi pangan seperti MBG hingga food estate, maka ketersediaan pangan lokal kita akan terancam punah.

47 Nusantara Food Biodiversity (2025), Statistik sistem pangan lokal di Indonesia. https://nusantarafoodbiodiversity.org/data/statistics

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Prioritas Kepentingan Publik yang Dikorbankan

2.6 oleh Pemaksaan Anggaran MBG

Anggaran MBG tahun 2026 sebesar Rp335 Triliun Bisa untuk apa?

Program Keluarga Harapan (PKH)

1 Alokasi anggaran sebesar Rp39,17 triliun (Rp39,166,730,830,000) dapat menyasar penerima manfaat sebesar 13.143.198 keluarga penerima manfaat (KPM). Asumsi bantuan sebesar Rp2,98 juta per KPM.

Program Indonesia Pintar (PIP)

2 Anggaran sebesar Rp17,68 triliun (Rp17,681,128,730,000) memungkinkan program PIP menjangkau 24.368.269 siswa penerima beasiswa pendidikan. Asumsi bantuan sebesar Rp725,58 ribu per siswa. Program Kartu Sembako 3 Tambahan anggaran sebesar Rp59,23 triliun (Rp59,233,715,740,000) berpotensi menjangkau 24.680.715 KPM. Asumsi bantuan sebesar Rp2,4 juta per KPM.

Beasiswa Kuliah

4 Alokasi anggaran baru sebesar Rp18,69 triliun (Rp18,687,057,280,000) dapat memperluas cakupan program beasiswa pendidikan tinggi ini kepada 1.340.535 mahasiswa penerima. Asumsi bantuan senilai Rp13,94 juta per mahasiswa.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) Pekerja

5 Anggaran senilai Rp6,42 triliun (Rp6,422,466,890,000) dapat meningkatkan penyaluran BSU kepada 1.784.019 pekerja. Asumsi bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan selama setahun.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa

6 Anggaran baru sebesar Rp13,95 triliun (Rp13,954,034,490,000) dapat mencakup

3.886.918 KPM dengan asumsi nominal bantuan Rp3,59 juta per KPM per tahun. Asumsi nominal bantuan sebesar Rp3,6 juta per pekerja per tahun.

Subsidi Alat Kesehatan Disabilitas (kursi roda, kacamata, prostetik, dan lain-lain)

7 Tambahan anggaran senilai Rp574,94 miliar (Rp574,939,750,000) dapat menyasar 5,83 juta disabilitas penerima manfaat. Asumsi nilai subsidi tetap sebesar Rp98.500 per orang.

Subsidi Angkutan Umum

8 Tambahan anggaran sebesar Rp573,78 miliar (Rp573,779,070,000) dapat mensubsidi angkutan umum kepada 57,38 juta orang. Perhitungan ini menggunakan asumsi nilai subsidi tetap sebesar Rp10.000 per orang.

Subsidi Pupuk

9 Anggaran sebesar Rp70,75 triliun (Rp70,750,307,980,000) dapat dikonversi dalam subsidi pupuk mencapai 12,51 juta ton pupuk. Tambahan lahan yang akan terpenuhi sebesar 21,78 juta hektare dan jumlah petani penerima manfaat mencapai 12,87 juta petani.

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

BPJS Kesehatan (PBI JKN)

Tambahan Tambahan anggaran senilai Rp60,88 triliun (Rp60,884,470,280,000) dapat menggratiskan iuran BPJS bagi 126,84 juta orang. Kenaikan ini mencerminkan perluasan penerima yang signifikan dalam perbaikan akses kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.anggaran sebesar Rp573,78 miliar (Rp573,779,070,000) dapat mensubsidi angkutan umum kepada 57,38 juta orang. Perhitungan ini menggunakan asumsi nilai subsidi tetap sebesar Rp10.000 per orang.

Subsidi Asuransi Kendaraan Bermotor (TPL)

11 Alokasi anggaran senilai Rp5,49 triliun (Rp5.486.444.507.668) dapat mensubsidi asuransi kendaraan bermotor kepada 157,4 juta kendaraan di seluruh Indonesia. Asumsi subsidi premi sebesar Rp34.856 per kendaraan per tahun.

Program Perencanaan, Pembangunan, dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru

12 33,78% Terbarukan dan Konservasi 24,93% Perluasan anggaran pembangunan energi baru terbarukan sebesar Rp246,49 miliar15,01% (Rp242.607.367.000) dapat mendorong pemanfaatan 22 unit PLTS Terpadu, 5 unit 26,27%

PLTMH, 1 unit PLTM, dan revitalisasi 5 unit pembangkit EBT berbasis komunitas secara proporsional sesuai alokasi awal.

Program Percepatan Fasilitas Air dan Sanitasi.

13 Tambahan anggaran senilai Rp5,42 triliun (Rp5,416,538,340,000) dapat membiayai sekitar 430.601 SR (sambungan rumah). Diasumsikan rata-rata jumlah SR di daerah 3T berkisar antara 75 - 125 SR, maka tambahan anggaran ini dapat memenuhi kebutuhan fasilitas air minum dan sanitasi di 3.444 hingga 5.741 desa Perhitungan ini menggunakan asumsi biaya pembangunan fasilitas air minum dan sanitasi rata-rata sebesar Rp12,6 juta per SR.

Subsidi Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

14 Alokasi anggaran sebesar Rp35,46 triliun memungkinkan perluasan penerima fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mencapai 415.520 unit rumah. Asumsi nilai subsidi tetap sebesar Rp85,34 juta per unit rumah.

Anggaran Anggaran Anggaran Program (Rp Triliun) Program (Rp Triliun) Program (Rp Triliun) Program Keluarga Program Indonesia Program Kartu

Total Anggaran (Rp Triliun)

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Predatory Budgeting Anggaran Pendidikan oleh MBG

Program MBG menjadi salah satu agenda prioritas nasional yang membutuhkan alokasi fiskal sangat besar. Berdasarkan Nota Keuangan APBN 2026 yang baru disahkan, total pembiayaan program senilai Rp335 triliun ini sebagian besar bersumber dari realokasi dana dari anggaran bidang pendidikan hingga Rp223 triliun atau mengambil 29% dari total anggaran pendidikan Rp769 trilun.

Dengan detail anggaran MBG sebanyak Rp223 triliun (83,4%) diambil dari fungsi pendidikan, yang sebelumnya dialokasikan untuk kegiatan peningkatan mutu pembelajaran, pengadaan sarana sekolah, dan bantuan operasional pendidikan. Sementara itu, Rp24,7 triliun (9,2%) berasal dari fungsi kesehatan, yang berpotensi menggeser sebagian ruang fiskal untuk program gizi masyarakat, pencegahan stunting, dan layanan kesehatan dasar. Adapun Rp19,7 triliun (7,4%) bersumber dari fungsi ekonomi, termasuk dari anggaran pemberdayaan UMKM dan ketahanan pangan.

Predatory budgeting pendanaan yang besar dari tiga sektor fundamental, terkhusus bidang pendidikan menimbulkan pertanyaan penting “apakah sepadan mengorbankan anggaran pendidikan sebesar itu untuk program MBG yang belum jelas dampaknya dan memiliki risiko tata kelola yang tinggi?” Selain itu, realokasi anggaran ini juga berdampak pada penurunan kualitas kebijakan pendidikan akibat trade off dengan peningkatan insentif pengajar/guru, peningkatan kualitas bantuan pendidikan, hingga peningkatan sarana dan prasarana dasar sekolah. Kondisi 48 ini terjadi di tengah, masih tingginya angka guru honorer di Indonesia, yakni 704.503 orang.

Tabel 8. Simulasi Trade Off Kebijakan: Kesejahteraan Guru

Anggaran pendidikan untuk MBG Jumlah guru honorer Rp223.000.000.000.000 704.503

Gaji ideal guru per tahun Berapa tahun bisa dilakukan Rp223.000.000.000.000 8,8 tahun

Total Kebutuhan Anggaran Gaji Guru Ideal Rp25.362.108.000.000

Dengan memaksakan memakai anggaran pendidikan sejumlah 29% anggaran pendidikan di tahun 2026, terjadi trade off kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan guru honorer, mengingat anggaran sebesar itu dapat memberi gaji Rp3 juta per bulan (Rp 36 juta dalam setahun) kepada seluruh guru honorer di Indonesia. Bahkan, kebijakan ini bisa dilakukan hingga 8,8 tahun atau lebih dari 1 periode pemerintahan (lihat Tabel 8).

48 Narus, Ernest. (2024, Oktober 5). Jumlah Guru Honorer di Indonesia Begini Caranya untuk Menjadi Guru Tetap. Media Indonesia. https://mediaindonesia.com/humaniora/706359/jumlah-guru-honorer-di-indonesia-begini-caranya-untuk-menjadi-guru-tetap

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Predatory Budgeting Anggaran Pendidikan oleh MBG

Anggaran MBG Potong Anggaran Pendidikan untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Kuliah (Kasus Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

Isu dampak efisiensi anggaran akibat Inpres 1 tahun 2025 kepada beasiswa dan bantuan sosial 49 seperti KIP sempat mencuat di awal tahun, namun segera disanggah oleh menteri keuangan 50 dan menristekdikti pada waktu itu. Pemerintah membantah terjadi penurunan anggaran hingga 9% dari anggaran senilai Rp14,69 triliun untuk KIP.

Namun, dalam beberapa bulan terakhir isu ini kembali mencuat setelah beberapa pihak dari kampus dan mahasiswa memberikan keterangan terkait adanya penurunan kuota KIP di tahun 2025 atau penurunan nilai manfaat KIP di tengah perkuliahan. Menurut Brevis Notatia⁵¹ atau keterangan yang didapat ANSTRAT BEM KM, MWA-UM, FORMAD, dan KAMADIKASI Universitas Gadjah Mada (UGM), terdapat dampak berupa tidak terjadi peningkatan kuota penerima manfaat KIP di UGM akibat kebijakan ini. Hal ini tidak sesuai dengan tren dan kewajaran yang terjadi, dimana rektorat UGM selalu mampu menegosiasi pertambahan kuota hingga mencapai >1.600 penerima setiap tahunnya.

Dampak serupa terjadi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), yang mana pemangkasan KIP mencapai 45%, apabila sebelumnya mahasiswa menerima rata-rata Rp8,5 juta per semester, kini jumlahnya hanya sekitar Rp4,5 juta. Berbeda dengan UGM, kondisi ini langsung direspon oleh rektorat dengan penerbitan “Pernyataan Rektor, Terkait Penurunan 52 Anggaran Beasiswa KIP Kuliah 2025. Situasi sangat berisiko mengganggu perkuliahan mahasiswa penerima manfaat dari beasiswa untuk mengakses pendidikan tinggi. Kasus di UGM bisa memupus harapan mahasiswa baru untuk mendapatkan KIP Kuliah yang meringankan biaya untuk kuliah. Sementara itu, kasus di UMY berisiko menghambat akses kuliah mahasiswa di pertengahan masa kuliah, apabila tidak ada alternatif penyelesaian dari pendanaan lainnya.

Kondisi serupa juga bisa terjadi di kampus-kampus lain di Indonesia

49 Kemenkeu. (2025). Menkeu Sri Mulyani: Beasiswa KIP, LPDP, hingga UKT Perguruan Tinggi Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Beasiswa-KIP,-LPDP,-UKT-Perguruan-Tinggi 50 Wulandari, Trisna. (2025, Februari 13). KIP Kuliah Kena Efisiensi Anggaran, Mendikti dan Komisi X DPR Bilang Begini. Detik.com. https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-7776379/kip-kuliah-kena-efisiensi-anggaran-mendikti-dan-komisi-x-dpr-bilang-begini 51 ANSTRAT BEM KM UGM, MWA-UM, FORMAD, dan KAMADIKASI UGM. (2025). Brevis Notitia. 52 UMY. (2025). Pernyataan Rektor, Terkait Penurunan Anggaran Beasiswa KIP Kuliah 2025. https://www.instagram.com/p/DO5OPNkiQQl/?img_index=1

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

3 Polemik Pelaksanaan MBG

3.1 Sudah Beracun Tertimpa Rugi

Studi ini menunjukkan adanya rangkaian insiden keracunan massal serta pola masalah kualitas pangan yang berulang. Sejak awal implementasi hingga 15 November 2025, program ini telah menyebabkan kasus keracunan massal yang menimpa 15.117 53 penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia (lihat Gambar 29). Data bulanan menunjukkan pola yang semakin mengkhawatirkan: kasus keracunan MBG melonjak tajam dari insiden kecil pada awal tahun menjadi ribuan korban pada Agustus, September, dan mencapai puncaknya pada Oktober dengan 6.463 korban. Lonjakan kasus ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan keamanan pangan MBG, jauh dari sekadar insiden terisolasi, karena pola kejadiannya berulang tanpa perbaikan yang berarti. Rentetan kasus tersebut menegaskan bahwa BGN dan pemerintah belum melakukan upaya yang memadai untuk memastikan standar keamanan pangan benar-benar diterapkan dalam implementasi MBG.

Kasus-kasus keracunan ini tentu bukan insiden tunggal, melainkan efek dari pola kegagalan sistemik.

Gambar 29. Kasus keracunan MBG Januari-November 2025

6463

4099

2009

987 623 106 397 318

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov

Sumber: Kurasi Data Media, Januari-November 2025 (Diolah CELIOS)

53 Kurasi CELIOS dari data media massa terkait jumlah korban keracunan akibat program MBG dari Januari-November 2025

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Sejak awal, CELIOS sudah mengingatkan bahwa

MBG rawan jadi proyek politik, sarat korupsi, inefisiensi, hingga kualitas makanan yang dipertanyakan.

Hari ini, semua kekhawatiran itu benar-benar terjadi.

Menghitung total biaya yang harus ditanggung masyarakat

54 akibat keracunan MBG

Studi ini menggunakan Analisis Cost of Illness (COI) untuk menghitung kerugian ekonomi dari keracunan makanan yang disebabkan MBG. COI merupakan metode untuk mengukur beban ekonomi dari suatu penyakit dengan cara menghitung total biaya, baik langsung maupun tidak langsung, yang ditimbulkan akibat dampak negatif dari penyakit tertentu. 55 Nilai kerugian ekonomi akibat penyakit yang ditimbulkan diasumsikan sama dengan potensi manfaat ekonomi jika penyakit tersebut dapat disembuhkan. COI mengakumulasi biaya langsung medis dan kerugian produktivitas jangka pendek. Produktivitas dinilai dengan pendekatan Human Capital Approach (HCA) 56 sederhana; alternatif Friction Cost Approach. Biaya medis merujuk pada Gastroenteritis Akut (GEA) yang dibayarkan melalui sistem Indonesia Case-Based Groups (INA- 57 CBG) oleh BPJS Kesehatan.

Tabel 9 menjelaskan bahwa beban ekonomi akibat kasus keracunan MBG jauh lebih besar daripada biaya medis semata. Bahkan dalam skenario paling konservatif (tanpa rawat inap) kerugian total sudah mencapai hampir Rp4 miliar, terutama karena produktivitas yang hilang. Pada skenario dasar dan atas, di mana persentase rawat inap meningkat, total kerugian melonjak drastis hingga Rp8,4 miliar dan Rp14 miliar, menandakan bahwa setiap peningkatan kecil dalam tingkat keparahan kasus langsung memperbesar beban biaya secara eksponensial. Fakta bahwa kerugian produktivitas justru lebih besar daripada biaya medis memperlihatkan bahwa dampak keracunan pangan MBG tidak hanya membebani sistem kesehatan, tetapi juga menekan pendapatan keluarga dan ekonomi lokal. Angka ini menggambarkan bahwa setiap kejadian keracunan bukan insiden kecil, tetapi beban ekonomi nyata yang bisa dihindari melalui pengawasan mutu makanan, pelatihan higiene bagi penjamah, dan sistem keamanan pangan yang ketat. Mencegah satu kasus keracunan anak sama artinya dengan melindungi kesehatan, menjaga pendapatan keluarga, dan menghemat biaya publik yang nilainya miliaran rupiah. Investasi pada keamanan pangan di program MBG bukan biaya tambahan, melainkan perlindungan ekonomi dan sosial bagi ribuan anak dan keluarga penerima manfaat.

54 Analisis ini merujuk pada working paper yang ditulis oleh penulis berjudul “Estimated Economic Losses from Foodborne Illness Cases Associated with the Free Nutritious Meal (MBG) Program in Indonesia”. Untuk diskusi lebih lanjut terkait analisis ini silahkan menghubungi penulis. 55 Tarricone, R. (2006). Cost-of-illness analysis: What room in health economics? Health Policy, 77(1), 51–63. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2005.07.016 56 Pike, J., & Grosse, S. D. (2018). Friction cost estimates of productivity costs in cost-of-illness studies in comparison with human capital estimates: A review. Applied Health Economics and Health Policy, 16(6), 765–778. https://doi.org/10.1007/s40258-018-0416-4 57 RSUD Undata Palu. (2024, Oktober). INA-CBG GEA. IJHESS.

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Tabel 9. Asumsi pertama: biaya medis dan kerugian produktivitas⁵⁸

Skenario | Konservatif

59 Tabel 10. Asumsi kedua: biaya rawat inap + rawat jalan + pengeluaran out of pocket (OOP)

Skenario | Low 61 Jumlah kasus % rawat inap Per-kasus (RT) Total Kerugian Rumah Tangga⁶⁰ Per-kasus (Sosial) 15117 8% Rp222,293.00 Rp3,360,403,281 Rp571,221.00 Total (Sosial) Rp8,635,147,857

Skenario | Baseline Jumlah kasus % rawat inap Per-kasus (RT) Total Kerugian Rumah Tangga Per-kasus (Sosial) 15117 12% Rp239,435.00 Rp3,619,538,895 Rp687,827.00 Total (Sosial) Rp10,397,880,759

Skenario | High Jumlah kasus % rawat inap Per-kasus (RT) Total Kerugian Rumah Tangga Per-kasus (Sosial) 15117 20% Rp273,717.00 Rp4,137,779,889 Rp921,037.00 Total (Sosial) Rp13,923,316,329

58 Analisis ini merujuk pada working paper yang ditulis oleh penulis berjudul “Estimated Economic Losses from Foodborne Illness Cases Associated with the Free Nutritious Meal (MBG) Program in Indonesia”. Untuk diskusi lebih lanjut terkait analisis ini silahkan menghubungi penulis. 59 Analisis ini merujuk dan mengadopsi pada working paper yang ditulis oleh tim penulis berjudul “Estimated Economic Losses from Foodborne Illness Cases Associated with the Free Nutritious Meal (MBG) Program in Indonesia”. Untuk diskusi lebih lanjut terkait analisis ini silahkan menghubungi penulis. 60 Ini kacamata “keluarga korban”: Seberapa besar kerugian ekonomi yang langsung dirasakan rumah tangga ketika anaknya terkena KLB keracunan MBG. 61 Perspektif biaya sosial didefinisikan sebagai beban ekonomi total dari kacamata masyarakat secara keseluruhan, terlepas dari siapa yang membayar. Dalam studi ini, perspektif sosial mencakup: (i) biaya langsung non-medis yang ditanggung rumah tangga (transportasi, konsumsi penunggu, akomodasi), (ii) biaya tidak langsung berupa kehilangan produktivitas orang tua yang mendampingi anak, dan (iii) biaya medis langsung yang direpresentasikan oleh tarif klaim INA-CBG pada fasilitas kesehatan rujukan.

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Tabel 10.

Tabel 10 menegaskan bahwa setiap insiden keracunan MBG menimbulkan beban ekonomi yang sangat signifikan, bahkan pada tingkat rawat inap terendah sekalipun. Pada skenario low (8% rawat inap), kerugian yang langsung ditanggung rumah tangga sudah mencapai Rp3,36 miliar, sementara total beban sosial (yang mencakup biaya non-medis, produktivitas yang hilang, dan biaya medis) melonjak hingga Rp8,63 miliar. Ketika proporsi rawat inap meningkat menjadi 12% dan 20%, total kerugian rumah tangga naik menjadi Rp3,62 miliar dan Rp4,13 miliar, sedangkan total kerugian sosial meningkat lebih tajam hingga Rp10,40 miliar dan Rp13,92 miliar.

Fakta bahwa kerugian sosial selalu jauh lebih besar daripada kerugian langsung yang ditanggung keluarga menunjukkan bahwa dampak Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan MBG tidak hanya membebani rumah tangga korban, tetapi juga menciptakan tekanan ekonomi yang luas pada masyarakat dan sistem kesehatan. Dengan kata lain, setiap kasus keracunan bukan hanya tragedi kesehatan, tetapi juga menimbulkan shadow costekonomi yang jauh lebih besar daripada yang tampak, mengindikasikan bahwa kegagalan pengawasan MBG menciptakan beban ekonomi sistemik yang tidak dapat diabaikan.

Mencegah satu kasus keracunan jauh lebih murah daripada menanggung seluruh beban ini; investasi

pada keamanan pangan bukan hanya melindungi kesehatan anak, tetapi juga menghemat miliaran rupiah

dan menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga.

Total Kerugian Berdasarkan Hitungan Korban dari BGN

Untuk memberi analisis yang proporsional, penulis juga melakukan penghitungan kerugian dengan data dari BGN. Menurut BGN per 11 November, korban keracunan makanan karena MBG ada 636 korban dirawat inap, sedangkan 11.004 rawat jalan. 62 Selain itu, BGN juga menjelaskan bahwa MBG menyumbang 48% kasus keracunan di Indonesia pada tahun 2025. Meskipun hitungan korban keracunan yang di kurasi BGN relatif paling rendah dibandingkan sumber lain seperti CELIOS, JPPI dan lembaga lainnya, namun kerugian tetaplah tinggi mencapai Rp5,79 miliar (lihat Tabel 11).

Tabel 11. Kerugian berdasarkan hitungan korban keracunan dari BGN

Jumlah Pasien Rawat Inap Rawat Jalan Total

Total Keseluruhan Rp5,788,462,896

62 CNN Indonesia. (2025, November 12). Bos Badan Gizi ungkap alasan keracunan MBG sering terjadi di Jabar. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251112154604-92-1294782/bos-badan-gizi-ungkap-alasan-keracunan-mbg-sering-terjadi-di-jabar

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Persebaran Kasus Keracunan Sekarang dan Perkiraan Korban Keracunan

6 Bulan Mendatang

Gambar 30 menunjukkan betapa luas dan seriusnya insiden keracunan pangan terkait pelaksanaan MBG di berbagai provinsi, dengan 103 kasus yang tercatat hingga 15 November 2025 dan lebih dari 15.117 korban terdampak. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta mencatat jumlah korban paling besar, menandakan kegagalan keamanan pangan dari implementasi MBG. Bahkan provinsi kecil seperti Bengkulu, NTT, dan Lampung pun mencatat ratusan korban, memperlihatkan bahwa persoalan ini bersifat sistemik, bukan insiden lokal atau sporadis. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tetapi alarm keras bahwa program MBG membawa konsekuensi kesehatan publik yang sangat serius dan memerlukan evaluasi struktural menyeluruh sebelum kerusakan yang lebih besar terjadi.

Gambar 30. Peta persebaran kasus keracunan MBG di Indonesia

Aceh Jawa Tengah 1 Kasus 14 Kasus 5 Korban 2555 Korban Kalimantan Utara 1 Kasus Sumatra Utara

59 Korban 1 Kasus

Sumatra Barat 1 Kasus 119 Korban

Bengkulu 1 Kasus Nusa Tenggara Papua Barat 539 Korban Timur 1 Kasus Kalimantan 25 Korban Selatan 7 Kasus 1 Kasus 969 Korban 130 Korban Sulawesi Tengah Sumatra Selatan 4 Kasus Jawa Timur 2 Kasus 272 Korban 10 Kasus 335 Korban 1088 Korban Sulawesi Selatan DI Yogyakarta 1 Kasus Lampung 2 9 5K 5 a 1 suKsorban 12 Korban 6 Kasus Jumlah per 15 November 2025 599 Korban Jawa Barat Nusa Tenggara 28 Kasus Barat Banten 4883 Korban 2 Kasus 15.117 4 Kasus 88 Korban Total Korban 28 Korban DKI Jakarta 3 Kasus Sumber: Diolah oleh tim penulis 100 Korban

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Penyebaran kasus dari Aceh hingga Papua Barat mengindikasikan bahwa rantai pasok MBG dan sistem

pengawasan tidak berjalan semestinya, menciptakan domino effect risiko kesehatan bagi anak-anak

di seluruh Indonesia.

Dari November 2025 hingga Juni 2026, jumlah korban keracunan diproyeksikan meningkat dari

15.117 menjadi 22.747 (lihat Gambar 31). Artinya, terjadi kenaikan sebesar 7.630 korban, atau sekitar +50,48% dalam periode tujuh bulan. Lonjakan ini tergolong sangat signifikan dan menunjukkan adanya masalah yang berkembang cepat, yang berpotensi berasal dari sistem pengelolaan, pengawasan, atau distribusi makanan dalam program MBG. Prediksi selama enam bulan ke depan menunjukkan kenaikan signifikan jumlah kasus keracunan terkait MBG. Jika pola ini mencerminkan kondisi riil, maka diperlukan intervensi secepat mungkin untuk mencegah lonjakan besar yang diproyeksikan mencapai lebih dari 22 ribu kasus pada pertengahan 2026. Gambar 31. Perkiraan jumlah korban keracunan selama 6 bulan kedepan
0 25.000 Juni 26 22.747 Mei 26 April 26 Maret 26 Februari 26 Januari 26 Desember 25 November 25 15.117 Oktober 25 September 25

Agustus 25 Juli 25 Juni 25 Mei 25 April 25 Maret 25 Februari 25 Sumber: Diolah oleh tim penulis Januari 25 105

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Amburadulnya Tata Kelola Pekerja, Pembiayaan

3.2 dan Pengelolaan Mitra MBG

Penyaluran anggaran proyek MBG melanggar aturan pengadaan dan pestudi

Berdasarkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program MBG Tahun Anggaran 2025 63, Program MBG dijalankan dalam mekanisme bantuan pemerintah bukan pengadaan barang/jasa langsung. Oleh karenanya, pemerintah seharusnya memperlakukan SPPG/yayasan sebatas penerima manfaat bukan sebagai penyedia jasa. Dalam praktiknya justru fungsi penyedia jasa tetap dijalankan oleh mitra dapur yang dibayar SPPG/yayasan. Hal ini dapat dikategorikan sebagai penyelundupan pengadaan (procurement bypass). Praktik ini telah melompati prosedur pengadaan resmi yang mensyaratkan adanya tender dan kontrak jasa.

Kerentanan mekanisme bantuan pemerintah mulai tampak dalam berbagai kasus di lapangan. Mekanisme bantuan pemerintah lebih longgar dalam hal pengawasan, waktu pembayaran, dan akuntabilitas anggaran. Hal tersebut memungkinkan adanya perubahan nilai kontrak secara sepihak oleh penyedia jasa dengan besaran nominal yang bervariasi. Dalam perjalanannya, 64 anggaran awal senilai Rp15.000 dapat menyusut hingga Rp13.000 per porsi. Sementara itu, pemerintah terlepas dari berbagai tuntutan wanprestasi atas kerugian operasional bagi mitra dapur karena tidak ada kontrak kerja dengan tenggat pembayaran tetap. Dengan demikian, penghilangan proses tender yang digantikan dengan penunjukan langsung kian memperkeruh proses pengisian posisi SPPG/yayasan hingga mitra dapur.

Birokrasi pencairan dana tak efisien dan rentan keterlambatan

Mekanisme pencairan dana dalam bantuan pemerintah kompleks dan berjenjang (lihat Gambar

32). Sebagaimana Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program MBG Tahun Anggaran 20251, pengajuan proposal dana operasional dilakukan mitra maksimal 2 minggu atau 10 hari aktif sekolah sebelum pelaksanaan program. Dana bantuan pemerintah yang disalurkan KPPN harus melalui rekening SPPG/ yayasan sebelum didistribusikan kepada mitra dapur. Dalam hal terjadi ketidaklengkapan administrasi pada salah satu tahapan verifikasi, mitra dapur akan sangat mungkin mengalami keterlambatan pembayaran. Sementara itu, sistem pelacakan belum transparan dan aktual dalam mengkonfirmasi status pengajuan pembayaran. Mitra di lapangan hanya mengandalkan kabar secara manual melalui pesan pribadi. Sistem pembayaran dengan mekanisme reimburse penuh bukan pembayaran di muka juga. Dalam hal mitra dapur memiliki modal yang terbatas untuk kebutuhan operasional, relawan dan staf dapur juga rentan mengalami keterlambatan honorarium.
63 Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. (2024). Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025. Jakarta: Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. 64 Rachmadina, R., & Hidayat, F. (2025, April 18). Pemilik Dapur MBG duga Yayasan MBN sunat anggaran per porsi Rp 15.000 jadi Rp 13.000. Kompas.com. https://megapolitan.kompas.com/read/2025/04/18/22595991/pemilik-dapur-mbg-duga-yayasan-mbn-sunat-anggaran-per-porsi-rp-15000-jadi

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Gambar 32. Alur pencairan dana MBG

Penetapan SPPG/Yayasan

Persetujuan oleh PPK & KPA

Pengajuan SPP Surat Permintaan Pembayaran

Penerbitan SPM Surat Perintah Membayar

Terbit SP2D Surat Perintah Pencairan Dana

Dana Masuk ke Rekening SPPG Virtual Account/VA

Sumber: Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program MBG Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan grafik di atas, alur pencairan dimulai dengan penetapan SPPG/yayasan dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran BGN (KPA). Selanjutnya proses akan bergulir menunggu pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) melalui aplikasi SAKTI. Proses selanjutnya masih membutuhkan waktu hingga terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pada tahap ini pencairan juga memiliki rentang durasi yang beragam, petunjuk teknis hanya menerangkan batas maksimal 2 hari kerja pasca diterbitkannya SP2D.

Petunjuk teknis memang mewajibkan kepemilikan rekening SPPG dalam bentuk virtual account (VA) terutama pada daerah operasional yang tak memiliki hambatan jaringan. Namun, potensi keterlambatan pembayaran masih akan terulang selama birokrasi persetujuan tetap tak efisien. Sekalipun mekanisme VA dipromosikan sebagai solusi keterlambatan pencairan, namun hanya memindahkan antrean ke tahap verifikasi awal dan tak menuntaskan hambatan birokrasi. Dengan demikian, efisiensi pembayaran tak hanya bergantung pada digitalisasi rekening tetapi juga memerlukan pembenahan prosedur administrasi dan koordinasi antar lembaga pengelola anggaran. Pada akhirnya, durasi pencairan dana tetap tak pasti karena belum merinci secara spesifik waktu di setiap tahapan.

Mitra Dapur yang dipertaruhkan

Keterlambatan pembayaran dalam program MBG menciptakan tekanan serius pada rantai penyediaan makanan (lihat Gambar 33). Mitra dapur yang berperan sebagai ujung tombak operasional sangat rentan mengalami krisis keuangan karena harus menanggung biaya bahan baku, tenaga kerja, dan logistik dengan dana sendiri sambil menunggu pencairan yang tidak pasti. Dalam kondisi ini, banyak dapur harus melakukan pengurangan porsi, substitusi bahan, atau penundaan jadwal distribusi, yang pada akhirnya menurunkan standar gizi dan kontinuitas pelayanan. Ketidakpastian waktu pembayaran juga mengikis motivasi dan kepercayaan mitra, memunculkan potensi konflik, baik antara yayasan pelaksana (SPPG) dengan mitra dapur maupun antara SPPG dengan pemerintah daerah.

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Gambar 32. Alur pencairan dana MBG

Mitra dapur menghadapi krisis keuangan

Pengurangan porsi, substitusibahan, penundaan distribusi

Menurunkan standar gizi dan kontinuitas pelayanan

Sumber: Diolah oleh penulis

Efek domino keterlambatan pembayaran menimbulkan inefisiensi biaya distribusi. terutama ketika dapur harus mengatur ulang jadwal pengiriman atau membeli bahan makanan dengan harga yang sudah naik. Dalam kasus ekstrem, mitra mengalami kerugian finansial langsung, baik berupa denda keterlambatan kepada pemasok lokal, kehilangan kesempatan usaha, maupun biaya tambahan untuk menjaga operasional tetap berjalan. Bagi pemerintah, inefisiensi ini berimplikasi pada penurunan efektivitas anggaran publik. Sementara itu, lemahnya manajemen keuangan program mengakibatkan dana yang seharusnya diarahkan untuk gizi masyarakat justru tak terserap.

65 Eksploitasi Pekerja: BGN Telat Bayar Gaji Pekerja SPPG Tak hanya masalah keracunan dan militerisme, MBG juga memiliki problematika ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan yang pertama ditemukan di Kediri, Jawa Timur. Pekerja SPPG atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di sana tidak mendapatkan kontrak kerja tertulis dan bekerja overtime hingga 20 jam lebih sehari. Beberapa lulusan pelatihan SPPI Batch 3 ini, dipekerjakan di SPPG sebagai pegawai magang dan sudah bekerja sejak awal Agustus. Namun, gaji di bulan Oktober yang seharusnya diterima di awal November belum diterima dan belum ada kejelasan kapan akan didapatkan. Kondisi ini hanya direspon oleh BGN atau Kepala BGN dengan narasi “pergeseran administrasi anggaran”.

Kondisi ini menunjukkan dua hal krusial. Pertama, proyek MBG ini tidak direncanakan secara matang sejak awal atau dari perencanaan, sehingga menimbulkan masalah signifikan berupa distribusi anggaran yang menghambat operasional pekerja. Kedua, terdapat kegagalan MBG dalam klaim yang selama disampaikan bahwa program ini akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, yang terjadi adalah kegagalan menciptakan pekerjaan yang layak sehingga menimbulkan masalah baru, berupa eksploitasi kerja.

Lemahnya Sistem Pengawasan MBG

Dibandingkan dengan Brasil, India, dan Kolombia, sistem pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia masih jauh tertinggal, terutama dalam hal kemandirian, transparansi, dan partisipasi publik (lihat Tabel 12). Brasil memiliki dewan pengawas lokal (CAE) yang benar-benar independen dan melibatkan masyarakat secara langsung. Kolombia bahkan memberi ruang bagi warga untuk mengawasi secara aktif melalui mekanisme pestudi publik dan audit eksternal terbuka. Sebaliknya, pengawasan MBG di Indonesia masih bersifat tertutup dan internal, hanya dijalankan oleh lembaga pemerintah tanpa akses publik dan tanpa pengawasan dari pihak luar. Akibatnya, sistem pengawasan Indonesia saat ini lebih reaktif baru bertindak setelah masalah muncul sementara negara lain sudah menanamkan pengawasan independen sebagai bagian dari desain kebijakan sejak awal.

65 Diolah dari MBG Watch (2025), bbc.com (2025). Pengakuan petugas MBG 'Tak punya kontrak kerja, jam kerja tak menentu, dan telat terima gaji', https://www.bbc.com/indonesia/articles/cm27rj2k4zdo

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

sam

Perbandingan sistem pengawasan program makan bergizi di Brasil, Gambar 32. Kolombia, dan Indonesia

Negara | Brazil

Negara | Kolombia

Negara | Indonesia

Pemerintah perlu segera membentuk Satgas Independen Evaluasi MBG sebelum situasinya memburuk. Satgas ini harus dibentuk sekarang, ketika masalah masih bisa dikendalikan dan sebelum terjadi gelombang keracunan yang lebih luas atau korupsi yang sudah masif. Satgas sebaiknya terdiri dari unsur penegak hukum, akademisi, pakar gizi, dokter kesehatan masyarakat, LSM antikorupsi, dan perwakilan orang tua murid. Keterlibatan lintas lembaga ini penting agar pengawasan tidak hanya berfokus pada uang dan dokumen, tetapi juga pada keamanan pangan, kualitas gizi, dan efektivitas distribusi. Dengan struktur independen dan wewenang penuh, Satgas ini dapat bekerja secara cepat melakukan investigasi, audit, serta memberi rekomendasi perbaikan tanpa campur tangan politik.

Langkah kedua yang tak kalah penting adalah menghentikan sementara (moratorium) seluruh pelaksanaan MBG dan melakukan audit total menyeluruh. Audit ini perlu mencakup rantai distribusi, proses pengadaan bahan pangan, pemilihan vendor, hingga pelaksanaan di sekolah. Tindakan ini mendesak dilakukan sekarang, sebelum lebih banyak anak yang keracunan dan sebelum korupsi terlanjur meluas. Dengan menghentikan sementara program dan mengaudit total seluruh mekanisme, pemerintah bisa memastikan setiap rupiah dana publik benar-benar digunakan untuk menyehatkan anak-anak, bukan memperkaya pihak tertentu. Langkah berani ini akan menunjukkan bahwa negara berpihak pada keselamatan dan integritas rakyat, bukan pada kepentingan politik atau proyek sesaat.

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Sumber: Diolah oleh penulis

Mitra Dapur yang dipertaruhkan

Temuan Aktual

Temuan aktual dari keterangan seorang pengamat dan ahli gizi berusia 27 tahun di Kota Samarinda menjelaskan adanya kesenjangan besar antara pelatihan di kampus dengan tuntutan kerja dalam program MBG. Selama perkuliahan mahasiswa gizi pada umumnya telah dibekali praktik magang di layanan katering dengan beban sekitar 100 porsi per orang. Hal ini melonjak signifikan dalam Sistem Penyelenggaraan Pemenuhan dan Gizi (SPPG) yang menuntut seorang ahli gizi mampu menangani 3000-4000 porsi setiap hari dengan bersamaan mendampingi 30 relawan dapur.

Potret pekerja ahli gizi di lapangan menghadapi tekanan yang tinggi. Dalam hal terjadi keracunan makanan, tekanan publik sangat keras ditujukan kepada kehadiran ahli gizi. Padahal, mereka tetap bekerja terus menerus dengan waktu istirahat yang sangat sedikit. Kelelahan semacam ini dapat memicu kesalahan penyajian dan meningkatkan risiko keracunan.

Implementasi program MBG sejauh ini belum memperlakukan ahli gizi dan profesi kesehatan dengan layak. Posisi mereka sering dianggap administratif atau teknis tanpa perhatian pada beban kerja dan keselamatan kerja. Selain itu, ketentuan dalam petunjuk teknis yang memperbolehkan posisi ahli gizi diisi oleh lulusan non-gizi dinilai menurunkan standar kompetensi serta menambah tekanan bagi tenaga gizi yang sudah tersertifikasi.

Berdasarkan data ahli gizi yang diolah dari grafik tersebut, di antara 691 ahli gizi di SPPG sekitar 46 orang atau 6,7% terindikasi bukanlah lulusan gizi. Artinya satu dari lima belas orang yang menempati posisi ahli gizi tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai (lihat Gambar

34). Gambar 34. Tingkat pendidikan ahli gizi MBG
D3

20%

Pendidikan Terakhir D4

15%

S1 Profesi Diefisien

62% 3%

Sumber: Diolah oleh penulis

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Praktik perekrutan tenaga gizi yang bukan berasal dari lulusan gizi jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang secara tegas menetapkan bahwa tenaga gizi adalah profesi khusus dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan tersendiri. Meski BGN berupaya membela diri dengan menyalahkan SPPG atas kekeliruan rekrutmen, fakta regulatif menunjukkan sebaliknya. Keputusan Kepala BGN RI No. 244 Tahun 2025 yang ditetapkan 27 Oktober 2025, yang merupakan revisi ketiga dari petunjuk teknis resmi, tertulis:

"Tenaga pengawas produksi dan kualitas diutamakan lulusan ahli gizi program D3/ D4/S1 dan atau memiliki pengalaman di bidang tersebut minimal 1 tahun dan disertai dengan dokumen pendukung."

Ketentuan yang rancu ini menciptakan kebingungan di tingkat pelaksana, sementara ketika terjadi kesalahan, beban justru dialihkan kepada pihak lapangan. Situasi seperti ini terlalu serius untuk diabaikan, karena menyangkut integritas profesi kesehatan dan kualitas pelaksanaan program MBG secara keseluruhan.

Studi ini menunjukkan distribusi jam kerja ahli gizi di lapangan yang jauh melampaui standar jam kerja normal (lihat Gambar 35). Bahkan, empat dari lima ahli gizi bekerja melebihi jam kerja normal. Sementara itu, hanya 11,87% ahli gizi yang bekerja sesuai ketentuan 8 jam per hari. Sebaliknya, mayoritas bekerja yang melebihi jam wajar sebanyak 22,43% selama 9 hingga 10 jam. Sementara itu 15,92% ahli gizi bekerja selama 11 hingga 12 jam, dan 16,06% selama 12 hingga 14 jam. Proporsi terbesar terdapat pada kategori lebih dari 14 jam per hari sebanyak 26,1%. Hal ini menerangkan adanya beban kerja berlebih (work overload) dan ketidakseimbangan sistem kerja di lingkungan SPPG dan MBG. Situasi ini menggambarkan beban kerja berat dan risiko kelelahan tinggi yang turut mengancam kandungan higienitas dan kecukupan gizi dalam makanan.

Gambar 35. Beban jam kerja ahli gizi MBG

Lainnya 11-12 Jam/hari

7,67% 15,92%

>14 Jam/hari 12-14 Jam/hari

Jam Kerja

26,05%Ahli Gizi16,06%

9-10 Jam/hari 8 Jam/hari

22,43% 11,87%

Sumber: Diolah oleh penulis

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Penataan ulang sistem kerja tenaga gizi perlu segera dilakukan. Pengaturan jam kerja yang seimbang, pembagian shift yang jelas, dan penambahan tenaga yang kompeten akan membantu menjaga mutu pangan serta kesehatan masyarakat. Dengan dukungan yang tepat, profesi ahli gizi dapat bekerja lebih optimal dan berkontribusi nyata bagi peningkatan kualitas layanan gizi di Indonesia.

Pada akhirnya kendornya profesionalisme dalam aktualisasi profesi ahli gizi kian berdampak serius pada penurunan ketelitian dan kualitas pengawasan mutu pangan. Ahli gizi yang kelelahan rentan melakukan kesalahan dalam perhitungan gizi, proses penyimpanan bahan makanan, maupun pengawasan sanitasi dapur. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan risiko kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan.

3.3 Polemik MBG Memicu Persoalan Sosial Lain di Daerah

Polemik permasalahan implementasi Program MBG juga sampai ke berbagai wilayah. Tata kelola MBG yang serampangan telah berpengaruh terhadap konteks sosial, budaya maupun politik daerah. Untuk memperkaya analisis dalam studi ini, kami juga melakukan studi kualitatif melalui wawancara mendalam dengan warga dan orang tua penerima MBG di berbagai daerah, terutama di luar Pulau Jawa, guna memahami pengalaman dan persepsi mereka terhadap program. Hasil wawancara mengungkapkan berbagai isu mulai dari relevansi program dengan kebutuhan masyarakat, sensitivitas kebijakan terhadap konteks geografis dan budaya pangan lokal, dampak langsungnya terhadap pangan lokal akibat penyeragaman menu dan dampak MBG dalam tradisi konsumsi masyarakat.

Ketika Kebijakan Sentralistik Tak Hiraukan Kebutuhan Lokal

Sejak rencana implementasi Program MBG, gelombang penolakan masyarakat sudah mulai terlihat. Khususnya masyarakat daerah yang mempertanyakan urgensi program MBG dibanding dengan kebutuhan substansial pendidikan yang lain seperti perbaikan fasilitas pendidikan dan dukungan sosial yang lebih mendasar, pelibatan partisipasi lokal, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan.

Sepertinya tidak, saya pribadi melihatnya lebih membantu meringankan beban keluarga itu kalau program sekolah gratis, dan perbaikan fasilitas sekolah yang bagus karena beberapa atapnya sudah bolong-bolong. Laki-laki. Warga Desa Lusiperi, Fak-fak

Masyarakat menilai program MBG tidak inklusif dan terlalu sentralistik karena kerap mengabaikan kebutuhan serta konteks daerah, program dibuat tanpa mempertimbangkan infrastruktur, kondisi sosial, maupun prioritas masyarakat lokal.

Sumba ini tidak sama seperti di Jawa, kalo makanan hanya dimasak di Kota diberikan ke sekolah di kampung dengan jarak yang jauh dan jalan rusak yang mbak tahu sendiri, pasti makanan yang sampai itu tidak fresh. Yang lebih kami butuhkan itu peningkatan kualitas pendidikan, infrastruktur, pembangunan asrama. Anak-anak disini harus jalan 10 km untuk sampai di sekolah naik turun bukit, jika mereka ada asrama pasti mereka akan lebih fokus belajar. Laki-laki. Warga Desa Kambata Bundung, Sumba Timur

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Lebih jauh, banyak warga menilai pemerintah terjebak pada pencarian hasil instan dan simbolik, seolah pemberian makanan otomatis mampu menyelesaikan persoalan gizi dan kemiskinan. Program dirancang dengan pendekatan yang tidak peka konteks, tanpa memahami kebutuhan nyata di akar rumput, terutama di luar Pulau Jawa. Kritik ini dapat diprediksi sejak awal, mengingat program disusun tanpa studi kelayakan dan kajian berbasis evidensi yang memadai.

Program ini seakan semuanya dirancang di pusat, makanan ini dimasak di pusat, terus orang Papua suruh makan saja tanpa ditanya mau makan atau tidak.

Laki-laki. Warga Desa Lusiperi, Fak-fak

Temuan-temuan ini menggambarkan bahwa ketika kebijakan nasional gagal membaca kebutuhan lokal, program yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas hidup justru berisiko menghadapi kegagalan yang sistemik

....Papua tidak cukup hanya memberi makan saja

Laki-laki. Warga Desa Lusiperi, Fak-fak

Dari Dapur Ibu ke Dapur Negara : Perubahan Tradisi Pangan Lokal

Program MBG tidak hanya mengubah pola makan anak-anak di sekolah, tetapi juga menggeser tradisi pangan lokal yang telah lama menjadi identitas komunitas. Pemilihan menu yang cenderung Jawa-sentris memperlihatkan bagaimana kebijakan nasional sering kali gagal membaca keragaman budaya pangan di Indonesia. Makanan lokal seakan perlahan disingkirkan dan dijauhkan dari selera anak-anak. Ironisnya, di tengah retorika pemerintah tentang pemanfaatan pangan lokal dan pemberdayaan daerah, kebijakan ini justru menunjukkan hal sebaliknya.

Kami selama ini hidup dengan pangan lokal. Kalau dengan daging dan susu, mungkin ada yang makan dan tidak, karena mereka biasa dengan apa yang mereka makan

Laki-laki. Warga Desa Lusiperi, Fak-fak

Alih-alih memanfaatkan potensi pangan lokal, program ini justru memperkenalkan rantai pasok baru yang tidak berakar pada wilayahnya sendiri. Pada akhirnya, dari “dapur ibu” di kampung yang selama ini menyiapkan makanan dengan kasih dan pengetahuan lokal, kini semuanya bergeser ke “dapur negara” yang seragam dan menjauhkan anak-anak dari pangan lokal. Perubahan ini bukan sekadar soal menu, tetapi tentang hilangnya ruang budaya, ekonomi, dan kedaulatan pangan masyarakat lokal.

Kami di Sumba Timur biasa makan makanan lokal yang fresh dan bergizi, mau makan ayam tinggal potong, beras yang dimakan organik. Sekarang kami disuruh makan ayam beku dari jakarta dan beras yang tidak organik

Laki-laki. Warga Desa Kambata Bundung, Sumba Timur

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Aturan Main Lama, Masalah Baru: Desain Ulang Alternatif Skema MBG

Di tengah carut-marut pelaksanaan Program MBG, muncul gagasan dari masyarakat untuk mendesain ulang skema penyaluran agar lebih kontekstual dan akuntabel. Banyak warga menilai bahwa persoalan utama bukan hanya pada kualitas makanan, tetapi pada tata kelola serampangan dan model pengelolaan anggaran yang tidak transparan. Masyarakat ingin partisipasi yang bermakna bukan sekadar menjadi penerima kebijakan, tetapi turut terlibat sebagai pengelola.

Anggaran ini daripada nggak jelas dikelola siapa, mending dikelola sendiri oleh masyarakat. Masyarakat ingin mengelola langsung bersama orang tua dan guru. Masyarakat bilang tak usah kasih makanan, uangnya kembalikan saja ke pihak sekolah

Laki-laki. Warga Desa Lusiperi, Fak-fak

Pernyataan ini menegaskan keinginan

dulu di Waingapu sudah ada pemberian makan bergizi lokal yang dijalankan oleh komite sekolah, pihak sekolah, dan ahli gizi puskesmas. Kami biasanya patungan dan memanfaatkan pangan lokal segar. Program ini mirip dengan PNPM Generasi Sehat, jadi panitia itu hanya sebagai pengawas, masyarakat dan sekolah yang terlibat langsung dalam pelaksanaanya

Laki-laki. Warga Desa Kambata Bundung, Sumba Timur

Dengan menyalurkan dana langsung ke sekolah atau kelompok masyarakat, mereka berpendapat kontrol publik menjadi lebih kuat, transparansi meningkat, dan bahan pangan yang digunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta selera lokal. Jika pemerintah berani membuka ruang dialog dan mempercayakan sebagian kendali kepada masyarakat, program MBG berpotensi berubah dari kebijakan simbolik menjadi gerakan kemandirian pangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Tata Kelola dan Akuntabilitas yang Kabur

Di banyak daerah, keberadaan dapur produksi belum jelas, rantai pengawasan lemah, dan penanggung jawab lapangan sering kali tidak diketahui masyarakat. Pernyataannya menggambarkan keraguan masyarakat terhadap transparansi dan integritas penyelenggara program, yang sering kali hadir tanpa informasi yang terbuka dan mekanisme pengawasan yang efektif.

Dapur ini belum ada, masih dalam tahap persiapan. Penanggung jawabnya harus dilihat dulu, apakah benar mendukung program atau hanya mencari keuntungan. Pengawasan harus diperketat Laki-laki. Nagari Air Haji Barat, Padang

Dugaan kelalaian teknis pun muncul di banyak tempat, mulai dari proses memasak hingga distribusi makanan.

Mungkin ada kesalahan teknis di dapur ketika memasak, penyimpanan, dan pengawetan. Kita harus pastikan sumber pangannya dari mana dan siapa yang pegang amanah Laki-laki.Warmon Kokoda, Sorong

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Kedua pernyataan ini mempertegas satu hal: tanpa sistem pengawasan yang kuat dan mekanisme akuntabilitas yang jelas, program sebesar MBG mudah terperosok dalam praktik koruptif dan penyimpangan di tingkat pelaksana. Dalam situasi seperti ini, publik tidak hanya kehilangan kepercayaan, tetapi juga haknya atas rasa aman dan gizi yang layak.

Mengapa SPPG Enggan Menyasar 3T & Mengapa Pemerintah Belum Masif di 3T

SPPG cenderung fokus di wilayah urban, khususnya di Pulau Jawa karena biaya per porsi lebih rendah, permintaan yang tinggi dan stabil, serta risiko operasional kecil dibandingkan di kawasan luar Jawa khususnya 3T. Di 3T, biaya melonjak akibat logistik antarpulau, akses pelabuhan, keterbatasan cold chain, harga bahan pangan lebih mahal, permintaan tersebar, ketidakpastian cuaca/kapal, akses energi (LPG) yang masih terbatas, dan tekanan arus kas (lihat Tabel 13). Meskipun pemerintah terus memberi janji bahwa MBG akan masuk ke area 3T, namun hingga November 2025 progres nya sangat lambat bahkan tidak terlihat. Berikut adalah beberapa penyebab utama SPPG enggan menyasar 3T:

Tabel 13. Penyebab utama SPPG enggan menyasar 3T

Inefisiensi Volume & Rute Tanpa kontrak volume ≥200 porsi/titik/hari & rute terjadwal, biaya tidak efisien.

Risiko Cuaca & Transportasi Cuaca & jadwal kapal menimbulkan risiko stock-out; perlu buffer stok & modal kerja besar.

Ketidakstabilan Energi Akses LPG 3 kg tidak stabil; meningkatkan biaya & downtime produksi.

Risiko Keamanan Pangan Cold chain terbatas meningkatkan biaya kepatuhan mutu & risiko KLB.

Beban Administrasi Kewajiban akuntabilitas menambah overhead administratif. Pengadaan

Biaya Satuan Tinggi Biaya satuan lebih tinggi; pemerintah memprioritaskan wilayah berbiaya rendah. di Wilayah 3T

Tingginya Biaya Monitoring Biaya monitoring & tata kelola tinggi di 3T. & Tata Kelola

Rendahnya Daya Serap Daya serap pemasok rendah; tender 3T sering under-subscribed. Pemasok

Sumber: Diolah penulis (2025)

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Juknis BGN yang tercantum dalam Keputusan Kepala BGN No. 244 Tahun 2025 hanya memberikan gambaran permukaan tentang SPPG Terpencil, tanpa instrumen teknis yang memadai untuk menjawab tantangan nyata di wilayah 3T. Padahal, wilayah-wilayah inilah yang paling membutuhkan intervensi negara, baik karena kondisi geografis ekstrem, keterbatasan infrastruktur, maupun tingginya kerentanan pangan. Dengan hanya mencantumkan deskripsi umum, seperti: jumlah penerima sekitar 1.000 orang dan lokasi di pegunungan, kepulauan, pesisir, atau pedalaman.

Juknis tidak memberikan panduan operasional yang serius, seperti standardisasi logistik, protokol keamanan pangan khusus 3T, tambahan pembiayaan untuk rute sulit, atau mekanisme pengawasan yang adaptif terhadap kondisi daerah terpencil. Minimnya substansi Juknis menunjukkan bahwa pendekatan terhadap 3T lebih bersifat simbolik daripada strategis, sehingga kebijakan MBG justru berisiko memperlebar ketimpangan dengan gagal menyasar daerah yang paling membutuhkan perlindungan negara.

Mengapa MBG di Kota-kota Besar bukan di Desa-desa?

Program MBG yang lebih dulu menyasar kota-kota besar juga dapat dibaca sebagai strategi politik yang memadukan kalkulasi elektoral dengan kebutuhan pencitraan kinerja cepat. Kota besar bukan hanya menjadi basis suara signifikan bagi Prabowo–Gibran, tetapi juga ruang di mana opini publik nasional dibentuk melalui media, kelas menengah digital, dan konsentrasi swing voters. Pencitraan dan kontrol terhadap rantai pasok lebih mudah dilakukan di kota-kota besar. Sebagian besar pos-pos TNI juga terdapat di kota-kota besar.

Prioritas implementasi di wilayah ini memberi keuntungan ganda: memperkuat loyalitas politik sekaligus memproduksi narasi keberhasilan yang mudah diviralkan. Namun, pendekatan ini mengandung problem keadilan distribusi karena wilayah 3T atau daerah daerah pedesaan, yang seringkali lebih membutuhkan intervensi gizi justru tertinggal dalam tahap awal.

Pilihan ini menunjukkan bahwa rasionalitas politik dapat mendominasi rasionalitas kebutuhan sosial, sehingga pelaksanaan kebijakan publik berpotensi bias terhadap pertimbangan elektoral alih-alih urgensi kerentanan masyarakat.

3.4 Dominasi Veteran TNI-POLRI Turut Merusak Kualitas Program

Dominasi organ militer baik dari veteran militer, TNI, dan POLRI dalam program MBG menunjukkan pergeseran kebijakan publik dari pendekatan teknokratis ke arah yang lebih politis dan militeristik. Program ini melibatkan banyak purnawirawan, mulai dari struktur kelembagaan BGN di tingkat puncak hingga level pelaksana lapangan, termasuk dalam kepemilikan SPPG (lihat 66 Gambar 36). Hal Ini dekat dengan fenomena yang disebut Leviathan Economy, yang mana kapitalisme negara tidak hanya memiliki ciri kontrol negara yang begitu kuat dalam sumber daya ekonomi, tetapi juga adanya penetrasi militer ke kebijakan sipil. Kondisi ini berpotensi 67 memperburuk kinerja ekonomi di jangka menengah dan jangka panjang.

66 Musacchio, A., & Lazzarini, S. G. (2012). Leviathan in Business: Varieties of State Capitalism and Their Implications for Economic Performance. Harvard Business School. https://www.hbs.edu/ris/Publication%20Files/12-108.pdf 67 Sen, K., Pritchett, L., Kar, S., & Raihan, S. (2017). Democracy Versus Dictatorship? The Political Determinants of Growth Episodes. Harvard Kennedy School. https://appext.hks.harvard.edu/publications/getFile.aspx?Id=1509

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Organ militer yang memiliki keahlian profesional di bidang pertahanan dan keamanan, malah dipaksa dilibatkan di bidang yang di luar kapasitasnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperburuk profesionalisme militer yang seharusnya dipisahkan dengan politik dan kebijakan sipil.

Sebagaimana Perpres No. 83 Tahun 2025 68 tentang Badan Gizi Nasional telah membuka ruang pengisian jabatan Dewan Pengarah dari unsur purnawirawan TNI dan POLRI. Bahkan, personil TNI lebih awal diberangkatkan untuk mengikuti Institutional Food Management Training di Singapura dalam rangka penguatan komitmen terhadap program MBG. 69 Keterlibatan ini kian memperluas peran perbantuan TNI dalam ranah sosial kemasyarakatan. TNI berperan aktif 70 mulai dari menyediakan ribuan hektar lahan untuk pembangunan SPPG, mendirikan pondasi 71 72 bangunan, hingga mengoperasionalkan dapur.

Gambar 36. Jajaran pejabat BGN berlatar purnawirawan TNI-POLRI

dan Hubungan Kelembagaan

Sumber: Badan Gizi Nasional. Struktur susunan organisasi Badan Gizi Nasional. Diakses 19 November 2025, dari https://www.bgn.go.id/team

Pola ini sudah terjadi sejak pemerintahan Joko Widodo yang menggunakan UU ASN⁷³ untuk melibatkan TNI-POLRI dalam jabatan sipil. Prabowo Subianto juga menormalisasi keterlibatan 74 militer dalam kebijakan publik di kebijakan lain, seperti food estate. Efisiensi birokrasi diperkirakan akan meningkat akibat keterlibatan militer adalah mitos dalam kebijakan publik, karena profesionalisme dan meritokrasi justru melemah di bawah pengaruh struktur komando.

Postur kelembagaan yang bernuansa militer justru menempatkan BGN dalam birokrasi hibrida (civil–military hybrid bureaucracy). Bauaran birokrasi ini mencerminkan apa yang oleh Huntington (1957) 75 sebut sebagai “civil-military imbalance”, di mana kontrol kebijakan publik tereduksi menjadi koordinasi administratif tanpa kewenangan substantif dalam mengeksekusi program di lapangan. Keterlibatan militer dalam politik dan sipil akan menyebabkan penurunan profesionalisme militer⁷⁶, karena profesionalisme militer hanya dapat terjadi apabila terdapat batas yang jelas antara ranah politik sipil dan militer (lihat Gambar 37).

68 Republik Indonesia. (2024, 15 Agustus). Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173. https://peraturan.bpk.go.id/Details/295857/perpres-no-83-tahun-2024 69 Dinas Penerangan Angkatan Darat. (2025, 12 Oktober). Tunjukkan komitmen sukseskan program makan bergizi, TNI AD kirim tim ke Singapura. TNI Angkatan Darat. https://tniad.mil.id/tunjukkan-komitmen-sukseskan-program-makan-bergizi-tni-ad-kirim-tim-ke-singapura/ 70 Badan Gizi Nasional. (2025, 30 Oktober). TNI AD dukung penuh program MBG [Foto]. Badan Gizi Nasional. https://www.bgn.go.id/news/foto/tni-ad-dukung-penuh-program-mbg 71 Divisi Humas Polri. (2024, Oktober 21). Terus dukung program MBG, Kapolri resmikan 32 SPPG dan groundbreaking 27 SPPG di Jateng. Humas Polri. https://humas.polri.go.id/news/detail/2133946-terus-dukung-program-mbg-kapolri-resmikan-32-sppg-dan-groundbreaking-27-sppg-di-jateng 72 Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara. (2025, 4 November). Wujud nyata dukung program makan bergizi gratis, Lanud Anang Busra laksanakan ground breaking dapur SPPG pertama. https://tni-au.mil.id/berita/detail/wujud-nyata-dukung-program-makan-bergizi-gratis-lanud-anang-busra-laksanakan-ground-breaking-dapur-sppg-pertama/ 73 Indonesia at Melbourne. (2023, November 7). Indonesian military back in the bureaucracy: The return of dual function. University of Melbourne. https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/indonesian-military-back-in-the-bureaucracy-the-return-of-dual-function/ 74 Dirgantara, A., & Prabowo, D. (2025, Oktober 29). Orang Barat Bingung Polri Buka Dapur, Prabowo: Ini Indonesia, Bung! Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2025/10/29/15571991/orang-barat-bingung-polri-buka-dapur-prabowo-ini-indonesia-bung 75 Huntington, S. P. (1957). The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil–Military Relations. Harvard University Press. 76 Nix, Dayne E. (2012). American Civil-Military Relations: Samuel P. Huntington and the Political Dimensions of Military Professionalism, Naval War College Review: Vol. 65 : No. 2, Article 7. https://digital-commons.usnwc.edu/nwc-review/vol65/iss2/7

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Gambar 37. Birokrasi Hibrida Sipil dan Militer dalam BGN

Sipil

Birokrasi Hibrida BGN Militer Perencanaan Pengawasan

Pemasok Makanan

Sumber: Diolah oleh penulis

Awal mula keterlibatan TNI hanya difokuskan untuk mendorong percepatan dan efektivitas MBG di daerah terluar, terdepan, dan terpencil yang belum kondusif. 77 Namun, belum ada aturan secara jelas mengenai penetapan wilayah yang diperbolehkan bantuan TNI. Akhirnya, keterlibatan TNI relatif fleksibel tanpa batasan sehingga berkonsekuensi pada akuntabilitas program. Pemerintah perlu memastikan pelibatan militer dalam program MBG tetap dapat diukur melalui indikator kinerja. Selain itu, audit independen perlu diperkuat sembari mengembangkan sistem pestudi berbasis data aktual untuk mendorong partisipasi masyarakat.

Keterlibatan TNI dan POLRI dalam Mengelola MBG

Keterlibatan TNI dan Polri dalam program MBG mencerminkan peran struktural yang dominan dalam ranah kebijakan publik. Kedua institusi tersebut tidak hanya terlibat pada tahap pendistribusian dan logistik, tetapi juga berandil besar dalam pembentukan dan pengelolaan SPPG di berbagai daerah. Menariknya, beberapa yayasan yang dimiliki oleh TNI-POLRI mendapat perlakuan khusus dengan dikecualikan dari pemeriksaan transaksi keuangan. Sebagaimana Surat Edaran PPATK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Penyalahgunaan Dana Program Makan Bergizi Gratis telah mengatur kewajiban bank umum untuk melakukan pendalaman profil dan transaksi. Pengaturan ini menyasar yayasan atau badan hukum yang mendirikan lebih dari 10 SPPG. Namun terdapat lima belas yayasan yang mendapatkan pengecualian dari pengawasan tersebut. Beberapa di antaranya terafiliasi dengan institusi militer dan kepolisian.

Bank Umum mengidentifikasi terdapat 1 (satu) yayasan/badan hukum lain yang mendirikan lebih dari 10 (sepuluh) SPPG setelah bulan Februari 2025, maka Bank Umum perlu melakukan pendalaman terhadap profil dan transaksi yayasan/badan hukum lain tersebut guna memastikan terpenuhi atau tidaknya unsur TKM sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 5 UU TPPU, dengan pengecualian terhadap 15 (lima belas) yayasan tertentu sebagaimana ditetapkan oleh BGN sebagai berikut:

1 5 9 13

2 6 10 14

3 7 11 15

4 8 12

Pengecualian itu memberi keringanan pengawasan dalam hal transaksi memiliki risiko tinggi dan mencurigakan. Keberadaan mereka dalam daftar pengecualian menimbulkan pertanyaan serius tentang kesetaraan pengawasan keuangan antar yayasan. Tanpa publikasi resmi mengenai alasan pengecualian, hal ini berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan dan konflik kepentingan, terutama mengingat sebagian yayasan tersebut memiliki akses terhadap dana publik dalam program MBG.

Keterlibatan TNI dan POLRI dapat dilihat dari keberadaan yayasan afiliasi lembaga negara 78 tersebut dalam pendirian SPPG. Sebagaimana Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) sebagai organisasi sosial yang berada di bawah pembinaan langsung POLRI. Berdasarkan data resmi pemerintah, YKB berdiri sejak 5 Mei 1980 dan telah disahkan secara hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam profilnya dijelaskan bahwa YKB lahir dari lingkungan Bhayangkari dan POLRI dengan tujuan memberi dukungan sosial bagi keluarga besar Polri dan masyarakat umum.

Yayasan Kartika Jaya (YKJ) didirikan oleh Ny. Siti Hartinah Soeharto sebagai bagian dari Persit 79 Kartika Chandra Kirana yang merupakan organisasi istri prajurit TNI AD. Yayasan ini berkantor di Markas Besar TNI Angkatan Darat di Jakarta dan memiliki banyak lembaga sosial serta pendidikan di bawahnya. Selain itu, Yayasan Kartika Purna Yudha (YKPY) berhubungan dengan 80 para purnawirawan TNI AD melalui Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD). Yayasan ini juga tercatat mendukung kegiatan dapur SPPG di beberapa daerah. Selain itu, Yayasan Kartika Purna Yudha (YKPY) juga dekat dengan lingkungan purnawirawan TNI AD yang berada di bawah naungan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD).

Urgensi transparansi dalam tata kelola program MBG semakin menguat seiring penambahan peran lembaga militer dan kepolisian yang signifikan. Dengan demikian, pemerintah perlu memastikan terjaganya mekanisme akuntabilitas, transparansi anggaran, dan pemisahan fungsi antar lembaga yang jelas. Pelibatan masyarakat dan kalangan profesional yang memiliki keahlian dalam ranah gizi dan kesehatan perlu menjadi prioritas untuk memastikan efektivitas MBG tidak justru dikorbankan oleh kepentingan institusional dan politik keamanan.

Situasi ini terjadi di tengah masyarakat kebanyakan tidak sepenuhnya sadar bahwa MBG yang dikooptasi militer dan kroninya ini diambil dari APBN yang berasal dari pajak rakyat. Dalam 10 tahun terakhir setidaknya kontribusi PPn dalam penerimaan pajak masih sangat dominan, yakni di atas 30%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya penerimaan pajak kita yang masih didominasi pajak yang regresif, namun alokasi belanja nya pun problematis. Skema bisnis MBG yang pasti untung karena produknya pasti terdistribusi ke penerima manfaat sebagai konsumen dan masih adanya margin fee membuat program strategis ini malah menciptakan ketimpangan ekonomi.

Katanya program MBG juga menciptakan lapangan kerja…

Tapi kok yang kerja malah polisi, TNI, politisi sama anak pejabat? Rakyatnya?”

“ 78 Yayasan Kemala Bhayangkari. Tentang kami. https://yayasankemalabhayangkari.or.id/tentang-kami 79 Yayasan Kartika Jaya. Profil Yayasan Kartika Jaya. https://www.yayasankartikajaya.org/halaman/profil 80 Minangsatu.com. (2025, April 5). Dinaungi Yayasan Kartika Purna Yudha PPAD, dapur SPPG Sari Bulan Selayo segera launching program MBG. https://minangsatu.com/dinaungi-yayasan-kartika-purna-yudha-ppad--dapur-sppg-sari-bulan-selayo-segera-launching-program-mbg_37850

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Krisis Kualitas Menu MBG: Rendah Gizi dan Tingginya

3.5 Ultra-Processed Food

Makanan yang diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita banyak berupa UPF yang bernutrisi

rendah dan tidak memenuhi standar gizi seimbang.

Pendekatan ini keliru karena makanan olahan dengan kualitas gizi yang rendah tidak memadai untuk

mencegah stunting dan bahkan dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan jangka panjang.

81 Gambar ini merupakan kumpulan gambar asli menu MBG dari berbagai daerah di Indonesia yang mayoritas diberikan kepada kelompok rentan ibu hamil, menyusui, dan balita

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Rasa, Kebersihan dan Gizi

Gambar-gambar menu MBG beredar selama hampir satu tahun terakhir dan memenuhi linimasa sebagai bentuk protes dari siswa maupun orang tua. Makanan yang disajikan dinilai tidak layak makan, minim nutrisi, dan sering kali tidak memenuhi standar keamanan pangan. Ledakan protes ini muncul bukan tanpa alasan; masyarakat kebingungan kepada siapa mereka harus mengadu karena BGN tidak memiliki kanal pengaduan yang transparan dan baru membuka call center 127 pada pertengahan November 2025, itu pun setelah ribuan anak mengalami keracunan dan menu UPF menjadi makanan harian hampir selama satu tahun penuh. Kondisi ini menegaskan bahwa program tidak hanya bermasalah pada implementasi, tetapi juga pada akuntabilitas dasar terhadap penerima manfaat.

Karena itu, studi ini secara komprehensif menilai kualitas makanan MBG menggunakan tiga indikator inti yang terbukti penting dalam berbagai studi, yaitu rasa, kebersihan, dan kandungan gizi. Rasa menentukan apakah anak bersedia mengonsumsi pangan yang diberikan (Cohen et al., 82 2021; Henriques et al., 2025); kebersihan berkaitan langsung dengan risiko keracunan 83 (Henriques et al., 2025); sementara kandungan gizi menjadi fondasi manfaat kesehatan dan 84 akademik (Johnson et al., 2016; Cohen et al., 2021). Dengan mengukur persepsi ketiganya secara sistematis, studi ini berupaya memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kualitas MBG yang dirasakan langsung berdasarkan persepsi masyarakat. Rasa yang enak belum tentu berarti makanan tersebut sehat atau layak dikonsumsi anak. Banyak makanan dan minuman manis atau asin, seperti nugget, minuman susu berperisa stroberi, dan produk sejenis memang disukai anak, tetapi tidak memberikan kualitas gizi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang mereka.

Sebagian besar responden menilai rasa makanan MBG cukup baik sebesar 54,19% sedangkan ada 28,78% responden yang menilai rasanya kurang baik dan 4,36% menilai buruk (lihat Gambar

38). Rasa yang enak belum tentu berarti makanan tersebut sehat atau layak dikonsumsi anak. Banyak makanan dan minuman manis atau asin, seperti nugget, minuman susu berperisa stroberi, dan produk sejenis memang disukai anak, tetapi tidak memberikan kualitas gizi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang mereka. Gambar 38. Persepsi terhadap Cita Rasa Makanan MBG
Menurut Anda bagaimana rasa makanan MBG?

Buruk 4,36%

Cukup Baik 54,19%

Kurang Baik 28,78%

Sangat Baik 12,67%

Sumber: Survei CELIOS. N = 1721. Responden ditanyakan “Menurut Anda, bagaimana Rasa makanan MBG?”. Opsi jawaban meliputi, “Buruk”, “Cukup Baik”, “Kurang Baik, dan “Sangat Baik”.

82 Cohen, J., Hecht, A., Mcloughlin, G., Turner, L., & Schwartz, M. (2021). Universal School Meals and Associations with Student Participation, Attendance, Academic Performance, Diet Quality, Food Security, and Body Mass Index: A Systematic Review. Nutrients, 13. https://doi.org/10.3390/nu13030911; Henriques, P., Alvarenga, C., Menezes, M., Ferreira, D., Burlandy, L., & Soares, B. (2025). Adequate Food and Nutrition in School: Acceptability and Consumption by Students of a Brazilian Municipality. Nutrients, 17. https://doi.org/10.3390/nu17030528 83 Henriques, P., Alvarenga, C., Menezes, M., Ferreira, D., Burlandy, L., & Soares, B. (2025). Adequate Food and Nutrition in School: Acceptability and Consumption by Students of a Brazilian Municipality. Nutrients, 17. https://doi.org/10.3390/nu17030528 84 Johnson, D., Podrabsky, M., Rocha, A., & Otten, J. (2016). Effect of the Healthy Hunger-Free Kids Act on the Nutritional Quality of Meals Selected by Students and School Lunch Participation Rates.. JAMA pediatrics, 170 1, e153918. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2015.3918; Cohen, J., Hecht, A., Mcloughlin, G., Turner, L., & Schwartz, M. (2021). Universal School Meals and Associations with Student Participation, Attendance, Academic Performance, Diet Quality, Food Security, and Body Mass Index: A Systematic Review. Nutrients, 13. https://doi.org/10.3390/nu13030911

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Sebagian besar responden menilai kandungan gizi makanan MBG cukup baik sebesar 57,4% dan sangat baik sebesar 18,6%. Namun, studi ini juga mengungkap masih terdapat kandungan gizi yang kurang baik pada 20,2% responden menilai gizi kurang baik dan 3,76 persen menilai buruk. Temuan ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan kualitas gizi di lapangan. Banyak responden hanya menilai gizi pada tingkat cukup baik sehingga kualitas gizi tampak belum mencapai standar optimal. Pemerintah perlu memastikan pengawasan dan kualitas bahan pangan berjalan lebih ketat agar manfaat gizi dapat dirasakan secara merata (lihat Gambar 39).

Gambar 39. Persepsi terhadap Kandungan Gizi Makanan MBG Menurut Anda bagaimana kandungan gizi makanan MBG?

Buruk 3,76%

Cukup Baik 57,43%

Kurang Baik 20,2%

Sangat Baik 18,61%

Sumber: Survei CELIOS. N = 1721. Responden ditanyakan “Menurut Anda, bagaimana kandungan gizi makanan MBG?”. Opsi jawaban meliputi, “Buruk”, “Cukup Baik”, “Kurang Baik, dan “Sangat Baik”.

Hasil studi menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai kebersihan makanan MBG cukup baik (59,93%) dan sangat baik (21,06%). Meski begitu, masih ada 15,64% yang menilai kebersihannya kurang baik dan 3,37% yang menilai buruk. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kebersihan makanan MBG belum merata dan konsisten dalam pengalaman penerima manfaat. Ini mengindikasikan bahwa rasa makananan MBG masih perlu ditingkatkan supaya diterima dengan baik oleh penerima manfaat (lihat Gambar 40).

Gambar 40. Persepsi terhadap Kebersihan Makanan MBG

Menurut Anda bagaimana kebersihan makanan MBG?

Buruk 3,37%

Cukup Baik 59,93%

Kurang Baik 15,64%

Sangat Baik 21,06%

Sumber: Survei CELIOS. N = 1721. Responden ditanyakan “Menurut Anda, bagaimana kebersihan makanan MBG?”. Opsi jawaban meliputi, “Buruk”, “Cukup Baik”, “Kurang Baik, dan “Sangat Baik”.

Survei menunjukkan bahwa responden melaporkan anak mereka kadang-kadang menolak makanan MBG karena dianggap tidak enak atau tidak biasa (lihat ). Persepsi antara orang tua menjadi penting karena anak mungkin lebih jujur atau lebih mudah mengeluh kepada orang tuanya. Sebanyak 46,7% responden menyatakan anaknya kadang-kadang menolak makanan MBG, bahkan 14,3% responden menemukan anaknya sering menolak makanan MBG. Tingginya angka penolakan ini merupakan sinyal serius bahwa kualitas rasa dan penerimaan makanan MBG masih rendah. Situasi ini diperburuk oleh masih maraknya insiden keracunan dan keluhan masalah pencernaan setelah mengkonsumsi MBG. Akhirnya, sebagian besar anak bahkan sengaja menolak makanan MBG akibat trauma dari kasus keracunan massal sebelumnya. Temuan ini menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh oleh BGN terhadap seluruh SPPG, terutama terkait standar keamanan pangan, proses produksi, dan kualitas menu yang diberikan.

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Gambar 41. Pengalaman Menolak Makanan MBG yang Tidak Disukai Anak Aapakah anak Anda pernah menolak makanan dari program MBG karena tidak enak atau tidak biasa?

Kadang-kadang 46,67%

Sering 14,32%

Tidak pernah 34,65%

Tidak tahu 4,36%

Sumber: Survei CELIOS. N = 1721. Responden ditanyakan “Apakah anak Anda pernah menolak makanan dari program MBG karena tidak enak atau tidak biasa?”. Opsi jawaban meliputi, “Kadang-kadang”, “Sering”, “Tidak pernah”, dan “Tidak tahu”.

Studi menunjukkan bahwa dari semua responden, 30% diantaranya menyatakan bahwa makanan yang disajikan oleh program MBG masuk dalam kategori makanan cepat saji, 25% menjawab makanan olahan pabrik, 17% makanan dengan kandungan garam/asin tinggi, 16% makanan dan minuman dengan kandungan gula tinggi (Gambar 42). Sementara hanya 6% yang menjawab makanan yang disajikan berupa makanan rumahan/real food (non-UPF). Secara keseluruhan, pola penyediaan makanan MBG lebih condong pada makanan murah dan praktis, bukan pangan bergizi seimbang. Ini bertentangan dengan tujuan program untuk memperbaiki gizi anak dan justru berpotensi memperburuk kesehatan jangka panjang.

Gambar 42. Jenis Makanan yang Paling Sering Disediakan dalam Program MBG Dari pengamatan atau pengalaman Anda, jenis makanan apa saja yang paling sering disediakan dalam program Makan Bergizi Gratis? Makanan cepat saji (burger, mi instan, ayam goreng) 30%

Makanan olahan pbarik (mi instan, sosis, nugget) 25% Makanan dengan kandungan garam/ asin tinggi (kerupuk, makanan kalengan, 17% makanan ringan asin) Makanan dan minuman dengan kandungan gula tinggi (kue manis, teh manis, jajanan) 16%

Makanan rumahan/ Real Food (Non-UPF) 6%

Kualitas makanan kurang (rasa, kebersihan, basi) 4%

Makanan campuran (kombinasi sehat dan olahan) 1%

Sumber: Survei CELIOS, N = 1721. Responden ditanyakan, “Dari pengamatan atau pengalaman Anda, jenis makanan apa saja yang paling sering disediakan dalam program Makan Bergizi Gratis?”. Opsi jawaban meliputi “Makanan dan minuman dengan kandungan gula tinggi (kue manis, teh manis, jajanan)”, “Makanan dengan kandungan garam/asin tinggi (kerupuk, makanan kalengan, makanan ringan asin)”, “Makanan olahan pabrik (mie instan, sosis, nugget,)”, “Makanan cepat saji (burger, mi instan, ayam goreng tepung)”, dan “Lainnya”. Opsi jawaban “Lainnya” bersifat open-ended kemudian dilakukan kategorisasi dengan hasil “Makanan Rumahan/Real Food (Non-UPF)”, “Kualitas Makanan Kurang (rasa, kebersihan, basi)”, dan “Makanan Campuran (kombinasi sehat dan olahan)”.

Situasi ini menunjukkan bahwa implementasi tidak fokus pada penyediaan makanan yang berkualitas dan bergizi tinggi, melainkan hanya fokus pada pemenuhan target harian program. Sehingga seringkali makanan yang disajikan dalam program MBG berupa makanan cepat saji sekaligus masuk dalam kategori UPF yang terbukti dapat meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes tipe-2, obesitas, penyakit jantung, gangguan mental, hingga kanker. 85

MBG harus dijalankan dengan integritas ilmu kesehatan dan gizi, serta dilandasi komitmen etis yang tinggi, atau sebaiknya “tidak sama sekali”.”

85 Mutebi, N. (2024). Health impacts of ultra-processed foods. Parliamentary Office of Science and Technology. https://doi.org/10.58248/PB59 “

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Studi Kasus

Tim penulis menemukan bahwa banyak masyarakat menyampaikan keluhan terkait makanan MBG yang diterima melalui MBG Watch. Kasus yang kami analisis ini hanyalah puncak dari gunung es. Berikut adalah beberapa contoh menu yang kami analisis lebih lanjut. Kami juga menemukan bahwa terdapat menu yang kandungan gizinya kurang layak yang diberikan kepada kelompok anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Dari hasil analisis kandungan gizinya, menu-menu tersebut menunjukkan bahwa:

Kasus 2: Kasus SPPG di Kec Parungkuda,

Kasus 1: SPPG di Sukabumi Sukabumi, Jawa Barat

Gambar 43. Menu MBG di Sukabumi Gambar 44. Menu MBG di Jawa Barat

Kasus 3: Kasus SPPG di Sleman

Gambar 45. Menu MBG di Sleman

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Analisis Kandungan Gizi

Kasus 1

Tabel 14. Analisis Kandungan Gizi Menu MBG di Sukabumi

Kasus 2

Tabel 15. Analisis Kandungan Gizi Menu MBG di Jawa Barat

Kasus 3

Tabel 16. Analisis Kandungan Gizi Menu MBG di Sleman

Menu yang dianalisis menunjukkan pola konsumsi yang didominasi makanan UPF seperti roti, biskuit, cake, daging olahan, susu berperisa, serta saus kemasan. UPF umumnya mengandung gula tambahan, minyak olahan, garam tinggi, dan berbagai bahan tambahan pangan (pengawet, pewarna, perisa sintetis, pemanis buatan) yang terbukti berkaitan dengan peningkatan risiko obesitas, 87,88,89 diabetes, gangguan pencernaan, serta inflamasi metabolik, terutama pada kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

86 Analisis kandungan gizi dilakukan oleh ahli gizi. 87 Hoffman, D., Leffa, P., Sangalli, C., Valmórbida, J., Rauber, F., & Vitolo, M. (2020). Ultra-Processed Foods Consumption and Lipid Profile in Brazilian Children. Current Developments in Nutrition. https://doi.org/10.1093/cdn/nzaa053_047 88 Petridi, E., Karatzi, K., Magriplis, E., Charidemou, E., Philippou, E., & Zampelas, A. (2023). The impact of ultra-processed foods on obesity and cardiometabolic comorbidities in children and adolescents: a systematic review.. Nutrition reviews. https://doi.org/10.1093/nutrit/nuad095 89 Rauber, F., Campagnolo, P., Hoffman, D., & Vitolo, M. (2015). Consumption of ultra-processed food products and its effects on children's lipid profiles: a longitudinal study.. Nutrition, metabolism, and cardiovascular diseases : NMCD, 25 1, 116-22. https://doi.org/10.1016/j.numecd.2014.08.001

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Pada menu pertama (lihat Gambar 43), menu yang disajikan adalah burger yang masuk dalam kategori UPF dan junk food (tinggi lemak jenuh, gula, garam dan kalori tetapi sangat rendah nutrisi pentingnya seperti serat, vitamin dan mineral) (lihat Tabel 14). Tentunya, ini jauh dari pedoman gizi seimbang.

Menu kedua dan ketiga (menu anak SD) (lihat Gambar 44 dan 45) juga menunjukkan komposisi gizi yang tidak seimbang. Menu didominasi dengan makanan UPF tinggi karbohidrat dan minim akan sumber protein baik dan serat: pada menu tersebut kandungan protein relatif rendah (hanya 4–8 gram per menu, padahal rata-rata kebutuhan protein anak usia 7-9 tahun adalah 40 gram/hari) (lihat Tabel 15 dan Tabel 16).

Ketiga menu di atas juga mengandung tinggi gula dari susu UHT dan produk manis lainnya (7–10 gram gula per kemasan susu, belum termasuk gula tersembunyi dari roti dan biskuit), serta minimnya buah dan sayur sehingga berpotensi menyebabkan kekurangan vitamin, mineral, dan serat. Selain itu, jenis susu kemasan yang digunakan hanya mengandung sekitar 35% susu segar dengan tambahan gula serta bahan tambahan pangan lainnya, sehingga tidak sesuai untuk kebutuhan nutrisi optimal. Secara keseluruhan, menu tersebut tidak hanya gagal memenuhi prinsip gizi seimbang, tetapi juga dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan anak, kesehatan kehamilan, dan kualitas ASI, sehingga UPF tidak

direkomendasikan sebagai sumber utama makanan bagi kelompok-kelompok ini.

MBG Watch: Kolaborasi Masyarakat Sipil untuk Transparansi

Program Makan Bergizi Gratis

MBG Watch⁹⁰ merupakan inisiatif masyarakat sipil yang dibentuk untuk memastikan Program MBG berjalan transparan, tepat sasaran, dan bebas dari penyalahgunaan. Inisiatif ini lahir dari kepedulian publik terhadap pentingnya pengawasan bersama agar dana APBN yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak penerima manfaat.

Melalui kolaborasi lintas lembaga seperti CELIOS, Unitrend, Transparency International Indonesia, Lapor Sehat, LBH Jakarta, dan Bareng Warga, MBG Watch menjadi wadah partisipatif yang membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam memantau pelaksanaan program.

Selain sebagai alat pemantauan, platform ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi dan pestudi publik untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan program. Dengan semangat kolaborasi, MBG Watch hadir untuk memastikan hak anak atas makanan bergizi, sehat, dan aman benar-benar terpenuhi.

90 https://mbgwatch.org/

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Rekomendasi

MASYARAKAT MENGINGINKAN PERBAIKAN TOTAL BAHKAN MENGHENTIKAN PROGRAM MBG JIKA

SKEMA SAAT INI DIPERTAHANKAN

33,78% 24,93% Studi ini menunjukkan bahwa responden yang memilih MBG dari pada bantuan tunai hampir15,01% sepertiganya (27,81 persen) menginginkan perubahan dan perbaikan, dan tidak ada yang26,27% memilih menghentikan program. Sebaliknya, responden yang lebih memilih bantuan tunai dari pada MBG justru sangat kuat menginginkan MBG dilanjutkan dengan perubahan (71,08 persen), sementara 36,23 persen ingin dilanjutkan tanpa perubahan, dan 95,73 persen memilih menghentikan MBG jika itu merupakan opsinya. Pada kelompok “tidak tahu,” hanya sebagian kecil yang ingin MBG dilanjutkan dengan perbaikan (1,76 persen) atau dihentikan (4,27 persen). Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa dukungan publik terhadap MBG sangat bergantung pada preferensi bantuan : mereka yang memilih MBG cenderung mempertahankannya, sementara mereka yang memilih bantuan tunai sangat kritis dan lebih memilih penghentian atau perbaikan besar terhadap program MBG (lihat Gambar 46).

Gambar 46. Pandangan Masyarakat Terkait Kelanjutan MBG Kedepannya Kelanjutan MBG kedepannya

Ya, 63,77% tanpa perubahan 36,23% 0% Ya, 27,81% dengan perubahan 71,08% dan perbaikan 1,76% 0% Stop MBG 95.73% 4,27% MBG Bantuan tunai Tidak tahu Sumber: Survei CELIOS. N = 1721. Responden ditanyakan “Jika bisa memilih apakah Anda lebih memilih MBG atau bantuan tunai dalam bentuk uang (subsidi uang langsung ke orang tua)?”. Opsi jawaban meliputi, “Bantuan Tunai", MBG, dan Tidak Tahu”. Responden juga ditanyakan “Apakah Anda merasa MBG perlu dilanjutkan?”. Opsi jawaban meliputi, “Ya, tapi harus diperbaiki”, “Tidak usah dilanjutkan”, “Ya, tanpa perbaikan”, dan “Tidak tahu”.

Studi ini menunjukkan menurunnya kepercayaan publik terhadap program MBG tidak hanya menandakan lemahnya tata kelola, tetapi juga memperlihatkan bahwa potensi ekonomi yang besar justru berisiko menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Skema dapur besar dan penggunaan vendor berskala industri menjadi faktor penghambat munculnya efek pengganda ekonomi di tingkat lokal.

Sebaliknya, jika pelaksanaan program dilakukan melalui dapur sekolah serta melibatkan UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal, maka program ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Contohnya dapat dilihat di Brasil, di mana 30% bahan pangan untuk program makan sekolah wajib dibeli dari petani keluarga. Kebijakan tersebut terbukti meningkatkan kesejahteraan petani kecil, memperkuat kedaulatan pangan daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dengan kata lain, MBG yang berbasis partisipasi lokal berpotensi menjadi intervensi ekonomi produktif yang memberikan dampak langsung bagi desa maupun kota. Menghilangkan dominasi dapur umum skala besar serta peran aparat negara yang tidak relevan akan membuka ruang lebih luas bagi masyarakat sipil, sekolah, dan pelaku usaha lokal untuk terlibat aktif dalam rantai pasok pangan.

Salah Urus dari Hulu ke Hilir: Tata Kelola Buruk di Balik Carut-Marut MBG

Kegagalan utama penyebab carut marut pelaksanaan program MBG adalah tata Kelola yang salah dari hulu ke hilir yang menyebabkan pemborosan APBN, mengingat anggarannya mengambil dari anggaran pendidikan sebesar Rp223 triliun (83,4%), dari anggaran kesehatan Rp24,7 triliun (9,2%), dan dari bidang ekonomi Rp19,7 triliun (7,4%). Bahkan, menyebabkan korban anak keracunan makanan terus meningkat tajam setiap harinya. Pemerintah mencoba untuk melakukan perbaikan dengan cepat namun tidak tepat.

Tabel 17. Dampak dan Konsekuensi Salah Kelola Universal Free Meal School Seperti Program MBG

Bidang Dampak Konsekuensi dari Salah Kelola Universal Free Meal School

Inefisiensi Keuangan Biaya per porsi meningkat, pemborosan, dan kebocoran anggaran 91,92,93

Mengorbankan Prioritas Pendidikan lainnya Dana teralihkan, efektivitas program menurun 94,95

Kesehatan/gizi anak tidak terpenuhi Kualitas makanan rendah, distribusi tidak konsisten 96,97

Penerima tidak tepat sasaran Kelompok rentan terabaikan atau tidak terjangkau 96,97

33,78% 24,93% 15,01% 26,27%

JIKA BISA MEMILIH, MASYARAKAT LEBIH MENGINGINKAN UANG TUNAI DIBANDINGKAN MBG

Jika masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih, terlihat bahwa mereka tidak

menempatkan MBG (makan bergizi gratis) sebagai prioritas utama (lihat Gambar 47).

Gambar 44. Grafik tersebut menunjukkan bahwa bantuan tunai menempati posisi paling tinggi sebagai kebutuhan prioritas (22%), mencerminkan tingginya urgensi dukungan ekonomi langsung di tingkat rumah tangga. Kesehatan ibu–anak (16%) dan beasiswa (15%) juga muncul sebagai prioritas penting, menandakan bahwa masyarakat melihat investasi pada kesehatan dasar dan pendidikan sebagai kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

91 Verguet, S., Limasalle, P., Chakrabarti, A., Husain, A., Burbano, C., Drake, L., & Bundy, D. (2020). The Broader Economic Value of School Feeding Programs in Low- and Middle-Income Countries: Estimating the Multi-Sectoral Returns to Public Health, Human Capital, Social Protection, and the Local Economy. Frontiers in Public Health, 8. https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.587046 92 Kristjansson, E., Gelli, A., Welch, V., Greenhalgh, T., Liberato, S., Francis, D., & Espejo, F. (2016). Costs, and cost-outcome of school feeding programmes and feeding programmes for young children. Evidence and recommendations. International Journal of Educational Development, 48, 79-83. https://doi.org/10.1016/J.IJEDUDEV.2015.11.011 93 Aliyar, R., Gelli, A., & Hamdani, S. (2015). A Review of Nutritional Guidelines and Menu Compositions for School Feeding Programs in 12 Countries. Frontiers in Public Health, 3. https://doi.org/10.3389/fpubh.2015.0014 94 Baek, D., Choi, Y., & Lee, H. (2019). Universal Welfare May Be Costly: Evidence from School Meal Programs and Student Fitness in South Korea. Sustainability. https://doi.org/10.3390/SU11051290 95 Essuman, A., & Bosumtwi-Sam, C. (2013). School feeding and educational access in rural Ghana: Is poor targeting and delivery limiting impact?. International Journal of Educational Development, 33, 253-262. https://doi.org/10.1016/J.IJEDUDEV.2012.09.011 96 Roothaert, R., Mpogole, H., Hunter, D., Ochieng, J., & Kejo, D. (2021). Policies, Multi-Stakeholder Approaches and Home-Grown School Feeding Programs for Improving Quality, Equity and Sustainability of School Meals in Northern Tanzania, 5. https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.621608 97 Mideksa, S., Getachew, T., Bogale, F., Woldie, E., Ararso, D., Samuel, A., Girma, M., Tessema, M., & Hadis, M. (2024). School feeding in Ethiopia: a scoping review. BMC Public Health, 24. https://doi.org/10.1186/s12889-023-17613-4

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Menu MBG di Jawa Barat

Sementara itu, pilihan seperti MBG (12%) dan subsidi makanan keluarga (11%) menunjukkan bahwa kebutuhan nutrisi dan stabilitas pangan tetap relevan, meskipun tidak setinggi kebutuhan finansial langsung. Prioritas yang relatif lebih rendah seperti gaji guru, infrastruktur sekolah (masing-masing 8%), transportasi sekolah, serta pelatihan gizi dan sanitasi (masing-masing 5%) menunjukkan bahwa meskipun aspek pendidikan dan kesehatan lingkungan dianggap penting, kebutuhan ekonomi dasar masih menjadi fokus utama masyarakat saat ini. Secara keseluruhan, pola ini menegaskan bahwa intervensi berbasis tunai dan dukungan kesehatan dasar lebih dipersepsikan sebagai solusi yang paling cepat dan relevan untuk mengatasi tantangan kesejahteraan keluarga.

Gambar 47. Prioritas Kebutuhan Masyarakat

Pilih 3 poin prioritas yang paling Anda butuhkan? 33,78% Bantuan Tunai 22% 24,93% 15,01% Kesehatan Ibu 16% 26,27% dan Anak

Beasiswa 15%

MBG 12%

Subsidi Makanan Keluarga 11%

Gaji Guru 8%

Infrastruktur Sekolah 8%

Transportasi Sekolah 5%

Pelatihan Gizi dan Sanitasi 5%

Sumber: Survei CELIOS. N = 1721. Responden ditanyakan “Jika harus memilih, apa tiga prioritas kebutuhan utama Anda saat ini?”. Opsi jawaban meliputi: “MBG”, “Kesehatan ibu-anak”, “Bantuan tunai”, “Infrastruktur sekolah”, “Gaji guru”, “Beasiswa”, “Transportasi sekolah”, “Ke subsidi makanan keluarga”, dan “Ke pelatihan gizi dan sanitasi”.

Gambar 48. Preferensi Orang Tua antara MBG dan Bantuan Tunai Jika bisa memilih, apakah Anda lebih memilih MBG atau bantuan tunai dalam bentuk uang (subsidi uang langsung ke orang tua)? 72,19% Bantuan Tunai 73,97% 73,42% 26,05% MBG 24,27% 24,81% 1,77% Tidak Tahu ? 1,76% 1,76% Laki-laki Perempuan Total

Sumber: Survei CELIOS. N = 1721. Responden ditanyakan “Jika bisa memilih apakah Anda lebih memilih MBG atau bantuan tunai dalam bentuk uang (subsidi uang langsung ke orang tua)?”. Opsi jawaban meliputi, “Bantuan Tunai", MBG, dan Tidak Tahu”.

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Masyarakat lebih memilih bantuan tunai dibandingkan MBG (lihat Gambar 48). Data menunjukkan bahwa preferensi terhadap bantuan tunai sangat dominan di seluruh kategori jenis pekerjaan, dengan persentase yang konsisten berada di atas 70 persen. Bantuan tunai mendominasi dengan 73,42%, lebih dari tiga kali lipat dibandingkan dukungan terhadap MBG yang hanya 24,81%. Pada beberapa kelompok seperti pekerja bebas non-pertanian, selisih antara preferensi tunai dan MBG cukup besar, dan pada sebagian besar kategori lainnya, tiga perempat responden cenderung memilih bantuan tunai. Rendahnya proporsi responden yang memilih MBG menunjukkan bahwa meskipun program ini bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi anak, orang tua tetap menilai bahwa memiliki uang tunai memberikan fleksibilitas lebih besar untuk mengatur kebutuhan rumah tangga, termasuk membelanjakan makanan bergizi sesuai selera, kebiasaan makan, dan kebutuhan gizi anak mereka (lihat Gambar 49).

Gambar 49. Preferensi orang tua antara MBG dan bantuan tunai berdasarkan jenis pekerjaan

Jika bisa memilih, apakah Anda lebih memilih MBG atau bantuan tunai dalam bentuk uang (subsidi uang langsung ke orang tua)?

76,99% Pekerja keluarga tidak dibayar

Pekerja bebas di non pertanian 75,28% Pekerja bebas di pertanian 72,58% Buruh/karyawan/ 25,96% pegawai 1,42% 73,33% Berusaha dibantu 25,11% pekerja tetap dan dibayar 1,56% Berusaha dibantu pekerja 78,69% tidak tetap/pekerja keluarga/ 19,67% tidak dibayar 1,64% 71,01% Berusaha sendiri 28,99% 0%

Bantuan Tunai MBG Tidak Tahu

Sumber: Survei CELIOS. N = 1721. Responden ditanyakan “Jika bisa memilih apakah Anda lebih memilih MBG atau bantuan tunai dalam bentuk uang (subsidi uang langsung ke orang tua)?”. Opsi jawaban meliputi, “Bantuan Tunai", MBG, dan Tidak Tahu”.

Dengan uang tunai, orang tua dapat menentukan jenis dan kualitas makanan yang paling sesuai untuk anak, menyesuaikan dengan harga pasar lokal, dan merespons perubahan kebutuhan harian keluarga yang tidak bisa dipenuhi secara kaku oleh program MBG. Selain itu, persentase “tidak tahu” yang rendah menunjukkan bahwa orang tua sadar betul akan kebutuhan ekonominya: mereka membutuhkan uang, agar dapat memenuhi gizi anak secara lebih komprehensif.

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Apakah Uang Tunai Malah Digunakan untuk Judi Online (judol)?

Anggapan bahwa masyarakat miskin tidak mampu menggunakan uangnya dengan bijak adalah stereotip yang keliru dan tidak berdasar, karena berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketika menerima bantuan tunai, mayoritas keluarga miskin justru membelanjakannya untuk kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, pendidikan anak, dan biaya rumah 98 tangga. Wafik and Putra (2023) menemukan bahwa transfer tunai terutama digunakan untuk 99 konsumsi penting, khususnya meningkatkan pembelian beras. Dewi and Andrianus (2021) juga menunjukkan bahwa bantuan tunai lebih efektif dibandingkan bantuan dalam bentuk barang karena memungkinkan keluarga mengalokasikan sumber daya secara lebih fleksibel.

Pandangan bahwa mereka pasti akan menggunakan uang untuk judi online atau berfoya-foya tidak hanya merendahkan, tetapi juga mengabaikan kenyataan bahwa orang miskin hidup dengan tekanan ekonomi tinggi sehingga setiap rupiah memiliki nilai yang sangat berarti; mereka jauh lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dibanding kelompok yang lebih 33,78% 24,93% mampu. Yang sering terjadi justru sebaliknya: keterbatasan akses terhadap pendapatan stabil 15,01% memaksa mereka mengambil keputusan finansial yang sangat rasional demi kelangsungan26,27% hidup keluarga. Oleh karena itu, menolak bantuan tunai dengan alasan ketidakbijakan penggunaan uang justru mengabaikan bukti empiris dan pengalaman nyata rumah tangga miskin yang selama ini berjuang mengalokasikan sumber daya secara optimal.

Selain itu, penyaluran bantuan tunai juga dapat diatur agar lebih tepat sasaran dengan menyalurkannya melalui ibu-ibu, bukan bapak-bapak, karena berbagai studi global menunjukkan bahwa ketika perempuan, khususnya ibu, menerima dan mengelola bantuan keuangan, proporsi terbesar penggunaannya dialokasikan untuk kebutuhan anak, makanan, 100 pendidikan, dan kesehatan keluarga (Soegoto et al., 2020) Para ibu memiliki peran langsung dalam pengasuhan sehari-hari, sehingga memberi mereka wawasan khusus mengenai 101 kebutuhan gizi dan perkembangan keluarga (Telaumbanua & Nugraheni, 2018). Pengelolaan keuangan mereka cenderung lebih stabil dan berfokus pada kesejahteraan rumah tangga, sehingga mengurangi risiko pengeluaran yang tidak produktif (Tamimi, 2025). 102

Pendekatan ini tidak hanya mengurangi risiko penggunaan dana untuk hal-hal yang kurang produktif, tetapi juga memperkuat posisi perempuan dalam pengambilan keputusan domestik. Dengan demikian, menyalurkan bantuan tunai melalui ibu adalah strategi efektif dan berbasis bukti untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar dipakai untuk meningkatkan kualitas hidup anak dan keluarga.

Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa bantuan tunai dan voucher terbukti meningkatkan status gizi, terutama ketika dipadukan dalam satu paket intervensi (lihat Tabel 18). Di Pakistan, kombinasi bantuan tunai ganda dan voucher pangan paling efektif menurunkan wasting dan stunting. Temuan dari Bangladesh, Pakistan, dan Niger juga menunjukkan bahwa paket tunai–pangan/voucer lebih baik dalam mengurangi malnutrisi akut dibanding tunai saja. Di Ethiopia, peningkatan pola makan dan penurunan gizi kronis hanya muncul ketika voucher disertai edukasi gizi, menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif.

98 Wafik, A. Z., & Putra, I. K. (2023). Mengukur Dampak Program Bantuan Langsung Tunai. Jurnal Kebijakan Publik, 14(3), 251. 99 Dewi, R., & Andrianus, H. F. (2021). Analisis pengaruh kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) terhadap kemiskinan di indonesia periode 2005-2015. Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah, 15(2). 100 Soegoto, A. S., Lintong, D. N., Mintalangi, S. S., & Soeikromo, D. (2020). Meningkatkan peran ibu rumah tangga dalam pengelolaan keuangan. JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat), 4(1), 141-148. https://doi.org/10.30595/jppm.v0i0.5545 101 Telaumbanua, M. M., & Nugraheni, M. (2018). Peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sosio informa, 4(2). 102 Tamimi, Y. A. (2025). Analisis Peran Ibu Dalam Pengambilan Keputusan Keuangan Syariah di Rumah Tangga: Sebuah Review Literature Syariah. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan, 6(3), 19-19. https://doi.org/10.53697/emak.v6i3.2416

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Di Yaman, tunai yang dipadukan dengan pelatihan gizi meningkatkan keragaman konsumsi dan tinggi badan anak. Sementara di Somalia, baik voucer pangan maupun kombinasi tunai–voucer menunjukkan dampak positif serupa, meski efektivitasnya berbeda antar konteks. Secara global, tinjauan sistematis menegaskan bahwa tunai dan voucher umumnya meningkatkan ketahanan dan keragaman pangan, dengan hasil sangat bergantung pada desain program dan kondisi lokal.

108,109

Berdasarkan penelitian terdahulu dari berbagai negara, maka CELIOS menyarankan program MBG dengan

skema universal diganti menjadi targeted. Jadi pemberian makanan langsung (direct meals) hanya di wilayah prioritas

stunting, daerah 3T, dan kantong kemiskinan ekstrem.

Program Tunai bisa diiringi dengan edukasi gizi dan pemberian makanan langsung

Program tunai yang disertai edukasi gizi (nutrition Behaviour Change Communication (BCC)) terbukti mampu menurunkan stunting, wasting, dan underweight, sekaligus mengurangi kejadian demam, diare, serta batuk/pilek, sambil membantu mengurangi tingkat kemiskinan rumah tangga.

103 Little, M., Roelen, K., Lange, B., Steinert, J., Yakubovich, A., Cluver, L., & Humphreys, D. (2021). Effectiveness of cash-plus programmes on early childhood outcomes compared to cash transfers alone: A systematic review and meta-analysis in low- and middle-income countries. PLoS Medicine, 18. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003698 104 Ahmed, A., Hoddinott, J., & Roy, S. (2019). Food Transfers, Cash Transfers, Behavior Change Communication and Child Nutrition: Evidence From Bangladesh. Food Laws. https://doi.org/10.2499/p15738coll2.133420 105 Han, Y., Kim, H., & Park, S. (2021). The Roles of Nutrition Education and Food Vouchers in Improving Child Nutrition: Evidence from a Field Experiment in Ethiopia.. Journal of health economics, 80, 102545. https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2021.102545 106 Kurdi, S. (2021). The nutritional benefits of cash transfers in humanitarian crises: evidence from Yemen. World Development, 148, 105664. https://doi.org/10.1016/J.WORLDDEV.2021.105664 107 Doocy, S., & Tappis, H. (2017). Cash‐based approaches in humanitarian emergencies: a systematic review. Campbell Systematic Reviews, 13, 1-200. https://doi.org/10.4073/CSR.2017.17 108 De Groot, R., Palermo, T., Handa, S., Ragno, L., & Peterman, A. (2017). Cash Transfers and Child Nutrition: Pathways and Impacts. Development policy review : the journal of the Overseas Development Institute, 35, 621 - 643. https://doi.org/10.1111/dpr.12255 109 Manley, J., Balarajan, Y., Malm, S., Harman, L., Owens, J., Murthy, S., Stewart, D., Winder-Rossi, N., & Khurshid, A. (2020). Cash transfers and child nutritional outcomes: a systematic review and meta-analysis. BMJ Global Health, 5. https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-003621

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Kombinasi tunai dan pemberian makanan langsung juga menunjukkan perbaikan signifikan, yaitu penurunan wasting dalam jangka pendek dan stunting dalam jangka panjang, serta pengurangan penyakit umum. Ketika bantuan tunai dihubungkan dengan pelayanan kesehatan primer, dampaknya meluas pada penurunan wasting dan underweight, penurunan resiko sakit, bahkan penurunan angka kematian.

Dampak berbagai kombinasi intervensi tunai terhadap gizi, kesehatan, perkembangan anak, Tabel 19. perilaku & pengasuhan, serta kemiskinan

Perkembangan Perilaku Ekonomi Intervensi Gizi Kesehatan Anak Anak & Pengasuhan /Kemiskinan

Tunai + Edukasi Gizi ↓ Stunting, ↓ Demam,--↓ Kemiskinan (Nutrition BCC) Wasting, Diare, Underweight Batuk/Pilek

Tunai + Pemberian ↓ Wasting ↓ Penyakit--- makanan langsung ( jangka pendek), umum ↓ Stunting ( jangka panjang)

Tunai + Pelayanan ↓ Wasting, ↓ Resiko sakit,--- Kesehatan Primer ↓ Underweight ↓ Kematian

Tunai + Pelayanan--↑ Perkembangan-- Kesehatan Primer kognitif & umum

Sumber: Diadaptasi CELIOS dari Little et al (2021)

Berdasarkan penelitian terdahulu dari berbagai negara, maka CELIOS mengusulkan pemberian tunai (bisa e-money

atau voucer atau tunai) kepada kelompok rentan dan pendidikan penyiapan makanan bergizi di rumah tangga.

Usulan Skema MBG versi CELIOS

Usulan Program MBG yang tangible diusulkan CELIOS adalah berisi 2 program utama, yaitu:

**(1) Direct Meals(1) *Direct Meals* (Makan Gratis Terbatas) & Beasiswa (2) Nutrition Voucher / Cash Transfer & Pendidikan Gizi Rumah Tangga. Usulan skema MBG versi CELIOS melalui pertimbangan dan analisis data yang dikumpulkan di lapangan merujuk pada Gambar 47, dimana mengakomodir 4 teratas prioritas kebutuhan masyarakat, yaitu: bantuan tunai, kesehatan ibu dan anak, beasiswa, dan MBG (direct meal). Selain itu, usulan ini mengkombinasikan hasil analisis Tabel 18 dan 19 bahwa program perbaikan gizi akan lebih efektif jika masyarakat juga diberi pemahaman dan pendidikan terkait makanan bergizi. Sedangkan transformasi dari MBG universal ke targeted juga merujuk pada hasil analisis Tabel 17. Pendekatan multi analisis ini dilakukan untuk memastikan usulan CELIOS berbasis data, studi dan analisis yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Untuk Direct Meal (Makan Gratis Terbatas) & Beasiswa, skema ini memfokuskan pemberian makanan gratis hanya pada sekolah-sekolah yang berada di wilayah prioritas stunting, daerah 3T, dan daerah dengan kemiskinan ekstrem. Untuk memastikan kualitas gizi dan efisiensi pelaksanaan, penyediaan makanan dilakukan oleh sekolah bekerja sama dengan UMKM lokal, di bawah pengawasan langsung ahli gizi daerah. Selain makanan, siswa dari keluarga miskin juga mendapatkan dukungan berupa beasiswa pendidikan untuk menjamin keberlanjutan akses belajar. Sedangkan untuk Nutrition Voucher / Cash Transfer & Pendidikan Gizi Rumah Tangga, menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga dengan balita, keluarga miskin, CELIOS mengusulkan pemberian voucher gizi atau transfer tunai yang secara spesifik diarahkan untuk pembelian pangan bergizi. Skema ini (lihat Gambar 50) dilengkapi dengan edukasi dan pelatihan mengenai penyediaan makanan bergizi di rumah tangga, sehingga intervensi tidak hanya menyediakan pangan, tetapi juga meningkatkan kapasitas keluarga dalam mengelola gizi anak.

Gambar 50. Program MBG usulan CELIOS

Penerima manfaat: Targeted schools. Program MBG Usulan CELIOS seperti: wilayah prioritas stunting, 3T dan miskin ekstrim

Melibatkan: Direct Meal + Beasiswa UMKM lokal, Ahli Gizi

Keluarga dengan Balita Sumber: Diolah penulis

Jika diganti tunai, penerima bisa mendapat

hingga 50 ribu, sedangkan lewat MBG nilainya hanya sekitar

10 ribu per hari

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Dengan menggunakan anggaran tahunan sebesar Rp335 triliun dan asumsi pembayaran selama 5 hari seminggu, kita bisa melakukan estimasi jumlah penerima manfaat mencakup siswa miskin, Usulan Skema MBG versi CELIOS kelompok 3B (Ibu hamil, menyusui dan balita), serta siswa di daerah 3T.

Dari total 53,14 juta murid TK–SMA di Indonesia¹¹⁰ dan tingkat kemiskinan anak 11,8% (UNICEF,

2023) 111, diperkirakan terdapat 6,3 juta siswa miskin. Ditambah dengan 4,8 juta ibu hamil per
112 113 tahun (BKKBN, 2021), sekitar 30 juta balita (BPS, 2023), serta 3 juta siswa di wilayah 3T 114 (berdasarkan 20.573 sekolah × 150 murid), total penerima mencapai sekitar 34,07 juta orang. Walaupun terdapat potensi irisan antar kelompok, estimasi ini menganggap tidak ada tumpang tindih untuk mempermudah perhitungan.

Dengan total penerima tersebut, anggaran Rp335 triliun menghasilkan kira-kira Rp9,8 juta per orang per tahun, atau sekitar Rp820.000 per bulan. Jika dibagi merata ke dalam 260 hari pembayaran (5 hari per minggu), jumlahnya sekitar ± Rp38.000 per hari. Namun, angka harian ini dapat meningkat hingga mendekati Rp50.000 per hari jika jumlah penerima yang sebenarnya lebih kecil karena adanya irisan antar kelompok (misalnya balita dari keluarga miskin, atau siswa miskin yang juga berada di daerah 3T), sehingga total penerima efektif bukan 34 juta melainkan mungkin hanya 28–30 juta orang. Sehingga dalam skenario yang lebih ketat, lebih sedikit penerima atau hari pembayaran efektif, bantuan harian akan sangat mungkin mencapai sekitar Rp50.000 per hari per penerima.

Pesan untuk Prabowo Subianto:

MORATORIUM DAN ROMBAK TOTAL PROGRAM MBG

10 Langkah Radikal Reformasi Program MBG

1 Moratorium Nasional dan Audit Total. Hentikan sementara seluruh ekspansi dan pembukaan dapur baru (SPPG). Fokuskan energi pada evaluasi dan perbaikan sistem.

2 Lakukan audit total terhadap seluruh SPPG yang sedang berjalan, mencakup: Keamanan pangan dan standar gizi. Efektivitas dan tata kelola ketenagakerjaan. Tata kelola keuangan dan kepatuhan kontrak. Publikasikan hasil audit secara terbuka agar publik mengetahui kondisi riil dan tingkat akuntabilitas.

3 Pembekuan Kontrak dan Penuntasan Kewajiban Tuntaskan seluruh keterlambatan pembayaran (gaji & vendor) hingga November 2025, dengan prioritas untuk tenaga lapangan dan penyedia lokal. Setelah pembayaran tuntas, bekukan seluruh kontrak dan pembayaran baru sampai sistem reformasi dan audit selesai.

110 Yonatan, A. Z. (2023, Oktober 16). Ada Lebih dari 50 Juta Murid Indonesia di Tahun Ajaran 2023/2024. GoodStats Data. https://data.goodstats.id/statistic/ada-lebih-dari-50-juta-murid-indonesia-di-tahun-ajaran-20232024-VmWri 111 UNICEF Indonesia. (2024, Mei 27). Laporan Tahunan 2023 UNICEF Indonesia. https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/laporan-tahunan-2023-unicef-indonesia 112 Rahmawati, D. (2023, Februari 16). BKKBN: Tak Ada Resesi Seks di Indonesia, 4,8 Juta Orang Hamil pada 2021. Detik.com. https://news.detik.com/berita/d- 6572364/bkkbn-tak-ada-resesi-seks-di-indonesia-4-8-juta-orang-hamil-pada-2021 113 Yonatan, A. Z. (2024, Juli 22). Hari Anak Nasional 2024: Lebih dari 10% Penduduk Indonesia Adalah Anak Kecil. GoodStats. https://goodstats.id/article/hari-anak-nasional-2024-lebih-dari-10-penduduk-indonesia-adalah-anak-kecil-nNnnQ 114 Amaliya, T. M. (2025, Mei 14). Memperjuangkan pendidikan yang setara di daerah 3T. Antara News. https://www.antaranews.com/berita/4832069/memperjuangkan-pendidikan-yang-setara-di-daerah-3t

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

4 Restrukturisasi Kepemimpinan dan Akuntabilitas Copot Kepala BGN dan jajaran yang gagal mengawasi keamanan pangan. Tunjuk Plt profesional independen berlatar belakang gizi atau kesehatan masyarakat. Bentuk organisasi baru berbasis merit & kompetensi, diisi oleh tenaga ahli gizi, dietetik, keamanan pangan, manajemen publik, dan keuangan negara. 5 Pembentukan Satgas Reformasi MBG Lintas Lembaga Anggota: KPK, BPKP, BPOM, Kemenkes, Kemendikbud, IDAI, dan perguruan tinggi. Dengan mandat:

Audit, reformasi sistem, dan eksekusi perbaikan dalam 100 hari. Mengawasi proses seleksi ulang kontraktor, dapur, dan sistem pembayaran. Proses hukum bagi pelanggaran kontrak, mark-up, dan pelanggaran keamanan pangan. Publikasikan studi kemajuan reformasi setiap 30 hari selama masa 100 hari kerja Satgas.

6 Desentralisasi Sistem dan Standar Pelaksanaan Baru dan hanya didistribusikan ke sekolah targeted Hapus model dapur besar terpusat. Ganti dengan model desentralisasi berbasis sekolah & UMKM lokal di bawah pengawasan ahli gizi daerah.

7 Terapkan standar menu nasional berbasis: Bahan pangan lokal dan segar, tidak UPF*,* sesuai budaya makan daerah.

8 Transformasi Arah Program (Pasca Audit). Umumkan restart nasional MBG dengan dua skema terarah:

A. Direct Meal (Makan Gratis Terbatas) +Beasiswa Hanya untuk targeted school di wilayah prioritas stunting, 3T, dan miskin ekstrem. Pelaksana: sekolah & UMKM lokal dengan pengawasan langsung ahli gizi daerah.

B. Nutrition Voucher / Cash Transfer + Pelatihan Penyediaan Makanan Bergizi di Rumah Tangga

Untuk ibu hamil, menyusui, dan balita dari keluarga miskin. Diberikan melalui voucher pangan bergizi atau transfer tunai bersyarat agar rumah tangga dapat memilih bahan sesuai konteks lokal. Tujuannya, memperkuat ketahanan gizi keluarga dan mengurangi risiko stunting.

9 Realokasi dan Efisiensi Anggaran Lakukan “budget cleaning” untuk menghapus tumpang tindih dan inefisiensi dana MBG.

Realokasikan ±Rp335 triliun secara terukur. Rp112 triliun untuk program MBG terarah (direct meal & nutrition voucher). ±Rp223 triliun dikembalikan ke pos pendidikan, untuk mendukung kualitas SDM.

10 Tahap Konsolidasi Permanen (Pasca-100 Hari) Bangun sistem MBG dengan skema baru yang berkelanjutan dan adaptif, dengan:

Pengawasan lintas lembaga dan masyarakat. Integrasi dengan program gizi nasional (Kemenkes, Kemendikbud, Kemensos). Mekanisme digital untuk pembayaran, pelaporan, dan audit berkelanjutan. Bangun dashboard publik digital berisi menu harian, uji keamanan pangan, lokasi dapur aktif, serta kanal pengaduan masyarakat.

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis

Center of Economic and Law Studies

(CELIOS)

Jl Abuserin, Kel. Gandaria Selatan, E : [email protected] Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, Indonesia W : celios.co.id