Baca PDF (OCR): cover

"Dibebaskantanpa Kebebasan"

Beragam Peraturan Diskriminatif yang Melilit Tahanan Politik Tragedi 1965 - 1966

The Commission for Disappeared and Victims of Violence Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

Penulis: MUDZAYIN

“DIBEBASKAN TANPA KEBEBASAN”

Beragam peraturan diskriminatif yang melilit Tahanan politik tragedi 1965-1966

Penulis: MUDJAYIN

Diterbitkan oleh :

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) 2008

Kata Pengantar

Tulisan ini merupakan bahan pemantauan atas sejumlah peraturan resmi negara yang mendiskriminasi hak-hak sipil politik, sosial, ekonomi para korban tahanan politik (tapol). Tulisan ini disusun oleh Mudjayin, seorang tua renta, yang khas dengan kaca mata hitam tebal baik ukuran kacanya maupun gagangnya yang juga tapol peristiwa 1965-1966. Dan, sudah pasti Mudjayin juga menjadi korban diskriminasi sistematis yang dilakukan oleh negara.

Dengan kondisi sulit yang dihadapinya sebagai korban, namun tetap sabar dan teguh menawarkan perubahan hukum, Mudjayin tua mengumpulkan dan menulis aturan-aturan yang diskriminatif. Namun, Mudjayin tetap jujur, dengan menghadirkan kemajuan-kemajuan perubahan peraturan perundang-undangan yang telah menghapus aturan diskriminatif terhadap para tapol.

Tulisan ini merupakan gambaran kesabaran seorang tua yang didiskriminasi oleh hukumnya, hukum bangsanya sendiri. Namun dalam kesabarannya Mudjayin tua tetap berjalan untuk melawan diskriminasi terhadap dirinya, terhadap korban tapol yang lain, dan tentunya memberikan semacam pendidikan advokasi yang penting buat kita yang pro pada kebebasan dan anti-diskriminasi atas dasar apapun.

Namun tulisan ringkas ini mampu menggambarkan secara singkat bagaimana hukum menjadi alat legitimasi bagi penguasa yang lalim, sebagai di masa Orde Baru, hingga merusak sejumlah sendi daya tahan para korban yang terus digerus waktu. Dari mulai hak politiknya yang dicerabut karena mereka “PKI”, hingga aturan-aturan yang menyatakan bahwa mereka tak layak dipersamakan dengan warga negara lain, dengan cara diberi kode “ET” (Eks Tapol). Lagi-lagi karena mereka “PKI”.

KontraS menerbitkan bacaan ini sebagai konsekwensi pilihan KontraS untuk menjadi organisasi di dalam masyarakat Indonesia yang mempromosikan nilai kemanusiaan. Kemanusiaan tidak pernah mengenal “batas dan latar belakang”. Para Tapol 1965-1966 adalah sejarah dan gambaran bagaimana sebuah dehumanisasi massal dimulai dalam praktek kenegaraan oleh rezim Orde Baru. Oleh karenanya hukum-hukum yang dijadikan dasar dehumanisasi tersebur penting untuk terus diingat agar bisa dihindari di masa depan.

Selamat membaca!

Jakarta, 10 Maret 2008.

I. Latar Belakang: Peristiwa 1965-1966

Dalam Tragedi 65/66 (peristiwa September '65), terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru (atau paling tidak oleh mereka yang akan menjadi penguasa Orde Baru) terhadap warga negara Indonesia yang dituduh terlibat G30S. Sebagian warga negara tersebut dikejar-kejar lantas ditangkap. Tanpa proses pengadilan, kemudian mereka dibunuh, dimasukkan ke dalam penjara, diisolasi dan ditempatkan dalam Camp konsentrasi di tempat terpencil, dibuang di pulau nun jauh dari tempat tinggal mereka. Sampai tahun 1979.

Tekanan datang dari dunia internasional terutama dari organisasi non-pemerintah internasional seperti Amnesty Internasional dan beberapa negara-negara donor. Mereka mendesak Indonesia untuk mengeluarkan tahanan politik (tapol) dari Camp- Camp tahanan sebagai prasyarat untuk cairnya bantuan internasional bagi pemerintah Indonesia.

II. Tahun 1979: Pembebasan tanpa Kebebasan

Pada tahun 1979, terjadilah pembebasan besar-besaran. Dalam surat pembebasan/pelepasan dinyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam peristiwa G30S/PKI. Namun, dalam kenyataanya pembebasan bukan berarti kebebasan.

Sampai dengan saat ini “wajib lapor” yang dikenakan terhadap para tapol masih belum dicabut secara resmi, meski sejak sekitar tahun 1997 (pemilu terahir di masa Orde Baru) para mantan tapol memilih untuk tidak lagi menjalankan kegiatan “wajib lapor”. Sejak 1966, tidak kurang dari tiga puluh tiga (33) peraturan perundangundangan yang diskriminatif terhadap para tapol. Lebih jauh dari itu, bahkan juga diskriminatif terhadap anak cucu mereka.

Perlakukan demikian telah memporak-porandakan harapan masa depan jutaan warga negara Indonensia termasuk ratusan warga negara Indonesia di luar negeri, seperti Mahid (Mahasiswa Ikatan Dinas) dan OTP (Orang Terhalang Pulang). Mereka yang di luar negeri tidak bisa kembali ke Indonesia, tanah air mereka, karena paspornya dicabut secara paksa oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negari di mana mereka berada.

Dampak peristiwa ini dirasakan oleh korban Tragedi 1965 berupa stigmatisasi sebagai orang yang tidak “bersih lingkungan”, diperlakukan diskriminatif untuk memperoleh hak politik, sosial, dan ekonomi.

Secara umum proses diskriminasi terhadap korban Tragedi 1965 dimulai ketika secara sepihak keputusan politik dikeluarkan oleh Jendral Soeharto yang ditunjuk sebagai Panglima Kopkamtib oleh Presiden Soekarno. Keputusan politik dikeluarkan Jendral Soeharto tanggal 12 Maret 1966 untuk membubarkan dan melarang PKI dan semua organisasi yang dicurigai berasas/berlindung/bernaung di bawahnya dari pusat sampai di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh Soeharto terhadap SP (Surat Perintah) 11 Maret 1966.

Peraturan pemerintah melalui Peraturan Daerah (Perda) membatasi hak politik mantan tapol dan keluarganya terutama untuk partisipasi politik di tingkat lokal. Jabatan Kepala Desa hingga anggota legislatif tingkat daerah mengharuskan calonnya “bebas G30S/PKI”. Ironisnya, kondisi ini masih terjadi di masa pasca Orde Baru

Tindakan di atas bertentangan dengan cita-cita untuk menuju suatu negara yang demokratis yang bercirikan supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tindakan tersebut tidak berbeda dengan sikap otoriter dan represif yang dianut rezim Orde Baru yang bertentangan dengan UUD RI 1945:

Pasal 27 Ayat (1) berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

Pasal 28D Ayat (3) berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”'

Pasal 28I Ayat (2) berbunyi “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Berikut sebagian dari peraturan yang diskriminatif yang diterbitkan oleh Rezim Orde Baru.

III.Perjuangan Korban: Tak Kenal Lelah Melawan Diskriminasi

Perjuangan korban peristiwa Tragedi 1965 sebagai akibat tindak kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Rezim Orde Baru adalah menuntut pengungkapan kebenaran dan keadilan agar bisa diwujudkan: rehabilitasi, kompensasi, restitusi; penghapusan diskriminasi; pelurusan sejarah dan ada jaminan tidak terulangnya kembali peristiwa yang sama di masa depan.

Perjuangan ini lebih terbuka lebar sejak gerakan mahasiswa yang didukung massa rakyat berhasil menurunkan Soeharto dari kursi presiden RI tahun 1998 dan Indonesia memasuki era reformasi. Meksipun demikian, tidak serta merta kasus pelanggaran berat HAM masa lalu diselesaikan secara tuntas. Oleh karena itu, perjuangan korban pelanggaran HAM termasuk korban Tragedi 1965 masih tetap berlangsung hingga kini.

Berkat perjuangan dan tuntutan para korban, khususnya penghapusan diskriminasi terhadap korban Tragedi 1965 maka pada 10 Maret 2000 diterbitkan:

Keppres RI No.38/2000 Tentang: Pembubaran Badan Koordinasi Pemantapan Stabilitas Nasional– (Bakorstanas); dan

Keppres No.39/2000 Tentang : Pencabutan Keppres RI No.16/1990 Tentang Penelitian Khusus bagi Pegawai Negeri RI.

Selain itu dilakukan Permohonan uji materi (judicial review) tentang pasal 60 huruf (g) UU No.12/2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi RI pada 2003. Uji materil ini diajukan Deliar Noer dkk. dan Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru. Dalam keputusannya MK menyatakan bahwa Pasal 60 huruf (g) UU No.12/2003–bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangannya MK menyatakan "..terlepas pula dari tetap berlakunya Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 juncto Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tetapi orang perorang bekas anggota Partai Komunis Indonesia dan organisasi massa yang bernaung dibawahnya, harus diperlakukan sama dengan warga negara yang lain tanpa diskriminasi" (putusan perkara No.011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004, hal 37).

Dampak dari putusan MK RI tentang penghapusan diskriminasi ini cukup signifikan untuk membawa perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang terbit kemudian. Peraturan-peraturan tersebut tidak mendiskriminasi para tapol. Perubahan Terhadap Sejumlah Paraturan Perundang-undangan

Tahun Peristiwa

Tahun Peristiwa

IV. KTP Seumur Hidup

Secara kronologis KTP seumur hidup bagi mantan tapol G30S (korban Tragedi 1965) yang diperoleh melalui perjuangan yang tak kenal lelah adalah sbb :

V. Mereka yang diluar Negeri: MAHID (Mahasiswa Ikatan Dinas) dan OTP (Orang Terhalang Pulang).

Korban Tragedi 1965 tidak hanya berada di dalam negari, namun banyak juga yang berada di luar negeri. Mereka terdiri dari Mahasiswa Ikatan Dinas (MAHID) dan Orang di luar negeri terdiri (OTP). Latar belakang keberadaan MAHID dan OTP ini bermula pada ahir tahun 1950-an sampai dengan awal 1960-an, di mana Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di masa pemerintahan Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan mengirimkan sekitar 700 mahasiswa untuk belajar di negeri-negeri RRT (Republik Rakyat Tiongkok) atau RRC (Republik Rakyat Cina), Uni Soviet (sekarang Federasi Rusia), Kuba, dan negeri-negeri Eropa Timur. Orang-orang yang dikirim ini kemudian dikenal sebagai MAHID (Mahasiswa Ikatan Dinas).

Dan pada tahun 1965 banyak delegasi dari instansi pemerintah dan perwakilan organisasi massa Indonesia yang melakukakan kunjungan ke RRC, Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur atas undangan negara-negara tersebut. Kedatangan delegasi di antaranya untuk menghadiri ulang tahun hari kemerdekaan, menghadiri pertemuan-pertemuan internasional, atau hanya untuk berobat, orang-orang ini kemudian dikenal sebagai OTP (OrangTerlarang Pulang).

Pada tahun 1965 ketika terjadi peristiwa G30S, paspor orang-orang yang masuk dalam kategori MAHID dan OTP dicabut oleh pemerintah cikal bakal Rezim Orde Baru secara sewenang-wenang dengan alasan “dituduh” terlibat dalam peristiwa G30S/PKI.

Berhubung dengan diterbitkannya UU No.12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menimbulkan permasalahan tersendiri dalam kaitannya dengan diterbitkannya UU tersebut,

UU No.12/2006 menyebutkan pada:

• Pasal 23

warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

(i) bertempat tinggal di luar wilayah negara RI selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan RI tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 32

(1) Warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan RI sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf i dan pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapat memperoleh kembali kewarganegaraan RI dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai dengan pasal 17.

Menurut pasal-pasal UU No.12/2006 tersebut, belum bisa dikatakan bahwa ketentuanketentuan itu adalah penyelesaian masalah korban Tragedi 1965. Penyelesaian masalah korban Tragedi 1965 adalah menyeluruh. Penyelesaian masalah korban Tragedi 1965 yang ada di luar negeri sama dengan penyelesaian masalah korban Tragedi 1965 yang ada di dalam negeri. Penyelesaian masalah harus dituntaskan oleh negara secara politis, pemulihan nama baik dan martabat dan sesuai dengan kovenan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI. Terbitnya UU No.12/2006 bukan penyelesaian, tetapi hanya akibat logis dari penuntasan penyelesaian permasalahan korban Tragedi 1965 secara menyeluruh.

VI. Perjuangan untuk Menghapus Peraturan yang Diskriminatif.

Dari perjuangan yang tak kenal jemu, sebagian peraturan yang diskriminatif yang diberlakukan terhadap korban Tragedi 1965 berhasil dihapus.

Namun dari puluhan peraturan yang diskriminatif masih ada yang menjadi momok, kerap digunakan dan dijadikan alasan dalam praktek diskriminasi. Usaha keras agar semua peraturan yang diskriminatif dihapus masih merupakan tantangan.

Peraturan Diskriminatif yang Masih Menjadi Momok

Perjuangan untuk menghapus peraturan yang diskriminatif bisa mengajukan uji materil (Judicial review) melalui MK RI atau MA RI.

(1) MKRI.

Uji materi peraturan perundang-undangan melalui MK RI adalah peraturan yang berbentuk UU. Uji materi yang diajukan dibatasi hanya 1 (satu) UU.

(2) MARI

Uji materi peraturan perundang-undangan melalui MA RI adalah peraturan yang berbentuk di bawah UU. Menurut peraturan MA RI No.1/1999, pasal 2 ayat (4) berbunyi “gugatan diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak berlakunya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”.

Mempertimbangkan butir (1) dan (2) di atas pilihan lain yang mungkin bisa ditempuh adalah memberdayakan Komnas HAM. Untuk mengajukan uji materi atau menempuh jalan terobosan lain guna menghapus semua peraturan yang diskriminatif yang diberlakukan terhadap korban Tragedi 1965.

Sedangkan Upaya lain yang terlah ditempuh korban, diantaranya mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (surat nomor 147/Srk/DPP.P/XII/2004). Atas permohonan ini, Mahkamah Agung, DPR dan Komnas HAM telah memberi pendapat hukum dan rekomendasi kepada Presiden.

1. Mahkamah Agung RI melalui surat No. KMA/403/VI/2003 tertanggal 12 Juni 2003 tentang Permohonan Rehabilitasi, memberikan pendapat dan mengharapkan kesediaan Presiden untuk mempertimbangkan dan mengambil langkah-langkah konkret ke arah penyelesaian tuntutan perorangan maupun dari berbagai kelompok masyarakat yang menyatakan diri sebagai korban Orde Baru, yang pada pokoknya mengharapkan agar memperoleh rehabilitasi.

2. Dewan Perwakilan Rakyat RI melalui surat No. KS.02/3947/DPR-RI/2003 tertanggal 25 Juli 2003 perihal Tindak Lanjut Surat MA menyatakan bahwa “berdasarkan pertimbangan bahwa rehabilitasi adalah hak prerogratif Presiden, maka DPR meneruskan permohonan dan aspirasi LPR-KROB kepada Presiden guna memperoleh perhatian dan penyelesaian sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."

3. Komnas HAM melalui surat No. 33/TUA/II/2005, 8 Februari 2005, merekomendasikan agar Pemerintah :

a. Mencabut atau menghentikan kebijakan, peraturan atau praktek diskriminatif dan yang merupakan pelanggaran, pengingkaran atau pembatasan hak asasi dan kebebasan dasar manusia orang-orang yang dikenai penahanan tanpa proses hukum oleh rezim Orde Baru yang menggunakan dalih keterkaitan mereka dengan peristiwa G30S.

b. Memulihkan hak asasi dan kebebasan dasar manusia orang-orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas sehingga mereka memperoleh perlindungan dan mendapat kesempatan bagi pemenuhan hak asasi dan kebebasan dasar manusia secara sama dengan warga negara Republik Indonesia.

Menanggapi harapan korban untuk mendapatkan keadilan, dalam surat kabar pernah dituliskan “Presiden ingin Rehabilitasi dan Beri Kompensasi Tapol” (Kompas 17/3/2006) dan “SBY Fokus Kesejahteraan Eks Tapol” (Jawa Pos 1/10/2006) namun sampai dengan saat ini tidak ada implementasi atas pernyataan tersebut.

Sebagai Negara merdeka berdaulat yang beradab dan telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik (UU. No 12/2005) dan tentang Hak Ekonomi, Sosial Budaya (UU No.11/2005) maka sudah menjadi kewajiban kita untuk bersama-sama memulihkan harkat dan martabat dari warganegara kita yang secara faktual mengalami perlakuan yang tidak berperikeadilan dan berperikemanusiaan. Falsafah Negara kita juga menegaskan pentingnya pemuliaan harkat dan martabat manusia sebagaimana tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan secara lebih spesifik ditegaskan oleh Undang-undang Republik Indonesia yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Pemerintah tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi.

Profil Penulis

Nama : Mudjayin

Tempat Tanggal Lahir : 03 Januari 1930

Pendidikan : Sekolah Menegah Atas (SMA)

Latar Belakang : Ditahan selama empat belas tahun; 1965-1969 di Tahanan Tangerang dan Salemba Jakarta Pusat, 1969 - 1979 ditahan di Pulau Buru